22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Originalnya kekuasaan negara milik rakyat, dalam kondisi genting dan darurat karena penguasa menjadi despotik, menjadi musuh rakyat, menjadi hak rakyat untuk kepala mereka, sedangkan oligarki lahir dari ambisi elit memiliki hak milik rakyat

Purbaya memilih jalan Idealisme, seorang idealis sejati akan memilih kalah sekalipun harus hancur agar mendapatkan kemenangan. Kemenangan bagi idealisme adalah ketika posisi dirinya telalu berada pada nilai kebenaran.

Upaya mempertahankan idealisme begitu menawan karena seseorang menggelandang terus menerus berziarah pada nilai kebenaran, keadilan, kemanusiaan, dan nuraninya sendiri.

Seorang idealis butuh kesabaran dalam menyusuri tepian akhir memanusikan manusia. “Idealisme dan integritas Purbaya di tengah budaya feodal birokrasi yang membutakan nalar publik, pasti akan datang perlawanan dari pihak yang akan di penggal kepalanya”

Purbaya sedang mengajari dan memaknai moral  politik tentang idealisme dan integritas seorang pejabat negara. Memilih jalan sulit berdiri di sisi publik bersama rakyat, menentang arus pejabat negara yang sudah terpola menempuh jalan menerabas.

Selama 10 tahun para penghianat negara larut dalam kehidupan hedonis manusia iblis yang terjebak pada logika dan perilaku feodal dan ikut arus Jokowi yang tersesat sebagai pemimpin budak dan boneka asing.

Purboyo melawan mantan “ternak kekuasaan”  istilah yang kini terasa relevan bagi banyak politisi dan pejabat yang kehilangan arah moral karena telah menjadi manusia hedonis.

Mereka telah menjelma menjadi bandit politik dan persekutuan bisnis hitam, adalah pelaku utama merampok kekayaan sumber daya alam selama ini berlindung dengan undang – undang dan macam peraturan tempat mereka beraksi bebas  berkoalisi oligar hitam.

Paska UUD 45 diganti dengan UUD 2002, negara telah sempurna menjadi negara kapitalis. Negara kapitalis yang terjebak krisis akhirnya membuahkan Fasisme, sedang Fasisme ialah perjuangan penghabisan para Monopolis Kapitalis yg terancam bangkrut. (Bung Karno).

Kata Bung Karno, dalam kapitalis terdapat penyakit yang inheren. Siklus ekonomi kapitalisme selalu menciptakan krisis bagi dirinya sendiri yang akan merembet menjadi krisis politik dan akhirnya bisa memecah kebekuan menjadi krisis revolusioner.

Artinya, langkah Purbaya perang melawan para bandit kapitalis hitam merupakan jalan satu

– satunya cara memenggal kepala mereka utuk menormalkan kembali negara di jarah para perampok oligar hitam

Don’t wait for the perfect moment, take the moment and make it perfect” ( Jangan tunggu momen sempurna, ambil momen itu dan jadikanlah sempurna ).

MoneyTalk, Jakarta – “Perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa.” Ungkapan Milan Kundera, dalam buku The Book of Laughter and Forgetting (1979), ini aktual untuk mengingatkan Kementerian Sosial yang kembali mengajukan nama Soeharto untuk dikukuhkan sebagai “pahlawan nasional”.

Setiap menjelang Hari Pahlawan 10 November, sejak 2010, nama Soeharto sering muncul dalam daftar usulan pahlawan nasional. Dan selalu memunculkan kontroversi pro-kontra di ruang publik. Apakah Indonesia, khususnya kaum pro-pahlawan-Soeharto, mengalami amnesia politik, atau menderita demensia akut? Lupa tragedi kelam sejarah yang mewarnai 32 tahun kekuasaan otoriter Soeharto, sehingga terus berupaya menjadikannya pahlawan?

Untuk Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, yang pernah mengalami persekusi saat menjadi aktivis Aliansi Jurnalis Independen di era Orba, memvalidasi usulan kepahlawanan Soeharto sungguh bertentangan dengan nalar dan nurani. Juga bagi kaum amnesia-demensia politik yang mengusulkan, berikut lima alasan kuat mengapa Soeharto tidak layak menjadi pahlawan nasional, secara historis, etis, maupun filosofis:

1) Jejak pelanggaran Hak Asasi Manusia yang masif dan sistemik. Soeharto naik ke kekuasaan melalui jalan kekerasan politik yang dramatik, pembunuhan massal pada 1965 – 1966. Ratusan ribu (bahkan jutaan) warga yang dituduh simpatisan PKI dieksekusi tanpa proses hukum. Ratusan ribu lainnya dipenjara bertahun-tahun tanpa pengadilan, kemudian diberi label ex-tapol, keturunannya diberi stigma “terpengaruh” dan mengalami diskriminasi. Tragedi PKI ini dieksploitasi secara sistemik sebagai situasi “darurat politik” selama 32 tahun. Menjadi pembenaran pendekatan keamanan, kekerasan militeristik, dan represi. Pendekatan politik yang melahirkan berbagai tragedi kekerasan di Timor Timur, Tanjung Priok, Talangsari, Aceh, Papua, dan penembakan misterius (petrus). Kekuasaan Orde Baru berkarakter otoriter-fasistik. Orang yang memiliki jejak sejarah bersimbah-darah dan menindas rakyat saat berkuasa jelas tidak pantas menyandang gelar pahlawan nasional

2) Menyuburkan KKN sebagai Sistem Negara. Era Soeharto adalah masa Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dilembagakan, menjadi pola dan cara kerja “tata kelola” pemerintahan. Keluarga Cendana dan kroninya menguasai sektor bisnis dan ekonomi strategis: dari minyak, semen, jalan tol, telekomunikasi, lahan hingga hutan. Kepentingan politik dan bisnis berkelindan dalam jaringan kolusi-kroni Soeharto, korupsi menjadi budaya dan metode kerja kekuasaan. Orang yang menyuburkan korupsi kolusi nepotisme dan menyalahgunakan kekuasaan, jelas tidak layak dianggap sebagai pahlawan.

3) Membunuh Demokrasi dan Kemerdekaan Berpikir. Soeharto menjaga “stabilitas nasional” dan menggerakkan “pembangunan” di atas pondasi ketakutan, teror, dan sensor. Pers diberangus dan dibredel, partai diseragamkan, LSM dan mahasiswa diawasi. Orang yang bersuara kritis dicap “subversi”. Padahal dasar negara Pancasila dan UUD 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjamin kebebasan bersuara, sebagai landasan berdirinya republik ini. Seorang penguasa yang mengabaikan, bahkan mengkhianati, esensi dasar negara dan aturannya, tidak semustinya diusulkan menjadi pahlawan.

4) Memutarbalikan sejarah dan menebar amnesia kolektif. Melalui kurikulum pendidikan, sensor media, dan indoktrinasi P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), Soeharto menciptakan narasi tunggal tentang apa yang benar dan salah; siapa yang baik dan jahat dalam sejarah, dan bagaimana mengelola keberagaman Indonesia. Soeharto menguasai bukan hanya ekonomi, hukum, dan politik, tetapi juga ingatan dan pikiran nasional  menjadikan bangsa ini pengidap amnesia sejarah dan zombie pemikiran. Seorang penguasa yang memanipulasi sejarah, mengontrol pikiran, dan melegitimasi kebohongan kolektif pasti bukan pahlawan.

5) Mengutamakan keluarga, mengabaikan republik. Soeharto dianggap membawa stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, tetapi itu dibayar dengan harga kemanusiaan dan kebebasan. Keluarga dan kroninya menjadi makmur sejahtera, tapi Indonesia tetap terpuruk dalam kemiskinan. Pemimpin sejati mengutamakan hidup jutaan rakyatnya, bukan kepentingan keluarganya. Pembangunan tidak diukur dari berapa jalan atau gedung dibangun, melainkan bagaimana mengangkat rakyat untuk bisa merasakan keadilan, kebebadan, kesetaraaan, selain kesejahteraan. Penguasa yang memperkaya diri dan kroni, membungkam kritik, menindas lawan politik, serta meninggalkan trauma sosial, jelas antitesa sifat kepahlawanan.

Jadi, dengan lima alasan di atas, mengusulkan Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah ekspresi kebebalan pikiran, kekosongan nurani dan manifestasi amnesia sejarah. Kaum pro-pahlawan-Soeharto bukan saja ingin melupakan masa lalu, tetapi sedang mengkhianati masa kini, sekaligus menghancurkan masa depan republik.

Menolak Soeharto menjadi pahlawan bukanlah dendam masa lalu, melainkan untuk melawan lupa, sebagai tanggung jawab moral masa kini. Karena jika pelaku kejahatan politik dijadikan pahlawan, yang artinya sosok teladan, maka bangsa ini akan terus mengulang kesalahan sama dengan wajah berbeda (Soeharto berwajah Jokowi atau Prabowo).

Ungkapan Milan Kundera, perjuangan melawan kekuasaan (tirani) adalah perjuangan melawan lupa, sedang terjadi di Indonesia. Perjuangan nalar sehat melawan amnesia sedang berkecamuk. Indonesia sedang kembali diarahkan menjadi museum kebohongan dan manipulasi, ala fasisme Soeharto-esque, yang dipoles dengan tampilan populisme.

Jika Soeharto dikukuhkan sebagai pahlawan maka, artinya, gerakan reformasi 1998 adalah sebuah pengkhianatan, dan segala produk Tap MPR serta amendemen UUD 1945 adalah penggelapan.

The Book of Laughter and Forgetting Milan Kundera adalah elegi yang terjadi di Eropa Timur di bawah totalitarianisme. Tetapi sekaligus peringatan universal: “Bangsa yang melupakan masa lalunya sedang membiarkan tirani lahir kembali dalam wajah baru.” Ia mengisahkan bagaimana rezim totaliter menghilangkan nyawa manusia, menghapus orang dari foto sejarah, menghapus arsip, dan mengubah narasi. Mereka tidak hanya membunuh tubuh, tetapi juga mematikan ingatan. Lupa menjadi alat kekuasaan.

Di Indonesia, saat ini, sejarah sedang ditulis-ulang oleh Menteri Kebudayaan. Menulis ulang sejarah dan mempahlawankan Soeharto, agaknya menjadi proyek penting pemerintahan ini, yang bukan cuma omon-omon. Gelar pahlawan nasional pada seseorang mustinya adalah penegasan simbolik representasi keteladan, kebajikan, dan kejelasan moral. Soeharto adalah “semua hal” yang bukan _[anything but]_ dari harapan ideal itu. Ia adalah sumber ketakutan kolektif, dementor penghisap ingatan dan nalar sehat.

Silahkan saja jika para pemuja ingin menganggap Soeharto sebagai pahlawan keluarga Cendana. Ia boleh dipertimbangkan sebagai pahlawan nasional, tapi bukan di NKRI, melainkan di *NKRA: Negara Kesatuan Republik Amnesia.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk, Jakarta – “Dalam sehari, kekayaan konglomerat Prajogo Pangestu menyusut lebih dari US$2,7 miliar setara Rp44,9 triliun. Kejadian ini bukan sekadar drama bursa saham, tapi potret telanjang rapuhnya sistem ekonomi kapitalistik yang menuhankan pasar dan meminggirkan manusia. Sementara angka-angka berjatuhan di layar bursa, jutaan rakyat terus bergulat dengan biaya hidup yang melonjak.”

Kekayaan super-konglomerat yang bisa lenyap miliaran dolar hanya dalam 24 jam menegaskan sistem ekonomi modern tidak dibangun di atas produktivitas riil, tetapi pada ilusi nilai kertas dan psikologi pasar. Ketika harga saham jatuh, bukan hanya portofolio yang anjlok. Tetapi juga kepercayaan terhadap sistem yang katanya “efisien”. Padahal, efisiensi macam apa yang bisa meniadakan nilai triliunan rupiah dalam sekejap, tanpa satu pun pabrik berhenti beroperasi?

Bursa saham adalah cermin nyata ketimpangan struktural. Di tangan segelintir elit, kekayaan menjadi senjata, bukan amanah. Mereka bisa mengendalikan kapital, menentukan arah ekonomi, bahkan memengaruhi kebijakan publik. Sementara rakyat kecil, yang hidupnya bergantung pada stabilitas harga kebutuhan pokok, menanggung akibat paling pahit dari setiap guncangan pasar. Itulah wajah asli kapitalisme finansial. Keuntungan diprivatisasi, kerugian disosialisasikan.

Islam memandang harta bukan sebagai milik mutlak individu, melainkan titipan Allah yang harus dimanfaatkan demi kemaslahatan umat (QS An Nur 33). Karena itu, Islam menolak sistem ekonomi berbasis spekulasi yang membuat uang “beranak” tanpa aktivitas produktif. Rasulullah ﷺ bersabda dalam riwayat Al Hakim, “Jika riba dan zina telah tampak di suatu negeri, maka sungguh mereka telah menghalalkan diri mereka terhadap azab Allah.” Dalam konteks modern, mekanisme pasar modal yang didominasi spekulasi merupakan bentuk riba terselubung yang dilegalkan negara.

Dalam sistem ekonomi Islam, krisis seperti yang menimpa konglomerat besar tak akan menular secara destruktif ke masyarakat. Sebab, Islam menutup pintu spekulasi (maysir) dan transaksi berbasis ketidakpastian (gharar). Aset riil menjadi dasar seluruh kegiatan ekonomi, bukan sekadar angka di layar. Distribusi harta pun dijaga melalui zakat, infaq, sedekah dan wakaf produktif yang bersifat wajib sosial, bukan pilihan moral. Dengan begitu, kekayaan tidak menumpuk di tangan segelintir orang (QS Al Hasyr 7).

Solusi Islam, Rekonstruksi Sistemik

Pertama, perlu diterapkan pemisahan antara sektor finansial spekulatif dan sektor riil. Bursa saham berbasis margin, penjualan semu (short selling) dan derivatif harus dihapus, diganti dengan skema investasi berbasis bagi hasil (mudharabah-musyarakah).

Kedua, penerapan zakat korporasi dan wakaf produktif wajib dilakukan perusahaan besar, agar keuntungannya mengalir kembali kepada masyarakat, bukan sekadar pemegang saham.

Ketiga, negara harus memegang kendali atas sumber daya strategis seperti energi, tambang, dan hutan. Bukan diserahkan kepada konglomerasi swasta. Karena dalam Islam, kepemilikan umum tidak boleh dikomersialisasi (HR Abu Dawud).

Di sinilah letak kebangkitan paradigma Islam. Bukan sekadar mengganti aktor ekonomi, tetapi mengganti sistem nilai yang melandasinya. Kapitalisme telah gagal melindungi manusia dari kerakusan dan ketimpangan. Islam menawarkan sistem ekonomi yang adil, stabil dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Bukan kepentingan segelintir pemilik modal.

Kekayaan yang menguap dalam semalam hanyalah gejala. Penyakit utamanya adalah sistem yang membiarkan kekuasaan uang mendikte hidup manusia. Selama pasar tetap menjadi “tuhan” dalam ekonomi, rakyat akan terus menjadi korban. Saatnya kembali pada syariah, bukan sekadar sebagai etika bisnis. Tapi sebagai sistem hidup yang menegakkan keadilan hakiki.

Penulis : Amrullah Andi Faisal, Kolumnis Publik di Sinjai

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan Ketua MPR periode 2019–2024 Bambang Soesatyo yang menyebut pencabutan nama Soeharto dari TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 sudah bersifat final adalah bentuk penyesatan publik. Ungkapan itu menggiring opini seolah-olah MPR masih memiliki kewenangan konstitusional untuk mengubah Ketetapan MPR, padahal sejak amandemen UUD 1945 tahun 2002, kewenangan itu telah dihapus. Secara hukum, MPR tidak lagi dapat membuat, mengubah, apalagi mencabut TAP MPR.

Setelah empat kali amandemen, MPR tak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Kedudukannya kini sejajar dengan DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan BPK. Kewenangannya terbatas pada mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta memberhentikan Presiden sesuai mekanisme konstitusi. Tidak ada satu pun pasal dalam UUD hasil amandemen yang memberi MPR hak untuk mencabut Ketetapan yang dibuat pada masa sebelum reformasi.

Perlu ditegaskan, produk hukum MPR saat ini bukan lagi “Ketetapan” (TAP), melainkan “Keputusan MPR” yang bersifat administratif dan internal. TAP MPR adalah produk hukum konstitusional dengan kedudukan di atas undang-undang. Sedangkan Keputusan MPR tak memiliki kekuatan hukum mengikat di luar lembaga itu sendiri. Karena itu, apa yang disebut sebagai “pencabutan nama Soeharto” sejatinya hanyalah keputusan politik internal, bukan tindakan konstitusional yang mengubah dokumen hukum negara.

TAP MPR XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme tetap sah secara hukum. Ketetapan itu masih berlaku terbatas sebagaimana diatur dalam TAP MPR Nomor I/MPR/2003, yang menegaskan bahwa setiap TAP hanya dapat dicabut dengan TAP MPR lainnya. Tidak ada dasar hukum yang memungkinkan sebuah “rapat gabungan fraksi dan DPD” menggantikan mekanisme konstitusional tersebut. Maka, klaim Bambang Soesatyo bahwa MPR telah mencabut nama Soeharto adalah tidak berdasar, dan bisa dikategorikan sebagai manipulasi politik berbaju hukum.

Dengan membungkus keputusan politik internal sebagai “pencabutan TAP MPR”, publik disesatkan untuk percaya bahwa MPR masih memiliki kekuasaan super seperti sebelum reformasi. Ini bukan sekadar kesalahan istilah, melainkan bentuk kebohongan konstitusional yang berpotensi merusak kesadaran hukum publik. Di tengah masyarakat yang makin skeptis terhadap lembaga politik, manipulasi semacam ini justru memperlebar jarak antara lembaga negara dan rakyat.

Motif di balik langkah ini mudah dibaca. Menghapus nama Soeharto dari teks TAP berarti menghapus jejak pertanggungjawaban moral terhadap masa Orde Baru. Langkah itu sekaligus membuka jalan bagi wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, seolah sejarah bisa dibersihkan lewat sidang paripurna. Ini bukan upaya rekonsiliasi, melainkan pengaburan sejarah. Sebab rekonsiliasi sejati hanya lahir dari pengakuan dan pertanggungjawaban, bukan dari penghapusan jejak dosa politik.

Bahaya terbesar dari langkah ini adalah preseden yang diciptakan. Jika MPR bisa mengubah produk hukum konstitusional tanpa dasar hukum, maka di masa depan lembaga-lembaga politik bisa saja mengutak-atik sejarah dan hukum sesuka hati. Di titik itulah, cita-cita reformasi yang menjunjung supremasi konstitusi kembali dipermainkan.

Reformasi lahir untuk menghentikan kekuasaan yang menipu rakyat dengan bahasa hukum. Dua puluh enam tahun kemudian, MPR justru mengulang kesalahan yang sama: membungkus kepentingan politik dengan kata “keputusan konstitusional”. Ketika hukum dijadikan alat propaganda, maka yang runtuh bukan hanya kebenaran sejarah, tapi juga kepercayaan publik terhadap negara.

Penulis : Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute.

MoneyTalk,Jakarta — Kabar duka datang dari kalangan pegiat hukum dan hak asasi manusia. Johnson Panjaitan, SH, pengacara dan aktivis HAM yang dikenal lantang membela rakyat kecil dan korban pelanggaran keadilan, berpulang meninggalkan duka mendalam bagi banyak kalangan yang pernah berjuang bersamanya.

Bagi generasi aktivis Reformasi, nama Johnson Panjaitan tak sekadar pengacara. Ia adalah simbol keberanian melawan ketidakadilan. Kenangan paling kuat tentangnya muncul dari masa sidang Subversif Partai Rakyat Demokratik (PRD) tahun 1996–1997, ketika ia mendampingi para aktivis muda yang dituduh melawan negara.

Setiap kali Johnson hadir di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, suasana berubah tegang. Para jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung kerap terlihat gugup, bahkan sebelum sidang dimulai. Mereka sering mampir ke sel tahanan hanya untuk menanyakan, “Apakah Johnson Panjaitan mendampingi hari ini?”

Jika jawabannya ya, wajah mereka langsung pucat. Johnson tampil dengan suara menggelegar, menyanggah setiap pernyataan jaksa, dan tak segan memotong pertanyaan yang dianggap menyesatkan. Ia tak pernah gentar, bahkan ketika hakim menegur keras tindakannya.

Usai sidang, Johnson kerap mendatangi meja jaksa dan memarahi mereka dengan nada tinggi. Para jaksa yang biasanya garang itu duduk diam, pucat, seolah merekalah yang sedang diadili. Johnson menjadikan ruang sidang bukan sekadar tempat perdebatan hukum, melainkan panggung moral untuk menegakkan kebenaran.

Kini, Johnson Panjaitan telah pergi. Namun gema suaranya yang mengguncang ruang-ruang sidang, keberaniannya menantang kekuasaan, dan ketulusannya membela kaum tertindas akan terus hidup dalam ingatan banyak orang.

Selamat jalan, Johnson Panjaitan, SH.

Engkau berpulang sebagai pembela rakyat yang tak pernah tunduk pada ketakutan, dan sejarah akan mencatat keberanianmu. 🙏

Penulis : Agung Nugroho, Pemaen Bola Kampung Yang Juga Aktivis Pro Demokrasi Sejak 1994

MoneyTalk, Jakarta – “Fan, lu tahu nggak kenapa Majapahit bubar?”

Alfan, yang sedang selonjoran sambil nyeruput kopi sachet di pinggir Kali Sentiong, mendengus, “Ya karena orang-orangnya udah pada pensiun kali, Dra. Zaman segitu kan belum ada KTP seumur hidup.”

Indra JP yang dikenal di kampung Cibinong sebagai “sejarawan absurd” karena suka ngulik babad sambil ngopi di warung padang—menepuk jidatnya sendiri. “Bukan begitu, Fan! Majapahit itu bubar gara-gara cinta. Cinta yang lebih berbahaya dari upil yang nempel di masker!”

“Cinta?!” Alfan menatap Indra setengah tak percaya. “Jangan bilang, rajanya kena bucin, nih.”

Indra mengangkat jari telunjuknya dramatis. “Betul! Inilah kisah Prabu Brawijaya yang jatuh cinta sama cewek Tionghoa bernama Siu Ban Ci. Nih cewek bukan sembarangan, Fan. Dia datang ke Majapahit cuma buat nemenin bapaknya, Syekh Betong, alias Tan Go Hwat, seorang saudagar kaya sekaligus ulama besar dari Tiongkok.”

Alfan mengerutkan dahi. “Oh… berarti dari dulu juga udah ada ekspor-impor perasaan, ya, Dra.”

“Betul!” Indra tergelak. “Jadi gini, Syekh Betong datang ke istana buat izin dagang di daerah Keling. Bawa seserahan segambreng batu giok, kain sutra, dupa, mutiara tapi yang paling bikin geger justru anak gadisnya. Siu Ban Ci cantik, kalem, dan… katanya matanya bening kayak embun di pagi hari.”

“Wih, puitis amat, Dra. Lu yakin ini sejarah, bukan FTV?”

“Beneran, Fan! Di Babad Tanah Jawi juga ada. Pokoknya, begitu Prabu Brawijaya liat Siu Ban Ci, langsung jatuh cinta. Cinta pada pandangan pertama. Tapi masalahnya, raja ini udah punya istri, Dewi Amarawati, alias Putri Champa.”

“Ah, udah punya bini masih nambah. Dasar laki-laki kerajaan,” gumam Alfan sambil nyeruput kopi.

“Begitulah politik, Fan. Kadang yang nggak bisa ditaklukin lewat perang, ditaklukin lewat perasaan,” kata Indra, sok bijak. “Nah, akhirnya Brawijaya nikahin Siu Ban Ci jadi garwa ampeyan, alias selir istana. Tapi ternyata… Siu Ban Ci hamil duluan.”

Alfan melotot. “Wah, gawat nih, pasti permaisurinya ngamuk.”

“Nah, itu dia. Dewi Amarawati panas, cemburu berat. Akhirnya dia minta Brawijaya menceraikan Siu Ban Ci. Dan… dengan berat hati, sang raja nurut. Siu Ban Ci yang lagi hamil tiga bulan dikirim ke Palembang, dititipin ke Arya Damar, Adipati Palembang.”

“Waduh, kirim orang hamil lintas pulau, tega amat tuh raja.”

“Namanya juga zaman dulu, Fan. Tapi Prabu Brawijaya tetep care kok. Dia pesan ke Arya Damar: jangan sentuh Siu Ban Ci sebelum anaknya lahir. Bahkan udah siapin nama buat anak itu: Naraprakosa, artinya ‘laki-laki perkasa’.”

Alfan mengangguk-angguk. “Terus anaknya lahir jadi siapa, Dra?”

“Lahir-lahir dikasih nama Raden Hasan, alias Jin Bun. Nih bocah yang kelak mendirikan Kesultanan Demak—kerajaan Islam pertama di Jawa. Jadi, bayangin, Fan: dari hubungan antara raja Hindu Jawa dan gadis Tionghoa Muslim, lahirlah era baru Islam di Nusantara.”

“Cieee… cinta beda budaya, beda agama, tapi hasilnya satu sejarah besar,” goda Alfan.

Indra JP tersenyum lebar, menepuk bahu sahabatnya. “Betul, Fan. Kadang sejarah besar itu dimulai bukan dari perang, tapi dari tatapan mata pertama di ruang tamu istana.”

“Berarti… kalau gue tatap mata anak warkop depan kali, bisa juga jadi sejarah, ya?”

“Bisa aja, Fan. Cuma paling sejarahnya di grup WA RT!”

Keduanya terbahak, sementara matahari sore memantul di air keruh Kali Sentiong. Di antara tawa dan canda itu, kisah cinta antara Prabu Brawijaya dan Siu Ban Ci kembali hidup—diceritakan bukan di istana, tapi di pinggir kali, oleh sejarawan absurd dari Cibinong dan pemuda Betawi yang selalu siap nyela di setiap paragraf sejarah.

Penulis : Agung Nugroho, Pemaen Bola Kampung.

MoneyTalk, Jakarta – Sejarah terkadang menulis dirinya dengan cara yang ironis. Ketika Kementerian Sosial Republik Indonesia mengusulkan sejumlah nama untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional, publik dibuat terperanjat mendengar dua nama yang berada dalam daftar yang sama: Ali Sadikin dan Soeharto. Keduanya memang tokoh besar dalam perjalanan bangsa. Namun menyandingkan keduanya dalam satu barisan pahlawan bukan hanya membingungkan, tetapi juga menyingkap bagaimana negara sering melupakan luka sejarah yang belum sempat disembuhkan.

Ali Sadikin bukan sekadar Gubernur DKI Jakarta. Ia adalah simbol kepemimpinan yang tegas, jujur, dan berani mengambil risiko. Dikenal sebagai “Bang Ali”, ia menjabat sebagai Gubernur Jakarta pada 1966 hingga 1977, masa penuh gejolak pasca-peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Soekarno menunjuknya karena tahu persis bahwa Ali adalah sosok “koppig”  keras kepala dan tak bisa disetir. Dalam catatan sejarah, Ali sering menolak intervensi politik pusat, termasuk dari Soeharto yang mulai menancapkan kuku kekuasaannya melalui Orde Baru.

Di bawah kepemimpinannya, Jakarta berubah pesat: taman kota, kawasan Ancol, Taman Ismail Marzuki, hingga pelestarian budaya Betawi semua lahir dari tangan dinginnya. Ali sadar pembangunan memerlukan dana besar, dan ia berani mengambil keputusan kontroversial seperti memungut pajak dari perjudian dan hiburan malam. Semua demi satu hal: kemandirian fiskal Jakarta agar tidak bergantung pada pusat. Namun justru karena ketegasan dan kemandiriannya itulah, Ali Sadikin dianggap “tidak aman” bagi Soeharto.

Ketegangan antara keduanya bukan rahasia. Popularitas Ali di Jakarta, ditambah citranya yang bersih dan berwibawa, membuat banyak pihak melihatnya sebagai alternatif kepemimpinan nasional. Puncaknya terjadi pada 1977, ketika sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia mengusulkan Ali Sadikin sebagai calon presiden. Tindakan itu dianggap pembangkangan politik terhadap Soeharto, dan sejak saat itu kehidupan Ali berubah drastis.

Pasca pensiun, Ali Sadikin bergabung dengan kelompok Petisi 50, sebuah gerakan moral yang menentang penyalahgunaan kekuasaan oleh Soeharto. Petisi ini berisi kritik terhadap praktik represif dan manipulatif Orde Baru yang menafsirkan Pancasila secara sepihak. Langkah itu membuatnya masuk dalam daftar hitam penguasa. Ali dicekal keluar negeri, bahkan ditolak berangkat menunaikan ibadah haji. Bisnis dan usaha keluarganya dipersulit, anaknya kesulitan mengajukan kredit bank hanya karena menyandang nama “Sadikin”. Undangan resmi dari negara dicabut, namanya dihapus dari daftar tamu kenegaraan, dan seluruh akses terhadap fasilitas publik ditutup. Ia menjadi warga yang dibungkam oleh negara yang dulu turut ia bangun.

Sementara itu, Soeharto memerintah selama 32 tahun dengan tangan besi. Di bawah bendera stabilitas dan pembangunan, ia menundukkan oposisi, membatasi kebebasan pers, membungkam suara kritis, dan membangun oligarki kekuasaan yang berakar dalam militer dan birokrasi. Rezimnya menyingkirkan lawan politik, termasuk tokoh-tokoh sekelas Jenderal Nasution, Hoegeng Iman Santoso, dan tentu saja Ali Sadikin. Mereka tidak dipenjara secara fisik, tetapi dikucilkan, dicabut hak politik, dan dimatikan karier serta reputasinya.

Ironisnya, hari ini negara yang sama justru berencana mengabadikan nama Soeharto sejajar dengan korban-korban kebijakan represifnya. Termasuk Ali Sadikin, yang selama hidupnya harus menanggung beban politik karena berani berbeda dengan penguasa. Menyandingkan Ali Sadikin dan Soeharto dalam satu daftar pahlawan adalah kekeliruan moral sekaligus kekacauan logika sejarah. Bagaimana mungkin orang yang menjadi korban represi disetarakan dengan pelaku kekuasaan yang merepresinya? Apakah negara hendak memutihkan luka masa lalu demi kompromi politik masa kini?

Ali Sadikin berjuang dengan keberanian melawan arus otoritarianisme. Soeharto membangun sistem yang menundukkan mereka yang berani berbeda. Menempatkan keduanya dalam ruang penghormatan yang sama bukan penghargaan, melainkan pengkhianatan terhadap memori sejarah. Pahlawan sejati bukan mereka yang berkuasa paling lama atau membangun gedung paling banyak. Pahlawan sejati adalah mereka yang berani berdiri tegak ketika kekuasaan menindas.

Ali Sadikin mungkin bukan tanpa cela kebijakannya tentang perjudian pernah menuai kritik tetapi keberaniannya melawan kekuasaan adalah warisan moral yang jauh lebih berharga daripada sekadar monumen fisik. Soeharto, di sisi lain, adalah bagian dari bab gelap sejarah bangsa yang harus dihadapi dengan jujur, bukan disamarkan dengan gelar kepahlawanan. Negara seharusnya berhati-hati: setiap gelar yang diberikan tanpa kesadaran sejarah akan menjadi beban moral bagi generasi yang akan datang.

Sejarah tidak boleh direvisi untuk kenyamanan penguasa. Jika Ali Sadikin dan Soeharto sama-sama disebut pahlawan, maka bangsa ini telah gagal membedakan antara mereka yang menegakkan martabat rakyat dan mereka yang menindasnya.

#TolakSoehartoSebagaiPahlawan

Penulis : Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute

MoneyTalk, Jakarta – Setelah bertahun-tahun publik mendesak, akhirnya Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, memperlihatkan ijazah aslinya. Tapi bukan di pengadilan, bukan di depan rakyat yang mempertanyakannya. Dia pamer ijazah di hadapan Budi Arie Setiadi dan rombongan Projo. Ironis, bahkan tragis.

Bukankah yang mempertanyakan keaslian ijazah itu rakyat Indonesia? Bukankah publik yang menuntut transparansi dari seorang bekas pejabat publik tertinggi di negeri ini? Lalu kenapa yang diperlihatkan justru kepada para penyembahnya. Bukankah mereka ini yang sejak awal sudah percaya tanpa perlu bukti? Ini seperti seorang terdakwa yang memperlihatkan barang bukti hanya kepada pengacara pribadinya. Bukan kepada hakim dan jaksa yang sedang mengadili perkaranya. Ini Drakor lagi. Drama kotor!

Lebih ironis lagi, Jokowi sendiri berkali-kali menegaskan bahwa dirinya hanya akan menunjukkan ijazah asli di pengadilan. “Kalau ijazah asli diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada,” katanya di Solo, 16 April 2025.

Ngeles lagi, Drakor lagi!

Tapi apa yang terjadi. Jokowi kembali berbohong. Ketika pengadilan betul-betul memproses perkara ijazahnya, dia tak pernah muncul. Dalam sidang dan mediasi di PN Solo, Jokowi mangkir. Kuasa hukumnya berdalih, “tidak ada kewajiban hukum untuk memperlihatkan kepada pihak yang tidak berwenang.” Ngeles lagi. Drakor alias drama kotor lagi!

Padahal, di situlah letak masalahnya. Jika benar ijazah itu asli, apa sulitnya memperlihatkan ke pengadilan? Bukankah itu justru akan menutup perdebatan panjang, sekaligus membersihkan nama baiknya di hadapan seluruh rakyat Indonesia? Atau jangan-jangan, justru di situlah letak ketakutannya.

Karena di pengadilan, ijazah bukan hanya “dilihat”, tapi diperiksa. Nomor seri bisa diverifikasi. Nama di dokumen bisa dicocokkan dengan arsip sekolah. Tahun kelulusan bisa di-crosscheck dengan daftar alumni. Bahkan tandatangan rektor dan cap fakultas bisa dibandingkan dengan dokumen resmi universitas pada tahun yang sama. Singkatnya, keaslian ijazah akan diuji secara hukum dan administratif. Bukan sekadar diperlihatkan sambil ngopi di ruang tamu rumah pribadi.

Itulah yang tampaknya ditakuti. Bukan takut pada ijazah itu sendiri, tapi pada proses verifikasi yang menyertainya. Karena verifikasi berarti membuka kemungkinan perbandingan, audit, dan pencocokan data. Dan di era digital seperti sekarang, tak ada lagi ruang untuk sekadar “katanya asli”. Semuanya bisa dilacak, difoto, dan diuji publik.

Langkah Jokowi memperlihatkan ijazah kepada Projo juga memperlihatkan sesuatu yang lain: bahwa relasi antara kekuasaan dan relawan masih terus hidup. Dia seolah ingin memastikan bahwa barisan pendukungnya tetap solid. Tetap percaya kepadanya. Tetap siap mengawal narasi yang dibangunnya.

Budi Arie pun dengan cepat menegaskan, “Udah asli, asli ijazah Jokowi.” Pernyataan itu segera viral. Seolah menjadi stempel sakral dari tuan relawan kepada sang patron. Padahal, buat publik berakal waras, pernyataan itu hanya kembali membuktikan bahwa para penyembah Jokowi memang ber-IQ rata-rata cuma 58.

Bukti hukum, bukan testimoni!

Publik sama sekali tidak butuh testimoni Budi Arie. Publik butuh bukti hukum. Karena mandat kepemimpinan Jokowi berasal dari rakyat, bukan dari Projo. Maka yang berhak tahu kebenaran ijazah itu adalah seluruh rakyat Indonesia. Bukan segelintir loyalis yang hidup dari recehan yang dibarter dengan pujian kepada majikan.

Kisah “ijazah asli” yang ditunjukkan di ruang privat ini akhirnya hanya menambah panjang daftar sandiwara kekuasaan. Semakin ditutupi, semakin besar rasa curiga. Semakin sering dibela oleh para relawan, semakin menegaskan bahwa kebenaran memang belum sepenuhnya tampil di ruang terang.

Kalau memang asli, buktikan di tempat yang seharusnya. Di pengadilan, di hadapan publik. Di bawah sumpah hukum. Itulah satu-satunya cara untuk menghentikan perdebatan ini secara terhormat dan bermartabat.

Sebab kalau keaslian hanya ditunjukkan kepada para penyembah, itu bukan transparansi. Itu kultus. Dan republik ini terlalu mahal untuk dibiarkan tenggelam dalam kultus individu yang menukar kebenaran dengan loyalitas.

Sebab di atas segalanya, bangsa ini butuh pemimpin yang jujur. Bukan pemain sandiwara yang pandai menata panggung. Bukan koruptor kelas dunia yang keranjingan berbohong dan terus berbohong.

Penulis ; Edy Mulyadi, Wartawan Senior

MoneyTalk, Jakarta – Ada yang bergolak di bawah langit Indonesia hari ini. Ia bukan revolusi, bukan pula kerusuhan. Ia adalah keinginan yang tenang tapi dalam: untuk meminta pertanggungjawaban dari mereka yang dulu berkuasa. Kita menyebutnya pengejaran rezim (citizen-led regime accountability) sebuah istilah yang belum resmi, tapi telah hidup di bibir banyak orang.

Orang-orang mulai bertanya, apakah ijazah itu benar? Apakah proyek-proyek besar yang dulu dibanggakan kereta cepat Whoosh, PIK2, Ibu Kota Negara sungguh berguna bagi rakyat atau hanya jadi monumen keserakahan? Mengapa KPK lumpuh, mengapa Mahkamah Konstitusi menunduk, mengapa hukum terasa hanya tajam ke bawah?

Pertanyaan-pertanyaan itu tidak diatur siapa pun. Ia tumbuh seperti rerumputan di antara celah-celah beton kekuasaan yang retak. Inilah fenomena yang kini memenuhi ruang publik Indonesia: pengejaran rezim, sebuah upaya spontan masyarakat untuk mencari akuntabilitas yang tak lagi datang dari lembaga-lembaga negara.

Di negeri yang sehat, pertanggungjawaban bukan barang langka. Ada parlemen yang hidup, pers yang bebas, hukum yang tegak. Tapi di negeri ini, demokrasi berjalan tanpa koreksi. Lembaga-lembaga pengawas yang dulu diharap menjadi penyeimbang kekuasaan kini lebih mirip ornamen konstitusi  ada dalam teks, tapi lenyap dalam fungsi.

Data global memperlihatkan kecenderungan itu dengan jelas. Freedom House menurunkan peringkat Indonesia dari free menjadi partly free sejak 2018. Indeks Demokrasi V-Dem menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan laju “autokratisasi tercepat” di Asia. Economist Intelligence Unit, dalam laporan tahunannya, menulis bahwa demokrasi Indonesia kini “cuma prosedural” kotak suara tetap ada, tapi pilihan moral menguap.

Ada pula Corruption Perception Index yang tak beranjak naik sejak KPK dipreteli. Dan Indeks Rule of Law dari World Justice Project yang mencatat melemahnya kendali atas kekuasaan pemerintah. Semua data itu serupa seismograf yang menandai getaran: sistem pengawasan negara retak dari dalam.

Tapi data hanyalah gejala. Di baliknya, ada kisah yang lebih dalam: bagaimana kekuasaan menutup diri dari koreksi, dan bagaimana masyarakat mencari jalannya sendiri untuk menegakkan kebenaran.

Lihatlah kereta cepat Whoosh, misalnya. Proyek yang dimulai dengan janji efisiensi kini menelan triliunan rupiah dana publik. Tak ada transparansi, tak ada audit terbuka, tak ada tanya jawab di parlemen. Atau PIK2, yang konon akan menciptakan Kota Mandiri kelas dunia, tapi berujung kepada privatisasi laut dan reklamasi ilegal.

Di Rempang, rakyat dipaksa menyingkir atas nama investasi. Di IKN, segala keputusan tampak datang dari satu sumber presiden. Di Mahkamah Konstitusi, hukum dipelintir dengan dalih “demi pembangunan”. Di KPK, pemberantasan korupsi dikembalikan ke pangkuan birokrasi.

Dalam semua itu, negara bertindak bukan sebagai penjaga kepentingan publik, melainkan sebagai perantara antara kuasa dan modal. Ia bukan lagi pelindung warga, tapi broker yang melancarkan ambisi segelintir orang.
Ini yang dalam bahasa ilmu politik disebut “state capture”: ketika kebijakan dan lembaga negara dikuasai kepentingan privat. Tapi dalam bahasa awam, kita menyebutnya sederhana saja: kekuasaan yang lupa kepada rakyatnya.

Ketika semua kanal koreksi dalam sistem formal ditutup, akuntabilitas berpindah tempat. Ia tak lagi datang dari DPR, Mahkamah, atau lembaga antikorupsi, tetapi dari bawah: dari warganet, jurnalis independen, pengacara publik, dan gerakan sipil.

Inilah yang disebut para ilmuwan sebagai “societal accountability” akuntabilitas masyarakat. Ia tidak menunggu perintah, tidak berinduk pada lembaga mana pun, tapi lahir dari kesadaran moral kolektif bahwa kekuasaan tak boleh dibiarkan tanpa kontrol.

Maka muncullah pengejaran rezim. Orang-orang menggali data lama, menelusuri jejak proyek, mempertanyakan sumber kekayaan pejabat, membandingkan janji dengan kenyataan. Mereka bekerja tanpa gaji, tanpa mandat, tanpa perlindungan hukum. Tapi di situlah letak kekuatannya: karena mereka tak lagi percaya bahwa sistem bisa memperbaiki dirinya sendiri.

Fenomena ini, jika dibaca secara teoritik, bukan bentuk anarki, melainkan tanda kehidupan politik yang mencari keseimbangannya kembali. Di mana negara berhenti mengawasi dirinya sendiri, masyarakat sipil mengambil alih peran itu.

Tentu ini bukan tanpa risiko. _Societal accountability_ yang tak berinstitusi bisa berubah jadi tuduhan liar. Tapi dalam situasi _state capture_, ia adalah satu-satunya oksigen yang tersisa bagi demokrasi yang sesak.

Ada yang bertanya: apakah ini tidak melanggar prinsip bahwa “kebijakan tak dapat dikriminalisasi”? Bukankah setiap pemerintahan punya hak membuat keputusan, betapa pun kontroversialnya?

Pertanyaan itu sah. Tapi jawabannya tergantung: apakah kebijakan itu benar untuk kepentingan publik, atau disusun untuk melindungi kepentingan segelintir orang? Jika yang terjadi adalah yang kedua, maka yang dikriminalkan bukan kebijakannya, melainkan pengkhianatan terhadap prinsip good governance—transparansi, akuntabilitas, dan integritas.

Dengan kata lain, pengejaran rezim bukan bentuk pembalasan politik, melainkan upaya masyarakat memulihkan etika dasar pemerintahan. Ia lahir karena lembaga formal gagal menjalankan fungsinya. Ia muncul bukan untuk menghancurkan negara, tetapi untuk mengingatkan negara bahwa kepercayaan publik bukan barang yang bisa diutang selamanya.

Lepas dari itu, para politisi seharusnya mulai mencamkan dua hal sederhana — meski keduanya sering dilupakan ketika kekuasaan terasa hangat di tangan.

Pertama, stabilitas tak lahir dari pembungkaman. Suara rakyat bisa dibisukan, tapi hanya untuk sementara. Setelah itu, keheningan berubah menjadi gema gema panjang yang mengejar pertanggungjawaban mereka yang dulu berkuasa. Sejarah selalu menunjukkan, tidak ada kekuasaan yang cukup kuat untuk menahan desakan nurani publik yang terluka.

Kedua, akan datang saat ketika kritisisme yang kini berdenyut di jalan-jalan dan dunia maya itu berbalik menjadi gelombang elektoral. Tanda-tandanya sudah tampak: partai-partai mencium aromanya pada *Nepalisme*, pada “Aksi Agustus 2025” yang mengguncang banyak keyakinan lama tentang kepatuhan politik rakyat. Bila partai-partai terus berpaling dari kewajiban moralnya, Pemilu 2029 mungkin akan menjadi altar penghapusan mereka sendiri—satu per satu, menghilang seperti PPP: dari layar, dari parlemen, dari ingatan.

Negara lain pernah melewati fase ini. Di Malaysia, skandal 1MDB berakhir dengan tumbangnya Najib Razak, bukan karena kudeta, tapi karena rakyat menolak dibohongi lagi. Di Korea Selatan, jutaan warga menyalakan lilin di jalanan hingga Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Park Geun-hye. Di Brazil, rakyat marah pada korupsi sistemik, meski akhirnya hukum dijadikan senjata politik.

Di Indonesia, semua itu seperti bayangan yang lewat. Gerakan sipil sudah menyala, tapi kanal politiknya belum terbuka. *Societal accountability* bangkit, tapi tak punya lembaga yang menampungnya. Maka yang terjadi adalah gelombang tuntutan moral tanpa sistem koreksi yang efektif — seperti air yang mencari celah, tapi terbentur tembok tebal kekuasaan.

Namun kita tahu, setiap tekanan akan menemukan jalan. Dan sejarah Indonesia pun penuh dengan itu: dari gerakan mahasiswa 1966, Reformasi 1998, hingga desakan moral hari ini. Sistem politik boleh tertutup, tapi kesadaran publik tak bisa dikurung.

Apa yang kita saksikan kini bukanlah dendam terhadap masa lalu, melainkan proses pemulihan moral terhadap masa depan. Demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang tanpa konflik, tapi yang mampu memproses konflik menjadi pembelajaran bersama.

Maka pengejaran rezim bukan akhir dari demokrasi, melainkan tanda bahwa masyarakat masih memiliki daya untuk menagih. Ia bukan kebencian, melainkan bentuk cinta yang keras kepala: cinta pada keadilan, pada transparansi, pada keyakinan bahwa negara ini masih bisa lebih baik.

Barangkali inilah makna terdalam dari good governance bukan sistem administratif, bukan rumus teknokratik, melainkan keberanian untuk mempertanggungjawabkan kekuasaan. Dan selama keberanian itu masih hidup di antara warganya, bangsa ini belum benar-benar kehilangan arah.

Mungkin suatu hari nanti, mereka yang kini berkuasa akan mengerti: yang dikejar rakyat bukan kepala mereka, melainkan nurani yang hilang. Bahwa yang dituntut bukan balas dendam, tapi kejujuran; bukan kejatuhan, tapi pertanggungjawaban.

Sebab demokrasi, sebagaimana juga sejarah, selalu punya satu cara untuk menyeimbangkan dirinya sendiri: ia akan terus mengembalikan kebenaran ke tempatnya entah cepat, entah lambat.

penulis : Radhar Tribaskoro

MoneyTalk, Jakarta – Serangan ke Menkeu Pak Purbaya membesar, yaitu gabungan Geng SOP + PM6 (Solo, Oligarki, Parcok, Politisi, dan 6 Mafia).” Demikian cuit Muhammad Said Didu di akun X-nya (22/10/25).

Sebuah sindiran keras tapi padat makna. Publik paham, di balik akronim itu tersimpan realitas getir. Reformasi ekonomi yang sedang dijalankan Purbaya mulai mengguncang fondasi kekuasaan lama —sebuah jaringan panjang yang menggurita dari istana hingga ruang lobi para pemodal besar.

Purbaya tampaknya bukan tipe birokrat lembek yang sekadar mengamankan kursi. Sejak awal, dia langsung memutus rantai warisan rezim sebelumnya. Menolak utang luar negeri baru. Menertibkan bea cukai. Membongkar permainan impor-ekspor. Dia juga menolak akal-akalan “tax amnesty jilid tiga” yang hanya menguntungkan para konglomerat hitam. Rangkaian gebrakan ini jelas mengusik banyak kepentingan. Dari mafia pajak, sindikat kredit, hingga politisi busuk yang selama ini menikmati rente.

Tak heran jika muncul serangan terkoordinasi dari berbagai arah. Said Didu menyebutnya “gabungan Geng SOP + PM6”. Said menggunakan istilah satir yang sebenarnya menelanjangi jantung masalah bangsa ini. Yaitu, oligarki yang kian rakus, politisi yang menjual kedaulatan, dan mafia yang sudah lama menjadikan institusi ekonomi negara sebagai ladang rampasan.

Menariknya, publik justru merespons dengan gelombang dukungan besar. Di kolom balasan, akun-akun rakyat biasa bersuara lantang. Seorang warganet menulis, “Presiden Prabowo kayaknya harus bersih-bersih lagi… ganti anak-anak buah bekas Jokowi, terutama yang bekasannya Jokowi.”

Rakyat yang resah dan marah

Komentar ini menggambarkan keresahan yang sama. Rakyat mulai sadar bahwa reformasi ekonomi mustahil berhasil jika tim di sekeliling presiden masih terinfeksi virus lama. Virus kompromi terhadap kekuatan busuk.

Yang lain menulis, “Kalau Anda Pak Purbaya tahu siapa yang menyerang, kasih tahu rakyat, biar dinepalkan sekalian.” Sementara akun lain menambahkan, “Prabowo harus cari tandem baru buat Purbaya, biar para bedebah tak fokus menyerang satu orang.” Semua ini menandakan satu hal: rakyat mulai melihat Purbaya sebagai simbol perlawanan terhadap oligarki.

Bahkan ada yang mengusulkan langkah konkret: membuat surat dukungan terbuka, ditandatangani tokoh-tokoh berintegritas. “Jadi Pak Purbaya tidak merasa berjuang sendirian melawan geng Solo dan oligarki,” tulis akun lain. Rakyat ingin memastikan, sang Menkeu tak dibiarkan menjadi martir baru. Dihabisi karena memilih berpihak pada kepentingan bangsa.

Fakta bahwa suara dukungan rakyat mengalir deras di dunia maya membuktikan satu hal: isu ini bukan sekadar pertarungan elit, tapi pertarungan moral. Sebagaimana ditulis akun @kamehadian, “Sang koboy dalam waktu singkat mampu membuat sarang penyamun bak dilanda gempa.” Kalimat ini mewakili perasaan banyak orang. Sistem ekonomi yang busuk sedang goyah. Mereka yang selama ini nyaman dalam korupsi mulai panik menyelamatkan diri.

Pertanyaannya sekarang: apakah Presiden Prabowo benar-benar akan berdiri di belakang Purbaya? Atau justru membiarkannya sendirian menghadapi serangan dari geng lama yang kini berganti baju kekuasaan? Sebab, sebagaimana ditulis netizen lain, “Kalau Prabowo serius mau memberantas mafia, dia harus dukung penuh Purbaya. Jangan cuma panen hasil kerja bawahannya nanti.”

Sejarah memberi tanda-tanda penting. Setiap upaya pembersihan sistem pasti diiringi perlawanan balik dari mereka yang merasa terusik. Purbaya kini di tengah pusaran itu. Dia sedang menyentuh syaraf paling sensitif kekuasaan. Uang, rente, dan oligarki.

Rakyat sudah menunjukkan keberpihakannya. Tapi pertempuran belum selesai. Dukungan moral harus berubah menjadi gerakan nyata. Pengawalan publik, tekanan politik, dan desakan agar Presiden tidak goyah. Karena jika reformasi ekonomi ini runtuh di tengah jalan, yang kalah bukan cuma Purbaya. Yang kalah adalah kita semua.

#WeStandWithPurbaya bukan sekadar tagar. Ia seruan moral bahwa negeri ini masih punya harapan. Itu sebabnya keberanian melawan kebusukan tak boleh lagi dibiarkan berjalan sendirian.

Penulis : Edy Mulyadi, Wartawan Senior