22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Bak guntur menggelegar di mendung pekat musim hujan. Kilatan cahaya dan suaranya yang dihasilkan menggenggam di segala arah. Nama Purbaya identik dengan suara gemuruh guntur tersebut. Nasib atau rekayasa sedang menyasar seorang pria jebolan ITB tersebut.

Jika diukur umur jabatannya, Ia belum genap sebulan duduk di kursi kabinet Prabowo–Gibran, namun nama Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya telah menjelma menjadi magnet baru di ruang publik. Di media sosial, tagar-tagar berisi pujian dan kekaguman padanya bergulir cepat.

Idola Baru

Dalam survei yang beredar, Purbaya bahkan dinobatkan sebagai Menteri Terbaik versi publik. Mencermati hasil survei Indonesia Survey & Consulting (ISC) indeks kepuasan publik terhadap kinerja menteri Kabinet Merah Putih yang mencatat angka sangat positif.

Survei yang dilakukan pada September 2025 dengan melibatkan 1.200 responden melalui metode wawancara acak terstruktur ini menempatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di posisi puncak dengan tingkat kepuasan mencapai 85%.

Menurut catatan lembaga survei tersebut, pencapaian fantastis tersebut dinilai mencerminkan kepercayaan publik yang tinggi terhadap kebijakan fiskal dan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan Kementerian Keuangan di tengah tantangan ekonomi global.

Paradoks Purbaya

Namun di balik citra manis itu, tersimpan tanda tanya besar, mengapa begitu cepat dan masif?

Sedang terjadi fenomena rekayasa politik kelas wahid. Bukan sekadar ekspresi spontan publik terhadap pejabat baru, melainkan gejala politik yang jauh lebih kompleks. Secara tegas disimpulkan bahwa ada sesuatu yang tidak natural dalam cara nama Purbaya tumbuh di ruang digital.

Bukan algoritma bias yang memboster nama Purbaya di ruang medsos tapi rekayasa organik yang bekerja dengan kecukupan dana dan strategi spektakuler. Pada akhirnya memunculkan berbagai spekulan analisis, banyak gejala liar dan mencurigakan.

Gejala keeanehan pertama terletak pada kecepatan pembentukan opini publik. Dalam waktu singkat, narasi tentang menteri muda visioner dan merakyat tersebar hampir seragam di berbagai kanal. Bahkan, sebagian masyarakat khususnya kelompok Emak-emak menyebut Purbaya sebagai harapan baru bangsa.

Sebagai fenomena yang keluar dari kendali rasional publik. Bagaimana mungkin dalam hitungan minggu seorang pejabat teknokrat bisa menjadi ikon politik yang begitu dicintai.

Proxy Politik

Popularitas mendadak ini tidak sepenuhnya organik. Ada pola komunikasi dan distribusi pesan yang sistematis, dengan konsistensi framing di berbagai platform media sosial. Dari narasi, ritme, hingga pemilihan segmen audiens, semuanya terlalu rapi untuk disebut kebetulan.

Lebih jauh, ia menyebutkan, Purbaya berpotensi menjadi bagian dari perang politik asimetris. Sebuah strategi yang mengandalkan operasi pencitraan dan mobilisasi digital untuk menggeser persepsi publik. Dalam konteks ini, figur yang tampak netral bisa saja dimanfaatkan sebagai proksi kepentingan politik jangka panjang.

Purbaya bisa jadi sedang disiapkan menjadi aktor politik baru, entah sebagai capres, cawapres, atau tokoh alternatif menjelang Pemilu 2029. Tokohu alternatif dengan cap koboi, profil kalem, serta selalu senyum dan tak lupa mengacungkan jempol ke publik dan media.

Pengalihan dan Manajemen Isu

Viralnya kebijakan-kebijakan dan juga gerak gerik Purbaya adalah skenario yang cantik dan rapi. Dikemas dan diorkestrasi di tengah isu politik sensitif seperti polemik ijazah palsu atau dinamika internal elite. Purbaya munculnya sosok steril seperti Purbaya dapat berfungsi sebagai penyeimbang persepsi publik.

Lanskap atau pola ini menyerupai praktik perang informasi, membangun figur yang dicintai, mengalihkan perhatian, dan menanamkan kepercayaan secara perlahan. Ini bukan sekadar soal popularitas, tapi rekayasa persepsi.

Peran Buzzer

Kecurigaan nyata adalah dibalik peran buzzer hingga Purbaya viral serta menggema. Setidaknya ada peran buzzer terlatih dan mungkin berbiaya sangat mahal dibalik layar ketenaran instan dari Purbaya.

Para buzzer bekerja sistematis dan paham sasaran lawan yang harus segera dibinasakan. Bukan tanpa dasar. Penulis mengakui, sempat menjadi sasaran serangan siber setelah mengunggah kritik terhadap kinerja Purbaya di media sosial.

“Dalam hitungan jam, akun penulis diserbu ribuan komentar, sebagian besar dari akun Emak-emak yang memuji Purbaya dan menyerang saya dengan narasi seragam.

Namun yang menarik, ketika Penulis mengunggah ulang kritik serupa beberapa hari kemudian, serangan itu tidak lagi muncul dan sepertinya mereka paham strategi di medan perang medsos.

Pola dan sistem yang dibangun sangat pintar dan adaptif . Meta AI aja kalah. Ini menunjukkan ada sistem yang aktif memonitor narasi tentang Purbaya. Ketika isu itu tidak dianggap mengancam, mereka diam. Tapi ketika dianggap berpotensi menggoyang citra, buzzer langsung bergerak.

Dari hasil pengamatan, jaringan buzzer ini didominasi oleh akun beridentitas perempuan paruh baya. Mereka aktif menyebar konten positif, menanggapi kritik, dan mengulang narasi yang memperkuat citra Purbaya sebagai figur bersih, cerdas, dan peduli rakyat kecil.

Strategi dan Segmentasi Pencitraan

Tin Purbaya mempunyai kompetensi jalur suplai data yang nyaris sempurna. Langkah dan strategi yang dibangun sudah matang dan berbasiskan data .Strategi pencitraan Purbaya berjalan dua arah. Selain menggandeng simpati Emak-emak, ia (Purbaya) mulai merangkul generasi muda dengan gaya komunikasi yang lebih cair dan interaktif.

Dengan menyaksikan cuitannya di media sosial sering menyinggung isu anak muda, peluang kerja, dan inovasi. Ini bukan kebetulan dan sudah direncanakan secara spesifik. Pendekatan ini, merupakan upaya membangun basis dukungan lintas generasi.

Emak-emak memberikan loyalitas emosional, sementara anak muda memberi legitimasi intelektual. Keduanya menjadi fondasi elektoral yang kuat.

Fenomena ini perlu dicermati bukan karena popularitas itu salah, tetapi karena kecepatan dan orkestrasi di baliknya terlalu terencana.

Bias Pencitraan dan Bahayanya

Pada akhirnya, publik berhak tahu apakah ini refleksi kinerja nyata atau proyek politik jangka panjang yang dibungkus dalam kemasan digital.

Mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam euforia figur. Dalam politik modern, popularitas bisa dibangun bukan dari kerja, tapi dari persepsi. Dan persepsi, seperti yang kita lihat, bisa diproduksi secara massal.

Fenomena yang menunjuk tokoh publik seperti Purbaya, dengan segala kepopuleran dan keseragamannya, menjadi cermin betapa politik hari ini tidak lagi sekadar pertarungan gagasan, tapi juga pertarungan algoritma dan persepsi.

Siapa yang mengendalikan narasi, dialah yang mengendalikan arah politik. Jahat sekali namun iri fakta di lapangan. Jika dibiarkan dan tidak ada yang mau mengontrol atau meng-counter tentunya algoritma persepsi akan dikuasai pemodal, elite politik dan juga pihak yang dengan sengaja memanfaatkan untuk memenuhi syahwat politik pribadi dan golongan.

Sesungguhnya siapa yang bertanggung jawab dengan fenomena Purbaya ini muncul ke permukaan, apakah rezim yang sedang berkuasa saat ini atau pihak lainnya. Lantas sesungguhnya mereka menjalankan operasi ini bertujuan apa?

Penulis : Heru Subagia. Pengamat Politik dan Ekonomi Alumni Fisipol UGM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MoneyTalk, Jakarta – Indonesia hari ini bukan lagi republik yang hidup dari cita-cita, melainkan pasar besar tempat demokrasi dijual secara eceran dan hukum dilelang kepada penawar tertinggi. Kita menyebut diri sebagai negara hukum (rechsstaat), tetapi hukum telah kehilangan watak normatifnya. Ia tidak lagi menjadi “roh yang menuntun keadilan,” melainkan menjadi instrumen kuasa yang tunduk pada kekuatan ekonomi dan kekuasaan politik. Inilah masa ketika republik menjelma menjadi oligarkokrasi  sistem yang mengawinkan kerakusan oligarki dengan proseduralisme demokrasi.

Oligarki Bertopeng Demokrasi

Dalam teori politik klasik, Aristoteles menulis bahwa oligarki adalah bentuk penyimpangan dari aristokrasi: kekuasaan yang seharusnya dijalankan oleh orang-orang terbaik, tetapi justru dikuasai oleh orang-orang kaya bajingan Demokrasi Indonesia hari ini tidak sekadar menyimpang  ia bertransformasi menjadi teater elektoral, tempat rakyat hanya menjadi figuran di panggung pesta politik yang dikoreografikan oleh pemilik modal.

Partai politik bukan lagi kanal ideologi, melainkan korporasi kekuasaan. Ia beroperasi seperti perusahaan: membutuhkan investasi besar, melahirkan loyalitas berbasis uang, dan menjual kebijakan kepada sponsor. Dari situ lahir hukum-hukum yang memihak, regulasi yang dipelintir, dan kebijakan publik yang didekte oleh kepentingan ekonomi segelintir elite.

Dalam ruang itu, demokrasi kehilangan “rasa malu” ia tidak lagi berbicara tentang rakyat, tetapi tentang kontrak dagang antara kekuasaan dan modal.

Hukum Hamba Kekuasaan

Dalam sistem oligarkokrasi, hukum bukan lagi salus populi suprema kex esto (hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat), melainkan lex mercatoria potentiae hukum yang melayani pasar kekuasaan. Proses penegakan hukum tidak lagi bergerak atas dasar keadilan substantif, tetapi atas dasar siapa yang membayar lebih atau siapa yang berkuasa lebih.

Keadaan ini menjadikan lembaga hukum tidak ubahnya “kuli politik”: bekerja bukan untuk menegakkan kebenaran, tetapi untuk memperhalus kebohongan yang sudah dilembagakan.

Dari kasus korupsi yang berlarut, skandal kekuasaan yang tertutup, hingga manipulasi hukum yang terang-terangan, rakyat menyaksikan bagaimana supremasi hukum berubah menjadi supremasi kehendak elite. Inilah yang disebut oleh Achille Mbembe sebagai necropolitics: kekuasaan yang menentukan siapa yang berhak hidup dalam hukum dan siapa yang boleh mati di luar hukum.

Politik yang Menjadi Industri

Politik dalam oligarkokrasi tidak lagi menjadi jalan pengabdian, melainkan industri dengan rantai pasok yang kompleks. Dari pembiayaan partai, belanja elektoral, hingga lobi hukum dan proyek negara semuanya beroperasi dengan logika pasar.

Dalam situasi seperti ini, politik kehilangan imajinasinya sebagai arena perjuangan ideologis. Ia tidak lagi membicarakan keadilan sosial atau kedaulatan rakyat, tetapi dividen kekuasaan, portofolio politik, dan return of investment.

Maka benarlah ungkapan Hannah Arendt: “The most radical revolutionary becomes a conservative the day after the revolution.” Para reformis berubah menjadi oligark baru, dan cita-cita reformasi berubah menjadi komoditas nostalgia.

Republik yang Kehilangan Arah

Ketika oligarki bersemayam di dalam demokrasi, republik kehilangan arah moralnya. Institusi publik lumpuh karena dipaksa melayani kepentingan privat. Media tersandera oleh iklan dan kepemilikan. Akademisi banyak yang kehilangan kebebasan berpikir karena tekanan dana riset atau jabatan struktural. Hukum menjadi alat legitimasi, bukan alat koreksi.

Masyarakat sipil pun terseret dalam apatisme yang berbahaya menyerah pada keyakinan bahwa “semua sama saja,” padahal tidak semua demikian.

Dalam pandangan filsafat hukum progresif, seperti yang dikatakan oleh *Satjipto Rahardjo*, hukum seharusnya menjadi alat emansipasi sosial, bukan alat represi politik. Namun, dalam sistem oligarkokrasi, hukum justru menjadi benteng eksklusif bagi kepentingan elite untuk mempertahankan privilese mereka. Itulah mengapa rule of law bergeser menjadi rule by law hukum tidak menundukkan kekuasaan, tetapi digunakan oleh kekuasaan untuk menundukkan rakyat.

Masa Depan yang Terancam:

Jika kondisi ini dibiarkan, maka masa depan Indonesia akan mengarah pada paradoks tragis: republik tanpa rakyat. Demokrasi hanya akan menjadi ritual lima tahunan yang penuh sorak tetapi tanpa makna.

Hukum hanya akan menjadi katalog sanksi yang tak berdaya di hadapan privilese. Dan bangsa ini akan hidup dalam keadaan darurat moral permanen, di mana korupsi dianggap kebiasaan, ketidakadilan dianggap nasib, dan kebohongan dianggap strategi.

Indonesia akan menjadi “post-democracy”, istilah yang digunakan *Colin Crouch* untuk menggambarkan negara yang secara formal demokratis tetapi secara substantif dikuasai oleh korporasi dan elite ekonomi-politik. Dalam skenario ini, rakyat hanya akan menjadi penonton dalam film panjang yang disutradarai oleh para pemodal dan aktor politik yang berpura-pura menjadi pahlawan.

Rekonstruksi Harapan

Namun sejarah belum berakhir. Selama masih ada kesadaran moral dan nalar publik yang kritis, republik ini belum sepenuhnya jatuh. Kita membutuhkan _renaissance_ politik: kebangkitan kembali etika, logika, dan keberanian sipil untuk menuntut pertanggungjawaban.

Kita harus mengembalikan politik pada cita-cita aslinya  bukan tentang siapa yang berkuasa, tetapi tentang untuk siapa kekuasaan itu digunakan.

Hukum harus dikembalikan ke tempatnya sebagai ratio legis, bukan ratio bisnis. Rakyat harus berani menuntut keadilan bukan sebagai belas kasihan, tetapi sebagai hak konstitusional. Dan negara harus berhenti menjadi pabrik kompromi; ia harus kembali menjadi pelindung keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945.

Negara Harus Kembali Beradab 

Jika oligarkokrasi adalah penyakit, maka kesadaran rakyat adalah obatnya. Demokrasi tidak akan pulih dari atas, melainkan dari bawah  dari keberanian rakyat menolak tunduk pada ketidakadilan yang dilembagakan.

Negara ini harus kembali beradab; karena tanpa keadaban hukum dan moral, kita bukan lagi bangsa merdeka, melainkan sekadar koloni yang dikuasai oleh pemilik modal dengan bendera merah-putih sebagai hiasan.

Penulis : Firman Tendry Masengi

MoneyTalk, Jakarta – Demokrasi sejatinya lahir dari semangat kesetaraan dan kebebasan. Ia memberi ruang bagi rakyat untuk menentukan arah negara, memunculkan pemimpin yang lahir dari suara terbanyak, dan memastikan kekuasaan tidak hanya dimiliki segelintir orang. Namun, di Indonesia hari ini, semangat itu kian memudar. Demokrasi yang seharusnya menjadi alat emansipasi rakyat justru telah ditunggangi oleh oligarki sekelompok kecil elite ekonomi dan politik yang menguasai sumber daya negara demi kepentingan mereka sendiri.

Demokrasi di Indonesia telah berubah bentuk menjadi arena pertarungan kepentingan oligarki. Mereka tidak menolak demokrasi justru sebaliknya, mereka menumpang di atasnya. Pemilu yang seharusnya menjadi pesta rakyat, kini hanya menjadi panggung sandiwara politik uang, citra, dan logistik. Rakyat diposisikan sebagai objek, bukan subjek.

Oligarki menggunakan instrumen demokrasi seperti partai politik, kampanye, dan kebijakan publik sebagai kendaraan untuk mempertahankan kekuasaan dan memperluas kendali ekonomi. Para pemilik modal besar mendanai calon kepala daerah, anggota legislatif, hingga presiden dengan perhitungan matang: setiap rupiah yang dikeluarkan dalam kampanye akan kembali berlipat ganda ketika sang kandidat berkuasa.

Inilah bentuk “kapitalisasi demokrasi” yang membunuh substansi dari partisipasi rakyat. Demokrasi yang seharusnya menjadi wadah bagi kepentingan publik, kini dikooptasi oleh logika pasar dan keuntungan.

Oligarki memahami satu hal penting: rakyat miskin adalah kunci. Mereka yang hidup di bawah garis ekonomi menengah ke bawah adalah mayoritas pemilih di negeri ini. Dan untuk menundukkan suara mayoritas itu, oligarki menciptakan mekanisme baru politik bansos.

Bantuan sosial yang semestinya menjadi instrumen kebijakan publik untuk menyejahterakan rakyat, kini menjadi alat politik paling efektif. Melalui bansos, oligarki menciptakan ketergantungan, bukan kemandirian. Rakyat diberi ikan, bukan kail. Mereka disuguhi bantuan sesaat menjelang pemilu: beras, uang tunai, sembako, hingga bantuan modal kecil.

Padahal, efek sosialnya sangat panjang. Ketergantungan pada bantuan menjadikan masyarakat tidak lagi berpikir kritis. Mereka kehilangan daya untuk menuntut keadilan struktural. Akibatnya, dalam jangka lima bahkan sepuluh tahun ke depan, mentalitas penerima bansos akan semakin pasif. Mereka tidak lagi menganggap negara sebagai pelayan publik, melainkan sebagai “dermawan” yang patut disembah dengan loyalitas politik.

Di sinilah oligarki memainkan peran strategis: dengan menciptakan rakyat yang tidak terdidik secara politik dan ekonomi, mereka mengamankan kekuasaan tanpa harus menghadapi perlawanan berarti.

Pendidikan politik di Indonesia masih menjadi sektor yang nyaris terabaikan. Partai politik, yang seharusnya menjadi lembaga pendidikan politik rakyat, kini hanya menjadi mesin elektoral. Tak ada upaya serius untuk mencerdaskan rakyat tentang hak, tanggung jawab, dan nilai-nilai demokrasi sejati.

Masyarakat yang tidak terdidik politik menjadi ladang empuk bagi manipulasi. Mereka mudah diarahkan dengan simbol, slogan, atau amplop. Di tangan oligarki, kondisi ini adalah berkah: semakin rendah literasi politik rakyat, semakin mudah kekuasaan dikendalikan dari balik layar.

Sementara itu, media yang seharusnya menjadi pilar keempat demokrasi sebagian besar juga telah dikooptasi oleh kepentingan pemilik modal. Pemberitaan menjadi alat framing untuk membentuk opini publik sesuai dengan arah kepentingan oligarki.

Demokrasi Indonesia kini berjalan secara prosedural tapi kehilangan ruhnya. Pemilu tetap dilaksanakan, partai tetap aktif, dan rakyat tetap datang ke TPS. Namun substansi demokrasi kebebasan berpikir, tanggung jawab moral, dan partisipasi rasional telah dikorbankan di altar pragmatisme.

Yang tersisa hanyalah formalitas: rakyat memilih, tetapi tidak menentukan. Pemimpin terpilih, tetapi kebijakan ditulis oleh mereka yang memiliki dana. Negara seolah hidup, padahal yang bergerak hanyalah mesin oligarki yang merayap di bawah permukaan.

Kita perlu keberanian untuk mengakui bahwa demokrasi kita sedang sakit. Penyakitnya bukan pada sistem semata, melainkan pada kultur dan struktur kekuasaan yang telah lama dikendalikan oleh oligarki. Untuk menyembuhkannya, perlu langkah besar:

1. Reformasi partai politik secara total. Partai harus menjadi lembaga pendidikan politik rakyat, bukan perusahaan keluarga atau korporasi politik.

2. Pemisahan tegas antara kepentingan bisnis dan kekuasaan. Oligarki tumbuh subur karena garis pemisah ini kabur.

3. Pendidikan politik rakyat. Ini bukan program seremonial, tetapi proses panjang untuk membentuk kesadaran kritis rakyat agar tidak mudah dimanipulasi oleh uang dan bantuan.

4. Media independen dan jurnalisme kritis. Tanpa media yang bebas dan jujur, oligarki akan terus mengendalikan narasi publik.

Demokrasi sejati hanya bisa hidup jika rakyat sadar akan haknya. Saat rakyat mulai berpikir, oligarki akan kehilangan pijakan. Dan di titik itu, demokrasi akan kembali menjadi milik rakyat  bukan sekadar panggung bagi para pemilik modal untuk memperpanjang kekuasaan.

Penulis : Nano Hendi Hartono, Wartawan Senior

MoneyTalk, Jakarta – Kabar pertemuan Jokowi dan Prabowo di Kertanegara beberapa hari lalu menimbulkan gelombang tafsir politik. Jika benar, sebagaimana disampaikan sejumlah sumber, kedatangan Jokowi itu bukan sekadar silaturahmi, melainkan upaya mencari “perlindungan”, maka inilah titik paling genting dalam perjalanan transisi kekuasaan nasional.

Sebab, di balik gestur akrab dan tawa basa-basi di meja makan itu, tersembunyi keresahan besar. Jokowi konon mulai gelisah terhadap potensi jeratan hukum pasca lengser. Dia tahu, sejumlah kasus yang selama ini tertidur perlahan mulai menggeliat bangun. Dan dia juga paham, Prabowo kini bukan lagi suksesor politik yang bisa dinegosiasi apalagi diperintah. Prabowo kini Presiden yang akan memimpin 280 juta rakyat dengan mandat penuh.

Di sinilah dilematika itu muncul. Prabowo dihadapkan pada pilihan pelik: menjaga harmoni transisi kekuasaan? Atau menegakkan prinsip bahwa tidak ada seorang pun yang kebal di hadapan hukum. Dua hal yang kelihatannya bisa berjalan seiring. Tapi sejatinya sulit untuk tidak berbenturan.

Prabowo pidato, Jokowi panas dingin

Selama ini, Prabowo kerap menegaskan dalam berbagai pidatonya: hukum harus tegak. Negara harus di atas segalanya. Buat sebagian pihak yang skeptis, pidato itu tak lebih dari omon-omon. Tapi bagi Jokowi, berbagai pidato itu adalah pesan yang jelas baginya. Sebab “perlindungan” berarti jaminan politik bahwa hukum tak akan menyentuh dirinya. Sementara bagi Prabowo, jaminan seperti itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi dan sumpah jabatan.

Karena itu, permintaan perlindungan dari Jokowi saat mendatangi Kertanegara, sejatinya adalah ujian, bahkan ancaman terhadap integritas Prabowo sebagai Presiden. Sebab begitu dia tergelincir memberikan jaminan istimewa bagi seorang mantan presiden, maka kejatuhan moral pemerintahannya tinggal menunggu waktu. Hukum akan kehilangan wibawa. Bangsa ini kembali tersandera kepentingan personal.

Sayangnya, ada pihak-pihak yang mencoba memelintir keadaan. Mereka menekan Prabowo dengan narasi klasik: “Menyeret mantan presiden bisa memicu perpecahan bangsa.” Ini bukan nasihat kenegarawanan, tapi ancaman terselubung yang disiapkan dengan sangat rapi. Sebab yang dimaksud “guncangan” itu sejatinya bukan semata konflik horizontal antarwarga, melainkan perlawanan sistemik dari sisa-sisa kekuasaan Jokowi yang masih tertanam di mana-mana.

Jejak Jokowi digambarkan masih kuat di kabinet. Di birokrasi, di kepolisian, bahkan di tubuh militer. Di atas semua itu, ada jejaring oligarki yang selama satu dekade menjadi penopang ekonomi politik rezim, lengkap dengan jaringan media, konsultan citra, dan pasukan buzzer bayaran yang siap menciptakan turbulensi opini kapan saja. Inilah mesin lama yang bisa kembali dihidupkan untuk menekan Prabowo dengan berbagai cara. Mengguncang stabilitas, menggoyang pasar, memecah opini publik. Mereka juga mampu membentuk narasi chaos agar publik percaya bahwa menegakkan hukum bagi bekas presiden sama saja dengan mengundang kehancuran.

Hantu ciptaan

Narasi tentang berbagai potensi keguncangan, bahkan ancaman chaos tadi memang mungkin saja terjadi. Tapi tingkatannya baru sebatas “mungkin”. Bisa iya, bisa juga tidak. Sebab sejauh ini, kekuatan riil dari jaringan lama itu sudah tidak sekuat dulu seiring berjalannya waktu. Banyak yang mulai berpaling, banyak pula yang hanya menunggu momentum untuk sekadar menyelamatkan diri. Singkat kata, serbuan narasi guncang hingga chaos tadi tak lebih dari hantu yang sengaja mereka ciptakan. Sesuatu untuk menakut-nakuti Prabowo, juga rakyat.

Artinya, ancaman itu bukan alasan untuk membiarkan hukum lumpuh. Justru di titik ini, kepemimpinan Prabowo diuji. Apakah dia tunduk pada ketakutan? Atau berdiri di atas prinsip.

Sebab jika hukum berhenti karena takut terhadap bayang-bayang guncangan seperti itu, maka sejatinya negeri ini sudah mati sebelum sempat bangkit. Negara hukum hanya hidup ketika pemimpinnya berani berdiri tegak. Bukan ketika dia tunduk pada ancaman yang dikemas atas nama demi stabilitas nasional.

Karena itu, rakyat tak boleh diam. Prabowo membutuhkan dukungan moral dan politik dari seluruh rakyat. Bukan cibiran atau hujatan. Cukup hasutan yang ditebar gerombolan oportunis “gajah hitam berkepala merah”. Kita, rakyat, jangan ikut irama gendang mereka. Tanpa dukungan rakyat, siapa yang akan menjadi benteng bagi Presiden ketika tekanan elite dan arus intrik mengalir deras dari segala arah?

Hubungan baik Prabowo dengan Jokowi cukup menjadi jembatan bagi transisi kekuasaan yang damai. Tapi tidak boleh berubah menjadi alasan untuk menutup mata terhadap hukum. Sebab tugas seorang Presiden bukan menjaga keselamatan pribadi seseorang, tapi menjaga kehormatan negara dan keadilan bagi seluruh rakyatnya.

Prabowo boleh lembut dalam tutur, tapi tegas dalam prinsip. Dia bisa hangat terhadap sahabat, tapi tak boleh tawar terhadap keadilan. Inilah momen di mana sikap kenegarawanan diuji. Bukan dengan kata-kata, melainkan dengan keberanian menegakkan hukum di atas segalanya.

Penulis : Edy Mulyadi, Wartawan Senior

MoneyTalk, Jakarta – Setelah banyak kasus keracunan terjadi, instruksi Presiden Prabowo hanya perbaiki sistem dan perkuat tata kelola program MBG secara menyeluruh. Instruksi yang tidak tegas, di tengah banyak siswa keracunan. Instruksi yang tidak jelas, di tengah banyak orang tua murid ketakutan. Seorang pemimpin “Berjiwa Kucing”, tidak akan sanggup “Berhati Singa”.

Berdasarkan data Global Child Nutrition Foundation (GCNF) tahun 2024, program seperti MBG sudah dilakukan oleh 146 negara. Baik negara kaya seperti Amerika Serikat dan Jepang, negara menengah seperti Brazil dan China, hingga negara miskin Afrika seperti Kenya dan Namibia. Namun dari semua itu tidak ada penyelenggara proyeknya orang dekat presiden, orang pendukung presiden, orang partainya presiden dan anggota dewan dari partainya presiden.

Negara-negara yang menyelenggarakan seperti MBG itu, pada umumnya dilakukan pihak sekolah. Dengan anggaran dari Kementerian Pendidikan, baik ditanggung semuanya atau berbagi biaya dengan pihak sekolah dan orang tua murid. Manfaatnya, banyak pihak terlibat seperti pihak sekolah, orang tua murid, pemerintahan daerah dan pertanian lokal. Makanan yang diberikan memenuhi gizi, sesuai keinginan orang tua dan selera anak.

Dalam sebuah diskusi kecil antara Burhan Rosidi, John Mempi, Salamuddin Daeng dan Nirmal Ilham tentang Prabowo tidak berfikir Filosofis dan Historis dalam program MBG. Menarik kesimpulan;

Pertama, Presiden Prabowo membuat kebijakan program MBG yang bagus tapi pelaksanaannya buruk. Karena masih menggunakan sistem proyek. Dimana dibentuk badan yang melaksanakan dan mengawasi, ada pemenang tender proyek dan ada sub pelaksana proyek.

Secara filosofis bagaimana mungkin program memberi makan anak sekolah yang sangat sosial diberikan kepada swasta yang sangat ekonomis, mencari untung sebesar-besarnya. Ada resiko yang sangat besar. Dan terbukti terjadi keracunan yang sangat masif.

Kedua, Prabowo tergesa-gesa dalam melaksanakan program MBG. Tanpa terlebih dahulu memperhatikan produksi pangan nasional dan impor pangan yang terjadi. Atau tanpa berswasembada pangan terlebih dahulu. Bahkan tanpa persiapan bagi produksi wadah makanan, sehingga harus impor dari China.

Secara historis Prabowo tidak belajar dari pembangunan pertanian Suharto dan aturan pengendalian harga pangan yang tegas Orde Baru. Dimana Menteri Penerangan, Harmoko mengumumkan secara langsung harga-harga bahan kebutuhan pokok yang harus berlaku di beberapa pasar induk utama dalam negeri.

Ketiga, Presiden Prabowo tidak menganggap serius kasus keracunan yang banyak terjadi. Seharusnya pemimpin yang “Berhati Singa” akan dengan tegas mengusut dan menghukum pihak penyelenggara proyek MBG yang membuat terjadinya keracunan.

Untuk itu sebuah tim kecil dari diskusi ini akan mengusut dan mengumumkan siapa saja nama pemilik dapur MBG yang menyebabkan terjadinya keracunan. Berdasarkan data investigasi Majalah Tempo, banyak pemilik proyek MBG itu orang dekat Prabowo atau orang Partai Gerindra.

Atas dasar ketiga kesimpulan tersebut, seluruh nara sumber dalam diskusi ini merekomendasikan kepada Presiden Prabowo agar;

Pertama, menghentikan sementara program MBG untuk menenangkan kepanikan dan ketakutan yang menghantui siswa dan orang tua murid.

Kedua, memperhatikan bagaimana MBG di negara lain yang sudah mapan pelaksanaannya dan sesuai dengan kemampuan keuangan serta budaya agraris Indonesia.

Ketiga, membuka data secara terbuka terkait impor pangan Indonesia setelah program MBG berlangsung. Termasuk impor wadah makanan dari China yang dipersoalkan oleh Asosiasi Produsen Wadah Makanan Indonesia (APMAKI).

Sudah selayaknya di dunia yang terbuka ini rakyat mendapatkan informasi tentang adanya permasalahan dalam soal produksi pangan, impor pangan, rantai pasok pangan, kualitas pangan dan harga pangan. Dimana program MBG dilaksanakan di atas dasar semua permasalahan itu. Yang semuanya belum diselesaikan oleh Presiden Prabowo. Sehingga dalam program MBG ini, seolah Prabowo ingin menunjukkan dirinya “Berhati Singa” , padahal “Berjiwa Kucing”.

Penulis : Nirmal Ilham,ex Tenaga Ahli DPR RI

MoneyTalk, Jakarta – “Sekolah kita masih pola pikir abad ke-20, padahal muridnya abad ke-21.” Kalimat dari Anies Baswedan ini mungkin sudah sering kita dengar, tapi justru di situlah letak kekuatannya. Ia seperti cermin yang memantulkan wajah pendidikan kita hari ini jelas, tapi membuat kita terdiam lama.

Bayangkan, di era ketika anak-anak bisa mempelajari fisika lewat YouTube dan belajar bahasa lewat gim daring, sekolah masih menilai mereka lewat lembar ujian dan hafalan. Dunia sudah bergerak dengan kecepatan internet, sementara banyak ruang kelas masih berjalan di irama mesin tik. Murid hidup di masa yang serba digital dan adaptif, tapi dididik dengan cara yang statis dan linear.

Bukan rahasia, sebagian besar sistem pendidikan kita masih berdiri di atas pondasi abad ke-20: disiplin kaku, pola seragam, dan orientasi nilai ujian. Murid diharapkan patuh, duduk rapi, dan mendengarkan, sementara guru menjadi satu-satunya sumber pengetahuan. Padahal, menurut Jean Piaget dan Lev Vygotsky, belajar adalah proses konstruktif pengetahuan tidak ditransfer begitu saja dari guru ke murid, melainkan dibangun melalui pengalaman, interaksi sosial, dan refleksi. Dengan kata lain, belajar adalah proses aktif mencipta makna, bukan sekadar menerima informasi.

Namun di banyak kelas, murid masih diajarkan untuk mengulang, bukan memahami; untuk menjawab, bukan bertanya. Kita masih sibuk mengejar hafalan dan nilai ujian, padahal UNESCO sejak 2005 sudah mengingatkan bahwa pendidikan sejati berdiri di atas empat pilar: learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be. Empat hal ini menekankan pentingnya membentuk manusia seutuhnya berpengetahuan, terampil, mampu hidup bersama, dan berkarakter. Tetapi yang lebih sering terjadi di sekolah kita adalah yang pertama: learning to know.

Akibatnya, anak-anak kita sibuk mengingat, tapi tak sempat berpikir. Padahal dunia hari ini menuntut keterampilan yang jauh lebih kompleks. Partnership for 21st Century Learning (P21) sudah merumuskan empat kemampuan utama yang disebut 21st Century Skills: critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Empat kemampuan ini tidak tumbuh dari hafalan, melainkan dari ruang belajar yang menantang, dialogis, dan terbuka terhadap kesalahan.

Sayangnya, ruang seperti itu masih langka. Paulo Freire, tokoh pendidikan asal Brasil, sudah sejak lama mengkritik model banking education, di mana guru dianggap sebagai penyetor pengetahuan dan murid hanya sebagai celengan kosong. Pengetahuan “disimpan” tanpa dipahami. Freire menawarkan konsep pendidikan dialogis, di mana guru dan murid sama-sama belajar, saling menafsir, dan saling mencipta kesadaran. Dalam konteks Indonesia, gagasan Freire ini masih terasa segar, sebab banyak guru sebenarnya paham arah perubahan, tetapi terjebak dalam administrasi dan kurikulum yang terlalu sempit untuk menampung kreativitas.

Lebih jauh, Howard Gardner lewat teori Multiple Intelligences (1983) mengingatkan bahwa kecerdasan manusia itu beragam. Ada yang unggul secara linguistik, musikal, logis, spasial, interpersonal, intrapersonal, kinestetik, bahkan naturalis. Namun sistem kita masih menilai anak berdasarkan satu jenis kecerdasan: akademik. Anak yang pandai berhitung dianggap pintar, sedangkan yang jago menggambar, menari, atau berpikir kritis seringkali dicap tidak fokus. Padahal mereka hanya sedang mengekspresikan kecerdasan yang berbeda.

Kesenjangan antara cara berpikir sekolah dan dunia nyata semakin terasa ketika kita melihat kehidupan sehari-hari murid. Di luar sekolah, mereka belajar dari YouTube, TikTok edukatif, komunitas daring, bahkan dari kegagalan mereka sendiri. Mereka tumbuh dalam budaya learning by doing, sementara di sekolah, mereka masih diminta duduk diam dan menyalin dari papan tulis. Bukan murid yang malas, tapi sistemnya yang belum berubah.

Kita tidak bisa terus mendidik anak-anak abad ke-21 dengan cara abad ke-20. Dunia berubah terlalu cepat untuk dihadapi dengan metode yang sama. Mungkin yang perlu diubah bukan hanya kurikulum, tapi pola pikir kita tentang belajar. Dari teaching the past menjadi preparing for the future. Dari guru yang mengajar dan murid yang belajar, menjadi guru dan murid yang belajar bersama.

Sekolah seharusnya menjadi tempat untuk mencoba, berdialog, berdebat, dan bahkan gagal. Karena dunia kerja dan kehidupan nyata tidak menilai siapa yang paling hafal rumus, tapi siapa yang paling mampu mencari solusi ketika rumusnya tidak ada. Abad ke-21 menuntut manusia yang fleksibel, kritis, kolaboratif, dan kreatif dan itu tidak akan tumbuh dari sistem yang kaku dan seragam.

Paulo Freire pernah berkata, “Education is an act of freedom, not domination.” Pendidikan sejati adalah tindakan kebebasan membebaskan pikiran manusia dari ketakutan untuk bertanya, dari kebiasaan meniru tanpa memahami, dan dari sistem yang menilai kepatuhan lebih tinggi daripada keingintahuan.

Jika sekolah kita masih berpikir seperti mesin tik di tengah dunia ChatGPT, jangan salahkan murid-murid kalau mereka lebih memilih belajar di luar kelas. Karena di luar sana, mereka menemukan kebebasan: belajar dari dunia yang nyata, dari kesalahan, dari rasa ingin tahu.

Pendidikan sejatinya bukan pabrik yang mencetak manusia seragam, melainkan taman yang menumbuhkan keunikan setiap anak. Kita tidak bisa terus menyiapkan anak-anak untuk dunia yang sudah lewat, dan berharap mereka mampu memimpin masa depan. Sudah waktunya kita berhenti mendidik dengan nostalgia, dan mulai mendidik dengan visi agar sekolah tak lagi menjadi penjara masa lalu, melainkan jendela menuju masa depan.

Penulis : Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute.

MoneyTalk, Jakarta – Sekarang orang mulai mengerti bahwa pajak di semua titik menyebabkan ekonomi tercekik, industri hancur. Kebijakan menaikkan pajak disaat De-industrialisasi membuat tax rasio atau jumlah pajak terhadap GDP (Gross Domestik Product) makin menurun. Mungkin itu memang tujuan kebijakan ini di masa lampau, di pemerintahan yang lalu, yakni membuat negara bergantung pada utang luar negeri.

Menteri Keuangan yang baru Purbaya melanjutkan pernyataannya. Selanjutnya soal cukai rokok. Kenaikan cukai rokok telah membuat industri rokok gulung tikar, terutama industri yang kecil dan menengah. Kebijakan menaikkan cukai disebut sebagai kebijakan Firaun oleh Purbaya. Siapa Firaun? Pemerintah yang doyan cukai tanpa memperhatikan kemampuan industri tembakau nasional.

Kebijakan menaikkan cukai ini disebut Purbaya sebagai biang kerok dari banyaknya rokok ilegal. Tentu saja karena UMKM rokok dan tembakau tidak sanggup membeli pita cukai agar dapat memproduksi rokok. Karena tidak dapat membeli cukai kepada Pemerintah, atau membeli cukai kepada Menteri Keuangan, akhirnya UMKM banyak yang mebuat rokok tanpa cukai. Inilah uang disebut rokok ilegal.

Membuat rokok itu memang gampang, kalau tidak mampu membayar cukai karena karena pita cukai mahal dan selalu naik tiap tahun, maka masyarakat akan membuat rokok sendiri. Caranya dengan tingwe alias ngelinting dewe setelah itu tinggal diudut atau dirokok. Tembakau pun tinggal ditanam sendiri. Tapi sekarang menanam tembakau telah banyak dilarang melalui agenda alih fungsi tanaman yang menjadi kebijakan banyak pemerintah daerah yang didukung gerakan asing anti rokok dan anti tembakau.

Gebrakan Menteri Keuangan Purbaya untuk membangkitkan kembali industri nasional dimulai dari kebijakan cukai rokok. Caranya cukai rokok mesti diturunkan. UMKM yang memproduksi rokok dibantu mengurus cukai dengan benar. Kalau bagi UMKM cukai sekarang masih mahal, maka Pemerintah harus membantu UMKM tersebut. Dengan demikian maka industri tembakau diharapkan tumbuh bersama, yang besar tumbuh, yang kecil dan menengah juga tumbuh. Sesuai teori berbaginomic.

Usaha memulihkan kembali industri adalah jalan terbaik untuk meningkatkan penerimaan negara. Bukan dengan menaikkan pajak atau cukai, namun dengan membuat ekonomi tumbuh, industri nasional tumbuh. Dengan demikian maka penerimaan negara makin bertambah. Maka usaha mencapai ketahanan fiskal akan terwujud. Artinya negara tidak bergantung pada utang sebagaimana waktu lalu.

Memulai re-industralisasi nasional dengan memulai dari tembakau adalah langkah yang jitu. Karena industri rokok adalah satu satunya industri nasional yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Terintegrasi mulai dari menanam tembakau, pabrik rokok, perbankkan dan keuangan tembakau, sampai ke perdagangan internasional tembakau. Rantai industri yang panjang, nilai tambah yang banyak dan luas. Karena tembakau Indonesia memang tidak ada duanya di dunia.

Ingat sejarah! Dulu penjajah datang ke Indonesia berburu tembakau. Sampai sampai tembakau bahkan menjadi jangkar keuangan global pada masanya. Seperti emas, seperti minyak, seperti cripto saat ini. Sekarang penjajah mau menghancurkannya, supaya seluruh tembakau kita impor, supaya semua pabrik rokok dikuasai modal asing, industri rokok kita gulung tikar, supaya penerimaan negara menurun, supaya negara bergantung pada utang.

Langkah Menkeu Purbaya harus konsisten. Memulai dari tembakau dan industri rokok adalah langkah yang tepat. Indonesia masih pemain ke-4 terbesar di dunia dalam produsen tembakau. Walau hampir separuh kebutuhan tembakau dari impor. Saatnya menanam tembakau dimulai kembali. Dari Sumatera tembakau Deli sampai tembakau virginia terbaik lombok dan tembakau Sumbawa yang dahsyat. Ayo tanam tembakau kembali! Jangan lupa berbaginomic ala Presiden Prabowo.

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – Kasus proyek jalan di Sumatera Utara yang menyeret nama Bobby Nasution bukanlah insiden yang berdiri sendiri. Ini adalah episode terbaru dari sebuah pola kronis dalam penanganan kasus korupsi APBD di Sumut oleh KPK, yakni penyidikan yang mandek di level teknis administratif, sementara pengadilan justru membongkar fakta-fakta kebijakan yang melibatkan aktor politik puncak!

Analisis ini menyajikan kronologi terpadu, menempatkannya berseberangan dengan kasus serupa, dan mengukuhkan kelemahan struktural KPK dengan temuan audit BPK selama satu dekade.

Kronologi terpadu dari OTT hingga kekosongan pemeriksaan

1. Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan ttik awal kebutaan, 26 Juni 2025, saat KPK melakukan OTT dan menetapkan lima tersangka dari lingkaran teknis yaitu Kepala Dinas PUPR Sumut, pejabat pembuat komitmen (PPK), dan dua direktur kontraktor. Nilai proyek yang disorot Rp 231,8 miliar. Sejak saat itu, penyidikan seolah memasuki zona nyaman dengan hanya membidik pelaksana lapangan.

2. Pernyataan publik KPK: antara komitmen dan keraguan, menyatakan “terbuka memanggil” Bobby Nasution sebagai saksi. Namun, pernyataan ini segera diikuti oleh klausul pengaman: “belum ada panggilan resmi” karena masih “pendalaman informasi”. Ini adalah sinyal awal keengganan untuk melompat ke level politik.

3. Persidangan membuka kotak pandora, sehingga KPK ditinggalkan fakta! Di ruang pengadilan, terungkap fakta yang mengoyak kredibilitas berkas penyidikan KPK. Hakim secara tegas menyatakan bahwa kebijakan Gubernur dalam bentuk Pergub dan pengalihan anggaran adalah pemicu dan motif korupsi. Hakim kemudian memerintahkan Bobby Nasution dipanggil sebagai saksi, itu sebuah langkah yang tidak berani diambil oleh penyidik.

4. Posisi Bobby dan kekosongan bukti KPK terlihat saat Bobby Nasution malah menyatakan kesiapan hadir, namun hanya menunggu “undangan resmi” yang tak kunjung datang. KPK tidak memasukkan namanya dalam daftar saksi, itu sebuah kekosongan yang kontras dengan urgensi yang disampaikan hakim. Pengamat menyoroti bahwa “orang dekat Bobby” adalah kunci yang tidak dijamah oleh penyidikan!

Dua wajah KPK: kasus Bobby versus kasus lain di Sumut

Di sinilah analisis menjadi tajam. Marilah kita membandingkan dua “wajah” KPK dalam menangani kasus yang secara prinsip sama yakni korupsi APBD yang melibatkan pejabat tinggi. Untuk memahami ironi ini, mari bandingkan dua wajah KPK dalam kasus serupa di Sumatera Utara, yang satu takluk pada politik, satu lagi nyaris berani menghadapi kebenaran.

Wajah pertama, KPK yang takluk pada kasus Bobby Nasution.

– Lingkup penyidikan dikebiri karena hanya menyentuh level Kepala Dinas, PPK, dan kontraktor.

– Pendekatan hukum hanya kebenaran formil, yakni berhenti pada dalih “tidak ada bukti langsung Bobby menerima uang.”

– Keberanian politik lumpuh, mungkin kalkulasi politik menantu mantan presiden membuat KPK beku.

– Hasil akhir status quo terjaga, aktor politik aman, pelaksana teknis jadi tumbal.

Wajah kedua, KPK yang nyaris sangat berani pada kasus Labuhan Batu Utara.

– Pola kasus: sama, yaitu proyek infrastruktur dan bansos dengan indikasi arahan kepala daerah.

– Fakta sidang Hakim memaksa membuka notulen kebijakan yang semula dianggap tidak relevan oleh penyidik.

– Dampaknya beberapa pejabat dihukum, hakim menyebut “arahan kebijakan kepala daerah” bagian dari tindak pidana.

– Respons KPK langsung menindaklanjuti hasil persidangan dengan penyelidikan baru, sesuatu langkah yang jarang terjadi.

Inilah bentuk “kebenaran materiil” yang mestinya jadi fondasi penyidikan, yaitu hukum yang hidup, bukan hukum yang takut.

Tambahan cermin:

Kasus OTT Bupati Langkat, KPK berani menyentuh jaring suap dan eksploitasi tenaga kerja, tapi berhenti di tingkat kabupaten, walau tak berani naik ke provinsi.

Kasus Deli Serdang, KPK berani audit ulang proyek sesuai temuan BPK, tapi berhenti karena bukti uang tak langsung.

Ketiganya menunjukkan hal sama, bahwa KPK bukan tidak mampu! Sekarang KPK terlihat nyata tidak berani!

LHP BPK adalah konfirmasi ilmiah atas kelemahan struktural KPK

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam 10 tahun terakhir memberikan konfirmasi yang tak terbantahkan atas akar masalahnya. LHP-LHP BPK itu bukan hanya merinci kelemahan di pemerintah daerah, tetapi juga secara konsisten menyoroti kelemahan struktural dalam sistem penyidikan KPK, yakni:

1. Pemanfaatan audit Investigatif yang tidak optimal: BPK berulang kali menemukan bahwa hasil audit investigatifnya yang telah menghitung kerugian negara dan memberi titik awal yang jelas seringkali tidak segera dijadikan entry point penyidikan oleh KPK. Ada jeda waktu dan koordinasi yang lemah.

2. Penyidikan yang abai terhadap aspek kebijakan, dimana BPK merekomendasikan agar penyidikan tidak hanya berfokus pada kerugian finansial, tetapi juga pada penyimpangan dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan. Rekomendasi ini sering diabaikan, menyebabkan penyidikan KPK, seperti dalam kasus Bobby, menjadi dangkal. Jadi publik sudah semakin mahfum.

3. Tumpang tindih dan inefisiensi internal: BPK mencatat adanya masalah tata kelola internal di KPK, seperti tumpang tindihnya kewenangan antar direktorat. Hal ini menghambat aliran informasi dan membuat analisis kebijakan menjadi terfragmentasi, tidak menjadi tulang punggung penyidikan.

Dengan kata lain, apa yang kita saksikan dalam kasus Bobby Nasution adalah puncak gunung es dari kelemahan sistemik KPK yang telah lama diingatkan oleh BPK.

Jalan keluar adalah dari penyidikan “pelaku” ke penyidikan “kebijakan”

Indonesian Audit Watch mendesak sebuah perubahan paradigma mendasar, yakni:

Berhenti hanya mengejar “siapa yang menerima uang”. Mulai selidiki “mengapa kebijakan ini lahir, dan untuk kepentingan siapa?” Sebuah proyek fiktif atau bermark-up tidak mungkin terjadi tanpa:

1. Kebijakan penganggaran yang dirancang untuk mengakomodirnya.

2. Perencanaan teknis yang direkayasa.

3. Proses pengadaan yang dimanipulasi.

4. Pengawasan yang dibiarkan lumpuh atau diintervensi.

Keempat titik kunci inilah yang harus menjadi sasaran penyidikan. Seorang Gubernur atau Wali Kota mungkin tidak memegang uang suap, tetapi dialah yang menandatangani kebijakan yang menjadi pintu masuk korupsi. Pertanggungjawaban politiknya harus bisa dijerat dengan pendekatan hukum yang lebih cerdas dan berani.

Kesimpulan dan rekomendasi final

Kronologi kasus Bobby Nasution ini adalah bukti nyata dari dualismenya KPK. Di satu sisi, mereka adalah lembaga yang tahu kebenaran harus ditegakkan ke mana pun. Di sisi lain, mereka adalah organisasi yang takut pada bayang-bayang kekuasaan.

1. Rekomendasi untuk KPK: beranikan diri untuk memeriksa Bobby Nasution dan aktor politik level tinggi lainnya dengan pendekatan audit investigatif berbasis kebijakan. Jadikan temuan BPK sebagai peta jalan untuk memperbaiki kelemahan struktural internal.

2. Rekomendasi untuk publik: teruskan tekanan agar KPK tidak hanya gigih di konferensi pers, tetapi juga berani di ruang penyidikan. Awasi proses persidangan, karena di sanalah seringkali kebenaran sesungguhnya membebaskan diri dari berkas penyidikan yang dikebiri.

Masyarakat tidak butuh KPK yang pandai beretorika. Kita butuh KPK yang berani menelusuri setiap jalur kebijakan hingga ke ujungnya, seberat apapun tekanan politiknya, dan siapapun aktor di belakangnya.

Tanpa keberanian itu, KPK akan tetap menjadi macan ompong yang mengaum keras ke media, tetapi giginya hanya sanggup mengunyah mangsa-mangsa kecil, membiarkan predator sejati di jantung kekuasaan terus memangsa uang rakyat.

Penulis :

MoneyTalk, Jakarta – Prabowo Subianto pernah berkata: “Enak aja udah nyolong gak mau kembalikan aset, gue tarik aja lah itu.” Kalimat yang tegas, lugas, dan tanpa kompromi. Tapi di sisi lain, ia juga menambahkan: jangan sampai perampasan aset itu memiskinkan anak dan istri koruptor, bila harta itu diperoleh sebelum tindak pidana, atau tak terkait dengan hasil kejahatan.

Dua pernyataan itu seperti dua ujung mata pisau: yang satu menyayat kerak rakus para pencuri uang negara, yang lain mengingatkan kita pada wajah-wajah tak berdosa yang tiba-tiba ikut terbakar dalam api penghukuman.

Korupsi di Indonesia bukan sekadar angka kerugian negara, melainkan tragedi publik. Kasus BLBI misalnya, di mana triliunan rupiah dana talangan bank raib tanpa jelas pengembaliannya. Negara, demi “menyelamatkan sistem keuangan,” justru menanggung beban. Puluhan tahun berlalu, rakyat masih membayar bunga utang yang lahir dari skandal itu. Di kasus lain seperti Jiwasraya, nasabah kecil kehilangan tabungan masa depan. Korupsi di Kementerian Sosial menelan anggaran bantuan sosial yang mestinya untuk orang miskin di masa pandemi.

Dalam setiap kasus itu, pertanyaan Prabowo menggema: apakah adil bila anak-anak para koruptor ikut menderita karena aset keluarga mereka dirampas? Tapi jawabannya berlapis. Karena seringkali keluarga bukanlah korban, melainkan turut menikmati.

Hannah Arendt, dalam Eichmann in Jerusalem, menyebut banalitas kejahatan: bagaimana kejahatan besar bisa terasa wajar karena dilakukan dalam rutinitas. Seorang birokratg menandatangani dokumen, seorang pejabat menyalurkan dana, seorang istri membelanjakan hasil korupsi untuk perhiasan. Tak ada darah di tangan mereka, tapi ada luka di tubuh republik.

Di sini, simpati kepada keluarga bisa menjadi semacam “banalitas belas kasih.” Kita melihat istri yang kehilangan rumah, anak yang kehilangan sekolah, lalu melupakan jutaan anak lain yang tak pernah mendapat sekolah karena uang negara dicuri.

Prabowo mungkin ingin menegakkan prinsip bahwa tanggung jawab bersifat individual. Kant menegaskan: hukum moral berlaku hanya pada individu yang memiliki kehendak bebas. Anak tidak bisa dihukum karena dosa ayahnya. Dari sisi ini, ia benar.

Tapi Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan: dalam banyak kasus, keluarga bukanlah pihak yang “tak tahu apa-apa.” Mereka justru enabler. Anak pejabat menjadi pemilikg perusahaan cangkang. Istri pejabat tiba-tiba jadi komisaris. Rumah mewah, apartemen, mobil sport, dan rekening di luar negeri semuanya jarang tak diketahui oleh keluarga.

Maka problemnya bukan sekadar: apakah keluarga bersalah atau tidak? Tetapi: apakah kita berani menyelidiki keterlibatan keluarga sejauh itu?

John Rawls memberi instrumenh imajiner: veil of ignorance bayangkan kita tak tahu akan lahir sebagai anak koruptor atau anak rakyat miskin korban korupsi. Dari posisi itu, mana yang lebih adil? Menyelamatkan harta anak koruptor, atau memulihkan keadilan bagi jutaan anak miskin?

Di bawah tirai ketidaktahuan itu, jawabannya jelas: negara harus membela kolektif. Karena risiko terbesar dari korupsi bukanlah penderitaan anak seorang koruptor, melainkan penderitaan kolektif anak-anak bangsa yang kehilangan masa depan.

Kita bisa lihat pada kasus Nazaruddin. Istrinya, Neneng Sri Wahyuni, ikut menjadi tersangka. Atau kasus Setya Novanto, di mana keluarganya memiliki perusahaan yang ikut menikmati proyek E-KTP. Di kasus Bansos Juliari Batubara, barang bukti mengalir dalam bentuk uang tunai, barang mewah, hingga kendaraan yang tak mungkin tidak disentuh oleh keluarga.

Dalam semua itu, keluarga sulit disebut “tak tahu.” Simpati yang salah alamat justru membuka ruang moral hazard. Korupsi bisa menjadi “warisan keluarga”: pejabat mencuri, lalu cepat-cepat mengalihkan aset ke nama anak atau istri. Begitu perampasan aset dimulai, mereka tinggal berkata: “ini bukan hasil korupsi, ini harta keluarga.”

Cicero pernah menulis: salus populi suprema lex esto—keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Artinya, bila harus memilih antara melindungi individu atau kolektif, negara wajib memihak kolektif. Aristoteles pun membedakan: keadilan korektif menuntut agar segala kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan dipulihkan kepada korban. Dan korban korupsi bukanlah segelintir orang, melainkan seluruh bangsa.

Karena itu, RUU Perampasan Aset seharusnya berfungsi sebagai instrumen keadilan korektif. Aset apa pun yang terbukti hasil korupsi harus dikembalikan. Bukan sekadar menghukum pelaku, melainkan memulihkan keseimbangan yang dirusak.

Kesulitan terbesar di Indonesia justru bukan pada konsep, melainkan pada pelaksanaan. Koruptor besar kerap lolos karena hukum lebih pandai menyasar ikan kecil. Ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih kuat, kita sempat melihat sedikit harapan. Tapi belakangan, dengan revisi UU KPK dan pelemahan sistem, kita kembali ke titik di mana belas kasih lebih sering diberikan kepada pelaku ketimbang kepada rakyat yang kehilangan.

Prabowo berdiri di persimpangan itu. Ia bisa menekankan simpati kepada keluarga, atau menegakkan keadilan bagi rakyat. Pilihannya akan menentukan wajah demokrasi dan keadilan hukum di masa pemerintahannya.

Bung Hatta, bapak bangsa yang bersih dari noda korupsi, pernah berkata: “Korupsi adalah musuh utama negara. Ia bukan saja merugikan keuangan negara, tapi juga merusak moral bangsa.” Hatta menegaskan bahwa korupsi bukan soal individu, melainkan penyakit kolektif yang menggerogoti republik.

Gus Dur pun pernah mengingatkan dengan nada khasnya: “Korupsi itu bukan hanya soal hukum, tapi soal keadilan. Kalau uang negara dicuri, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya.” Dalam pandangan Gus Dur, memaafkan koruptor atau membiarkan hartanya terselamatkan sama saja dengan menutup mata terhadap ketidakadilan yang ditanggung jutaan rakyat kecil.

Simpati adalah sikap manusiawi. Tapi negara bukanlah panti belas kasih. Negara adalah institusi keadilan.

Anak-anak mungkin tidak menanggung dosa ayahnya. Tapi anak-anak bangsa seluruhnya menanggung derita dari uang sekolah, obat, dan beras yang dicuri.

Di akhir, kita tahu: membela kolektif jauh lebih utama daripada berbelas kasih pada individu. Karena masa depan republik tidak dibangun di atas simpati pada keluarga koruptor, tetapi di atas keadilan bagi rakyat yang telah lama diperas dan dikhianati.

Penulis : Radhar Tribaskoro

MoneyTalk, Jakarta – Statistik dan politik adalah kombinasi berbahaya. Bagi politikus lancung, statistik bisa menjadi “senjata penyesat massal”. Darrell Huff dalam buku _How to Lie with Statistics (1954) pernah menyatakan: statistik tidak netral, bisa dipakai untuk menyesatkan fakta, meyembunyikan persoalan. Atau menyepelekan tragedi kemanusiaan.

Dengan mengutak-atik statistik, menyajikan angka dan persentase secara serampangan, kinerja ecek-ecek bisa dibesar-besarkan. Atau sebaliknya, problem besar disepelekan. Pernyataan Presiden Prabowo terkait kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah contoh politik statistik.

Dengan menyebut “cuma 0,00017% yang keracunan dari 30 juta penerima,” tragedi MBG disepelekan menjadi angka yang tak bermakna. Penderitaan dan kesakitan anak-anak sekolah, serta ketakutan orang tua, seolah lenyap non-eksisten. Statistik bukan dipakai untuk mengungkap kebenaran perkara, melainkan untuk menyumbat kekhawatiran publik.

Mengubah penyebut (changing the denominator), menurut Darell Huff, adalah trik tipu-tipu statistik yang sering dipakai. Menyebut “8000 murid keracunan MBG”, pasti sangat mengagetkan dan menakutkan. Namun saat angka penyebut yang faktual sangat besar itu dibagi dengan 30 juta penerima, maka terasa sangat mungil, tak berarti secara psikologis.

Padahal, satu anak apalagi satu sekolahan keracunan akibat makanan yang “diwajibkan” negara adalah indikasi kegagalan atau korupsi sistemik. Bayangkan, jika maskapai Garuda menutupi keteledoran sistem yang berakibat pewat jatuh menewaskan seluruh penumpangnya. Alih-alih mengungkap kesalahan, menteri Perhubungan berdalih dengan angka statistik: “Tenang, penerbangan tetap aman, hanya 0,00017% korban pesawat jatuh dari 30 juta penumpang tahun ini.”

Prabowo memainkan narasi politik: tidak ada masalah dengan program MBG. Kesalahan sistemik tidak signifikan, angka tragedi sangat kecil. Pertunjukan MBG harus terus berlanjut, tak soal kualitas makanan dan cara penyajiannya membahayakan. Dana ratusan triliun harus dicairkan untuk perbaikan gizi. Pertanyaannya, gizi siapa yang ingin diperbaiki melalui program ambisius ini?

Politikus negeri ini perlu belajar untuk berhenti berdalih atas inkompetensi atau keteledorannya. Bangsa ini kerap tertimpa tragedi,, dari tragedi G30S/PKI (plus Gestok) pembunuhan massal warga yang dianggap terafiliasi PKI, hingga tragedi perkosaan massal yang menimpa perempuan Chindo pada 1998. Secara statistik korban dua tragedi besar ini mungkin “hanya nol koma sekian persen.” Namun tragedi dan penderitaan manusia tidak semustinya ditilik melalui angka statistik.

Menyulap tragedi menjadi angka adalah upaya menghibur diri, pelipur lara atas ketidak-becusan kinerja. Menyepelekan tragedi MBG menjadi angka persentase presentasi PowerPoint, seolah program berjalan baik, adalah satu kebohongan.

Dalam politik, menurut PM Inggris, Benjamin Disraeli, ada tiga jenis kebohongan, yaitu: “kebohongan, kebohongan terkutuk, dan statistik” (lies, damn lies, and statistics).

Memakai statistik untuk tujuan politik, dengan memanipulasi persepsi atau membuat argumen menyesatkan, sudah sering dipakai 10 tahun terakhir. Ditandai dengan munculnya sejumlah lembaga survey bayaran yang surveyornya kemudian mendapat posisi atau jabatan di kekuasaan. Praktik manipulatif ini tidak semustinya berlanjut, karena bisa membawa tragedi pada bangsa ini.

Penulis : Lukas Luwarso