22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Kasus dugaan pemerasan yang menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Imanuel Ebenezer Gerungan bersama Dirjen Pengawas Ketenagakerjaan membuka tabir busuk yang selama ini ditutupi rapat. Fakta ini menegaskan bahwa pengawasan ketenagakerjaan, yang seharusnya menjadi garda depan perlindungan buruh, justru berubah menjadi mesin pemerasan.

Selama ini, pengawas ketenagakerjaan kerap menggunakan kewenangan mereka bukan untuk menegakkan hukum, melainkan menekan perusahaan. Dengan dalih penindakan pelanggaran, perusahaan dijadikan sapi perahan. Ancaman sanksi bisa dihapus asal ada “kompromi” di bawah meja. Semua pihak tahu praktik ini terjadi, namun publik baru benar-benar tersentak ketika nama besar seorang Wamenaker ikut terseret.

Fenomena ini membuktikan bahwa persoalan bukan sekadar oknum, melainkan penyakit sistemik. Dari level pengawas lapangan hingga pejabat tinggi, pengawasan ketenagakerjaan telah disulap menjadi ladang rente. Buruh tetap terabaikan: upah tidak dibayar sesuai aturan, jam kerja dilanggar, PHK sewenang-wenang terjadi. Sementara perusahaan lebih memilih “berdamai” dengan oknum ketimbang menanggung risiko kasus hukum yang berbelit.

Pertanyaannya, sampai kapan rakyat pekerja harus dipaksa hidup dalam sistem korup ini? Kasus Ebenezer harus dibaca sebagai alarm keras bahwa lembaga pengawasan ketenagakerjaan sudah tidak layak dipertahankan. Justru, semakin lama ia dipelihara, semakin kuat pula ia menjadi instrumen pemerasan resmi negara terhadap dunia usaha, sekaligus menambah derita buruh.

Solusi radikal tapi realistis adalah membubarkan lembaga pengawasan ketenagakerjaan. Fungsi pengawasan tidak boleh lagi menjadi monopoli segelintir pejabat di kementerian yang rawan suap. Pengawasan bisa dialihkan ke mekanisme baru: sistem digital berbasis pelaporan publik, audit independen yang transparan, serta penguatan lembaga peradilan untuk menindak pelanggaran. Dengan begitu, pekerja terlindungi dan perusahaan mendapatkan kepastian hukum yang bersih.

Kasus Ebenezer adalah cermin betapa bobroknya lembaga pengawasan hari ini. Jika negara sungguh-sungguh ingin melindungi buruh, tidak ada jalan lain: bubarkan lembaga pengawasan ketenagakerjaan, hentikan mesin pemerasan, dan bangun sistem pengawasan yang benar-benar berpihak pada keadilan sosial.

Penulis : Mus Gaber,Ketua Padepokan Hukum Indonesia

MoneyTalk, Jakarta – Dalam hitungan hari, publik dikejutkan oleh dua kabar yang sama-sama melibatkan kader Gerindra, tetapi berakhir dengan nasib berbeda.

Di satu sisi, Immanuel Ebenezer alias Noel, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, ditangkap melalui operasi tangkap tangan KPK, ditetapkan sebagai tersangka, lalu ditahan dan segera diberhentikan Presiden Prabowo dari jabatannya.

Di sisi lain, Nistra Yohan, nama yang muncul dalam persidangan kasus BTS 4G BAKTI sebagai penerima aliran dana hingga Rp70 miliar untuk jejaring Komisi I, hingga kini status hukumnya tak jelas. Pemanggilan berlarut, kehadirannya dipertanyakan, bahkan keberadaannya kerap diberitakan tidak pasti.

Kontras inilah yang membangun persepsi publik tentang adanya standar ganda dalam penegakan hukum.

Langkah terhadap Noel berjalan cepat dan tegas. KPK menemukan bukti langsung dalam OTT, menetapkannya tersangka, lalu Presiden segera memberhentikan dari kabinet. Dari sisi hukum tata negara, tindakan ini memang wajar dan menunjukkan disiplin birokrasi.

Namun, perbandingan otomatis muncul: mengapa Noel yang jelas-jelas kader partai langsung “disikat” dan masuk bui, sementara Nistra yang disebut-sebut menerima dana jumbo justru tak terdengar kabar hukumnya? Publik wajar mempertanyakan: apa bedanya?

Dari kacamata prosedural, jawabannya bisa sederhana:

1. KPK bekerja dengan OTT—bukti segar, uang tunai, komunikasi langsung, sehingga proses hukum cepat dan langsung mengikat tersangka.

2. Kejaksaan Agung yang menangani BTS bekerja pada kasus yang kompleks: jejaring pelaku luas, aliran dana berlapis, saksi dan dokumen butuh sinkronisasi. Klaim Rp70 miliar terhadap Nistra muncul dari keterangan persidangan, bukan tangkap tangan, sehingga butuh verifikasi tambahan.

Perbedaan mesin ini menjelaskan tempo berbeda. Tapi, penjelasan prosedural tak cukup jika komunikasi publik minim. Kejagung harus menjelaskan status Nistra secara transparan, agar publik tidak menganggap ada perlindungan politik.

Dua narasi politik berkembang di masyarakat:

1. Noel dianggap “orang Jokowi” yang harus disingkirkan dari pemerintahan Prabowo.

2. Noel disebut “bermain sendiri,” tidak berbagi keuntungan, sehingga dibiarkan jatuh.

Dua-duanya spekulatif. Faktanya: Noel tertangkap OTT KPK dengan bukti kuat, sementara Presiden hanya merespons prosedur dengan pemberhentian. Tidak ada data resmi yang menyebut motif politik tersebut.

Namun, karena kasus Nistra tak kunjung jelas, narasi spekulatif makin kuat. Publik melihat: Noel diproses cepat, Nistra aman.

Bagi Partai Gerindra, ini adalah ujian besar. Apakah partai akan membiarkan publik melihat ada standar ganda antar kader? Atau justru menegakkan disiplin etik internal: siapa pun kader yang berurusan dengan hukum harus diproses dan ditindak secara setara?

Bagi pemerintah, pemberhentian Noel adalah langkah awal. Namun tidak cukup berhenti di situ. Yang dibutuhkan adalah pola konsistensi: transparansi di semua kasus, tak hanya satu.

Bagi DPR, khususnya Komisi I, munculnya nama tenaga ahli di pusaran korupsi BTS harus menjadi alarm. Parlemen seharusnya menjalankan fungsi etik dan pengawasan internal—bukan menunggu kasus tenggelam.

Agar republik ini tidak terjebak pada persepsi “dua standar,” ada beberapa agenda penting:

1. Transparansi Status Kasus. Kejagung harus menjelaskan posisi hukum Nistra secara terbuka, apakah masih saksi, sudah tersangka potensial, atau masih dalam penguatan bukti.

2. Koordinasi KPK–Kejagung. Perkara BTS menyangkut uang negara yang sangat besar, koordinasi lintas lembaga akan mempercepat follow the money.

3. Disiplin Partai. Gerindra perlu menunjukkan standar etik yang sama bagi semua kader, baik pejabat maupun staf orbit DPR.

4. Reformasi Sistem. Kemenaker harus membersihkan skema sertifikasi K3 dari potensi rente, sementara sektor digital harus diaudit untuk mencegah kasus BTS terulang.

Pemerintahan Prabowo telah memberi sinyal tegas dengan pemberhentian Noel. Tetapi sinyal hanya bermakna jika diikuti pola konsistensi. Publik menunggu: apakah hukum akan berlaku setara bagi Noel maupun Nistra, ataukah ada yang terus “aman” karena posisi dan kedekatan?

Pada akhirnya, republik ini tidak butuh kambing hitam atau korban politik. Yang dibutuhkan adalah kepastian proses hukum yang adil, transparan, dan setara untuk semua.

Penulis : Muslim Arbi, Pengamat hukum dan politik

MoneyTalk, Jakarta – Baru beberapa hari yang lalu, teman saya yang jadi Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker), Immanuel Ebenezer ini saya chat ke WA nya, dan saya bilang padanya:”sejak jadi pejabat kok jadi sombong dan pelit gini?”. Dia tidak membalas chat saya, hingga dalam hati saya berkata:”Wah, biasanya teman yang begini tidak lama lagi akan masuk bui”.

Ternyata, tidak ada panas tidak pula ada hujan, tiba-tiba di hari ini tersiar berita di berbagai media tanah air:”Wamenaker Immanuel Ebenezer terkena OTT KPK !”. Sedangkan media yang lainnya memberi judul dalam pemberitaannya:”KPK sita puluhan kendaraan dari OTT KPK, Immanuel Ebenezer”.

Waowww…sungguh sama sekali saya tidak pernah menyangka, teman yang akrab disapa Noel ini, begitu kaya raya dan suka main palak perusahaan-perusahaan. Ya, pada hari Rabu (20/08/25) malam kemarin, Noel ternyata benar-benar telah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK !.

Saya benar-benar tidak habis pikir, bagaimana bisa teman yang saya pikir terlihat sederhana penampilannya ini, ternyata mempunyai jiwa keserakahan yang luar biasa. Sudah digaji ratusan juta rupiah perbulan, namun masih juga menyalah gunakan kekuasaannya.

Terus terang saja, dahulu saya sempat membelanya ketika dia diserang habis-habisan oleh teman-teman sesama relawan Jokowi, karena saya anggap dia memiliki prinsip tersendiri, ketika dia membela Munarman. Meskipun saat itu saya kontra dengan Munarman, namun saya juga tidak keberatan jika Noel membela Munarman dengan argumentasinya yang kuat.

Namun ketika saya lihat Noel mulai suka berubah-ubah, tidak konsisten dengan pilihan politiknya sendiri, seperti dahulu dia mendukung Ganjar Pranowo namun kemudian tiba-tiba berbalik mendukung Prabowo-Gibran, saya mulai tau, bahwa dia hanyalah seorang “pemain”.

Bahkan lucunya, ketika Prabowo-Gibran menang dan belum mengumumkan siapa-siapa calon menteri-menterinya, Noel sempat menelpon ke saya dan mengajak saya melawan Prabowo, kalau saja Presiden terpilih (Prabowo) tidak menjadikan kami (Noel dan Saya) Menteri atau setidak-tidaknya Wamen.

Lucunya, ketika saya jawab:”Sampai detik ini saya tidak punya keinginan untuk menjadi Menteri, Wamen apalagi Komisaris. Saya lebih ingin fokus menyuarakan suara kebatinan rakyat marginal, dhuafa “. Tiba-tiba Noel berhenti menelpon saya dan dia bilang lagi ditelpon orang istana. Tak seberapa lama kemudian tersiar kabar, Noel menjadi Wamenaker.

Itulah karakter yang sesungguhnya dari Noel, plin plan, tak memiliki prinsip, mudah berubah-ubah dan berpolitik hanya sebagai alat untuk kepentingan pribadinya saja. Maka tak heran jika Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto pernah menyebutnya “Isuk kedele sore tempe”., ketika Noel tiba-tiba menyebrang dari pendukung Ganjar Pranowo menjadi pendukung Prabowo Subianto menjelang Pilpres 2024.

Bukannya Noel melakukan kontemplasi dan sadar diri, Noel malah bicara secara terbuka menyerang Hasto Kristoyanto dengan pernyataannya: “Kita enggak butuh pemimpin bermental korup, jangan sampai nanti pagi Masiku, siangnya Hasto.”

Lalu ketika proses hukum terhadap Hasto di PN Jakpus sama sekali tidak menemukan bukti, bahwa Hasto terlibat dalam kasus Harun Masiku, muka Noel mau disembunyikan kemana? Malu sendiri kan? Hasto sekarang bebas melalui amnesti yang diberikan oleh Presiden Prabowo, yang diklaim Noel sebagai bosnya sendiri. Namun sekarang Noel, justru yang malah menunggu masuk bui. Tragis sekali bukan?

Noel juga pernah membabi buta menyerang PDIP, bahwa PDIP sebagai partai besar seharusnya menyampaikan gagasan besar, bukan narasi ketakutan:

“Partai besar… pasti bicara tentang gagasan‑gagasan besar… tidak ambekan‑ambekan dan perasaan‑perasaan.”

Dia mengejek PDIP untuk lebih rasional, bukan emosional, agar suasana demokrasi menjadi lebih riang gembira.

Kenyataannya sekarang bagaimana? Meskipun Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dikriminalisasi melalui KPK, PDIP tetap tenang, tidak pernah mengobarkan perlawanan terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran. Bahkan Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarnoputri, berkali-kali menginstruksikan semua kader-kadernya untuk mendukung Pemerintahan Prabowo Subianto !.

Dalam suatu waktu, saat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan:” Jika Jokowi ingin bertemu Megawati, “harus” terlebih dulu menemui kader ranting, Noel juga menanggapi sinis:

“Katanya kita butuh sosok negarawan? Kok perilakunya seperti preman jalanan yang penuh dengan sinisme?” Ia meminta PDIP untuk berhenti sinis dan memberi contoh positif, terutama di momen Idulfitri.

Pernyataan Noel yang semacam ini sangat memojokkan PDIP, seolah-olah PDIP itu bersikap seperti preman, padahal yang sebenarnya terjadi, Noel tidak mampu memahami suasana kebatinan kader-kader PDIP yang telah dikhianati oleh Jokowi, hingga PDIP seolah meminta pada Jokowi untuk insyaf dengan cara meminta maaf terlebih dahulu pada kader-kader PDIP mulai dari tingkat ranting.

Noel kini telah menghadapi persoalannya yang mencekam, tertangkap tangan KPK dan berdebar-debar menunggu status hukumnya, sebagai tersangka yang akan segera diumumkan. Setelah itu Noel akan menjalani proses persidangan yang panjang dan meletihkan, lalu masuk penjara yang gelap.

Noel bukan akan menjadi Tahanan Politik sebagaimana Hasto Kristiyanto yang dahulu sering diserangnya, namun Noel akan menjadi Tahanan Koruptor yang namanya akan tercoreng di lembaran sejarah, mantan Aktivis Mahasiswa masuk bui karena serakah dan korup ! Tragis !

Penulis : Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer, Jurnalus, Analis Politik dan Aktivis ’98.

MoneyTalk, Jakarta – Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) memang enigmatik. Di satu sisi dianggap teknokrat profesional yang berusaha menjaga integritas fiskal, di sisi lain dituding sebagai mesin kekuasaan nir-empati. Ia sosok yang dipercaya mengelola APBN oleh tiga presiden, dipuji oleh sejumlah lembaga keuangan asing, namun dianggap sebagai “ratu tega” dalam memajaki rakyat biasa.

Pernyataannya SMI terbaru bahwa gaji guru dan dosen menjadi tantangan keuangan negara, memunculkan tanda tanya. Ia meminta partisipasi masyarakat untuk membantu para guru. Pernyataannya ini kemudian ditafsir-plesetkan, bahwa gaji guru menjadi “beban” negara.

Ironisnya, SMI belum lama ini dengan suka cita, tanpa beban, menaikkan tunjangan rumah dan mobil anggota DPR, juga beaya akomodasi pejabat menginap di hotel. Untuk politikus dan birokrat yang sudah makmur ia ringan tangan membuka brankas negara menaburkan pundi-pundi. Namun untuk guru honorer, dan rakyat kecil, ia begitu berat hati.

Persoalan SMI adalah soal pemihakan. Hampir 20 tahun di lingkaran kekuasaan, sensitivitas sosialnya sepertinya makin padam. Ia cenderung semakin ingin “menyenangkan orang senang dan menyusahkan orang susah”(to comfort the comfortable, to aflict the afflicted).

Almarhum Rizal Ramli, ekonom, pernah menjuluki SMI sebagai “Sales promotion girl (SPG) Bank Dunia”. Ekonom Universitas Gadjah Mada, Revrisond Baswir, juga menilai SMI sebagai “antek asing”. Prabowo Subianto, saat masih sebagai “oposisi” pada 2019, , pernah menyebut SMI sebagai “menteri pencetak utang”. Namun, apapun kata orang, suka atau tidak, SMI selalu dipercaya menjadi polisi keuangan negara.

Siapa sebenarnya Sri Mulyani? Teknokrat yang teguh, “a man for all seasons”, mampu bertahan di segala cuaca politik. Atau pemindai angin _(Weather vane)_ yang pintar mengantisipasi arah angin politik? Seperti baling-baling cuaca di atap istana: yang selalu tahu arah kebijakan presiden yang berbeda.

Pada era Presiden SBY, SMI dikenal sebagai penjaga integritas fiskal dan reformasi birokrasi perpajakan. Di era Jokowi, ia dipersepsikan sebagai “juru bayar pembangunan besar” (IKN, PSN, infrastruktur, bansos politik). Di era Prabowo: ia jadi “bendahara populis” makan bergizi gratis 400 triliun, Koperasi Merah Putih 458 triliun, juga dana daulat negara Danantara 14 ribu triliun.

“Prestasi” SMI, 10 tahun tetakhir, adalah menuruti dan memfasilitasi ambisi proyek-proyek politik Presiden Jokowi (IKN, infrastruktur, proyek strategis nasional). Sukses membuat utang Indonesia meroket, dari 2.000 triliun di akhir pemerintahan SBY, menjadi 10.000 triliun di awal presiden Prabowo.

SMI akan selalu dikenang oleh generasi mendatang sebagai sosok yang ikut mewariskan beban utang untuk rakyat Indonesia hingga tiga belas turunan. Sosok teknokrat profesional yang memberi legitimasi pada kebijakan serampangan pemerintah. Ia sintas (survivor) di tiga rejim kekuasaan yang berbeda karakteristiknya. Tidak banyak, bahkan tidak ada, teknokrat yang bisa bertahan lintas presiden.

Yang mendekati sukses SMI, walau agak berbeda, mungkin adalah Menteri Penerangan Harmoko. Ia mampu bertahan 14 tahun menjadi menteri penerangan (1983 -1997) di era Presiden Soeharto. SMI adalah Harmoko versi menteri keuangan, yang berhasil konsisten menjaga dan mengumumkan “stabilitas harga bawang dan cabe keriting”.

Beda dengan Harmoko yang kemudian jadi politikus Golkar, SMI unik karena bukan politisi partai. Mungkin ia akan terus dianggap “teknokrat inosense”, ketika pemerintahan dianggap gagal melaksanakan amanat konstitusi. Bahkan dalam soal keuangan, kegagalan itu tidak akan ditimpakan ke SMI, tapi akibat salah hitung presiden atau politikus yang mengelilinginya.

SMI tetap anggun, rileks, dan percaya diri menjelaskan keuangan negara, saat warga Pati mendemonstrasi bupatinya karena tercekik pajak. Puluhan bupqti yang menaikkan pajak kini tengah was-was karena khawatir “dipatikan” oleh rakyatnya.

Kini Jokowi dihujat untuk berbagai proyek ambisiusnya yang mangkrak dan kedodoran harus bayar utang. Jika itu dipersoalkan terkait keterlibatan SMI, ia tinggal meniru ucapan terkenal Jokowi cum Harmoko, “jangan tanya saya, itu sesuai petunjuk bapak presiden”.

Di era Prabowo, SMI dengan ekspresi dingin menyampaikan soal defisit RAPBN dan utang negara yang kini mencapai lebih dari 10.000 triliun. Ia dengan percaya diri, dan sisiran rapi, mengumumkan tanpa beban, bahwa “harga cabai keriting”, eh, kondisi keuangan negara, tetap terjaga stabil.

Penulis : Lukas Luwarso

MoneyTalk, Jakarta – Isyarat tentang potensi pemakzulan Presiden Prabowo Subianto mencuat kembali setelah mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyebut adanya skenario politik yang berujung pada peralihan kekuasaan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Analisa ini, jika dibaca dari perspektif geopolitik dan intelijen, bukan sekadar opini liar, melainkan tanda-tanda awal dari sebuah operasi senyap yang dijalankan oleh kekuatan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Fenomena yang terlihat jelas adalah masih kuatnya dominasi kelompok politik yang kerap disebut sebagai Geng Solo dalam pemerintahan Prabowo. Meski secara formal kekuasaan telah beralih, namun jaringan loyalis Presiden sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi), tetap bercokol di titik-titik strategis negara.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, misalnya, adalah figur yang tetap dipertahankan. Posisi Mendagri sangat vital, karena mengendalikan sistem pemerintahan daerah, regulasi pemilu, hingga komunikasi politik antara pusat dan daerah. Dalam konteks geopolitik domestik, Mendagri adalah gatekeeper yang bisa memengaruhi stabilitas politik.

Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga merupakan figur kunci. Kendali atas kepolisian berarti kendali atas keamanan domestik, pengendalian opini publik, hingga pengawasan terhadap pergerakan politik lawan. Dengan kombinasi Mendagri dan Kapolri yang masih beririsan dengan Geng Solo, sulit membantah bahwa struktur kekuasaan lama masih beroperasi secara penuh.

Dari kacamata intelijen, upaya pemakzulan tidak pernah dilakukan secara frontal. Operasinya justru dijalankan melalui tahapan senyap, dengan pola yang bisa dianalisis dalam tiga fase:

-Fase Infiltrasi

Menjaga loyalis di titik-titik vital negara, terutama sektor keamanan dan birokrasi pemerintahan. Dengan pola ini, meski pucuk kekuasaan telah berganti, kendali operasional tetap berada pada jaringan lama.

-Fase Destabilisasi

Penciptaan narasi publik tentang kegagalan pemerintahan Prabowo, baik dari sisi ekonomi, kebijakan luar negeri, maupun isu sosial. Narasi ini disalurkan melalui media, buzzer, hingga operasi psywar di media sosial. Tujuannya melemahkan legitimasi Presiden di mata rakyat.

-Fase Aksi Politik

Ketika legitimasi publik runtuh dan tekanan politik meningkat, maka jalur konstitusional dapat digunakan: mulai dari hak interpelasi DPR, pansus, hingga wacana pemakzulan. Semua itu akan terlihat seolah-olah prosedural, padahal sudah diskenariokan sejak awal.

Dari perspektif geopolitik kekuasaan, Gibran Rakabuming bukan hanya Wakil Presiden. Ia adalah cadangan strategis yang diproyeksikan untuk menggantikan Prabowo jika operasi ini berhasil. Dengan usia muda, popularitas warisan dari Jokowi, serta kontrol jaringan lama, Gibran adalah aset politik yang siap dipoles menjadi pemimpin nasional.

Inilah mengapa analisa Gatot Nurmantyo layak diperhatikan. Pemakzulan Prabowo tidak akan melahirkan kekosongan kekuasaan, melainkan langsung menghadirkan transisi ke Gibran. Skema ini akan mengamankan posisi Geng Solo sekaligus memastikan kesinambungan kepentingan lama.

Bagi Prabowo, tantangan terbesar bukan hanya membangun legitimasi rakyat, tetapi juga membersihkan lingkar kekuasaan dari infiltrasi kelompok lama. Tanpa konsolidasi yang tegas, ia akan terjebak dalam cengkraman struktur lama yang sewaktu-waktu bisa menggeser posisinya.

Dalam analisa intelijen, waktu yang dimiliki Prabowo tidak panjang. Tahun-tahun awal pemerintahan adalah fase paling krusial. Jika Prabowo gagal membangun counter-intelligence dan strategi kontra-hegemoni, maka operasi senyap ini bisa mencapai tujuannya.

Isyarat yang diberikan Gatot Nurmantyo patut dipahami sebagai peringatan dini intelijen. Upaya pemakzulan bukan sekadar isu politik, melainkan bagian dari skenario terstruktur yang sudah berjalan. Dominasi Geng Solo di titik vital negara adalah indikator bahwa skema tersebut nyata.

Prabowo harus membaca peta dengan cermat: musuh bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam lingkar kekuasaan sendiri. Sementara bagi rakyat, kewaspadaan diperlukan agar tidak mudah terjebak dalam narasi destabilisasi yang sedang digelar secara halus.

Jika operasi ini berhasil, maka Indonesia akan menyaksikan peralihan kekuasaan yang dramatis: dari Prabowo ke Gibran, bukan melalui pemilu, tetapi melalui operasi senyap TSM yang sudah disiapkan jauh hari.

Penulis : Amir Hamzah, pengamat geopolitik dan intelijen

MoneyTalk, Jakarta – Arah dan tujuan Asta Cita Presiden ke-8 Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto akan berujung kegagalan sebagaimana halnya Trisakti dan Nawacitanya Presiden ke-7 RI Joko Widodo jika selalu melakukan pelanggaran dan penyimpangan prinsipil. Khususnya, terkait misi utama yang terdapat dalam urutan ke-1 dari dokumen Visi-Misinya , yaitu untuk memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Secara *struktural*, Presiden RI Prabowo Subianto akan memperbaiki sistem perekonomian dengan cara mengatasi permasalahan ketimpangan penguasaan ekonomi nasional untuk mencapai kemandirian bangsa.

Cara pandang atau paradigma yang kuat dari Presiden RI Prabowo Subianto menata “diri sendiri” ini harus konsisten dijalankan sebagai agenda pembangunan selama periode lima (5) tahun mendatang. Kebijakan untuk menata struktur perekonomian bangsa dengan mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industry (pertanian, peternakan,perkebunan, perikanan dan kelautan) di sentra produksi melalui peran aktif koperasi ditegaskan pada misi butir ke-3 Asta Cita.

Artinya, ada komitmen kuat dalam menata secara sistemik perekonomian bangsa melalui pembenahan kelembagaannya berdasar perintah Pasal 33 UUD 1945 agar terdapat peningkatan nilai tambah (_added value_) produkdi di dalam negeri untuk tujuan kemandirian ekonomi bangsa dan negara. Keberhasilan pencapaian visi-misi Asta Cita ini hanya akan terjadi apabila didukung oleh pendekatan pemusatan SDM (_people centered_) stabilitas politik serta pertahanan dan keamanan nasional.

Self Help dan Sukarela

Lalu, apa kebijakan strategis dan program yang harus dijalankan oleh pemerintah untuk mengatasi agar penyimpangan tidak semakin jauh dan menjadi kebiasaan yang justru memperburuk situasi dan keadaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia? Salah satunya adalah dengan mengembalikan peran dan fungsi Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Sebab, selama 26 tahun era reformasi (1998-2024), perhatian pemerintah pada kelompok UMKM ini masih setengah hati, apalagi dalam hal mengembangkan dan memajukan Koperasi. Padahal, Koperasi merupakan entitas ekonomi yang tak terpisahkan dari mandat Pasal 33 UUD 1945.

Namun, pemerintah cq. Kementerian Koperasi tidak harus mendirikan koperasi baru seperti Koperasi Merah Putih (KMP), apalagi jumlahnya sampai 80.000 unit. Untuk apa? Apalagi menurut catatan Kemenkop UKM, terdapat 1.500 koperasi baru tahun 2024 yang didaftarkan sehingga total koperasi aktif di Indonesia telah mencapai 131.617 unit. Justru angka ini menunjukkan semakin tingginya tingkat partisipasi masyarakat menolong dirinya sendiri (self help) dan mandiri melalui model entitas ekonomi koperasi sebagai solusi untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Pembentukan KMP secara massif dan terburu-buru hanya akan menambah jumlah unit koperasi menjadi 211.617 unit. Sementara, proses pembentukannya yang dari atas (_top down_) jelas melanggar prinsip menolong diri sendiri (_self help_) dan sukarela atau partisipatif (_bottom up_) dari lembaga koperasi itu sendiri. Prinsip inilah yang telah ditegakkan dimasa kolonialisme Belanda dan kapitalisme VOC yang menindas dan menghisap bumi putera melalui pendirian Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia (BNI). Kemudian, publik mengenal secara luas sebagai sebuah lembaga keuangan berbentuk perbankan yang dulunya terbentuk dari usaha bersama menolong diri sendiri (self help).

Kedua lembaga keuangan perbankan inilah cikal bakal upaya bumi putera untuk menolong diri sendiri (_self help_) melepaskan para anggotanya yang terjerat rentenir VOC-Belanda. Kehadiran BRI dan BNI dalam perspektif _self help_ ini tidak bisa dilepaskan dari peran penting Raden Bei Aria Wirjaatmadja dan Raden Margono Djojohadikoesoemo (kakek Presiden RI Prabowo Subianto). Tidak lain bertujuan, mengangkat harkat dan martabat rakyat Indonesia yang menderita secara ekonomi dan politik.

Jadi, logika Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi membangun 80.000 unit KMP seperti caranya “bandung bondowoso” jelas tidak memahami prinsip perkoperasian. Koperasi yang dibentuk secepat kilat dan mengindahkan prinsip pendiriannya secara partisipatif hanya akan menghambur-hamburkan uang negara. Lebih sesat pikir lagi, jika Koperasi Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Desa Merah Putih (KKMP atau KDMP) diminta mengajukan pinjaman hingga Rp 3 miliar. Kebijakan pinjaman tersebut telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 49 Tahun 2025 (PMK 49/2025).

Dalam ketentuan PMK 49/2025 skema pinjaman dilakukan dengan ketentuan plafon pinjaman paling banyak Rp 3 miliar per KKMP atau KDMP. Tingkat suku bunga margin atau bagi hasil yang diberlakukan kepada penerima pinjaman sebesar paling lama 72 bulan. Sementara masa tenggang pinjaman yang diajukan berlaku selama 6 bulan atau paling lama 8 bulan dan periode pembayaran angsuran dilakukan secara bulanan. Plafon pinjaman yang dapat dipergunakan untuk belanja operasional paling banyak sebesar Rp 500 juta. Apakah benar yang mendesak dibutuhkan oleh Koperasi modal uang dari pihak perbankan atau pihak ketiga?

Pendekatan kebijakan skema pembiayaan seperti ini jelas akan menjerumuskan koperasi ke arah korporasi swasta yang tergantung pada modal pinjaman pihak ketiga. Keberadaan (eksistensi) Koperasi yang didirikan melalui model kapitalisme bukan dengan prinsip menolong diri sendiri (_self help_) dan sukarela tidak akan memberikan banyak manfaat dan kesejahteraan bagi para anggotanya sebagai pemilik. Tujuan kesejahteraan anggota ini harus diterapkan melalui pengembangan partisipasi anggota sesuai dengan kepentingan ekonomi yang sama.

Metode pemupukan modal koperasi seharusnya berasal dari partisipasi simpanan pokok saat menjadi anggota dan simpanan wajib yang dibayarkan secara periodik. Penerapan paradigma dan prinsip secara konsisten dapat dibuktikan oleh data koperasi berkinerja baik dan positif serta meraih keberhasilan pertumbuhan anggota, tidak saja peningkatan ekonomi dan keuangannya saja. Namun, pertumbuhan modal dan perkembangan anggota koperasi juga berasal dari kegiatan usaha rill yang dikelola secara profesional berdasar prinsip manajemen modern.

Sebagaimana kinerja positif manajerial itu telah ditunjukkan oleh Koperasi Karyawan Semen Gresik, di Jawa Timur pada tahun 2023. Dengan total anggota sejumlah 3.883 orang, karyawan 512 orang, dan 66 kantor cabang telah memiliki harta kekayaan (_asset_) sejumlah Rp1,24 triliun dan nilai total penjualan (_omzet_) Rp1,74. Ada juga, KPSBU (Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara) Lembang, Jawa Barat yang berdiri sejak 1979, memiliki 7.500 peternak anggota dengan populasi sapi perah sekitar 21.000 ekor. Setiap hari, koperasi ini memproduksi lebih dari 100 ton susu serta bisa diharapkan untuk mensukseskan program makan bergizi gratis (MBG) pemerintah.

Oleh karena itu, yang dibutuhkan oleh Koperasi melalui kebijakan per-Undang’Undangan adalah kesetaraan perlakuan dan ekosistem berusaha yang adil dengan korporasi swasta. Bukan skema utang yang justru melecehkan prinsip perkoperasian dan para pegiat koperasi. Pola pikir Budi Arie Setiadi harus diperbaiki karena ketidakpahamannya! Apabila kebijakan skema utang ini diteruskan, maka koperasi yang merupakan visi-misi Asta Cita akan gagal seperti halnya kegagalan dengan pola yang sama pada pemerintahan terdahulu. Uang hilang dan koperasi terjerat utang.

Penulis : Defiyan Cori,Ekonom Konstitusi

MoneyTalk, Jakarta – HUT RI ke-80 seharusnya menjadi momentum refleksi bagi bangsa Indonesia. Di tengah semarak perayaan, beredar pula berbagai isu yang menggiring opini publik, sebagian memunculkan rasa cemas dan panas, sebagian lain sengaja ditiupkan untuk melemahkan legitimasi pemerintah. Rakyat perlu tenang, tidak mudah termakan isu, namun tetap waspada terhadap kebijakan yang berpotensi menyulitkan kehidupan sehari-hari.

Narasi yang muncul belakangan ini sebagai simbol dari masalah lama yang terus dipelihara. Isu-isu tersebut digemukkan, diangkat kembali, lalu dipakai untuk menimbulkan ketidakpercayaan terhadap presiden. Inilah bentuk permainan politik yang harus diwaspadai. Rakyat jangan sampai terjebak dalam arus informasi menyesatkan, karena terprovokasi hanya akan merugikan bangsa sendiri.

Prabowo Subianto memang sedang menghadapi tekanan, bukan dalam arti kelemahan pribadi, melainkan karena beban berat yang muncul dari kebijakan yang dibuat sebagian pembantunya yang meresahkan rakyat.

Kebijakan pemblokiran rekening tidak aktif menjadi contoh nyata. Bagi masyarakat kecil, rekening adalah simbol keamanan ekonomi. Ketika kabar pemblokiran muncul tanpa penjelasan yang memadai, keresahan meningkat dan kemarahan rakyat pun muncul.

Begitu pula dengan kebijakan kenaikan pajak daerah, khususnya PBB dan NJOP. Banyak aturan tersebut lahir dari kepala daerah atau bahkan regulasi lama, namun pada akhirnya sosok presiden yang mendapat sorotan negatif. Sebelumnya ada menteri yang secara mendadak merubah regulasi pembelian gas elpiji 3 kg (gas melon) dan berujung ‘gaduh’.Tekanan ini nyata: meski bukan berasal langsung dari keputusan presiden, dampaknya tetap menimpa nama dan wibawa kepala negara.

Ada dugaan perlawanan terselubung di dalam kabinet. Menteri yang seharusnya menjadi pembantu presiden justru dapat menjerumuskan rakyat ke dalam kesulitan melalui kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Situasi seperti ini menimbulkan pertanyaan, apakah ada agenda politik tertentu di balik kebijakan yang membuat presiden tampak terpuruk di mata rakyat. Soal kenaikan pajak PBB yang terjadi hampir disemua daerah. Dimana dan kemana Mendagri?

Presiden harus mewaspadai hal semacam ini. Menteri yang menyulitkan rakyat hanya akan menjadi beban bagi pemerintah, dan pada akhirnya merusak kepercayaan masyarakat kepada presiden. Keberanian untuk menegur bahkan mengganti menteri yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat merupakan langkah yang tidak bisa ditunda.

Prabowo bukan tipe pemimpin yang berdiam diri menghadapi masalah. Upaya mencari solusi melalui diplomasi luar negeri adalah bagian dari strategi besar untuk memperbaiki keadaan di dalam negeri. Namun yang terpenting adalah menjaga kepercayaan rakyat.

Ada 3 (tiga) langkah mendesak yang perlu diambil Presiden:

-Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka dasar kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan rakyat, terutama terkait rekening dan pajak.

-Presiden perlu meninjau ulang komposisi kabinet, memastikan tidak ada menteri yang justru melemahkan wibawa pemerintah.

-Rakyat perlu tetap kritis dan waspada, tetapi tidak ikut menyebarkan isu yang hanya melemahkan bangsa sendiri.

Tekanan terhadap Prabowo memang nyata. Namun tekanan ini bukan akhir, melainkan ujian. Jika mampu keluar dari jerat kebijakan yang membebani rakyat, serta berani mengambil keputusan dan langkah tegas terhadap menteri yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat, maka justru tekanan ini akan menjadi batu loncatan untuk memperkuat kepemimpinan.

Rakyat tidak perlu cemas, cukup waspada saja. Isu lama yang dipelihara tidak boleh memecah belah bangsa. Perjuangan untuk memperbaiki negeri ini harus terus berjalan, dan presiden membutuhkan dukungan rakyat untuk menuntaskan amanah besar tersebut.

Penulis : Habib Umar Alhamid, Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari)

MoneyTalk, Jakarta – Klaim bombastis Kementerian Pertanian

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membuat headline, gudang Bulog penuh, stok beras menembus empat juta ton, dan serapan gabah naik dua ribu persen hanya dalam tiga bulan. Narasi ini seolah ingin menegaskan bahwa Indonesia telah masuk babak baru ketahanan pangan.

Namun, publik bertanya-tanya, jika surplus itu nyata, mengapa harga beras di pasar justru menembus Rp18 ribu per kilogram? Mengapa penggilingan kecil gulung tikar? Dan mengapa rakyat masih mengeluh harga beras mencekik?

Kemendagri uji faktual membantah klaim

Pada 19 Agustus 2025, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir melontarkan pernyataan yang mengagetkan. Ia menyebut ada “keanehan” di balik lonjakan harga beras saat operasi pasar sudah berjalan.

“Biasanya dua minggu harga sudah turun, tahun ini sebulan penuh malah naik,” ujarnya.

Fakta yang dibawanya tak bisa dianggap remeh. Dari target penyaluran 1,3 juta ton beras lewat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), realisasinya baru 38.811 ton, atau hanya 2,94 persen. Angka ini membuktikan distribusi tidak berjalan, meski Mentan mengklaim stok melimpah!

Audit BPK temuan yang terlupakan

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan dalam satu dekade terakhir sebenarnya sudah mengingatkan soal rapuhnya manajemen pangan. Mulai dari beras rusak akibat penyimpanan, stok fiktif, hingga kerugian triliunan rupiah karena pembelian di atas Harga Pembelian Pemerintah.

Namun, alih-alih menuntaskan rekomendasi auditor negara, Kementan justru terus mengulang pola lama, yaitu membungkus masalah dengan retorika bombastis. Surplus diumumkan, tetapi hasil audit diabaikan.

Dua dunia, dua bahasa

Kontras kinerja antara Kementan dan Kemendagri kini mencuat terang benderang:

1. Kementan bicara angka surplus dan gudang penuh.

2. Kemendagri bicara fakta lapangan, yakni distribusi mandek, harga naik, petani merugi.

Perbedaan ini bukan sekadar soal data, melainkan soal filosofi berpikir. Kementan bermain di ranah klaim politik, sedangkan Kemendagri menguji dengan realita di pasar.

Kritik IAW: pak Prabowo, surplus itu hanya ilusi Kementan

Sebagai bagian dari publik, IAW menegaskan bahwa sebaiknya Preaiden Prabowo Subianto secara faktual membuktikan klaim surplus tanpa audit tersebut. Itu adalah ilusi!

Surplus sejati hanya bisa diyakini bila:

1. Ada audit fisik gudang untuk membuktikan beras benar-benar ada.

2. Distribusi berjalan lancar dan terukur hingga ke pelosok.

3. Data stok dan harga dipublikasikan secara real-time agar publik bisa mengawasi.

Tanpa itu semua, surplus hanyalah angka yang indah di podium, tetapi kosong di dapur rakyat.

Pesan untuk Presiden

Presiden Prabowo tidak bisa lagi hanya mengandalkan laporan sepihak dari Kementan. Ketika Kemendagri sendiri sudah menyatakan ada keanehan, artinya masalah pangan kita jauh lebih serius daripada sekadar klaim gudang penuh.

“Sebelum Kemenran mengumbar surplus, tuntaskan dulu temuan BPK. Publik butuh beras dengan harga terjangkau, bukan ilusi angka yang hanya menguntungkan elite.”

Kesimpulan

Investigasi ini menunjukkan satu hal, bahwa politik surplus pangan gagal menjawab realitas pasar. Harga tetap naik, penggilingan kecil mati, petani tertekan, dan publik semakin skeptis.

Kini waktunya Kementan berhenti membangun narasi, dan mulai membangun kepercayaan dengan cara sederhana, yakni menuntaskan audit, membuka data, dan melindungi rakyat dari manipulasi pangan.

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – Rencana pembangunan tanggul laut sebagai bagian dari upaya perlindungan kawasan pesisir dan pemukiman warga tentu merupakan langkah strategis negara dalam menghadapi ancaman abrasi, banjir rob, dan kenaikan permukaan laut. Namun, di balik proyek infrastruktur berskala besar seperti ini, selalu ada potensi laten yang patut diwaspadai: praktik mafia tanah.

Bahaya Mafia Tanah Mengintai Proyek Strategis, Sejarah pembangunan infrastruktur di Indonesia menunjukkan, mafia tanah kerap memanfaatkan momentum proyek besar untuk meraup keuntungan dari spekulasi, manipulasi sertifikat, hingga penguasaan lahan ilegal. Mereka bergerak cepat, lebih cepat dari birokrasi, dengan memanfaatkan celah hukum, jaringan perantara, hingga oknum aparat.

Apabila Satgas Mafia Tanah tidak bertindak proaktif, proyek tanggul laut justru bisa menjadi ladang subur bagi praktik kotor ini. Akibatnya, negara bisa mengalami kerugian triliunan rupiah, sementara masyarakat kecil yang terdampak pembangunan justru semakin terpinggirkan.

Proaktif, Bukan Sekadar Reaktif,

Selama ini Satgas Mafia Tanah lebih sering bergerak setelah terjadi konflik—ketika sengketa pecah, tanah sudah berpindah tangan, atau masyarakat sudah terjebak dalam ketidakpastian hukum. Pola ini harus diubah.

Satgas harus proaktif dengan cara:

1. Audit dan pemetaan lahan lebih awal di seluruh area rencana pembangunan tanggul laut, sehingga tidak ada ruang untuk sertifikat ganda atau klaim fiktif;

2. Pengawasan ketat terhadap transaksi tanah di kawasan strategis sejak proyek diumumkan, agar mafia tidak sempat bermain;

3. Pendampingan hukum bagi masyarakat pesisir yang lahannya berpotensi terdampak proyek, sehingga hak mereka terlindungi dan tidak terjebak oleh para calo tanah;

4. Koordinasi lintas lembaga dengan ATR/BPN, KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pemda agar setiap pergerakan mafia tanah bisa dilacak sejak dini.

Pencegahan Adalah Bentuk Perlindungan Rakyat,Kehadiran Satgas Mafia Tanah bukan sekadar instrumen hukum, melainkan representasi negara untuk melindungi rakyat dari kejahatan terorganisir. Pembangunan tanggul laut harus menjadi proyek kesejahteraan rakyat, bukan proyek bancakan segelintir elit spekulan.

Kalau Satgas gagal mengambil langkah proaktif, bukan hanya pembangunan yang terganggu, tetapi juga legitimasi negara dalam menegakkan keadilan agraria akan dipertanyakan. Mafia tanah akan terus menjadi “hantu” yang menghantui setiap rencana pembangunan strategis.

Padepokan Hukum Indonesia, menegaskan bahwa Satgas Mafia Tanah harus berdiri di garis depan, bukan di belakang. Jangan tunggu konflik pecah, jangan tunggu rakyat kehilangan haknya. Bertindaklah sebelum mafia bergerak.

Hanya dengan sikap tegas dan proaktif, pembangunan tanggul laut dapat berjalan tanpa dikorbankan oleh permainan kotor para mafia tanah.

MoneyTalk, Jakarta – Slogan NKRI harga mati sering dikibarkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam berbagai kesempatan. Retorika itu seakan menjadi tameng politik dan moral, sekaligus penegas posisi dirinya di ruang publik. Namun kini, ketika ia terseret dalam kasus dugaan korupsi kuota haji, publik bertanya: sejauh mana slogan itu berdiri di atas konsistensi moral, dan sejauh mana hanya sebatas kata-kata untuk memperkuat citra?

Kasus kuota haji adalah perkara serius. Ini bukan sekadar urusan birokrasi, tetapi menyentuh langsung hak ribuan umat Islam yang menabung dan menunggu bertahun-tahun untuk berangkat ke Tanah Suci. Ketika urusan sakral seperti haji justru ditarik ke ranah dugaan korupsi, dampaknya sangat dalam: kepercayaan umat terguncang, citra Kementerian Agama tercoreng, dan reputasi negara sebagai penyelenggara layanan publik dipertaruhkan.

Yaqut selama menjabat kerap menuding pihak lain sebagai radikal atau fundamentalis bila tidak sejalan dengan pandangan politiknya. Retorika semacam itu mungkin efektif untuk membungkam kritik, namun kini berbalik menjadi bumerang. Publik menilai, ketika isu korupsi menjerat, sekeras apa pun teriakan soal NKRI harga mati tak akan mampu menutupi fakta dugaan penyalahgunaan wewenang.

Inilah kontradiksi yang tampak jelas: di satu sisi mengusung slogan kebangsaan yang tinggi, di sisi lain terseret kasus yang menyangkut hak umat dalam ibadah. Slogan kehilangan makna jika tidak dibarengi dengan keteladanan.

Dari sisi hukum, kasus ini menuntut transparansi penuh. Penyidik KPK telah melakukan pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan dokumen serta perangkat elektronik. Proses ini harus dipastikan tidak berhenti pada simbol-simbol politik, tetapi membongkar fakta material: apakah ada penyalahgunaan kewenangan, siapa yang diuntungkan, dan berapa kerugian negara.

Prinsip presumption of innocence tetap penting. Yaqut, seperti warga negara lain, berhak dianggap tidak bersalah sebelum pengadilan memutuskan. Namun hak itu tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup ruang publik mengetahui kebenaran. Justru keterbukaan proses akan melindungi semua pihak dari tuduhan bahwa hukum dijadikan senjata politik.

Di sisi lain, perlu diwaspadai bahwa proses hukum yang dipolitisasi bisa merusak kepercayaan publik terhadap KPK. Maka penting sekali membedakan mana ranah hukum murni, mana manuver politik. Umat Islam sebagai pihak yang paling dirugikan dalam soal haji jangan sampai kembali dijadikan alat dalam pertarungan elite.

Yang paling terdampak dari kasus ini adalah calon jemaah haji. Mereka yang sudah menabung puluhan tahun berhak mendapat kepastian, bukan justru dibayangi dugaan permainan kuota. Rakyat tidak peduli siapa yang berkuasa atau siapa yang kalah; yang mereka tuntut adalah pelayanan yang jujur, transparan, dan adil.

Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa birokrasi penyelenggaraan ibadah harus steril dari kepentingan politik dan kepentingan kelompok tertentu. Haji bukan komoditas. Haji adalah ibadah, dan harus dikelola dengan amanah.

Kasus Yaqut menegaskan satu hal: retorika besar seperti NKRI harga mati tidak akan berarti bila tidak diikuti teladan nyata dalam menjaga amanah jabatan. Korupsi kuota haji, bila terbukti, adalah pengkhianatan bukan hanya pada negara, tetapi juga pada umat.

Sudah saatnya elite berhenti bersembunyi di balik slogan, berhenti menuding lawan dengan label radikal, dan mulai membuktikan diri dengan integritas. Umat menunggu bukti, bukan kata-kata.

Penulisan: Muslim Arbi, Pengamat Hukum dan Politik