22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Ketika Danantara mengelola sampah dan uang negara sekaligus, itu bagai kondisi dari tumpukan sampah ke tumpukan risiko, mengapa bukan bisnis yang lain saja?

Di Indonesia, bau sampah bukan lagi soal hidung, tapi soal kekuasaan. Di balik proyek Waste-to-Energy (WtE) yang katanya hijau dan modern, disadari atau tidak, tersembunyi jejak kebijakan yang bisa membuat fiskal negara malah ikut meleleh di tungku insinerator. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tentu akan bertambah beban untuk memikirkannya.

Semuanya dimulai dari Perpres 109 tahun 2025, yang oleh pemerintah disebut sebagai “solusi hijau atas darurat sampah”. Namun di tangan PT Danantara Daya Nusantara, badan investasi milik BUMN, proyek itu malah berubah wajah, yakni dari solusi lingkungan menjadi ladang bisnis beraroma politik.

Sehingga, Presiden Prabowo kini bisa jadi akan mewarisi bom waktu yaitu kombinasi antara niat baik, kepentingan ekonomi, dan risiko fiskal. Siapa sebenarnya yang secara teknis menyusun Perpres tersebut?

Danantara, yang seharusnya menjadi “soko guru investasi nasional”, justru tampak mulai berperan sebagai pemadam kebakaran proyek BUMN bermasalah, dari Whoosh hingga sampah jadi energi.

Dasar hukum yang dilanggar secara halus

Menurut UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebut bahwa pengelolaan sampah adalah urusan wajib pemerintah daerah. Artinya, biaya dan tanggung jawabnya ada di APBD, bukan APBN!

Namun Perpres 109/2025 justru menendang logika hukum ini keluar jendela. Pemerintah pusat, lewat PLN dan Danantara, malah mengambil alih urusan daerah, yakni menentukan harga listrik, menyiapkan lahan, bahkan mengatur model bisnis.

Lebih parah lagi, tipping fee (biaya yang biasanya dibayar Pemda ke pengelola sampah) dihapus. Kedengarannya efisien, padahal biaya itu tidak akan hilang, ia hanya berpindah menjadi beban PLN dan APBN. Pemerintah pusat akan jadi penanggung, daerah akan kehilangan kendali dan rakyat jadi penonton.

Dua dekade LHP BPK yang diabaikan

Selama 20 tahun penuh, yakni tahun 2004–2024, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah berkali-kali menulis hal yang sama, bahwa sampah Indonesia bukan karena kekurangan proyek, tapi kekurangan tata kelola.

LHP BPK 2018 malah menyebut hanya 18,17% daerah yang punya rencana pengelolaan sampah. Di LHP 2020 temuannya sebut, target pengurangan 30% di 2025 mustahil tercapai.

Di LHP 2017 ditemukan dana DAK Rp1,68 triliun tidak efektif karena daerah tak siap. Lalu di LHP 2021 disebut program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) gagal total!

Seluruh rekomendasi BPK isinya adalah “benahi dari hulu, bukan membangun pembakar di hilir.” Namun dengan Perpres itu pemerintah malah menyiapkan insentif listrik mahal, seolah semua sampah hanya bisa diselesaikan dengan api dan kontrak jangka panjang.

Pertanyaan publik yang tak boleh dihapus

Pertama, jika ini benar-benar “bisnis hijau”, mengapa hanya 33 kota besar yang mendapat proyeknya? Apakah daerah kecil tidak berhak menghirup udara hijau dan energi bersih? Mengapa hanya daerah dengan sampah melimpah yang dianggap bankable bagi investor?

Kedua, apakah lahan sudah tersedia tanpa membebani APBD? Faktanya, banyak daerah harus menyiapkan lahan, infrastruktur, dan bahkan mengganti tanah warga. Artinya, “bisnis hijau nasional” ini diam-diam tetap membebani daerah, meski beban itu kini dibungkus dengan kata lain.

Ketiga, bagaimana nasib Perda-perda tentang sampah yang sudah disahkan DPRD di seluruh Indonesia? Dengan dihapusnya tipping fee, banyak Perda kehilangan dasar eksekusinya. Secara hukum, ini bentuk nyata pelemahan otonomi daerah dimana Pemda kehilangan kendali atas urusan wajibnya sendiri.

Danantara dari superholding ke super-penjamin

Skema kerja Danantara saat ini menyerupai special purpose vehicle versi negara. Dari proyek kereta cepat Whoosh hingga proyek WtE, pola yang sama muncul yakni standby loan, jaminan BUMN, keuntungan korporasi dan risiko fiskal yang berputar kembali ke APBN.

Data PLN menunjukkan overcapacity mencapai >30% di sistem Jawa-Bali, namun sekarang PLN tetap dipaksa membeli listrik dari proyek WtE seharga US$ 0,20/kWh, itu tiga kali lipat dari harga listrik berbasis batubara (US$ 0,07/kWh). Kelebihan biaya ini akhirnya tentu harus disubsidi oleh APBN ke PLN.

Itu artinya, sampah rakyat dibakar, sekalian uang rakyat juga ikut terbakar!

Analisis hukum Perpres vs semangat konstitusi

Secara tata negara, kebijakan ini mengandung tiga pelanggaran prinsipil:

1. Sentralisasi kebijakan fiskal, dimana beban daerah dipindahkan ke pusat tanpa dasar undang-undang. Ini akan menambah beban pemerintah pusat, tentu itu berfokus pada Presiden Prabowo.

2. Erosi otonomi daerah, karena perda dan kewenangan lokal lumpuh oleh regulasi yang baru.

3. Penyimpangan dari good governance, itu terlihat dari rekomendasi BPK diabaikan total.

Jika diuji di Mahkamah Agung, Perpres ini berpotensi bertentangan dengan UU 23/2014 dan UU 18/2008, karena melanggar pembagian urusan pemerintahan dan sumber pembiayaan publik.

Masukan: negara jangan mau jadi tukang angkut rente

Indonesian Audit Watch menyebut fenomena ini sebagai bentuk neo-ekstraktivisme fiskal, dimana rente ekonomi diciptakan bukan dari sumber daya alam, tapi dari krisis publik, kali ini, dari tumpukan sampah.

“Jika Danantara benar ingin jadi pemain hijau kelas dunia, sekolahkanlah investasinya, bukan direksinya saja. Ajarkan juga uang negara bekerja dengan akal sehat, bukan dengan api. Sebab yang membakar bukan cuma plastik, tapi juga logika fiskal kita sendiri.”

Saran terbuka IAW untuk Menkeu Purbaya

“Pak Purbaya, Indonesian Audit Watch menyarankan diskusikan ke Presiden Prabowo bahwa jika ingin membangun ekonomi hijau yang sejati, bangunlah tata kelolanya, bukan tungkunya.”

“Jika benar hijau, maka hijaukan semua daerah, bukan hanya kota yang bisa disulap jadi proyek. Jangan bebani APBD untuk menyiapkan lahan proyek yang keuntungannya lari ke pusat. Dan jangan biarkan perda hasil keringat rakyat daerah diinjak oleh regulasi yang dilahirkan bertendensi rente.”

Sebab yang kini menyengat di udara bukan lagi bau sampah rakyat kecil, melainkan bau kebijakan yang sedang membakar uang negara di balik bendera “energi hijau”.

MoneyTalk, Jakarta – Keputusan Komite Olimpiade Internasional (IOC) menjatuhkan sanksi terhadap Indonesia karena menolak kedatangan atlet Israel adalah tamparan bagi kedaulatan moral bangsa. Di balik narasi “sportivitas tanpa batas negara”, tersimpan ironi: olahraga yang seharusnya menjadi simbol kemanusiaan justru dijadikan alat legitimasi bagi pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.

Indonesia tidak menolak atas dasar kebencian, melainkan karena keyakinan historis dan konstitusional bahwa setiap bentuk penjajahan harus ditentang. Prinsip ini tercantum tegas dalam Pembukaan UUD 1945. Maka, ketika pemerintah menolak pemberian visa bagi kontingen Israel di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025, itu bukan sekadar keputusan politik luar negeri melainkan ekspresi konsistensi terhadap amanat konstitusi dan nurani kolektif bangsa.

Dalam konteks ini, Indonesia tidak sedang memusuhi atlet, melainkan menolak normalisasi terhadap kekuasaan yang menindas. Pendudukan Israel atas Palestina telah menelan ribuan korban sipil dan meruntuhkan kemanusiaan yang menjadi fondasi perdamaian dunia. Sementara IOC menuntut “netralitas olahraga”, Indonesia justru menegaskan bahwa tidak ada netralitas di hadapan ketidakadilan.

Solidaritas terhadap Palestina telah menjadi bagian dari identitas sosial dan budaya bangsa Indonesia. Dari doa di masjid hingga mural di jalanan, dari ruang kelas hingga forum diplomasi, semangat anti-penjajahan melekat dalam denyut nadi publik. Menuntut Indonesia bersikap netral terhadap agresor sama artinya meminta bangsa ini melupakan jati dirinya sendiri.

Sanksi IOC juga memperlihatkan standar ganda dunia internasional. Negara-negara Barat yang memboikot Rusia karena invasi ke Ukraina tidak mendapat hukuman serupa. Namun ketika Indonesia menolak Israel dengan alasan yang sama penjajahan dan pelanggaran HAM sanksi keras justru dijatuhkan. Olimpisme yang seharusnya universal kini terlihat selektif dan politis.

Konsekuensi dari keputusan IOC memang berat. Indonesia kehilangan kesempatan menjadi tuan rumah berbagai ajang olahraga, termasuk pencoretan dari daftar bidding Olimpiade 2036. Tetapi kehilangan yang sesungguhnya bukanlah kesempatan menjadi tuan rumah, melainkan bila bangsa ini kehilangan keberanian untuk mempertahankan prinsipnya.

Sikap Indonesia harus dibaca sebagai penegasan kedaulatan moral, bukan pembangkangan. Sebab bagi bangsa ini, olahraga bukan sekadar kompetisi meraih medali, tetapi juga ruang untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam dunia yang kian abai pada moral, pilihan Indonesia untuk tetap berpihak pada keadilan adalah bentuk kemenangan tersendiri.

Penulis : Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute.

MoneyTalk, Jakarta – Hingga saat ini (22/10), muka kejaksaan Agung masih belepotan, hitam tercoreng arang karena tak juga kunjung bisa mengeksekusi Terpidana SILFESTER MATUTINA. Padahal, menurut Lechumanan selalu kuasa hukum Terpidana SILFESTER MATUTINA, kliennya masih ada di Jakarta (9/10).

Anehnya, kejaksaan belum juga bisa menangkap SILFESTER MATUTINA. Relawan Jokowi ini masih melenggang bebas, walau sudah divonis 1,5 tahun penjara dan telah berkekuatan hukum tetap sejak tahun 2019 silam.

Alih-alih JAM Intel fokus untuk mencari dan menangkap Terpidana SILFESTER MATUTINA, pada Kamis 16 Oktober 2025 di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Reda Manthovani yang tidak lain juga ipar Sufmi Dasco Ahmad ,Wakil Ketua DPR, dari Partai Gerindra, malah ikut nimbrung di acara penyerahan dana CSR PT Agung Sedayu Group (ASG) yang mendompleng di agenda Koperasi Merah Putih.

Padahal, tidak ada korelasinya tugas dan fungsi JAM Intel dengan urusan perkoperasian. Tugas Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) adalah menyelenggarakan fungsi intelijen Kejaksaan untuk mendukung penegakan hukum, yang mencakup kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk pencegahan tindak pidana. Fungsi utamanya adalah memberikan dukungan intelijen bagi Kejaksaan, melakukan pengawasan, dan bekerja sama dengan instansi lain untuk menciptakan kondisi yang mendukung penegakan hukum.

Memang benar, salah satu tugas JAM Intel adalah memberikan bimbingan teknis. Akan tetapi, bimbingan teknis itu adalah bimbingan dan pembinaan teknis intelijen kepada Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. Bukan nyaru untuk nimbrung memberikan bimbingan teknis, untuk ikut memoles citra KORPORASINYA AGUAN yang sudah ketahuan merampas wilayah laut Tangerang Utara.

JAM Intel, semestinya malu karena tak kunjung bisa menangkap SILFESTER MATUTINA. Padahal, Jaksa Agung ST BURHANUDDIN telah memberikan instruksi secara terbuka.

Tugas-tugas intelejen kejaksaan dinilai tumpul, sampai-sampai Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna harus memelas kepada Lechumanan, untuk menyerahkan kliennya agar bisa dieksekusi oleh jaksa. Kinerja kejaksaan yang melorot dimata publik, karena tak mampu mengeksekusi Terpidana SILFESTER MATUTINA juga disebabkan oleh tumpulnya kinerja JAM Intel untuk mengendus keberadaan SILFESTER MATUTINA.

Hari ini, rakyat disuguhi tontonan yang tidak menarik. Jaksa intelejen yang gagal mengendus keberadaan terpidana, justru sibuk ikut cawe-cawe urusan koperasi, yang ditunggangi oleh Korporasinya Aguan untuk menyalurkan bantuan CSR ke masyarakat.

Saat ini, masyarakat justru menuntut agar Agung Sedayu Group juga diseret ke pengadilan dalam kasus korupsi pagar laut. Bukan hanya menumbalkan Arsin, Ujang Karta, Septian dan Cahyo.

Yang menikmati SHGB di wilayah laut adalah perusahaan Agung Sedayu Group. Pemilik SHGB laut di sekitar wilayah laut Tangerang adalah PT Intan Agung Makmur (mayoritas bidang) dan PT Cahaya Inti Sentosa, yang keduanya terafiliasi dengan Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan.

PT Intan Agung Makmur (PT IAM) Memiliki mayoritas bidang, yaitu 234 dari total 263 bidang HGB di area pagar laut Tangerang. Sementara PT Cahaya Inti Sentosa (PT CIS) memiliki 20 bidang SHGB.

Tugas Bimtek dari JAM Intel, semestinya adalah memberikan bimbingan teknis bagaimana menjerat seluruh pelaku kejahatan pagar laut, melalui Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi di Wilayah Banten. Bukan sibuk hadir di acara penyaluran CSR dari Aguan. Ingin dipandang sebagai jongos Aguan?

Sebagaimana diketahui, Gubernur Banten Andra Soni dari Partai Gerindra, hingga saat ini juga masih bungkam atas praktik perampasan tanah di kawasan PIK-2. Sikap Andra Soni ini,menimbulkan spekulasi politik bahwa dia dan Dasco yang juga dari Gerindra, terlibat membekingi bisnis oligarki PIK-2. Sikap ini, jelas bersebrangan dengan komitmen politik Presiden Prabowo Subianto yang pada kesempatan penyerahan uang sitaan Kejagung ke Kemenkeu, meminta aparat penegak hukum untuk tidak mengkriminalisasi rakyat kecil.

Praktik kriminalisasi rakyat kecil di PIK-2, hingga saat ini masih berlangsung. Terakhir, sejumlah warga kampung Encle di persoalkan polisi, yang diyakini motifnya karena enggan direlokasi oleh Agung Sedayu Group.

Meskipun banyak pejabat dan aparat yang khianat, tenang saja. Rakyat sudah tau siapa saja pejabat dan aparat pengkhianat di proyek PIK-2. Tinggal menunggu giliran saja, satu per satu kejahatan mereka pasti dibongkar.

Penulis : Ahmad Khozinudin,Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat (TA-MOR-PTR)

MoneyTalk, Jakarta – Dalam hal revolusi sistem keuangan, kita sebagai pengamat kebijakan publik, bukan hendak mendukung Presiden Prabowo, tetapi sebaliknya memohon Presiden Prabowo agar mendukung apa yang kita perjuangkan selama hampir 3 dekade terakhir yakni revolusi sistem keuangan.

Semua menyadari bahwa dalam hal keuangan, negara berada dalam tekanan luar biasa. Tekanan dari sistem keuangan neoliberal yang mengancam kehidupan bangsa dan rakyat. Sistem yang mendesain agar negara kesulitan uang dan pemerintah tidak dapat berbuat apa apa untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Salah satu desain sistem keuangan neoliberal yang paling kokoh adalah sistem anggaran defisit. Sistem yang membuat negara m menjadi lemah, Ruang kontrol negara terhadap keuangan hanya sebatas keuangan pemerintah atau APBN yang sempit dan jumlahnya terbatas. Sementara sebagian besar keuangan negara di bawah kontrol oligarki modal yang sangat berkuasa atas keuangan.

Tindakan itu tidak hanya melalui desain fiskal defisit, yakni suatu sistem untuk mengesankan negara melalui pemerintah tidak punya uang, sehingga harus berhutang dalam jumlah besar. Uang yang dipinjam pemerintah pun merupakan uang ciptaan oligarki modal dan sekutu sekutunya, yang kemudian dialirkan kembali ke gudang gudang uang sindikat dengan cepat.

Usaha tersebut telah dikerjakan oleh sindikat keuangan dengan pintu masuk reformasi sistem keuangan Indonesia, independensi bank sentral, mengambil alih otoritas atas uang, buat uang dalam jumlah banyak tanpa seijin negara, dan mengesankan bahwa proses tersebut semuanya alamiah dan sofhisticated. Ini adalah kejahatan ilmu ekonomi yang sangat keji.

Para sindikat telah mengubah piutang negara menjadi utang, lalu mengambil alih otoritas atas uang, dan membuat paket hemat atas keuangan pemerintah. Itulah kekejian yang didesain oleh para sindikat sepanjang era reformasi. Namun Presdien Prabowo telah dapat melihat tindakan makar mereka secara kasat mata.

Jadi hari ini kami rakyat adalah pihak yang tengah meminta dukungan Presiden Prabowo untuk secara murni dan konsekuen sebagaimana yang Presiden Prabowo katakan ingin menghentikan anggaran defisit. Usaha ini telah menjadi penantian rakyat sejak lama, ditunggu dari pemimpin satu ke pemimpin lain selama era reformasi. Penantian rakyat ini mudah mudahan dilunasi oleh Prabowo.

Satu hal yang telah diraih rakyat dari Presiden Prabowo adalah  sabdo pandito ratu, apa yang telah diucapkan akan terlaksana, apa yang telah dijanjikan Inshaa Allah ditunaikannya. Kami tau bahwa usaha menolong rakyat, usaha menjalankan apa yang rakyat harapkan dari Presiden Prabowo sudah pasti akan mendapat perlawanan dari sindikat keuangan. Gusti ora sare.

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – Indonesia baru saja kehilangan sesuatu yang lebih besar dari sekadar tiket Piala Dunia: kepercayaan publik terhadap janji perubahan.

Dan di balik reruntuhan harapan itu, berdirilah nama-nama yang sejak awal begitu percaya diri menebar mimpi: Erick Thohir, Arya Sinulingga, dan para Exco PSSI.

Di bawah bendera reformasi sepak bola, mereka menjual optimisme, bukan strategi. Patrick Kluivert diboyong dengan gembar-gembor sebagai ikon kebangkitan, dan Arya Sinulingga menyebutnya “tim kepelatihan terbaik yang pernah dimiliki Indonesia.”

Kini, delapan pertandingan kemudian, “yang terbaik” itu justru menyisakan statistik getir dan ruang ganti yang dingin.

Publik tak marah karena kalah. Publik marah karena dibohongi harapan.

Sejak awal, asisten pelatih Alex Pastoor sudah berkata jujur bahwa target lolos ke Piala Dunia 2026 adalah “tidak realistis.” Tetapi, PSSI tetap memilih hidup di alam ilusi, menunggangi euforia suporter yang lapar prestasi.

Mereka tahu mimpi itu mustahil, tetapi mereka tetap menjualnya  lengkap dengan jargon kebangsaan dan baliho kemenangan yang belum pernah ada.

Itu bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan bentuk penipuan moral terhadap 200 juta rakyat yang mencintai sepak bola.

Dan ketika semua berantakan, jalan keluar yang mereka pilih adalah klasik: memecat pelatih, menghapus jejak salah urus, dan kembali bersembunyi di balik pernyataan “kita evaluasi.”

Tidak satu pun yang berani mengatakan dua kata paling sederhana dalam kamus integritas: “Saya mundur.”

Federasi sepak bola adalah lembaga kepercayaan publik, bukan panggung politik atau etalase gengsi internasional.

Maka, ketika kegagalan datang akibat kebijakan yang mereka buat sendiri, Erick Thohir dan gerombolannya di PSSI seharusnya tahu diri.

Mundur bukan aib, tapi penghormatan terakhir pada akal sehat bangsa yang sudah terlalu sering disuguhi janji tanpa hasil.

Sepak bola Indonesia butuh pemimpin yang mau bertanggung jawab, bukan yang pandai berpose di depan kamera sambil menyebut “kita sedang berproses.”

Rakyat sudah cukup sabar menunggu proses itu sejak tahun 1930.Kini saatnya berhenti menjual mimpi. Beri jalan bagi generasi yang berani bekerja  bukan sekadar berbicara.

Penulis ; Agung Nugroho, Pemaen Bola Kampung

MoneyTalk, Jakarta – Di panggung ekonomi yang riuh dan penuh tarik-menarik kepentingan, muncul seorang tokoh yang datang bukan dengan retorika politik, melainkan dengan kalkulasi dan disiplin angka. Ia tidak tampil berapi-api di depan kamera, tetapi tenang, metodis, dan berbicara dengan data. Dialah Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan yang lebih tampak sebagai arsitek ketimbang orator  lebih mirip Kresna dalam pewayangan ketimbang Bima yang mengandalkan tenaga.

Purbaya datang ke kabinet dengan reputasi sebagai teknokrat murni. Lulusan Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan doktor ekonomi dari Purdue University, Amerika Serikat, ia meniti karier dari dunia riset, lembaga sekuritas, hingga puncaknya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebelum dilantik menjadi Menteri Keuangan pada 8 September 2025.

Rekam jejak itu menunjukkan konsistensinya pada satu hal yaitu rasionalitas. Ia berpikir dalam kerangka sistem, bukan sekadar kebijakan sesaat. Karena itu, wajar jika gaya kepemimpinannya kini dianggap teknokratis, berhati-hati, dan fokus pada stabilitas fiskal serta pertumbuhan berkelanjutan.

Beberapa pernyataannya di media memperlihatkan pandangan khas seorang ekonom yang mengutamakan keseimbangan makro, bahkan ketika sikap tersebut tidak populer. Di mata sebagian publik, gaya komunikasinya mungkin tampak dingin. Namun, dalam kacamata pewayangan, ia lebih menyerupai Kresna  sosok yang menjaga harmoni di tengah perang besar, memastikan arah tidak salah haluan, tanpa harus ikut mengangkat senjata.

Dalam kisah Mahabharata, Kresna memegang kendali kereta Arjuna. Ia bukan pejuang yang menebas musuh, melainkan pengarah yang menentukan arah panah kebenaran. Begitu pula Purbaya dalam konteks ekonomi modern. Ia bukan pengambil keputusan populis, melainkan penjaga agar ekonomi Indonesia tetap seimbang antara pertumbuhan dan keadilan sosial.

Analogi ini tentu bukan klaim faktual, melainkan refleksi budaya atas gaya kepemimpinan yang mengutamakan nalar dibanding emosi, strategi dibanding sensasi.

Kresna dikenal lihai membaca momentum dan jarang tergesa. Sekali bergerak, arah sejarah berubah. Demikian pula Purbaya  yang cenderung bekerja diam-diam, tetapi fokus membangun pondasi sistem keuangan yang lebih inklusif, efisien, dan tahan gejolak. Ia seperti Kresna yang mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan di tangan, melainkan di kepala.

Dalam era ketika politik sering mengaburkan rasionalitas, kehadiran figur seperti Purbaya menjadi pengingat bahwa republik tetap membutuhkan teknokrat yang berpikir jernih. Ia bukan pahlawan yang menunggang kuda di medan perang, melainkan pengemudi kereta yang tahu kapan harus memperlambat laju dan kapan harus mengerem tajam. Mungkin ia tak selalu populer, tetapi peran di balik layar justru yang menjaga republik tetap berdiri tegak di tengah guncangan.

Dan seperti Kresna, mungkin tidak semua orang akan memahami jalannya sekarang. Namun sejarah sebagaimana selalu  lebih berpihak pada mereka yang menjaga keseimbangan daripada mereka yang membakar panggung.

Penulis : Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute.

MoneyTalk, Jakarta – Bagaimana bisa proyek besar yang mangkrak menyebabkan banyak konsumen yang rugi. Namun hanya kepada yang mengadu yang mendapatkan pergantian. Bukankah seharusnya Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) bisa bersikap tegas memaksa Meikarta membuka data seluruh konsumennya dan mengembalikan uangnya? Bukankah Meikarta sudah memenuhi unsur penipuan?

Lemahnya hukum ternyata tidak berubah dari satu presiden ke presiden berikutnya. Ketika seorang presiden dipandang seperti seekor Kucing. Maka menterinya pun bertindak seperti Kambing. Pihak Konglomerat dapat leluasa memangsa rakyat. Kasus Meikarta adalah contoh.

Bermula dari laporan banyak jemaat gereja kepada Hasyim Djojohadikusumo tentang uang mereka yang tidak dikembalikan pihak Meikarta. Hasyim lalu meminta pertanggung jawaban Konglomerat James Riady, pemilik Meikarta. Dan meminta Menteri PKP Maruarar Sirait sebagai fasilitator.

Namun Ara justru bermanuver terbalik. Membuat penyelesaian kasus Meikarta berpihak pada Konglomerat bukan Konsumen. Ara membuat kanal pengaduan BENAR PKP. Dalam kasus Meikarta, konsumen harus membuat laporan yang disertai bukti-bukti yang sangat-sangat komplit. Dan mengirimkannya ke BENAR PKP. Apabila tidak komplit maka tidak ditindaklanjuti.

Artinya penyelesaian kasus Meikarta dibuat Bottom Up. Pengaduan dari bawah (konsumen) ke atas (pemerintah). Yang tentu saja ini menguntungkan pihak Meikarta. Beda bila dibuat Top Down alias Pemerintah menekan Meikarta. Untuk membuka data konsumen dan mengembalikan uangnya. Bila ada yang disembunyikan, Meikarta akan mendapatkan hukuman.

Perlu diketahui, jumlah konsumen yang mengadu hanyalah puncak gunung es. Yang tidak mengadu jauh lebih banyak. Hingga hampir satu bulan sejak layanan pengaduan BENAR PKP diluncurkan. Dalam kasus Meikarta, hanya 118 orang yang mengadu. Itupun hanya 102 orang yang dokumennya lengkap dan dapat ditindaklanjuti (Data Kementerian PKP). Jumlah konsumen Meikarta sendiri hampir 20.000 orang (Data di Pengadilan).

Ara meluncurkan kanal pengaduan BENAR PKP (26 Mar 2025) dengan mengatakan, “Tegakkan hukum dengan benar tanpa pandang bulu.” Dalam kasus Meikarta, seolah Ara ingin menegakkan hukum dengan benar. Berani berpihak kepada konsumen melawan Meikarta. Padahal strateginya terbukti berpihak pada Meikarta bukan pada seluruh konsumen

Selanjutkan Ara mengatakan, “Ibu saya tidak bangga saya dilantik menjadi menteri, tapi beliau bangga kewenangan saya bermanfaat bagi banyak orang.” Dalam kasus Meikarta, seolah Ara melakukan tindakan yang bermanfaat bagi banyak konsumen atas dasar pesan ibunya. Padahal strateginya bermanfaat bagi Meikarta dan sedikit konsumen, bukan seluruh konsumen.

Saat Ara melakukan pertemuan dengan pemilik Meikarta, James Riady dan John Riady serta konsumen Meikarta di Kementerian PKP (23 Apr 2025). Dalam rangka penyelesaian masalah ganti rugi konsumen Meikarta yang tak kunjung selesai selama beberapa tahun. Ara membuka acara dengan berdoa kepada Tuhan agar memberikan yang terbaik.

Padahal jelas Ara memberikan yang terbaik kepada Meikarta bukan kepada seluruh konsumen. Sehingga dalam penyelesaian kasus Meikarta di tangan Ara. Tampak Ara melakukan tipu daya dengan nama hukum, orang tua, dan Tuhan, demi menguntungkan pihak Meikarta. Apakah menteri seperti ini pantas dipertahankan? Bobrok, tidak bermoral !

Penulis : Nirmal Ilham, ex Tenaga Ahli DPR RI

MoneyTalk, Jakarta – Luhut terus saja bersikap arogan, sombong, sok paling kuasa, dan selalu merendahkan pejabat lain. Demi membela Jokowi sang pengkhianat bangsa dan negara, Luhut selalu main ancam kepada siapa saja yang berani bertentangan dengan Jokowi dan dirinya.

Luhut salah besar. Jokowi itu antek China dan jongos oligarki taipan, kepada rakyat sendiri justru selalu menindas, mengelsploitasi, dan menghisap darah rakyat. Jokowi sama sekali tidak punya kebaikan sedikit pun kepada rakyat. Jika ada program untuk rakyat, yang kebagian hanya rskyat minoritas dan kepentingan China dan oligarki Taipan justru yang lebih diutamakan. Silakan sebut satu saja program Jokowi yang murni untuk kebaikan rakyat kecil selain melanjutkan program presiden sebelumnya.

Baru-baru ini Luhut sangat murka dengan Menkeu yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa, karena gebrakan-gebrakannya yang membela rakyat dengan akan memberantas para koruptor, mafia, dan pejabat bajingan.

Luhut mengamcam Purbaya bahwa bulan madunya sudah berakhir, mungkin maksudnya tidak bisa lagi leluasa membuat kebijakan yang diinginkan Rakyat dan disetujui Prabowo. Mungkin Luhut masih menganggap Jokowi sebagai Presidennya, dan Luhut adalah _the real President_ -nya. Merasa lebih berkuasa dari Prabowo dan Purbaya, Luhut terus saja main bentak dan ancam.

Secara yuridis formal, Luhut itu yang menjabat sebagai Ketua Dewan ekonomi berada di bawah Presiden dan di bawah atau minimal selevel dengan Purbaya. Luhut tidak punya wewenang mengatur Purbaya, apalagi program-program Purbaya tidak harus dilaporkan ke Luhut, tapi kepada Presiden Prabowo sebagai pembantu Presiden.

Terlepas dari benar atau salah ancaman Luhut kepada Purbaya, Luhut ditengarai sebagai buzzer Jokowi, kaki tangan China dan jongos oligarki, dengan demikian Luhut dan Jokowi adalah sama-sama musuh rakyat.

Purbaya tak perlu mendengarkan Luhut, apalagi gentar. Selama program Purbaya untuk kepentingan rakyat, memberantas para pejabat bajingan dan korup, raktat akan selalu mem- back up setiap kebijakannya

Sikap kerasnya Luhut tidak perlu digibris, karena :

Pertama,Saat ini yang jadi Presiden adalah Prabowo bukan Jokowi, maka hanya Prabowo yang berhak mengatur dan menegur atas setiap kebijakannya

Kedua,Luhut diduga sebagai _die hard_ Jokowi yang merupakan kepanjangan tangan China dan okigarki Taipan

Ketiga,Luhut diduga diberi tugas untuk melindungi para mafia, bandar judi (off line dan on line), menutupi berbagai kejahatan Jokowi (dan keluarganya), para koruptor kelas kakap, dan para perampok sumber daya alam Indonesia baik hutan, pasir, tambang, kekayaan laut, dll.

Keempat,Setelah Jokowi sudah terpojok dan menemui jalan buntu dalam mempertahankan ijazah palsunya, Jokowi akhirnya menugaskan Luhut untuk melakukan pembelaan, tapi rakyat sudah tidak percaya lagi

Kelima,Sebagai pertahanan terakhir Jokowi, keluarganya dan juga kepentingan para oligarki taipan Luhut mencoba menyerang dengan nada intimidasi terhadap setiap orang yang berlawanan dengan Jokowi

Sepertinya Luhut harus dikasih pelajarn biar tidak selalu sombong dan arogan, karena saat ini bukan lagi era Jokowi yang selalu menipu rakyat. Prabowo sesuai dengan sumpahnya akan membela dan berjuang bersama rakyat.

Pelajaran terbaik bagi Luhut adalah :

Pertama,Segera depak dari Pemerintahan Prabowo karena hanya akan jadi musuh dalam selimut

Kedua,Segera proses hukum atas tindakannya yang mentalahgunakan wewenang, korupsi, dan menipu rakyat dengan program vaksinnya

Ketiga, Segera sita semua harta hasil korupsi, gratifikasi, dan penyalah gunaan wewenang dan kekuasaan

Jika Jokowi dan Luhut sebagai musuh rakyat Indonesia bisa diproses hukum, insya Allah negara akan segera bangkit dan Maju.

Penulis : Sholihin MS,Pemerhati Social dan Politik

MoneyTalk, Jakarta – “Siapa yang sebenarnya butuh didorong, mitra dapur atau lembaga penggeraknya?”

Pertanyaan itu kini menggema di ruang publik setelah Badan Gizi Nasional (BGN) tiba-tiba mengumumkan akan menghapuskan 1.414 calon SPPG (Satuan Pelaksana Pangan Gizi) yang dianggap “tidak berprogres”.

Tapi publik melihat fakta lain. Para mitra dapur itu bukanlah kelompok tanpa daya. Mereka sudah memiliki aset riil beruoa tanah, bangunan, alat masak, yang seharusnya menjadi modal untuk mempercepat pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sayangnya, bukan dorongan yang mereka dapat, justru kebijakan “hapus nama” yang mereka terima.

Rencana megah, eksekusi yang pincang

Dokumen Surat Penetapan SPPG Terpencil menunjukkan bahwa BGN sebenarnya punya peta besar, yaitu ribuan lokasi sudah dipetakan sampai ke level desa dan kelurahan, lengkap dengan estimasi penerima manfaat. Namun di balik perencanaan rapi itu, eksekusi di lapangan justru tumpul.

Alih-alih membangun sistem pendukung dan mekanisme pembiayaan, BGN terjebak pada logika administratif. Seleksi dan penghapusan dilakukan seolah-olah masalah ada di mitra, padahal akar persoalannya justru pada lembaga yang tidak menyediakan ekosistem pendukung.

Lebih ironis lagi, banyak lokasi yang ditetapkan justru berada di wilayah terpencil seperti Nias, Mentawai, hingga Pegunungan Bintang. Tapi tidak ada strategi realistis dari BGN tentang bagaimana membangun dapur di wilayah yang akses logistiknya terbatas.

Seolah-olah investor akan datang sendiri membawa semen dan panci, tanpa dukungan perbankan maupun insentif. Ini yang dilupakan oleh BGN. Mereka tidak memposisikan mitranya agar berkinerja baik sehingga kinerja BGN juga terdampak baik.

Dapur butuh api, bukan formulir penghapusan

Konsep dasar dapur MBG sederhana, yakni tempat memasak dan mendistribusikan makanan bergizi untuk anak sekolah. Di sinilah titik risiko tertinggi keracunan makanan berada, jadi bukan di server aplikasi, apalagi bukan di meja kebijakan.

Namun anehnya, fungsi vital ini justru tidak ditopang oleh kebijakan dan pembinaan yang kuat.

Tiga pegawai SPPG yang bertugas di setiap dapur tempat pengelola bahan makanan, pengawas kebersihan, dan pelapor progres, nyaris bekerja tanpa arah. Tanpa pelatihan, tanpa pengawasan, tanpa pembiayaan yang mumpuni. BGN seolah lupa bahwa “dapur tanpa api hanyalah ruang kosong.”

Kebijakan yang tak simpatik

Alih-alih menjadi fasilitator, BGN tampil sebagai pengawas yang menghukum. Ribuan calon mitra akan dihapus dari sistem tanpa ada pendampingan sedari awal, tanpa dukungan membantu topangan pembiayaan, tanpa ada upaya membangun jembatan akses ke Himbara. Padahal, BGN memiliki data lengkap tentang siapa pemilik tanah, siapa punya bangunan, siapa punya alat untuk direkomendasi ke perbankan, namun itu tidak terlihat dilakukan.

Jika data sekuat itu tidak digunakan untuk mempercepat pembiayaan mitra, buat apa BGN dibentuk sebagai lembaga penggerak nasional?

Langkah semacam ini bukan hanya tidak efektif, tapi juga tidak simpatik bagi para pelaku lapangan yang sedang berjuang merealisasikan visi negara.

Menkeu sudah menyalakan api, tapi BGN masih meniup abu

Kontras terasa ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melompat cepat. Ia mendorong bank-bank Himbara menggulirkan ratusan triliun rupiah untuk menggerakkan ekonomi rakyat, itu pesan jelas bahwa uang negara harus bekerja untuk publik.

Namun BGN masih sibuk di dapur birokrasi. Ketika Menkeu berbicara tentang konsolidasi nasional, BGN malah mengelola data tanpa aksi.

Ketika Menkeu menyiapkan bahan bakar untuk dapur-dapur bangsa, BGN bahkan belum bisa memegang korek api.

Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa program MBG adalah gerakan nasional, bukan proyek sektoral. Artinya, setiap lembaga harus menjadi mesin penggerak, bukan rem kepercayaan publik.

Struktur yang sentralistik dan akuntabilitas kabur

Surat Penetapan SPPG Terpencil memperlihatkan struktur yang sangat terpusat. BGN memegang kendali atas pendaftaran investor, sementara Satgas Daerah hanya pelaksana teknis. Bahkan, dalam tujuh hari setelah batas waktu, BGN pusat bisa menetapkan lokasi secara sepihak.

Pertanyaannya, jika dapur di pedalaman Papua gagal beroperasi, siapa yang harus bertanggung jawab? Bupati? Investor? Atau BGN yang tidak ikut memberikan akses pembiayaan dan pendampingan teknis? Akuntabilitas model seperti ini kabur, padahal BGN-lah yang memegang kontrol penuh atas sistem.

Rekomendasi untuk Kepala BGN

Indonesian Audit Watch menilai bahwa BGN harus berubah paradigma. “Lembaga ini seharusnya menggerakkan, bukan menghambat. Kalau mitra sudah punya aset dan niat, maka tugas BGN adalah menghidupkan api mereka, bukan memadamkannya.”

Maka, ada empat langkah yang harus segera dilakukan oleh Kepala BGN:

1. Ubah paradigma dari pengawas menjadi fasilitator. Dorong kemitraan, bukan eliminasi.

2. Bentuk satuan tugas akses keuangan. Hubungkan mitra dapur dengan perbankan nasional agar mereka bisa mengakses kredit kerja.

3. Bangun ekosistem operasional yang nyata.

Dari pelatihan, logistik, hingga aplikasi sederhana untuk pelaporan.

4. Transparansi progres dan kendala.

Publik tak butuh angka serapan, tapi cerita nyata dari lapangan.

Kesimpulan, jangan biarkan api mati di dapur bangsa

Program MBG adalah simbol komitmen negara memberi makan generasi masa depan. Tapi tanpa manajemen yang cerdas, dapur kebangsaan ini bisa kehilangan panasnya.

Menkeu sudah menyalakan api, mitra sudah menyiapkan panci, masyarakat sudah menunggu aroma nasi bergizi. Kini tinggal satu pertanyaan besar: Apakah BGN siap menyalakan kompor, atau justru terus meniup abu sambil menyalahkan orang lain?

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sepanjang 142,3 km sejak awal sudah penuh masalah dan sarat korupsi. Sungguh aneh kalau KPK masih mempertanyakan hal ini, bahkan menghimbau masyarakat melaporkan dugaan korupsi yang sudah terbentang jelas di depan mata. Hal ini mencerminkan komisioner KPK saat ini tidak kompeten.

Dugaan korupsi Proyek KCJB dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, indikasi markup. Biaya Proyek KCJB sangat ketinggian. Awalnya, pihak China menawarkan 5,5 miliar dolar AS, yang kemudian naik menjadi 6,02 miliar dolar AS, atau setara 41,96 juta dolar AS per km. Nilai Proyek ini jauh lebih tinggi dari Proyek sejenis di China, yang hanya menelan biaya 17-30 juta dolar AS per km. Sebagai contoh, kereta cepat Shanghai–Hangzhou sepanjang 154 km, dengan batas kecepatan 350 km per jam, hanya menelan biaya 22,93 juta dolar AS per km.

Artinya, biaya Proyek KCJB lebih mahal sekitar 19 juta dolar AS per km dibandingkan Proyek Shanghai-Hangzhou tersebut, atau kemahalan sekitar 2,7 miliar dolar AS. Patut diduga, nilai Proyek KCJB yang sangat tinggi tersebut karena penggelembungan, alias markup.

Markup ini sangat kasar dan sangat serakahnomics. Karena, data investasi Proyek Kereta Cepat di dunia sangat transparan dan dapat diketahui oleh siapapun dengan mudah.

Dugaan markup sangat kuat, karena proses evaluasi Proyek sangat tidak profesional dan cenderung berpihak kepada pihak tertentu, sehingga terindikasi melanggar proses pengadaan barang publik.

Keikutsertaan Jepang dalam pengadaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung nampaknya hanya untuk ‘pendamping’ saja, untuk memenuhi prasyarat proses tender. Keikutsertaan Jepang nampaknya dimanfaatkan hanya untuk mengatrol (baca: markup) harga Kereta Cepat China agar bisa mendekati penawaran dari Jepang. Tidak heran, penawaran China yang awalnya 5,5 miliar dolar AS kemudian naik menjadi 6,02 miliar dolar AS, mendekati harga penawaran Jepang sebesar 6,2 miliar dolar AS.

Penawaran Jepang kemudian digugurkan dengan alasan pihak Jepang minta jaminan APBN, sedangkan China tidak minta jaminan APBN karena mengikuti skema business-to-business, yang sekarang ternyata terbukti bohong besar: utang Proyek Kereta Cepat China sekarang minta disuntik dana APBN.

Kedua, komponen bunga pinjaman. Baik Jepang maupun China menawarkan skema pembiayaan utang sebesar 75 persen dari nilai Proyek, dengan tenor 50 tahun dan masa tenggang (grace period) 10 tahun, di mana selama 10 tahun pertama, pemerintah hanya membayar bunga pinjaman saja. Jepang menawarkan bunga 0,1% per tahun, sedangkan China menawarkan bunga 2% per tahun, atau 20 kali lipat lebih tinggi dari bunga Jepang.

Dengan nilai proyek 6 miliar dolar AS dan pembiayaan utang 4,5 miliar dolar AS (75 persen), bunga pinjaman Proyek Jepang hanya 4,5 juta dolar AS per tahun (atau sekitar Rp73,35 miliar pada kurs Rp16.300/USD). Sedangkan bunga pinjaman proyek China mencapai 90 juta dolar AS per tahun, 20 kali lipat lebih tinggi, atau sekitar Rp1,47 triliun.

Dalam sepuluh tahun grace period, bunga pinjaman Proyek Jepang hanya 45 juta dolar AS, sedangkan Proyek China mencapai 900 juta dolar AS.

Kalau beban bunga pinjaman ini masuk faktor biaya dalam evaluasi finansial Proyek, maka penawaran China akan lebih mahal dari penawaran Jepang: 6,92 miliar dolar AS (China) VS. 6,25 miliar dolar AS (Jepang). Oleh karena itu, hampir dapat dipastikan ada manipulasi dalam evaluasi pemilihan Proyek untuk memenangkan penawaran dari China.

Kesengajaan mengabaikan komponen biaya bunga dalam pembiayaan Proyek termasuk pelanggaran serius terhadap proses evaluasi proyek publik, dan termasuk tindak pidana. Karena bunga merupakan salah satu komponen biaya yang sangat penting untuk menentukan kelayakan finansial Proyek: penentu mati-hidup Proyek.

Tidak heran, dengan tingkat bunga pinjaman China yang begitu besar, Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) saat ini megap-megap tidak mampu membayar bunga pinjaman tersebut, dan masuk kategori default: gagal bayar bunga.

Ketiga, pembengkakan biaya (cost overrun). Lebih parah lagi, biaya proyek membengkak 1,2 miliar dolar AS, sehingga total nilai proyek menjadi 7,22 miliar dolar AS atau sekitar 50,5 juta dolar AS per km. Pembengkakan biaya sekitar 20 persen ini jelas tidak normal. Dalam proyek infrastruktur, pengerjaan Proyek seharusnya bersifat turnkey (fixed price). Artinya, cost overrun wajib ditanggung oleh kontraktor Proyek, yaitu pihak China. Tetapi, anehnya kenapa harus dibebankan kepada Proyek? Ada apa?

Yang lebih parah, 75 persen pembiayaan utang dari cost overrun tersebut, atau sekitar 900 juta dolar AS, dikenakan bunga pinjaman sebesar 3,4 persen per tahun, atau 34 kali lipat dari bunga yang ditawarkan Jepang.

Sehingga, total bunga pinjaman Proyek Kereta Cepat saat ini mencapai 120,6 juta dolar AS, atau sekitar Rp1,97 triliun per tahun (kurs Rp16.300 per dolar AS). Bayangkan, penawaran bunga pinjaman dari Jepang hanya sekitar Rp75 miliar saja.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka KPK harus segera menyelidiki dugaan markup dan korupsi Proyek KCJB ini. KPK jangan berkelit lagi. Rakyat mengawasi.

Penulis : Anthony Budiawan,Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Catatan : Tulisan ini sebagai jawaban atas imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Prof. Mahfud MD (baca: masyarakat) melaporkan dugaan korupsi kereta cepat Jakarta-Bandung. Oleh karena itu, tulisan ini juga sekaligus berfungsi sebagai Pengaduan Masyarakat (Dumas) secara terbuka atas dugaan korupsi Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung kepada KPK.