MoneyTalk, Jakarta – Bencana kembali melanda negeri ini, dan Sumatera seolah menjadi panggung terbuka yang memaksa kita untuk menatap kenyataan pahit: hutan-hutan kita telah rusak karena keserakahan manusia, terutama para penguasa dan pemilik modal yang selama ini bersembunyi di balik jargon pembangunan. Air bah yang membawa kayu-kayu gelondongan ke tengah pemukiman bukan sekadar tanda alam sedang murka, tetapi bukti telanjang dari praktik kejahatan lingkungan yang selama ini ditutup-tutupi.
Selama bertahun-tahun, masyarakat hanya mendengar desas-desus tentang pembalakan liar, izin yang diperdagangkan, hingga kongkalikong antara pejabat dan korporasi untuk mengeruk kekayaan hutan. Bencana kali ini seolah membuka tirai besar yang selama ini ditutup rapat. Kayu-kayu besar yang sebelumnya disembunyikan di balik hutan, kini mengapung dan bertumpuk di sungai-sungai, menghantam jembatan, rumah, bahkan menelan korban jiwa. Tidak ada lagi ruang bagi penguasa untuk berkilah bahwa hutan Indonesia masih baik-baik saja.
Pada titik inilah publik marah. Ketika rakyat menyaksikan sendiri bongkahan kayu yang ukurannya tidak mungkin berasal dari penebangan kecil-kecilan, tudingan pun mengarah pada mereka yang memiliki akses kekuasaan. Rakyat paham bahwa pembalakan liar tidak mungkin berjalan mulus tanpa restu atau setidaknya pembiaran dari mereka yang seharusnya menjaga lingkungan. Ketika alat berat leluasa masuk kawasan konservasi, ketika izin-izin eksploitasi diterbitkan dengan alasan “pengembangan ekonomi daerah”, maka kerusakan ekologis seperti ini hanyalah soal waktu.
Ironisnya, setiap kali bencana datang, penguasa selalu menyalahkan curah hujan yang ekstrem, perubahan iklim, atau faktor alam lainnya. Padahal, akar masalahnya bukan pada intensitas hujan, tetapi pada hilangnya daya resap tanah karena jutaan pohon telah dirampas dari tempatnya. Banjir bandang tidak terjadi bila ekosistem hutan masih berfungsi. Longsor tidak akan separah ini bila akar-akar pohon masih mencengkeram kuat tanah dan bukit. Yang lebih menyakitkan, setelah bencana terjadi, rakyat kembali diminta bersabar dan berdamai dengan keadaan. Sementara aktor-aktor utama perusak hutan tetap melenggang, bahkan sebagian masih duduk di kursi kekuasaan, main domino dan tertawa cengegesan. its not funny!
Bencana Sumatera ini harus menjadi titik balik. Kita rakyat Indonesia sudah melihat sendiri bukti material kejahatan lingkungan, kayu-kayu gelondongan itu adalah saksi bisu hutan kita telah dijarah secara sistematis. Tidak cukup hanya mengevakuasi korban dan membangun kembali infrastruktur yang rusak. Yang dibutuhkan adalah keberanian politik untuk menindak siapapun yang terlibat, tanpa pandang jabatan atau pengaruh. Negara harus berani mengevaluasi seluruh izin konsesi, menindak mafia kayu, mengusut alur uangnya, serta membuka hasil investigasi secara transparan kepada publik. Beranikan presiden kita? Presiden Prabowo sekali lagi sedang di uji keberaniannya, bukan sekedar omong kosong.
Karena jika bencana ini kembali ditutup dengan narasi alam dan takdir, maka kita sedang berjalan menuju kehancuran yang lebih besar. Sumatera hanya permulaan. Tanpa perubahan nyata, pulau-pulau lain menunggu giliran. Dan pada saat itu terjadi, rakyat tidak lagi hanya melihat kayu gelondongan,,tetapi akan melihat runtuhnya kredibilitas negara yang gagal menjaga tanah airnya sendiri. Naudzubillah tsumma naudzubillah.
Penulis : Untung Nursetiawan,Pemerhati Sosial Kota Pekalongan.
