22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Di Indonesia, berita tentang polisi kerap datang berbarengan dengan luka. Luka fisik, luka batin, juga luka kepercayaan. Setiap kali demonstrasi besar meletus, kita nyaris bisa menduga bahwa akan ada korban yang jatuh. Setiap kali ada kasus besar, nama Polri masuk ke dalam pusaran berita bukan sebagai penegak hukum yang dipercaya, melainkan sebagai aktor yang dipersoalkan.

Kasus Ferdy Sambo adalah puncak gunung es. Seorang jenderal bintang dua, Kadiv Propam, divisi yang mestinya mengawasi integritas internal Polri, justru menjadi otak pembunuhan seorang ajudannya sendiri, Brigadir J. Peristiwa itu bukan hanya tentang pembunuhan, tetapi juga tentang manipulasi bukti, rekayasa alibi, hingga keterlibatan jaringan puluhan personel lain dalam menutupi kebenaran.

Belum selesai publik mengingat peristiwa itu, nama Irjen Teddy Minahasa, Kapolda Sumatera Barat yang kala itu baru saja ditunjuk menjadi Kapolda Jawa Timur, terseret ke pengadilan karena menjadi dalang dalam kasus perdagangan narkoba. Ia dituntut hukuman mati. Ironis: seorang jenderal tinggi yang seharusnya memimpin perang melawan narkoba, justru ikut dalam jaringan yang ia lawan.

Kita masih bisa menambahkan tragedi Kanjuruhan di Malang, 1 Oktober 2022. Malam itu, 135 nyawa melayang akibat gas air mata yang ditembakkan aparat ke arah tribun, memicu kepanikan, berdesakan, dan akhirnya kematian massal. Protokol pengamanan massa dipertanyakan. SOP ternyata lebih mirip lembar formalitas daripada pedoman nyata yang menuntun keputusan di lapangan.

Dan siapa bisa lupa kasus KM50? Enam anggota laskar FPI ditembak mati oleh aparat kepolisian di ruas tol Jakarta–Cikampek, 7 Desember 2020. Versi resmi menyebut ada perlawanan, versi lain menyebut eksekusi. Hingga kini, kasus itu masih menyisakan noda pada catatan penegakan hukum.

Tambahkan juga kerusuhan pasca pemilu 2019 dan 2024, ketika demonstrasi berubah jadi bentrokan. Gas air mata, peluru karet, bahkan peluru tajam, bercampur dengan teriakan massa. Puluhan orang tewas. Ratusan luka-luka. Di banyak mata, polisi lebih tampak sebagai alat kekuasaan ketimbang pelindung warga.

Dan ada satu istilah yang kini makin sering terdengar: Parcok Partai Coklat. Istilah ini dipakai publik untuk menunjuk aparat kepolisian yang secara terang-terangan atau tersamar mengintervensi proses elektoral demi memenangkan kandidat yang dikehendakinya. Parcok, dalam banyak hal, adalah bukti paling telanjang bahwa masalah Polri bukan sekadar soal “fungsi yang tergelincir”, melainkan soal sifat struktural. Sebab ketika kepolisian sudah dipersepsikan publik sebagai “partai politik” sendiri, netralitas institusi runtuh dan profesionalisme tak lagi bisa diharapkan.

Jika daftar ini diperpanjang, barisan kasus akan terasa menyesakkan:

– Kasus Sambo, 2022, pembunuhan dan rekayasa bukti.

– 27 personel Polri terlibat dalam upaya cover-up kasus Sambo.

– Enam perwira yang pernah dihukum dalam kasus Sambo kemudian justru mendapat promosi jabatan.

– Irjen Teddy Minahasa, Kapolda Sumbar, dalang perdagangan narkoba.

– Tragedi Kanjuruhan, 135 korban jiwa akibat salah urus pengamanan.

– KM50, eksekusi atau baku tembak? Publik tak pernah puas dengan jawaban resmi.

– Kerusuhan Pemilu 2019 & 2024, bentrok berdarah dengan demonstran.

– Parcok, kepolisian sebagai “partai politik” de facto dalam kontestasi elektoral.

Daftar di atas lebih dari sekadar deretan peristiwa. Ia adalah pola.

Haedar Nashir: Jangan Bongkar Struktur

Dalam konteks inilah pernyataan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, terasa kontras. Dalam keterangannya yang dimuat Detik.com pada 14 September 2025, dengan judul “Muhammadiyah Ingatkan Pemerintah Jaga Soliditas Institusi, Tak Asal Bongkar Struktur”, Haedar mengatakan:

“Jangan setiap ada kasus terus muncul ide membongkar struktur. Bahwa harus ada yang dibenahi itu lebih pada fungsinya, lebih baik semua dikonsolidasikan, tidak asal membongkar struktur yang sudah ada.”_

Di satu sisi, pernyataan itu bisa dibaca sebagai suara kebijaksanaan. Ia mengingatkan agar negara tidak gegabah. Jangan sampai amarah publik membuat negara mengambil langkah yang justru mengganggu stabilitas. Haedar menyinggung contoh Nepal: demonstrasi yang salah kelola bisa menghancurkan negara. Pesannya jelas: jangan sampai Indonesia menuju jurang yang sama.

Namun di sisi lain, suara itu terasa menutup mata dari luka yang lebih dalam. Sebab, bagaimana mungkin publik percaya bahwa yang rusak hanya “fungsi” ketika yang terlihat adalah pola berulang: kekerasan, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran etika, keterlibatan dalam kejahatan, hingga intervensi dalam pemilu lewat Parcok?

Perbaikan fungsional artinya membenahi implementasi. Aturannya ada, strukturnya ada, hanya saja tidak berjalan baik. Polisi salah menafsirkan SOP. Komando salah memberi instruksi. Pengawasan internal kurang ketat. Hukuman sudah ada, tetapi tidak dijalankan konsisten.

Pernyataan Haedar menempatkan masalah pada ranah ini. Ia percaya bahwa bila fungsi dijalankan benar, struktur tidak perlu dibongkar. Hukuman disiplin, sidang kode etik, peradilan umum semua itu dianggap cukup untuk menegakkan kembali integritas.

Dalam kerangka ini, kasus Sambo adalah deviasi. Teddy Minahasa adalah penyimpangan. Kanjuruhan adalah kesalahan prosedural. KM50 adalah insiden operasional. Semua bisa diperbaiki dengan memperkuat fungsi pengawasan, mempertegas komando, mengawasi pelaksanaan.

Struktural: Menyentuh Akar

Tetapi kritik publik melihat hal lain. Jika kesalahan berulang di berbagai tempat, di berbagai waktu, oleh berbagai orang, apakah itu masih bisa disebut sekadar deviasi? Atau justru menunjukkan bahwa sistem itu sendiri memang memfasilitasi deviasi?

Itulah perbedaan mendasar antara kerusakan fungsional dan kerusakan struktural.

Fungsional: ada aturan yang benar, hanya implementasinya yang salah.

Struktural: aturan, budaya, relasi kekuasaan, bahkan insentif yang ada justru memungkinkan atau mendorong kesalahan.

Dalam kasus Sambo, masalah bukan sekadar seorang jenderal yang tega membunuh ajudannya. Masalahnya adalah bagaimana sebuah institusi bisa membiarkan manipulasi bukti, menyusun narasi palsu, dan menempatkan puluhan orang dalam jaringan yang saling menutupi. Itu bukan sekadar fungsi yang tergelincir. Itu struktur yang mendukung kebohongan.

Dalam kasus Teddy Minahasa, publik terperangah karena seorang Kapolda bisa terlibat langsung dalam bisnis narkoba. Bagaimana mungkin seorang pejabat setinggi itu bisa lolos dari mekanisme pengawasan? Bukankah struktur promosi dan pengawasan seharusnya mencegahnya?

Tragedi Kanjuruhan lebih terang lagi: penggunaan gas air mata dalam stadion sebenarnya dilarang oleh FIFA. Tapi aturan itu tidak pernah dijadikan acuan. Mengapa SOP Polri tidak mengacu pada standar internasional yang melindungi nyawa? Itu bukan sekadar pelaksanaan, melainkan struktur kebijakan yang salah.

KM50 pun demikian. Hingga kini, publik tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi. Ketika kebenaran tak pernah hadir, yang cacat bukan sekadar fungsi, melainkan struktur akuntabilitas.

Dan Parcok? Di sinilah publik kehilangan batas sabarnya. Polisi yang seharusnya netral dalam pemilu justru dipersepsikan sebagai “partai politik” tersendiri. Itu bukan sekadar fungsi yang gagal dijalankan. Itu bentuk struktural dari hubungan Polri dengan kekuasaan yang menyimpang dari prinsip demokrasi.

Fungsi Menambal, Struktur Menentukan

Di sinilah dilema itu terasa. Perbaikan fungsional memang penting. Tanpa fungsi yang berjalan, struktur sehebat apa pun tak berarti. Tetapi perbaikan fungsional sering kali hanya seperti menambal ban bocor di jalan berlubang. Ban bisa ditambal, tapi kalau jalanan tetap rusak, ban akan bocor lagi.

Struktur adalah jalan itu sendiri. Ia menentukan ke mana kendaraan melaju, seberapa aman penumpangnya, dan seberapa cepat sampai tujuan. Struktur yang salah akan membuat semua fungsi terseret ke dalam kesalahan yang sama, lagi dan lagi.

Itulah mengapa kritik publik terus menekankan adanya kesalahan struktural. Bukan hanya soal oknum. Bukan hanya soal pelaksanaan. Tetapi soal pola yang tertanam dalam cara kerja institusi: budaya impunitas, loyalitas yang lebih dihargai daripada integritas, pengawasan internal yang tidak independen, dan hubungan yang terlalu erat dengan kekuasaan politik.

Penutup

Haedar mungkin benar dalam satu hal: negara tak boleh gegabah. Membongkar struktur tanpa arah bisa menimbulkan kekacauan baru. Tetapi menganggap semua masalah cukup dengan perbaikan fungsi juga berbahaya. Sebab publik sudah berkali-kali melihat bahwa perbaikan fungsi tak menghentikan pola kekerasan.

Pertanyaannya kini: sampai kapan kita menganggap semua ini sekadar deviasi? Berapa banyak nyawa harus melayang sebelum kita berani menyebut bahwa masalahnya bukan hanya fungsi, melainkan struktur?

Penulis : Radhar Tribaskoro

MoneyTalk, Jakarta – Uang kertas kita lahir dari pabrik, terdiri dari kertas sekuriti, tinta berteknologi tinggi, mesin presisi, dan regulator yang mengendalikan jumlah dan mutunya. Satu pertanyaan yang jarang tersentuh publik adalah apakah pernah ada audit BPK yang secara spesifik mengaitkan kualitas/volume tinta dengan jumlah bilyet rupiah yang dicetak tiap tahun?

Penelusuran arsip publik menunjukkan belum ada paparan seperti itu. BI menjelaskan perencanaan–pencetakan Rupiah melalui Rencana Cetak Uang (RCU) dan tahapan pengelolaan Rupiah; tapi parameter konsumsi tinta tak dibuka ke publik.

Sejarah singkat SICPA, prestasi dan noda

SICPA asal Swiss adalah pemain lama tinta keamanan, perusahaan itu memasok berbagai bank sentral dunia. Tahun 2023, Kejaksaan Agung Swiss menjatuhkan sanksi CHF 81 juta kepada SICPA karena alasan “kekurangan organisasi” yang memungkinkan terjadi penyuapan pejabat asing sehingga didenda CHF 1 juta + kompensasi CHF 80 juta. Perusahaan itu mengakui putusan tersebut namun menyanggah dasar pertimbangannya. Konteks ini penting, karena pemasok berisiko tinggi menuntut pengawasan lebih ketat pada rantai pasok Rupiah.

Peruri–SICPA di Indonesia

Di Indonesia, tinta keamanan dipasok melalui PT Sicpa Peruri Securink (SPS), perusahaan patungan sejak 2002. Detail teknis berupa formula, fitur sekuriti tidak dibuka secara publik, Peruri secara resmi mengklasifikasikan spesifikasi itu sebagai teknis bahan/produk dan fitur sekuriti atau overt/covert/forensik sebagai Informasi Dikecualikan menurut UU KIP. Kapasitas Peruri sendiri besar karena disebut mampu mencetak hingga ±12 miliar bilyet/tahun dengan 12 lini.

Terkait catatan disiplin bukti, maka kita tidak menyebut angka TKDN atau proyek-proyek luar negeri secara spesifik karena tak ada dokumen primer yang bisa ditautkan dengan aman. Ini model ketertutupan yang langgeng dan sepertinya dirawat layaknya fraud by omission.

Payung hukum dan posisi regulator

UU No. 7/2011 tentang Mata Uang menyebut BI berwenang penuh atas perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pemusnahan Rupiah, termasuk penetapan jumlah lembar/pecahan melalui RCU.

PP tentang Peruri adalah regim 1971–2019, terakhir PP 6/2019 menegaskan Peruri sebagai BUMN pencetak uang/dokumen sekuriti yang wajib memenuhi spesifikasi mutu/keamanan.

Apa kata BPK tentang Peruri era 2005–2025 yang benar-benar ada di arsip publik?

BPK mempublikasikan berita resmi dan IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) berikut ini yang eksplisit menyebut Peruri:

1. Laporan keuangan Peruri tahun buku 2015 mendapat opini WTP. Berita BPK 23 Maret 2016 memuat info bahwa Peruri mendapat WTP dengan catatan perbaikan atas administrasi, pengendalian intern, pajak dan sewa lahan. Entri audit ini tercantum pula di IHPS I/2016 pada lampiran A.3 pada LK konsolidasian Perum Peruri 2015.

2. PDTT/Kinerja memuat terkait penjualan dan pemenuhan order penjualan luar negeri 2016–triwulan I/2017. Itu tercatat di IHPS I/2017 pada lampiran untuk Perum Peruri (DKI dan Jabar).

3. PDTT terkait materai 2014–triwulan I/2016 atas Peruri dan instansi terkait yang tercantum di lampiran IHPS II/2016.

Ruang gelap yang perlu disorot

Dari dokumen resmi BI dan BPK, tidak ada paparan publik yang mengaitkan langsung volume/tonase tinta dengan jumlah bilyet, terkait per pecahan/per tahun. BI menjelaskan proses RCU dan standar uang layak edar, tanpa membeberkan metrik konsumsi tinta. Peruri pun secara kebijakan menutup spesifikasi teknis dan fitur sekurit dengan alasan keamanan negara. Hasilnya: publik tak punya indeks efisiensi “tinta vs bilyet” yang bisa diuji.

Mengapa akurasi data uang beredar itu genting?

Kualitas tata kelola di hulu, di pabrik, akan beresonansi di hilir, yakni uang beredar. Bila data uang beredar (M1/M2, uang kartal/ giral) tak akurat, karena misalnya ada inefisiensi atau deviasi produksi yang tak terukur, maka dampaknya nyata:

1. Kebijakan moneter tumpul, sebab BI bisa salah menakar suku bunga/operasi pasar terbuka jika basis datanya meleset.

2. Salah mengantisipasi inflasi, karena proyeksi harga meleset, respons pengendalian telat atau berlebihan.

3. Ketidakstabilan ekonomi, sebab fluktuasi harga, suku bunga, nilai tukar jadi lebih liar.

4. Iklim investasi terganggu dikarenakan ketidakpastian data menahan keputusan modal.

5. Sulit mengukur kinerja ekonomi, sebab indikator jadi bias; kebijakan fiskal/moneter kehilangan target.

6. Dampak sosialnya, kelompok berpendapatan tetap paling rentan ketika inflasi/deflasi tak terkendali.

Cara BI menghimpun data, secara ringkas adalah seperti ini: laporan bank/lembaga keuangan, sistem pembayaran dan survei terarah. Tantangannya: cash culture dan underground economy yang masih tebal, membuat statistik formal perlu “jembatan” akurasi. Karena itu, akurasi uang beredar adalah prasyarat kesejahteraan, itu sejalan dengan mandat kebijakan pemerintah untuk menyejahterakan rakyat.

Kaitannya dengan faktual kinerja Peruri–SICPA adalah perlu audit agregat “tinta vs bilyet” bukan kepo rahasia pabrik, melainkan menguatkan integritas data hulu agar angka di hilir, yakni uang beredar, ebih presisi. Dengan begitu, kebijakan moneter berdiri di atas data yang firm, bukan tafsir.

Solusi melalui PDTT terhadap “Tinta vs Bilyet” tanpa harus membuka rahasia

1. Tujuannya untuk menilai mutu, efisiensi, transparansi pemakaian tinta keamanan, itu tanpa harus membocorkan formula/fungsi rahasia.

2. Mengetahui input per tahun dan pecahan: atas volume pembelian tinta (agregat), consumption rate baku, hasil uji lab dalam bentuk indeks (pass/fail, konsistensi warna, respon optik/UV/magnetik).

3. Menilai proses: setup waste, spoilage, reprint rate, downtime, biaya produksi per bilyet (range).

4. Kontrol output atas total bilyet lulus QC, reject rate (dalam %), biaya per lembar; sajikan tren tahunan.

5. Mencermati kepatuhan, dengan merujuk pada UU 7/2011, PP Peruri (terakhir PP 6/2019), SOP BI, dan Daftar Informasi Dikecualikan Peruri, agar tidak melanggar klasifikasi.

6. Melihat manfaat atas transparansi agregat yang menenangkan publik dan membuka ruang benchmark kinerja tahunan, tetap aman bagi sekuriti.

Sikap IAW: advokasi dan pelaporan

IAW memandang “celah audit” ini perlu disikapi dengah teknik ganda agar memberi dampak yang berguna:

1. Mendorong BPK melakukan PDTT tematik terhadap bahan baku sekuriti atas tinta/kertas yang dikaitkan langsung dengan output bilyet, itu dilakukan tanpa harus membuka rahasia teknis.

2. IAW akan melapor ke Mabes Polri dalam bentuk informasi/aduan atas keganjilan kinerja mereka dalam kurun kerjasama Peruri-SICPA, bukan bertujuan untuk memvonis pidana namun lebih pada mencermati fakta. Ini adalah pola audit publik yang tidak menyinggung efisiensi “tinta vs bilyet”.

3. KPK dan Kejagung hendaknya mumpuni cermati profil risiko pemasok global (SICPA) pasca putusan OAG Swiss 2023, yang menuntut pengawasan ekstra pada sisi pengadaan.

Keseluruhan hal itu dimaksudkan sebagai permintaan penyelidikan profesional, agar otoritas penegak hukum menilai ada/tidaknya indikasi tindak pidana dalam pengadaan/pemakaian tinta keamanan. Bila diperlukan bisa saja dengan koordinasi dengan BPK/BI/Peruri.

Penutup: transparansi yang waras

Kita tidak menuntut rahasia negara dibuka. Yang kita minta indeks akuntabilitas yang bisa diaudit publik: seberapa efisien tinta dipakai untuk melahirkan setiap lembar Rupiah.

BI, Peruri, BPK punya semua instrumen untuk mewujudkannya sehingga regulasi jelas, kapasitas produksi ada, dan preseden PDTT tersedia. Dengan begitu, opini WTP tetap bermakna, bukan sekadar stempel rapi, dan kepercayaan publik pada Rupiah makin kokoh.

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto akhirnya melakukan reshuffle kabinet kedua pada 9 September 2025. Lima menteri diganti, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani yang posisinya kini ditempati oleh Purbaya Yudhi Sadewa.

Selang beberapa hari setelah dilantik, Purbaya langsung melakukan ‘gebrakan Rp200 triliun’. Purbaya menilai, kebijakan ekonomi Indonesia selama ini salah arah, baik dari sisi moneter maupun fiskal.

Menurut Purbaya, penempatan dana pemerintah sebesar Rp457,5 triliun di Bank Indonesia (BI) per akhir 2024, yang berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL), telah memperketat likuiditas perbankan, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Sebagai solusi, Purbaya memutuskan untuk memindahkan sebagian dana SAL tersebut, senilai Rp200 triliun, dari BI ke enam bank umum negara. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk pelonggaran likuiditas yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 6,5-7 persen.

Namun demikian, ‘gebrakan 200 triliun’ ini patut dipertanyakan. Kebijakan tersebut dikhawatirkan tidak akan efektif dalam mengatasi perlambatan ekonomi yang sedang terjadi. Setidaknya ada beberapa alasan yang mendasari keraguan tersebut, antara lain:

Pertama, permasalahan utama perekonomian Indonesia saat ini bukan karena kekurangan likuiditas di sektor perbankan. Sebaliknya, kondisi likuiditas perbankan nasional saat ini justru relatif longgar.

Hal ini tercermin dari dua indikator.  Satu, Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan saat ini relatif rendah, yaitu sekitar 86–88 persen. Angka ini menunjukkan likuiditas perbankan masih cukup longgar, dengan ketersediaan dana pihak ketiga yang lebih besar dibandingkan penyaluran kredit.

Dua, penempatan likuiditas perbankan dalam Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) juga sangat besar, mendekati Rp1.900 triliun. Besarnya alokasi dana ini juga menunjukkan bahwa likuiditas perbankan berlimpah, tetapi tidak terserap ke dalam kredit.

Kedua indikator tersebut secara jelas menegaskan bahwa perbankan nasional saat ini menghadapi kondisi kelebihan likuiditas, bukan kekurangan likuiditas.

Kedua, pemindahan dana SAL pemerintah sebesar Rp200 triliun dari BI ke bank-bank umum BUMN tidak dapat dikategorikan sebagai kebijakan fiskal maupun moneter yang bersifat ekspansif.

Karena, stimulus fiskal (ekspansif) hanya dapat dilakukan melalui dua cara. Yaitu pemberian insentif perpajakan (dengan mengurangi beban pajak masyarakat) dan/atau peningkatan belanja negara: bukan dengan pemindahan dana pemerintah dari BI ke bank-bank umum negara.

Dengan demikian, kebijakan pemindahan dana tersebut diperkirakan tidak akan mampu meningkatkan likuiditas perbankan maupun mempercepat pertumbuhan kredit.

Dampaknya pun kemungkinan hanya terbatas pada program-program khusus, seperti penyaluran kredit untuk Koperasi Merah Putih, yang sebelumnya telah dirancang oleh Menteri Keuangan terdahulu, Sri Mulyani, seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 63 Tahun 2025 tentang _Penggunaan Saldo Anggaran Lebih pada Tahun Anggaran 2025 untuk Pemberian Dukungan kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih_, yang diterbitkan pada 28 Agustus 2025.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Purbaya sebaiknya menjalankan kebijakan fiskal yang benar-benar ekspansif seperti dijelaskan di atas: yaitu melalui pengurangan pajak dan/atau peningkatan belanja negara. Bukan sekedar pemindahan dana dari BI ke bank-bank umum negara.

Sedangkan dana SAL sebaiknya digunakan untuk membiayai defisit anggaran, dari pada disimpan di bank umum negara. Dengan demikian, pemanfaatan SAL dapat mengurangi kebutuhan pembiayaan melalui utang baru, sekaligus menurunkan beban bunga yang harus ditanggung APBN.

Penulis : Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

MoneyTalk, Jakarta – Pagi di Cikande biasanya riuh oleh truk pengangkut logam dan bahan baku pabrik. Namun kini kawasan industri yang selama ini dianggap “zona produksi” berubah jadi “zona bahaya”. Menteri Lingkungan Hidup memerintahkan penyegelan beberapa lokasi di Modern Cikande Industrial Estate, termasuk PT Peter Metal Technology Indonesia (PT PMT), itu pabrik peleburan logam yang disebut memiliki dosis radiasi tertinggi.

Penemuan Cesium-137, isotop radioaktif dengan waktu paruh 30 tahun, bukan sekadar “insiden teknis”. Ia adalah bukti telanjang kelalaian sistem pengawasan limbah dan impor logam bekas. Bagaimana mungkin sampah nuklir bisa masuk ke Indonesia, beredar di lapak rongsokan, lalu mengkontaminasi rantai produksi makanan ekspor?

Jejak audit BPK yang tak didengar

Badan Pemeriksa Keuangan sudah lama menulis peringatan keras:

1. LHP KKP 2016 dan 2018 No. 21.A/LHP/XVII/05/2017 dan No. 19.A/LHP/XVII/05/2019 dengan temuan, sistem penelusuran ekspor lemah; data kapal, pabrik, eksportir tidak terintegrasi. Rekomendasinya, diintegrasi database dan audit mutu internal sebelum ekspor.

2. LHP KLHK 2020 dan 2021 No. 18/LHP/XVII/05/2021 dan No. 20/LHP/XVII/05/2022, temuan: pengawasan limbah B3 dan scrap metal tidak efektif; impor logam bekas tidak tersertifikasi dan direkomendasi melakukan verifikasi wajib bebas radiasi, inspeksi ketat importir.

3. LHP BAPETEN 2018 dan 2022 No. 18.A/LHP/XVII/05/2019 & No. 22/LHP/XVII/05/2023 dengan temuan basis data sumber radiasi tak terhubung dengan kementerian lain; inspeksi minim. Direkomendasikan integrasi sistem lintas lembaga, prioritas inspeksi berbasis risiko.

4. LHP Pemprov Banten 2019 dan 2021 No. 08/LHP/XVIII.SRG/05/2020 & No. 10/LHP/XVIII.SRG/05/2022. Temuan pengawasan kawasan industri lemah, data kualitas lingkungan tak lengkap. Rekomendasi: tambah tenaga pengawas, sanksi tegas pelanggaran.

Semua catatan ini ada di website resmi BPK. Namun hasilnya? Tumpukan laporan di rak, bukan tindakan nyata.

Siapa harus bertanggung jawab?

1. Perusahaan, yakni PT PMT sebagai importir scrap metal wajib memastikan material bebas radiasi. Permen LHK No. P.10/2020 jelas mewajibkan pemeriksaan ini. Jika terbukti lalai atau sengaja, korporasi dan pengurusnya harus dikenai pidana lingkungan.

2. Pejabat Bea Cukai dan KLHK, sebab bagaimana mungkin kontainer scrap logam bisa masuk tanpa sertifikat bebas radiasi? Siapa yang memberi izin tanpa verifikasi?

3. BAPETEN dan Pemda Banten karena temuan audit BPK soal minimnya inspeksi terbukti. Pertanyaan publik, apakah sistematika yang buruk itu hanya kelalaian, atau ada unsur pembiaran?

4. Kementerian terkait sebab sistem integrasi data yang direkomendasikan BPK sejak 2019 tak kunjung ada. Ini kelalaian struktural yang harus diakui pemerintah pusat.

Tuntutan sanksi hukum harus tegas!

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, tindakan berikut wajib dilakukan:

1. Penyidikan pidana terhadap PT PMT, pejabat pemberi izin, dan pihak-pihak yang lalai.
2. Audit dokumen impor scrap logam sejak 5 tahun terakhir.
3. Penyitaan dokumen perizinan dan rekam inspeksi.
4. Penetapan tersangka korporasi jika terbukti pelanggaran sistemik.
5. Pasal 104 UU Lingkungan jelas: korporasi yang mencemari lingkungan bisa dipidana maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar.

Kenapa publik harus tahu?

Ini bukan sekadar cerita “udang ditolak ekspor”. Ini cerita gagalnya pengawasan negara. Temuan BPK sudah ada, tapi diabaikan. Akibatnya, scrap logam ber-Cs-137 lolos masuk Indonesia, berpotensi mencemari rantai makanan dan lingkungan.

Jika pemerintah tidak berani menindak tegas semua pihak dari perusahaan, pejabat, pengawas, maka publik wajar khawatir bahwa kasus Cikande hanya awal dari bom waktu limbah nuklir lain yang bisa bertebaran tanpa pengawasan.

Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pembantunya sekarang punya ujian besar, apakah Indonesia mau dikenal dunia sebagai negara yang gagal mengawasi sampah nuklir, atau negara yang berani menindak tegas dan memperbaiki sistem dari akarnya?

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – Kondisi politik Indonesia saat ini sangat keras dan pedas. Pertunjukan drama politik yang menyakitkan penuh drama , menguatkan tanda tanya besar, sejauh mana hubungan politik saat ini antara Prabowo dan Jokowi?

Seperti diketahui pencopotan Budi Arie Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik di lingkaran Istana. Level sekelas menteri saja tidak ada komunikasi sebelum dilakukan reshuffle Kabinet Merah Putih.

Anehnya dan ajaib, Budi Arie mengaku tidak mendapat pemberitahuan sebelumnya terkait pencopotan jabatan sebagai Menteri Koperasi. Justru baru mengetahui hal itu setelah menghadiri rapat kerja bersama Komisi VI DPR pada Senin (8/9/2025) kemarin, pada pukul 14.30 WIB.

Pembunuhan Politik

Hengkangnya Budi Arie dari jabatan menteri menjadi sinyal akhir dari dominasi relawan militan Jokowi di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Budi Arie adalah portofolio terakhir relawan militan Jokowi harus habis dan dipaksa mundur oleh Prabowo. Budi Arie dibunuh sadis oleh kekuatan politik pengaruh Prabowo Subianto.

Ketika Budi Arie termasuk menteri yang sangat agresif baik dalam propaganda dan juga merencanakan sekaligus mengusulkan anggaran jumbo bagi kementeriannya Baru jaman Budi Arie anggaran dari ratusan milyar membumbung jauh ke angka puluhan triliun. Uniknya Budi Arie sebelum lengser masih juga berjuang memperebutkan tambahan anggaran sebesar Rp7,6 triliun di Kementerian Koperasi.

Terdeteksi Dini

Budi Arie sedang melakukan manuver tes ombak bagi keseriusan Prabowo untuk memajukan ekonomi koperasi sebagai cara menuju kesejahteraan rakyat berbasis pedesaan. Munculnya Koperasi Desa Merah Putih adalah bukti nyata ikhtiar dan keseriusannya Prabowo- membangun ekonomi Koperasi Indonesia.

Namun, pada akhirnya kecurigaan itu muncul, usulan itu lebih sarat kepentingan politik dibanding murni program pemberdayaan koperasi desa.

Pada dasarnya permintaan ini sepenuhnya permintaan infrastruktur politik dibandingkan betul-betul pencapaian yang diarahkan untuk Koperasi Desa.

Koperasi dan Infrastruktur Politik

Suatu ketika Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memamerkan bahwa 80.560 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sudah terbentuk per pagi ini, Rabu (9/7/2025). Budi Arie juga menunjukkan jaringan koperasi beberapa provinsi yang sudah terbentuk. Kopdes Merah Putih sudah 100 persen terbentuk. Hal tersebut Budi sampaikan dalam rapat Menteri Koperasi dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Budi Arie membangun koperasi tak bisa dilepaskan dari posisinya sebagai Ketua Projo yang kemungkinan besar akan berafiliasi dengan Jokowi dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sepertinya akan mempertahankan sebagai sayap relawan bukan perwujudannya bermetamorfosis menjadi parpol namun secara psikologis dan ideologi akan lebih condong menjatuhkan pilihannya ke PSI.

Dengan kata lain, membangun infrastruktur koperasi berarti juga membangun infrastruktur relawan Projo dan parpol dalam hal ini PSI. Bayangkan, Koperasi Desa terbentuknya di seluruh Desa Indonesia hampir 80 ribu tersebar. Lebuh gila lagi, Kopdes akan menggulirkan aktivitas bisnisnya dengan kapitalisasi / perputaran uang negara hingga Rp 400 Triliun.

Dengan demikian Koperasi Desa itu posisinya politik ketimbang sebagai entitas bisnis yang kayak dijalankan. Karenanya Reshuffle di Kementerian Koperasi menjadi langkah strategis Prabowo langsung memotong apa yang dilakukan Budi Arie.

Berakhirnya Kekuatan Relawan

Keputusan yang diambil oleh Prabowo mencopot Budi Arie sekaligus menandai runtuhnya pengaruh relawan Jokowi. Realita politik yang kejam namun strategis bagi kekuatan politik Prabowo.

Dengan adanya portofolio Budi Arie ditendang dari Kementerian Koperasi, berakhir sudah dominasi dan juga keterlibatan politik relawan Jokowi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Secara kolektif dukungan sayap militan Jokowi sudah ambruk.

Image negatif dan proses hukum yang sedang menimpa para petinggi relawan Jokowi seperti kasus judi online yang menjerat nama Budi Arie serta proses hukum yang membayangi relawan lain, Silfester Matutina. Baginya, hal ini memperlihatkan bagaimana kekuatan modal sosial dan politik relawan Jokowi perlahan luntur dengan sendirinya.

Pentolan Relawan Mati Kutu

Karenanya jika seandainya Budi Arie diteruskan untuk diadili pada kasus Judol, bisa dikatakan bahwa relawan militan Jokowi harus mengakhiri kejayaannya.

Ini didukung juga bagaimana Silfester sebagai bagian dari relawan Jokowi, juga sedang mengalami proses hukum. Artinya sayap relawan Jokowi memang sengaja diambrukkan oleh kekuatan Prabowo dan afiliasinya.

Jika Budi Arie benar-benar dipenjara sementara Silfester terus diburu, maka Jokowi tidak punya pilihan lain kecuali mengakhiri sepak terjang relawannya. Dengan kemungkinan Budi Arie dijebloskan ke penjara, Silfester sedang diburu, otomatis mau tidak mau Jokowi harus mengakhiri sayap-sayap relawannya.

Bentuk Tim Pemenangan Gibran Presiden

Karena itu langkah strategis menegaskan bahwa Jokowi sebaiknya mengalihkan seluruh fokus politiknya kepada putra sulungnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, untuk menatap Pilpres 2029.

Saatnya keberanian Jokowi mendominasi peta politik harusnya sudah digeser. Dan jika terus meneruskan eksistensinya dengan membangun relawan baru tentu ini sudah tidak ada waktu.

Disarankan, Jokowi betul-betul mengarahkan ke putra sulungnya, Gibran Rakabuming. Nama besar Relawan-Relawan Jokowi sedang terpuruk dan karenanya Organisasi tersebut dan para elitenya harus digeser atau bahkan ditinggalkan.

Sandera dan Bargaining Politik

Hanya dengan strategi tersebut Gibran bisa diperkuat sebagai kandidat utama di Pilpres 2029-2034 mendatang. Gibran akan menjadi magnet bersama berbagai elemen baik para pendukung Jokowi dan juga para militan Gibran sendiri.

Keputusan politik yang saat ini harus disiapkan, Jokowi mestinya tidak lagi membangun image relawan Jokowi lagi, tapi tentu harus mensupport Gibran sepenuhnya dalam konteks berpikir Pilpres 2029 nanti.

Dengan adanya dukungan relawan maka akan memastikan Gibran mempunyai infrastruktur riil, organik dan akan menjadi sandra politik dan senjata bargaining politik baik secara pribadi atau posisinya sebagai wakil presiden saat ini. Prabowo juga akan berfikir logis dan strategis, untuk menganulir berbagai desakan menurunkan atau lengserkan Gibran dari Kursi Wakil Presiden.

Penulis : Heru Subagia,Pengamat Politik dan Ekonomi Alumni Fisipol UGM

MoneyTalk, Jakarta – Perdana menteri dan anggota kabinet dikejar-kejar, dianiaya, ditelanjangi, ada yang dilempar ke sungai. Istana negara, gedung parlemen, rumah pejabat, diserbu, dijarah dan dibakar. Ini terjadi di Nepal, 8 – 9 September 2025.

Revolusi Nepal 2025, dipicu oleh kemuakan publik pada merajalelanya korupsi, ketimpangan sosial, dan pembungkaman berekspresi. Pemblokiran 26 platform media sosial, pada 4 September (termasuk Facebook, X-Twitter dan YouTube) memicu kemarahan GenZ. Yang bagi mereka adalah upaya membungkam suara kritis dan menyensor ekspresi.

Demo besar-besaran meletus di Kathmandu dan kota-kota lain, menuntut pencabutan larangan ber-media-sosial dan akuntabilitas pemerintah. Bentrokan dengan polisi meminta korban 25 nyawa dan 633 terluka. Tewasnya Martir menyulut amarah yang makin membuncah, Perdana Menteri K.P. Sharma Oli dan beberapa menteri mundur dan kabur.

Kisah tragedi politik yang hampir identik dengan Nepal juga terjadi di Sri Lanka (Juli 2022) dan Bangladesh (Agustus 2024). Tiga negara kawasan Asia Selatan yang tiga tahun terakhir menjalani revolusi. Menandai perubahan signifikan dalam lanskap politik, terjungkalnya pimpinan negara. Amukan generasi muda, GenZ, memegang peran sentral sebagai pendorong reformasi dan demokratisasi.

Yang membedakan revolusi Nepal dengan Sri Lanka dan Bangladesh adalah pemicu yang menyulut perlawanan. Untuk Nepal pemicunya adalah pemblokiran media sosial; bagi Sri Lanka krisis ekonomi – larangan impor pupuk kimia; sementara di Bangladesh soal kontroversi kuota untuk menjadi pegawai negeri.

Dibalik isu pemicu revolusi, yang sepertinya “sepele” itu tersimpan magma merajalelanya korupsi, kolusi, manipulasi, dan ketimpangan sosial. Situasi kontras penderitaan rakyat miskin versus snobisme dan hedonisme keluarga elit-politik yang pamer kekayaan, berjoget-joget di media sosial. Magma kemarahan rakyat itu meledak menjadi lava yang membakar.

Tiga perdana menteri harus mundur, kabur atau dievakuasi dari istana, lari lintang pukang, seperti maling yang ketahuan takut diamuk massa. PM Sharma Oli kabur dari Kathmandu-Nepal, Presiden Gotabaya Rajapaksa dari Kolombo-Sri Lanka, dan Perdana Menteri Sheikh Hasina dari Dhaka-Bangladesh. Peristiwa kaburnya para pemimpin negara, karena takut amukan rakyatnya, akan tercatat sebagai titik balik revolusi sipil di tiga negara Asia Selatan ini.

Pertanyaan menarik, siapa memimpin gerakan massa rakyat yang membuat para pemimpin negara itu mundur-kabur kalang-kabut? Jawaban ringkasnya, tidak ada. Rakyat menyerbu istana negara tanpa ada kejelasan komando juga tidak ada dalang atau penunggang.

Namun, jika harus disebut, ada sejumlah nama yang bisa diidentifikasi menginspirasi dan menginisiasi rakyat untuk turun ke jalan. Dalam Revolusi Nepal 2025, beberapa tokoh muda GenZ muncul sebagai figur penting dalam memobilisasi dan menyuarakan aspirasi rakyat. Krish Yadav_(18 tahun), pegiat medsos yang aktif membuat konten diskusi sosial-politik dan pendidikan. Netra Chapagain (22), aktivis mahasiswa inisiator aksi di Maitighar, menuntut reformasi dan transparansi pemerintah. _Balendra Shah_ (35), Wali Kota Kathmandu, mantan rapper populer, sering menyuarakan kritik melalui musik dan media sosial.

 

Untuk revolusi Bangladesh, nama Muhammad Nahid (27), ketua Students Against Discrimination (SAD), dan pengurus lainnya, Umama Fatema dan Sarjis Alam. Mereka bisa dianggap sebagai aktivis mahasiswa penggerak protes melawan diskriminasi sistem “kuota pegawai negeri” yang berkobar menjadi perlawanan nasional.

Revolusi rakyat Sri Lanka, meski tanpa ada tokoh dominan, setidaknya ada dua nama yang dianggap mewakili “energi politik generasi muda: _Pathum Kerner_, orator muda pegiat media sosial, dan Wasantha Mudalige, ketua Federasi Mahasiswa Antar-Universitas Sri Lanka. Dua nama ini sering disebut sebagai figur muda cerdas, digital-savvy, dan berani. Menginspirasi rakyat dalam Revolusi Sri Lanka 2022.

Para GenZ dan pemuda itu bukan cuma mengobarkan perlawanan. Mereka juga mengusulkan tatanan politik baru pasca tumbangnya rejim korup-kleptokratik di negaranya. Mereka terlibat dalam pembentukan pemerintahan transisi, pemulihan stabilitas, dan persiapan pemilu baru yang lebih demokratis.

Di Bangladesh, setelah PM Sheikh Hasina mundur-kabur, mahasiswa mengusulkan nama Muhammad Yunus, peraih Nobel, untuk memimpin pemerintahan transisi. Di Sri Lanka pemerintahan baru hasil pemilu yang dianggap demokratis telah memilih pemerintahan naru. Di Nepal saat ini masih berproses pembentukan pemerintahan transisi, mantan Ketua Mahkamah Agung, Sushila Karki, diusulkan menjadi calon terkuat.

Pemerintahan transisi pasca-revolusi, seperti lazimnya ditugaskan untuk memulihkan hukum, keamanan, ketertiban dan mengembalikan kepercayaan publik. Kemudian mereformasi konstitusi, dengan membentuk dewan konstitusi nasional untuk menyusun agenda reformasi jangka panjang. Serta mempersiapkan pemilu yang bebas dan adil, mereformasi lembaga negara, sistem peradilan, termasuk Komisi Pemilihan Umum.

Kisah “Revolusi Tiga Negara” Asia Selatan (Nepal, Bangladesh, dan Sri Lanka) sayup-sayup mengingatkan kita pada apa yang terjadi saat Gerakan Reformasi 1998 di Indonesia, yang menumbangkan rejim Soeharto. Situasi pra-dan-pasca revolusi hampir sama, kemarahan pada perilaku elit, tuntutan perubahan sistem politik, sosial dan hukum, yang digerakkan generasi muda (saat itu GenX dan GenY).

Setelah 27 tahun berlalu, Reformasi Indonesia kembali pada titik nadir, praktek KKN ala rejim Orba kembali merajalela. Kita baru saja melewati krisis kerusuhan sosial akhir bulan lalu, 25 – 31 Augustus 2025. Amarah amuk rakyat, luka penjarahan, dan puing pembakaran masih belum sepenuhnya padam.

Kita menunggu keseriusan dan nalar pemerintah untuk bijak merespon, mengembalikan reformasi pada rel yang benar. Kita juga menunggu kiprah GenZ Indonesia, generasi yang hampir pasti kehilangan kesempatan mendapatkan “bonus demografi”, jika pemerintah tidak mengelola dengan benar.

Karena, GenZ Indonesia yang tidak mendapat bonus bisa menjadi “bencana demografi”, mengobarkan revolusi, menyerbu, mengejar, dan melawan kekuasaan korup yang tidak tahu diri. Sebagaimana kisah yang terjadi di tiga negara yang baru usai melewati kemelut revolusi.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk, Jakarta – Akhir 2024, PLN tampil bak perusahaan raksasa yang sehat secara finansial. Laporan keuangannya mencatat aset Rp1.772 triliun dan ekuitas Rp1.061 triliun. Namun, angka fantastis itu bukan hasil laba bersih atau dari kinerja bisnis listrik yang kinclong. Sebagian besar kenaikan itu berasal dari revaluasi aset sebesar Rp48,46 triliun, yang hanya tercatat di ekuitas sebagai Other Comprehensive Income (OCI). Artinya, itu bukan duit nyata yang bisa dibelanjakan.

Dalam kondisi pemerintah mengejar setoran dividen dari BUMN, laporan “cantik” seperti ini bisa menciptakan kesan yang salah. PLN tampak kaya di atas kertas, tapi beban masa depannya tidak ikut disorot.

Bom waktu PPA, utang tersembunyi di balik listrik swasta

Masalah terbesar PLN bukan cuma laporan keuangan yang “glamor”. Sejak lama, PLN terikat kontrak Power Purchase Agreement (PPA) dengan pembangkit listrik swasta. Dalam banyak kasus, PPA disertai jaminan pemerintah (sovereign guarantee). Jika PLN gagal bayar, maka negara yang menanggung.

Sejarah pernah membuktikan betapa mahalnya risiko ini. Di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), pemerintah harus membayar USD 400 juta ke lembaga asuransi investasi milik AS, OPIC, akibat pembatalan kontrak listrik. Itu contoh nyata kewajiban kontinjensi yang dulu nyaris bikin PLN bangkrut!

Sayangnya, neraca PLN tidak mengungkap secara rinci semua beban PPA ini. Padahal, di negara lain, kontrak semacam ini terbukti jadi bom waktu. Zambia terjerat USD 1 miliar utang PPA, Ghana membayar USD 620 juta untuk listrik yang tidak terpakai, dan Pakistan menanggung USD 500 juta akibat kontrak serupa. Masa mau jadi seperti itu?

Oversupply listrik dan proyek aneh-aneh

Sistem Jawa-Bali sudah kelebihan listrik (oversupply), tapi proyek baru seperti PLTU Jawa 9-10 tetap jalan. Pemerintah juga mendorong pembangkit berbasis sampah dengan harga beli USD 20 sen/kWh, tiga kali lipat biaya pokok PLN di Jawa. Logikanya, PLN harus membeli listrik mahal yang mungkin tidak dibutuhkan, lalu rakyat yang akan menanggung tagihannya!

Derivatif dan kurs, angka yang bikin bingung

Publik sempat mendengar kabar PLN mendapat “pendapatan hedging Rp6,35 triliun”. Faktanya, laporan resmi PLN justru mencatat kerugian kurs Rp6,78 triliun dan instrumen derivatif hanya mengurangi beban bunga Rp0,70 triliun. Cara pencatatan ini sah secara akuntansi (FVTPL), tapi tanpa penjelasan yang gamblang, maka angka ini bisa menyesatkan pemangku kepentingan.

10 tahun temuan BPK peringatan yang tak didengar

Selama satu dekade, BPK rutin menemukan masalah, yakni:

1. Subsidi listrik tidak tepat sasaran.

2. Proyek pembangkit molor dan mahal, ada kelebihan bayar.

3. Piutang ratusan miliar macet.

4. Tender batu bara dan peralatan penuh celah kolusi.

Dengan track record ini, laporan PLN yang “sempurna” justru menimbulkan tanda tanya besar.

Perspektif hukum, dari pasar modal ke Tipikor

Menurut UU Pasar Modal, di pasal 80, 90 dan 93 sebut penyampaian informasi menyesatkan bisa berujung pidana. Jika laporan keuangan “dipoles” untuk memuluskan dividen atau bonus direksi, maka jalurnya bisa masuk UU Tipikor pasal 2 dan 3. Beban PPA dengan jaminan pemerintah adalah risiko keuangan negara yang wajib diungkap.

Pelajaran dari dunia internasional

Kasus Zambia, Ghana, dan Pakistan menunjukkan krisis utang akibat PPA. IMF dan Bank Dunia bahkan mengkategorikan kontrak listrik tak transparan sebagai “hidden debt” yang memicu kegagalan ekonomi negara.

Indonesia bisa mengulang skenario yang sama jika PLN tidak terbuka soal kewajiban ini!

Rekomendasi Indonesian Audit Watch

1. Transparansi penuh PPA, maka PLN wajib buka semua kontrak dan risiko ke publik.

2. Audit khusus BPK fokus kewajiban kontinjensi, proyek sampah kota, dan PLTU baru.

3. Pemeriksaan OJK untuk pastikan tidak ada misleading presentation dalam laporan keuangan.

4. Pre-audit proyek baru dengan audit kelayakan proyek sebelum disetujui.

5. Peran DPR dan publik menagih akuntabilitas PLN agar listrik tidak jadi ladang rente.

PLN jangan main sulap angka!

PLN bukan sekadar perusahaan, ia adalah denyut nadi rakyat. Laporan keuangan yang terlihat indah tapi menyembunyikan bom waktu utang dan kontrak mahal bisa menghancurkan kepercayaan publik. Transparansi bukan pilihan, tapi kewajiban!

Kalau negara lain bisa tumbang gara-gara kontrak listrik, kenapa kita masih main-main? Saatnya PLN bicara jujur, sebelum listrik rakyat jadi barang dagangan segelintir elit.

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – Mei 1998 mengajarkan satu hal sederhana: negara yang buta informasi, buta terhadap eskalasi. Tanpa pengawasan digital, aparat bertumpu pada mata kepala dan kabar angin. Hasilnya pahit: sekitar 1.200 orang meninggal, 2.500 bangunan terbakar, kerugian ekonomi ditaksir Rp 2,5 triliun. Provokasi berbasis isu rasial beredar tanpa filter, dan negara gagap mengendalikan situasi.

Dua dekade kemudian, publik berharap teknologi jadi tameng. Setelah gelombang 212 pada 2016, pemerintah mengutak-atik regulasi yakni Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hasil perubahan 2016 dan membentuk barisan baru yaitu Direktorat Tindak Pidana Siber di Polri, Deputi Siber di Badan Intelijen Negara, satuan siber di TNI, serta kelahiran Badan Siber dan Sandi Negara. Mesin-mesin pemantau diumumkan terdiri dari media monitoring, deteksi hoaks, analitik percakapan, plus perangkat pengawasan kelas premium yakni spyware, sistem penyadapan sah (lawful intercept), dan ruang komando real-time berbasis data besar.

Tetapi Agustus 2025 kondisi berbicara lain. Massa marak, provokator menari-nari, gedung-gedung DPRD terbakar, halte dan stasiun lumpuh, nyawa melayang. Teknologi mahal yang seharusnya jadi penjaga, justru tak terdengar suaranya. Seperti ada server menyala namun hanya lampu indikatornya.

Korban nyata, mesin sunyi

Dalam sepekan terakhir Agustus 2025, laporan-laporan tepercaya menyebut enam hingga delapan orang meninggal; sedikitnya lima orang luka, angka lapangan sangat mungkin lebih besar; sekitar dua ribu orang diamankan. Tiga puluh tujuh gedung DPRD rusak atau terbakar. Transportasi publik tersendat; halte TransJakarta dan fasilitas stasiun terbakar; sebagian jalur tol dan infrastruktur bersejarah dirusak. Kerugian finansial? Belum ada angka resmi, tapi dari skala kerusakan, sangat logis jika ditaksir pada level triliunan.

Negara memiliki perangkat premium berupa Fin Fisher (publik banyak mengenal dengan nama Pegasus buatan NSO Group), Predator dari Intellexa, produk Candiru, serta sistem intelijen berbasis pengenalan wajah, pelacakan lokasi, penggalian metadata, dan orkestrasi sensor real-time. Semua dimiliki!

Di atas kertas, semua itu dirancang menetralkan provokasi sebelum percikan jadi kobaran. Di lapangan, ia gagal hadir di momen krusial.

*Bukti BPK: benang kusutnya ada di cara kita membeli dan mengelola*

Ini poin paling penting: problemnya bukan semata teknologinya, tetapi cara negara membeli, menerima, mengoperasikan, dan mengawasi perangkat itu. Jejaknya jelas di laporan resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 2017.

Pertama, 2017 alarm awal. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2017 nomor 56/LHP/XVI/05/2017, BPK membuka dengan angka telak: 8.323 kasus ketidakpatuhan bernilai Rp 30,87 triliun di 86 kementerian/lembaga. Di dalamnya, Polri dan Kementerian Pertahanan muncul dengan nomenklatur yang “elastis” dengan penamaan peralatan khusus dan komunikasi taktis. Istilah karet seperti ini menyamarkan spesifikasi sehingga sulit ditelusuri, itu sebuah lorong gelap tempat apa saja bisa lewat, termasuk spyware.

Kedua, 2018 indikasi alat kelas premium dengan proses tak transparan. Di LHP atas Polri tahun 2018 nomor 44/LHP/XIV/05/2018, BPK menyoroti pengadaan intelijen sekitar Rp 685 miliar yang tidak melalui tender terbuka dan disertai spesifikasi kabur. Di luar dokumen BPK, investigasi masyarakat sipil menunjukkan paket “Zero-Click Intrusion System” senilai Rp 149 miliar, dimenangkan satu perusahaan. Zero-click, yakni kemampuan menembus perangkat tanpa aksi pengguna adalah ciri produk kelas Pegasus. Di sini, gambarnya makin jelas bahwa alat sangat canggih itu mungkin ada, tetapi lahir dari proses yang mengorbankan kompetisi, akuntabilitas, dan jejak uji fungsi.

Ketiga, 2019, anggaran besar tetapi hasil nol. LHP atas BSSN tahun 2019 nomor 20/LHP/XVIII/04/2019 mencatat sekitar Rp 420 miliar untuk infrastruktur keamanan siber yang realisasinya rendah, outputnya tak terbukti, dan perencanaannya lemah. Ini dibungkus definisi belanja “lubang hitam” sehingga uang keluar tapi kegunaan tak terukur.

Keempat, 2020 terlihat pola makin mengeras. Di IHPS I tahun 2020 nomor 24/LHP/XVIII/06/2020, BPK mencatat Rp 19,40 triliun belanja modal bermasalah pada 87 K/L. Polanya berulang dengan modus penunjukan langsung, spesifikasi generik, dan output tidak terhubung kinerja. Istilah seperti peralatan taktis atau sistem intelijen kian sering dipakai, itu parasut kata yang bisa menutupi apa saja.

Kelima, 2021, kotak hitam bernama intelijen. LHP atas BIN tahun 2021 nomor 13/LHP/XVIII/02/2021 menunjukkan belanja di atas Rp 1 triliun untuk perangkat digital, namun pemeriksaan BPK hanya menyentuh administrasinya semata. Dalih “rahasia negara” menghentikan auditor di depan pintu ruang mesin. Publik hanya melihat daftar belanja seragam STIN di laman pengadaan, unik, sementara beli barang besar menghilang dari radar.

Keenam, 2022 saat anggaran tetap deras dan absen kajian kebutuhan. Pada LHP Polri 2022 nomor 15/LHP/XVIII/02/2022, BPK menulis tegas bahwa penunjukan langsung tanpa analisis kebutuhan memadai. Ini pintu mark-up dan risiko salah-spesifikasi. Kementerian Pertahanan dalam rentang yang sama menghadirkan pola serupa.

Ketujuh, 2023 terdeteksi lagi output tak terukur. LHP atas BSSN 2023 nomor 20/LHP/XVIII.BDG/03/2023 menggambarkan pembelian sekitar Rp 310 miliar untuk deteksi ancaman digital tetapi kembali tanpa ukuran manfaat yang sahih. Integrasi lemah, laporan pemanfaatan nihil. Barang jadi, fungsi tak hidup.

Kedelapan, 2024–2025 temuan puncak ketertutupan. Rencana belanja intelijen di Kejaksaan Agung sekitar Rp 5,78 triliun terpetakan dari dokumen pengadaan dan sorotan publik. Polanya didominasi penunjukan langsung, bahkan ada tender ratusan miliar dengan selisih pemenang hanya puluhan juta dari pagu, itu indikasi tender formalitas. Peraturan Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2025 melegalkan kerahasiaan proses pengadaan. Hasilnya bukan sekadar lorong gelap tetapi terowongan tanpa lampu.

Semuanya membentuk satu garis lurus, karena istilah disamarkan, kompetisi dihilangkan, uji fungsi tak ketat, integrasi absen, audit dipagari rahasia. Itu sebabnya, ketika massa turun ke jalan, perangkat yang mestinya mencegah eskalasi malah tak memberi peringatan dini.

Kenapa teknologi triliunan tak menyelamatkan?

1. Pengadaan kacau dan fungsi kabur karena judul paket dibuat serba umum yaitu “peralatan khusus”, “penguatan sistem”. Ini menyulitkan verifikasi spesifikasi dan kompatibilitas. Vendor ditunjuk tanpa kompetisi, mengundang overpricing dan salah-beli. Banyak perangkat tak pernah di-commissioning serius—akhirnya cuma jadi display mahal.
2. Pimpinan tak paham, operator tak siap. Teknologi intelijen bukan colok-dan-jalan. Ia butuh doktrin operasi, SOP integrasi lintas instansi, pengujian stres, dan latihan gabungan yang rutin. Tanpa itu, command center terlihat megah, tetapi datanya tak mengalir saat tensi memuncak.
3. Audit kuat di kertas, lemah di jantung teknologi karena BPK kokoh pada kepatuhan keuangan; tetapi menyentuh isi server, arsitektur jaringan, dan payload perangkat lunak memerlukan forensik digital. Tanpa itu, auditor berhadapan dengan rak yang rapi, entah itu berisi mesin kelas dunia, entah kosong berlabel premium.

“Rahasia” dijadikan tameng, bukan malah jadi pelindung. Kerahasiaan memang perlu untuk taktik dan keselamatan, tapi bukan tiket bebas dari akuntabilitas. Begitu semua dilempar ke kotak “rahasia”, maka pengawasan substantif berhenti. Kepercayaan publik ikut terkubur.

Pelajaran yang tak boleh diulang kasus 1998-212-2025

Di tahun 1998 menunjukkan bahaya negara yang buta. 2016 memberi sinyal bahwa dunia berubah, konflik lahir dari layar ponsel sebelum meledak di jalanan. Sekarang, tahun 2025 memperlihatkan ironi terbesar karena teknologi canggih sudah ada, tetapi tata kelolanya menolak untuk dewasa. Demokrasi bukan dilindungi, melainkan didistorsi oleh proyek-proyek yang berjalan di lorong gelap.

Resep perbaikan, bukan slogan, tapi pekerjaan rumah

1. Audit kedaulatan digital dengan menyentuh jantung mesin. Bentuk Satgas Audit Substantif yang menggabungkan auditor negara dan ahli forensik digital independen. Audit untuk pengadaan “rahasia” dilakukan di ruang aman, tetapi ringkasan hasil wajib dipublikasikan agar rakyat tahu faedahnya.
2. Transparansi teknis yang aman, dimana nama paket harus menyebut fungsi dan standar kinerja; interoperabilitas lintas jaringan wajib. Hasil uji penerimaan dipublikasikan dalam versi tersensor. Fitur intrusif penyadapan dan ekstraksi data harus punya log aktivitas yang diaudit berkala oleh otoritas yudisial.
3. Doktrin operasi harus untuk melindungi pendemo, bukan membungkam. Bangun pusat komando terpadu yang menampilkan peta kerumunan real-time, deteksi provokasi, dan toolkit de-eskalasi. Latihan gabungan lintas lembaga jadi syarat sebelum dinyatakan operasional. Operator wajib disertifikasi.
4. Tutup celah regulasi, dengan cara membatasi penunjukan langsung untuk teknologi sensitif, wajib ada pembanding teknis independen. Sinkronkan Peraturan Jaksa Agung 1/2025 dan Peraturan BSSN 12/2024 dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Rahasia boleh tapi impunitas tidak!
5. Libatkan publik dengan memberi akses terbatas (versi tersensor) bagi pemantau independen untuk menilai pola belanja dan uji fungsi. Sediakan kanal pengaduan teknis dengan tenggat tindak lanjut yang mengikat.

Negara harus memilih, rakyat atau proyek

Fin Fisher, Predator, Candiru, sistem intelijen digital semuanya dilahirkan untuk menyelamatkan nyawa dari teror, kartel, dan kriminal berat. Di Indonesia, mereka berubah jadi cermin, yakni memantulkan wajah tata kelola yang tak siap. Ketika procurement menutup cahaya, server hanya jadi lampu hias; ketika audit berhenti di kulit, kepercayaan publik ikut terkupas.

“Uang rakyat seharusnya membiayai keamanan dan demokrasi, bukan membeli alat yang bahkan auditor negara tak diizinkan memeriksa jantungnya.”

Saatnya menyalakan ruang mesin, bukan sekadar lampu indikator. Karena demokrasi tak butuh etalase. Ia butuh alat yang bekerja, dan negara yang berani diawasi.

Penulis ; Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – Pancasila merupakan fondasi utama yang mempersatukan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya digali dari kearifan lokal dan pengalaman sejarah bangsa yang panjang. Sejak awal dirumuskan pada 1 Juni 1945, Pancasila dimaksudkan untuk menjadi penuntun arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia bukan sekadar simbol atau dokumen negara, melainkan juga falsafah hidup yang mengikat seluruh elemen masyarakat dalam satu kesatuan. Namun, dalam perjalanan sejarah, Pancasila sering kali hanya berhenti sebagai slogan dan hafalan teks, bukan menjadi pedoman nyata yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Akibatnya, generasi muda yang seharusnya menjadi penerus bangsa justru banyak yang tidak memahami kedalaman makna Pancasila. Mereka mengenal lima sila sebagai materi ujian di sekolah, tetapi tidak merasakan relevansi dan urgensinya dalam menjawab persoalan hidup yang nyata. Di era modern ini, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus globalisasi yang deras mempercepat pertukaran informasi dan memperluas interaksi antarbangsa. Teknologi digital menghadirkan kemudahan dalam berkomunikasi dan mengakses informasi, tetapi juga membawa risiko besar berupa infiltrasi nilai-nilai yang tidak sejalan dengan identitas bangsa.

Fenomena globalisasi yang tanpa batas ini memicu pergeseran nilai dan bahkan krisis identitas nasional. Generasi muda yang tumbuh di era digital sering kali lebih akrab dengan budaya luar yang mereka konsumsi melalui media sosial dibandingkan dengan budaya bangsanya sendiri. Fenomena seperti individualisme, gaya hidup konsumtif, hedonisme, hingga radikalisme yang tumbuh subur di dunia maya menjadi tantangan nyata bagi persatuan bangsa. Situasi ini semakin diperparah dengan maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi politik yang mengoyak tenun kebangsaan.

Beberapa hari terakhir, Indonesia kembali diguncang oleh kerusuhan besar yang terjadi di sekitar Gedung DPR. Peristiwa ini mencoreng wajah demokrasi kita dan menunjukkan rapuhnya kondisi sosial-politik bangsa. Aksi demonstrasi yang sejatinya merupakan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum, berubah menjadi bentrokan yang memicu kekacauan. Massa yang awalnya datang untuk memperjuangkan aspirasi berubah menjadi kelompok yang terprovokasi, sehingga aksi protes bergeser menjadi tindakan anarkis. Gedung DPR yang seharusnya menjadi simbol kedaulatan rakyat justru menjadi arena perpecahan yang mempertontonkan betapa lemahnya komunikasi dan kepercayaan antara rakyat dan wakilnya.

Kerusuhan tersebut menjadi cermin nyata betapa nilai-nilai Pancasila telah tergerus. Sila Persatuan Indonesia yang mengajarkan pentingnya kebersamaan dan cinta tanah air tampak rapuh ketika konflik kepentingan dan provokasi politik lebih diutamakan daripada semangat persaudaraan. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab pun diabaikan ketika sesama warga negara saling melukai dalam aksi kekerasan. Bahkan, sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan terasa hampa ketika dialog dan musyawarah digantikan dengan pertikaian.

Kerusuhan ini tidak boleh hanya dipahami sebagai persoalan politik sesaat atau akibat kebijakan yang kontroversial. Lebih dari itu, kerusuhan ini merupakan indikator bahwa bangsa Indonesia sedang menghadapi krisis moral dan krisis pengamalan nilai Pancasila. Jika generasi muda dan masyarakat umum memiliki pemahaman yang kuat tentang Pancasila, maka aspirasi akan disampaikan secara damai dan bermartabat, bukan melalui kekerasan yang merugikan semua pihak. Oleh sebab itu, revitalisasi pendidikan Pancasila menjadi sangat mendesak sebagai langkah strategis untuk memperbaiki kondisi bangsa.

Pendidikan Pancasila yang kita kenal saat ini masih memiliki kelemahan mendasar. Metode pembelajarannya yang terlalu kaku dan teoritis membuat peserta didik sulit memahami makna nilai-nilai yang diajarkan. Pelajaran Pancasila sering kali diajarkan dengan pendekatan ceramah dan hafalan, sehingga terasa monoton dan membosankan. Siswa tidak diajak untuk mengaitkan nilai Pancasila dengan kehidupan sehari-hari atau dengan masalah yang mereka lihat di sekitar mereka. Akibatnya, pelajaran ini hanya dianggap sebagai kewajiban akademik yang tidak memberikan pengaruh nyata pada pembentukan karakter.

Di sisi lain, lemahnya keteladanan dari pemimpin dan tokoh masyarakat semakin memperparah kondisi. Pendidikan karakter sejatinya tidak hanya bergantung pada kurikulum, tetapi juga pada contoh nyata yang diberikan oleh para pemimpin. Namun, ketika generasi muda melihat praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, intoleransi, dan ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi panutan, mereka kehilangan kepercayaan terhadap nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Akibatnya, Pancasila semakin dianggap sebagai idealisme kosong yang tidak relevan dengan kenyataan.

Tantangan lain yang dihadapi adalah ketertinggalan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pendidikan Pancasila. Padahal, generasi muda saat ini hidup di dunia yang serba digital. Jika pendidikan Pancasila masih diajarkan dengan metode lama yang tidak menarik, maka pesan yang ingin disampaikan sulit diterima. Teknologi seharusnya dimanfaatkan untuk memperkaya pengalaman belajar, seperti membuat aplikasi interaktif, video edukasi, podcast, dan konten kreatif di media sosial yang dapat memperkenalkan Pancasila secara modern dan menarik.

Kerusuhan di DPR beberapa hari lalu juga memperlihatkan betapa lemahnya daya kritis masyarakat dalam menyikapi informasi. Banyak massa yang terlibat dalam aksi tersebut mengaku terprovokasi oleh berita yang mereka terima melalui media sosial, tanpa melakukan verifikasi. Hoaks dan propaganda yang disebarkan pihak-pihak tertentu menjadi bahan bakar yang menyulut emosi massa. Jika masyarakat memiliki pemahaman yang kuat tentang Pancasila, terutama mengenai pentingnya musyawarah, persatuan, dan kedewasaan dalam menyampaikan pendapat, mereka tidak akan mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan destruktif.

Revitalisasi pendidikan Pancasila harus dilakukan melalui langkah-langkah yang menyeluruh dan terstruktur. Pertama, metode pengajaran Pancasila harus diubah menjadi lebih kontekstual dan menyenangkan. Peserta didik harus diajak untuk terlibat dalam pengalaman nyata, seperti kegiatan sosial, pengabdian masyarakat, dan diskusi tentang isu-isu terkini yang relevan dengan nilai Pancasila. Misalnya, siswa dapat diajak membahas kasus kerusuhan DPR secara objektif dan mencari solusi yang sesuai dengan prinsip musyawarah dan gotong royong. Dengan cara ini, Pancasila menjadi hidup dan relevan dengan kehidupan mereka.

Kedua, pemanfaatan teknologi digital harus menjadi prioritas. Media sosial yang selama ini sering digunakan untuk menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian harus diubah menjadi sarana kampanye positif yang mempromosikan nilai-nilai kebangsaan. Pemerintah, pendidik, dan masyarakat dapat bekerja sama untuk menciptakan konten kreatif yang menarik dan mudah dipahami oleh generasi muda.

Ketiga, keteladanan harus ditegakkan oleh semua pihak, terutama pemimpin politik, pejabat publik, guru, dan tokoh masyarakat. Generasi muda akan lebih mudah mempelajari nilai Pancasila ketika mereka melihat teladan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan dalam sikap jujur, adil, menghargai perbedaan, dan mengutamakan kepentingan bersama merupakan faktor yang tak tergantikan dalam pendidikan karakter.

Keempat, nilai-nilai Pancasila harus diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran dan aspek kehidupan. Pancasila tidak boleh hanya menjadi pelajaran terpisah, tetapi harus menjadi dasar dari setiap kebijakan pendidikan dan sosial. Misalnya, dalam pelajaran sains, siswa diajak memahami bagaimana ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa, sementara dalam pelajaran olahraga ditanamkan nilai sportivitas dan persatuan.

Selain itu, peran keluarga dan lingkungan masyarakat juga sangat penting dalam revitalisasi pendidikan Pancasila. Keluarga adalah tempat pertama dan utama bagi pembentukan karakter seorang anak. Orang tua harus menjadi contoh nyata dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di rumah, seperti menanamkan sikap saling menghargai, gotong royong, dan toleransi. Lingkungan masyarakat juga harus mendukung proses ini melalui kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan yang memperkuat persatuan.

Kerusuhan yang terjadi baru-baru ini harus menjadi titik balik bagi bangsa Indonesia. Jika kita hanya melihat peristiwa tersebut sebagai insiden biasa tanpa melakukan introspeksi mendalam, maka potensi terjadinya konflik serupa di masa depan akan tetap besar. Revitalisasi pendidikan Pancasila bukan hanya menjadi program pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Pancasila harus dihidupkan kembali dalam hati, pikiran, dan tindakan setiap warga negara.

Jika langkah-langkah ini dapat dijalankan dengan konsisten, maka Pancasila akan kembali menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Generasi muda akan tumbuh sebagai warga negara yang kritis, berintegritas, dan memiliki rasa cinta tanah air yang mendalam. Mereka tidak akan mudah terprovokasi oleh berita palsu atau kepentingan politik yang memecah belah. Sebaliknya, mereka akan menjadi agen perubahan yang membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih damai, adil, dan bermartabat.

Dengan demikian, revitalisasi pendidikan Pancasila bukan hanya sebuah wacana, tetapi menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera diwujudkan. Kerusuhan yang baru saja terjadi adalah peringatan keras bagi kita semua bahwa tanpa penguatan nilai-nilai kebangsaan, persatuan Indonesia akan terus berada dalam ancaman. Pancasila adalah warisan berharga yang harus dijaga dan dihidupkan kembali, bukan hanya untuk mengenang masa lalu, tetapi juga untuk menjamin keberlangsungan bangsa di masa depan.

Penulis : Rokhmat Widodo, pengamat politik

MoneyTalk, Jakarta – DPR RI diprotes, lantaran memberikan tunjangan perumahan. Berapa besarannya? 50 juta perbulan. Besar sekali. Apalagi di tengah krisi ekonomi saat ini. Pakai joget-joget lagi.

Rakyat kesel. Protes, lalu jarah rumah anggota DPR. Khususnya anggota DPR yang omongannya gak enak didengar. Tapi, anggota DPR yang joget-joget itu, aman.

Tapi, anda mesti juga tahu. Tunjangan perumahan anggota DPR RI, kalah besar dengan anggota DPRD DKI. Tunjangan perumahan anggota DPRD DKI itu 70,4 jita perbulan. Khusus pimpinan, 78,8 juta perbulan. Besaran mana? DPR RI atau DPRD DKI.

Modal kecil, tunjangan rumahnya lebih besar. Enak ya… padahal, mereka sama-sama hidup di Jakarta.

Tahun 2015, Ahok menaikkan tunjangan DPRD DKI dari 15 juta menjadi 30 juta. Seratus persen. Tahun berikutnya yaitu 2016, Ahok menaikkan lagi tunjangan perumhan untuk DPRD Jakarta dari 30 juta menjadi 60 juta. 100 persen lagi. 2017 Ahok kalah pilgub dan digantikan Anies. Jedah sebentar masa Djarot Syaeful Hidayat, lalu dijabat Syaefullah hanya semalam sebelum digantikan Anies Baswedan.

Di masa Anies Baswedan sejak tahun 2017, tidak ada lagi da kenaikan tunjangan perumahan untuk DPRD Jakarta. Hingga tahun 2022, di ujung jabatannya, Anies menaikkannya dari 60 juta jadi 70 jita. Naik 17 persen setelah lima tahun.

Sebenarnya, rakyat marah kepada DPR RI itu karena tunjangan perumahan, atau karena omongan DPR yang gak enak? Atau karena joget-jogetnya? Ini pertanyaan ringan, tapi jawabnya akan membawa konsekuensi yang serius.

Kalau marah karena omongan dan joget-jogetnya anggota DPR, ini emosional. Ini tidak substantif dan tidak menyelesaikan masalah. Tapi, kalau marahnya karena DPR tidak peka terhadap rakyat yang sedang kelaparan dengan memberi dan menaikkan tunjangan perumahan seenaknya, ini baru substantif. Protes yang substantif memicu perubahan yang rasional.

Kalau protesnya substantif, kenapa kemarahan rakyat hanya kepada DPR RI saja? Kenapa tidak ke DPRD DKI yang angkanya lebih besar? Bahkan paling besar diantara anggota legislatif di seluruh Indonesia.

Pimpinan DPR RI berjanji akan membatalkan kenaikan tunjangan perumahan yang nilainya 50 juta. Sementara tunjuang perumahan DPRD DKI 70,4 juta, aman dan tenang-tenang saja.

Penulis : Tony Rosyid,Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa