22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Hampir setiap kali kasus korupsi meledak dan di negeri ini ledakannya memang terasa tak berkesudahan kita segera mencari kambing hitam yang paling mudah: pemilihan langsung. Seolah-olah sejak rakyat diberi hak memilih kepala daerah dan presiden secara langsung, sejak itulah korupsi tumbuh liar, rakus, dan tak terkendali. Dari diagnosis inilah lahir berbagai resep: kembalikan pilkada ke DPRD, kembalikan pemilihan presiden ke MPR, bahkan kembalilah sepenuhnya ke UUD 1945 sebelum amandemen.

Masalahnya, diagnosis itu terlalu sederhana untuk penyakit yang jauh lebih kompleks.

Argumen yang paling sering diulang terdengar masuk akal di permukaan: pemilihan langsung mahal; politikus harus mengeluarkan biaya besar; setelah terpilih, mereka “terpaksa” korupsi untuk menutup ongkos politik. Tetapi logika ini mengandung lompatan besar yang jarang diuji secara serius. Ia mengasumsikan bahwa mahalnya pemilu secara otomatis berujung pada korupsi, seolah tidak ada variabel lain yang bekerja di antara keduanya.

Padahal, jika kita sedikit keluar dari pagar nasionalisme emosional, fakta global menunjukkan hal yang jauh lebih beragam.

Politik uang bukanlah anomali Indonesia. Ia hadir di India, Amerika Serikat, Brasil, Meksiko, bahkan Jepang—negara yang kerap dipuji sebagai model tata kelola. Kampanye di Amerika Serikat, misalnya, adalah salah satu yang paling mahal di dunia. Pada pemilu 2020, total belanja kampanye federal melampaui USD 14 miliar (Open Secrets, 2021). Namun, hampir tak ada ilmuwan politik serius yang kemudian menyimpulkan bahwa solusi atas problem politik uang di AS adalah mencabut pemilihan langsung presiden.

Hal yang sama berlaku pada korupsi. Negara-negara dengan pemilihan langsung justru menempati peringkat teratas dalam Indeks Persepsi Korupsi Denmark, Selandia Baru, Finlandia, Norwegia. Mereka tidak bebas korupsi, tetapi tingkatnya terkendali, terdeteksi, dan dihukum. Artinya, pemilihan langsung bukan variabel penentu tunggal. Ia hanya satu komponen dalam sistem yang jauh lebih besar.

Di sinilah letak kesalahan berpikir kita: mengubah masalah sistemik menjadi persoalan prosedural semata.

Pemilihan langsung memang membutuhkan uang. Tetapi kebutuhan uang itu tidak dengan sendirinya menciptakan korupsi. Korupsi lahir ketika tiga hal bertemu: biaya politik tinggi, akses kekuasaan besar, dan lemahnya mekanisme kontrol. Yang sering luput dari perdebatan adalah elemen ketiga ini. Kita sibuk memangkas hak memilih, tetapi enggan memperbaiki institusi pengawasan, transparansi pembiayaan politik, penegakan hukum, dan budaya akuntabilitas.

Ironisnya, pemilihan tidak langsung bukanlah jalan keluar yang bersih. Ia hanya memindahkan arena transaksi. Dari rakyat ke elite. Dari ruang publik ke ruang tertutup. Sejarah Indonesia sebelum reformasi dan pengalaman banyak negara lain menunjukkan bahwa politik uang justru lebih terkonsentrasi dan lebih sulit diawasi ketika keputusan dipersempit pada segelintir aktor. Suap menjadi lebih efisien, lebih terarah, dan lebih senyap.

Dalam bahasa sistem, ini bukan pengurangan korupsi, melainkan re-routing corruption.

Lebih jauh, argumen “kembali ke UUD 1945” sering diajukan seolah-olah konstitusi itu teks sakral yang berdiri di luar sejarah. Padahal, UUD 1945 versi awal lahir dalam konteks darurat, dengan asumsi kepemimpinan kuat dan rakyat yang belum sepenuhnya terorganisasi secara politik. Menggunakannya untuk membenarkan pemusatan kembali kekuasaan hari ini adalah kekeliruan historis sekaligus politis. Kita lupa bahwa amandemen konstitusi justru lahir sebagai respons terhadap korupsi sistemik Orde Baru korupsi yang tumbuh subur tanpa pemilihan langsung.

Yang lebih mengkhawatirkan, tudingan terhadap pemilihan langsung sering kali berangkat dari ketidakpercayaan pada rakyat. Ada asumsi terselubung bahwa rakyat mudah dibeli, tidak rasional, dan karena itu tidak layak memegang hak menentukan pemimpin. Tetapi demokrasi tidak pernah menjanjikan pemilih yang sempurna. Ia hanya menyediakan mekanisme koreksi. Jika mekanisme koreksi itu dimatikan dengan mengurangi partisipasi dan memusatkan kekuasaan yang lahir bukanlah tata kelola yang lebih bersih, melainkan negara yang semakin kebal terhadap kritik.

Pertanyaannya, jika bukan pemilihan langsung yang harus disalahkan, lalu apa yang seharusnya diperbaiki?

Jawabannya tidak populer karena tidak sederhana. Ia menuntut reformasi pembiayaan politik yang serius, bukan kosmetik. Transparansi dana kampanye yang dapat diaudit publik. Batasan sumbangan yang ditegakkan, bukan hanya ditulis. Penegakan hukum yang tidak selektif. Dan yang paling sulit: membangun budaya institusional di mana kekuasaan selalu merasa diawasi, bahkan ketika ia menang secara sah.

Pemilihan langsung memang mahal. Tetapi korupsi jauh lebih mahal. Ia merusak kepercayaan, melumpuhkan institusi, dan menormalisasi sinisme publik. Mengorbankan hak memilih demi ilusi efisiensi adalah jalan pintas yang berbahaya. Sejarah menunjukkan, jalan pintas seperti itu jarang membawa kita ke tempat yang lebih baik.

Pada akhirnya, masalah kita bukan terlalu banyak demokrasi, melainkan demokrasi yang setengah-setengah. Kita ingin legitimasi dari suara rakyat, tetapi enggan membangun sistem yang membuat kekuasaan bertanggung jawab pada suara itu. Dalam ketegangan inilah korupsi tumbuh bukan sebagai anak kandung pemilihan langsung, melainkan sebagai hasil dari negara yang ingin berkuasa tanpa mau diawasi.

Penulis: Radhar Tribaskoro

– Berijasah asli dari Pascasarjana Ilmu Politik UI

– Anggota Komite Eksekutif KAMI

– Ketua Komite Kajian Ilmiah Forum Tanah Air

 

MoneyTalk, Jakarta – Pengadilan Negeri (PN) Solo, pada 9 Desember 2025, menjatuhkan putusan sela menolak eksepsi Jokowi, dalam sidang gugatan terhadap ijazahnya. PN Solo memutuskan berhak memproses kasus gugatan citizen lawsuit yang diajukan Tim  Alumni UGM Gugat Jokowi (AKUWI)._Sidang gugatan akan berlanjut.

Pada hari yang sama _Kompas TV_ mewawancarai Jokowi secara eksklusif. Dalam sesi wawancara berdurasi hampir satu jam–bernuansa “press briefing” ini, Jokowi menyatakan akan membawa semua ijazahnya (menunjukkan) ke pengadilan: dari SD, SMP, SMA, sampai universitas. “Pembuktiannya di pengadilan,” tegasnya

Namun tidak jelas, apakah Jokowi akan serius mau menunjukkan ijazahnya di pengadilan PN Solo, dalam gugatan warga AKUWI kali ini, atau di pengadilan lain. Mengingat ada sejumlah gugatan pengadilan yang sudah, sedang, dan akan berlangsung, namun Jokowi tidak pernah mau menunjukkan ijazahnya. Ia berkali-kali cuma omon-omon menjanjikan “akan menunjukkan di pengadilan”.

Banyak Pengadilan Sudah Digelar. Sebelumnya sudah diputus di pengadilan (ditolak atau dikalahkan) setidaknya lima gugatan terkait ijazah Jokowi. Gugatan Bambang Tri (2022); gugatan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA – 2023); gugatan Eggi Sudjana (2024) di PN Jakarta Pusat. Selain itu gugatan dan M.Taufik dkk yang tergabung dalam Tim Tolak Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM) di PN Surakarta (April 2025); gugatan Komarudin, seorang advoat pada UGM di PN Sleman (Mei 2025).

Sebaiknya, sedikitnya ada tujuh gugatan atau pelaporan dari kubu Jokowi pada pihak-pihak yang mempersoalkan ijazah Jokowi, dan Salah satunya “sukses” memenjarakan pelakunya. Pada Mei 2023, PN Solo menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur. Keduanya dinyatakan bersalah menyebarkan ujaran kebencian dan penistaan agama, melalui percakapan podcast di kanal YouTube “Gus Nur 13 Official”. Percakapan terkait isu ijazah palsu Jokowi.

Selain sedikitnya 12 kasus gugatan pengadilan pidana dan perdata, serta pelaporan terkait ijazah Jokowi di atas, saat ini sedang berlangsung gugatan “quasi-pengadilan” melalui Komisi Informasi (pusat dan provinsi). Masing-masing diajukan Bonatua Silalahi dan Tim _Bongkar Ijazah Jokowi (BonJowi)_. Gugatan melalui KIP ini merupakan upaya penyelesaian sengketa, mengungkap teka-teki Ijazah Jokowi, melalui uji dokumen dan Informasi.

Dari belasan pengadilan kasus gugatan di atas, Jokowi yang sering berkoar-koar berjanji akan “menunjukkan ijazahnya di pengadilan”, ternyata tidak pernah dihadirkan, apalagi mau menunjukkan. Berkali-kali berjanji tapi ogah menunjukkan bukti, ijazah Jokowi terus berselimut misteri, tetap menjadi teka-teki.

Sudah tapi Belum.Dengan adanya putusan sela Hakim PN Solo atas gugatan warga, yang diajukan Tim Alumni UGM Gugat Jokowi, apakah Jokowi akhirnya akan mau menunjukkan ijazahnya di pengadilan ini? Atau ia menungggu proses pengadilan yang “paling dia tunggu”. Pengadilan atas laporannya yang “sukses” mentersangkakan delapan orang: (dari 23 yang dilaporkan): Roy Suryo, Rismon Sianipan, Tifauziah Tyassuma, Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadillah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis?

Jokowi ingin menjerat para terlapor dengan tuduhan melakukan “fitnah” dan “pencemaran nama baik”. Memakai Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP, serta Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1), dan/atau Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Urusan Ilmiah soal asli atau palsu ijazah berhasil ia giring menjadi urusan fitnah.

Di pengadilan “fitnah”, kalau jadi digelar, Jokowi mungkin akan “berani” menunjukkan ijazahnya. Karena di pengadilan inilah urusan fitnah sepertinya akan terbukti, meskipun urusan ilmiahnya, keaslian ijazah, tidak bisa benar-benar diuji.

Namun, banyak pihak meragukan apakah sidang pengadilan ini akan berlangsung, karena wacana baru muncul. Wacana yang ditawarkan oleh Ketua Tim Reformasi Polri, Jimly Assiddiqie, perlunya proses penyelesaian melalui mediasi, alih-alih mengadili. Tawaran mediasi mengindikasikan, pihak Jokowi tidak serius ingin menunjukkan bukti keaslian ijazahnya untuk diuji secara Ilmiah.

Info-Masochism: Dengan tawaran mediasi, asli atau palsu ijazah Jokowi menjadi tidak penting, dan tidak perlu proses pembuktian secara ilmiah. Para tersangka cukup menyampaikan permintaan maaf, dan Jokowi dengan “besar hati” mau memaafkan asal tidak mengulangi perbuatan fitnahnya. Begitu skenarionya.

Tanpa ada pembuktian ilmiah saintifik, peer-review, oleh tim ahli forensik dokumen, asli atau palsu ijazah tidak akan terungkap. Pendekatan secara intuitif, melalui analisis psikologi behaviourisme, perilaku Jokowi menyembunyikan Informasi ijazahnya adalah tindakan menyiksa diri, sekaligus menyiksa banyak orang: perilaku “Info-Mashocism”.

Jokowi sedang mempersulit diri sendiri (being difficult). Memilih jalan yang sulit ketimbang jalan mudah. Membuat hiruk-pikuk, pro-kontra yang tidak perlu selama bertahun-tahun, yang bakal ia wariskan tujuh turunan, untuk satu hal yang sederhana: soal ijazah.

Jika ijazahnya asli, maka Jokowi telah mempermainkan bangsa ini. Jika ijazahnya palsu, maka Jokowi telah mengelabui negara ini.

MoneyTalk, Jakarta – Kapolri Listyo Sigit Prabowo entah bermanuver atau memang punya agenda sendiri? Unjuk kekuatan. Ada yang berspekulasi sebagai bagian dari kudeta merangkak. Dugaan penggulingan Presiden Prabowo diganti anak sulung Jokowi yang sekarang jadi RI-2, Gibran Rakabuming Raka.

Belum ada pejabat negara setingkat menteri yang berani “head to head” dengan Presiden Prabowo selain Kapolri, Listyo Sigit Prabowo. Desas-desus menyebut Jenderal LSP punya backing politik yang kuat.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia pernah bermanuver. Pembatasan penyaluran gas melon elpiji Februari 2025. Kebijakan Bahlil ini menuai kecaman dan protes rakyat.

Ada yang berspekulasi kebijakan Bahlil ini jebakan bagi Presiden Prabowo. Apalagi kalau bukan bikin rakyat marah. Untungnya Presiden Prabowo peka. Sebelum gelombang demonstrasi kebijakan Bahlil ini dibatalkan.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo pernah diterpa isu tak sedap. Aksi massa Agustus kelabu yang menelan puluhan korban jiwa termasuk driver ojek online, Affan Kurniawan tewas dilindas kendaraan lapis baja Brimob.

Saat itu beredar rumor. “Partai cokelat” bermain. Menggoyang singgasana Presiden Prabowo. Memancing massa rusuh. Sempat rusuh. TNI turun gunung mengamankan Jakarta. Hingga muncul desakan agar Presiden Prabowo mencopot Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Sempat diisukan Presiden Prabowo telah berkirim surat ke DPR. Pergantian Kapolri. Muncul inisial S dan D calon pengganti Listyo Sigit Prabowo. Entah apa yang terjadi? Rumor tersebut meredup. Kabarnya Jenderal LSP melawan.

Pertengahan Desember 2025 posisi Kapolri Listyo Sigit Prabowo diprediksi kembali bergoyang pasca Kapolri menerbitkan Perpol Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur polisi aktif boleh menduduki posisi diluar Polri.

Pasalnya, Perpol Nomor 10 Tahun 2025 bertentangan dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 28 ayat (3) yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No 114 Tahun 2025.

Kapolri secara terbuka menunjukkan perlawanan terhadap konstitusi. Perpol kedudukannya jauh dibawah UU. Sehingga Kapolri Listyo Sigit Prabowo menuai kecaman keras dan kritikan pedas dari berbagai elemen masyarakat.

Pasca Kapolri Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Perpol 10/2025 mulai ada suara agar Presiden Prabowo mencopot Kapolri. Bila gelombang tuntutan pencopotan Kapolri Listyo Sigit Prabowo kembali bergema tidak menutup kemungkinan kursi panas LSP benar-benar tergoyang.

Kembali nyali Presiden Prabowo diuji. Setelah Agustus lalu pencopotan Kapolri Listyo Sigit Prabowo gagal. Akankah dugaan pembangkangan konstitusi oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo dengan menerbitkan Perpol 10/2025 berujung dicopotnya Kapolri oleh Presiden Prabowo?

Apalagi sudah ada selentingan yang berkembang akhir-akhir ini agar Kapolri pasca Listyo Sigit Prabowo dipilih langsung oleh presiden tanpa persetujuan DPR untuk menghindari resistensi dari orang-orang Kapolri Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri dan DPR?

Perpol Nomor 10/2025 menjadi pintu masuk pencopotan Kapolri atau posisi Listyo Sigit Prabowo tak tergoyahkan sampai tahun 2027? Presiden Prabowo telah “dikepung” 17 kementerian dan lembaga negara. Dimana isu bakal adanya hura-hara ekonomi dan politik di tahun 2026 yang berujung pergantian kekuasaan?

Penulis : Tarmidzi Yusuf, Aktivis Dakwah dan Sosial

MoneyTalk, Jakarta – ‎Melalui surat ini perkenankan, Arison L. Sitanggang, S.H.,M.H.,; Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Arison Sitanggang & Partners yang beralamat di Eighty Eight Kasablanca Tower A, 26 Floor Unit D, Jalan Raya Casablanca Kav. 88, Jakarta Selatan 12870. www.arisonsitangganglawfirm.com bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Fauzan Fadel Muhammad, selanjutnya disebut “Klien” dengan ini menyampaikan Surat Terbuka atas pemberitaan tidak benar yang diterbitkan oleh moneytalk.id

‎Adapun yang dasar kami mengajukan Surat Terbuka ini dan menegaskan dengan keras  dalah sebagai berikut :

‎1. Bahwa pemberitaan tersebut memuat tuduhan penggelapan dana dan/atau aset yang iarahkan kepada klien kami. Tuduhan tersebut merupakan fitnah, tidak sesuai akta, tidak memiliki dasar hukum, dan telah dinyatakan TIDAK TERBUKTI alam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

‎RL Berita Hoaks

‎ttps://moneytalk.id/2025/09/25/politisi-golkar-fauzan-fadel-muhammad-didugalakukan-penggelapan-dana-dan-aset-pt-gme-serta-wanprestasi-pinjaman-modalusaha/

‎2. Bahwa atas dasar pemberitaan yang saudara uraikan dalam pemberitaan tersebut tidak elalui ketentuan jurnastik sebagaimana yan diatur dalam Kode Etik Jurnalistik KEJ) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999;

‎3. Bahwa seluruh tuduhan tersebut diatas telah diuji melalui Putusan No.‎09/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel, menyatakan tuduhan tidak terbukti dan Putusan No.11/Pdt.G/2025/PN Jkt.Sel, kembali menegaskan tidak terdapat bukti klien kami melakukan penggelapan dana maupun aset.

‎4. Bahwa dengan demikian, Atas pemberitaan Saudara yang tidak menjunjung tinggi ode etik jurnalistik, tidak adanya pemberitaan yang berimbang itu merupakan Informasi palsu/hoaks.

‎5. Bahwa atas unggahan pemberitaan tersebut seleb.kila.com telah melakukan Pelanggaran Terhadap Uu Pers & Kode Etik Jurnalistik, sebagaimana yang diatur pada Undang undang Pers Pasal 5 ayat (1): wajib akurat, berimbang, dan ‎tidak beritikad buruk. Dan Pasal 1 ayat (2): wajib mematuhi KEJ. Kode Etik ‎Jurnalistik Pasal 1,akurat & berimbang; Pasal 3, uji informasi, tidak opini menghakimi; Pasal 4, larangan berita bohong & fitnah; Pasal 8,larangan prasangka; Pasal 9 ,menghormati privasi

‎6. Bahwa atas perbuatan saudara dapat dikenakan Potensi Pelanggaran Pidana

‎sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 UU ITE; Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP

‎Untuk itu kami menegur dengan keras kepada saudara agar takedown permanen beserta seluruh turunan konten dalam waktu 2 × 24 jam sejak surat terbuka ini kami kirimkan, apabila saudara Jika tidak diindahkan, kami akan menggunakan langkah hukum baik

‎Mengajukan laporan pidana, Melapor ke Dewan Pers dan Mengajukan gugatan perdata.

‎Penulis : Arison L. Sitanggang. S.H.,M.H.Kantor Hukum Arison Sitanggang & Partners

MoneyTalk, Jakarta – Adalah NU Online yang paling gencar memframing PBNU pecah menjadi dua, yaitu PBNU Kelompok Sultan dan PBNU Kelompok Kramat. Padahal NU Online selama ini dikenal sebagai media resmi ( official ) PBNU.

PBNU hanyalah satu. PBNU tidak pecah. Apa yang disebut PBNU adalah struktur organisasi jam’iyah Nahdlatul Ulama yang terdiri dari Syuriyah dan Tanfidziyah, serta ditambah institusi seperti Mustasyar, A’wan dan Lembaga.

Syuriah PBNU sebagai institusi tertinggi PBNU tetap dipimpin oleh Rais Aam KH. Miftahul Achyar dan 2 Wakil Rais Aam yaitu KH. Anwar Iskandar dan KH. Afifudin Muhajir. Sampai sekarang belum ada jajaran Syuriyah yang mengundurkan diri atau ada pengurus Syuriyah yang menklaiam dirinya sebagai Rais Aam Syuriah PBNU sebagai tandingan Rais Aam KH. Miftahul Achyar.

Bila ada jajaran pengurus PBNU ada yang tidak bersepakat dan menolak kepemimpinan Rais Aam Syuriyah dan 2 orang Wakil Rais Aam Syuriyah yang ada sekarang ini, maka sebaiknya mengundurkan diri dari kepengurusan PBNU.

Sedangkan pada jajaran pengurus tanfidziah, setelah adanya pemecatan Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf, sudah ditunjuk penggantinya sebagai Pj. Ketua Umum PBNU yaitu KH. Zulfa Mustofa. Sedangkan pada jajaran pengurus tanfidziyah yang lain tidak ada perubahan, selain satu kursi Wakil Ketua Umum PBNU yang kosong setelah KH. Zulfa Mustofa menjadi Pj. Ketua Umum PBNU.

Dengan demikian maka struktur PBNU hanya satu, yaitu PBNU yang dipimpin oleh Rais Aam Syuriyah PBNU KH. Miftahul Achyar dan Pj. Ketua Umum Tanfidziyah PBNU KH. Zulfa Mustofa.

Sedangkan ada sekelompok orang yang mengklaim sebagai dirinya PBNU, pertanyaannya adalah siapakah yang menjadi Rais Aam dan Wakil Rais Aam Syuriah PBNU pada kepengurusannya ?

Akan sangat aneh sekali, bahkan tidak masuk akal, bila orang yang sudah dipecat sebagai Ketua Umum PBNU masih tetap mengklaim dirinya sebagai ketua umum PBNU, tetapi kepengurusannya tidak memiliki Rais Aam dan Wakil Rais Aam Syuriyah PBNU.

Sejak kapan PBNU tidak punya Rais Aam Syuriyah PBNU ? Padahal sejak NU berdiri pada tahun 1926, Rais Aam Syuriyah PBNU adalah pemimpin tertinggi NU yang menjadi simbol kepemimpinan NU. Maka, bila sebuah struktur PBNU tidak memiliki Rais Aam Syuriyah PBNU, maka ia bukan PBNU. Silahkan baca AD / ART produk Muktamar NU dari masa ke masa tentang struktur PBNU.

Dengan demikian maka keberadaan Gus Yahya Cholil Staquf yang masih mengaku atau mengklaim dirinya sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU dengan jajaran PBNU pengikutnya, maka mereka harus dianggap sebagai sesuatu yang tidak ada. Mereka bukan PBNU. Mereka hanya sekelompok orang yang mengaku – aku sebagai PBNU.

Penulis : Purwanto M. Ali

MoneyTalk, Jakarta – Penanganan bencana selalu menjadi salah satu ukuran paling nyata untuk menilai kapasitas seorang pemimpin. Di tengah situasi darurat, publik tidak membutuhkan janji, tidak membutuhkan retorika, dan tidak membutuhkan panggung politik yang diperlukan adalah kecepatan, ketepatan, empati, serta kemampuan menggerakkan seluruh instrumen negara untuk menyelamatkan nyawa. Pada titik ini, perbandingan antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Prabowo Subianto sebagai presiden Indonesia menjadi menarik, terutama setelah munculnya kritik terkait respons Prabowo terhadap bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera.

Tsunami Aceh tahun 2004 adalah salah satu bencana terbesar dalam sejarah modern Indonesia. Dalam hitungan jam setelah gelombang dahsyat menerjang, Presiden SBY mengambil langkah luar biasa cepat dengan menetapkan status bencana nasional. Keputusan ini bukan sekadar administratif, melainkan sinyal kuat bahwa negara hadir penuh dan serius.

SBY memimpin langsung koordinasi lintas lembaga, menggerakkan TNI, Polri, BNPB (saat itu masih Bakornas PB), kementerian teknis, hingga membuka kerja sama luas dengan dunia internasional. Salah satu aspek penting dari kepemimpinannya adalah fokus total. Selama masa krisis, SBY benar-benar mengonsentrasikan seluruh energinya untuk penanganan bencana, bukan sekadar muncul untuk foto atau kunjungan simbolik.

Model kepemimpinan SBY yang mengutamakan koordinasi, perencanaan matang, dan keterlibatan langsung telah menciptakan standar tinggi dalam manajemen bencana di Indonesia. Banyak pengamat menyebut keberhasilan ini sebagai salah satu capaian terbaik pemerintahan SBY.

Berbeda dengan SBY, Presiden Prabowo Subianto menghadapi kritik tajam ketika banjir bandang dan longsor melanda sejumlah wilayah Sumatera. Banyak pihak menilai respons Prabowo tidak secepat yang diharapkan publik—sebuah persepsi yang diperkuat oleh beberapa faktor, termasuk kepergiannya ke Pakistan dan Rusia di saat situasi dalam negeri sedang genting.

Meski Prabowo akhirnya turun ke lapangan dan melakukan kunjungan ke lokasi bencana, langkah tersebut dinilai terlambat dan lebih bersifat simbolik ketimbang strategis. Publik menilai negara membutuhkan arahan langsung dari pucuk pimpinan, bukan sekadar kunjungan seremonial setelah bencana berlangsung berhari-hari.

Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah bocoran informasi internal yang menyebut adanya fenomena asal bapak senang (ABS) di lingkaran Istana. Menurut bocoran tersebut, peringatan cuaca ekstrem dari BMKG tidak disampaikan ke Presiden Prabowo secara optimal. Jika benar, situasi ini menunjukkan adanya problem serius dalam sistem informasi dan komunikasi pemerintah.

Model birokrasi ABS sangat berbahaya. Ia tidak hanya menghambat pengambilan keputusan, tetapi juga mengorbankan keselamatan publik. Bencana tidak bisa ditangani dengan laporan yang disaring, dibungkus, atau dipoles. Negara membutuhkan data apa adanya, meskipun pahit.

Kegagalan menyampaikan informasi dini dapat membuat pemerintah terlambat mengambil keputusan evakuasi, penyebaran logistik, atau mobilisasi pasukan SAR dan jeda waktu beberapa jam saja bisa menentukan jumlah korban.

Ketika SBY menghadapi bencana, ia menghabiskan waktu di pusat koordinasi, memastikan seluruh lembaga bekerja sesuai ritme yang sama. Sementara Prabowo dianggap lebih tampil sebagai “pemadam kebakaran politik” yang turun setelah bencana terjadi, bukan pemimpin yang berada di garis depan sejak awal.

Perjalanan luar negeri Prabowo ke Pakistan dan Rusia menjadi catatan penting. Meskipun diplomasi internasional itu memiliki tujuan strategis, waktu pelaksanaannya menimbulkan kesan bahwa isu global lebih diprioritaskan dibanding keselamatan warga di dalam negeri. Persepsi publik sangat penting dalam situasi krisis, dan kali ini persepsinya sangat negatif.

Dalam era digital seperti saat ini, publik menilai pemimpin melalui kecepatan dan ketepatan tindakan. Keputusan yang terlambat beberapa jam dapat langsung memicu gelombang kritik besar. Media sosial menjadi alat kontrol publik yang kuat.

Banyak komentar masyarakat yang menilai Prabowo kurang empatik, kurang cepat, dan terutama kurang fokus. Tagar-tagar kritik bermunculan, menggambarkan betapa sensitifnya isu bencana bagi publik.

Apa yang bisa dipelajari dari era SBY?

-Kepemimpinan langsung dari presiden adalah krusial.

Koordinasi antar lembaga sering kali macet tanpa instruksi presiden.

-Transparansi informasi adalah kunci.

Tidak ada ruang untuk ABS dalam penanganan bencana.

-Kecepatan menentukan jumlah korban.

-Fokus total diperlukan.

Bencana bukan panggung politik.

-Komunikasi publik harus jelas dan konsisten.

Perbandingan antara SBY dan Prabowo bukan untuk menghadirkan politik identitas atau nostalgia. Ini adalah evaluasi yang diperlukan agar negara bisa menjadi lebih siap menghadapi bencana, terlebih di tengah krisis iklim yang memperburuk intensitas bencana alam.

Prabowo masih memiliki waktu untuk memperbaiki sistem penanganan bencana. Ia harus memastikan informasi dari BMKG dan lembaga terkait tidak lagi tersekat, memastikan koordinasi berjalan tanpa hambatan, dan menunjukkan ketegasan serta kecepatan sebagaimana dituntut oleh situasi darurat.

Bencana tidak menunggu. Rakyat tidak bisa menunggu. Dan seorang presiden tidak boleh memimpin dari kejauhan.

Jika negara ingin maju, penanganan bencana harus menjadi prioritas bukan kegiatan sampingan. Dan pada titik ini, publik menilai, SBY masih menjadi standar terbaik yang pernah dimiliki Indonesia.

Penulis : Rokhmat Widodo, Pengamat Politik dan Sosial

MoneyTalk, Jakarta – Kita tertegun ketika sebuah perang yang mula-mula tampak sebagai sengketa dua negara tiba-tiba mengirimkan gema yang lebih luas dari yang pernah dibayangkan para jenderal yang memulainya. Perang Ukraina, yang lahir dari kecemasan tentang batas dan keamanan, kini menyentuh sebuah simpul yang membuat dunia menoleh. Uni Eropa sedang bergulat dengan pemerintah Belgia untuk menyita 140 miliar dolar aset Rusia yang disimpan di Euroclear, Brussels. Tindakan seperti ini belum pernah terjadi dalam sejarah modern—perang itu seakan melompat keluar dari geografinya sendiri. Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa, menyebut dana itu akan dipakai untuk perang dan pemulihan Ukraina. Namun bagi dunia, penyitaan itu seperti isyarat bahwa batas lama antara perang konvensional dan keuangan global telah runtuh, dan sesuatu yang lebih besar telah mulai bergerak.

Selalu ada kesunyian tertentu sebelum sejarah berubah arah. Di antara dentum artileri dan debat para diplomat, perang di Ukraina sebenarnya dimulai dari sesuatu yang lebih sunyi: kebutuhan akan keamanan nasional. Dua negara bertetangga, dua ketakutan yang saling meniadakan.

Di satu sisi Ukraina, yang merasa dirinya hanya akan selamat bila bernaung di bawah payung NATO. Di sisi lain Rusia, yang percaya bahwa keselamatannya justru bergantung pada satu hal: Ukraina tetap netral, tetap menjadi ruang penyangga yang tidak dipenuhi instalasi militer Barat.

Dua kebutuhan yang bertabrakan itu awalnya masih berada dalam ranah argumen. Hingga Amerika Serikat dan NATO masuk, mengatakan kepada Ukraina bahwa impian itu mungkin—bahwa pintu menuju NATO dapat ditembus dengan cukup kemauan dan keberanian. Mereka berjanji akan mendukung “selama diperlukan”, as long as it takes, sebuah janji yang diulang seperti ritus.

Tetapi Rusia tidak mundur. Diplomasi yang rapuh telah retak. Dua negara yang berkonflik tidak lagi menemukan ruang untuk berbicara; mereka harus menyelesaikan persoalan keamanan nasionalnya melalui perang, seperti bangsa-bangsa yang kehilangan pilihan di masa lampau.

Dan hari ini, seperti sebuah panggung yang perlahan kehilangan ilusi, kenyataan mulai menampakkan dirinya. Rusia bergerak pelan tetapi pasti, memotong garis logistik Ukraina, menguasai langit, dan mengubah ketidakseimbangan persenjataan menjadi keunggulan strategis. Ukraina mundur setapak demi setapak, kehilangan wilayah, kehilangan personel tempur yang andal, kehilangan waktu. Dengan jatuhnya Pokrovsk dan Kupyansk, perang ini sudah memperlihatkan pemenangnya: Rusia.

Kemenangan Rusia sulit diucapkan oleh Uni Eropa/NATO. Dalam dunia geopolitik, mengakui kekalahan berarti menyerahkan hak menentukan masa depan kepada lawan. Namun Amerika Serikat dengan realisme politik yang jarang diucapkan dengan suara keras mulai melihat bahwa melanjutkan perang hanya akan membuat Ukraina kehilangan lebih banyak nyawa dan wilayah. Dalam sebuah pertemuan di Gedung Putih Donald Trump menyergah Zelensky, “Anda tidak punya kartu.” Sebuah tamparan dari kawan sendiri.

Lalu datanglah Proposal Perdamaian 28 Poin dari AS: sebuah rancangan yang, dalam banyak elemennya, mengadopsi tuntutan Moskow. Sebuah pengakuan lembut bahwa peta kekuatan telah berubah. Ukraina murka. Uni Eropa pun tersinggung. Friedrich Merz menuduh Amerika dan Trump telah “menjual” Ukraina kepada Rusia.

Inilah responnya: UE/NATO mengaskan keinginannya untuk menyita aset Rusia senilai 140 miliar dolar yang tersimpan di Euroclear. Mereka mengatakan dana itu cukup dipakai membiayai perang hingga dua tahun ke depan. Waktu itu cukup untuk memperkuat kembali mesin militer Barat sehingga bisa berhadapan langsung dengan Rusia kelak bila diperlukan. Suatu horison perang dalam skala lebih besar muncul di cakrawala yang dekat.

Artinya, penyitaan aset Rusia itu diperkirakan bakal mencabik-cabik batas yang selama ini dianggap sakral. Bahkan ketika Perang Dunia I dan II menghancurkan kota-kota, sesuatu tetap dihormati: simpanan uang di bank. Sistem keuangan internasional bertahan selama puluhan tahun karena satu kesepakatan sunyi: bahwa uang, betapapun negara-negara bertikai, adalah benda netral.

Kini garis itu dilanggar. Dan sebuah dunia bergeser.

Rusia murka. Tentu saja. Tetapi kemarahan dalam politik internasional jarang berhenti pada kata-kata. Ada tujuh konsekuensi setidaknya—dan mungkin lebih banyak lagi yang kini bergema di ruang-ruang pertemuan tertutup di Kremlin.

Pertama, Gerakan militer NATO ke timur harus dihentikan, dan ini berpotensi revisi total atas doktrin mandat Special Military Operation yang telah digariskan sebelumnya. Operasi yang sebelumnya “dibatasi” pada empat oblast Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, dan Kherson berpotensi meluas hingga mencakup oblast di bagian timur Sungai Dnieper, plus Odessa. Bila Odessa jatuh, Ukraina terputus dari Laut Hitam kehilangan laut berarti kehilangan masa depan ekonomi. Dan penguasaan sisi timur Dnieper memberi Rusia pertahanan alamiah sekaligus kedekatan strategis dengan Kyiv.

Kedua, penyitaan aset akan merobek kepercayaan negara-negara non-Barat terhadap bank-bank Eropa. Negara-negara Teluk Arab Saudi, UEA, Oman serta Aljazair dan Mesir, kini bertanya: “Apakah uang kami aman?” Ketika pertanyaan itu muncul, keputusan untuk memindahkan aset hanyalah soal waktu.

Ketiga, BRICS bergerak lebih cepat dari yang diinginkan Eropa. Dedolarisasi tak lagi menjadi teori; ia menjelma naluri bertahan hidup. Dunia keuangan Barat, dengan menjadikan dolar dan euro alat pemerasan geopolitik, justru menciptakan musuh baru bagi dirinya sendiri.

Namun ada konsekuensi lain yang lebih tak terduga.

Keempat, lahirnya doktrin geopolitik baru: keamanan tanpa Barat. Negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin selama ini percaya bahwa stabilitas global dijaga oleh tatanan finansial Barat. Kini mereka melihat bahwa tatanan itu bisa dijadikan palu. Maka keamanan nasional tidak lagi hanya soal tank dan misil, tetapi juga soal di mana uang disimpan dan melalui mekanisme apa ia beredar.

Kelima, Eropa sedang berjalan menuju konfrontasi yang sebenarnya belum siap ia hadapi. Brussels merasa punya waktu dua atau tiga tahun untuk membangun kembali industrinya. Rusia mungkin tidak menunggu selama itu.

Keenam, Ukraina perlahan berubah dari negara menjadi simbol.

Simbol selalu indah dalam kata-kata, tetapi rapuh dalam sejarah. Ukraina dibutuhkan Barat sebagai dalih memperkuat NATO; dibutuhkan Rusia sebagai tembok terakhir terhadap Barat. Di antara dua kebutuhan itu, Ukraina berdarah.

Ketujuh, sistem hukum internasional retak. Jika aset negara dapat disita, apa yang menjamin kekebalan diplomatik, hukum laut, dan aturan perang akan bertahan? Dunia seperti kembali ke era ketika kekuatan menentukan hukum hanya saja kini kekuatan itu tersebar di banyak tangan.

Ketika semua itu berlangsung, dunia bertanya: bisakah perang ini dihentikan? Jawabannya, seperti biasa, tak terutama berada di meja perundingan. Rusia tidak akan berhenti sebelum mendapatkan penghalang strategis yang dianggap aman. NATO tidak akan berhenti sebelum Rusia memahami bahwa agresi tak boleh dihadiahi wilayah.

Mungkin satu-satunya titik temu adalah kehancuran yang cukup besar untuk menghentikan keduanya.

Kita menyaksikan tragedi yang tumbuh pelan-pelan, seperti badai yang tampak di cakrawala namun tak seorang pun bisa membelokkannya. Di masa depan, para sejarawan mungkin bertanya: pada titik mana dunia memilih jalan yang salah?

Ketika NATO membuka pintu bagi Ukraina? Ketika Rusia mengirim tank melewati perbatasan? Ketika Amerika menawarkan dukungan “selama diperlukan”? Atau ketika Eropa menyita uang yang bukan miliknya?

Jawabannya mungkin lebih sederhana: dunia terseret oleh logika kekuatan. Ketika ketakutan menjadi bahasa utama, diplomasi berhenti berbicara. Dan perang, seperti biasa, mengambil alih.

Di tengah reruntuhan itu, hanya waktu yang tersisa. Rusia memperpanjangnya. NATO mencoba membelinya. Ukraina kehabisan. Dunia menunggu dengan napas tertahan ke mana sejarah akan bergerak setelah ini.

Selebihnya, seperti dalam tragedi klasik, manusia hanya penyaksi. Dunia yang berubah tidak menunggu persetujuan siapa pun.

Penulis : Radhar Tribaskoro,anggota Komite Eksekutif KAMI dan ketua Komite Kajian Ilmiah FTA.

 

MoneyTalk, Jakarta – Air bah itu datang seperti keputusan yang sudah lama ditetapkan. Ia tidak berdebat, tidak bernegosiasi. Ia hanya menagih. Menagih apa yang ditanam manusia selama dua puluh tahun: hutan yang dibabat, sungai yang dipersempit, lereng yang digali, izin yang diteken tanpa nurani. Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, ratusan nyawa terenggut. Jutaan orang kehilangan rumah. Negara berduka. Tetapi sesungguhnya, negara juga sedang bercermin.

Bencana hidrometeorologis ini bukan sekadar musibah. Ia adalah dokumentasi akhir dari kegagalan sistemik yang sudah diperingatkan sejak lama, secara resmi, tertulis, dan berulang, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Inilah saatnya publik dan penegak hukum membaca ulang sejarah itu, bukan sebagai arsip, tetapi sebagai dasar dakwaan.

Tulisan ini adalah ikhtiar untuk menyatukan fakta audit, dasar hukum, dan jeritan korban dalam satu alur yang utuh, agar terang di mata publik, dan tegas di tangan aparat penegak hukum.

Audit yang “menjerit”, rakyat yang terkubur

Selama lebih dari dua dekade, BPK mencatat dengan rapi satu pola kegagalan yang berulang:

perencanaan kebencanaan yang lemah, pemanfaatan ruang yang menyimpang, sistem peringatan dini yang tak menjangkau desa, mitigasi yang kalah anggaran dibanding tanggap darurat, serta pengawasan izin lingkungan yang rapuh.

Semua itu tertulis dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dari tahun ke tahun. Negara sudah diperingatkan secara konstitusional. Tetapi di lapangan, peringatan itu seperti gema di ruang kosong.

Kini, banjir bandang dan longsor datang sebagai “kalimat penutup” dari laporan panjang itu. Yang tertimbun bukan hanya rumah, tetapi juga bukti bahwa pembiaran telah berubah menjadi sebab kematian.

LHP BPK bukan sekadar rekomendasi, ia adalah senjata hukum

Masih ada yang berpura-pura lupa, bahwa LHP BPK adalah alat bukti yang sah dalam hukum pidana Indonesia. Pasal 8 ayat (1) UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK secara tegas menyatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK dapat digunakan sebagai alat bukti permulaan dalam proses penyidikan tindak pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-X/2012 kemudian menguatkan kedudukan itu. Bahkan dalam praktiknya, puluhan perkara besar, termasuk korupsi bansos, dibangun dari temuan audit BPK.

Dalam konteks bencana Sumatera, artinya sangat jelas, yaitu tanpa menunggu laporan masyarakat sekalipun, maka temuan BPK tentang pengelolaan DAS, tata ruang, kehutanan, perizinan, dan mitigasi bencana sudah cukup untuk memulai penyidikan pidana!

Tiga ujung tombak penegakan hukum

Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki tiga instrumen utama yang dapat digerakkan secara serentak dan saling menguatkan menyidik kasus bencana Sumatera:

1. Polri, menyidik pidana lingkungan, kehutanan, dan TPPU, ia memiliki pintu masuk pidana paling luas. Korporasi dan aktor lapangan dapat dijerat dengan:

– Pasal 98 dan 99 UU No. 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup: perusakan lingkungan yang menimbulkan korban manusia, dengan ancaman pidana berat.

– UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo. UU No. 18 tahun 2013: untuk perambahan kawasan hutan dan kerusakan hulu DAS.

– Pasal 359 KUHP terkait kelalaian yang menyebabkan matinya orang.

– UU No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang: jika keuntungan korporasi berasal dari pembukaan lahan ilegal, tambang tanpa izin, atau rekayasa AMDAL.

Di sini yang disasar bukan hanya operator di lapangan, tetapi juga direksi, komisaris, pemodal, dan kontraktor pembuka lahan.

2. Kejaksaan, institusi penyidik yang mumpuni sidik Tipikor dan gugatan pemulihan lingkungan karena memegang dua senjata sekaligus. Pertama, pidana korupsi melalui pasal 2 dan 3 UU Tipikor terhadap pejabat yang menyalahgunakan kewenangan dalam pemberian izin, pembiaran pelanggaran, atau manipulasi kebijakan tata ruang yang berujung pada kerugian keuangan negara dan korban massal.

Kedua, gugatan perdata negara berdasarkan pasal 90 UU Lingkungan Hidup untuk memaksa korporasi membayar biaya pemulihan ekosistem. Preseden-nya nyata yakni kasus PT Kallista Alam (ratusan miliar) dan PT Bumi Mekar Hijau (triliunan rupiah di tingkat pertama). Artinya, jalur hukum ini bukan teori, ia sudah pernah menang. Bahkan melalui mekanisme class action, kejaksaan dapat mewakili kepentingan masyarakat korban bencana.

3. KPK, untuk habisi mafia perizinan dan korupsi struktural, bisa memasuki ruang ketika terdapat suap, gratifikasi, atau konspirasi antara pejabat dan korporasi. Korupsi sektor lingkungan selalu berdampak luas, dan bencana ini adalah bukti empirisnya.

Dengan koordinasi bersama PPATK, KPK dapat mengikuti jejak uang dari pembukaan hutan, dari tambang ilegal, hingga dari izin yang diperdagangkan. Di sinilah kejahatan tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran lingkungan, tetapi sebagai korupsi struktural yang mematikan.

Bukti digital rakyat adalah sensor paling jujur

Di era digital, kamera warga adalah saksi yang tidak bisa disuap. Foto dan video pembukaan hutan, aliran lumpur tambang, sungai yang berubah warna, hingga jebolnya tanggul, semuanya adalah alat bukti sah menurut pasal 184 KUHAP jo. UU ITE.

Dengan verifikasi forensik digital melalui metadata, waktu, lokasi, dan URL, bukti dari media sosial menjadi petunjuk yang kuat. Jika bukti digital warga disandingkan dengan:

1. LHP BPK, sebagai bukti administratif,

2. Citra satelit KLHK/LAPAN, sebagai bukti ilmiah,

3. Data curah hujan dan debit ekstrem dari BMKG, sebagai bukti kausalitas,

4. Data aliran dana dari PPATK, sebagai bukti finansial,

maka terbentuklah rantai pembuktian yang hampir sempurna.

Titik kritis: oknum pejabat tidak boleh kebal

Inilah simpul keadilan yang selama ini sering dihindari. Pejabat di kementerian dan lembaga teknis, serta pemerintah daerah, yang:

– Memberi izin menyimpang dari RTRW,

– Mengabaikan AMDAL dan RKL-RPL,

– Tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK bertahun-tahun, tidak bisa lagi bersembunyi di balik frasa “kebijakan lama”. LHP BPK adalah dokumen resmi negara yang berlaku sampai ditindaklanjuti.

Pengabaian sistemik yang berujung pada korban jiwa dapat dijerat dengan:

– Pasal 3 UU Tipikor terkait penyalahgunaan kewenangan,

– Pasal 359 KUHP terkait kelalaian yang menyebabkan kematian,

– Pasal 55 dan 56 KUHP terkait penyertaan.

Bencana ini menunjukkan bahwa kelalaian birokrasi bukan lagi sekadar pelanggaran administrasi, ia telah berubah menjadi faktor kematian.

Ujian sejarah bagi pemerintahan Presiden Prabowo

Presiden Prabowo memulai masa jabatannya bukan dengan situasi normal, melainkan dengan warisan krisis ekologis yang akut. Ia mewarisi tiga hal sekaligus:

1. Bencana lingkungan terbesar dalam satu dekade terakhir,

2. Tumpukan LHP BPK yang merekam sebabnya sejak 20 tahun lalu,

3. Harapan jutaan korban yang kehilangan segalanya.

Jika hari ini Presiden memerintahkan:

– Polri bergerak dengan pidana lingkungan dan TPPU,

– Kejaksaan menggugat pemulihan ekologis hingga triliunan rupiah,

– KPK membongkar mafia perizinan dari pusat sampai daerah, maka inilah penegakan hukum lingkungan terbesar dalam sejarah republik. Inilah titik balik, bahwa saat negara tidak lagi sekadar memadamkan api bencana, tetapi memutus sumbu penyebabnya.

Namun jika LHP BPK kembali masuk laci, jika yang ditangkap hanya operator kecil di lapangan sementara pemberi izin tetap bebas, maka kita sedang menabung bencana yang lebih besar untuk lima sampai sepuluh tahun ke depan.

Di hadapan korban, sejarah tidak ditulis oleh pidato. Ia ditulis oleh keberanian menegakkan hukum, itu harus tanpa tebang pilih!

Dan di hadapan sejarah itu pula, hanya ada satu pilihan yang benar, yakni mengubah audit menjadi dakwaan, dan dakwaan menjadi keadilan!

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – Riau, 9 Agustus 2014. Provinsi berulang tahun ke-57. Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan era SBY, datang sendiri ke Pekanbaru membawa “kado istimewa”: SK pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Peta Nasib” Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Bukan Gubernur Riau yang jemput ke Jakarta. Menteri yang antar langsung.

Aneh? Tentu saja aneh. Karena itu bukan kado ulang tahun. Itu seperti “kado pelepasan 1,6 juta hektare hutan” untuk oligarki sawit dan pulp.

Dua bulan kemudian, September 2014, KPK OTT Gubernur Riau Annas Maamun. Suap Rp 3 miliar dari pengusaha sawit (Gulakma Group & Duta Palma) agar revisi RTRW lolos. Hasil revisi? Hutan lindung di Riau berubah status jadi APL (Area Penggunaan Lain) dalam sekejap. Dan SK yang jadi alat utama SK No. 673 & 878/Menhut-II/2014 yang ditandatangani sendiri oleh Zulkifli Hasan.

Angka 1,64 juta hektare hutan yang dilepas era Menhut Zulkifli Hasan (2009–2014) “persis sama” dengan angka yang jadi barang bukti kasus suap Annas Maamun. Kebetulankah? No way!

Taman Nasional Tesso Nilo, yang dulu seluas 150 ribu hektar dan jadi rumah terakhir gajah Sumatera, kini tinggal 38 ribu hektare. Sisanya? Jadi kebun sawit dan HTI pulp. Harrison Ford datang 2013, marah besar di depan kamera:

“You are fighting a losing battle!”

Zulkifli Hasan ketawa dan menjawab: “Kita baru berdemokrasi.”

Tapi demokrasi tidak menebang hutan. Manusia dengan stempel lah yang melakukannya.

Zulkifli Hasan dipanggil KPK sebagai saksi 2020. Dia datang, tapi tak ditahan. Annas Maamun dipenjara 7 tahun. Gulakma dipenjara. Pengusaha sawit lain dipenjara. Zulkifli Hasan? Kini menjadi Menteri Perdagangan era Prabowo. Masih memanggul karung yang sama, cuma karungnya lebih besar.

1,64 juta hektare hutan itu setara dengan “22 kali luas negara Singapura. 25 kali Jakarta.3 kali pulau Bali. 100 kali luas kota Bandung”

Hutan itu bukan milik Zulkifli Hasan. Bukan milik Annas Maamun. Bukan milik Sukanto Tanoto atau Eka Tjipta Widjaja. Itu milik kita. Milik anak-anak yang sekarang tenggelam di Sumbar, Sumut dan Aceh karena hutan sudah tak ada lagi yang menahan air.

Jadi siapa yang harus “memanggul” tanggung jawab? Bukan cuma oligarki yang punya kebun. Tapi juga “kuli panggul berjas” yang dulu menandatangani SK, yang kini masih duduk di kursi menteri, yang masih tersenyum di layar televisi.

Mereka bukan pemimpin. Mereka kuli terhormat yang dibayar mahal untuk mengangkat karung duit dari hutan ke kantong tuannya. Menteri kita bisa apa. Apa bisa?

Ingat Riau! Indonesia jangan lupa. Never forget, never forgive!

Penulis: Agung Marsudi,Founder Duri Institute

MoneyTalk, Jakarta – Bencana kembali melanda negeri ini, dan Sumatera seolah menjadi panggung terbuka yang memaksa kita untuk menatap kenyataan pahit: hutan-hutan kita telah rusak karena keserakahan manusia, terutama para penguasa dan pemilik modal yang selama ini bersembunyi di balik jargon pembangunan. Air bah yang membawa kayu-kayu gelondongan ke tengah pemukiman bukan sekadar tanda alam sedang murka, tetapi bukti telanjang dari praktik kejahatan lingkungan yang selama ini ditutup-tutupi.

Selama bertahun-tahun, masyarakat hanya mendengar desas-desus tentang pembalakan liar, izin yang diperdagangkan, hingga kongkalikong antara pejabat dan korporasi untuk mengeruk kekayaan hutan. Bencana kali ini seolah membuka tirai besar yang selama ini ditutup rapat. Kayu-kayu besar yang sebelumnya disembunyikan di balik hutan, kini mengapung dan bertumpuk di sungai-sungai, menghantam jembatan, rumah, bahkan menelan korban jiwa. Tidak ada lagi ruang bagi penguasa untuk berkilah bahwa hutan Indonesia masih baik-baik saja.

Pada titik inilah publik marah. Ketika rakyat menyaksikan sendiri bongkahan kayu yang ukurannya tidak mungkin berasal dari penebangan kecil-kecilan, tudingan pun mengarah pada mereka yang memiliki akses kekuasaan. Rakyat paham bahwa pembalakan liar tidak mungkin berjalan mulus tanpa restu atau setidaknya pembiaran dari mereka yang seharusnya menjaga lingkungan. Ketika alat berat leluasa masuk kawasan konservasi, ketika izin-izin eksploitasi diterbitkan dengan alasan “pengembangan ekonomi daerah”, maka kerusakan ekologis seperti ini hanyalah soal waktu.

Ironisnya, setiap kali bencana datang, penguasa selalu menyalahkan curah hujan yang ekstrem, perubahan iklim, atau faktor alam lainnya. Padahal, akar masalahnya bukan pada intensitas hujan, tetapi pada hilangnya daya resap tanah karena jutaan pohon telah dirampas dari tempatnya. Banjir bandang tidak terjadi bila ekosistem hutan masih berfungsi. Longsor tidak akan separah ini bila akar-akar pohon masih mencengkeram kuat tanah dan bukit. Yang lebih menyakitkan, setelah bencana terjadi, rakyat kembali diminta bersabar dan berdamai dengan keadaan. Sementara aktor-aktor utama perusak hutan tetap melenggang, bahkan sebagian masih duduk di kursi kekuasaan, main domino dan tertawa cengegesan. its not funny!

Bencana Sumatera ini harus menjadi titik balik. Kita rakyat Indonesia sudah melihat sendiri bukti material kejahatan lingkungan, kayu-kayu gelondongan itu adalah saksi bisu hutan kita telah dijarah secara sistematis. Tidak cukup hanya mengevakuasi korban dan membangun kembali infrastruktur yang rusak. Yang dibutuhkan adalah keberanian politik untuk menindak siapapun yang terlibat, tanpa pandang jabatan atau pengaruh. Negara harus berani mengevaluasi seluruh izin konsesi, menindak mafia kayu, mengusut alur uangnya, serta membuka hasil investigasi secara transparan kepada publik. Beranikan presiden kita? Presiden Prabowo sekali lagi sedang di uji keberaniannya, bukan sekedar omong kosong.

Karena jika bencana ini kembali ditutup dengan narasi alam dan takdir, maka kita sedang berjalan menuju kehancuran yang lebih besar. Sumatera hanya permulaan. Tanpa perubahan nyata, pulau-pulau lain menunggu giliran. Dan pada saat itu terjadi, rakyat tidak lagi hanya melihat kayu gelondongan,,tetapi akan melihat runtuhnya kredibilitas negara yang gagal menjaga tanah airnya sendiri. Naudzubillah tsumma naudzubillah.

Penulis : Untung Nursetiawan,Pemerhati Sosial Kota Pekalongan.