21 November 2026

Pemerhati Sosial Kota Pekalongan

MoneyTalk, Jakarta – Setiap bulan Agustus, masyarakat Indonesia selalu dihimbau untuk mengibarkan bendera Merah Putih sebagai bentuk nasionalisme menyambut Hari Kemerdekaan. Namun, baru-baru ini muncul fenomena yang cukup unik dan kontroversial. Tidak sedikit masyarakat kita khususnya para anak muda justru memilih mengibarkan bendera bajak laut dari anime One Piece, yang dikenal dengan simbol tengkorak ber-topi jerami. Fenomena ini sontak mengundang pro-kontra. Apakah ini bentuk kebebalan, kelucuan iseng, gaya hidup pop culture, atau justru sindiran keras terhadap negara?

Pertama-tama, perlu kita akui bahwa budaya populer saat ini punya pengaruh luar biasa. One Piece bukan sekadar tontonan ringan. Serial karya Eiichiro Oda ini telah mendunia dan menanamkan nilai-nilai seperti solidaritas, perlawanan terhadap ketidakadilan, dan kebebasan. Bagi sebagian anak muda, simbol bendera bajak laut topi jerami itu bukan sekadar lambang hiburan, tapi bentuk identifikasi terhadap perjuangan, loyalitas antar sahabat, bahkan pemberontakan terhadap sistem yang dianggap tidak adil.

Namun dalam konteks peringatan kemerdekaan Indonesia, ketika pemerintah mengajak seluruh warga untuk menunjukkan semangat kebangsaan melalui pengibaran Merah Putih, justru muncul bendera One Piece bisa dipahami sebagai sesuatu yang ‘sedikit’ provokatif. Meski mungkin tidak semua pelaku bermaksud demikian, aksi ini bisa juga ditafsirkan sebagai bentuk sindiran halus atau bahkan keras terhadap kondisi kebangsaan kita saat ini.

Kenapa? Mungkin karena banyak anak muda merasa keterasingan terhadap narasi-narasi nasionalisme formal yang terasa klise dan tidak menyentuh realitas mereka. Mereka melihat bendera Merah Putih bukan lagi sebagai lambang perjuangan dan harapan, tapi sebagai simbol negara yang gagal memenuhi janji-janji melangitnya. Yang banyak dirasakan adalah sulitnya akses pendidikan, langkanya lapangan kerja, hingga fakta korupsi pejabat yang luar biasa dan ketidakadilan hukum yang makin terang-terangan dan tanpa malu. Dalam kacamata ini, pengibaran bendera bajak laut bisa jadi bentuk ekspresi frustrasi: sebuah pemberontakan simbolik terhadap narasi nasionalisme kosong yang tak lagi relevan di mata mereka mereka yang coba mengibarkannya.

Namun tentu saja, tindakan ini tetap perlu dikritisi. Mengibarkan bendera selain Merah Putih di momentum sakral peringatan kemerdekaan Indonesia bisa memicu kegaduhan sosial, dan secara hukum, dapat dianggap tidak etis atau melanggar norma. Nasionalisme memang tidak bisa dipaksakan hanya lewat simbol, tapi mengabaikannya bahkan menggantikannya sama sekali juga bukan solusi. Jika kegundahan anak bangsa merasa tidak terwakili oleh simbol negara, maka yang perlu dilakukan bukan mengganti simbol itu, tapi mendesak agar nilai-nilai simbol tersebut dikembalikan ke jalur yang benar.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu merenung: kenapa ada fenomena pengibarkan bendera One Piece daripada bendera Merah Putih? Mengapa narasi kebangsaan kita tidak lagi menggugah hati khususnya kepada generasi penerus? Mengapa simbol-simbol nasional seakan kehilangan makna, kalah oleh karakter fiksi? Mungkin ini saatnya negara belajar bagaimana budaya populer bekerja, bukan untuk ditentang, tapi dimanfaatkan. Nasionalisme tak harus selalu hadir dalam bentuk seremonial yang kaku. Ia bisa dibangun lewat pendekatan yang kreatif, membumi, dan relevan dengan dunia anak muda hari ini.

Fenomena bendera One Piece ini memang bisa dipandang dari berbagai sudut: bisa lucu, bisa aneh, bisa juga mengkhawatirkan. Karena satu hal pasti, ini bukan soal anime, ini tentang identitas dan rasa memiliki bangsa ini.

Kalau ini sindiran, maka ini adalah sindiran yang sangat keras dan menyakitkan: bahwa mungkin, di mata sebagian anak muda, impian tentang Indonesia yang adil dan merdeka kini hanya tinggal dongeng saja?

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan mau tidak mau harus menjawab tantangan ini. Bukan dengan melarang, apalagi menghukum, tapi dengan mendengarkan. Sebab bisa jadi, mereka tidak butuh dimarahi. Mereka hanya butuh diyakinkan bahwa bendera Merah Putih masih layak untuk diperjuangkan.

Penulis : Untung Nursetiawan, Pemerhati Sosial Kota Pekalongan

MoneyTalk,Jakarta – Kontestasi Pemilihan Bupati (Pilbup) Pekalongan kali ini menjadi perhelatan politik yang penuh dinamika, diwarnai oleh pertarungan sengit antara dua tokoh sentral, Fadia dan Riswadi. Fadia, memiliki dukungan kuat dari koalisi besar KIM (Koalisi Indonesia Maju) plus beberapa partai lain, sementara Riswadi hanya didukung oleh PDI Perjuangan. Pada awal masa kampanye, Fadia sangat diunggulkan. Dengan mesin politik yang besar di belakangnya, Fadia semula diprediksi akan mendominasi kontestasi ini.

Namun, dalam beberapa bulan terakhir, tren elektabilitas Riswadi menunjukkan lonjakan yang signifikan. Fenomena ini mengejutkan banyak pihak, mengingat dominasi awal Fadia yang begitu kuat. Pertanyaannya, mengapa Riswadi bisa sefenomenal itu hingga mampu mengejar dan bahkan hampir menyamai popularitas Fadia? Jawabannya terletak pada strategi komunikasi politik yang cerdik, yakni penggunaan jargon “Wonge Dewe”.

Jargon “Wonge Dewe” menjadi senjata utama Riswadi dalam mendekati hati masyarakat Kabupaten Pekalongan. Ungkapan ini sangat sederhana namun sarat makna. Dalam bahasa Jawa, “Wonge Dewe” dapat diartikan sebagai “orang kita sendiri”. Frasa ini membangkitkan rasa kedekatan emosional dan keterhubungan antara calon pemimpin dengan masyarakat yang ingin diwakilinya. Strategi ini berhasil menggugah kesadaran kolektif masyarakat bahwa Riswadi adalah sosok yang berasal dari mereka, memahami mereka, dan berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan mereka.

Efektivitas jargon ini bukanlah kebetulan. Masyarakat Kabupaten Pekalongan dikenal memiliki keterikatan kuat dengan nilai-nilai lokal dan budaya Jawa. Riswadi, yang dikenal sebagai figur merakyat, berhasil memanfaatkan keunggulan ini dengan menyentuh sisi emosional masyarakat. Kampanye yang dibawanya bukan hanya janji-janji program, tetapi lebih kepada ajakan untuk “kembali ke akar”, yakni memprioritaskan pemimpin yang mengerti aspirasi dan tantangan warga dari dalam. “Wis Wayahe Wonge Dewe”, yang berarti “sudah waktunya orang kita sendiri”, menjadi slogan yang bergaung dan diterima dengan baik.

Dalam konteks politik lokal, strategi ini memberikan dampak psikologis yang kuat. Masyarakat merasa disapa secara personal dan dilibatkan dalam perjuangan politik yang lebih besar. Riswadi mampu mengemas pesan ini dengan menyentuh aspek historis dan tradisional yang melekat pada masyarakat.

Selain itu, popularitas Riswadi yang meningkat juga disebabkan oleh aktivitas kampanyenya yang gencar di lapangan. Ia dikenal rajin turun langsung ke desa-desa, menghadiri berbagai acara, dan berbincang dengan masyarakat kecil tanpa sekat. Pendekatan yang personal dan langsung ini semakin memperkuat kesan bahwa Riswadi adalah pemimpin yang dekat dan memahami kebutuhan rakyatnya.

Tidak hanya itu, pengaruh media sosial dalam kontestasi politik saat ini juga tidak bisa diabaikan. Riswadi dan timnya berhasil memanfaatkan platform-platform digital untuk menyebarkan narasi “Wonge Dewe” ke berbagai kalangan, termasuk generasi muda yang semakin aktif dalam diskusi politik. Konten kampanye yang kreatif, ringan, dan mudah dibagikan menjadikan pesan-pesan Riswadi viral dan membentuk opini publik yang positif.

Di sisi lain, meskipun Fadia memiliki kekuatan koalisi besar, keunggulan ini tidak serta merta menjamin dominasi penuh di kontestasi Pilbup. Masyarakat mulai jenuh dengan komunikasi politik yang terkesan elitis dan kurang memperhatikan akar rumput. Faktor ini semakin menguatkan keinginan masyarakat untuk mendukung calon yang dianggap lebih autentik dan berakar kuat di komunitas mereka, yaitu Riswadi.

Sementara Fadia harus menghadapi tantangan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak hanya mengandalkan dukungan partai-partai besar, tetapi juga memiliki komitmen kuat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat kecil. Kekuatan finansial dan jaringan politik yang besar yang dimiliki Fadia terkadang malah menjadi pisau bermata dua, karena menimbulkan persepsi bahwa pemerintahannya lebih mementingkan kepentingan elit daripada rakyat biasa.

Di sisi lain, dukungan PDI Perjuangan terhadap Riswadi, meskipun hanya satu partai, justru memperkuat citra bahwa Riswadi adalah pilihan “wong cilik” yang berjuang dari bawah. PDI Perjuangan memiliki basis massa yang solid di Kabupaten Pekalongan, dan dukungannya memberikan kredibilitas lebih bagi Riswadi sebagai kandidat yang memiliki kekuatan akar rumput.

Dengan waktu yang masih tersisa menjelang hari pencoblosan, kontestasi ini diprediksi akan semakin memanas. Kekuatan narasi “Wonge Dewe” dan upaya Fadia dengan kekuatan partai-partai besar pengusungnya menjadi duel politik yang menarik untuk disimak. Apakah strategi Riswadi yang merakyat akan terus menggerus dominasi Fadia, atau justru Fadia akan menemukan cara untuk mengembalikan dominasi elektabilitasnya? Satu hal yang pasti, Pilbup Pekalongan kali ini membuktikan bahwa suara rakyat menjadi penentu utama, dan narasi “Wonge Dewe” telah menjadi angin perubahan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Kampanye “Wonge Dewe” berhasil menarik simpati dari banyak kalangan, termasuk tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda yang menginginkan perubahan di Kabupaten Pekalongan.

Penulis : Untung Nursetiawan, Pemerhati Sosial Kota Pekalongan