22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Masyarakat luas via media sosial sudah mengetahui masalah Whoosh sumbernya kesalahannya ada pada Tuan JW dan LPP ( mantan Menteri segala urusan ).

JW dan LBP ada hubungan historis, ketika LBP dan HP adalah salah satu aktor utama penerima mandat dari CIA untuk menaikan Jokowi sebagai presiden boneka asing khususnya untuk mainan AS dan Cina dengan Oligarki sebagai eksekutor masuknya penjajah gaya baru di Indonesia.

Kasus Whoosh itu kasus kecil yang dicegat menteri Keuangan Purbaya, dibalik jualan kedaulatan negara yang lebih besar di inisiasi JW dan LBP sangat mengerikan, karena mampu mengatur dan mengendalikan semua pejabat negara termasuk makhluk DPR seperti mayat hidup gentayangan di Senayan.

Masalah Whoosh sejak awal semua sudah terbuka akibat kebijakan yang salah tapi nekad oleh Rambo bergaya Nero JW dan LBP. Rekayasa mark up adalah keahliannya.

Kasus Whoosh adalah kasus jebakan Indonesia terperangkap kerja politik Freemasonry, menjalankan agenda rahasia dan tersembunyi Cina yang tidak diketahui masyarakat umum. Dalam kurun waktu yang panjang.

Tidak penting apapun yang disampaikan LBP kalau hanya akan membela diri dari kesalahan dan ketololanya.

LBP terkena virus  defense mechanism (mekanisme pertahanan)  adalah cara-cara tidak sadar yang digunakan seseorang untuk melindungi dan membela diri dari kesalahannya sendiri .

Kesalahan menabrak logika yang JW dan LPB itu pasti sadar biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sementara di China hanya 17–18 juta dolar AS. “Naik tiga kali lipat , ini inisiatif siapa, uangnya ke mana ?”.

Proyek kereta cepat awalnya ditawarkan oleh Jepang dengan bunga pinjaman hanya 0,1%. Namun, pemerintah kala itu justru membatalkan kerja sama dengan Jepang dan berpaling ke China dengan bunga 2% yang kemudian membengkak jadi 3,4%.

Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan, bahkan disebut menolak proyek ini karena dianggap tidak layak secara ekonomi. “Pak Jonan bilang tidak visibel, JW bergaya bandit, Jonan malah dipecat”.

Beban utang proyek ini terus menumpuk. Setiap tahun, bunga utang kereta cepat mencapai Rp. 2 triliun, sementara pendapatan tiket maksimal hanya Rp1,5 triliun

Rakyat mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menolak agar proyek kereta cepat Whoosh dibiayai oleh APBN.

Bahaya dari Cina jika Indonesia gagal bayar utang proyek tersebut. Kasus Sri Lanka, yang kehilangan kendali atas pelabuhan strategis setelah gagal melunasi utang kepada China.

“Kalau gagal bayar, bisa terjadi China minta kompensasi wilayah, misalnya di Natuna Utara atau ambil Aglomerasi untuk dibangun kota dalam kota milik Cina”

JW dan LBP jangan dibiarkan lolos atau terbiasa membiarkan yang bersalah lalu dimaafkan itulah berbahaya, apalagi kalau itu di lakukan oleh Presiden hanya karena alasan teman atau kolega.

Sekalipun sangat lambat harus kita apresiasi Presiden Prabowo Subianto yang mulai menunjukkan ketegasan dalam memberantas korupsi besar, termasuk kasus timah di Bangka Belitung dan pembatalan status PSN proyek PIK 2.

Mendesak agar kasus dugaan markup kasus Whoosh harus diselidiki secara hukum, JW dan LBP sehebat apa kalian, kalau terlibat Markup Kereta Gepat – layak dibuang kelaut.

Penulis : Sutoyo Abadi

MoneyTalk, Jakarta – Di negeri ini, lembaga yang paling dipercaya untuk menelanjangi penyimpangan keuangan negara justru tengah berjuang melawan bayangannya sendiri. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang seharusnya menjadi benteng terakhir integritas fiskal, kini kerap tampil di headline bukan karena temuan audit yang mengguncang, melainkan karena kasus hukum yang menjerat orang dalamnya.

Ironis? Jelas. Tapi di balik ironi itu tersimpan persoalan struktural dan budaya organisasi yang jauh lebih dalam dari sekadar pelanggaran etik individu.

Dari “laporan bersih” ke jeruji besi

Kasus demi kasus bermunculan, seolah menjadi pola baru yang memalukan. Mulai dari anggota BPK yang terseret kasus suap dalam proyek jalan, auditor yang tertangkap tangan KPK karena “main mata” dengan pejabat daerah, hingga staf pelaksana yang menjual bocoran hasil audit kepada pihak yang diaudit.

Semua ini bukan lagi anomali, melainkan gejala sistemik yang menandakan betapa rentannya lembaga pengawas ketika pengawasan internalnya sendiri lemah. BPK yang selama ini berdiri di menara gading integritas kini berhadapan dengan kenyataan getir: pengawas pun bisa tergoda oleh godaan yang diawasinya.

Budaya feodal dan ‘transaksi’ integritas

Laporan-laporan investigatif yang beredar menggambarkan satu benang merah, yaitu budaya feodal di tubuh BPK masih kuat. Auditor muda harus “setoran” loyalitas pada atasan, bukan pada kebenaran audit. Penugasan di daerah-daerah strategis sering dianggap proyek basah, bukan tugas negara. Dalam beberapa kasus, bahkan ada cerita klasik, yakni “Selama auditor belum di-acc, hasil audit belum bisa keluar.”

Situasi ini menciptakan ruang bagi transaksi integritas, itu sesuatu yang tidak kasatmata, tapi sangat nyata di lapangan. Hasil audit bisa dinegosiasikan, opini bisa “diperhalus”, dan temuan bisa menguap di antara draft laporan.

Bila auditor menjadi pedagang, maka kepercayaan publik menjadi korban pertama.

Pengawasan yang diawasi siapa?

Secara kelembagaan, BPK memiliki Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE). Namun, efektivitasnya sering dipertanyakan. Banyak kasus internal diselesaikan secara senyap, tanpa publikasi, tanpa preseden yang menimbulkan efek jera. Dalam sistem seperti ini, “disiplin etik” berubah jadi formalitas administratif, cukup minta maaf, lalu pindah jabatan.

Padahal, di atas kertas, BPK adalah lembaga konstitusional yang setara dengan MA, MK, dan DPR. Jika lembaga sekuat ini tidak bisa menegakkan integritas di dalam tubuhnya sendiri, bagaimana publik bisa percaya pada laporan hasil auditnya?

Ketika integritas jadi komoditas

Fenomena ini bukan semata soal individu yang lemah iman. Ia mencerminkan komodifikasi integritas.

Dalam ruang politik yang makin transaksional, hasil audit sering dimanfaatkan untuk kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Seorang pejabat bisa menekan auditor agar opini laporan keuangannya “WTP” (Wajar Tanpa Pengecualian). Di sisi lain, ada pula pihak yang sengaja menjadikan hasil audit sebagai alat barter dukungan atau perlindungan hukum.

Maka jangan heran, beberapa kasus besar yang menyangkut pejabat daerah baru meledak setelah pergantian kekuasaan, itu bukan karena temuan baru, tapi karena politik audit yang berubah arah.

Solusi IAW: kembalikan BPK ke jalur akuntabilitas publik

Indonesian Audit Watch menilai bahwa akar persoalan ini terletak pada tertutupnya mekanisme pertanggungjawaban internal BPK. Maka sudah saatnya BPK:

1. Membuka laporan etik dan sanksi pegawai secara publik.

2. Menerapkan whistleblowing system yang benar-benar independen dan dilindungi hukum.

3. Menghapus penugasan berbasis kedekatan, menggantinya dengan sistem rotasi berbasis rekam jejak integritas.

4. Dan yang terpenting: mengembalikan orientasi BPK ke mandat konstitusional, bukan ke kepentingan politik atau individu.

Integritas bukan sekadar kata di spanduk; ia harus menjadi napas di setiap lembar laporan audit.

Catatan penutup: audit diri sebelum mengaudit negara

BPK bisa tetap menjadi pilar keuangan negara, tapi hanya jika berani mengaudit dirinya sendiri terlebih dahulu. Sebab, seperti yang sering dikatakan auditor senior sejati: “Tak ada laporan yang benar bila nurani auditor sudah salah.”

Dan di sinilah publik menunggu: bukan sekadar opini WTP, tapi opini moral dari lembaga yang seharusnya paling bersih di republik ini.

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – Pernah dengar lembaga investasi yang lebih sibuk memadamkan kebakaran daripada menanam uang?

Selamat datang di Danantara, itu lembaga yang katanya “sovereign wealth fund” Indonesia, tapi belakangan lebih sering berperan sebagai Sovereign Waste Fund.

Lahir dengan semangat mulia untuk mengelola kekayaan negara agar tumbuh. Tapi sejak dini, langkahnya justru terseret ke proyek-proyek yang sudah lama jadi “sarang rugi”. Mulai dari menalangi utang Whoosh hingga merangkul bisnis sampah jadi listrik. Dua kata yang seharusnya membuat kita siaga, yakni talangan dan sampah, dua-duanya lebih dekat ke lubang rugi ketimbang laba.

Dari Whoosh ke Waste pola talangan yang sama

Kita mundur sedikit ke Whoosh, proyek kereta cepat kebanggaan yang kini justru jadi beban berat. Ketika cicilan jatuh tempo, siapa yang turun tangan? Bukan investor swasta, bukan APBN langsung, tapi Danantara. Skema yang disebut standby loan itu seolah keren di atas kertas, tapi sejatinya hanya talangan dengan wajah baru.

Kini pola itu tampak diulang lewat proyek Waste-to-Energy (WtE) ada 33 proyek pengolahan sampah jadi listrik, menggandeng perusahaan asing dan lokal dengan rekam jejak yang… ya, mari kita bilang saja tidak secerah energi surya. Jika Whoosh ditalangi, jangan heran bila nanti WtE juga ditalangi. Danantara seperti terjebak dalam peran yang sama, yaitu sebagai pemadam proyek BUMN yang terbakar utang.

Bisnis sampah jalan pintas yang berisiko panjang

Mengapa tiba-tiba bisnis sampah? Secara konsep, Waste-to-Energy memang terdengar hijau dan berkelanjutan. Tapi data BPK 10 tahun terakhir berbicara lain. Hampir semua proyek serupa di Indonesia gagal menghasilkan keuntungan.

Dari PLTSa Surabaya tanpa AMDAL, PLTSa Bekasi yang tendernya tidak transparan, hingga proyek Makassar yang mangkrak dan merugikan negara Rp120 miliar. Laporan BPK bahkan mencatat bahwa tak satu pun proyek WtE nasional yang berhasil mencapai ROI positif dalam lima tahun pertama.

Danantara seakan melupakan pelajaran sejarah itu.

Jika proyek sampah di tingkat kota saja penuh masalah, bagaimana mengelola 33 proyek besar serentak, lintas provinsi, dengan teknologi insinerasi yang sensitif, dan modal dari Patriot Bonds yang notabene juga utang?

Menkeu sudah ingatkan, “Anda penyelenggara negara, bukan pemadam BUMN”

Pernyataan Menteri Keuangan jadi pembatas moral yang tegas bahwa pejabat BUMN dan Danantara adalah penyelenggara negara, tunduk pada audit BPK. Artinya, setiap keputusan investasi bukan hanya urusan korporasi tapi juga publik dan hukum.

Jika proyek Whoosh dan WtE bermasalah, yang dipertaruhkan bukan sekadar return, tapi reputasi negara. Karena setiap rupiah yang hilang, pada akhirnya bersumber dari kekayaan publik.

Dan bila sudah menyentuh uang rakyat, tak ada istilah “eksperimen bisnis”.

Prediksi keras: Danantara akan rugi di bisnis sampah

Mari kita hitung sederhana. Feedstock (bahan bakar) sampah Indonesia tidak konsisten, teknologi insinerasi mahal, emisi dioksin tinggi, sementara tarif listrik dari WtE lebih mahal dari EBT biasa. Ditambah skema pendanaan via obligasi, Danantara menanggung risiko ganda: gagal teknologi dan gagal bayar.

IAW memprediksi, dalam tiga tahun pertama, potensi kerugian akumulatif bisa mencapai Rp1 triliun jika tidak ada pengawasan dan transparansi tender.

Itu belum termasuk risiko hukum bila konflik kepentingan dan pelanggaran AMDAL terbukti di kemudian hari.

Jalan pulang nasih ada

Masih ada cara agar Danantara tak benar-benar menjadi “Danantara Waste Fund”, yaitu:

1. Hentikan ekspansi proyek WtE besar-besaran.

Mulailah dengan proyek percontohan kecil yang bisa diuji hasilnya, bukan proyek nasional yang penuh risiko politik dan lingkungan.

2. Audit total skema talangan Whoosh dan Patriot Bonds. Pastikan tidak ada “utang dalam bayangan” yang bisa menyeret APBN.

3. Fokus ke investasi yang memberi nilai tambah riil, seperti sektor logistik, agritech, energi bersih non-insinerasi, atau infrastruktur digital. Bukan bisnis sampah yang sudah berulang kali gagal di audit negara.

Sekolahkan investasi, jangan sekolahkan rugi

Danantara punya peluang menjadi ikon keuangan negara baru. Tapi hanya jika ia berani jujur pada mandatnya untuk menghasilkan keuntungan, bukan menalangi kegagalan.

Kalau tujuannya menyelamatkan proyek bermasalah, kita tidak butuh SWF, lebih tepat kita butuh Badan Pemadam BUMN Nasional.

Karena kalau semua proyek gagal ditalangi Danantara, cepat atau lambat rakyat akan bertanya, “Kapan Danantara berhenti menyekolahkan rugi, dan mulai menyekolahkan untung?”

“Negara tidak kekurangan ide besar. Yang kurang hanyalah disiplin menghitung mana yang untung dan mana yang sekadar terlihat keren di konferensi pers.”

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – Presiden Republik Indonesia periode 2014-2024 Bapak Joko Widodo pernah menyampaikan bahwa, “kereta cepat bukan soal untung-rugi, yang penting rakyat dilayani”. Hal itu disampaikan saat peresmian operasi perdana Kereta Cepat Jakarta-Bandung.(KCJB) 2 Oktober 2023. Tiba-tiba mengemuka masalah kerugian besar yang mendera PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) yang menjadi polemik publik. Adalah Direktur Utama (Dirut) PT KAI Bobby Rasyidin yang dicecar saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) pada Rabu, 20 Agustus 2025 terkait kerugian korporasi dan permasalahan utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Selain anggota Komisi VI DPR RI, pernyataan tak kalah menambah masalah dilontarkan oleh Menteri Keuangan RI (Menkeu) yang baru menggantikan Sri Mulyani Indrawati, yaitu Purbaya Yudhi Sadewa. Sumber masalah baru PT. KAI itu adalah penolakan Purbaya Yudhi Sadewa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang kereta cepat yang bernama Whoosh tersebut. Penolakan pembayaran oleh APBN itu merupakan tanggapan atas usulan yang disampaikan oleh Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria.

Alasan Menkeu Purbaya memang masuk akal (logis), yaitu Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) ini telah mengelola laba dan dividen tahunan BUMN yang sangat besar dan memiliki manajemen sendiri. Namun, pertanyaannya kemudian, adalah apakah memang saling salah menyalahkan dan lempar tanggungjawab kelakuan para pejabat publik dalam menangani permasalahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini? Mungkinkah pembangunan KCJB dirancang tanpa analisa bisnis resiko yang matang atau terjadi perubahan kebijakan mendadak ditengah jalan. Lalu, apa dan bagaimana upaya penyelesaian utang KCIC yang tepat?

Kembalikan ke Proses B to B

Secara umum, adalah hal yang wajar suatu entitas bisnis yang baru beroperasi mengalami kerugian. Hanya saja, laba atau ruginya sebuah perusahaan sebelum menjalankan operasional bisnisnya telah diproyeksikan melalui studi kelayakan yang komprehensif. Termasuk dalam hal ini adalah perencanaan strategis bisnis (strategic business plan). Melalui kegiatan pra operasional inilah sebuah keputusan bisnis layak atau tidak layak dijalankan secara ekonomis.

Lalu, bagaimana halnya dengan bisnis KCJB yang dikelola oleh PT. KCIC? Sejak awal, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pembangunan KCJB tidak akan menggunakan uang rakyat atau APBN. Selain itu, pemerintah juga sama-sekali tidak memberikan jaminan apa pun pada proyek tersebut apabila di kemudian hari bermasalah. Maka itulah, proyek kereta cepat penghubung dua kota yang berjarak sekitar 150 kilometer tersebut seluruhnya dikerjakan oleh konsorsium BUMN dan perusahaan China dengan perhitungan bisnis (busines to business/b to b).

Atas dasar itulah, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung dan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2015 (Perpres 93/2015) tentang Tim Penilai Proyeknya. Perpres ini mengamanatkan paling lambat 31 Agustus 2015 sudah ada nama pemenang proyeknya. Akhirnya, China-lah yang memenangkan persaingan atas Jepang dalam pembangunan kereta cepat sepanjang 142,3 km tersebut. Pilihan kepada China ini tidak lain karena memenuhi kriteria proyek KCJB non APBN dan tidak adanya jaminan pemerintah.

Disamping itu, nilai proposal proyek yang diajukan oleh pihak Jepang lebih mahal, yaitu US$6,2 miliar atau Rp86,8 triliun (US$1= Rp.14.000) dibandingkan China yang bernilai US$5,5 miliar dollar atau Rp77 triliun. Berdasarkan komitmen itulah dipertengahan Juni 2015, Menteri BUMN kala itu Rini Soemarno percaya diri menandatangani perjanjian kerjasama bantuan pendanaan terhadap sejumlah BUMN yang nilainya mencapai US$ 40 miliar, atau sekira Rp 520 triliun. Khusus untuk proyek KCJB pemerintah mengajukan nilai sejumlah Rp 78-87 triliun.

Akar permasalahan KCJB sebenarnya adalah pengelolaan bisnisnya yang mengalami kerugian. Kerugian itu dialami oleh konsorsium yang dibentuk pemerintah dengan nama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) selaku entitas asosiasi PT. (Persero) Kereta Api Indonesia (KAI). Berdasar laporan tahun 2024 PT. PSBI merugi sejumlah Rp 4,195 triliun dan per 30 Juni 2025 atau semester I/2025 sejumlah Rp1,625 triliun (unaudited).

Tiba-tiba, muncullah polemik ditengah para pemangku kepentingan (stakeholders) atas dampak dari kerugian jumbo tersebut. Sebab, rugi itu harus ditanggung renteng oleh empat (4) BUMN yang menjadi anggota konsorsiumnya, yaitu PT. KAI, PT Wijaya Karya Tbk (Persero/WIKA), PT Jasa Marga Tbk (Persero/JSMR), dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero/PTPN VIII). PT. KAI sebagai pimpinan konsorsium (leading consortium) dengan kepemilikan saham 58,53 persen di PT PSBI harus menanggung kerugian nyaris Rp1 triliun (tepatnya Rp951,48 miliar) pada enam bulan pertama.

Yang perlu diperiksa dan dicari penyelesaian yang wajar dan saling menang (win win solution) adalah akar dan sumber masalahmya. Apa yang menyebabkan PT. KCIC dan PT. KAI merugi? Mengapa terjadi peningkatan pembiayaan (cost overrun) proyek infrastruktur KCJB ditengah jalan? Nilainya tak tanggung-tanggung, yaitu mencapai US$8 miliar dollar atau setara Rp 114,2 triliun. Besar dugaan inilah faktor penyebab kenaikan nilai proyek sejumlah US$1,9 miliar atau Rp28,5 triliun dari rencana awal yang diajukan China?

Tentu saja, tidak bisa kerugian yang dialami KCIC periode 2024-2025 hanya ditimpakan pada kinerja manajemen PT. KAI. Selain itu, mengapa ditengah jalan proyek KCJB yang awalnya dikerjakan secara perhitungan bisnis (b to b) non APBN oleh konsorsium BUMN Indonesia dan perusahaan China justru tersandung sejumlah masalah? Proyek, yang seharusnya rampung pada 2019, baru selesai pada akhir tahun 2023 dengan sejumlah pelanggaran komitmen. Tidak hanya biaya proyek yang membengkak secara tidak wajar dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Lebih prinsip pelanggarannya, yaitu komitmen tidak menggunakan APBN dan jaminan pemerintah Terjadi pula peralihan pimpinan konsorsium BUMN dari PT. WIKA ke PT. KAI.

Pelanggaran komitmen yang awalnya non APBN (Menteri BUMN Rini Soemarno) tentulah diajukan oleh Menteri BUMN Erick Tohir dan didukung oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Persetujuan penggunaan APBN oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani diterbitkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 tahun 2023 sepengetahuan Presiden RI Joko Widodo. Artinya, ada tiga (3) pihak yang mengetahui dan bertanggungjawab atas peningkatan nilai proyek dan pelanggaran komitmen. Komitmen perhitungan secara bisnis ke bisnis (b to b) inilah yang harus dikembalikan atau dipulihkan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, tepatlah apa yang disampaikan oleh Menkeu Purba Yudhi Wasesa yang kukuh tidak memberikan ruang APBN untuk menyelesaikan. Cara yang tepat bagi PT. KCIC dan PT. KAI melalui konsorsium PT. PSBI adalah melakukan renegosiasi dan atau restrukturisasi utang dengan pihak China Railway International yang beranggotakan China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation Limited, The Third Railway Survey and Design Institute Group Corporation (TSDI), China Academy of Railway Sciences, CSR Corporation, China Railway Signal and Communication Corp untuk desain teknisnya.

Sedangkan dari pendanaan proyek berunding dengan pihak perbankan China melalui China Development Bank (CDB) dan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Aksi korporasi yang akan diambil oleh BPI Danantara juga tidak tepat digunakan disebabkan badan ini hanya tempat mengumpulkan laba dan atau dividen dari BUMN-BUMN strategis yang juga membutuhkan laba tersebut untuk pengembangan bisnis dan investasi korporasi masing-masing. Menggunakan laba dan atau dividen BUMN oleh Danantara justru pelanggaran serius terhadap konstitusi yang berpotensi dikorupsi.

Penulis : Defiyan Cori,Ekonom Konstitusi

MoneyTalk, Jakarta – Istilah literasi digital kini sering digaungkan di berbagai forum, mulai dari ruang kelas, seminar pemerintah, hingga kampanye media sosial. Ia seakan menjadi mantra baru di tengah derasnya arus informasi dan transformasi teknologi. Namun, pertanyaan mendasarnya: apakah literasi digital di Indonesia benar-benar sudah membumi? Ataukah masih sekadar jargon elit yang tak menyentuh akar persoalan di masyarakat?

Secara formal, literasi digital dimaknai sebagai kemampuan individu dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan berpartisipasi secara kritis di dunia digital. Pemerintah melalui Kementerian Kominfo telah meluncurkan berbagai program seperti Siberkreasi dan pelatihan literasi digital di seluruh provinsi. Laporan-laporan resmi pun sering menyebut jutaan masyarakat telah “terliterasi”. Namun, kenyataan di lapangan sering kali berbeda jauh dari angka-angka itu.

Kita masih melihat betapa mudahnya masyarakat termakan hoaks, terprovokasi oleh isu agama dan politik, atau menjadi korban penipuan daring. Media sosial dipenuhi ujaran kebencian dan disinformasi, sementara banyak warganet yang belum mampu memilah mana fakta, mana opini, bahkan mana yang sekadar manipulasi. Ini menunjukkan bahwa literasi digital belum menyentuh aspek kritis yang seharusnya menjadi inti dari literasi itu sendiri.

Kelemahan lain terletak pada pendekatan programnya. Literasi digital kerap dikemas secara formal dan teoritis seperti ceramah, seminar, atau webinar yang lebih banyak menjangkau kalangan terdidik di perkotaan. Sementara masyarakat di pedesaan, pelajar di daerah terpencil, hingga para pelaku UMKM di pasar tradisional, tak tersentuh padahal justru merekalah kelompok yang paling membutuhkan pendampingan praktis. Akibatnya, literasi digital berhenti di tataran seremonial, tidak berubah menjadi kebiasaan sosial yang hidup dalam keseharian.

Membumikan literasi digital bukan sekadar memberi tahu cara memakai gawai atau membuka aplikasi. Ini soal membangun kesadaran etika, kemampuan berpikir kritis, dan tanggung jawab bermedia. Masyarakat perlu didampingi untuk memahami dampak setiap unggahan, belajar memverifikasi informasi, dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan sekadar untuk hiburan atau sensasi.

Selain itu, tantangan struktural juga besar. Akses internet masih timpang, terutama di wilayah timur Indonesia. Banyak sekolah belum memiliki fasilitas digital memadai, sementara kurikulum literasi digital masih bersifat tambahan, bukan bagian integral dari pembelajaran. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas perlu bersinergi bukan hanya dalam sosialisasi, tetapi juga dalam pembentukan ekosistem digital yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

Literasi digital baru bisa dikatakan “membumi” jika ia tidak berhenti di tataran wacana, tetapi tumbuh menjadi budaya baru di masyarakat. Masyarakat yang tidak hanya bisa menggunakan teknologi, tetapi juga memahami maknanya; yang tidak hanya pandai berselancar di dunia maya, tetapi juga bijak menapaki etika digital. Karena jika tidak disiapkan hingga saat era digitalisasi benar benar tiba, bisa jadi literasi digital kita masih dalam tahap belajar mengeja, belum benar-benar membaca realitas digital dengan utuh.

Penulis ; Untung Nursetiawan, Pemerhati Sosial Kota Pekalongan

MoneyTalk, Jakarta – Baru sebulan menjabat Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa berhasil mencuri perhatian publik dan sorotan media. Berbagai gebrakan dan pernyataannya mengagetkan. Mengingatkan narasi lakon film koboi Spaghetti Western ala Sergio Leone era 1960-an: “A Fistful of Dollars”; “For a Few Dollars More”; “The Good, The Bad, and The Ugly”.

Membaca berbagai judul pemberitaan media seminggu terakhir: “Purbaya Tolak APBN Buat Bayar Utang Whoosh”; “Purbaya Akan Bubarkan Satgas BLBI”; “Purbaya Mau Hapus Triliunan Tunggakan Iuran BPJS.” Atau lontarannya: “serapan APBN 2025 tidak maksimal, ada banyak uang nganggur.”

Purbaya menempatan dana 200 triliun ke bank untuk menggerakkan ekonomi, dan melontarkan perlunya “reformasi fiskal tanpa kompromi”. Ia menantang Lord Luhut Panjaitan, tidak akan menggunakan anggaran negara (APBN) untuk mendanai pembangunan family office di Bali, menolak membayar utang kereta cepat Woosh, dan akan memangkas dana MBG yang tak terserap.

Purbaya sedang memerankan figur “Django”, koboi penembak cepat, di lanskap padang tandus politik-ekonomi Indonesia yang korup dan birokrasi yang lemot. Di ruang publik, Purbaya berani mempersoalkan stagnasi ekonomi. Di lahan politik, langkahnya membuat banyak pihak gemas: ini koboi yang sedang mencari solusi atau sedang membuat problem baru? Menantang para bandit-gangster lama di padang-politik-uang peninggalan Jokowi?

Purbaya ingin menata ulang sirkulasi uang agar “tidak ke konglomerat lama – dia lagi-dia lagi”. Namun, seperti di film koboi, niat baik sering terjebak di tengah debu dan asap kuasa jahat para penguasa ekonomi-politik. Ia, misalnya, akan berhadapan dengan gerombolan Danantara penguasa tambang emas di bukit El-dorado  yang telah kukuh menjadi “tangan besi ekonomi negara”.

Gaya komunikasi blak-blakan, asal tembak, telah memunculkan “efek Purbaya”. Ia bicara soal bank malas menyalurkan kredit, soal birokrat yang “tak punya sense of crisis”, dan bahkan menyinggung kementerian lain yang “menunggu arahan tanpa inisiatif”. Gaya teknokrat tak kenal takut, yang sangat diperlukan oleh publik tapi di telinga sebagian elite, ia terdengar seperti “politikus wannabe” yang sedang membangun panggung popularitas pribadi. Popularitas terlalu cepat yang bisa menjadi perangkap politik untuknya.

Dalam ekosistem yang belum lepas dari politik rente patronase, pejabat yang terlalu populer adalah ancaman. Apalagi jika ia ingin mengutak-atik wilayah gelap kuasa hantu-belau, soal transparansi dana, efisiensi BUMN, dan digitalisasi fiskal. Dalam ekosistem politik-ekonomi mafia yang berkeberlanjutan, ketika jaringan bisnis di balik proyek dan program besar sudah mapan, keberanian ala koboi Purbaya adalah “pengkhianatan.”

Jika ekonomi adalah permainan strategi, Purbaya sedang berada di lanskap terbuka, dikelilingi semak belukar – tempat para bandit bersembunyi siap menembaknya. Posisi Purbaya agak rumit, ia bicara soal inklusi dan efisiensi fiskal, tapi harus berhadapan dengan inefisiensi struktur lama yang masih dikontrol jejaring patronase bisnis-politik era-Jokowi.

Prabowo agaknya butuh figur reformis untuk memberi kredibilitas ekonomi pemerintahannya, tapi ia juga perlu memastikan “keberlanjutan sistem” tetap berjalan  sistem yang menjamin stabilitas politik melalui kompromi ekonomi. Purbaya tak bisa mundur, tapi juga tak bisa maju sendirian. Ia perlu dukungan politik yang tak selalu sejalan dengan rasionalitas ekonominya.

Jika Purbaya tak mengelola ujaran dan tembakannya dengan cermat, ia bakal terjebak di tengah padang tandus “wild-wild-west”. Terlalu naif sebagai koboi, terlalu idealis untuk kultur patronase, terlalu teknokratik untuk politik transaksional. Dan akhirnya, seperti dalam duel koboi klasik, siapa yang terlalu banyak bicara dan bertingkah, biasanya kalah duluan. _(Django beneran, dalam film Spaghetti Western, lazimnya langsung tembak, tanpa banyak cakap).

Di dunia “game theory”, posisi Purbaya boleh jadi membuka keseimbangan baru (Nash Equilibrium). Titik keseimbangan ketika pemain hanya bisa memperbaiki situasi jika pemain lain turut menyamakan strategi. Masalahnya, dalam politik Indonesia, permainan bukan sekadar soal strategi rasional, tapi juga soal siapa memegang kuasa, siapa menulis aturan main, dan siapa menguasai akses.

Purbaya ingin mereformasi fiskal untuk menjadi lokomotif perubahan ekonomi, dan menghentikan praktik distribusi-rente politik? Dalam lanskap politik Indonesia kontemporer, rasionalitas tidak bisa bertahan tanpa proteksi politik. Jika ia gagal membaca peta-kekuasaan, dengan segala jaringan mafia proyek, politik uang, dan kompromi di balik layar, ia bisa terjungkal sebelum sempat menembak.

Saat semburat senja merah membara di langit Jakarta, Purbaya “si Django fiskal” berdiri di pintu saloon Kemenkeu. Ia telah melepaskan tembakan senilai 200 triliun, mengancam memotong dana MBG, dan sukses mengusir gerombolan kepala daerah yang menggeredugnya untuk membatalkan pemangkasan anggaran.

Apakah Purbaya “Django” Sadewa bisa menyelamatkan Indonesia dari krisis fiskal dan mampu menumbuhkan ekonomi 6% tahun depan? Atau ia bakal terjungkal di duel koboi vs bandit dalam lanskap politik-ekonomi Indonesia? Mari kita tunggu kelanjutan kisah Spaghetti Western  Koboi Purbaya ala Indonesia ini.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk, Jakarta – Bangsa ini kembali dibuat geleng kepala. Di tengah jeritan ekonomi rakyat kecil, DPR-RI malah kembali berakrobat bukan di atas panggung sidang, tapi di atas tumpukan anggaran negara. Setelah sebelumnya disorot soal potongan dana rumah dinas, tunjangan alat kelengkapan, dan berbagai fasilitas super mewah, kini mereka kembali unjuk gigi dengan menaikkan dana reses secara gila-gilaan.

Kata mereka, alasannya sederhana: karena kunjungan ke dapil (daerah pemilihan) bertambah.

Tapi siapa yang percaya? Rakyat sudah bosan dengan kalimat pembenaran yang justru membenamkan logika. Penambahan dana reses bukanlah soal pelayanan publik itu soal pengembalian modal politik!

Cerita tentang “kemewahan” anggota DPR sudah menjadi rahasia umum. Dari masa ke masa, pendapatan mereka bak tak tersentuh logika keadilan sosial.

Ingat pengakuan artis yang pernah menjadi anggota DPR, Krisdayanti, beberapa waktu lalu? Ia secara terbuka menyebutkan bahwa gaji dan tunjangan anggota DPR mencapai angka fantastis — puluhan hingga ratusan juta rupiah per bulan. Itu belum termasuk berbagai tunjangan nonformal: rumah dinas, kendaraan, perjalanan, reses, dan pos-pos yang entah dari mana munculnya.

Ada juga cerita “Oneng” alias Rieke Diah Pitaloka yang dengan jujur mengungkap bahwa pos pendapatan anggota dewan datang dari berbagai sumber. Lengkap dengan segala fasilitas yang kalau dikalkulasikan, sudah jauh melebihi batas wajar pejabat publik yang seharusnya melayani rakyat, bukan dilayani negara.

Rakyat boleh hidup susah, tapi wakil rakyat hidup sejahtera bahkan berlebihan.

Lucunya, beberapa waktu lalu DPR sempat menyebutkan bahwa mereka mendapat “pemotongan” fasilitas.

Ada yang bilang, dana rumah dinas dipangkas. Ada juga yang mengaku tunjangan kegiatan dikurangi. Narasinya dibuat seolah mereka sedang berkorban demi efisiensi negara.

Namun sekarang, tiba-tiba dana reses naik tajam. Alasannya? Agar anggota dewan bisa lebih sering bertemu rakyat di dapil.

Tapi faktanya, yang ditemui bukan rakyat miskin di kampung-kampung, melainkan konstituen elite: pengusaha, tim sukses, atau simpatisan politik yang hanya datang kalau ada amplop.

Inilah akrobat permainan pendapatan. Ketika satu pos dipotong, pos lain dinaikkan. Ketika rakyat marah, mereka pasang wajah manis dan seolah mau mendengar. Begitu suasana tenang, permainan dimulai lagi.

Kita sudah sampai di titik di mana DPR bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat, tapi “Dewan Pembohong Rakyat.”

Mereka berjanji saat kampanye untuk hidup sederhana, mendengar suara rakyat, dan menolak privilege.

Tapi begitu duduk di kursi empuk Senayan, semua janji itu lenyap dalam kabut kenikmatan kekuasaan.

Mereka bermain dengan istilah “tunjangan operasional,” “reses dapil,” atau “kegiatan aspirasi.”

Padahal semua itu bermuara pada satu hal: uang rakyat.

Uang yang seharusnya untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan, malah jadi alat memperkaya kelompok kecil yang mengaku wakil rakyat.

Sudah saatnya rakyat tak tinggal diam. Jangan biarkan DPR terus mempermainkan logika publik.

Bongkar akrobat pendapatan mereka!

Tanyakan berapa total take-home pay tiap bulan, berapa biaya reses yang sebenarnya dihabiskan untuk rakyat, dan berapa yang disalurkan untuk kepentingan pribadi atau politik.

Kalau mereka berdalih “semua sesuai aturan,” maka pertanyaannya: siapa yang buat aturan itu?

Jawabannya: mereka sendiri!

Jadi, permainan ini sah di atas kertas, tapi busuk di atas nurani.

Ketika suara protes rakyat dianggap angin lalu, jangan salahkan kalau nanti jalanan kembali penuh. Anak-anak STM  simbol perlawanan moral rakyat bisa kembali turun, bukan untuk rusuh, tapi untuk menyuarakan nurani bangsa.

Karena ternyata, yang paling waras di negeri ini bukan yang duduk di kursi parlemen, tapi yang berdiri di jalan memperjuangkan keadilan.

DPR harus diingatkan: kalian bukan bos rakyat. Kalian karyawan bangsa, digaji dari pajak yang diperas dari keringat orang kecil.

Jika terus bermain akrobat dengan pendapatan, maka cepat atau lambat, rakyatlah yang akan menurunkan tirai pertunjukan kalian.

Cukup sudah sandiwara ini. Saatnya rakyat bilang: berhenti berbohong, wahai wakil yang tak lagi mewakili!

Penulis : Muslim Arbi

MoneyTalk, Jakarta – Perpres tentang MBG tidak akan menjawab persoalan permasalahan yang berjalan selama ini. Karena tidak terbuka dan transparan kepada publik terlebih tidak didasarkan kepada hak asasi manusia atas pangan dan gizi. Atas permasalahan tersebut, Marthin Hadiwinata selaku Koordinator Nasional FIAN Indonesia menyatakan tiga hal:

Pertama, Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan program pangan dimandatkan untuk mendasarkan kepada pendekatan Hak asasi atas pangan dan gizi. Hal ini dinyatakan dalam Kesimpulan Pemantauan Tinjauan Periodik atas implementasi Kovenan Hak EKOSOB. Komite Hak Ekosob PBB menyatakan dalam pelaksanaan program pangan dilakukan berdasarkan pada hak asasi manusia atas pangan, yang meliputi pelaksanaan konsultasi kepada masyarakat sipil yang bermakna dengan Masyarakat Adat, komunitas petani, dan perempuan, sambil menghormati pertanian lokal dan mendukung sistem produsen pangan skala kecil.

Kedua, dengan tiadanya keterbukaan, Perpres ini akan memutihkan kekacauan proyek MBG tersebut. Mulai dari asal-asalan penetapan target penerima manfaat tanpa ada baseline target hingga keamanan pangan yang berdampak kepada keracunan bagi penerima manfaat yang tidak hanya anak-anak. Kekacauan ini terkait erat dengan tiadanya konsep yang terbuka kepada publik apa yang menjadi tujuan utama dari Proyek MBG, hingga pengawasan yang lemah dibiarkan oleh pemerintah.

Ketiga, Perpres tersebut hanya akan menjadi legitimasi proyek MBG sebagai bagi-bagi jatah anggaran negara. Tanpa memastikan akuntabilitas, dan juga tiadanya transparansi terhadap pelaksana anggaran. Konflik kepentingan sangat mudah terlihat dimana tidak adanya keterbukaan terhadap proses penunjukkan dan kelompok SPPG. Termasuk intervensi aparat keamanan baik TNI maupun Polri dalam Proyek MBG, padahal kekacauan yang terjadi seharusnya ditindak dengan tegas.

Keempat, Perpres yang tidak transparan ini hanya menjadi legitimasi praktek sentralisasi MBG. Seharusnya, pemberian akses pangan bergizi dan sehat dilakukan secara desentralisasi, termasuk melibatkan warga dan keluarga sekolah, termasuk lingkungan sekitar sekolah. Dapat juga dengan melibatkan struktur yang telah ada seperti Posyandu, Puskesmas, termasuk kelompok PKK.

Penulis : Marthin Hadiwinata, Koordinator Nasional FIAN Indonesia.

MoneyTalk, Jakarta – Penyerahan dokumen ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke publik beberapa waktu lalu menandai babak baru dalam polemik yang telah lama membelah opini masyarakat. Dokumen yang diserahkan tersebut dikabarkan memiliki bentuk dan detail yang identik dengan salinan yang selama ini diteliti oleh Roy Suryo dan sejumlah pihak lainnya. Bila kesamaan itu benar adanya, maka bangsa ini dihadapkan pada kenyataan pahit: bahwa polemik yang seharusnya selesai melalui transparansi justru membuka luka baru dalam kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan kejujuran pejabat publik.

Dalam negara demokrasi, kejujuran adalah fondasi utama legitimasi. Ijazah bukan sekadar selembar kertas administratif, tetapi simbol integritas, bukti pencapaian, dan legalitas moral seorang pemimpin. Karena itu, ketika keaslian dokumen presiden ke-7 menjadi perdebatan berkepanjangan, publik wajar merasa cemas dan terluka. Mereka mempertanyakan: bagaimana mungkin di negeri sebesar Indonesia, dengan sistem pendidikan dan birokrasi yang mapan, keaslian ijazah seorang kepala negara masih menjadi misteri yang tidak kunjung terjawab tuntas?

Apabila benar dokumen dari KPU identik dengan yang selama ini diragukan, maka muncul dua kemungkinan yang sama-sama menyakitkan. Pertama, bahwa keraguan publik selama ini sebenarnya tidak berdasar dan dibangun di atas disinformasi. Kedua, yang lebih mengkhawatirkan, bahwa sistem administrasi negara telah gagal menjaga keotentikan dan keterbukaan data publik. Dalam kedua pandangan itu, yang kalah tetaplah rakyat karena kepercayaan mereka terhadap institusi negara telah hancur.

KPU sebagai penyelenggara pemilu sejatinya memegang peran penting dalam menjaga kredibilitas demokrasi. Penyerahan dokumen seharusnya dilakukan secara transparan, dengan melibatkan pihak independen untuk melakukan verifikasi forensik. Sayangnya, selama ini proses tersebut cenderung berlangsung tertutup dan birokratis. Publik hanya diberi kesimpulan tanpa ruang cukup untuk memahami data yang sesungguhnya. Dalam situasi seperti itu, wajar bila kecurigaan dan teori konspirasi berkembang liar.

Luka demokrasi bukan hanya lahir dari kecurangan, tetapi juga dari ketertutupan informasi. Ketika warga merasa tidak diberi kejelasan, mereka kehilangan rasa memiliki terhadap negara. Pemerintah dan lembaga terkait harus menyadari bahwa keterbukaan adalah satu-satunya jalan untuk memulihkan kepercayaan publik. Menutup-nutupi atau menunda kebenaran justru memperlebar jurang ketidakpercayaan yang sudah terlanjur dalam.

Kasus ijazah Jokowi kini bukan sekadar perkara dokumen, melainkan ujian moral bagi bangsa ini: sejauh mana kita berani menegakkan kejujuran tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pemimpin tertinggi. Demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh di atas kebenaran, bukan kepalsuan yang dipelihara.

Oleh karena itu, langkah berikutnya haruslah verifikasi terbuka oleh lembaga independen yang kredibel. Jika ijazah itu benar asli, maka bangsa ini perlu bukti yang meyakinkan agar polemik bisa berakhir dengan damai dan terhormat. Namun jika ditemukan ketidaksesuaian, negara wajib bertindak adil tanpa kompromi.

Karena pada akhirnya, demokrasi tanpa kejujuran hanyalah panggung sandiwara. Dan bangsa yang terbiasa menutup mata terhadap kebohongan, sedang menulis luka panjang dalam sejarahnya sendiri. Entahlah

Penulis : Untung Nursetiawan, Pemerhati Sosial Kota Pekalongan

MoneyTalk, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang sebagai langkah nyata pemerintah untuk memperbaiki gizi anak Indonesia dan mendukung dunia pendidikan. Tujuannya sederhana: agar siswa bisa belajar dengan perut kenyang, gizi cukup, dan kesehatan terjaga. Namun di balik niat baik itu, muncul banyak pertanyaan: dari mana dananya, apakah diambil dari anggaran pendidikan, bagaimana mutu makanannya, sampai kenapa muncul istilah “Makanan Beracun Gratis”.

Tulisan ini mencoba melihat MBG secara jernih bukan untuk menolak niat baiknya, tetapi untuk mengingatkan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kebebasan pilihan keluarga dalam menjalankan program yang menyentuh kehidupan jutaan anak.

Secara konsep, Makan Bergizi Gratis dirancang untuk memastikan siswa terutama dari keluarga kurang mampu mendapat asupan gizi yang layak. Program ini ingin menjawab tiga tantangan besar: gizi buruk, stunting, dan rendahnya konsentrasi belajar akibat kurang makan. Dengan menyediakan makanan bergizi di sekolah, diharapkan anak-anak bisa tumbuh sehat dan berprestasi.

Pertanyaan paling sering muncul: dari mana dana MBG berasal? Banyak rumor beredar bahwa anggaran MBG diambil dari dana pendidikan, bahkan disebut “mengorbankan biaya belajar demi makan gratis”. Faktanya, sumber pendanaan MBG dari APBN.

Yang justru perlu didorong adalah transparansi biaya per siswa. Publik berhak tahu berapa nilai setiap porsi, berapa komponen bahan, pengolahan, distribusi, hingga biaya administrasi. Tanpa keterbukaan ini, wajar bila muncul kecurigaan bahwa dana besar itu rawan diselewengkan.

Program MBG sering dipersepsikan “wajib” bagi semua siswa. Padahal, pendekatan memaksa tidak sejalan dengan hak anak dan keluarga. Tidak semua anak bisa makan menu yang sama ada yang alergi, ada pula yang lebih nyaman membawa bekal dari rumah.

Idealnya, pemerintah menerapkan sistem “opt-out”: siswa boleh tidak ikut makan MBG selama orang tua menyatakan keberatan dengan alasan jelas. Sekolah juga seharusnya mendorong budaya bekal dari rumah yang sehat dan higienis, bukan melarangnya. Justru dengan memberi ruang seperti ini, niat baik MBG menjadi lebih menghormati peran keluarga.

Di lapangan, persoalan yang paling banyak disorot adalah mekanisme pengadaan dan kualitas makanan. Banyak laporan tentang makanan basi, tidak higienis, bahkan menimbulkan keracunan. Inilah yang membuat sebagian masyarakat sinis, menyebutnya “Makanan Beracun Gratis”.

Masalah ini terjadi karena lemahnya pengawasan dan standar mutu. Proses pengadaan sering tidak transparan, pemasok tidak tersertifikasi, dan distribusi makanan tidak diawasi oleh tenaga ahli gizi maupun petugas kesehatan. Padahal, seharusnya setiap dapur MBG memenuhi standar keamanan pangan BPOM/SNI, menggunakan bahan segar dari pemasok lokal, serta diaudit rutin oleh dinas kesehatan dan dinas pendidikan.

Pertanyaan ini sangat rasional. Jika tujuannya agar anak bisa makan bergizi, kenapa tidak memberikan bantuan langsung tunai kepada orangtua agar mereka bisa menyiapkan makanan sendiri?

Jawabannya: memang ada plus minus. Bantuan uang tunai memberi fleksibilitas bagi keluarga, tapi pemerintah khawatir dana itu tidak digunakan untuk kebutuhan gizi anak. Namun pendekatan yang lebih modern sebenarnya bisa dilakukan — misalnya melalui voucher makanan bergizi atau bantuan tunai bersyarat, di mana orangtua tetap punya kendali, tapi penggunaannya tetap diarahkan untuk kebutuhan gizi anak.

Program MBG memang fokus pada siswa, tapi sesungguhnya masalah gizi tidak berhenti di sekolah. Keluarga yang tidak mampu tetap kesulitan menyediakan makan bergizi di rumah. Maka, alternatif yang lebih menyentuh akar masalah adalah jaminan sosial pangan bagi keluarga miskin, bukan hanya untuk anak sekolah.

Pemerintah bisa memadukan dua kebijakan: MBG di sekolah untuk menjamin anak tidak lapar saat belajar, dan bantuan pangan keluarga agar seluruh anggota rumah tangga mendapat gizi cukup. Kombinasi inilah yang akan benar-benar mengatasi akar kemiskinan gizi.

Rekomendasi untuk Pemerintah:

1. Transparansi total: Publikasikan sumber dana, biaya per porsi, dan daftar pemasok.

2. Jaminan mutu dan pengawasan ketat oleh dinas kesehatan dan lembaga independen.

3. Berikan hak memilih: siswa boleh membawa bekal sendiri tanpa diskriminasi.

4. Pertimbangkan sistem voucher/tunai bersyarat bagi keluarga yang lebih membutuhkan.

5. Libatkan masyarakat dan komite sekolah dalam pengawasan pengadaan.

6. Gunakan bahan lokal dan libatkan petani daerah agar ekonomi lokal ikut hidup.

Makan Bergizi Gratis adalah ide besar dengan niat yang baik. Tapi niat baik tanpa mekanisme yang transparan dan akuntabel bisa menjadi bumerang. Ketika pengadaan tidak jelas, mutu rendah, dan kebebasan keluarga diabaikan, niat baik bisa berubah menjadi ironi.

Yang dibutuhkan sekarang bukan sekadar slogan “makan gratis”, tetapi sistem yang jujur, terbuka, dan berpihak kepada anak dan keluarganya. Karena pada akhirnya, gizi bukan hanya soal makanan tapi soal kepercayaan publik terhadap negara yang benar-benar peduli.

Penulis : Nano Hendi Hartono