22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap tegasnya dengan menolak Tim Akselerasi Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui Surat Perintah Nomor Sprin/2749/IX/TUK.2.1/2025 pada 17 September 2025 lalu.

Bahkan Presiden Prabowo Subianto terpancar kemarahan dengan mengatakan “tim versi Kapolri tersebut tidak memiliki legitimasi resmi karena hanya diisi oleh perwira tinggi Polri tanpa keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, maupun tokoh independen”

“Bahkan Prabowo memastikan hanya ada satu tim resmi yang diakui pemerintah, yaitu Komite Reformasi Polri bentukan Presiden, yang akan segera diumumkan. Komite tersebut akan beranggotakan unsur masyarakat sipil, pakar hukum, akademisi, hingga tokoh masyarakat untuk memastikan reformasi Polri berjalan transparan, kredibel, dan akuntabel”

Sikap Presiden Prabowo Subianto sangat benar berpegang pada Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan struktur, fungsi, dan kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan, bahwa perubahan fundamental atas kelembagaan Polri bukan kewenangan Kapolri.

Kapolri boleh melakukan pembenahan internal, tetapi ia tidak dapat berbuat makar kebijakan Presiden terhadap proses politik hukum yang merupakan hak prerogatif Presiden dan parlemen.

Pernyataan Presiden benar menampar muka Kapolri dengan mengatakan bahwa “Saya tegaskan, negara hanya mengakui tim reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden. Tim lain di luar itu tidak memiliki mandat,” kata Prabowo dalam pernyataannya di Istana, Minggu (28/9).

Pertanyaan yang patut dihadirkan : “Keberanian Kapolri berbuat makar kebijakan Presiden atas perintah siapa”. Pengamat politik langsung menuding lurus ini pasti perintah Jokowi yang licik akan menelikung Presiden Prabowo Subianto sudah berkali-kali.

Dalam posisi seperti ini Kapolri harus mencabut Surat Perintah Nomor Sprin/2749/IX/TUK.2.1/2025 pada 17 September 2025 lalu

Sudah tidak ada tempat untuk membela diri “Kapolri Jenderal Listyo Sigit sendiri menyatakan tim internal Polri tetap bekerja melakukan identifikasi masalah dan siap disinergikan dengan komite resmi bentukan Presiden. “Kami selaras dengan arahan Presiden dan terbuka menerima masukan dari masyarakat sipil,” ujarnya.

Kapolri harus ingat masa kekuasaan Jokowi sudah selesai jangan membuat makar terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Tugas Kapolri harus sabar, setelah mencabut Surat Perintah Nomor Sprin/2749/IX/TUK.2.1/2025 pada 17 September 2025, tunggu hasil Komite Reformasi Polri bentukan Presiden. Dan tugas selanjutnya menyesuaikan sesuai perintah Komite tersebut

Tamparan Presiden Prabowo Subianto kepada Kapolri sangat keras, tegas dan benar. Kejadian melawan kebijakan pimpinan dalam militer (TNI ) dan ini terjadi pada pimpinan tertinggi Kepolisian pasti ada resiko hukuman disiplin yang akan menimpa Kapolri.

Penulis : Sutoyo Abadi

MoneyTalk, Jakarta – Jika Jokowi membusungkan dada pemimpin yang melakukan hilirisasi tambang. Seolah mengingkari Sukarno dan Suharto membuat Krakatau Steel. Maka Prabowo menyombongkan diri dengan program MBG. Seolah memungkiri Suharto sudah terlebih dahulu membuatnya. Berikut pemaparan singkat sebuah diskusi kecil yang menarik antara Burhan Rosyidi, John Mempi, Salamuddin Daeng dan Nirmal Ilham tentang Prabowo tidak berfikir Filosofis dan Historis dalam program MBG.

Media-media Inggris menyoroti keracunan terjadi dalam program andalan presiden baru Indonesia. Kebijakan ambisius bernilai miliaran dolar untuk memberi makan 83 juta orang di akhir tahun. Reuters, BBC, Independent  meliput berbagai kasus keracunan yang dialami murid sekolah membuat rumah sakit kewalahan.

Majalah Tempo menginvestigasi bahwa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) semuanya terpenuhi dalam program MBG. Korupsi terjadi waktu tagihan besar ke Kementerian Keuangan tidak sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. Kolusi terjadi saat Badan Gizi Nasional (BGN) menunjuk yayasan atau badan usaha yang akan melaksanakan program. Dan Nepotisme terjadi ketika diketahui pemilik yayasan atau badan usaha itu adalah orang dekat Prabowo dan para pendukungnya.

Dalam sebuah diskusi kecil antara Burhan, John, Daeng dan Nirmal. Pertama yang diamati dari program MBG adalah niat dan perbuatan Prabowo. Menurut Burhan Rosyidi, Prabowo memiliki niat yang baik tapi perbuatannya salah. “Prabowo seperti ingin memindahkan dan membiakan ikan tuna sirip biru ke darat. Ekosistemnya berbeda. Seharusnya ekosistemnya dahulu diperbaiki, baru kemudian programnya dijalankan, “kata Burhan.

Kedua yang diamati adalah apa yang ingin dicapai Prabowo dalam program MBG ini. Menurut John Mempi, jika Prabowo ingin memperbaiki gizi anak Indonesia. Maka yang perlu diberikan adalah nutrisi, bukan makan besarnya. “Program seperti ini sudah pernah dijalankan era Orde Baru. Suharto memberikan sekaleng besar susu bubuk dan kacang hijau kepada murid TK dan SD,. Dalam Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS), “jelas John.

John Mempi menjelaskan di era Orde Baru, semua kebijakan yang akan ditempuh Suharto terlebih dahulu ditanyakan dan dipertimbangkan kepada penasehat-penasehatnya. Lalu penasehat itu mendatangkan ahli-ahli dibidang masing-masing terkait program yang akan dilaksanakan. Untuk kemudian Suharto mendengarkan, mempertimbangkan dan mengambil keputusan sesuai kesepakatan bersama. Tentunya dengan keterbatasan anggaran masa itu.

“Jadi pemimpin itu mendengarkan, bukan minta untuk didengar. Pemimpin itu mempertimbangkan, bukan langsung ujug-ujug. Pemimpin itu mengambil keputusan yang tepat, bukan yang cepat. Jika alasannya seorang militer biasa mengambil keputusan yang cepat. Memangnya Suharto bukan militer, “singgung John.

Ketiga yang diamati adalah apa manfaat program MBG ini. Salamuddin Daeng memberi pandangan bahwa pertanian dan pengolahan makanan adalah produk budaya. Pada wilayah barat, budaya pertanian dan pengolahan makanan lebih maju dibanding wilayah timur. Karena ditunjang iklim dan letak strategis. Sehingga ketika Suharto memberi seperti MBG, berupa sekaleng besar susu dan kacang hijau kepada anak sekolah itu sangat tepat.

“Saya termasuk yang merasakan program Suharto itu waktu sekolah. Pemberian itu membuat tidak ada ketimpangan antara barat dan timur. Selain itu secara tidak langsung mengedukasi para orang tua di kampung tentang pentingnya susu dan kacang hijau terhadap pertumbuhan otak dan fisik anak, “ungkap Daeng.

Selanjutnya Nirmal Ilham yang pernah bertugas sebagai Tenaga Ahli DPR RI Komisi IV Pertanian, memberikan masukan data-data impor produk pertanian dan peternakan. Bahkan secara terang-terangan pernah membuat tulisan “Pertanian Di Tangan Pithecanthropus Erectus Soloensis”. Kritik terhadap kebijakan pertanian di era Jokowi yang seperti hanya mau memetik dan meramu tanpa mau menanam layaknya manusia purba.

“Pemerintahan SBY mendahulukan perdagangan. Pemerintahan Jokowi mengutamakan pertambangan. Akibatnya 20 tahun pertanian terabaikan. Puncaknya Indonesia menjadi pengimpor pangan terbesar kedua di dunia setelah Rusia, negara di kutub utara itu. Sehingga atas dasar apa Prabowo yang baru tiga bulan menjabat membuat program MBG, “tegas Nirmal.

Bagi Nirmal, Prabowo ini seperti pemimpin yang ingin dilihat bak seekor Singa. Padahal bak seekor Kucing. Pidato di Sidang Umum PBB, Indonesia telah swasembada beras dan ingin menjadi lumbung dunia. Tanpa malu pemberitaan masif tentang buruknya kualitas beras yang dijual di dalam negeri dan impor beras 4,5 juta ton tahun 2024 lalu. Terbesar dalam tujuh tahun terakhir.

Penulis : Nirmal Ilham,ex Tenaga Ahli DPR RI

MoneyTalk, Jakarta – Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo terindikasi kuat melakukan pembangkangan terhadap presiden. Kesimpulan ini diperoleh setelah Presiden Prabowo tidak mengakui Tim Transformasi Reformasi Polri bentukan Kapolri seperti dilansir beberapa media.

Menurut Presiden Prabowo Tim Transformasi Reformasi versi Kapolri tidak memiliki legitimasi resmi karena hanya diisi oleh perwira tinggi Polri tanpa keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, maupun tokoh independen.

Presiden Prabowo memastikan hanya ada satu tim resmi yang diakui pemerintah, yaitu Komite Reformasi Polri bentukan Presiden, yang akan segera diumumkan, tegas Presiden Prabowo ke media.

Pernyataan Presiden Prabowo yang tidak mengakui Tim Transformasi Reformasi Polri merupakan indikasi kuat Kapolri sedang melakukan pembangkangan terhadap Presiden Prabowo. Seharusnya Kapolri wait and see! Menunggu arahan Presiden Prabowo. Justru Kapolri membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri saat Presiden Prabowo sedang keluar negeri.

Jangan-jangan antara Presiden Prabowo dan Kapolri sudah berjarak. Sebab, beberapa hari jelang Presiden Prabowo melakukan lawatan ke luar negeri berhembus kencang isu Presiden Prabowo mengirim surat presiden atau surpres ke DPR tantang pergantian Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Inisial Kapolri yang baru pun sudah beredar, D dan S.

Sayangnya, rumor yang disambut baik publik itu ditepis oleh DPR dan orang dekat Presiden Prabowo. Hingga hari ini belum ada pergantian Kapolri seperti yang dirumorkan itu. Setidaknya menurut anggota DPR dari PKS, Nasir Djamil, Kapolri Listyo Sigit Prabowo akan dipertahankan sampai akhir tahun 2025.

Hubungan Presiden Prabowo dengan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo mulai memanas sejak berkembangnya isu surpres pergantian Kapolri ke DPR. Ditambah lagi langkah Kapolri membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri. Padahal Presiden Prabowo sudah mengumumkan akan membentuk Komite Reformasi Polri.

Mulai berjaraknya antara Presiden Prabowo dengan Kapolri makin terlihat saat Kapolri tidak menyambut kedatangan Presiden Prabowo dari lawatan keluar negeri di Lanud Halim Perdanakusuma, Sabtu, 27 September 2025.

Biasanya dalam situasi genting atau mendesak Kapolri apalagi ditengah isu dan desakan publik agar Presiden Prabowo segera mencopot Kapolri berupaya untuk bertemu Presiden Prabowo.

Ini memperkuat dugaan kalau Presiden Prabowo sedang menunggu momentum pencopotan Kapolri. Karena Kapolri, Listyo Sigit Prabowo yang kelihatan dari raut wajahnya stress dan tampak menanggung beban yang cukup berat pasca kerusuhan Agustus kelabu akan tetap bertahan. Kapolri mengklaim bertahan untuk tidak mundur dengan alasan anak buahnya keberatan. Benarkah?

Berkembang pula kabar kalau elite di Mabes Polri sedang ‘berseteru’. Terungkap ketika ada desas-desus pasca pergeseran Kapolda Metro Jaya Karyoto ke Kabaharkam tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Kabarnya, Komjen Karyoto sempat dijanjikan untuk menjadi Kabareskrim.

Menariknya lagi jenderal-jenderal yang mulai berseberangan dengan Kapolri tidak ada namanya di Tim Transformasi Reformasi Polri bentukan Kapolri memperkuat kalau di Mabes Polri sedang terjadi friksi. Tarik menarik kepentingan.

Saat ini menurut penulis ketika desakan Kapolri mundur tidak digubris. Saat yang tepat Presiden Presiden berkirim surat ke DPR. Pergantian Kapolri. Kapolri yang bukan berasal dari lingkaran Geng Solo. Kapolri yang pro reformasi setelah 10 tahun terakhir Polri dicap “partai cokelat”. Polisi rakyat bukan polisi kekuasaan.

Penulis : Tarmidzi Yusuf,Kolumnis

MoneyTalk, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali bikin publik geleng-geleng. Di tengah desakan mundur pasca tragedi berdarah akhir Agustus, dia masih saja berkelit. Padahal aksi rusuh itu menelan korban 10 nyawa melayang, ratusan luka dan ditangkap. Boro-boro mundur, Listyo Sigit malah berkelit. Katanya, dia sudah bertanya ke para pejabat dan anggota Polri. Mereka sepakat: jangan mundur. Alasannya, mundur sekarang justru tidak bertanggung jawab.

Pernyataan ini jelas ironi. Ini jurus ngeles. Seolah publik bisa lupa, selama hampir lima tahun lebih memimpin Polri, apa tanggung jawab yang pernah Listyo Sigit tunaikan?

Ketika rakyat menuntut dirinya mundur, Listyo Sigit berdalih: mundur sama dengan tidak bertanggung jawab. Pertanyaan sederhana: kapan dia pernah bertanggung jawab? Saat Brigadir J. tewas? Saat mahasiswa ditembak? Saat puluhan aktivis digebuk? Saat rakyat dipaksa angkat kaki dari tanah leluhur demi proyek oligarki? Saat pemilu dicurangi di depan mata? Tak ada satu pun yang dijawab dengan tuntas.

Listyo Sigit ratusan kali terbukti sama sekali tak bertanggung jawab. Polri di bawah Listyo Sigit justru jadi bagian kartel rente. Dari tambang ilegal di Kalimantan, nikel di Sulawesi, sampai bisnis miras dan narkoba, Judi Online di banyak daerah. Semua ada jejak anggota polisi. Bukan rahasia, banyak perwira aktif justru jadi backing oligarki tambang dan sawit. Rakyat kehilangan tanah, hutan digunduli, konflik agraria berdarah-darah. Polri? Jadi centeng korporasi. Apakah pada skandal ini Listyo Sigit bertanggung jawab?

Hukum di tangan Polri berubah jadi komoditas. Barang dagangan. Kasus bisa naik-turun sesuai orderan. Mafia kasus tumbuh subur, dari level Polsek sampai Mabes. Dari kasus ijazah palsu elite, suap tambang, sampai skandal korupsi triliunan, semua bisa “disetel.” Rakyat kecil? Jangan harap dapat keadilan. Tukang ojek, pedagang kaki lima, atau mahasiswa yang demo langsung dihantam dengan pasal karet. Jadi, apa Listyo Sigit bertanggung jawab?

Lebih runyam lagi di panggung politik. Polri menjelma jadi wasit, supporter, sekaligus pemain. Dalam pilkada, pileg, hingga pilpres, netralitas aparat tinggal jargon. Ada calon yang dikerjain habis-habisan. Ada pula yang dipoles dan dilindungi. Tekanan, intimidasi, sampai kriminalisasi kerap dipakai untuk melicinkan jalan kandidat tertentu.

Fakta-fakta itu bukan rahasia lagi. Rakyat di banyak daerah tahu, menjelang pilkada selalu ada patroli intimidatif, penangkapan aktivis pendukung lawan, atau operasi hitam untuk melemahkan oposisi. Di Pileg, caleg yang berani melawan arus bisa digertak dengan kasus hukum. Dan di pilpres, siapa yang bisa menyangkal peran Polri dalam mengamankan skenario cawe-cawe Jokowi? Demokrasi tercabik. Diganti dengan pesta oligarki yang dibungkus “pengamanan negara.”

Jangan salah kaprah. Mundur di tengah desakan publik justru adalah bentuk tanggung jawab. Tetap bertahan di kursi empuk, itulah bentuk pengkhianatan. Pertanyaan Listyo Sigit kepada para bawahannya hanyalah mencari justifikasi. Mereka yang bilang tak perlu mundur hanya karena dua alasan. Pertama, ikut menikmati kekuasaan Listyo Sigit. Kedua, tak mungkin berani jujur berkata apa adanya. Persis guru killer di SMA yang bertanya kepada muridnya; saya ngajarnya enak, kan? Gak galak, kan?

Kalau cari pembenaran, kenapa tak sekalian tanya Jokowi. Pasti Jokowi akan menjawab, “kalau kamu mundur, siapa yang akan melindungi ijazah palsu saya dan pendidikan anak saya yang semrawut. Sudah, jangan mundur!”

Mari kita ingat. Di bawah Listyo Sigit, berulang kali polisi menjadi algojo bagi aktivis, mahasiswa, dan rakyat kecil. Dari kasus penanganan demo, sampai kematian mahasiswa seperti Iko Juliant di Semarang. Di mana tanggung jawab Listyo Sigit?

Dan Presiden Prabowo, kalau benar ingin berpihak pada rakyat, harus berani mencopot Listyo Sigit dan Seniornya Tito Karnavian. Tanpa itu, janji perubahan hanyalah pepesan kosong. Berhenti omon-omon!

Karena sejarah mengajarkan, kekuasaan yang menutup telinga atas jerit rakyat, cepat atau lambat akan digulung badai. Kapolri boleh berkilah, tapi rakyat tidak bodoh. Semua sudah mencatat jejak kegagalannya. Kalau Listyo Sigit masih punya sedikit rasa malu, dia mestinya berhenti ngeles. Letakkan jabatan, buka jalan reformasi Polri dari akar.

Baiknya Listyo Sigit belajar dari Nepal. Perdana menterinya mundur setelah rumahnya dibakar demonstran Gen Z. Itu baru pemimpin yang paham arti akuntabilitas politik. Sementara di Indonesia, Kapolri justru sibuk main logika jungkir balik, cari alasan agar tetap bertahan di kursi empuk.

Prabowo harus sat set. Jangan sampai rakyat bertanya, apa Listyo Sigit & Tito Karnavian perlu diNepalkan?!”

Penulis : Edy Mulyadi, Wartawan Senior

MoneyTalk, Jakarta – Sabtu, 27 September 2025, Sekitar pukul 14.35 WIB datang 1 orang ke kediaman Paul dengan ciri-ciri menggunakan celana pendek, dengan postur tubuh badan sedikit gemuk dengan memakai helm. Lalu, ia memanggil ke arah dalam rumah tersebut, “permisi-permisi”. Pada saat itu, pagar rumah dalam kondisi digembok. Setelah beberapa saat, kemudian Paul keluar dan berbicara dengan orang tidak dikenal tersebut. Orang tak dikenal tersebut bertanya seputar rumah.

Tak lama kemudian, datang puluhan orang dengan sepeda motor dan dua mobil. Rata-rata dari mereka menggunakan baju berwarna gelap dan ada yang menggunakan baju Satpol PP.

Sekitar pukul 15.00 WIB Paul langsung dimasukkan ke dalam mobil secara paksa dan tanpa surat keterangan apapun kemudian meninggalkan rumah. Namun, setelah itu masih ada beberapa orang yang belum meninggalkan rumah Paul. Sekitar 20 menit setelah itu mereka semua pergi meninggalkan rumah Paul. Barang-barang Paul berupa laptop dan HP diambil oleh orang-orang tersebut.

Belakangan diketahui penangkapan ini dilakukan oleh Polda Jawa Timur tanpa disertai oleh Polda DIY.

Kepergian Paul dan rombongan tersebut ternyata mengarah ke Polda DIY terlebih dahulu sekitar beberapa jam. Sempat dilakukan interogasi oleh rombongan Polda Jawa Timur, tetapi ketika diminta berita acara dan surat penangkapan, Polda DIY tidak bisa memberikan.

Kemudian, sekitar pukul 17.00 rombongan tadi membawa Paul untuk dilakukan pemeriksaan ke Jawa Timur karena pihak yang membawanya berasal dari Polda Jawa Timur.

Pada pukul 21.30 WIB, Paul dan rombongan sudah sampai di Polda Jawa Timur.

Pukul 23.05, 2 orang advokat termasuk direktur LBH Surabaya dan adik dari Paul tiba dan sudah naik ke ruang pemeriksaan.

Pada pukul 23.59 WIB Paul ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan pelanggaran pasal 160, 170, 187, 55 KUHP.

Minggu, 28 September 2025,Pukul 06.12, masih terus dilakukan proses BAP, dan interogasi sudah selesai dilakukan ketika perjalanan dari Jogja menuju Surabaya.*

MoneyTalk, Jakarta – Mencermati kejadian penarikan kartu pers Istana atas nama Diana Valencia jurnalis televisi CNN Indonesia oleh Biro Pers Media Istana (BPMI), Forum Pemred menyesalkan kejadian tersebut sekaligus mendorong pihak Istana dalam hal ini BPMI menjelaskan alasan penarikan kartu pers Istana atas nama Diana Valencia jurnalis CNN Indonesia.

Negara harus memastikan tidak ada penghalangan kerja jurnalistik di wilayah hukum Indonesia termasuk di lingkungan Istana Kepresidenan.

Menghalang-halangi kegiatan jurnalistik di Indonesia diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang memberikan sanksi pidana bagi setiap orang yang secara sengaja dan melawan hukum menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 UU Pers.

Pasal-pasal yang dilindungi tersebut mengamanatkan kebebasan pers dan hak wartawan untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi.

Forum Pemred mengapresiasi sekaligus mendukung langkah Redaksi CNN Indonesia yang mempertanyakan penarikan kartu pers Istana atas nama Diana Valencia kepada pihak Biro Pers Media Istana.

Forum Pemred selalu mendukung upaya perbaikan kualitas jurnalistik termasuk keberlanjutan media dengan melibatkan seluruh pemangku kebijakan seraya memastikan kemerdekaan pers terus terjaga.

Forum Pemred mengingatkan kembali kepada semua pihak untuk memedomani UndangUndang 40 tahun 1999 tentang Pers demi kualitas demokrasi dan menjamin kebebasan pers di Indonesia.

Forum Pemred mendorong upaya dialogis dengan mengutamakan profesional kompetensi dan profesional etis.

Forum Pemred berharap apa yang dialami jurnalis CNN Indonesia Diana Valencia tidak terulang dan menjadi pelajaran penting bagi semua pihak dalam komitmen menjaga kemerdekaan pers.

Penulis : Retno Pinasti, Ketua Forum Pemimpin Redaksi Indonesia

MoneyTalk, Jakarta – Sejak era reformasi hingga hari ini, dunia LSM di Indonesia masih berkutat pada masalah klasik: ketergantungan pada donor. Banyak organisasi masyarakat sipil seolah menempatkan donor sebagai “dewa penggerak organisasi.” Kalau ada donor, mesin gerakan hidup; begitu dana habis, aktivitas macet. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kemandirian LSM masih sebatas jargon.

Kalau kita baca Pierre Bourdieu, sebenarnya mudah dipahami kenapa donor begitu dominan. Donor membawa modal simbolik: nama besar, legitimasi, sekaligus gengsi. LSM yang kebagian kue donor otomatis terlihat lebih “wah” di ruang publik. Tapi di balik itu, ada relasi kuasa yang tidak seimbang: donor jadi pemegang kendali, sementara LSM jadi pelaksana setia. Artinya, struktur dominasi tetap berjalan meskipun kemasannya program sosial.

Antonio Gramsci bisa membantu menjelaskan lebih jauh. Donor tidak hanya kasih uang, tapi juga paket nilai dan agenda. LSM kemudian menginternalisasi agenda ini dalam bentuk program. Proses ini yang disebut Gramsci sebagai hegemoni: dominasi yang halus tapi efektif. Akibatnya, alih-alih menyalakan api dari kebutuhan rakyat sendiri, banyak LSM justru sibuk menyesuaikan diri dengan logika proposal.

Karl Marx barangkali tersenyum miris melihat kenyataan ini. Hubungan donor-LSM persis seperti relasi majikan-buruh. Donor punya “alat produksi” berupa dana, sedangkan LSM menawarkan “tenaga kerja” berupa proyek dan laporan. Hasilnya, bukannya tumbuh sebagai kekuatan mandiri, banyak LSM malah terjebak dalam ketergantungan struktural hanya bisa bergerak kalau ada “upah”.

Kalau ditarik ke teori dependency ala Andre Gunder Frank, kondisi ini mirip relasi pusat-pinggiran dalam ekonomi dunia. Donor berperan sebagai pusat yang menentukan arah, sementara LSM lokal menjadi pinggiran yang bergantung penuh. Ketika ketergantungan terlalu kuat, inisiatif lokal mati pelan-pelan. LSM akhirnya sibuk menjadi “agen proyek” ketimbang agen perubahan.

Habermas pun sudah memberi alarm lewat konsep ruang publik. Ruang publik yang sehat seharusnya bebas dari dominasi, tempat masyarakat bisa berdiskusi kritis. Tapi dalam praktiknya, ruang publik LSM sering dipagari agenda donor. Diskusi tentang kesehatan, pendidikan, atau lingkungan misalnya, kadang sudah diarahkan ke indikator proyek. Jadi, bukan murni suara warga, melainkan hasil “setting” dari proposal.

Padahal, dalam teori civil society, LSM dianggap aktor penting demokrasi. Alexis de Tocqueville sudah menekankan, organisasi masyarakat sipil bisa jadi sekolah demokrasi: tempat warga belajar mandiri, berpartisipasi, dan saling percaya. Tapi kalau LSM terlalu sibuk mengurus laporan donor, fungsi ini kabur. LSM yang seharusnya jadi jembatan rakyat justru menjauh dari rakyat.

Mari kita jujur: LSM memang butuh donor, terutama untuk menopang kerja-kerja awal. Tapi jika seluruh energi dihabiskan hanya untuk mengejar dana, bukankah kita sedang melatih diri jadi “anak manja” yang hanya bergerak ketika ada uang jajan? Solusinya jelas: kemandirian finansial. Ada banyak cara, mulai dari iuran anggota, usaha sosial (social enterprise), hingga kolaborasi lintas komunitas.

Karena kalau tidak, sindiran itu makin terasa benar: LSM bukan lagi Lembaga Swadaya Masyarakat, tapi sudah berubah jadi Lembaga Sangat Menggantungkan diri.

Penulis : Agung Nugroho, Ketua Umum Rekan Indonesia

MoneyTalk, Jakarta – Masalah keracunan makan bergizi gratis (MBG) yang marak terjadi di berbagai daerah dan tempat itu jelas disebabkan oleh teknis pelaksanaan MBG yang tidak profesional dalam melaksanakannya yang cuma ambisi untuk melakukannya guna mendulang untung dari pekerjaan yang lebih bersifat sosial.

Laporan dan tampilan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang yang memohon maaf atas kejadian tragis itu, lebih ideal diiringi dengan pengunduran diri untuk menebus rasa bersalah yang sangat berat untuk dimaafkan itu. Sebab sejak semula, teknis pelaksanaan MBG yang terbaik itu memberikan kepercayaan kepada pihak sekolah bersama perangkat pemerintahan desa, (kecamatan) setempat menunjuk tim relawan yang melibatkan warga masyarakat dengan kontrol yang dilakukan secara bersama petugas yang cukup ditunjuk oleh pemerintah.

Karena pengelolaan MBG itu terkesan sepele, tapi tidak gampang, sebab kerja tim pelaksana lapangan yang independen dan bersifat sosial itu memerlukan kesadaran untuk mengabdi, sehingga tidak untuk mencari keuntungan (benefit oriented). Sehingga menu sajiannya pun, tidak asal-asalan, karena akan selalu diusahakan yang terbaik dan yang paling bermutu, seperti menggunakan stok telor ayam yang sudah kadaluarsa misalnya, karena terlalu lama menumpuk di gudang tengkulak yang hendak ikut bermain dalam meracik dana MBG yang ujungnya tidak seberapa nilainya ketika harus terbilang pada satuan anak didik yang menikmatinya.

Kejanggalan kejadian di berbagai tempat MBG dilaksanakan, sudah terbukti tidak hanya masalah menu sajian yang menimbulkan masalah, mulai dari keracunan hingga tak hendak dimakan oleh anak-anak yang berhak menyantapnya. Bisa jadi secara kesehatan makanan sajian gratis itu cukup sempurna setidaknya layak untuk di makan tapi bisa juga cara mengolahnya, menyajikannya sehingga di beberapa sekolah harus direpotkan untuk ikut mengumpulkan kembali peralatan makan dan minum yang sudah digunakan itu — hanya untuk kepentingan pihak penyelenggara yang menerima order dengan orientasi hanya untuk dan demi memperoleh keuntungan semata. Lebih dari itu, umumnya mereka tidak pedulikan

Sebagai contoh tadi yang telah melibatkan pihak sekolah untuk ikut mengumpulkan peralatan makan dan minum yang sudah digunakan untuk digunakan kembali oleh pihak pelaksana MBG Jelas sangat merugikan pihak sekolah, karena akan mengganggu pelaksanaan mengajar yang pasti akan mengganggu proses belajar itu sendiri untuk anak-anak.

Karena itu sejak awal jauh sebelum teknis pelaksanaan MBG dilakukan yang dimulai dengan uji coba tanpa pernah secara resmi untuk dimulai pelaksanaannya, sudah diusulkan untuk dikelola oleh warga masyarakat disekitar sekolah yang hendak menerima MBG itu dengan fungsi kontrol maupun pengarahan dari pemerintah sambil mendengar juga usul dan saran dari pihak sekolah, bagaimana teknis pelaksanaan MBG itu agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yaitu, anak-anak cukup memiliki energi yang ditopang oleh gizi yang disediakan oleh pemerintah dalam bentuk MBG, namun dalam teknis pelaksanaannya tidak sampai mengganggu proses ajar mengajar, baik bagi para murid maupun bagi para guru atau tenaga pengajar di sekolah yang bersangkutan.

Tawaran kedua seperti yang juga diusulkan oleh Atlantika Institut Nusantara (sebuah lembaga penelitian, kajian dan pusat data) agar pelaksanaan MBG itu diberikan langsung kepada setiap orang tua murid dengan memberi petunjuk jadual sajian menu yang diperlukan untuk setiap hari, sehingga tingkat kebocoran dana MBG pun dapat minimal atau bahkan ditekan sampai titik nol. Jadi memang tak ada satu pihak pun yang bisa mencari keuntungan dari cara penyaluran dana langsung kepada para orang tua murid yang menyediakan bekal seperti yang bisa ditunjuk atau ditentukan oleh pihak pemerintah pengelola MBG maupun BGN.

Alternatif dia pilihan yang sudah pernah ditawarkan ini kepada pemerintah dimaksudkan agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lancar. Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Bisa lebih bermanfaat. Bisa memberi nilai tambah bagi warga masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan MBG dan menyenangkan pihak sekolah — tak hanya bagi para murid, tetapi juga bagi para guru dan pengelola sekolah yang bersangkutan. Sebab, bagaimana mungkin murid yang bergizi bisa menerima pelajaran dengan baik dari para guru yang tidak bergizi, atau bergizi rendah. Karena gaji seorang guru pun terbilang pas-pasan saja, jika tidak bisa disebut sangat kurang nilainya. Sebab dari pihak guru dan keluarganya pun mempunyai banyak keperluan, termasuk untuk memfasilitasi anak-anaknya sendiri untuk sekolah dengan yang baik.

Penulis : Jacob Ereste

MoneyTalk, Jakarta – Unik, karena sama dengan bangsa dan negara RI yang 80 tahun merdeka, pada hari Selasa, 23 September 2025, Prabowo hadir menyampaikan pidato perdananya di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB.

Orasi Prabowo yang menggelagar mudah-mudahan didasari keinginan yang luhur dan berkesesuaian dengan harapan mayoritas bangsa ini dan bangsa bangsa lain didunia, sehingga Prabowo presiden yang pantas dibela dan didukung para pemimpin dunia dalam konteks peran serta politik dan moral Indonesia, sehingga sejatinya dihormati sebagai HAM sebuah negara.

Sungguh _Prabowo membuat mata dunia tersentak kagum sambil mengobati luka “saudaranya bangsa Palestina yang sedang nyata-nyata dijajah Israil”_ karena dihadapan para pemimpin dunia dan Amerika, selaku negara adi daya dan tuan rumah, serta disaksikan miliyaran pasang mata manusia, Prabowo menyampaikan “amanah luhur Pancasila” yang terkandung pada UUD. 1945 yakni netral atau bebas tidak keberpihakan namun aktif spesial misi perdamaian dunia.

Sehingga peran Prabowo selaku Presiden RI representatif bangsa dan negara Indonesia yang harus bertanggungjawab untuk berdiri bebas tidak memihak kepada blok negara mana pun yang sedang berkonflik (namun) aktif sesuai amanah konstitusi yang termaktub didalam Pembukaan UUD 1945 pada;

Alinea pertama: menekankan hak kemerdekaan segala bangsa dan penghapusan penjajahan, yang menjadi latar belakang penting bagi Indonesia untuk menolak penjajahan dan mendukung kemerdekaan bangsa lain.

Alinea keempat: secara eksplisit menyebutkan tujuan Indonesia untuk “ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Hakekat dari ‘prinsip bebas aktif ini’, Indonesia memiliki kebebasan menentukan sikap terhadap isu internasional tanpa harus kebeŕpihakan, namun sensitif atau care (proaktif) dalam upaya menjaga perdamaian dan mengatasi masalah (global) terkait keselamatan nyawa bangsa Pelestina yang dijajah dan ditindas serta disiksa dinegaranya sendiri.

Sehubungan dengan materi pokok yang Prabowo sampaikan di markas PBB bisa jadi jumlah tenaga untuk misi perdamaian dapat mencapai ratusan ribu andai Prabowo diminta dan diizinkan oleh PBB menyertakan masyarakat sipil yang terlatih khusus kebutuhan tenaga membantu mengatasi beban rakyat sipil Palestina merehabilitasi rumah rumah penduduk yang hancur akibat korban zionis.

Oleh karenanya masyarakat bangsa ini pantas memberikan apresiasi “terimakasih Prabowo Presiden RI” karena nyata bersuara vokal, dan hal ini menunjukkan perbedaan besar politik luar negeri dalam kurun belum 1 tahun, lalu selebihnya hendaknya Presiden Prabowo segera konsentrasi membersihkan kotoran yang “masih *tersisa* ” dalam KMP. Agar niat Prabowo dalam kancah dunia sinerji atau tidak terusik dengan perkembangan politik ekonomi dan hukum di dalam negeri. Karena besar kemungkinan mata- mata zionis akan berusaha mengganggu kinerja politik ekonomi Prabowo melalui para komprador lokal pasca menyampaikan orasi positif kelas dunia.

Penulis : Damai Hari Lubis,Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

MoneyTalk, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto sudah menancapkan panji besar, Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah se-Indonesia. Anggaran jumbo sudah dipagarkan dalam APBN 2025, ditopang pula oleh Menteri Keuangan Purbaya yang memberi peringatan keras, kalau serapan lemah, anggaran bisa ditarik.

Lalu lahirlah desain untuk siapkan 20 sampai 32 ribu dapur SPPG (Sentra Pangan Program Gizi) yang diserahkan operasionalnya ke Badan Gizi Nasional (BGN) dengan menggandeng yayasan-yayasan mitra sebagai pemilik atau pengelola dapur.

Tapi sejak awal, fondasi rapuh sudah tampak, yaitu mitra dapur punya aset (tanah, bangunan, atau peralatan) tapi tidak dikonsolidasikan dengan serius. BGN malah sibuk menunggu aplikasi masyarakat masuk, bukannya mendorong aset nyata mitra agar bisa cepat berlari.

Mitra dan tiga pegawai SPPG adalah titik kritis yang terlupakan

Setiap dapur MBG wajib merekrut 3 pegawai SPPG. Inilah garda depan yang seharusnya memastikan rantai pangan aman. Tugas pokok mereka sangat jelas yakni:

1. Pegawai penerimaan bahan, dia yang bertanggung-jawab memeriksa kualitas bahan baku.

2. Pegawai produksi/pengolahan, dia yang harus memastikan makanan diolah sesuai standar higienis dan matang sempurna.

3. Pegawai distribusi dan penyimpanan harus bertanggung-jawab menjaga makanan tetap aman sampai ke siswa.

Secara hukum, mereka adalah frontline responsibility holder. Kelalaian di titik ini bisa berujung pidana, perdata, hingga administratif.

Fakta lapangan: tragedi keracunan berulang

Sayangnya, kenyataan pahit terjadi. Kasus keracunan berulang tercatat di berbagai daerah, bukan di satu titik sekolah atau perulangan, bukan di satu dapur atau perulangan. Artinya, pola yang sama terjadi sistemik, bukan insiden tunggal.

Skenarionya yang masuk akal terjadi adalah:

– Bahan basi tetap diterima, itu tanggung-jawab pegawai pertama yang lalai.

– Proses memasak tidak sempurna, menunjukkan pegawai kedua abai standar.

– Makanan dibiarkan berjam-jam, menandakan pegawai ketiga gagal distribusi.

Hasilnya, tentu cenderung siswa keracunan massal. Fakta hukum menunjukkan, dapur adalah locus delicti, tempat yang paling rasional terjadinya kontaminasi.

Jadi, teramat rumit untuk merasionalkan bahwa sarana dapur penyebab keracunan. Apalagi jika itu terjadi setelah beberapa waktu sejak dapur mulai beroperasional. Yang rasional untuk kita curigai adalah penatakelolaan bahan makanan sampai diantar ke siswa. Ini kunci utama kecurigaan.

Analisis hukum rantai pertanggungjawaban

1. Pidana, pegawai dapur baik dari pihak BGN dan lainnya bisa dijerat pasal 359 KUHP tentang kelalaian mengakibatkan sakit/kematian. Pemilik dapur/mitra berlandas UU Pangan pasal 86 tentang produksi pangan tidak aman. BGN sesuai UU Kesehatan pasal 190 atas pengawasan lalai.

2. Secara perdata bisa dilakukan gugatan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHPerdata. Hak korban untuk mendapat ganti rugi material dan immaterial.

3. Administratif bisa dilakukan pencabutan izin dapur bermasalah. Juga pembekuan operasional. Serta diwajiban memiliki sertifikasi ulang pegawai.

Kunci yang terlupakan: peran PIP

Menteri Keuangan sudah lompat dengan berbagai stimulus fiskal. Solusi paling realistis adalah mengaktifkan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk:

1. Memberi modal awal bagi dapur yang punya aset parsial (tanah/bangunan/peralatan).

2. Menjadi penjamin kredit bank untuk mitra dapur.

3. Membiayai program sertifikasi wajib CPPOB/HACCP bagi 3 pegawai dapur.

Kalau ini jalan, BGN tidak lagi bisa berdalih “tidak ada dana” untuk memperkuat dapur.

Rekomendasi IAW

– Jangka pendek:

1. Audit mendadak semua dapur aktif.

2. Bentuk crisis center keracunan pangan.

3. Sistem pelaporan insiden real-time.

– Jangka menengah:

1. SOP mengikat lewat Peraturan Kepala BGN.

2. Sertifikasi wajib pegawai dapur.

3. Reward dan punishment berbasis kinerja keamanan pangan.

– Jangka panjang:

1. Database keamanan pangan nasional.

2. Audit rutin terpadu oleh BPK dan Pemda.

3. Edukasi publik terkait hak konsumen dan standar makanan aman.

Kesimpulannya, dapur adalah jantung MBG

1. Program MBG tidak gagal di ide, tapi di implementasi dapur. Presiden sudah memberi mandat, Menteri Keuangan sudah melompat, tapi BGN masih seperti mesin diesel yang tidak panas.

2. Keracunan tidak muncul dari langit, tapi dari dapur yang lalai. Kalau dapur aman, siswa selamat. Kalau dapur abai, negara bisa digugat.

Sejarah akan mencatat bahwa mimpi besar bisa runtuh hanya karena tiga pegawai dapur tidak didorong bekerja dengan standar.

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)