22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Di banyak lokasi bencana alam di Sumatra Utara, Sumatra Barat dan Aceh, kita menyaksikan pemandangan yang sama: kayu gelondongan berserakan di mana-mana. Menutup jalan, menghantam rumah, merusak jembatan, bahkan menjadi salah satu faktor utama yang memperparah dampak bencana. Anehnya, setelah bencana berlalu, kayu-kayu itu justru diperlakukan seolah barang terlarang untuk rakyat.

Pertanyaannya sederhana namun mendasar: mengapa kayu yang menyebabkan kerusakan justru tidak boleh dimanfaatkan oleh korban bencana untuk membangun kembali kehidupannya?

Kayu-kayu tersebut bukan milik rakyat sebelum bencana. Namun setelah bencana, tidak ada satu pun pihak yang secara tegas mengklaim kepemilikan. Oligarki kehutanan tidak muncul untuk mengambil tanggung jawab. Pemerintah dan negara pun sering kali ambigu—tidak mengakui sebagai milik negara, tetapi melarang rakyat memanfaatkannya. Lalu, kayu itu sesungguhnya milik siapa?

Secara teknis konstruksi, hampir semua kayu dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, selama melalui desain dan perencanaan yang tepat. Rumah kayu bukanlah hal baru dalam tradisi arsitektur Nusantara. Dari rumah panggung di Sumatera hingga rumah adat di Kalimantan dan Sulawesi, kayu telah lama menjadi tulang punggung hunian rakyat.

Ironisnya, ketika rakyat dalam kondisi darurat kehilangan rumah, harta, dan penghidupan mereka justru dihadapkan pada ancaman hukum jika mengambil kayu yang berserakan di tanah mereka sendiri.

Di sinilah logika hukum perlu dipertanyakan: mengapa rakyat dituntut taat hukum secara kaku saat negara belum hadir secara nyata?

Dalam keadaan normal, kepatuhan hukum adalah keharusan. Namun dalam kondisi bencana, hukum seharusnya hadir sebagai alat penyelamat, bukan alat penindasan. Prinsip salus populi suprema lex esto keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi seharusnya menjadi rujukan utama.

Jika negara belum mampu menyediakan hunian darurat yang layak, bahan bangunan, atau bantuan cepat, maka pelarangan rakyat memanfaatkan sumber daya yang tersedia di hadapan mereka adalah bentuk ketidakadilan struktural.

Pasal 33 UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dengan asas kekeluargaan.

Maka dalam konteks bencana:

-Kayu gelondongan bukan milik oligarki.

-Negara tidak secara aktif mengelola atau memanfaatkannya.

-Rakyat adalah pihak yang paling terdampak dan paling membutuhkan.

Dengan demikian, memberikan hak kepada korban bencana untuk memanfaatkan kayu tersebut justru sejalan dengan konstitusi, bukan bertentangan dengannya.

Sudah saatnya negara melakukan rekonstruksi regulasi kebencanaan, khususnya terkait pemanfaatan sumber daya pascabencana. Kayu gelondongan yang berserakan akibat bencana harus dinyatakan sebagai sumber daya darurat rakyat, yang boleh dimanfaatkan untuk:

-Pembangunan rumah sementara atau permanen

-Fasilitas umum darurat

-Sarana penunjang kehidupan korban

Tentu dengan pengawasan sederhana, berbasis komunitas, bukan pendekatan kriminalisasi.

Bencana tidak hanya menguji alam, tetapi juga keadilan negara dan nurani hukum. Ketika rakyat dilarang memanfaatkan kayu yang justru menjadi penyebab kehancuran rumah mereka, maka yang rusak bukan hanya bangunan melainkan juga rasa keadilan.

Kayu gelondongan itu bukan milik oligarki. Bukan pula harta eksklusif negara. Dalam kondisi darurat, kayu itu adalah milik rakyat milik korban bencana sebagai alat untuk bangkit dan bertahan hidup.

Penulis : Rokhmat Widodo, pengamat politik dan sosial

MoneyTalk, Jakarta – Di penghujung 2025, pemerintahan Prabowo Subianto dihadapkan pada ujian serius. Sebuah gerilya hukum untuk mengakomodasi Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 sedang berlangsung. Perpol itu terang-terangan menabrak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dan dua undang-undang sekaligus. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI serta UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Perpol ini membuka pintu bagi polisi aktif menduduki jabatan sipil di 17 kementerian dan lembaga. Padahal putusan MK tegas melarangnya, kecuali setelah pensiun atau mundur. Sementara UU ASN Pasal 19 ayat (3) menegaskan jabatan sipil tak boleh dirangkap oleh personel keamanan aktif.

Presiden Prabowo seharusnya memerintahkan Kapolri Listyo Sigit segera mencabut Perpol ngawur itu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dia memerintahkan para pembantunya menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengakomodasi Perpol. “Untuk mengakhiri polemik,” kata Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Penjelasan Yusril ini justru terlihat sebagai manuver untuk melegitimasi pelanggaran. Ia mengaburkan garis konstitusi demi konsolidasi kekuasaan. Berdiri di garis depan gerilya ini ada tiga profesor hukum tata negara: Yusril Ihza Mahendra, Moh. Mahfud MD, dan Jimly Asshiddiqie. Dua yang disebut terakhir adalah Ketua dan Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Sangat mengherankan, tiga tokoh ini terlibat bahu-membahu “mengamankan” Perpol yang jelas cacat hukum. Mereka mestinya paham betul bahwa Perpol ini salah fatal sejak awal. Antara lain karena dalam konsiderannya sama sekali tak merujuk putusan MK yang melarang penugasan tersebut. Fakta ini membuat isu Perpol bukan sekadar persoalan teknis, melainkan pertaruhan integritas intelektual di hadapan kekuasaan.

NKRI bubar saja?

Muhammad Said Didu bicara keras dalam podcast Bang Edy Channel, Senin, 22 Desember 2025. Obrolan berbasis rangkaian cuitan tajamnya di X pada 21-22 Desember 2025. Dia menyindir ketiga profesor sebagai “bemper” yang melindungi pelanggaran konstitusi. Said bahkan menyebut ketiganya sebagai “cendekiawan Kanebo”, cendekiawan penghapus kotoran kekuasaan. “Jika putusan MK soal pensiun polisi bisa diakali via PP, apakah NKRI mau bubar saja?” tukasnya.

Kritik Said Didu jelas bukan serangan pribadi. Ini cerminan kegelisahan publik atas selective obedience terhadap konstitusi. Tiga tokoh tadi pasti paham benar bahwa putusan MK bersifat final dan binding. Namun dari gerilya yang tampak, putusan MK hendak diredam demi konsolidasi kekuasaan.

Jimly bahkan menjadikan final and binding ini sebagai alasan untuk tidak menganulir Putusan MK yang memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres di Pilpres 2024. Padahal karena putusan itu, Jimly sebagai Ketua Majleis Kehormatan MK, mencopot Anwar Usman dari kursi Ketua MK.

Polemik ini mencerminkan krisis lebih dalam. Elite hukum yang seharusnya jadi penjaga gerbang konstitusi malah menjadi arsitek kompromi. Keterlibatan para pakar hukum tata negara dalam bergerilya untuk menaikkan Perpol ke level PP justru bisa memperpanjang napas pelanggaran. Kapolri Listyo Sigit Prabowo sendiri enggan mengakui bahwa Perpolnya memantik konflik. Tapi dia berterima kasih atas PP yang disusun, seolah ini bukan pembangkangan melainkan sinergi.

Padahal, sejarah Indonesia penuh pelajaran. Pengaburan batas militer-sipil, seperti di Orde Baru. Fakta ini berujung pada erosi demokrasi dan praktik bernegara kita. Ini bukan isu sepele. Ini ujian eksistensial bagi supremasi konstitusi.

Jika dibiarkan, preseden ini bisa menular ke putusan MK lain. Publik berhak menuntut gerilya hukum yang sama untuk Putusan MK tentang syarat usia capres-cawapres 2024 silam. Kalau putusan MK soal larangan aparat bersenjata duduk di jabatan sipil bisa “diralat” dengan PP, kenapa soal usia wapres tidak?

Para elit itu harus selalu diingatkan, bahwa rakyat bukan objek belaka. Rakyat adalah pemilik sah negeri. Kepercayaan mereka terhadap negara sedang dipertaruhkan. Said Didu menutup dengan seruan patriotik: “Selamatkan Indonesia!”. Sebuah panggilan rasional untuk introspeksi.

Prabowo, Yusril, Mahfud, dan Jimly harus berhenti bermain api. Cabut Perpol. Patuhi Putusan MK sepenuhnya. Kembalikan Polri ke koridornya. Hentikan syahwat kekuasaan para elit korps Bhayangkara ini. Indonesia adalah negara hukum. Pegang prinsip ini dengan teguh. Indonesia bukan arena tarik-menarik elit.

Waktunya Prabowo bertindak, sebelum retak konstitusi jadi jurang yang mencerai-beraikan NKRI. Jangan biarkan pertanyaan publik terus menggantung. Pertanyaan sederhana: kenapa Prabowo begitu takut pada Sigit? Sepertinya pertanyaan 280 juta lebih penduduk Indonesia itu hanya bisa dijawab oleh Prabowo, Sigit, dan Jokowi.

Penulis :

MoneyTalk, Jakarta – Perpol Nomor 10 Tahun 2025 bikin masalah serius. Beleid Kapolri Listyo Sigit Prabowo ini mengizinkan polisi aktif menduduki jabatan sipil. Ini bukan sekadar keliru. Ini berbahaya. Publik pun gaduh. Namun ada persoalan lain yang jauh lebih berbahaya. Presiden Prabowo Subianto membiarkan Perpol ini tetap hidup.

Di titik inilah masalah berubah dari isu administratif Polri menjadi krisis konstitusional. Secara hukum, Perpol ini semestinya sudah tamat sejak lahir. Ia bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, melabrak UU Polri, dan menyalahi UU ASN. Putusan MK tegas: anggota Polri aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil kecuali mengundurkan diri atau pensiun. UU Polri tidak memberi satu pun celah pengecualian. UU ASN menutup pintu bagi aparat bersenjata aktif masuk ke jabatan sipil. Tidak ada ruang tafsir. Tidak ada perdebatan akademik. Mahfud MD pun telah menyatakannya secara terbuka. Jelas. Lugas. Tanpa basa-basi.

Dalam negara hukum, situasi seperti ini seharusnya sederhana. Presiden memerintahkan Kapolri mencabut Perpol. Selesai. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Presiden memilih diam. Dia erputar, lalu menginisiasi penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) dengan melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Seolah masalahnya adalah polemik, bukan pelanggaran berat terhadap hukum dan konstitusi. Di sinilah letak bahayanya.

Ketika sebuah peraturan yang jelas-jelas melanggar konstitusi tidak segera dicabut, negara sedang mengirim pesan berbahaya. Konstitusi bisa ditawar, asal pelanggarnya cukup kuat secara politik. Hari ini Perpol. Besok peraturan menteri. Lusa mungkin keputusan presiden. Semua bisa “diamankan” dengan dalih harmonisasi regulasi.

Sikap Presiden ini bukan semata soal menjaga relasi dengan Kapolri. Juga bukan sekadar urusan stabilitas kekuasaan jangka pendek. Ia menyentuh fondasi bernegara. Presiden membiarkan aparat di bawahnya mengabaikan putusan MK. Pesan yang sampai ke seluruh birokrasi dan aparat adalah satu: putusan konstitusi tidak lagi sakral. Tidak lagi final dan mengikat.

Keanehan sikap Presiden makin telanjang bila dibandingkan dengan banyak kasus lain. Dalam kisruh distribusi LPG 3 kg yang menyengsarakan rakyat bahkan menelan korban jiwa, Presiden bertindak cepat dan tegas. Dalam polemik investasi tambang di Raja Ampat yang mengancam lingkungan, Presiden segera memerintahkan evaluasi. Pada sengketa empat wilayah Aceh yang sempat “dipindahkan” ke Sumatera Utara oleh Mendagri, Presiden pun tak berlama-lama memerintahkan koreksi. Namun ketika yang dipertaruhkan adalah putusan Mahkamah Konstitusi, Presiden justru ragu. Gamang? Atau, takut?!

Publik wajar bertanya: apakah Kapolri begitu istimewa hingga Presiden tidak berani bertindak? Ataukah benar sinyalemen pemerhati intelejen Sri Radjasa, bahwa Presiden mengetahui dan merestui penerbitan Perpol ini sejak awal? Jika yang kedua benar, maka persoalannya jauh lebih serius. Negara sedang dipimpin oleh Presiden yang secara sadar membiarkan pelanggaran konstitusi.

Dampaknya tidak berhenti hari ini. Ini adalah preseden berbahaya bagi masa depan republik. Ketika konstitusi dilemahkan di satu titik, ia akan runtuh di titik lain. Negara hukum pelan-pelan bergeser menjadi negara kekuasaan. Loyalitas pada hukum digantikan oleh loyalitas personal dan institusional.

Di sinilah sumpah jabatan Presiden berdiri sebagai cermin yang tak bisa dihindari:

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. ”

Membiarkan Perpol yang bertentangan dengan putusan MK tetap berlaku bahkan berupaya melegitimasinya melalui PP berarti menyimpang dari sumpah tersebut. Ini bukan soal selera politik. Bukan pula sekadar relasi Presiden dengan Kapolri. Ini soal kesetiaan tertinggi seorang Presiden kepada konstitusi.

UUD 1945 melalui Pasal 7A secara tegas mengatur bahwa pelanggaran terhadap konstitusi bukan perkara sepele. Ia bisa berujung pada pemakzulan. Prosesnya memang panjang dan berlapis. Namun prinsipnya terang: konstitusi tidak boleh dikalahkan oleh siapa pun, termasuk Presiden.

Sejarah mencatat, negara tidak runtuh karena kritik keras, tetapi karena pemimpinnya mulai membiarkan pelanggaran konstitusi dianggap wajar. Ada gejala Perpol 10/2025 dibiarkan lalu dilegitimasi dengan PP. Ini akan dikenang bukan semata sebagai kesalahan Kapolri, melainkan sebagai titik awal pembiaran konstitusi oleh Presiden Republik Indonesia.

Penulisan: Edy Mulyadi, Wartawan Senior

MoneyTalk, Jakarta – Bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali mengingatkan kita tentang sebuah kebenaran yang tak bisa dielakkan: alam selalu lebih kuat daripada manusia. Gempa, longsor, banjir, dan gelombang besar muncul bukan karena pilih kasih, tetapi sebagai manifestasi dari dinamika geologi dan iklim yang tak terelakkan. Di setiap detik, jutaan orang hidup di daerah rawan bencana antara harapan dan ancaman.

Namun, di tengah duka dan puing-puing itu, muncul pula fenomena lain yang selalu mengikuti setiap tragedi besar: respons kemanusiaan internasional. Ketika rumah-rumah hancur, anak-anak menangis, dan keluarga kehilangan tempat berlindung, pesan solidaritas dari seluruh penjuru dunia pun datang. Hati manusia terpanggil oleh duka yang universal bahkan di luar batas-batas negara.

Tetapi, respons pemerintah Indonesia saat ini, khususnya pemerintahan Prabowo, terhadap tawaran bantuan asing untuk bencana baru-baru ini patut dicermati secara kritis. Ketegasan menolak bantuan dengan alasan bahwa “Indonesia sudah mampu” bukan sekadar pernyataan administratif: ia mengandung nilai politik, moral, dan kemanusiaan yang luas.

1. Nasionalisme versus Kemanusiaan

Tentu, setiap negara berhak menentukan sikapnya dalam menjalin kerja sama internasional. Kedaulatan adalah hak fundamental yang dijamin konstitusi. Tetapi ketika kita membaca nasionalisme sebagai alasan utama penolakan bantuan asing, kita harus bertanya: apakah nasionalisme itu lebih penting dibanding menyelamatkan nyawa sesama manusia?

Jawabannya harus berakar pada logika sederhana: bantuan asing untuk bencana adalah bantuan kemanusiaan, bukan subordinasi politik. Tidak ada satupun negara donor yang datang untuk mengeksploitasi Indonesia dari reruntuhan gempa; mereka datang karena manusiawi, karena tergerak oleh penderitaan anak-anak yang kehilangan tempat tidur dan keluarga yang tak lagi memiliki atap.

Jika bangsa lain mampu memberi dan kita menolak karena alasan kedaulatan, maka kita perlu menjelaskan kepada publik bahwa “kedaulatan” itu bukan hanya tentang kekuatan militer atau ekonomi. Lebih dulu, kedaulatan harus dijaga dengan cara melindungi warganya dari ancaman kematian dan penderitaan.

2. Mengukur “Kemampuan” dalam Situasi Krisis

Pemerintah menyatakan bahwa Indonesia sudah mampu menangani dampak bencana besar; bahwa institusi penanggulangan bencana seperti BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) memiliki kapasitas. Itu benar Indonesia selama bertahun-tahun mengalami gempa, tsunami, gunung meletus, dan banjir, sehingga kapasitas respon telah meningkat dibanding 20 tahun lalu. Namun, kemampuan tidak sama dengan kelebihan sumber daya.

Pengalaman tsunami Aceh 2004 menunjukkan hal ini dengan gamblang. Ketika gelombang tsunami menyapu ribuan jiwa dalam hitungan menit, seluruh sumber daya nasional terkuras. Pemerintah saat itu, di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menerima bantuan dari berbagai negara tanpa ragu. Bantuan itu bukan sekedar dana, tetapi juga tenaga medis, perlengkapan, logistik, dan teknologi pencarian korban. Dan hasilnya tercatat dalam sejarah: ratusan ribu nyawa diselamatkan, jaringan infrastruktur dipulihkan lebih cepat, dan proses rehabilitasi berlangsung tanpa beban anggaran yang menjerat kapasitas fiskal negara.

Mengatakan bahwa Indonesia kini mampu tanpa membuka ruang bagi bantuan internasional sama saja dengan mengatakan seluruh kesiapsiagaan kita sudah tak bisa lagi diperkuat. Padahal, bencana alam bersifat tidak terduga dan cepat berkembang gempa susulan, risiko kesehatan pascabencana, trauma psikologis semuanya membutuhkan respons berskala luas dalam waktu singkat.

3. Bantuan Asing dan Kedaulatan Tidak Bertentangan

Kekhawatiran bahwa bantuan asing dapat mengganggu kedaulatan adalah kekeliruan konseptual. Dalam konteks bencana, bantuan tidak datang sebagai “pengganti pemerintahan” melainkan sebagai pemerkuat kapasitas nasional. Sejarah global memperlihatkan banyak negara maju dan besar menerima bantuan asing saat terjadi krisis besar — misalnya gempa di Jepang, tsunami di Samudra Hindia, atau badai besar di Amerika Serikat.

Ini adalah praktek universal: ketika terjadi bencana luar biasa, negara-negara saling membantu sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan. Dan kedaulatan tidak berkurang hanya karena ada tim medis asing yang membantu merawat, relawan yang membangun rumah sementara, atau teknologi yang membantu pencarian korban.

Prinsip utamanya: bantuan asing harus dikontrol oleh otoritas nasional, dipadukan dengan rencana respons bencana Indonesia, dan dijalankan dalam koordinasi penuh dengan pemerintah. Dengan cara ini, bantuan tersebut menjadi pelengkap kekuatan nasional bukan pengganti.

4. Pesan untuk Pemerintah dan Publik

Kebijakan publik yang efektif dan bijak bukanlah kebijakan yang menutup diri dari bantuan luar; sebaliknya, ia adalah yang mampu mengelola sumber daya sebesar-besarnya untuk menyelamatkan nyawa rakyat.

Publik perlu melihat dua hal secara bersamaan:

Pertama, kita patut bangga terhadap kemampuan bangsa sendiri dalam merespons bencana; dan tentu, berbagai upaya BNPB, relawan lokal, TNI/Polri, serta partisipasi masyarakat adalah cermin kekuatan bangsa.

Kedua, kita tidak perlu menolak bantuan kemanusiaan hanya karena kata “asing”. Bantuan itu bukan ancaman tetapi peluang untuk mempercepat pemulihan, meminimalkan dampak, dan menunjukkan bahwa dalam tragedi global, solidaritas manusia melampaui batas-batas negara.

5. Solidaritas Adalah Cerminan Peradaban

Akhirnya, sikap kita sebagai bangsa terhadap bantuan internasional adalah cerminan nilai yang kita pegang: apakah kita memilih nasionalisme eksklusif yang menolak bantu karena takut dicap lemah, atau nasionalisme inklusif yang mengakui bahwa pada banyak situasi, kekuatan terbesar kita adalah bekerja bersama dengan komunitas global demi menyelamatkan nyawa manusia?

Setiap nyawa yang tergelincir karena kita menolak bantuan adalah pertanyaan moral yang harus dijawab oleh pemerintah. Dan setiap tangan yang terulur dari luar negeri bukanlah upaya mengurangi kedaulatan  tetapi pernyataan bahwa ketika sesama manusia menderita, tidak ada jarak yang terlalu jauh untuk diatasi.

Penulis : Nano Hendi Hartono, wartawan senior

MoneyTalk, Jakarta – Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) menyatakan telah terjadi darurat pembatasan informasi bencana dalam peliputan bencana di Sumatera. Pembatasan tersebut dinilai berlangsung masif, sistematis, dan berbahaya, serta mencerminkan kemunduran serius kemerdekaan pers dan hak publik atas informasi.

Dalam siaran pers tertanggal 19 Desember 2025, KKJ mengungkap rangkaian dugaan pembungkaman informasi, mulai dari intimidasi aparat TNI terhadap jurnalis Kompas yang meliput bantuan internasional, penghapusan total pemberitaan bencana di detik.com, hingga penghentian siaran langsung dan praktik sensor diri oleh CNN Indonesia TV saat melaporkan kondisi faktual di lokasi bencana.

“Pola pembatasan ini menunjukkan adanya upaya serius untuk mengendalikan arus informasi publik dan menutup fakta yang bertentangan dengan narasi resmi pejabat negara,” tegas KKJ.

KKJ menilai tindakan tersebut sebagai serangan langsung terhadap kemerdekaan pers, yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Intimidasi terhadap jurnalis, menurut KKJ, bukan hanya pelanggaran etik, tetapi juga memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers tentang penghalangan kerja jurnalistik.

Lebih jauh, KKJ menyebut negara diduga aktif membatasi hak konstitusional warga negara atas informasi, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945. Dalam situasi bencana, pembatasan informasi dinilai tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam keselamatan publik.

“Penyeragaman narasi dan pengaburan fakta menunjukkan kehendak negara untuk mengontrol pengetahuan masyarakat,” bunyi pernyataan KKJ.

KKJ juga mengingatkan bahaya serius ketika negara berpotensi berubah menjadi produsen disinformasi. Intervensi terhadap pemberitaan dinilai membuka ruang bagi pernyataan pejabat yang keliru atau menyesatkan tanpa mekanisme koreksi publik.

Selain negara, perusahaan media turut disorot. KKJ menegaskan media memiliki mandat sebagai alat kontrol sosial dan mekanisme check and balances, bukan justru menjadi bagian dari pembungkaman informasi.

Atas kondisi tersebut, KKJ menyampaikan lima tuntutan utama, di antaranya:

1. Presiden RI diminta menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh jurnalis yang mengalami intimidasi serta segera menetapkan Status Bencana Nasional;

2. Presiden diminta menjamin perlindungan penuh terhadap kerja jurnalistik, khususnya di wilayah bencana;

3. Presiden diminta memerintahkan pejabat negara menghentikan pernyataan yang tidak akurat dan menyesatkan;

4. Dewan Pers didesak aktif menekan negara agar melindungi kemerdekaan pers;

5. Perusahaan media diminta menjamin keselamatan jurnalis dan menolak segala bentuk sensor dan pembatasan informasi.

Komite Keselamatan Jurnalis sendiri merupakan aliansi 11 organisasi pers dan masyarakat sipil yang dideklarasikan pada 5 April 2019 untuk melawan impunitas atas kekerasan terhadap jurnalis. Anggotanya antara lain AJI, LBH Pers, SAFEnet, IJTI, YLBHI, AMSI, Amnesty International Indonesia, PWI, PFI, dan organisasi lainnya.

KKJ menegaskan, pembatasan informasi bencana bukan sekadar persoalan pers, melainkan ancaman nyata bagi demokrasi dan keselamatan warga negara.

MoneyTalk, Jakarta – Bencana alam kembali melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Longsor, banjir, dan kerusakan infrastruktur memaksa ribuan warga kehilangan rumah, mata pencaharian, bahkan anggota keluarga. Dalam situasi genting seperti ini, yang paling dibutuhkan rakyat bukanlah janji, apalagi simbol-simbol seremonial kekuasaan, melainkan kehadiran negara yang nyata: cepat, tepat, dan berpihak.

Namun yang kerap terlihat justru sebaliknya. Di tengah duka dan kepanikan warga, rombongan pejabat berdatangan dengan pengawalan, kamera, dan pernyataan pers. Kunjungan itu sering kali lebih sibuk mengatur sudut pengambilan gambar ketimbang memastikan logistik sampai ke tangan korban. Rakyat yang sedang berjuang bertahan hidup diposisikan sebagai latar belakang pencitraan.

Setiap kali bencana terjadi, pola ini berulang. Pejabat datang, berfoto, meninjau sebentar, lalu pergi. Narasi yang dibangun adalah kepedulian dan kehadiran negara. Tetapi di lapangan, distribusi bantuan tersendat, dapur umum minim, layanan kesehatan terbatas, dan proses evakuasi berjalan lamban. Bencana seolah menjadi panggung kekuasaan, sementara penderitaan rakyat direduksi menjadi komoditas politik.

Fenomena ini bukan sekadar soal etika, melainkan soal orientasi kebijakan. Ketika respons bencana dipersempit menjadi urusan citra, maka prioritas bergeser: dari penyelamatan dan pemulihan menuju pengelolaan persepsi publik. Akibatnya, kebutuhan mendesak air bersih, makanan bergizi, obat-obatan, hunian sementara, dan trauma healing tidak tertangani optimal.

Kehadiran pejabat tidak otomatis berarti hadirnya negara. Negara hadir ketika sistem bekerja: peringatan dini efektif, evakuasi cepat, data korban akurat, bantuan tepat sasaran, dan koordinasi lintas lembaga solid. Jika semua itu absen, maka kunjungan pejabat hanyalah simbol kosong.

Di banyak titik terdampak, warga justru mengandalkan solidaritas komunitas, relawan, dan organisasi masyarakat sipil. Mereka bergerak cepat tanpa sorotan kamera, mengisi celah yang ditinggalkan oleh negara. Ironisnya, kerja sunyi ini sering kalah gaung dibandingkan unggahan media sosial pejabat yang singgah beberapa menit.

Bencana adalah ujian kepemimpinan. Di saat krisis, seorang pemimpin dituntut untuk menahan diri dari eksposur berlebihan dan fokus pada kerja substansial. Etika kepemimpinan menuntut empati yang diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan, bukan sekadar kata-kata.

Pemimpin yang berempati tidak memerlukan kamera untuk menunjukkan kepedulian. Ia memastikan anggaran darurat cair tepat waktu, memotong birokrasi yang menghambat, menempatkan orang-orang kompeten di garis depan, dan membuka ruang partisipasi bagi warga terdampak dalam proses pemulihan.

Media juga memiliki peran krusial. Ketika liputan lebih menonjolkan siapa datang dan apa yang diucapkan pejabat, ketimbang kondisi riil korban dan efektivitas penanganan, maka media ikut menormalisasi pencitraan. Publik akhirnya disuguhi drama kunjungan, bukan audit kebijakan.

Media semestinya menggeser fokus: menguji klaim pejabat dengan data, menelusuri alur bantuan, mengungkap hambatan di lapangan, dan memberi ruang bagi suara korban. Dengan begitu, tekanan publik diarahkan pada perbaikan sistem, bukan sekadar apresiasi simbolik.

Masalah mendasar penanganan bencana di Indonesia adalah orientasi reaktif. Setelah bencana terjadi, barulah semua bergerak. Padahal, ketahanan bencana menuntut investasi jangka panjang: tata ruang berbasis risiko, perlindungan ekosistem, infrastruktur tahan bencana, edukasi publik, dan sistem peringatan dini yang andal.

Selama bencana diperlakukan sebagai momentum pencitraan, agenda ketahanan akan selalu kalah oleh kepentingan jangka pendek. Rakyat kembali menjadi korban berulang, sementara siklus foto dan janji terus berputar.

Sudah saatnya rakyat ditempatkan sebagai subjek, bukan obyek. Subjek berarti suara mereka didengar, kebutuhan mereka menjadi acuan, dan martabat mereka dijaga. Tidak ada alasan menampilkan wajah-wajah korban di depan kamera tanpa persetujuan, apalagi memanfaatkan duka mereka untuk kepentingan politik.

Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik adalah kunci. Pemerintah harus membuka data penanganan, melibatkan komunitas lokal, dan memastikan mekanisme pengaduan berjalan. Dengan begitu, pencitraan tidak lagi menjadi pilihan rasional, karena kinerja dapat diuji secara terbuka.

Bencana adalah tragedi kemanusiaan, bukan panggung kekuasaan. Ketika rakyat yang terluka dijadikan properti pencitraan, kita bukan hanya gagal secara moral, tetapi juga memperpanjang penderitaan. Negara dituntut hadir bukan dalam bingkai kamera, melainkan dalam kerja nyata yang menyelamatkan, memulihkan, dan melindungi.

Jika tidak, setiap kunjungan pejabat ke lokasi bencana akan selalu menyisakan pertanyaan yang sama: untuk siapa semua itu dilakukan rakyat, atau citra?

Penulis : Nano Hendi Hartono, wartawan senior

MoneyTalk, Jakarta – Kalimat “tidak gawat, tidak darurat” kini menjadi frasa kunci di banyak Instalasi Gawat Darurat (IGD). Ia terdengar teknis dan netral. Namun dalam praktik Jaminan Kesehatan Nasional, istilah ini bekerja sebagai alat seleksi sosial: menentukan siapa yang ditolong negara dan siapa yang dipulangkan untuk menanggung risiko sakit sendiri.

Poster “Kriteria Kegawatan yang Dijamin BPJS Kesehatan” terpampang di berbagai rumah sakit publik. Rujukannya jelas, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018. Secara administratif, aturan ini sah. Tetapi persoalan muncul ketika regulasi teknis dipraktikkan sebagai pagar pembatas hak, bukan sebagai alat perlindungan keselamatan pasien.

Konstitusi berbicara terang. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 34 ayat (3) menegaskan tanggung jawab negara menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Tidak ada syarat “cukup gawat” dalam norma konstitusi. Namun di IGD, hak itu dipersempit melalui tafsir administratif.

Kasus Annisa di RSU Sundari pada 31 Oktober menjadi contoh nyata. Ia datang dengan keluhan sakit perut, demam naik turun, dan pembengkakan tubuh. Karena masih bisa berjalan, pasien dipulangkan dan diminta kembali jika kondisinya “sudah parah”. Keselamatan ditunda. Negara baru bersedia hadir ketika tubuh berada di ambang risiko yang lebih tinggi.

Di Jakarta Selatan, Ny. Kati, peserta JKN Penerima Bantuan Iuran, datang ke IGD RSUD Jati Padang setelah tiga hari mengalami pusing, mual, demam tinggi, dan sesak dada. Setelah observasi singkat, dokter menyatakan kondisinya tidak gawat darurat. JKN tidak dapat digunakan. Baru setelah advokasi Relawan Kesehatan Indonesia dan koordinasi dengan manajemen rumah sakit, pasien dibebaskan dari biaya IGD.

Kontradiksi paling telanjang terjadi di Kabupaten Kediri. Istianah dinyatakan tidak gawat dan diminta membayar mandiri di satu rumah sakit. Pada hari yang sama, dengan keluhan serupa, rumah sakit lain menetapkannya rawat inap dan BPJS dapat digunakan. Dua tafsir kegawatan, satu tubuh pasien. Ini menegaskan bahwa kegawatdaruratan bukan standar objektif, melainkan hasil tafsir kebijakan dan manajemen risiko klaim.

Dalam situasi ini, dokter IGD berada di posisi dilematis. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan melarang penolakan pasien dalam keadaan darurat dan menempatkan keselamatan sebagai prioritas. Namun regulasi pembiayaan mendorong kehati-hatian berlebihan agar klaim tidak gugur. Negara memindahkan beban pengendalian fiskal ke ruang klinis, dan pasien menjadi korban tarik-menarik itu.

Di sinilah benturan konstitusional terjadi. Dalam prinsip hukum lex superior derogat legi inferiori, aturan yang lebih rendah tidak boleh menegasikan aturan yang lebih tinggi. Ketika peraturan presiden dan peraturan menteri dipraktikkan untuk membatasi hak yang dijamin UUD 1945, persoalannya bukan lagi sekadar teknis implementasi, melainkan penyimpangan kebijakan secara sistemik.

Lebih berbahaya lagi, praktik ini dinormalisasi. Poster-poster di IGD mengajarkan warga bahwa dipulangkan dalam kondisi sakit adalah hal wajar selama sesuai regulasi. Inilah bentuk kekerasan struktural yang paling sunyi: tidak memukul, tidak menghardik, tetapi membiarkan warga menanggung risiko kesehatan sendiri atas nama efisiensi.

Jaminan Kesehatan Nasional lahir dari semangat solidaritas sosial. Namun ketika bahasa medis dan administratif digunakan untuk menyaring, menunda, dan memulangkan pasien sampai cukup “layak” secara anggaran, yang runtuh bukan hanya pelayanan, melainkan makna kehadiran negara itu sendiri.

Jika logika ini terus dipertahankan, IGD tak lagi menjadi ruang penyelamatan, melainkan ruang seleksi. Dan frasa “tidak gawat, tidak darurat” akan tercatat bukan sebagai istilah medis, melainkan sebagai penanda zaman ketika hak atas kesehatan tunduk pada disiplin anggaran.

Penulis : Agung Nugroho, Ketua Umum Rekan Indonesia.

MoneyTalk, Jakarta – Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kerap dipuji sebagai terobosan hukum. Namun lebih dari dua tahun sejak disahkan, jarak antara norma dan praktik masih lebar. UU ini progresif di atas kertas, tetapi kerap mandek ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum, budaya hukum lama, dan relasi kuasa yang tak tersentuh oleh teks undang-undang.

Dalam perspektif feminisme radikal, kekerasan seksual bukan sekadar pelanggaran hukum individual, melainkan mekanisme kontrol atas tubuh yang dilekatkan dalam struktur sosial patriarkal. Kekerasan tidak terjadi karena “oknum”, melainkan karena sistem yang menormalisasi dominasi laki-laki atas tubuh dan pengalaman perempuan. Kerangka ini menjelaskan mengapa penegakan UU TPKS tidak cukup hanya dengan menambah pasal, jika cara pandang aparat terhadap tubuh korban tetap tidak berubah.

Masalah paling nyata terlihat pada tahap awal penanganan perkara. Banyak laporan kekerasan seksual masih disaring menggunakan logika lama. Aparat kerap menilai terlebih dahulu apakah sebuah peristiwa “cukup serius” untuk diproses. Akibatnya, pelecehan nonfisik, pemaksaan seksual, atau kekerasan berbasis relasi kuasa sering dihentikan sejak awal, meski secara tegas diakui sebagai tindak pidana dalam UU TPKS. Praktik ini mencerminkan apa yang dikritik feminisme radikal: negara yang tampak netral, tetapi sesungguhnya mereproduksi nilai patriarkal melalui institusinya.

Standar pembuktian juga belum benar-benar bergeser. Meski UU TPKS menempatkan ketiadaan persetujuan sebagai inti kekerasan seksual, praktik penyidikan masih membebani korban untuk menunjukkan perlawanan fisik atau bukti yang sulit dipenuhi. Tubuh korban kembali dijadikan medan verifikasi. Dalam kacamata feminisme materialis, situasi ini memperlihatkan bagaimana hukum bekerja untuk melindungi stabilitas sosial, bukan pengalaman korban. Beban pembuktian diletakkan pada pihak yang secara struktural berada di posisi paling lemah.

Masalah tidak berhenti pada proses hukum. UU TPKS menjanjikan hak pemulihan bagi korban, meliputi layanan medis, psikologis, sosial, dan hukum. Namun di banyak daerah, layanan ini minim atau tidak terintegrasi. Pemulihan bergantung pada kemampuan korban mengakses sumber daya. Feminisme sosialis memandang kondisi ini sebagai bukti bahwa kekerasan seksual tidak bisa dilepaskan dari ketimpangan kelas, akses layanan, dan posisi sosial. Negara menyerahkan pemulihan pada mekanisme administratif, seolah trauma bisa diselesaikan dengan formulir dan rujukan yang berlapis.

Hambatan terbesar implementasi UU TPKS justru bersifat kultural. Cara pandang patriarkal masih kuat memengaruhi aparat dan masyarakat. Pelecehan dianggap urusan privat, relasi kuasa dinormalisasi, dan pengalaman korban direduksi menjadi konflik personal. Dalam kondisi ini, UU TPKS dipaksa bekerja dalam sistem lama yang tidak dirancang untuk melindungi korban, melainkan menjaga ketertiban sosial.

Akibatnya, lahir standar ganda keseriusan. Kekerasan seksual baru diperlakukan serius ketika sudah mencapai bentuk ekstrem. Sementara kekerasan yang berlangsung perlahan, berulang, dan menghancurkan secara psikologis justru diabaikan. Padahal UU TPKS secara normatif menolak hierarki penderitaan semacam itu. Yang dilanggar bukan hanya tubuh, tetapi juga otonomi dan martabat manusia.

Jika implementasi UU TPKS terus berjalan seperti ini, undang-undang tersebut berisiko menjadi simbol politik tanpa daya ubah. Negara tampak hadir melalui regulasi, tetapi absen dalam membongkar struktur yang memungkinkan kekerasan terus berlangsung. Dalam kerangka feminisme kritis, hukum seharusnya tidak sekadar mengatur perilaku individual, tetapi menantang relasi kuasa yang melanggengkan kekerasan.

Kritik terhadap implementasi UU TPKS bukanlah upaya melemahkan undang-undang ini. Justru sebaliknya, kritik diperlukan agar UU TPKS benar-benar berfungsi sebagai alat pembebasan, bukan sekadar arsip legislasi. Tanpa perubahan paradigma aparat, penguatan layanan pemulihan, dan keberanian negara menghadapi akar struktural kekerasan seksual, hukum akan terus datang terlambat, setelah korban lebih dulu menanggung segalanya.

Penulis : Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute

MoneyTalk, Jakarta – Ketahanan energi merupakan salah satu pilar utama keberlangsungan negara modern. Listrik bukan sekadar komoditas teknis, melainkan fondasi bagi aktivitas ekonomi, layanan publik, stabilitas sosial, hingga kepercayaan investor. Karena itu, setiap gangguan serius dalam sistem kelistrikan nasional seharusnya dipandang sebagai persoalan strategis negara.

Sepanjang tahun 2025, publik disuguhkan rangkaian peristiwa yang patut menjadi perhatian bersama. Pemadaman listrik massal dan kebakaran pembangkit terjadi berulang di berbagai wilayah Indonesia. Jika dicermati secara utuh, peristiwa-peristiwa ini tidak lagi berdiri sebagai insiden terpisah, melainkan menunjukkan pola kegagalan sistemik dalam pengelolaan ketenagalistrikan nasional oleh PT PLN (Persero).

Blackout besar yang melanda Bali pada awal 2025 menjadi peringatan awal. Bali bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga etalase Indonesia di mata dunia. Lumpuhnya layanan publik dan aktivitas ekonomi di wilayah ini akibat gangguan listrik menunjukkan rapuhnya sistem kelistrikan di kawasan yang seharusnya memiliki tingkat keandalan tertinggi.

Memasuki pertengahan tahun, pemadaman listrik meluas ke Bekasi, kawasan industri strategis yang menopang perekonomian nasional. Gangguan listrik di wilayah ini berdampak langsung pada aktivitas manufaktur, UMKM, dan rumah tangga. Kerugian ekonomi tidak terelakkan, namun hingga kini publik tidak memperoleh penjelasan komprehensif mengenai penyebab, dampak, maupun langkah korektif yang dilakukan secara transparan.

Kejadian serupa juga berlangsung di Sulawesi Tengah dan Aceh. Dua wilayah di luar Pulau Jawa ini kembali menegaskan persoalan klasik ketimpangan dan lemahnya keandalan pasokan listrik. Pemadaman berulang terjadi tanpa komunikasi publik yang memadai dan tanpa evaluasi terbuka yang dapat diakses masyarakat.

Persoalan tidak berhenti pada pemadaman. Sejumlah pembangkit listrik justru mengalami kebakaran. Kebakaran di PLTU Asam-Asam menimbulkan pertanyaan serius terkait standar keselamatan dan pemeliharaan infrastruktur energi. Situasi semakin mengkhawatirkan ketika ledakan dan kebakaran terjadi di PLTU Labuan Angin, Sumatera Utara, pada 8 Mei 2025. Insiden ini seharusnya menjadi alarm nasional tentang keamanan pembangkit listrik sebagai objek vital negara.

Yang paling memprihatinkan adalah penanganan PLN pasca-banjir di Sumatera. Dalam kondisi darurat bencana, PLN diduga menyampaikan data kelistrikan yang tidak akurat. Kesalahan data dalam situasi krisis bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berpotensi menghambat pengambilan kebijakan dan memperparah penderitaan masyarakat terdampak.

Puncak rangkaian peristiwa ini terjadi pada 15 Desember 2025, ketika kebakaran hebat melanda PLTU 3 Bengkayang, Kalimantan Barat. Peristiwa ini terekam luas oleh masyarakat dan menyebar melalui media sosial. Namun, seperti sejumlah insiden sebelumnya, publik kembali dihadapkan pada keterbatasan informasi resmi yang transparan dan komprehensif.

Rangkaian kejadian tersebut mengindikasikan persoalan mendasar dalam manajemen risiko, pengawasan internal, penerapan prosedur keselamatan, serta akurasi dan transparansi data di tubuh PLN. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi menggerus kepercayaan publik dan dunia usaha, serta mengancam stabilitas ekonomi nasional.

Oleh karena itu, evaluasi total terhadap PLN menjadi sebuah keniscayaan. Evaluasi tersebut tidak cukup dilakukan secara internal, tetapi harus melibatkan audit eksternal yang independen dan kredibel. Pemerintah dan regulator juga perlu mengambil peran aktif untuk memastikan bahwa pengelolaan ketenagalistrikan nasional benar-benar menjamin keselamatan publik, keandalan pasokan, dan akuntabilitas.

Listrik adalah hajat hidup orang banyak. Ketika sistem kelistrikan gagal dikelola dengan baik, yang terancam bukan hanya kenyamanan masyarakat, tetapi juga daya saing ekonomi dan ketahanan nasional. Negara tidak boleh bersikap reaktif dan sporadis. Diperlukan langkah korektif yang menyeluruh, terukur, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Rakyat berhak atas listrik yang andal dan aman. Dan negara berkewajiban memastikan bahwa pengelolaan energi nasional tidak menjadi sumber kerentanan, melainkan pilar kekuatan bangsa.

MoneyTalk, Jakarta – Banjir bandang yang kembali melanda sejumlah wilayah di Aceh bukanlah peristiwa alam semata. Ia adalah akumulasi panjang dari kebijakan yang mengabaikan keseimbangan ekologis, pembiaran terhadap eksploitasi hutan, serta keserakahan yang dibungkus atas nama pembangunan. Kayu-kayu gelondongan yang hanyut di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, menjadi saksi bisu bahwa hutan Aceh telah lama diperlakukan sebagai komoditas, bukan sebagai penyangga kehidupan.

Aceh dikenal sebagai bumi serambi Mekah, wilayah dengan kekayaan hutan tropis yang luar biasa dan sejarah panjang relasi harmonis antara manusia dan alam. Namun dalam beberapa dekade terakhir, relasi itu retak. Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang diberikan secara masif telah mengubah bentang alam Aceh. Dari hutan alam yang berlapis dan kompleks, menjadi hamparan monokultur yang rapuh secara ekologis.

Narasi yang kerap dibangun setiap kali bencana datang adalah bahwa banjir merupakan takdir atau kehendak alam. Pandangan ini keliru dan berbahaya. Banjir bandang adalah konsekuensi logis dari rusaknya daerah tangkapan air. Ketika hutan ditebang, tanah kehilangan kemampuan menyerap air. Akar-akar pohon yang selama ini menjadi pengikat tanah hilang, dan hujan yang turun deras langsung berubah menjadi limpasan air yang menghancurkan apa pun di hadapannya.

Di Aceh, fakta di lapangan sangat jelas. Kayu gelondongan yang terbawa arus sungai bukan berasal dari halaman rumah warga, melainkan dari aktivitas pembalakan di kawasan hulu. Ini menunjukkan adanya keterhubungan langsung antara aktivitas industri kehutanan dan bencana di wilayah hilir. Sayangnya, keterhubungan ini sering diabaikan dalam pengambilan kebijakan.

HTI dan HPH kerap dibela dengan dalih legalitas. Benar, izin-izin itu sah secara administratif. Namun legalitas tidak selalu identik dengan keadilan ekologis. Hutan tanaman industri menggantikan hutan alam dengan tanaman sejenis yang tidak mampu meniru fungsi ekologis hutan asli. Keanekaragaman hayati hilang, siklus air terganggu, dan konflik dengan masyarakat adat tak terhindarkan.

Lebih jauh, praktik HPH di Aceh sering kali menyisakan persoalan serius: lemahnya pengawasan, pelanggaran batas konsesi, hingga dugaan pembiaran terhadap pembalakan liar. Negara hadir dalam bentuk izin, tetapi absen dalam perlindungan. Ketika bencana datang, masyarakat yang menanggung dampaknya, sementara korporasi berlindung di balik dokumen perizinan.

Yang paling menderita dari kerusakan hutan adalah masyarakat lokal. Mereka kehilangan lahan, sumber air bersih, dan rasa aman. Banjir bandang merusak rumah, sawah, dan infrastruktur desa. Dalam banyak kasus, bantuan datang terlambat dan tidak sebanding dengan kerugian yang dialami.

Ironisnya, masyarakat adat dan lokal yang selama ratusan tahun menjaga hutan justru sering disingkirkan atas nama investasi. Kearifan lokal yang mengatur pemanfaatan hutan secara berkelanjutan dipandang kalah modern dibandingkan kepentingan industri berskala besar. Padahal, justru komunitas inilah benteng terakhir penyelamatan hutan Aceh.

Sudah saatnya negara bersikap tegas. Evaluasi menyeluruh terhadap izin HTI dan HPH di Aceh harus dilakukan secara transparan dan partisipatif. Izin yang terbukti merusak lingkungan dan melanggar hak masyarakat harus dicabut. Tidak boleh ada kompromi atas nama pertumbuhan ekonomi jangka pendek yang mengorbankan keselamatan rakyat.

Penegakan hukum lingkungan juga tidak boleh setengah hati. Setiap perusahaan yang terbukti berkontribusi terhadap kerusakan hutan dan bencana ekologis harus dimintai pertanggungjawaban, baik secara pidana maupun perdata. Tanpa sanksi tegas, kerusakan akan terus berulang.

Mengembalikan hutan Aceh bukan pekerjaan mudah, tetapi bukan pula hal mustahil. Restorasi hutan harus menjadi agenda utama, bukan sekadar proyek simbolik. Rehabilitasi daerah aliran sungai, penguatan peran masyarakat adat, serta moratorium izin baru di kawasan hutan alam adalah langkah konkret yang harus segera diambil.

Hutan bukan hanya soal pohon, tetapi soal kehidupan. Ia menjaga air, udara, dan keseimbangan iklim. Ketika hutan Aceh rusak, yang terancam bukan hanya satu atau dua kabupaten, melainkan masa depan generasi Aceh secara keseluruhan.

Banjir bandang seharusnya menjadi alarm keras. Jika hutan tidak dikembalikan fungsinya, maka bencana akan menjadi rutinitas baru. Aceh tidak membutuhkan janji, tetapi keberanian politik untuk menghentikan keserakahan dan mengembalikan hutan kepada hakikatnya: penyangga kehidupan, bukan ladang eksploitasi.

Sudah saatnya kita bertanya dengan jujur: pembangunan untuk siapa, dan dengan harga apa? Jika jawabannya adalah penderitaan rakyat dan kehancuran alam, maka jelas arah pembangunan itu harus dikoreksi. Kembalikan hutan Aceh, sebelum semuanya terlambat.

Penulis : Rokhmat Widodo,Pengamat Sosial dan Lingkungan