21 November 2026

Pemerhati Sosial Kota Pekalongan

MoneyTalk.id,Jakarta – Terima kasih, Paman MK. Setidaknya, kini publik mendapatkan satu titik terang dari polemik panjang yang selama ini telah menguras energi bangsa.

Putusan Mahkamah Konstitusi membuka ruang bagi masyarakat untuk melihat persoalan ini secara lebih jernih. Persoalan mengenai pemenuhan syarat pendidikan dalam pencalonan Wakil Presiden bukan lagi isu yang dapat dengan mudah disapu ke bawah karpet.

Kini, bola berada di tangan “sang anak raja.”

Pertanyaannya sederhana, tetapi sangat menentukan: masihkah ada rasa malu? Masihkah ada keberanian untuk berkata jujur? Dan masihkah ada sikap kesatria untuk mengambil keputusan yang bermartabat?

Jabatan publik bukan warisan keluarga. Kekuasaan bukan hak turun-temurun. Terlebih jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang menyangkut kehormatan konstitusi sekaligus kepercayaan lebih dari 280 juta rakyat Indonesia.

Karena itu, ketika muncul persoalan serius mengenai persyaratan pencalonan, sesungguhnya yang sedang ditunggu publik bukan lagi perdebatan hukum yang tidak berujung. Rakyat sedang menunggu sikap moral.

Seorang pemimpin tidak hanya diuji ketika berada di atas panggung, mendapat sorotan kamera, dan menerima tepuk tangan. Seorang pemimpin justru diuji ketika berada dalam situasi sulit, ketika harus mengambil keputusan yang mungkin menyakitkan bagi dirinya sendiri, bahkan bagi keluarganya.

Di situlah letak ujian sebenarnya bagi sang anak raja.

Sebagai seorang anak, tentu ada kecintaan dan loyalitas kepada keluarga. Itu manusiawi. Namun sebagai pejabat publik, tanggung jawabnya jauh lebih besar. Ia bukan hanya bertanggung jawab kepada keluarga, melainkan juga kepada konstitusi, negara, dan rakyat Indonesia.

Kini seolah ada dua jalan yang terbentang.

Pertama, memilih menyelamatkan nama baik keluarga dengan berkata jujur, mengakui keadaan apa adanya, lalu mengambil langkah politik yang bermartabat.

Kedua, mempertahankan kekuasaan dengan segala cara dan membiarkan persoalan ini terus membesar. Jika pilihan kedua yang diambil, bukan hanya dirinya yang akan terus dipertanyakan. Kehormatan keluarga dan kredibilitas institusi negara pun berpotensi terseret dalam pusaran persoalan tersebut.

Di titik inilah perlu dipahami bahwa mundur bukan berarti kalah.

Dalam demokrasi yang sehat, keberanian untuk mundur ketika terdapat persoalan serius justru dapat menjadi bentuk kemenangan moral yang paling tinggi.

Rakyat Indonesia tidak membutuhkan pejabat yang merasa kebal terhadap kritik. Rakyat membutuhkan pemimpin yang berani berdiri di hadapan publik dan berkata:

“Saya bertanggung jawab.”

Maka hari ini publik sedang menunggu. Bukan manuver politik. Bukan saling lempar tanggung jawab. Bukan pula pembenaran tanpa akhir.

Yang ditunggu adalah sikap gentleman. Apakah sang anak raja akan memilih jalan kejujuran demi menyelamatkan martabat dirinya dan keluarganya? Ataukah ia akan terus bertahan dan membiarkan sejarah mencatat bahwa kekuasaan ternyata lebih penting daripada kehormatan?

Pada akhirnya, pilihan itu berada di tangannya.

Memilih kejujuran untuk menyelamatkan martabat keluarga, atau terus bertahan hingga persoalan ini semakin dalam dan panjang.

Sejarah sedang menunggu jawabannya. Termasuk menunggu kejujuran sang ayahanda.

Penulis : Untung Nursetiawan, Pemerhati Sosial Kota Pekalongan

MoneyTalk.id,Jakarta – Berdasar info yang saya terima dari para korban BMT Mitra Umat Pekalongan, pada akhirnya, para korban memilih menempuh satu langkah penting yakni datang bersama-sama ke SPKT Polres Pekalongan Kota untuk membuat laporan polisi pada tanggal 07 Juli 2026. Tentu dengan banyaknya jumlah korban, bisa dipastikan laporan bersama ini akan terjadi secara bergelombang. Apa yang dilakukan para korban ini adalah upaya menunjukkan fakta jumlah korban dan nilai kerugian yang sesungguhnya dalam kasus BMT Mitra Umat Pekalongan yang terjadi sejak lebaran tahun 2024 yang lalu.

Laporan bersama ini bukan kali pertama, di bulan Mei 2026 sebetulnya langkah ini pernah akan dilakukan, tapi atas saran polisi pada waktu itu dan adanya kepastian akan terbitnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari polisi, langkah itu urung dilakukan.

Namun, setelah terbitnya SPDP, ternyata tidak ada perubahan yang berarti, polisi masih belum bisa memastikan siapa tersangka atau yang bertanggung jawab atas kasus yang sudah berjalan dua tahun ini. Proses penyidikan pasca SPDP menurut pemahaman para korban, ruang lingkup perkaranya justru berkutat pada tiga orang/ korban pelapor dengan nilai kerugian sekitar Rp54 juta. Angka tersebut tentu sangat jauh dari gambaran yang selama ini diketahui para korban: bahwa perkara ini diduga menimpa ribuan nasabah/orang dengan total kerugian yang diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Bukan tiga orang/korban dan hanya Rp54jt saja.

Perbedaan inilah yang kemudian memunculkan kegelisahan. Bukan karena para korban menolak atau tidak nenghargai proses penyidikan yang sedang berjalan, tetapi mereka ingin memastikan bahwa penegakan hukum mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Sebab, sebuah perkara yang melibatkan ribuan orang/korban tentu memiliki dimensi yang berbeda dibanding perkara yang hanya melibatkan segelintir orang/korban.

Setiap korban memiliki hak konstitusional untuk melaporkan tindak pidana yang diduga merugikannya. Hak tersebut tidak dapat dihapus hanya karena sudah ada korban lain yang lebih dahulu melapor. Kerugian setiap orang adalah fakta hukum yang berdiri sendiri dan berhak memperoleh perlindungan yang sama di hadapan hukum.

Laporan bersama juga memiliki nilai penting bagi proses pembuktian. Dengan semakin banyak korban yang melapor beserta bukti kerugiannya, penyidik akan memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai luasnya dampak perkara. Selanjutnya, jaksa memiliki dasar yang lebih lengkap dalam menyusun dakwaan, dan hakim pun dapat menilai perkara berdasarkan kondisi yang sesungguhnya, bukan berdasarkan potret yang terbatas.

Situasi ini pada akhirnya akan menguji makna slogan Presisi yang selama ini menjadi semangat Kepolisian Republik Indonesia. Presisi berarti prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Nilai-nilai tersebut menuntut agar setiap perkara dipotret secara akurat, utuh, dan proporsional. Ketika terdapat kesenjangan antara fakta yang dirasakan para korban dengan gambaran perkara yang muncul dalam dokumen penyidikan, wajar apabila muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai sejauh mana prinsip presisi telah diwujudkan.

Tentu tidak ada yang menginginkan proses hukum berjalan berdasarkan asumsi atau opini. Justru karena itulah laporan bersama menjadi penting. Semakin banyak korban yang datang sendiri ke kepolisian untuk membuat laporan, semakin kuat pula data faktual yang dimiliki aparat penegak hukum. Tidak lagi berdasarkan perkiraan/ asumsi belaka, melainkan berdasarkan identitas korban, bukti kepemilikan simpanan, dan nilai kerugian masing-masing.

Harapannya, langkah para korban ini tidak dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap aparat penegak hukum, melainkan sebagai partisipasi aktif masyarakat dalam membantu mengungkap perkara secara menyeluruh. Penegakan hukum yang berkualitas bukan hanya menghasilkan berkas perkara, tetapi juga mampu merepresentasikan fakta yang sebenarnya.

Pada akhirnya, para korban sekali lagi hanya ingin memastikan bahwa suara mereka tidak hilang dalam tumpukan administrasi. Bahwa kerugian yang mereka alami benar-benar tercatat, diakui, dan dipertimbangkan dalam setiap tahapan proses hukum. Jika penegakan hukum memang berlandaskan prinsip presisi, maka fakta yang besar tidak boleh dipersempit, dan penderitaan ribuan korban tidak boleh terlihat seolah hanya dialami oleh segelintir orang.

Penulis : Untung Nursetiawan, Pemerhati Sosial Kota Pekalongan

MoneyTalk, Jakarta – Akhirnya, Kepolisian Kota Pekalongan menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan uang nasabah yang dilakukan oleh pengurus BMT Mitra Umat Pekalongan.

Bagi saya dan bagi banyak pihak, ini bukan sekadar surat atau proses administratif belaka; ini adalah babak baru dalam penegakan hukum, sekaligus pengakuan terhadap kegigihan paguyuban korban yang menuntut hak-hak mereka sejak kasus ini pertama kali muncul jelang lebaran tahun 2024.

Kasus ini bukanlah kasus kecil. Kerugian yang diderita ribuan nasabah bukan hanya soal nominal uang, tetapi juga soal kepercayaan. Dalam banyak koperasi dan BMT, kepercayaan nasabah adalah fondasi utama. Ketika oknum pengurus menyalahgunakan amanah tersebut, dampaknya jauh lebih luas: selain materiil, muncul rasa cemas, kecewa, bahkan trauma bagi masyarakat yang menaruh harapan pada lembaga keuangan mikro tersebut. Oleh karena itu, proses hukum yang kini berjalan bukan sekadar formalitas, tetapi momentum penting untuk mengembalikan rasa keadilan dan mengembalikan kepercayaan publik pada sistem hukum.

Perjuangan paguyuban korban, yang tak kenal lelah menuntut haknya, menjadi contoh nyata bahwa keteguhan dan solidaritas kolektif dapat menjadi kekuatan untuk menghadapi ketidakadilan. Mereka tidak hanya menuntut pengembalian uang, tetapi juga menegakkan prinsip: bahwa setiap tindakan penipuan atau penggelapan, sekecil apapun, harus mendapat sanksi hukum yang tegas. Langkah ini tentunya akan berlanjut ke tahap Kejaksaan Negeri Pekalongan dan kemudian ke Pengadilan Negeri Pekalongan, di mana keadilan akan diuji secara lebih terbuka dan transparan.

Lebih dari itu, kasus BMT Mitra Umat Pekalongan ini memiliki potensi menjadi role model penanganan kasus serupa. Tidak sedikit oknum pengurus koperasi atau lembaga keuangan mikro yang menyelewengkan dana anggota atau nasabahnya. Penegakan hukum yang tegas terhadap kasus ini akan menjadi peringatan keras: bahwa pelanggaran serupa tidak akan dibiarkan dan akan mendapat tindakan hukum yang setimpal. Ini penting agar masyarakat memiliki kepercayaan bahwa lembaga hukum mampu melindungi hak-hak para korban (masyarakat), termasuk melawan praktik curang di ranah ekonomi mikro yang sering luput dari perhatian publik.

Dengan dimulainya penyidikan ini, masyarakat Pekalongan dan nasabah BMT Mitra Umat tentu berharap agar proses hukum berjalan cepat, adil, dan transparan. Bagi paguyuban korban, perjuangan belum berakhir, tetapi langkah ini menjadi kemenangan moral: bahwa dengan keteguhan, solidaritas, dan keberanian menuntut hak, keadilan bukanlah hal yang mustahil. Semoga kasus ini tidak hanya menuntaskan konflik saat ini, tetapi juga menjadi pelajaran berharga bagi seluruh lembaga keuangan mikro agar amanah, karena kepercayaan dan integritas menjadi pondasi utama bagi lembaga mikro seperti koperasi.

Penulis : Untung Nursetiawan, Pemerhati Sosial Kota Pekalongan

MoneyTalk, Jakarta – Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana di BMT Mitra Umat Pekalongan layak disebut sebagai salah satu rapor merah bagi kinerja Kepolisian Resor Pekalongan Kota. Hampir dua tahun sejak laporan pidana diajukan oleh para korban, proses hukum yang diharapkan dapat menghadirkan kejelasan justru berjalan di tempat. Hingga kini, aparat penegak hukum masih belum mampu menetapkan siapa yang harus bertanggung jawab sebagai tersangka, meskipun berbagai fakta awal menunjukkan bahwa unsur pembuktian sebenarnya telah terpenuhi.

Dalam hukum pidana, keberadaan minimal dua alat bukti yang sah seharusnya sudah cukup menjadi dasar bagi penyidik untuk meningkatkan status perkara ke tahap yang lebih serius. Dalam perkara ini, bukan hanya keterangan para korban dan dokumen transaksi yang telah diserahkan, tetapi juga telah tersedia hasil audit general yang secara jelas memuat simpulan mengenai dugaan aliran dana nasabah dan arah penggunaan dana tersebut. Audit itu seharusnya menjadi petunjuk penting bagi penyidik untuk menelusuri siapa pihak yang bertanggung jawab serta bagaimana pola pengelolaan dana dilakukan selama ini.

Ironisnya, keberadaan audit tersebut justru terkesan tidak mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Temuan yang seharusnya dapat menjadi pintu masuk untuk mengurai perkara malah seperti dinisbikan. Seolah-olah dokumen penting yang memuat gambaran tentang ke mana dana masyarakat mengalir itu tidak memiliki arti dalam proses penegakan hukum. Sikap seperti ini tentu menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Jika hasil audit yang sudah tersusun secara sistematis saja tidak dijadikan pijakan, lalu sebenarnya ada apa dan bukti apa lagi yang sedang ditunggu oleh kepolisian?

Ketika sebuah perkara berlarut-larut tanpa kepastian, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nasib para korban, tetapi juga wibawa institusi penegak hukum. Polisi seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Akan tetapi dalam kasus BMT Mitra Umat, yang muncul justru kesan lamban, ragu-ragu, dan tidak memiliki keberanian untuk mengambil keputusan hukum yang tegas. Kondisi seperti ini menimbulkan persepsi bahwa hukum dapat kehilangan tajinya ketika berhadapan dengan perkara yang menyangkut kepentingan-kepentingan “tertentu”.

Lebih menyakitkan lagi, para korban bukan hanya kehilangan dana yang mereka simpan dengan susah payah, tetapi juga harus menanggung beban psikologis akibat proses hukum yang tidak menentu. Mereka datang melapor dengan harapan negara melalui institusi polisi yang digaji setiap bulannya dari pajak rakyat ini hadir membela hak-hak mereka. Namun yang mereka terima justru ketidakjelasan yang berkepanjangan. Dalam situasi seperti ini, keadilan terasa menjadi sesuatu yang semakin jauh dari jangkauan masyarakat kecil.

Prinsip kepastian hukum seharusnya menjadi fondasi utama dalam setiap penanganan perkara pidana. Tanpa kepastian hukum, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Sementara prinsip keadilan menuntut agar korban mendapatkan perlindungan yang layak dan pelaku dimintai pertanggungjawaban secara terbuka.

Sayangnya, dalam kasus ini kedua prinsip tersebut justru tampak seperti ironi di tengah kinerja aparat yang terkesan amburadul.

Kepolisian Pekalongan Kota perlu menyadari bahwa lambannya penanganan perkara semacam ini bukan sekadar persoalan administratif. Ini adalah persoalan serius yang menyangkut kredibilitas institusi. Publik berhak menilai bahwa ketidakmampuan mengungkap tersangka dalam waktu hampir dua tahun, meski hasil audit dan sejumlah bukti telah tersedia, merupakan bentuk kegagalan profesionalitas yang tidak bisa terus dibiarkan.

Sudah saatnya kepolisian menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada korban, bukan sekadar memberikan janji proses yang berulang. Jika alat bukti telah cukup, maka penetapan tersangka harus segera dilakukan. Sebab semakin lama perkara ini dibiarkan tanpa kejelasan, semakin kuat pula kesan bahwa hukum sedang kehilangan arah di hadapan masyarakat yang seharusnya dilindungi.

Penulis : Untung Nursetiawan, Pemerhati Sosial Kota Pekalongan

KPK RI OTT Bupati Pekalongan; Kawal Agar Hukum Ditegakkan

Oleh: Untung Nursetiawan, Pemerhati Sosial Kota Pekalongan

 

Membaca informasi beberapa link berita yang beredar di media sosial, saya cukup kaget. Diberitakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pekalongan dan mengamankan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq. Proses pemeriksaan lanjutan kabarnya berlangsung di Jakarta. Peristiwa ini tentu menjadi tamparan keras bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan yang selama ini berharap daerahnya bersih dari praktik korupsi.

Sebagai warga daerah, rasa kaget itu bercampur prihatin. Kabupaten Pekalongan seharusnya fokus membenahi persoalan mendasar: kesejahteraan rakyat, tata kelola anggaran, pelayanan publik, hingga pembangunan infrastruktur. Namun jika benar ada praktik yang melanggar hukum, maka ini bukan sekadar soal individu, melainkan soal integritas sistem pemerintahan daerah.

Kita tentu harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Proses hukum harus berjalan objektif dan profesional. Karena itu, publik perlu mengawal agar KPK bekerja secara transparan, tanpa tekanan politik dan tanpa kompromi. Siapa pun yang terbukti bersalah harus bertanggung jawab di hadapan hukum. Jabatan adalah amanah, bukan tameng kebal hukum.

Yang membuat publik semakin tercengang adalah konteks kekuasaan yang mengelilingi sosok Bupati ini. Diketahui, suaminya merupakan anggota DPR RI, dan anaknya duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Pekalongan. Secara politik, jejaring kekuasaan ini sangat kuat. Secara logika kekuasaan, posisi tersebut memberi pengaruh besar. Namun peristiwa ini mengingatkan kita bahwa sekuat apa pun jejaring politik seseorang, tetap ada hukum yang lebih tinggi yang tidak bisa ditawar.

Di sinilah pelajaran moral itu terasa sangat dalam. Ternyata kekuasaan selama ini hanya memberi rasa aman yang semu belaka. Dukungan politik bisa menghadirkan rasa percaya diri berlebihan. Tapi ketika Allah SWT berkehendak, maka segala yang tersembunyi bisa terbongkar. Tidak ada kekuasaan yang benar-benar absolut di hadapan kehendak-Nya. Peristiwa ini seperti pengingat bahwa jabatan hanyalah titipan sementara, dan pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat.

Kabupaten Pekalongan jangan sampai dikenal sebagai ladang subur korupsi para pejabatnya. Kita sudah terlalu sering menyaksikan daerah-daerah lain tercoreng akibat ulah segelintir elite yang menyalahgunakan amanah. Citra daerah, kepercayaan publik, hingga semangat investasi bisa runtuh hanya karena praktik korupsi. Yang paling dirugikan tentu rakyat kecil, yang berharap anggaran publik benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan dan pembangunan.

Momentum ini juga harus menjadi refleksi bersama. Bukan hanya bagi kepala daerah, tetapi juga bagi DPRD, birokrasi, kontraktor, hingga masyarakat. Korupsi tidak pernah berdiri sendirian. Ia tumbuh karena ada pembiaran, kompromi, dan budaya permisif. Jika ingin Pekalongan bersih, maka komitmen antikorupsi harus dimulai dari sistem yang transparan dan pengawasan publik yang aktif.

Kita kawal proses ini dengan akal sehat dan hati jernih. Jangan bersorak sebelum ada putusan hukum tetap, tapi juga jangan apatis. Publik berhak tahu dan berhak memastikan hukum ditegakkan. Jika memang ada kesalahan, maka pertanggungjawaban harus jelas. Jika tidak terbukti, maka nama baik juga harus dipulihkan.

Pada akhirnya, peristiwa ini adalah pengingat keras: sekuat apa pun kekuasaan, setinggi apa pun jabatan, ketika Allah SWT berkehendak, maka tersingkaplah semuanya. Integritaslah yang sejatinya menjadi benteng terkuat, bukan jaringan mafia politik ataupun kursi kekuasaan.

Penulis : Untung Nursetiawan, Pemerhati Sosial Kota Pekalongan

MoneyTalk, Jakarta – Bencana kembali melanda negeri ini, dan Sumatera seolah menjadi panggung terbuka yang memaksa kita untuk menatap kenyataan pahit: hutan-hutan kita telah rusak karena keserakahan manusia, terutama para penguasa dan pemilik modal yang selama ini bersembunyi di balik jargon pembangunan. Air bah yang membawa kayu-kayu gelondongan ke tengah pemukiman bukan sekadar tanda alam sedang murka, tetapi bukti telanjang dari praktik kejahatan lingkungan yang selama ini ditutup-tutupi.

Selama bertahun-tahun, masyarakat hanya mendengar desas-desus tentang pembalakan liar, izin yang diperdagangkan, hingga kongkalikong antara pejabat dan korporasi untuk mengeruk kekayaan hutan. Bencana kali ini seolah membuka tirai besar yang selama ini ditutup rapat. Kayu-kayu besar yang sebelumnya disembunyikan di balik hutan, kini mengapung dan bertumpuk di sungai-sungai, menghantam jembatan, rumah, bahkan menelan korban jiwa. Tidak ada lagi ruang bagi penguasa untuk berkilah bahwa hutan Indonesia masih baik-baik saja.

Pada titik inilah publik marah. Ketika rakyat menyaksikan sendiri bongkahan kayu yang ukurannya tidak mungkin berasal dari penebangan kecil-kecilan, tudingan pun mengarah pada mereka yang memiliki akses kekuasaan. Rakyat paham bahwa pembalakan liar tidak mungkin berjalan mulus tanpa restu atau setidaknya pembiaran dari mereka yang seharusnya menjaga lingkungan. Ketika alat berat leluasa masuk kawasan konservasi, ketika izin-izin eksploitasi diterbitkan dengan alasan “pengembangan ekonomi daerah”, maka kerusakan ekologis seperti ini hanyalah soal waktu.

Ironisnya, setiap kali bencana datang, penguasa selalu menyalahkan curah hujan yang ekstrem, perubahan iklim, atau faktor alam lainnya. Padahal, akar masalahnya bukan pada intensitas hujan, tetapi pada hilangnya daya resap tanah karena jutaan pohon telah dirampas dari tempatnya. Banjir bandang tidak terjadi bila ekosistem hutan masih berfungsi. Longsor tidak akan separah ini bila akar-akar pohon masih mencengkeram kuat tanah dan bukit. Yang lebih menyakitkan, setelah bencana terjadi, rakyat kembali diminta bersabar dan berdamai dengan keadaan. Sementara aktor-aktor utama perusak hutan tetap melenggang, bahkan sebagian masih duduk di kursi kekuasaan, main domino dan tertawa cengegesan. its not funny!

Bencana Sumatera ini harus menjadi titik balik. Kita rakyat Indonesia sudah melihat sendiri bukti material kejahatan lingkungan, kayu-kayu gelondongan itu adalah saksi bisu hutan kita telah dijarah secara sistematis. Tidak cukup hanya mengevakuasi korban dan membangun kembali infrastruktur yang rusak. Yang dibutuhkan adalah keberanian politik untuk menindak siapapun yang terlibat, tanpa pandang jabatan atau pengaruh. Negara harus berani mengevaluasi seluruh izin konsesi, menindak mafia kayu, mengusut alur uangnya, serta membuka hasil investigasi secara transparan kepada publik. Beranikan presiden kita? Presiden Prabowo sekali lagi sedang di uji keberaniannya, bukan sekedar omong kosong.

Karena jika bencana ini kembali ditutup dengan narasi alam dan takdir, maka kita sedang berjalan menuju kehancuran yang lebih besar. Sumatera hanya permulaan. Tanpa perubahan nyata, pulau-pulau lain menunggu giliran. Dan pada saat itu terjadi, rakyat tidak lagi hanya melihat kayu gelondongan,,tetapi akan melihat runtuhnya kredibilitas negara yang gagal menjaga tanah airnya sendiri. Naudzubillah tsumma naudzubillah.

Penulis : Untung Nursetiawan,Pemerhati Sosial Kota Pekalongan.

MoneyTalk, Jakarta – Istilah literasi digital kini sering digaungkan di berbagai forum, mulai dari ruang kelas, seminar pemerintah, hingga kampanye media sosial. Ia seakan menjadi mantra baru di tengah derasnya arus informasi dan transformasi teknologi. Namun, pertanyaan mendasarnya: apakah literasi digital di Indonesia benar-benar sudah membumi? Ataukah masih sekadar jargon elit yang tak menyentuh akar persoalan di masyarakat?

Secara formal, literasi digital dimaknai sebagai kemampuan individu dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan berpartisipasi secara kritis di dunia digital. Pemerintah melalui Kementerian Kominfo telah meluncurkan berbagai program seperti Siberkreasi dan pelatihan literasi digital di seluruh provinsi. Laporan-laporan resmi pun sering menyebut jutaan masyarakat telah “terliterasi”. Namun, kenyataan di lapangan sering kali berbeda jauh dari angka-angka itu.

Kita masih melihat betapa mudahnya masyarakat termakan hoaks, terprovokasi oleh isu agama dan politik, atau menjadi korban penipuan daring. Media sosial dipenuhi ujaran kebencian dan disinformasi, sementara banyak warganet yang belum mampu memilah mana fakta, mana opini, bahkan mana yang sekadar manipulasi. Ini menunjukkan bahwa literasi digital belum menyentuh aspek kritis yang seharusnya menjadi inti dari literasi itu sendiri.

Kelemahan lain terletak pada pendekatan programnya. Literasi digital kerap dikemas secara formal dan teoritis seperti ceramah, seminar, atau webinar yang lebih banyak menjangkau kalangan terdidik di perkotaan. Sementara masyarakat di pedesaan, pelajar di daerah terpencil, hingga para pelaku UMKM di pasar tradisional, tak tersentuh padahal justru merekalah kelompok yang paling membutuhkan pendampingan praktis. Akibatnya, literasi digital berhenti di tataran seremonial, tidak berubah menjadi kebiasaan sosial yang hidup dalam keseharian.

Membumikan literasi digital bukan sekadar memberi tahu cara memakai gawai atau membuka aplikasi. Ini soal membangun kesadaran etika, kemampuan berpikir kritis, dan tanggung jawab bermedia. Masyarakat perlu didampingi untuk memahami dampak setiap unggahan, belajar memverifikasi informasi, dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan sekadar untuk hiburan atau sensasi.

Selain itu, tantangan struktural juga besar. Akses internet masih timpang, terutama di wilayah timur Indonesia. Banyak sekolah belum memiliki fasilitas digital memadai, sementara kurikulum literasi digital masih bersifat tambahan, bukan bagian integral dari pembelajaran. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas perlu bersinergi bukan hanya dalam sosialisasi, tetapi juga dalam pembentukan ekosistem digital yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

Literasi digital baru bisa dikatakan “membumi” jika ia tidak berhenti di tataran wacana, tetapi tumbuh menjadi budaya baru di masyarakat. Masyarakat yang tidak hanya bisa menggunakan teknologi, tetapi juga memahami maknanya; yang tidak hanya pandai berselancar di dunia maya, tetapi juga bijak menapaki etika digital. Karena jika tidak disiapkan hingga saat era digitalisasi benar benar tiba, bisa jadi literasi digital kita masih dalam tahap belajar mengeja, belum benar-benar membaca realitas digital dengan utuh.

Penulis ; Untung Nursetiawan, Pemerhati Sosial Kota Pekalongan

MoneyTalk, Jakarta – Penyerahan dokumen ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke publik beberapa waktu lalu menandai babak baru dalam polemik yang telah lama membelah opini masyarakat. Dokumen yang diserahkan tersebut dikabarkan memiliki bentuk dan detail yang identik dengan salinan yang selama ini diteliti oleh Roy Suryo dan sejumlah pihak lainnya. Bila kesamaan itu benar adanya, maka bangsa ini dihadapkan pada kenyataan pahit: bahwa polemik yang seharusnya selesai melalui transparansi justru membuka luka baru dalam kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan kejujuran pejabat publik.

Dalam negara demokrasi, kejujuran adalah fondasi utama legitimasi. Ijazah bukan sekadar selembar kertas administratif, tetapi simbol integritas, bukti pencapaian, dan legalitas moral seorang pemimpin. Karena itu, ketika keaslian dokumen presiden ke-7 menjadi perdebatan berkepanjangan, publik wajar merasa cemas dan terluka. Mereka mempertanyakan: bagaimana mungkin di negeri sebesar Indonesia, dengan sistem pendidikan dan birokrasi yang mapan, keaslian ijazah seorang kepala negara masih menjadi misteri yang tidak kunjung terjawab tuntas?

Apabila benar dokumen dari KPU identik dengan yang selama ini diragukan, maka muncul dua kemungkinan yang sama-sama menyakitkan. Pertama, bahwa keraguan publik selama ini sebenarnya tidak berdasar dan dibangun di atas disinformasi. Kedua, yang lebih mengkhawatirkan, bahwa sistem administrasi negara telah gagal menjaga keotentikan dan keterbukaan data publik. Dalam kedua pandangan itu, yang kalah tetaplah rakyat karena kepercayaan mereka terhadap institusi negara telah hancur.

KPU sebagai penyelenggara pemilu sejatinya memegang peran penting dalam menjaga kredibilitas demokrasi. Penyerahan dokumen seharusnya dilakukan secara transparan, dengan melibatkan pihak independen untuk melakukan verifikasi forensik. Sayangnya, selama ini proses tersebut cenderung berlangsung tertutup dan birokratis. Publik hanya diberi kesimpulan tanpa ruang cukup untuk memahami data yang sesungguhnya. Dalam situasi seperti itu, wajar bila kecurigaan dan teori konspirasi berkembang liar.

Luka demokrasi bukan hanya lahir dari kecurangan, tetapi juga dari ketertutupan informasi. Ketika warga merasa tidak diberi kejelasan, mereka kehilangan rasa memiliki terhadap negara. Pemerintah dan lembaga terkait harus menyadari bahwa keterbukaan adalah satu-satunya jalan untuk memulihkan kepercayaan publik. Menutup-nutupi atau menunda kebenaran justru memperlebar jurang ketidakpercayaan yang sudah terlanjur dalam.

Kasus ijazah Jokowi kini bukan sekadar perkara dokumen, melainkan ujian moral bagi bangsa ini: sejauh mana kita berani menegakkan kejujuran tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pemimpin tertinggi. Demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh di atas kebenaran, bukan kepalsuan yang dipelihara.

Oleh karena itu, langkah berikutnya haruslah verifikasi terbuka oleh lembaga independen yang kredibel. Jika ijazah itu benar asli, maka bangsa ini perlu bukti yang meyakinkan agar polemik bisa berakhir dengan damai dan terhormat. Namun jika ditemukan ketidaksesuaian, negara wajib bertindak adil tanpa kompromi.

Karena pada akhirnya, demokrasi tanpa kejujuran hanyalah panggung sandiwara. Dan bangsa yang terbiasa menutup mata terhadap kebohongan, sedang menulis luka panjang dalam sejarahnya sendiri. Entahlah

Penulis : Untung Nursetiawan, Pemerhati Sosial Kota Pekalongan

MoneyTalk, Jakarta – Hari Kamis. 9 Oktober 2025 saya berkesempatan hadir bersama sama dengan teman-teman Paguyuban Nasabah Korban BMT Mitra Umat Pekalongan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kota Pekalongan terkait kasus BMT Mitra Umat. Acara yang berlangsung dari pagi hingga siang itu akhirnya menjadi titik balik bagi para korban setelah lebih dari satu setengah tahun kasus ini terkatung-katung tanpa kejelasan.

Forum resmi antara DPRD, aparat penegak hukum, instansi pemerintah, dan korban akhirnya membuka fakta-fakta penting: bahwa selama ini ada kebuntuan tanggung jawab, terutama di level Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah yang seolah diam dan tidak berbuat apa-apa dan di level penegakan hukum yang juga masih berjalan ditempat.

RDP yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD kota Pekalongan yang dihadiri Walikota, Komisi B DPRD kota, Polres Pekalongan Kota, Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Koperasi RI, Ombudsman RI, LPDB, PIP, pengurus BMT Mitra Umat, serta Paguyuban Nasabah Korban menjadi ajang ledakan emosi publik. Alasan-alasan yang disampaikan oleh pihak Dinas Koperasi Provinsi dan Kementerian justru menimbulkan kegeraman. Mereka berdalih bahwa langkah-langkah penanganan terkendala prosedur, keterbatasan kewenangan. Padahal masyarakat sudah terlalu lama menunggu tindakan nyata, bukan lagi penjelasan administratif yang berbelit-belit.

Selama ini, Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah memang terkesan pasif. Padahal, berdasarkan peraturan perundang-undangan, dinas provinsi memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi lintas kabupaten/kota, termasuk BMT Mitra Umat Pekalongan. Artinya, mereka tidak bisa sekadar berdiri di pinggir lapangan dan menonton. Tugas pengawasan mencakup audit, pembekuan, hingga pembentukan tim investigasi ketika ada indikasi pelanggaran berat atau gagal bayar yang merugikan anggota/ nasabah. Karena itu, sikap diam dinas koperasi provinsi selama ini akhirnya mendapat kritikan keras.

RDP kali ini berhasil mendobrak kebuntuan itu. DPRD Kota Pekalongan secara tegas mengeluarkan empat rekomendasi penting. Pertama, mendesak Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah segera melakukan investigasi terpadu terhadap BMT Mitra Umat, dengan melibatkan kepolisian, auditor independen, kementerian, dan perwakilan korban. Rekomendasi ini menunjukkan bahwa DPRD Kota tidak ingin penyelesaian hanya berhenti pada janji, tetapi menuntut langkah konkret dan terukur. Investigasi terpadu diharapkan dapat membongkar ke mana aliran dana nasabah selama ini dan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian besar tersebut.

Kedua, pengurus BMT Mitra Umat harus dihadapkan pada langkah tegas jika terbukti mengulur-ulur kewajiban dalam proses penyelesaian. DPRD Kota meminta agar dinas dan aparat berwenang tidak segan mengambil upaya paksa, termasuk pembekuan kegiatan, penyitaan aset, atau pelimpahan ke ranah pidana bila diperlukan. Kelonggaran selama ini hanya memperbesar luka dan kecurigaan masyarakat terhadap independensi instansi pemerintah dan aparat penegak hukum (polisi).

Ketiga, DPRD menuntut Kepolisian Kota Pekalongan untuk menindaklanjuti laporan Paguyuban Nasabah secara transparan dan profesional. Publik menanti langkah nyata dari aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa keadilan tidak bisa dibeli atau ditunda. Sudah cukup lama laporan-laporan korban hanya menjadi arsip tanpa arah. Polisi harus membuktikan bahwa hukum bekerja, dan korban bukanlah pihak yang harus terus menunggu tanpa kepastian.

Keempat, DPRD dan Pemerintah Kota Pekalongan menyatakan akan mengawal proses penyelesaian ini sampai tuntas. Ini bukan sekadar janji politik, tetapi komitmen moral yang akan diuji oleh publik. Pengawalan berarti pengawasan berkelanjutan, rapat rutin, hingga publikasi terbuka mengenai setiap perkembangan kasus. Transparansi adalah satu-satunya jalan untuk memulihkan kepercayaan publik kepada pemerintah kota Pekalongan yang telah hancur.

RDP ini menjadi momen penting ketika suara rakyat benar-benar menggema di ruang rapat dewan. Para anggota DPRD tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi tampil sebagai corong aspirasi masyarakat. Mereka menegur keras lembaga pemerintah yang lalai, mengingatkan kepolisian untuk lebih transparan, dan menuntut tanggung jawab pengurus BMT yang selama ini bersembunyi di balik alasan “proses internal” yang berlarut-larut

Lebih dari sekadar forum diskusi, RDP kali ini menjadi tamparan keras bagi Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah. Kini, setelah DPRD menyorot langsung, tidak ada lagi ruang untuk berkelit. Jika Dinas Koperasi tidak segera bertindak, maka kredibilitasnya sebagai lembaga pembina koperasi akan runtuh di mata publik.

Kasus BMT Mitra Umat bukan hanya soal gagal bayar, tapi soal keadilan, transparansi, dan keberpihakan negara kepada rakyat kecil. DPRD Kota Pekalongan telah menyalakan api perubahan. Kini tugas semua pihak adalah memastikan api itu tidak padam sebelum kebenaran ditegakkan dan hak-hak nasabah dipulihkan sepenuhnya. Semoga.

Penulis : Untung Nursetiawan, Pemerhati Sosial Kota Pekalongan

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan anggota DPR RI Fraksi PKS, Rizal Bawazier, di media sosial tgl 17 Agustus 2025 tentang adanya pengembalian dana tabungan nasabah korban BMT Mitra Umat (MU) Pekalongan sebesar Rp27,5 miliar, justru menjadi blunder politik yang berujung kritik keras. Alih-alih menuai simpati, klaim tersebut malah melahirkan gelombang hujatan dan ketidakpercayaan publik di dapil pemilihannya, khususnya dari para nasabah yang hingga kini masih berjuang menuntut haknya.

Dalam statemennya, Rizal terkesan hendak menunjukkan adanya progres signifikan dalam penyelesaian kasus BMT MU Pekalongan yang sudah bertahun-tahun membelit ribuan nasabah. Namun begitu kabar itu dirilis, publik langsung mempertanyakan validitasnya. Angka Rp27,5 miliar terdengar fantastis, tetapi tidak ada bukti nyata siapa saja penerima, kapan pengembalian dilakukan, dan dengan mekanisme apa uang itu dikembalikan.

Pertanyaan yang paling mengemuka di kalangan korban adalah: dikembalikan kepada siapa? Sebab, hingga kini para nasabah yang konsisten berjuang lewat paguyuban dengan aksi-aksi protesnya tidak pernah menerima sepeser pun dari uang tabungan mereka yang macet di BMT MU Pekalongan.

Paguyuban yang selama ini menjadi motor perlawanan justru menegaskan bahwa klaim Rp27,5 miliar itu bohong belaka. “Kalau memang benar ada pengembalian, gerbong kami tentu sudah ikut merasakan. Selama ini yang berhadapan langsung dengan mereka adalah kami,” demikian suara keras dari kalangan korban.

Kritik ini bukan tanpa alasan. Selama ini, seluruh dinamika perjuangan nasabah korban BMT MU Pekalongan berlangsung terbuka. Setiap langkah hukum, mediasi, hingga aksi unjuk rasa selalu terdokumentasi dan tidak ada kabar mengenai adanya skema pengembalian masif senilai puluhan miliar. Logikanya, jika benar sudah ada dana Rp27,5 miliar yang cair, publik tentu akan dengan mudah menemukan jejaknya: tanggal pencairan, ramainya kantor karena proses pencairan, bukti pencairan, daftar nama penerima, atau testimoni korban dan beritanya tersebar ada dimana mana. Namun yang terjadi justru sebaliknya, hening, sepi dan kosong, tidak ada pergerakan apapun, kok tiba-tiba sudah cair 27,5 M.

Klaim Rizal ini akhirnya dipersepsikan publik sebagai upaya politis untuk meraih simpati. Namun, strategi itu justru berbalik arah. Netizen ramai-ramai menanggapi dengan sinis. Alih-alih memberi apresiasi, mereka menuding statemen tersebut tidak masuk akal, mengada-ada, bahkan menyesatkan. Kalau benar ada Rp27,5 miliar, seharusnya berita gembira itu viral dengan sendirinya karena korban merasa lega. Bukan merilis sendiri, mengklaim sendiri. Faktanya tidak ada satu pun korban yang bersuara menerima pengembalian itu. Jadi klaim itu lebih mirip sandiwara politik.

Blunder ini menegaskan pentingnya transparansi dalam komunikasi politik, terlebih ketika menyangkut nasib ribuan rakyat kecil yang sedang menderita karena kehilangan tabungan. Klaim sepihak tanpa data hanya akan menambah luka. Para korban merasa dipermainkan, bukan hanya oleh BMT MU yang gagal menjaga amanah, tetapi juga oleh wakil rakyat yang seharusnya menjadi penyambung lidah penderitaan mereka.

Blunder Rizal Bawazier ini juga bisa menjadi pelajaran berharga bagi para politisi lain. Di era keterbukaan informasi, publik bukan lagi objek pasif yang mudah digiring opini. Warga semakin kritis, terutama korban yang hidupnya terguncang akibat hilangnya tabungan puluhan tahun. Klaim tanpa bukti akan langsung dipatahkan oleh realitas dan suara kolektif masyarakat.

Pada akhirnya, masalah BMT Mitra Umat bukan hanya soal angka-angka. Ini adalah soal kepercayaan. Nasabah menaruh uang mereka di lembaga keuangan syariah dengan keyakinan amanah akan dijaga. Saat kepercayaan itu hancur, maka pemulihannya membutuhkan transparansi, kejujuran, dan itikad baik, bukan klaim sepihak.

Rizal mungkin bermaksud menunjukkan keberpihakannya. Namun, caranya justru salah. Klaim Rp27,5 miliar tanpa bukti sama sekali hanya memperburuk citra, bukan hanya dirinya, tetapi juga DPR institusi yang diwakilinya dan partainya PKS. Publik semakin tidak percaya, dan nasabah korban BMT MU semakin yakin bahwa perjuangan mereka tidak boleh bergantung pada janji-janji kosong politisi.

Rizal Bawazier harus bisa membuktikan angka 27,5 M tersebut, apalagi dalam rilisnya Rizal menyebut pihak Walikota, DPRD kota dan Dinas Koperasi kota ikut berperan aktif dalam penyelesaian tersebut.

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat: jangan sekali-kali meremehkan kecerdasan publik. Dalam dunia politik hari ini, sebuah statemen bisa jadi senjata makan tuan. Dan bagi para korban BMT Mitra Umat, klaim pengembalian Rp27,5 miliar hanyalah satu babak baru dari drama panjang yang semakin menegaskan bahwa keadilan untuk mereka masih jauh dari harapan. Tapi kepada saya para korban menyampaikan justru semakin semangat mengobarkan api perjuangan melawan ketidakadilan yang masif ini.

Penulis : Untung Nursetiawan, Pemerhati Sosial Kota Pekalongan