22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Tidak banyak orang yang meninggalkan jejak seperti Suripto. Namanya tidak selalu tercatat di halaman depan sejarah, tetapi langkah-langkahnya membentuk garis bawah dari perjalanan republik ini. Ia hadir di masa-masa yang serba tegang, ketika negara belum selesai berdamai dengan dirinya sendiri, ketika keberanian lebih sering berwujud kesunyian ketimbang sorak-sorai. Suripto memilih berada di tempat-tempat yang tidak ramai, justru di titik-titik paling sulit, di mana satu keputusan dapat menentukan banyak nasib.

Dalam sejarah panjang aktivisme Indonesia, Suripto adalah semacam anomali. Ia tidak pernah menjadi aktivis yang berteriak dari podium, tetapi ia selalu ada di tempat di mana risiko nyata, bukan retorika, sedang dipertaruhkan. Ia bukan politisi yang mencari sorotan lampu, tetapi ia tahu benar cara bekerja di lorong-lorong gelap kekuasaan. Ia bukan intelejen yang membanggakan misteri, tetapi ia memahami bahwa ada kalanya republik hanya bisa diselamatkan oleh mereka yang bersedia bekerja tanpa tepuk tangan.

Aktivis yang Tidak Pernah Memutus Jarak dengan Nurani

Bagi generasinya, Suripto muncul sebagai aktivis yang tidak terlalu peduli pada label. Aktivisme baginya adalah tindakan, bukan identitas. Ia membaca keadaan politik bukan sebagai ajang heroisme, melainkan sebagai pertarungan panjang menjaga kewarasan publik. Ia belajar bahwa bangsa ini tidak pernah kekurangan orang yang ingin tampil sebagai pahlawan, tetapi sering kekurangan orang yang bersedia bekerja dalam diam.

Kepada saya, Suripto pernah mengutip sebuah kalimat lama: “Di negeri ini, yang paling berbahaya bukanlah penguasa yang rakus, tetapi rakyat yang cepat puas.” Dari kalimat itu saja kita bisa memahami bagaimana ia menempatkan dirinya bukan sebagai moralist yang menghakimi, tetapi sebagai penjaga kewaspadaan. Ia mengingatkan bahwa demokrasi selalu rapuh di tangan generasi yang letih berpikir.

Dalam diskusi-diskusi kecil, ia sering memperlihatkan ketidaknyamannya pada gaya perlawanan yang sentimental. Ia percaya bahwa aktivisme harus memadukan pembacaan struktural dan keberanian moral. Tidak boleh hanya salah satu. Karena bila hanya moral tanpa struktur, ia akan menjadi kemarahan yang mudah padam. Bila hanya struktur tanpa moral, ia berubah menjadi sinisme akademis belaka. Suripto bergerak di tengah-tengah, dan di sanalah ia menemukan dirinya.

Politisi: Seni Mengambil Risiko untuk Kepentingan Publik

Ketika kemudian ia memasuki dunia politik, banyak yang mengira Suripto akan kehilangan ketajamannya. Dunia politik dikenal penuh kompromi, penuh tali-temali kepentingan, dunia yang bisa membuat orang cerdas menjadi pandir dan orang idealis menjadi gamang. Tetapi Suripto justru menunjukkan bahwa politik dapat menjadi alat koreksi, bukan sekadar panggung ambisi.

Ia tidak pernah menjadi politisi yang nyaman. Kursi empuk tidak pernah membuatnya lupa bahwa seorang politisi pada dasarnya bekerja untuk masa depan orang lain. Ketika ia bersuara keras, itu bukan karena ia sedang marah, tetapi karena ia tidak rela melihat republik ini kembali terperosok ke dalam lubang yang sama.

Ada satu ciri yang membuat Suripto berbeda dari mayoritas politisi: ia selalu membawa kecemasan moral dalam setiap keputusan. Di tengah politik yang semakin pragmatis, kecemasan moral sering dianggap kelemahan. Tetapi bagi Suripto, justru itulah kekuatan.

Ia pernah berkata: “Politik tanpa kecemasan moral akan membuat seorang pemimpin kehilangan rasa takut kepada kesalahan.”

Itu sebabnya ia sering berada di garis depan untuk menegur, mengingatkan, dan mengoreksi baik kepada kawan maupun lawan. Baginya, integritas bukan sekadar kualitas pribadi; ia adalah prasyarat agar negara tetap memiliki fondasi.

Intelejen: Dari Ruang Gelap ke Ruang Terang

Sisi lain kehidupan Suripto adalah dunia intelejen. Banyak orang mengenalnya dari peran ini dunia yang senyap, penuh risiko, dan sering mengubur nama para pelakunya dalam catatan-catatan yang tidak pernah dipublikasikan. Tetapi Suripto berbeda. Ia bukan tipe intelejen yang memelihara ketakutan. Ia lebih mirip seorang analis yang memetakan risiko politik dan keamanan negara, lalu mengartikulasikannya dengan ketenangan seorang ilmuwan.

Dunia intelejen memberinya perspektif yang tidak selalu dimiliki aktivis atau politisi. Ia belajar tentang kejamnya realitas, tentang bagaimana sebuah negara dapat runtuh bukan karena musuh, tetapi oleh kelalaian internal. Ia paham bahwa ancaman terbesar bukan selalu dari luar, melainkan dari budaya politik yang kehilangan disiplin moral.

Namun, yang membuat Suripto begitu dihormati adalah keputusan-keputusannya yang selalu ia dasarkan pada kepentingan publik. Ia menolak menjadikan pengetahuan intelejennya sebagai alat merusak lawan politik. Ia memilih menjadikan informasi sebagai cara memperbaiki negara, bukan merusaknya demi kekuasaan.

Dalam percakapan-percakapan pribadi, ia pernah mengatakan:

“Informasi itu seperti pisau. Di tangan orang yang benar, ia memotong belenggu; di tangan orang yang salah, ia membunuh karakter.”

Itulah prinsip yang ia pegang sampai akhir.

Integritas yang Bertahan di Tengah Kebisingan

Jika harus mencari satu kata yang tepat menggambarkan Suripto, kata itu adalah keteguhan. Ia tidak mudah goyah. Tidak mudah terpesona oleh kekuasaan. Tidak mudah terseret arus. Ia berdiri seperti batu karang yang tidak memusuhi ombak, tetapi juga tidak tunduk pada gelombang.

Banyak orang yang pernah bekerja bersamanya mengenang satu hal yang sama: Suripto tidak pernah membiarkan persoalan politik menginjak kemanusiaan. Ia tidak pernah membiarkan perbedaan pandangan merusak persahabatan. Bahkan ketika ia berseteru secara politik, ia tetap menjaga kemurnian niat. Ia tidak pernah membenci orangnya; ia hanya menolak idenya.

Ciri itu semakin langka di zaman ketika perbedaan pandangan langsung berubah menjadi permusuhan pribadi, ketika argumen politik menjadi alasan untuk saling merendahkan, ketika ruang publik dipenuhi obsesi menang tanpa memikirkan kebenaran.

Suripto mengingatkan kita bahwa keberanian tidak selalu tentang suara keras. Ia juga tentang keteguhan mempertahankan sudut pandang ketika seluruh dunia mendorong ke arah yang sebaliknya.

Jejak Seorang Guru Senyap

Bagi banyak generasi aktivis, ia semacam guru yang tidak memaksa. Ia tidak mengajar dengan ceramah; ia mengajar dengan teladan. Ia tidak membesarkan murid; ia membesarkan keberanian. Ia tidak memberi instruksi; ia menunjukkan arah.

Ada banyak kisah kecil tentang Suripto yang tidak pernah masuk berita, tetapi hidup dalam ingatan orang-orang yang pernah disentuhnya. Kisah tentang bagaimana ia datang mendiamkan konflik internal organisasi, bagaimana ia memberi nasihat tanpa pretensi, bagaimana ia mampu menenangkan ruangan yang panas hanya dengan satu kalimat yang jernih.

Dan ada satu kesan yang hampir semua orang bagikan: ia selalu hadir ketika dibutuhkan, tetapi tidak pernah menuntut dihargai ketika tugas selesai.

Warisan Nilai yang Tidak Mudah Hilang

Ketika kita mengenang Suripto hari ini, kita tidak sedang mengenang satu sosok saja. Kita sedang mengenang sebuah cara hidup. Cara memandang negara dengan rasa memiliki, bukan rasa dendam. Cara memperjuangkan kebenaran tanpa ingin menjadi pahlawan. Cara bekerja di titik-titik yang paling sepi, tempat yang tidak dihuni tepuk tangan.

Kita hidup di masa ketika banyak hal bergerak cepat, tetapi arah sering kabur. Ketika teknologi melimpah, tetapi kebijaksanaan menipis. Ketika politik makin keras, tetapi moral makin sunyi. Dalam situasi seperti ini, mengingat Suripto bukanlah sekadar nostalgia. Ia adalah pengingat bahwa republik ini bertahan karena ada orang-orang yang rela berdiri di garis yang tidak populer.

Ia mengingatkan bahwa demokrasi tidak bisa hidup tanpa orang yang berani bersikap. Bahwa politik tidak bisa berjalan tanpa orang yang berani menegur. Bahwa negara tidak bisa diselamatkan tanpa orang yang memelihara kecemasan moral.

Selamat Jalan, Suripto

Kini Suripto telah pergi. Tetapi orang-orang seperti dia tidak benar-benar pergi. Mereka tetap hidup dalam nilai-nilai yang mereka tinggalkan, dalam keberanian yang pernah mereka tunjukkan, dalam integritas yang mereka pertahankan sampai akhir.

Dalam tradisi Jawa ada ungkapan: “Urip iku urup.” Hidup adalah nyala. Suripto adalah salah satu nyala itu nyala yang tidak membakar, tetapi menerangi, nyala yang tidak berisik, tetapi menunjukkan arah.

Di tengah hiruk pikuk dunia yang semakin gaduh, nyala itu mungkin tampak kecil. Namun justru karena kecil itulah ia menjadi penting. Pada akhirnya, sejarah suatu bangsa tidak hanya dibuat oleh mereka yang duduk di panggung besar, tetapi oleh mereka yang tetap tegak di tempat-tempat yang gelap dan sunyi.

Selamat jalan, Om Ripto. Engkau telah mengajarkan bahwa keberanian tidak selalu membutuhkan panggung, dan bahwa integritas adalah satu-satunya warisan yang tidak dapat dicuri oleh waktu.

Penulis : Radhar Tribaskoro

MoneyTalk, Jakarta – Hingga detik ini, kebanyakan diskusi publik tentang Reformasi Polri hanya menyoal “apa yang terjadi” pada institusi Polri. Konsekuensi logisnya, topik bahasan berkisar pada hal-hal yang bersifat struktural fungsional semata. Termasuk Putusan MK No. 114/PUU-XXIII/2025 yang akan mengakhiri kontroversi penempatan anggota Polri aktif pada jabatan sipil yang dinilai publik sebagai kerja cerdas MK dan seolah bergerak lebih cepat daripada Tim Reformasi Polri. Putusan itu tetap berada di ranah struktural fungsional. Secara esensial, Putusan MK 114/2025 belum keluar dari pola diskusi publik selama ini: fokus pada “struktur dan fungsi” yang tampak di permukaan.

Analoginya begini. Jika persoalan pokok di Polri diibaratkan sebagai “pohon masalah”, pembahasan publik selama ini (termasuk Putusan MK) baru menyentuh daun, ranting, atau cabang. Belum menyentuh batang, apalagi akar. Selama pertanyaan filosofis yang dipakai hanya “apa yang terjadi”, kedalaman bahasan akan berhenti pada level struktural fungsional: mengurus daun, merapikan ranting, memotong cabang. Fokus berhenti pada gejala, bukan sumber.

Pertanyaan yang lebih tepat seharusnya bukan sekadar, “Apa yang terjadi?”, melainkan, “Apa yang sesungguhnya terjadi?”

Ketika pertanyaan bergeser menjadi “apa yang sesungguhnya terjadi”, orientasi analisis ikut berubah. Pembahasan publik dan upaya reformasi terdorong menyentuh sisi yang bersifat struktural fundamental. Di situlah akar masalah berada.

Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah di Polri merupakan langkah awal yang tidak bisa ditawar, baik oleh Tim Reformasi Polri maupun oleh entitas mana pun yang menggelar diskusi Reformasi Polri. Pertanyaan kuncinya:

“Mengapa sampai muncul ketidakpercayaan publik (public distrust) atas kinerja Polri?”

Ketidakpercayaan publik ini tidak berhenti sebagai persepsi. Kondisi tersebut menjalar menjadi kekacauan dalam kehidupan publik (public disorder). Gejalanya tampak di mana-mana, mulai dari perilaku berkendara di jalan raya di kota-kota besar hingga ke desa: aturan lalu lintas diabaikan, aparat dianggap bisa “diatur”, teguran hukum tidak lagi dipandang serius. Di tengah situasi semacam itu, perilaku penguasa yang enjoy the power akan menghantarkan kehidupan berbangsa pada pembangkangan publik. Rasa hormat kepada hukum berubah menjadi rasa tidak peduli.

Situasi semacam ini menuntut identifikasi masalah yang jernih ke dalam dua kluster besar:

1. Kluster struktural fungsional;

2. Kluster struktural fundamental.

Keduanya tidak boleh dicampur atau disamaratakan. Kluster struktural fungsional menyangkut hal-hal di hilir: prosedur, mekanisme, dan tata kelola yang tampak di permukaan. Kluster struktural fundamental menyentuh wilayah hulu: desain kekuasaan, arsitektur konstitusional, dan paradigma relasi antar-lembaga negara. Persoalan fundamental kerap tidak terlihat secara kasatmata, tetapi indikasinya kuat. Jika hulu keruh, hilir hampir pasti butek.

Pembendungan banjir masalah tidak cukup dilakukan di hilir. Bendungan di hilir hanya menahan luapan sesaat, tetapi tidak menghentikan sumber air yang meluap di hulu.

Akar Masalah Internal Polri: Sistem, Kultur, Kepemimpinan

Politisasi dari hulu hanya mungkin menjadi kronis jika bertemu dengan kerentanan di tubuh Polri sendiri. Akar masalah internal ini setidaknya mencakup tiga hal: 1) desain sistem karier dan jabatan yang sangat bergantung pada restu politik; 2) kultur organisasi yang terlalu lama hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan eksekutif; serta 3) kepemimpinan yang sebagian lebih memilih aman secara politik daripada tegak menjaga marwah profesi.

Kombinasi tiga faktor ini membuat Polri sangat mudah ditarik menjadi alat kekuasaan, bukan lagi penjaga keadilan dalam kehidupan berbangsa.

Di tingkat praksis, politisasi berkelindan dengan runtuhnya meritokrasi. Jabatan strategis sering kali lebih dipengaruhi kedekatan, jasa politik, dan kemampuan menjaga kepentingan penguasa, bukan oleh rekam jejak, kompetensi, dan integritas. Situasi seperti ini mengirim pesan destruktif ke seluruh jajaran: loyalitas kepada figur dan kelompok seolah lebih menentukan masa depan dibanding loyalitas kepada hukum dan konstitusi. Pada titik tersebut, setiap jargon profesionalisme terdengar sebagai formalitas semata.

Internal Polri pada akhirnya menjadi ladang tarik-menarik antara panggilan profesi menjaga hukum dan tarikan kuat menjadi perpanjangan tangan kepentingan politik. Selama desain sistem, kultur, dan kepemimpinan tetap rentan, setiap momentum politik besar berpotensi menyeret Polri menjauh dari netralitas.

Politisasi Polisi sebagai Akar Public Distrust

Menebalnya public distrust terhadap Polri tidak lahir dalam ruang kosong. Akar persoalannya adalah politisasi polisi dalam praktik pengabdian Polri yang tampil telanjang di ruang publik. Polri dianggap tidak lagi netral. Hal ini sudah menjadi rahasia umum.

Julukan “Partai Coklat” yang powerful sebagaimana pernah disampaikan Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI-Perjuangan, merupakan isyarat kuat adanya keterlibatan Polri dalam politik praktis. Julukan itu tidak akan lahir jika masyarakat tidak merasakan realitas politisasi kekuasaan di tubuh aparat penegak hukum.

Pertanyaan berikutnya menjadi jauh lebih serius:

“Mengapa Polri yang bermoto ‘melindungi dan melayani’ dapat terseret sejauh itu dalam arus politisasi?”

Jawabannya tidak bisa hanya dicari di Perkap, di struktur organisasi, atau di SOP. Akar persoalan justru bersumber dari desain konstitusional, khususnya Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945 hasil Amandemen (1999 – 2002), yang sering diringkas sebagai UUD 2002:

“Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik sebelum pemilu …”

Sekilas, pasal ini tampak biasa saja, seolah wajar dalam sistem presidensial modern. Justru di sini terletak titik awal sekaligus sumber politisasi di hampir seluruh lini kehidupan berbangsa dan bernegara sejak bangsa ini menganut UUD 2002.

Beberapa tesis dapat diajukan:

Pertama, kedaulatan rakyat tereduksi menjadi kedaulatan partai. Presiden dan wakil presiden tidak lagi lahir dari rahim kedaulatan rakyat yang diartikulasikan melalui MPR sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan “dibidani” oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dalam UUD 2002, MPR diturunkan statusnya menjadi lembaga tinggi negara, setara dengan DPR, MK, DPD, BPK, dan lainnya. Perubahan ini menggeser poros kedaulatan dari rakyat (via MPR) ke partai politik.

Kedua, kedudukan presiden menjadi sangat powerful.

Presiden memegang kendali penunjukan hampir semua pejabat negara strategis: Kapolri, Panglima TNI, pimpinan KPK, dan lain-lain. Proses pembentukan undang-undang pun tidak lepas dari orbit kekuasaan presiden. Arus kekuasaan terkonsentrasi pada satu titik. Dari sinilah benih politisasi di semua lini menyebar. Presiden sangat berpotensi berperilaku “I’m the Law, I’m the King” dalam praktik, meskipun tidak pernah diucapkan secara eksplisit.

Ketiga, politisasi melahirkan kriminalisasi dan komersialisasi.

Kriminalisasi kerap diarahkan kepada lawan politik atau oposisi, sedangkan komersialisasi dibagikan kepada kelompok pendukung, buzzer, influencer,  dan jejaring patronase lainnya. Dalam situasi seperti ini, meritokrasi tersingkir. Jabatan strategis sering diisi figur yang tidak kompeten dan minim integritas, selama mereka loyal secara politik.

Keempat, ketiadaan mekanisme hubungan tata kerja antar lembaga.

Hingga kini belum ada mekanisme hubungan tata kerja antar lembaga yang jelas. Akibatnya, arus “air kekuasaan” mengalir ke berbagai arah tanpa kanal yang transparan dan akuntabel. Publik sulit menelusuri siapa bertanggung jawab atas apa.

Kelima, setiap simpul kekuasaan berpeluang bertindak semena-mena.

Ketiadaan desain hubungan antar lembaga yang tegas membuka ruang lebar bagi penyalahgunaan kewenangan di setiap simpul kekuasaan. Pada titik ini, korupsi dan penyimpangan bukan sekadar kemungkinan, melainkan konsekuensi yang nyaris otomatis.

Masih banyak hal lain yang dapat diurai dari sistem presidensial yang inkonsisten ini. Intinya, Pasal 6A Ayat (2) UUD 2002 beserta dampak berantai yang ditimbulkannya merupakan pokok persoalan struktural fundamental dalam Reformasi Polri.

Selama akar masalah ini dibiarkan, pembenahan di level struktural fungsional hanya akan menjadi tambal sulam. Upaya reformasi di hilir tidak akan pernah tuntas selama hulunya tetap keruh. Bendungan di hilir mungkin menahan air sesaat, tetapi cepat atau lambat akan jebol.

Reformasi Berlapis: Dari Konstitusi hingga Kultur

Jika akar masalahnya bersifat struktural fundamental, solusi yang diajukan juga wajib menyentuh level fundamental. Namun solusi di tingkat konstitusi perlu dijalankan bersama pembenahan di tubuh Polri sendiri. Reformasi yang serius menuntut pendekatan berlapis.

1. Level konstitusi dan desain negara

▪️Mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara guna mengakhiri dominasi kedaulatan partai dan mengembalikan kedaulatan rakyat pada tempatnya. Presiden kembali diposisikan sebagai mandataris rakyat melalui MPR, bukan sebagai “produk eksklusif” partai politik.

▪️Menghidupkan kembali GBHN sebagai kompas bersama. Setiap presiden terikat oleh haluan negara yang disepakati secara konstitusional, bukan hanya oleh visi-misi pribadi atau partai. Polri, TNI, serta lembaga penegak hukum lainnya bergerak dalam kerangka haluan negara yang berkesinambungan.

▪️Menyusun mekanisme hubungan antar lembaga negara yang jelas sehingga aliran kewenangan dapat ditelusuri, diawasi, dan dimintai pertanggungjawabannya. Dari desain ini, ruang untuk politisasi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dipersempit secara sistemik.

2. Level desain kelembagaan Polri

▪️Penataan ulang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri agar lebih transparan, berbasis rekam jejak dan kompetensi, serta tidak terlalu tergantung selera politik sesaat.

▪️Penguatan sistem pengawasan eksternal yang independen terhadap kinerja Polri, dengan mandat yang jelas dan akses informasi yang memadai.

▪️Penegasan kembali posisi Polri sebagai alat negara yang berdiri di atas semua golongan, bukan alat kekuasaan yang melayani rezim.

3. Level manajemen SDM dan sistem karier

▪️Reformasi sistem promosi jabatan yang benar-benar berbasis merit, rekam jejak integritas, kinerja profesional, serta kemampuan memimpin.

▪️Penghentian praktik “balas jasa politik” dalam penempatan jabatan strategis.

▪️Penyediaan mekanisme perlindungan karier bagi anggota yang menjaga integritas meskipun tidak populer secara politis, agar pesan yang menguat di internal adalah: kejujuran dan profesionalisme tidak merugikan masa depan.

4. Level kultur dan kepemimpinan Reorientasi; pendidikan dan pelatihan dari sekadar _skill enforcement_ menjadi pendidikan nilai: amanah, keadilan, keberanian moral, serta kesadaran bahwa setiap kewenangan akan dipertanggungjawabkan.

▪️Penguatan keteladanan pimpinan pada semua level. Pemimpin Polri perlu menunjukkan sikap tegas menolak pesanan politik yang melanggar hukum, sekaligus memberi perlindungan kepada anggota yang menjalankan tugas sesuai aturan.

▪️Pembangunan kultur internal yang mengembalikan kebanggaan utama anggota Polri pada integritas dan pengabdian, bukan pada kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.

Keempat lapis ini saling terkait. Konstitusi yang sehat tanpa pimpinan yang berani tidak akan melahirkan Polri yang berwibawa. Kultur profesi yang baik akan terus tergerus selama arsitektur kekuasaan tetap membuka peluang politisasi. Reformasi Polri yang hanya menyentuh struktur fungsional tanpa menyentuh desain konstitusional yang melahirkan politisasi ibarat membenahi seragam dan barisan, sementara kompas arah perjalanan tetap rusak.

Penutup: Amanah, Kedaulatan dan Masa Depan Polri

Reformasi Polri pada akhirnya bukan hanya soal menata kembali lembaga negara, melainkan menata kembali kesadaran bahwa kekuasaan adalah amanah. Aparat penegak hukum yang tunduk kepada pesanan politik sesaat pada hakikatnya sedang mengkhianati kepercayaan rakyat dan menyiapkan dakwaan bagi dirinya sendiri di hadapan Allah kelak.

Solusinya terang: kembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara guna memutus jerat politisasi, hidupkan kembali GBHN, dan susun hubungan antarlembaga yang tegas agar kekuasaan dan kewenangan mengalir secara jelas, transparan, dan akuntabel. Di saat yang sama, bersihkan desain kelembagaan, sistem karier, dan kultur internal Polri dari segala bentuk politisasi.

Langkah-langkah tersebut menjadi prasyarat agar rakyat benar-benar kembali berdaulat, dan Polri dapat menjalankan tugas pengabdian sebagai aparat penegak hukum yang merdeka dari tekanan politik, selaras dengan amanah konstitusi dan tuntunan nurani keadilan.

Penulis : Hasil dari Ngobrol Filosofi-Spiritual Bersama Ichsanuddin Noorsy dan Arief Sulistyanto di Zhaidi-One Coffee, Jakarta Selatan.

MoneyTalk, Jakarta – Selama lebih dari 15 tahun, masyarakat Indonesia dibiasakan untuk menerima hal yang tidak ada logikanya, yaitu: kuota yang sudah dibeli secara sah dapat dihanguskan begitu saja. Padahal yang dibeli masyarakat bukan jam, bukan masa aktif, bukan langganan waktu. Yang dibeli publik adalah volume data.

Namun industri telekomunikasi memutar logika, malah sebut: “Kuota boleh hangus, karena masa aktifnya habis.”

Dan selama 15 tahun pula negara membiarkannya! Sudah saatnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan instrumennya untuk menuntaskan kesalahan yang merugikan tersebut.

IAW akan terus konsisten meneriakkan ini.

Hari ini, seluruh fakta regulasi, ekonomi, governance, dan bukti dari provider sendiri semakin menunjukkan bahwa: kuota hangus bukan sekadar isu teknis. Ini adalah kejahatan ekonomi digital terbesar dalam sejarah Indonesia!

Kesalahan persepsi yang diciptakan industri

ATSI bersikukuh bahwa kuota tidak bisa berlaku permanen karena “terikat spektrum frekuensi”.

Pernyataan yang tidak hanya lemah secara hukum, tetapi juga kontradiktif secara teknis dan ekonomis. IAW menjawab:

1. Frekuensi tidak punya hubungan langsung dengan hak kepemilikan kuota. Ini buktinya: token listrik berbasis frekuensi, tetapi tidak berlaku hangus. E-money/e-toll: berbasis frekuensi tetapi tidak diberlakukan hangus. Saldo e-wallet juga tidak hangus. Jadi, jika semua layanan berbasis frekuensi lain saja tidak hangus, lalu mengapa kuota harus hangus? Ini bukan soal teknis. Ini soal model bisnis.

2. Yang dibeli masyarakat adalah barang digital (volume), bukan waktu. Pasal 1457 KUHPerdata mengatur jual beli adalah barang yang berpindah kepemilikan setelah dibayar. “Kuota adalah liter digital. Publik membeli liter air, bukan jam untuk minum air.”

3. Permenkominfo 5/2021 tidak pernah mengatakan kuota boleh dimusnahkan. ATSI mengutip pasal 74 ayat 2 PM 5/2021 mengenai batas waktu deposit. Tapi aturan itu tidak pernah menyebut kuota dapat dihanguskan. Regulasi tidak boleh ditafsirkan untuk merampas hak rakyat.

*Bukti terkuat justru provider senditi telah membuktikan kuota tidak perlu hangus*

Dalam 12 bulan terakhir, hampir seluruh operator merilis produk anti hangus. Pertama Telkomsel meluncurkan Terbaik Untukmu (2025); rollover kuota bulanan; kuota tersisa ditambahkan ke bulan berikutnya dan berlaku nasional.

Kedua, XLSmart, mempublikasikan My Package (2025), transparansi kuota real-time; adwal reset kuota dan aemua fitur dirancang agar kuota tidak hangus.

Ketiga, Indosat terbitkan produk Freedom No Hangus. Terakhir Smartfren menyatakan nonstop dan unlimited no hangus.

Dan semua rilis tersebut menggunakan frasa-frasa resmi:

“Kuota tidak akan hangus.”; “Rollover.”; “Transparansi penggunaan agar tidak ada kuota yang terbuang.”

Itu semua artinya, bahwa secara teknis, provider mampu membuat kuota tidak hangus. Karena itu, seluruh alasan teknis selama 15 tahun gugur total!

Ini yang disebut dalam hukum sebagai asas Estoppel, yakni “Jika Anda sekarang mengakui sesuatu bisa dilakukan, maka Anda tidak bisa berdalih bahwa dulu itu tidak mungkin.”

Dengan kata lain perubahan kebijakan provider adalah bukti paling kuat bahwa kuota hangus adalah kebijakan bisnis yang disengaja. Jadi sangat sulit untuk berkelit lagi bukan?

Kronologi kritik IAW terhadap jejak 15 tahun yang tak terbantahkan

IAW bukan baru bicara hari ini. Kritiknya panjang, tersistematik, dan terdokumentasi:

– Fase awal 2022 ada diskusi terkait transparansi telekomunikasi mengenai kuota hangus dengan komunitas jurnalis di restoran Muse Makassar, Blok M, Jakarta Selatan.

– IAW telah melayangkan pengaduan masyarakat ke Bareskrim Mabes Polri tanggal 21 September 2022, mengidentifikasi celah pelanggaran PSAK 23 dan ungkap “Fraud by Omission”. Mendefinisikan kuota hangus sebagai penghilangan informasi material. Menyertakan dokumen teknis analisis sistem billing seluruh operator dan sebut dugaan oligopoli telekomunikasi.

– Anggota Komisi I DPR, Okta Kumala Dewi, secara resmi membahas temuan IAW tentang kerugian kuota hangus yang mencapai Rp 63 triliun pada Juni 2025 (data awal yang kini terbukti konservatif).

– IAW secara resmi melayangkan tiga surat kritikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 15 Juli 2025. Surat pertama secara khusus mendesak BEI untuk bertindak atas tidak diungkapnya nilai kuota hangus yang mencapai triliunan rupiah per tahun dalam laporan keuangan emiten telekomunikasi. IAW mempertanyakan kinerja pengawasan BEI dan menegaskan bahwa praktik ini berpotensi melanggar prinsip materialitas dalam PSAK 23 dan IFRS 15. Surat ini juga mendorong BEI untuk mewajibkan transparansi nilai transaksi kuota hangus serta membuka peluang restitusi publik dan gugatan class action bagi konsumen yang dirugikan. Sayangnya sampai sekarang BEI belum memberi respon yang seharusnya, apalagi buah kinerja mereka.

– Kritik IAW dapat diverifikasi dengan baik dan memiliki dasar yang kuat, jejak advokasi yang sistematis inilah yang kini memberikan pemahaman bahwa rilis “paket anti-hangus” oleh provider dapat dilihat sebagai sebuah pengakuan tidak langsung.

Fakta bahwa kritik IAW telah mendahului inovasi provider saat ini terkait “anti-hangus”, itu mengubah inovasi tersebut dari sekadar “produk baru” menjadi sebuah bukti pengakuan (admission by conduct) terhadap kebenaran yang selama ini disebut IAW. Hal ini memperkuat argumen bahwa “hangusnya kuota” adalah pilihan bisnis, bukan keterpaksaan teknis.

Jika industri mengaku baru “menyempurnakan layanan” pada 2025, maka IAW tetap menyampaikan isu ini secara konsisten sampai perubahan nyata dilakukan oleh para provider!

Kerugian publik dan negara 2010-2025

Menggunakan formula konservatif 200 juta pelanggan dengan belanja kuota rata-rata Rp25.000 dan toleransi 10% kuota hangus, maka terhitung dikisaran tidak berlebih dari Rp613 triliun hilang dalam 15 tahun.

Kerugian itu meliputi:

1. Kerugian konsumen, karena nilai hak digital hilang.

2. Kerugian negara, PPN dihitung atas nilai penuh tetapi manfaat tidak diberikan. Ada potensi misleading revenue recognition. PNBP spektrum tidak mencerminkan pemanfaatan aktual. Potensi penyimpangan pajak korporasi akibat pengakuan pendapatan tidak akurat

3. Kerugian tata kelola industri, sebab hilangnya transparansi revenue. Tidak dicatat sebagai liabilitas (utang jasa). Mengarah pada fraud by omission kelas korporasi.

*Fraud by omission sebagai delik yang terbentuk sendiri*

Fraud by omission terjadi bila:

1. Ada kewajiban mengungkap informasi material.

2. Informasi itu disembunyikan.

3. Penyembunyian memberikan keuntungan finansial.

4. Pihak lain mengalami kerugian.

Faktanya, provider tidak pernah mengungkap nilai kuota hangus dalam laporan keuangan (padahal material). PSAK 23 dan IFRS 15 mewajibkan pengungkapan “pendapatan diterima di muka yang belum diberikan manfaatnya”. Kuota hangus adalah manfaat yang tidak diberikan.

Ini tidak hanya mismatch akuntansi. Ini berpotensi memasuki:

1. Pasal 20 UU Perlindungan Konsumen.

2. Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan melawam hukum (PMH).

3. Pasal 3 UU Tipikor, karena memperkaya korporasi dengan merugikan rakyat.

Analisis hak keperdataan kuota sama dengan hak milik digital

1. Pasal 4 UU Konsumen sebut hak atas manfaat barang/jasa.

2. Pasal 1338 KUHPerdata mengatur tentang itikad baik.

3. Pasal 1457 KUHPerdata mengatur tentang jual beli.

Kuota yang sudah dibayar sama dengan hak milik digital yang wajib diberikan penuh.

Menghanguskan kuota adalah:

1. Pelanggaran kontrak.

2. Pelanggaran itikad baik.

3. Pelanggaran perlindungan konsumen.

4. Pelanggaran keuangan negara (karena pajak dihitung atas layanan yang tidak diberikan).

5. Pelanggaran tata kelola industri berizin negara.

Siapa yang bertanggung jawab?

Dari uraian analisa di atas, maka patut dimintai pertanggung jawaban dari:

1. Direksi para operator, karena kebijakan kuota hangus adalah keputusan model bisnis.

2. Komisaris dan Komite Audit, sebab tidak menjalankan fungsi pengawasan liabilitas digital.

3. Auditor eksternal karena selama 15 tahun tidak pernah meminta pengungkapan nilai kuota hangus.

4. Regulator (Kominfo dan BRTI) sebab membiarkan fenomena yang bertentangan dengan hak ekonomi publik.

5. Pemerintah pada masa berlaku kuota hangus.

Jika PNBP dan pajak tidak mencerminkan kondisi riil, maka itu sama saja dengan negara dirugikan!

Solusi terstruktur IAW

1. Audit investigatif BPK terhadap Kominfo dan BRTI serta provider berlisensi negara dari tahun 2010–2024 untuk menghitung liabilitas digital yang tidak pernah dicatat.

2. Dilahirkan Perppu Perlindungan Konsumen Digital guna memastikan kuota adalah hak milik digital.

3. Rollover wajib nasional, dengan aturan kompensasi otomatis.

4. Dilakukan class action nasional oleh publik.

5. Dibentuk Satgas Tipikor Digital (KPK–Kejagung) guna menelisik potensi pasal 3 UU Tipikor.

6. Revisi total Permen Kominfo 5/2021

Kuota hangus adalah simbol negara lemah

Selama 15 tahun, publik membayar kuota yang tidak pernah sepenuhnya diberikan. Sekarang provider sudah membuktikan sendiri bahwa kuota tidak perlu hangus. Karena itu, semua alasan teknis dan regulasi runtuh dengan sendirinya.

Dan bila negara terus membiarkan kuota rakyat musnah tanpa jejak, maka sejarah akan mencatat: Indonesia adalah negara yang melindungi operator, bukan konsumen. Negara yang membiarkan Rp613 triliun hilang begitu saja. Negara yang gagal melindungi hak milik digital rakyatnya.

IAW sudah bicara, dan kini, 200 juta-an rakyat bersuara bersama. Saatnya negara menjawab. Kami yakin Presiden Prabowo mumpuni untuk menuntaskan hal itu, menunjukkan bahwa negara kita tidak lemah!

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW

MoneyTalk, Jakarta – Ada sebuah ironi yang jarang kita lihat, mungkin karena kita terlalu sibuk marah. Kita mengumpulkan kisah-kisah tentang polisi yang ikut mengaburkan kebenaran, yang menutup pintu bagi rasa keadilan, yang muncul sebagai kekuatan yang gelap di jalanan dan terang di pusaran kekuasaan. Kita menyimpan nama-nama mereka dalam memori publik: yang korup, yang memukul, yang menghilangkan bukti, yang mematuhi perintah-perintah yang tak pernah diucapkan.

Dan kita menyimpulkan sesuatu yang terdengar meyakinkan: Polisi terlalu bebas.

Tapi, seperti banyak kesimpulan yang datang dari luka, itu mungkin tidak benar. Atau setidaknya tidak seluruhnya benar.

Sebab bila kita berjalan lebih pelan, dan mendengar lebih lama dari yang biasanya kita lakukan, kita akan menemukan sesuatu yang lebih getir: Polisi bukan terlalu bebas. Polisi justru kehilangan kebebasannya.

Bukan kemerdekaan liar yang harus kita benahibmelainkan ketiadaan ruang untuk menjadi dirinya sendiri.

Polisi sebagai institusi kehilangan autonomi-nya. Dan inilah akar malapetakanya.

Lembaga yang luas, tetapi kosong

Polri adalah sebuah lembaga yang besar. Terlalu besar, barangkali. Ia punya sayap-sayap yang tak berujung—lalu lintas, reserse, intelijen, keamanan, narkoba, siber, terorisme. Ia menjangkau pelosok. Ia hadir dalam segala musim. Ia bahkan hadir sebelum negara tiba, dan kadang-kadang setelah negara pergi.

Sejak reformasi, Polri dipisahkan dari tentara. Diberi tugas yang berbeda. Diberi struktur nasional yang rinci. Diberi undang-undang yang tebal dan baju yang gagah.

Tetapi struktur, seperti halnya gedung mewah, tak menjamin kehidupan di dalamnya. Sebuah rumah bisa besar, dan tetap kosong di dalamnya. Sebuah lembaga bisa luas, dan tetap kehilangan dirinya.

Dalam dua puluh tahun terakhir dan terutama dalam sepuluh tahun terakhir Polri menunjukkan gejala itu: sebuah institusi yang secara formal ada, tetapi secara fungsional goyah. Ada tubuhnya, hilang rohnya. Ada seragamnya, hilang kode etiknya. Ada organisasinya, hilang otonominya.

Polri tampak kuat dalam struktur, tetapi lemah dalam kemampuan menentukan dirinya sendiri.

Di tangan siapa polisi berada?

Dalam politik Indonesia, sering kita dengar sebuah ungkapan yang tampaknya sepele, tapi amat menentukan: “Tidak ada instruksi tertulis… tapi kita mengerti.”

Kata-kata ini  disampaikan setengah berkelakar, setengah berbisik adalah tanda bahwa keputusan diambil bukan oleh hukum, tapi oleh interpretasi terhadap kekuasaan. Dan bukan hanya polisi; banyak lembaga negara lain hidup di bawah bayang-bayang kalimat itu.

Tapi pada Polri, bayang-bayang itu lebih pekat. Sebab fungsinya sendiri menuntut ia berada di tempat yang gelap di tengah kekuasaan, di tengah kekerasan, di tengah konflik, di tengah permintaan-permintaan yang tidak selalu jernih.

Ketika di atasnya berdiri seorang presiden yang kuat atau sebuah koalisi yang menuntut stabilitas Polri sering menjadi tentakel paling lentur sekaligus paling mematikan.

Kita melihat:

– penanganan kasus yang selektif,

– kriminalisasi yang diarahkan,

– pembiaran yang disengaja,

– penggunaan aparat untuk kepentingan elektoral,

– pemanfaatan intelijen untuk membaca gerakan politik.

Dan kita menyimpulkan: Polisi tak punya batas.

Namun barangkali batas itu sebenarnya telah hilang bukan karena dilebarkan, tapi karena diserahkan. Polri tidak melanggar batas; ia kehilangan kemampuan untuk menegakkan batas itu sendiri.

Ketika kode fungsional runtuh

Polisi seharusnya beroperasi dengan menggunakan logika tunggal: legal  atau ilegal. Itu saja. Tidak yang lain.

Tapi ketika negara berubah menjadi panggung besar kekuasaan, dan para aktor yang kuat duduk terlalu dekat dengan sumber-sumber pengaruh, kode itu diberi makna baru: sesuai kepentingan / tidak sesuai kepentingan.

Dan ini adalah titik ketika sebuah institusi kehilangan dirinya. Ketika legal–illegal perlahan digeser menjadi loyal–tidak loyal. Ketika penegakan hukum berubah menjadi penegakan arah. Ketika penyelidikan berubah menjadi pengamanan politik.

Sebuah lembaga yang secara resmi “independen” dapat  dalam praktik hidup dari satu sumber makna: sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pusat kekuasaan.

Inilah yang disebut Niklas Luhmann sebagai over-coupling, penautan berlebihan. Bukan lagi dua sistem yang berdialog, tetapi satu sistem menyerap lainnya. Bukan kerja sama, tetapi penyatuan paksa. Dan dalam penyatuan itu, yang hilang pertama adalah otonomi.

Mengapa reformasi Polri adalah perjuangan memulihkan otonomi

Ketika kita berbicara tentang reformasi Kepolisian, kita sering memikirkan:

– pengetatan pengawasan,

– audit,

– penindakan internal,

– penggantian pimpinan.

Semua itu penting, tetapi semua itu menyentuh kulit, bukan inti. Karena inti masalahnya bukan kegagalan pengawasan, melainkan sesuatu yang lebih mendalam: “Polri tidak mampu memutuskan berdasarkan logikanya sendiri.”

Tugas utama polisi adalah menegakkan hukum. Tapi bagaimana menegakkan hukum jika lembaga itu sendiri tidak lepas dari tekanan politik? Bagaimana berlaku adil jika setiap keputusan harus dibaca ulang dengan satu pertanyaan yang menghantui: “Bagaimana ini akan dilihat oleh kekuasaan?”

Reformasi kepolisian yang sejati bukan memperkecil Polri, tetapi memperkuat kemampuan Polri untuk menolak tekanan kekuasaan. Ini bukan soal melonggarkan kontrol tapi meluruskan kontrol. Bukan soal memanjakan polisi  tetapi mengakhiri ketergantungan terhadap kekuasaan politik.

Otonomi bukan kebebasan liar. Otonomi adalah kemampuan untuk berdiri tegak dengan kode moralnya  bahwa yang melanggar hukum harus diproses sebagai pelanggaran hukum, tak peduli siapa dia, dan tak peduli apa warna politiknya.

Otonomi adalah syarat integritas. Tanpa itu, setiap reformasi hanya akan menjadi perabot cantik dalam gedung yang rapuh.

Kesimpulan: institusi tanpa jati-diri adalah institusi yang berbahaya

Pada akhirnya, mungkin kita bisa menyimpulkan begini: “Polri bukan terlalu kuat. Polri terlalu kosong. Kosong dari keberanian untuk menegakkan batas. Kosong dari kemampuan untuk mengatakan tidak. Kosong dari jarak yang dibutuhkan untuk menolak cawe-cawe kekuasaan.”

Karena itu reformasi Polri harus dimulai dari satu hal: mengembalikan Polri kepada dirinya sendiri.

Bukan kepada pemerintah, bukan kepada partai, bukan kepada koalisi, bukan kepada presiden mana pun. Tetapi kepada hukum. Kepada kode yang menjadi alasan keberadaannya.

Dan barangkali, di titik itu, kita akan menemukan bahwa tujuan reformasi bukan mengendalikan Polri, melainkan memerdekakan Polri  agar ia tak lagi menjadi alat siapa pun, melainkan menjadi alat kebenaran itu sendiri.

Penulis : Radhar Tribaskoro

MoneyTalk, Jakarta – Indonesia sudah punya setumpuk peraturan yang memerintahkan setiap K/L menerapkan pola rekrutmen terbaik, berbasis merit, integritas, dan kompetensi. Undang-Undang ASN, PP Manajemen ASN, sampai PermenPAN RB tentang rekrutmen berbasis merit, semua sudah lengkap. Ragamnya lebih lengkap daripada daftar bahan baku masak rendang.

Namun yang tidak pernah diatur oleh hukum adalah, keberanian penyidik harus sama rata.

Karena faktanya yang ada saat ini hanya keberanian yang seperti lampu jalan, tergantung siapa yang membayarnya.

Rekrutmen KPK 2025 seleksi ketat, hasilnya ketat ke publik, longgar ke elite

KPK hampir tiap tahun memamerkan proses rekrutmen yang katanya berbasis integritas, pengalaman jabatan 5 tahun (apa pun makna elastisnya), rekam jejak dan kompetensi.

Kedengarannya gagah. Tapi efek di lapangan? Lucunya begini: rekrutmen yang sulit menghasilkan penyidik yang lebih sulit disentuh nuraninya ketika berhadapan dengan penguasa.

Seolah-olah tes kompetensinya bukan soal berani atau tidak berani, melainkan siapa yang harus dihindari.

Dua OTT, dua Provinsi, dua nasib: Riau halal, Sumut haram

Kita ambil contoh kasus Riau: operasi tangkap tangan terbukti; alurnya jelas; duitnya ada; alat buktinya lengkap. Dan karena “jodohnya cocok”, Gubernur Riau langsung halal disentuh.

Polanya rapi, padat, tegas. Seperti penyidik yang memang hafal SOP.

Sekarang lihat kasus Sumatera Utara: OTT juga; embuktian juga kuat; ang juga jelas; jabatan juga nyambung serta alurnya paralel dan identik.

Tapi ketika nama Bobby Nasution muncul, penyidik berubah: yang tadinya harimau, tiba-tiba puasa karnivora.

Seolah-olah ada fatwa tak tertulis bahwa Gubernur Sumut itu “najis politik”, atau tidak boleh disentuh tangan suci penyidik.

Apakah ini citra penyidik yang diinginkan dari pola rekrutmen?

Kalau dari perspektif hukum dan manajemen ASN, jawabannya jelas: tidak. Tapi dari perspektif “hasil nyata”, pola rekrutmen KPK 2025 terlihat seperti:

1. Nelatih penyidik membaca siapa yang boleh diperiksa, bukan apa yang harus diperiksa;

2. Melatih keberanian yang adaptif terhadap cuaca politik nasional;

3. Melatih integritas yang sangat fleksibel, mendekati elastisitas karet ban;

4. Melatih penyidik untuk menafsirkan OTT berdasarkan status sosial target, bukan unsur pidana.

Jika ini adalah “hasil yang diharapkan”, berarti KPK sedang mengubah diri dari penegak hukum menjadi penegak garis kepentingan.

Publik melihat jetidakadilan yang kasat mata

Keadilan itu sederhana bagi publik: “Kalau dua kasus sama, dua pejabat harus mendapat perlakuan sama.” Itu doang, tidak perlu publikasi atau rilis seanggun mungkin hanya untuk tidak terapkan hal yang sama!

Ketika satu OTT dianggap sakral dan satu lagi dianggap saksi, maka rekrutmen KPK bukan lagi persoalan administrasi. Ia berubah menjadi masalah etika publik: “Apakah rekrutmen itu memang didesain agar penyidik memiliki kecakapan memilih-milah mana yang aman diperiksa dan mana yang harus diselamatkan?”

Jika iya, berarti KPK sedang membangun generasi baru: penyidik yang ahli membaca angin kekuasaan, bukan ahli menegakkan hukum!

Kritik populer: pola rekrutmen canggih, produk yang dihasilkan justru berbahaya

Coba bayangkan: ada tes mental; ada tes kompetensi; ada tes integritas; ada masa jabatan minimal 5 tahun; ada verifikasi rekam jejak.

Tapi ketika sampai pada praktik: OTT Sumut malah berhenti mendadak. Bobby sampai sekarang seperti tidak boleh disentuh, dipanggil juga tidak!

OTT Riau sangar lancar, seperti tidak ada angin politik. Publik melihatnya sebagai drama yang sangat jelas: “KPK berani pada orang tertentu karena boleh. KPK takut pada orang tertentu karena dilarang.”

Maka fungsi rekrutmen itu akan bisa berubah menjadi: bukan memilih mereka yang paling berani, tetapi memilih mereka yang tahu kapan harus takut.

Inilah ironi: KPK membentuk penyidik yang bagus dalam teori, tapi buruk dalam keberanian.

Kesimpulan tajam

Jika KPK ingin sistem rekrutmennya dihormati,maka hasil penyidik harus menunjukkan keberanian yang merata, bukan selektif!

Kalau dua OTT menghasilkan dua perlakuan berbeda, maka rekrutmen 2025 gagal menjawab pertanyaan sederhana: “Untuk siapa penyidik bekerja, apakah untuk hukum, atau untuk kenyamanan kekuasaan?”

Ketika publik melihat Bobby haram disentuh, Riau halal, maka keadilan bukan saja tidak hadir, tapi dipermalukan oleh proses rekrutmen yang katanya profesional.

Penulis : Iskandar Sitorus,Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW).

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan Menteri Kesehatan yang mempertanyakan keberadaan peserta BPJS Kesehatan dengan gaji Rp100 juta per bulan tetapi masih tercatat sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) memantik reaksi publik. Sekilas, pernyataan tersebut tampak wajar sebagai dorongan perbaikan data dan efisiensi anggaran. Namun bila ditelaah lebih dalam, logika di balik pernyataan itu sesungguhnya tidak sepenuhnya akurat dan berpotensi menyesatkan arah kebijakan jaminan kesehatan nasional.

Pertama, persoalan data sosial-ekonomi kita belum pernah sepenuhnya beres. Pemadanan data PBI dengan basis data kemiskinan nasional selama ini masih menyisakan masalah akurasi, keterlambatan update, dan kesalahan administratif. Seseorang yang tampil sebagai “desil 10” dalam data makro bisa saja sebenarnya bukan kelompok kaya dalam kehidupan nyata. Banyak pekerja sektor informal, keluarga dengan pendapatan fluktuatif, atau orang yang baru bangkrut masih tercatat sebagai berpenghasilan tinggi. Jika kebijakan diambil hanya dari data statis, maka risiko salah sasaran berupa penghapusan warga miskin dari daftar PBI akan membesar. Ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan menyangkut hak dasar atas kesehatan.

Kedua, penggunaan desil ekonomi sebagai ukuran kemampuan membayar iuran juga tidak linear dengan kenyataan lapangan. Menyatakan bahwa desil 10 sama dengan penghasilan Rp100 juta per bulan adalah penyederhanaan yang tidak mencerminkan variasi pendapatan, beban tanggungan keluarga, ataupun likuiditas seseorang. Orang yang “kaya versi statistik” tidak selalu berarti memiliki arus kas stabil atau mampu menanggung biaya kesehatan jangka panjang. Dalam berbagai studi jaminan sosial di banyak negara, penilaian kemampuan finansial untuk urusan kesehatan tidak bisa diukur semata dari pendapatan bulanan.

Ketiga, dari perspektif keberlanjutan sistem kesehatan, peserta berpenghasilan tinggi justru merupakan penopang penting. Prinsip gotong royong dalam BPJS bergantung pada keikutsertaan seluruh spektrum sosial: yang sehat membantu yang sakit, yang mampu membantu yang rentan. Jika orang-orang yang dianggap “tidak layak PBI” kemudian enggan menjadi peserta mandiri atau memilih menarik diri dari sistem, maka pool risiko menjadi lebih kecil dan biaya rata-rata meningkat. Ironisnya, mengeluarkan peserta kuat dari PBI tanpa mekanisme transisi justru dapat merusak stabilitas pembiayaan jaminan kesehatan nasional.

Keempat, saran agar kelompok berpenghasilan tinggi menggunakan asuransi swasta bukan solusi. Asuransi swasta tidak memiliki mandat universal, premi lebih mahal, dan banyak pengecualian penyakit. Mengalihkan beban pelayanan kesehatan berat kepada asuransi swasta dapat membuat kelompok menengah-atas menjadi rentan secara finansial ketika menghadapi penyakit katastropik. Di sinilah letak inti persoalan: pernyataan Menkes berpotensi menggeser paradigma jaminan kesehatan dari hak sosial menuju logika komersial, yang bertentangan dengan semangat Universal Health Coverage (UHC).

Pada titik ini, kritik bukan ditujukan pada upaya menertibkan data atau memperbaiki ketidaktepatan sasaran, melainkan pada cara pandang kebijakan yang terlalu menyederhanakan persoalan. Kesehatan adalah hak dasar, bukan hadiah bagi yang miskin dan beban bagi yang kaya. Kebijakan yang terburu-buru dapat membuat kelompok miskin tersingkir dari PBI dan pada saat yang sama menggerus kepercayaan kelas menengah terhadap sistem jaminan sosial.

Arah kebijakan mestinya tidak berpijak pada retorika tentang siapa yang “pantas” atau “tidak pantas”, tetapi pada penguatan integritas data, mekanisme verifikasi yang manusiawi, serta konsistensi negara dalam melindungi seluruh warganya dari risiko kemiskinan akibat sakit. Sistem jaminan kesehatan hanya dapat berdiri kokoh jika pemerintah tidak tergoda untuk menyempitkan definisi perlindungan sosial menjadi urusan administratif semata.

Jika Menkes ingin memperbaiki PBI, langkah yang tepat adalah memperkuat pemutakhiran data, audit berkelanjutan, dan transparansi proses. Yang tidak tepat adalah menyederhanakan persoalan kompleks ini menjadi kesan bahwa keberadaan “orang kaya dalam PBI” sebagai anomali yang harus segera dihilangkan, tanpa melihat konsekuensi lebih luas bagi keberlanjutan jaminan kesehatan nasional. Pada akhirnya, jaminan kesehatan adalah investasi negara untuk melindungi rakyat semua rakyat, bukan hanya mereka yang dianggap layak dalam tabel statistik.

Penulis : Agung Nugroho, Ketua Umum Rekan Indonesia

MoneyTalk, Jakarta – Sehari setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, dokter Tifauzia Tyassuma menulis siaran pers. Kata-kata yang dirangkai dokter pejuang ini sangat menyentuh, berani, inspiratif, dan memotivasi. Ia juga menjadi semacam refleksi yang amat berharga.

Dia memulai pointernya dengan: “Rakyat harus berani bersatu ketika muncul dugaan bahwa kekuasaan di masa lalu digunakan secara tidak semestinya.” Lugas. Tak bertele-tele. Langsung menancap ke ulu hati pergerakan menuju perubahan.

Kamis, 13 November 2025, Polda Metro memeriksa tiga tersangka terkait ijazah palsu Jokowi. Selain dr. Tifa, dua lainnya adalah Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Setelah pemeriksaan, justru makin terasa bahwa bangsa ini sedang memasuki persimpangan penting dalam sejarah moralnya.

Isu dugaan pemalsuan ijazah bukan perkara administratif. Ia menyentuh integritas seorang kepala negara. Kasus ini menentukan apakah Indonesia masih punya keberanian untuk membedakan yang benar dari yang menyesatkan. Rakyat berhak mempertanyakan. Berhak meminta bukti. Juga berhak memperoleh kejelasan. Itu bukan tindakan subversif. Itu kewajiban moral untuk menjaga akal sehat Indonesia.

Pada titik ini dokter Tifa teringat pada Perang Jawa 1825–1830, ketika Pangeran Diponegoro memimpin perang semesta melawan ketidakadilan kolonial. Bukan karena hari ini kita sedang mengangkat senjata. Tetapi karena saat itu, seperti sekarang, ada penghinaan terhadap nalar rakyat yang memaksa seorang pemimpin berdiri. Perang Diponegoro digerakkan oleh moral. Oleh perasaan “ada yang salah” dan “ini harus diluruskan”. Begitu pula hari ini. Ketika gelagat manipulasi mengemuka. Muncul kekhawatiran bahwa kekuasaan di masa lalu digunakan tidak semestinya. Karenanya publik wajib bersatu menjaga martabat negara.

Dokter Tifa berdiri bukan karena dendam atau kebencian. Dia bergerak karena ada sesuatu yang mengganggu nurani kolektif bangsa. Ketika dokumen pendidikan seorang presiden diperdebatkan selama bertahun-tahun tanpa jawaban ilmiah dan terbuka, itu tanda bahwa erosi kepercayaan sedang berlangsung. Dan bangsa yang membiarkan erosi itu mengalir tanpa koreksi artinya sedang menuju kehancuran perlahan-lahan.

Perlu keberanian di atas rata-rata

Indonesia terlalu besar untuk dikelola dengan manipulasi. Terlalu mahal dipertaruhkan oleh kebohongan. Dan terlalu berharga untuk dipimpin dengan standar etika yang rendah. Karena itu, keberanian di atas rata-rata menjadi syarat minimum untuk memperbaiki negeri ini. Keberanian bertanya, menguji, meneliti, dan mengungkap. Jika perkara seperti dugaan pemalsuan ijazah saja rakyat gentar menyuarakan, bagaimana mungkin bangsa ini bisa menghadapi oligarki, korupsi sistemik, atau perampasan hak rakyat yang jauh lebih besar skalanya?

Dokter Tifa yakin, jika dugaan pemalsuan ijazah ini tidak diselesaikan secara terang-benderang, ia akan jadi luka sejarah. Perkara ini harus dituntaskan secara ilmiah, terbuka, dan final. Jangan sampai luka seperti ini diwariskan kepada generasi mendatang. Anak cucu bangsa ini kelak mungkin bertanya: Mengapa kalian membiarkan ketidakjujuran menjadi preseden? Mengapa kalian lebih memilih nyaman daripada jujur? Dan kita takkan punya jawaban yang pantas.

Dalam ketegasannya, dr. Tifa memilih percaya pemerintahan Presiden Prabowo punya peluang besar untuk menuntaskan persoalan-persoalan warisan rezim sebelumnya. Apa pun dinamika politik yang terjadi. Keyakinan dokter ini sederhana: negara tidak boleh memelihara keraguan publik. Ketika integritas seorang presiden dipertanyakan, negara wajib hadir. Wajib menyelesaikan, bukan menutup-nutupi. Dia percaya Prabowo tidak ingin memimpin negara dengan fondasi yang rapuh akibat ketidakjelasan masa lalu.

Itulah sebabnya langkah dokter Tifa bersama Roy dan Rismon menuju Polda Metro dilakukan dengan tenang. Tanpa gemetar. Tanpa beban. Sebab sejak awal dia hanya menuntut satu hal: kebenaran. Sesuatu yang mestinya menjadi kebutuhan semua pihak, termasuk negara. Dan bila perjuangan ini berujung tekanan politik maupun risiko hukum, biarlah. Sejarah sudah terlalu lama membuktikan bahwa kebenaran memang kerap menuntut pengorbanan.

Harapannya, proses ini menjadi momentum pembelajaran nasional. Momentum untuk mengoreksi kesalahan masa lalu. Momentum untuk mengembalikan standar moral bangsa ke titik normalnya. Dan momentum bagi Presiden Prabowo untuk membuktikan bahwa dirinya ingin menegakkan keadilan, bukan mewarisi manipulasi.

Pada akhirnya, perjuangan ini bukan soal selembar ijazah. Ini soal apakah Indonesia masih menghargai kejujuran? Masih punya keberanian, dan masih peduli pada integritas?

Penulis : Edy Mulyadi, Jurnalis Senior

MoneyTalk, Jakarta – Kalau Pak Purbaya Yudhi Sadewa di Tanjung Perak, beliau tak akan sulit menemukan temuan besar yang tersembunyi di balik layar ekspor ikan tuna utuh. Selama ini, Indonesia bangga disebut eksportir tuna terbesar di dunia. Tapi di balik kebanggaan itu ada paradoks, yakni negara justru kehilangan ratusan triliun rupiah karena tuna kita diekspor oleh 10 korporasi, yang terbesar inisial PT PBN dan PT GEM, dalam bentuk whole round, yakni ikan beku utuh.

Padahal itu dilarang undang-undang, namun terus lolos hanya melalui celah kode HS 03034300 di sistem Bea Cukai. Dari sini terlihat institusi yang baru dikomandoi Purbaya dari lapangan Banteng Jakarta Pusat tersebut nyata-nyata gagal!

Satu kode ini digunakan untuk berbagai produk berbeda, mulai dari precooked loin sampai fish bone meal, padahal nilai tambah dan bentuknya tidak sama. Itulah “pintu hukum terbuka” bagi praktik legal smuggling, ketika regulasi tertulis kalah oleh kelemahan teknis di sistem.

Bea Cukai tidak terbukti mumpuni melakukan post audit atas seluruh ekspor ikan tuna dengan HS Code 03034300 dan melakukan mitigasi risiko berupa pemeriksaan atas ekspor yang sedang berjalan dan melakukan perubahan HS Code.

Perspektif hukum dan kebijakan

I. Merujuk pada Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004, dan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (klaster kelautan dan perikanan).

Di pasal 26 UU Perikanan menegaskan bahwa hasil perikanan wajib diolah di dalam negeri sebelum diekspor. Tujuannya sangat jelas untuk:

1. Meningkatkan nilai tambah nasional;

2. Mendorong industri pengolahan domestik (fillet, loin, flake, meal, dsb);

3. Menciptakan lapangan kerja;

4. Melindungi stok ikan nasional dari eksploitasi berlebih.

Kebijakan larangan ekspor ikan utuh (whole round) sesungguhnya merupakan bentuk proteksi industri dalam negeri. Namun, di lapangan, praktik ini justru sering dilanggar melalui celah teknis pada sistem klasifikasi barang (HS Code).

Contohnya, ekspor ikan Skipjack atau Bonito Whole Round masih bisa lolos dengan HS Code 03034300, yang seharusnya digunakan untuk produk beku olahan (frozen tuna, loin, flake).

Dengan sedikit perubahan nomenklatur seperti “precooked”, “frozen stripped”, atau “flake”, ikan utuh itu bisa terkode sebagai produk olahan, padahal secara fisik belum memenuhi kriteria “processed fish product”.

II. Permen KP No. 18 tahun 2021, peraturan ini memperjelas semangat UU, bahwa pengolahan di dalam negeri adalah syarat ekspor. Namun implementasi administratifnya tersandera oleh sistem klasifikasi Bea Cukai yang masih memakai BTBMI (Buku Tarif Bea Masuk Indonesia) dengan struktur yang terlalu umum. Kode 03034300 hanya bertuliskan “Tuna, Skipjack, dan Bonito”, tanpa memisahkan utuh, potongan, atau flake.

III. UU Kepabeanan No. 17 tahun 2006 sebut Bea Cukai wajib melakukan klasifikasi barang dengan benar sesuai World Customs Organization (WCO).

Sayangnya, Indonesia tidak cukup “granular” dalam mengadopsi HS Code.

Negara lain seperti Jepang atau Thailand sudah memecah kode tuna ke sub-pos spesifik (misal: whole, loin, flake). Indonesia? Satu kode untuk semua. Akibatnya, laporan ekspor sah di sistem tapi melanggar semangat hukum.

IV. UU Administrasi Pemerintahan No. 30 tahun 2014, terlihat kelemahan koordinasi lintas lembaga (KKP, Bea Cukai, Karantina Ikan) adalah bentuk maladministrasi struktural. Setiap lembaga bekerja di silo sendiri:

– Bea Cukai hanya memeriksa dokumen,

– KKP menerbitkan izin ekspor,

– Karantina hanya memastikan mutu ikan.

Tidak ada integrasi data yang menyatukan semuanya. Aparat hukum seakan lumpuh tidak mumpuni mencermati perilaku jahat tersebut!

Ironi kebijakan

Inilah ironi besar yang ditemukan di pelabuhan ekspor seperti Tanjung Perak:

– Regulasi nasional berhaluan nasionalis, menuntut olahan domestik;

– Implementasi HS Code berhaluan liberal, memungkinkan ekspor utuh tanpa olahan nyata.

Akibatnya, negara kehilangan potensi nilai tambah ekonomi hingga triliunan rupiah per tahun, sementara industri pengolahan dalam negeri kekurangan bahan baku.

Perspektif audit dan pengawasan 10 tahun LHP BPK

Selama satu dekade terakhir, BPK telah berulang kali menemukan pola yang sama, yaitu:

1. PNBP perikanan tidak optimal. Banyak pungutan ekspor yang tak tertagih. Nilai ekspor yang tercatat tak sesuai dengan nilai riil barang. Rekomendasi BPK adalah “KKP dan Bea Cukai harus menyinergikan data dan memperbaiki klasifikasi produk ekspor.”

2. Sistem elektronik antar kementerian tidak terintegrasi. Temuan LHP atas LKPP dan laporan KKP menunjukkan lemahnya koneksi antara INSW (Indonesia National Single Window) Bea Cukai dengan sistem SIKPI/SIPI milik KKP. Akibatnya, satu data PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) bisa lolos walau tak sinkron dengan izin tangkap.

3. Pengawasan pelabuhan lemah, di dalam audit pelabuhan Tanjung Perak, Benoa, dan Bitung, BPK mencatat keterbatasan SDM pemeriksa, tidak adanya CCTV terintegrasi, dan minimnya pemeriksaan fisik. Dan barang keluar tanpa diverifikasi bentuk fisiknya.

4. Preseden skandal ekspor benih Lobster, itu kasus benih lobster yang membuktikan bagaimana “izin ekspor” bisa menembus larangan dengan alasan teknis. Polanya identik dengan ekspor whole round tuna, yakni regulasi formal, tetapi praktiknya menabrak hukum substantif.

Temuan kunci analisis IAW

1. Diskoneksi antara kebijakan dan pelaksanaan, dimana kebijakan nasional melarang ekspor ikan utuh, tapi sistem Bea Cukai tidak mendukung pelaksanaan larangan itu.

2. HS Code 03034300 sebagai “kode serba guna.”

Kode tunggal ini telah menjadi “pintu belakang” yang melegalkan penyelundupan dalam format administratif.

3. Kegagalan koordinasi lintas lembaga, karena data ekspor KKP, Karantina, dan Bea Cukai tidak saling mengunci, malah membuka ruang bagi misdeclaration massal.

4. Kerugian negara multidimensi, tidak hanya kehilangan PNBP dan pajak, tetapi juga hilangnya nilai tambah industri domestik serta potensi kerja puluhan ribu orang di pabrik pengolahan.

Rekomendasi analitis IAW berbasis temuan BPK

1. Langkah operasional, jangka pendek.

Untuk Bea Cukai, lakukan 100% physical check terhadap seluruh ekspor dengan HS Code 03034300. Pemeriksaan harus melibatkan BKIPM dan KKP.

KKP, lakukan verifikasi izin ekspor dan pastikan semua perusahaan yang mengekspor dengan kode itu benar-benar punya fasilitas pengolahan aktif.

2. Langkah sistemik, jangka menengah dengan mevisi BTBMI, pisahkan HS Code menjadi sub-pos:

– 03034301 = Tuna Whole Round

– 03034302 = Tuna Loin

– 03034303 = Tuna Flake

– 03034304 = Tuna Meal

Agar kebijakan industri dan kepabeanan saling mendukung. Integrasi sistem elektronik dengan menghubungkan PEB Bea Cukai langsung dengan SIKPI KKP agar setiap data ekspor diverifikasi otomatis.

3. Langkah strategis, jangka panjang:

Audit tematik BPK, dengan melakukan audit khusus bertajuk “Efektivitas Pengawasan Ekspor Hasil Perikanan dalam Rangka Peningkatan PNBP dan Nilai Tambah.”

Audit ini harus mencakup 5–20 tahun data ekspor dan melibatkan pelabuhan utama. Terlebih kita memahami pemisahkan HS Code menjadi sub-pos agar potensi kerugian negara tidak berulang terjadi seperti kerap dilakukan agar tidak disebut sebagai unsur kesengajaan sistemik.

Pembentukan Satgas lintas Kementerian, bertugas mengawasi komoditas strategis (ikan, lobster, rumput laut, dll.) dengan sistem data real-time lintas lembaga. Juga untuk memisahkan HS Code menjadi sub-sub pos sehingga menjadi semakin tegas!

Kesimpulan analitis Indonesian Audit Watch

IAW menyimpulkan, masalah ekspor tuna utuh bukan lagi soal moralitas pelaku usaha, tetapi soal kegagalan sistemik negara dalam menutup celah hukum teknis.

Negara punya aturan, tapi tidak punya mesin pengawasan yang selaras antar instansi. Akibatnya, dalam satu pelabuhan saja seperti Tanjung Perak, potensi kerugian negara bisa menembus Rp2 sampai 5 triliun per tahun, bahkan lebih bila dihitung secara nasional. Ini harus segera dibongkar oleh instrumen hukum negara. Tidak sulit untuk menyidik hal tersebut, seminimalnya mudah terdeteksi dari aliran kas/afiliasi korporasi, sebab angkanya sangat fantastis, seminimalnya 100 triliun telah dinikmati oleh korporasi hitam. Termasuk didalamnya persoalan eksploitasi manusia!

Jika BPK, Bea Cukai, KKP serta aparat hukum menindaklanjuti rekomendasi ini secara bersama, maka untuk pertama kalinya Indonesia bisa benar-benar menjaga nilai tambah lautnya. Jadi, bukan sekadar menonton tuna utuh keluar dari pelabuhan dengan dokumen yang sah di atas kertas.

Negara tidak boleh kalah hanya karena oknum pemangku kepentingan menunggangi kewenangan yang diamanatkan kepadanya!

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan Komjen (Purn.) Dharma Pongrekun tentang rekayasa langit kembali memicu perdebatan publik mengenai fenomena yang selama ini ditempatkan sebagai “teori konspirasi”: chemtrail. Istilah tersebut memang sering ditolak secara otomatis tanpa penjelasan ilmiah yang memadai. Padahal, jika ditinjau dari aspek tata kelola ruang udara dan praktik modifikasi cuaca, persoalan utamanya bukan pada istilah melainkan pada minimnya keterbukaan informasi mengenai aktivitas atmosfer yang benar-benar dilakukan negara.

Indonesia telah lama menjalankan berbagai operasi modifikasi cuaca melalui BMKG, BRIN, dan sejumlah lembaga terkait: penyemaian awan, pengalihan curah hujan, hingga mitigasi kebakaran lahan. Ironisnya, publik hampir tidak pernah mendapatkan penjelasan rinci mengenai jenis zat yang dilepas, jalur pesawat, wilayah operasi, maupun dampak ekologis jangka panjangnya. Celah informasi inilah yang membuka ruang bagi kecurigaan dan membuat isu chemtrail berkembang menjadi realitas sosial yang tak bisa diabaikan begitu saja.

Di tingkat global, teknologi rekayasa atmosfer bukan hal baru. Program seperti Stratospheric Aerosol Injection (SAI) dan Marine Cloud Brightening menunjukkan bahwa pelepasan aerosol dapat memengaruhi pola hujan, kelembapan, hingga dinamika iklim regional. Bagi negara tropis seperti Indonesia yang sangat sensitif terhadap perubahan atmosfer setiap aktivitas pelepasan zat ke udara harus berada dalam pengawasan yang ketat, akuntabel, dan transparan.

Karena itu, menutup diskusi chemtrail dengan label “hoaks” justru kontraproduktif. Yang dibutuhkan bukan pembantahan spontan, melainkan audit terbuka dan pengawasan independen terhadap seluruh praktik rekayasa cuaca. Tanpa mekanisme tersebut, masyarakat tidak memiliki alat untuk memastikan apakah operasi itu aman, sesuai standar, atau justru berpotensi menimbulkan risiko ekologis yang belum dipetakan.

Audit terbuka harus menjelaskan bahan yang digunakan, tujuan operasi, instansi yang terlibat, metode pelaksanaan, serta hasil evaluasinya. Transparansi bukan sekadar formalitas administratif, tetapi fondasi kepercayaan publik. Semakin tertutup negara, semakin besar ruang tumbuhnya spekulasi.

Chemtrail menjadi isu bukan karena sensasi, melainkan karena ketiadaan penjelasan resmi yang memadai. Saat data tidak dibuka, pertanyaan publik muncul sebagai konsekuensi logis. Dan ketika pertanyaan itu tidak dijawab, wajar jika muncul kesan adanya sebuah “operasi sunyi” di langit Indonesia aktivitas yang berjalan tanpa pengawasan publik.

Langit Indonesia bukan hanya ruang udara, tetapi bagian dari kedaulatan dan ruang hidup bangsa. Segala aktivitas di dalamnya harus berada dalam pengetahuan publik. Transparansi adalah bentuk penghormatan negara kepada warganya.

Jika ketidakjelasan terus dipertahankan, spekulasi akan tumbuh semakin liar. Namun bila keterbukaan ditegakkan, publik akhirnya dapat memahami apa yang sesungguhnya terjadi di langit Indonesia.

Penulis : Agung Nugroho, Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia

MoneyTalk, Jakarta – Setiap tahun menjelang Hari Pahlawan, negeri ini selalu diramaikan oleh perdebatan: siapa yang layak disebut pahlawan nasional? Tahun ini, perdebatan itu kembali hidup ketika muncul wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Sebagian berpendapat, “mengapa tidak?” Bukankah ia berhasil menurunkan inflasi dari 650 persen menjadi satu digit, menstabilkan ekonomi, bahkan membawa Indonesia mencapai swasembada pangan? Bukankah itu bentuk jasa besar bagi bangsa?

Namun, justru di sinilah persoalannya. *Kepahlawanan bukan hanya soal hasil, tetapi juga soal cara dan harga yang dibayar rakyat untuk mencapai hasil itu*. Dalam sejarah bangsa ini, Soeharto memang berhasil membangun ekonomi yang stabil, tetapi stabilitas itu berdiri di atas fondasi ketakutan, represi, dan pengendalian mutlak terhadap rakyatnya.

Setelah Soekarno tumbang dan ekonomi Indonesia ambruk, Soeharto bersama sekelompok teknokrat ekonomi yang dikenal sebagai *Mafia Berkeley* mengambil alih arah kebijakan nasional. Mereka menekan inflasi lewat *resep ekonomi neolibera* l: membuka keran investasi asing, menahan subsidi, dan menjalin kerja sama erat dengan IMF serta Bank Dunia. Indonesia memang berhasil menurunkan inflasi dan mengundang modal asing, tetapi pada saat yang sama ketergantungan terhadap utang luar negeri meningkat, dan ekonomi nasional mulai dikendalikan oleh korporasi serta elite militer-birokrasi yang dekat dengan kekuasaan.

Begitu pula dengan program swasembada pangan yang sering dielu-elukan. Ia memang mencatat sejarah: *pada tahun 1985 Indonesia mendapat penghargaan FAO karena berhasil memproduksi beras secara mandiri.* Tetapi keberhasilan itu dibangun di atas proyek besar “Revolusi Hijau” yang mengubah wajah desa secara drastis. Petani dipaksa mengikuti pola tanam tunggal, bergantung pada pupuk kimia dan bibit impor, serta hidup di bawah pengawasan ketat aparat keamanan. Swasembada pangan menjadi simbol keberhasilan negara, bukan kemerdekaan petani. Di balik sawah hijau itu, ada desa-desa yang kehilangan kedaulatannya.

Maka ketika ada yang berkata bahwa memberi Soeharto gelar pahlawan hanyalah bentuk “penghormatan administratif,” sesungguhnya mereka sedang mengabaikan luka sejarah yang belum sembuh. Gelar pahlawan bukanlah penghargaan teknokratis seperti piagam proyek pembangunan. Ia adalah pengakuan moral atas perjuangan melawan ketidakadilan dan penindasan.

Bagaimana mungkin negara yang pernah menindas rakyatnya, membungkam pers, memenjarakan oposisi tanpa pengadilan, dan menutup pintu demokrasi selama tiga dekade kini justru mengangkat pemimpinnya sebagai simbol kepahlawanan?

Apakah kita hendak mengajarkan pada generasi muda bahwa pembangunan ekonomi lebih penting daripada kebebasan dan kemanusiaan?

Soeharto memang berhasil menstabilkan ekonomi, tapi ia juga menstabilkan ketakutan. Ia memang memakmurkan sebagian orang, tapi memiskinkan demokrasi dan nurani bangsa. Bila kepahlawanan hanya diukur dari keberhasilan ekonomi, maka setiap penguasa yang mampu menekan rakyat demi pertumbuhan bisa dianggap pahlawan. Padahal, pahlawan sejati adalah mereka yang mempertaruhkan dirinya demi membebaskan orang lain dari ketakutan  bukan mereka yang menanamkan ketakutan demi stabilitas kekuasaan.

Hari ini, ketika sebagian orang mencoba memisahkan “prestasi pembangunan” dari “otoritarianisme Orde Baru”, kita perlu mengingat satu hal: otoritarianisme tidak pernah menjadi alat netral untuk mencapai kebaikan. Ia selalu menyembunyikan penderitaan di balik narasi keberhasilan.

Menolak Soeharto menjadi pahlawan nasional bukan berarti menolak pembangunan yang pernah terjadi di masa Orde Baru. Tetapi itu adalah cara bangsa ini menjaga akal sehat sejarah — bahwa keberhasilan yang lahir dari penindasan bukanlah kemuliaan, dan gelar pahlawan tidak bisa dipisahkan dari keberanian untuk melawan kekuasaan yang zalim.

Penulis : Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute.