22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Sudah saatnya Prabowo memutuskan kemesraan yang ‘toxic’ dengan Jokowi. Konstelasi politik telah memaksa menghapuskan hubungan terlarang Prabowo dan Jokowi. Rakyat, negara dan bangsa Indonesia menilai relasi Prabowo dan Jokowi bak interaksi haram. Namun Prabowo dianggap halal untuk mengadili Jokowi dan begundal kroniknya

Imunitas Prabowo terhadap pandemi Jokowi mulai menggeliat. Disparitas perilaku kekuasaan antara Jokowi dan Prabowo semakin kentara. Publik melihat sudah mulai ada resistensi Prabowo terhadap dominasi dan hegemoni Jokowi.

Publik terlanjur menganggap Jokowi identik dengan sosok pembohong, licik dan raja tega terhadap rakyatnya. Sementara Prabowo kental dengan figur pembangkang namun sarat nasionalisme dan patriotisme.

Selama satu dekade memimpin, Jokowi kerap menampilkan perilaku kekuasaan bercirikan “smooth criminal”. Sebagai orang nomor satu di Indonesia Prabowo justru kebalikannya melakukan “incremental changes”. Hubungan keduanya memang sulit dipisahkan namun juga tetap tak bisa dipastikan selalu menyatu. Beda watak dan karakter, meski berangkat dalam konfigurasi poltik yang sinergis dan mutual simbiosis yang sama.

Prabowo memang masih terbelenggu sejarah hitam dari kejahatan HAM masa lalu, menjadi lingkaran dalam sekaligus sekutu kekuasaan Jokowi dan terakhir mengecap stigma presiden omon-omon. Beberapa kebijakannya, pun sarat dengan polemik dan kontroversi.

Sebut saja lemahnya posisi tawar kebijakan luar begeri Indonesia terhadap Amerika. Ciutnya mental diplomatis dan perang menghadapi Malaysia dalam soal Ambalat. Tak kalah mirisnya, konten kebijakan lokal masih terpuruk dalam hal pemberantasan korupsi dan bersih-bersih terhadap Jokowi dan kroni yang masih ada dalam pemerintahannya. Malah teriakan “Hidup Jokowi”, “Hidup Jokowi”, “Hidup Jokowi”, terasa memekakan telinga semesta.

Tapi tunggu dulu, itu mungkin PR besar bagi seorang Prabowo dalam menunaikan sebagian janji kampanyenya dan hasrat menciptakan ‘clean and clear goverments’ saat menjadi presiden. Betapapun kepemimpinannya diliputi warisan kejahatan dan kerusakan sistemik bernegara, Prabowo masih masih mau menghidupkan asa perbaikan dan perubahan Indonesia yang lebih baik.

Kini Prabowo mulai melakukan “gradual improvments”, entah karena berhitung kekuatan taktis strategis atau ini cara terbaik untuk mengurai masalah kompleks kebangsaan dan kesabaran mencari solusinya. Di tengah pengaruh komorbit Jokowi dan irisannya termasuk Gibran Rakabuming Raka, sejawat tengil yang menjadi wakil presidennya. Tampaknya Prabowo mulai mau melepaskan diri dari jejak dan anasir Jokoisme.

Bagaimanapun kelebihan dan kekurangan seorang Prabowo yang kini menjabat presiden. Prabowo mulai merangkul TNI ikut mengendalikan pemerintahan menghadapi mafia dan penjahat berseragam. Prabowo juga mulai mengambil kebijakan-kebijakan populis seperti penghapusan utang UMKM, pinjaman dana rakyat tanpa jaminan dan bunga dll. Meskipun program pro rakyat itu masih saling berkejaran dengan semakin meningkat dan variatif pajak untuk rakyat, langkah-langkah kecil dan simultan Prabowo patut diapresiasi.

Menariknya, pemberian amnesti dan abolisi untuk Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong bukan saja memberi secercah penyelamatan dari distorsi penyelenggaraan hukum selama ini. Bukan hanya soal kewibawaan dan keadilan hukum. Lebih dari itu juga Prabowo sejatinya telah memberi sinyal yang maknanya tak cukup hak prerogratif, presiden juga bisa menggunakan kewenangan penuh, independen dan berbasis kehendak rakyat.

Prabowo terus melakukan proses detoksifikasi dari virus politik Jokowi dan kuman-kuman ternak kroniknya. Presiden hasil pemilihan konspiratif itu mulai menjaga jarak dengan gembong dan sindikat pelaku “state crime organized” yang sebelumnya mendukungnya. Prabowo bagai mengarungi sirkuit panas dan di antara deru mesin-mesin tangguh nan modern dari oligarki dan Jokowi sebagai pembalap andalan.

Mampukah Prabowo menyalip sekaligus mengeliminasi kedigdayaan dan superioritas Jokowi yang diendors oligarki pengusaha, partai politik dan bangsa asing?.

Rakyat masih menanti, apakah Prabowo masih menjadi koalisi abadi Jokowi, atau Prabowo akan menjadi oposisi sejati Jokowi dan oligarki. Biar waktu dan sejarah yang bercerita, tapi setidaknya rakyat, negara dan bangsa Indonesia akan memilih dan bersikap Prabowo yes, Jokowi no, seandainya benar-benar terjadi perseteruan kolosal di antara keduanya.

Penulis : Yusuf Blegur

MoneyTalk, Jakarta – Di alam, laba-laba adalah predator yang jarang menyerang secara frontal. Ia membangun jaring yang dirancang sesuai kondisi lingkungan, menunggu, dan membiarkan lawan masuk perangkap sendiri. Jaring itu tidak sekadar perangkap, melainkan sistem bertahan dan menyerang yang bekerja secara diam-diam, nyaris tak terlihat, namun mematikan bagi yang terjebak.

Presiden Prabowo Subianto tampaknya sedang menerapkan strategi serupa dalam memimpin Indonesia. Alih-alih bergerak dengan gebrakan frontal yang memicu resistensi, ia memilih merajut jaring politik dan geopolitik yang perlahan mengikat semua aktor penting — dari elite partai, militer, pengusaha, birokrasi, hingga kekuatan asing.
Sebagaimana laba-laba yang memulai dari titik pusat, Prabowo membangun basis kekuatan yang stabil sebelum melebarkan jaringnya. Di tingkat eksekutif, ia menempatkan figur-figur kepercayaan di posisi strategis untuk memastikan kebijakan berjalan searah. Di legislatif, ia merangkul mayoritas partai besar, sehingga ruang oposisi menjadi sangat terbatas. Di BUMN dan lembaga negara, ia memastikan kontrol terhadap sektor strategis seperti energi, pangan, dan pertahanan.

Jaring ini tidak dibangun secara tergesa. Kesabaran menjadi kunci. Ia menunggu momen yang tepat untuk menarik benang-benang kekuasaan lebih erat, meminimalkan risiko benturan langsung, dan membiarkan lawan terseret perlahan ke pusat kendali.

Dari sudut pandang intelijen, politik laba-laba yang dijalankan Prabowo memiliki tiga elemen penting. Pertama, jebakan strategis: ia menciptakan kondisi di mana lawan politik maupun mitra strategis pada akhirnya harus berinteraksi dengan pusat kekuasaannya. Ini memastikan semua gerakan tetap dalam jangkauan pengawasan.

Kedua, operasi psikologis: narasi tentang stabilitas, persatuan, dan inklusivitas dikelola sedemikian rupa sehingga siapa pun yang mengganggu dianggap melawan kepentingan nasional. Ini membentuk opini publik yang sulit ditembus.

Ketiga, pengendalian narasi global: dalam arena geopolitik, Prabowo menjaga hubungan seimbang dengan Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, dan negara-negara ASEAN. Ia menghindari jebakan menjadi satelit kekuatan besar, sembari memanfaatkan rivalitas global untuk keuntungan Indonesia.

Jaring yang ia rajut mengarah pada empat tujuan strategis sebagaimana termaktub dalam Alinea IV UUD 1945. Pertama, melindungi bangsa dari polarisasi politik yang bisa dimanfaatkan pihak asing. Kedua, memajukan kesejahteraan umum dengan memanfaatkan stabilitas untuk mendorong ekonomi, infrastruktur, dan kemandirian pangan. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa melalui reformasi pendidikan yang memerlukan iklim politik kondusif. Keempat, menegakkan ketertiban dunia dengan menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional yang stabil dan berpengaruh.

Namun, tidak ada jaring yang kebal dari kerusakan. Merangkul terlalu banyak pihak berisiko memunculkan gesekan internal akibat benturan kepentingan. Kesabaran publik pun memiliki batas; jika hasil nyata tidak segera terlihat, stabilitas bisa dianggap stagnasi. Di luar itu, terdapat ancaman dari “laba-laba” lain — baik aktor domestik maupun kekuatan asing — yang membangun jaring tandingan untuk menguasai simpul-simpul kekuasaan.

Prabowo merajut jaringnya di tengah arus geopolitik yang kompleks. Persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik menciptakan tekanan sekaligus peluang bagi Indonesia. Krisis energi dan pangan global menuntut stabilitas domestik yang kuat untuk menjaga pasokan. Modernisasi pertahanan menjadi keharusan, namun harus diimbangi dengan penguatan industri dalam negeri agar tidak bergantung penuh pada pihak luar.

Posisi geografis Indonesia yang strategis menjadikannya jalur perdagangan dan militer penting. Dalam situasi ini, politik laba-laba menjadi cara untuk mengamankan kepentingan nasional tanpa terjebak dalam permainan kekuatan besar.

Dalam biologi, jaring laba-laba hanya sekuat pusatnya. Jika pusat itu goyah, seluruh struktur runtuh. Dalam konteks ini, pusat jaring Prabowo bukan hanya dirinya sebagai individu, tetapi juga legitimasi kepemimpinannya. Ia harus menjaga kepercayaan rakyat, memastikan hasil nyata, dan merespons ancaman dengan cepat.

Jika pusat tetap kokoh, jaring ini dapat bertahan menghadapi badai politik domestik dan guncangan geopolitik global. Tetapi jika pusat melemah, seluruh jaring akan robek, dan lawan akan lepas dari kendali.

Politik laba-laba Prabowo adalah strategi yang mengandalkan kesabaran, adaptasi, dan pengendalian. Dengan merajut benang-benang kekuasaan di dalam negeri dan menjalin simpul diplomasi di luar negeri, ia berupaya menciptakan jaring besar yang mengamankan kepentingan nasional.

Dari perspektif intelijen, ini adalah strategi yang halus namun efektif. Namun, seperti halnya di alam, jaring yang paling sempurna pun akan runtuh jika pusatnya tidak lagi mampu menopang semua benang. Karena itu, keberhasilan politik laba-laba ini akan sangat ditentukan oleh kemampuan Prabowo menjaga pusat kendali tetap kuat, terpercaya, dan relevan di mata rakyat maupun dunia.

Penulis : Amir Hamzah, Pengamat Intelijen dan Geopolitik

MoneyTalk, Jakarta – Selama ini, banyak orang memandang zakat hanya sebagai kewajiban ritual tahunan yang ditunaikan pada momen tertentu, seperti Ramadan atau menjelang Idul Fitri. Bagi sebagian besar umat, zakat identik dengan pembagian santunan atau paket bantuan yang habis dalam hitungan hari. Pandangan ini memang tidak sepenuhnya keliru, namun cenderung membatasi makna zakat hanya pada fungsi konsumtif jangka pendek.

Padahal, potensi zakat jauh lebih besar daripada sekadar membantu orang bertahan hidup. Zakat dapat menjadi instrumen yang mampu mengangkat seseorang dari jurang kemiskinan menuju kemandirian, bahkan menjadikannya bagian dari golongan yang memberi, bukan lagi menerima.

Di tengah tantangan ekonomi yang terus berubah, zakat seharusnya ditempatkan sebagai salah satu pilar kesejahteraan berkelanjutan. Zakat tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan sesaat, tetapi menjadi modal untuk menggerakkan usaha produktif bagi mereka yang membutuhkan. Dalam banyak kasus, dana zakat yang digunakan sebagai modal usaha mampu mengubah mustahik menjadi pelaku ekonomi mandiri.

Namun, keberhasilan ini tidak bisa terjadi begitu saja. Memberikan modal tanpa pendampingan ibarat mengirim seseorang ke medan perang tanpa persenjataan yang memadai. Pendampingan menjadi faktor krusial dalam proses pemberdayaan berbasis zakat—mulai dari teknis usaha, pembinaan mental, manajemen keuangan, hingga penguatan spiritual. Mustahik perlu diajarkan bagaimana mengatur arus kas, memisahkan modal dari keuntungan, serta menyusun rencana usaha yang realistis. Penguatan spiritual seperti membiasakan doa, shalat dhuha, dan menjaga kejujuran dalam berbisnis juga menjadi bekal penting untuk menjaga keberkahan usaha.

Salah satu contoh nyata dapat dilihat di sebuah desa di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Di desa ini, semangat gotong royong melalui zakat dan infak berhasil membantu masyarakat mengatasi persoalan ekonomi. Dana yang terkumpul dikelompokkan sesuai ketentuan syariah, lalu dialokasikan untuk program-program yang menyentuh langsung kebutuhan warga, mulai dari bantuan usaha produktif hingga biaya pendidikan. Model ini bukan hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan menciptakan rasa memiliki di tengah masyarakat.

Keberhasilan program zakat produktif terletak pada kemampuannya menciptakan lingkaran kebajikan. Mustahik yang sukses akan naik kelas menjadi muzaki, lalu zakat yang ia tunaikan akan memberdayakan mustahik lain. Jika setiap tahun ada sebagian kecil mustahik yang berhasil menjadi muzaki, maka dalam jangka satu dekade jumlah muzaki akan meningkat signifikan, kapasitas zakat nasional akan bertambah, dan angka kemiskinan berpotensi menurun drastis.

Visi besar ini membutuhkan peran strategis lembaga zakat. Mereka tidak boleh hanya menjadi penyalur bantuan konsumtif, tetapi harus bertransformasi menjadi motor inovasi pemberdayaan yang disesuaikan dengan potensi lokal. Di daerah pesisir, fokus bisa pada perikanan; di daerah pertanian, pada pengolahan hasil tani; di kawasan wisata, pada kerajinan dan jasa. Pemerintah pun berperan penting dalam menyediakan data kemiskinan yang akurat, memberi insentif bagi muzaki, dan merancang regulasi yang memudahkan kolaborasi lintas sektor.

Di era digital, peluang pemberdayaan semakin luas. Pelatihan keterampilan dapat dilakukan secara daring, pemasaran produk memanfaatkan e-commerce, dan pendampingan usaha bisa dipantau real-time melalui aplikasi. Mustahik di desa terpencil kini dapat menjual produknya ke kota besar bahkan ke luar negeri dengan teknologi yang tepat.

Namun, semua konsep ini akan sia-sia jika hanya berhenti sebagai wacana. Tantangan terbesar adalah menjembatani ide dan implementasi. Mengelola zakat sebagai instrumen pemberdayaan memerlukan kesabaran, konsistensi, dan keberanian meninggalkan pola lama yang hanya mengandalkan model charity.

Zakat adalah amanah sekaligus energi sosial. Ia tidak hanya menutup luka sesaat, tetapi membangun daya tahan jangka panjang. Dengan visi terencana, pendampingan menyeluruh, dan kolaborasi solid, zakat dapat mengubah wajah kemiskinan di negeri ini mengangkat status seseorang dari mustahik menjadi muzaki, dari penerima menjadi pemberi, dari terbantu menjadi penolong.

Penulis : Nana Sudiana Direktur Akademizi

MoneyTalk, Jakarta – Sukarno mendapat julukan “Singa Podium”. Berhasil membangunkan jiwa dan badan rakyat untuk merdeka, bersatu dan berdaulat. Suharto menampilkan diri seperti “Harimau Jawa”. Berhasil menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga diakui dunia sebagai “Macan Asia”.

“Singa Sukarno” dan “Harimau Suharto” kepemimpinannya diakui. Kebijakannya banyak kontroversi tapi kemudian dihargai. Setelah pergi, keduanya dirindukan. Karena legacy Sukarno menyatukan dan memperluas wilayah Indonesia. Dan warisan Suharto menguatkan dan memperluas wilayah Indonesia.

Alam Reformasi membuat Indonesia hanya menghasilkan pemimpin “Jenis Herbivora”. Mangsa dari raksasa ekonomi dunia; Amerika Serikat, China dan Jepang. Pasar yang terlalu mudah untuk diobok-obok negara manapun; Korea Selatan, Taiwan dan Thailand. Rakyat yang bangga memakai produk asing dan bercita-cita liburan ke Jeddah, Mekah dan Madinah.

Pemimpin “Kelas Kambing” di era Reformasi ini juga tidak dapat mempertahankan luas wilayah Indonesia dengan lepasnya Timor Timur serta Pulau Sipadan dan Ligitan. Bahkan Malaysia kini ingin memperluas lautnya menjorok ke Indonesia di Laut Ambalat. Dan China kini ingin menguasai Laut Natuna yang jaraknya 800 km dari daratannya.

Rakyat Indonesia merindukan Sukarno. Pemimpin yang berani memulangkan orang-orang China di Indonesia kembali ke negaranya, dengan isu dwikewarganegaraan. Sementara Jokowi yang mengaku Sukarnois justru mendatangkan tenaga kerja China dalam jumlah yang sangat besar, dengan isu kekurangan tenaga terampil.

Rakyat Indonesia merindukan Jenderal Suharto. Pemimpin yang membuat Malaysia tidak berani memaksakan penguasaan Pulau Sipadan dan Ligitan. Karena takut dengan Suharto. Tapi Jenderal SBY mendapat julukan “Kerbau” dari aktifis karena badannya yang besar tapi nyalinya yang kecil (menangani ekspansi wilayah dari Malaysia).

Naiknya Jenderal Prabowo memberi harapan rakyat yang ingin Indonesia maju dan disegani negara lain. Hampir semua rakyat menilai Prabowo seperti pemimpin “Jenis Karnivora”. Karena berasal dari pasukan elit dan memiliki suara keras, sikap tegas dan berani.

Namun setelah hampir setahun kepemimpinan Prabowo, rakyat masih menerka-nerka pengandaian binatang apa yang pas untuknya. Karena Prabowo tidak bersuara keras agar Undang-Undang Perampasan Aset milik koruptor disahkan. Prabowo tidak bersikap tegas terhadap korupsi sehingga korupsi terus terjadi di pemerintahannya. Dan Prabowo tidak berani berinisiatif membuat aturan hukuman mati bagi para koruptor, seperti di China.

Korupsi menjadi permasalahan yang sangat mendesak untuk ditangani. Karena koruptor itu seperti tikus yang menggerogoti dari dalam. Untuk mempermudah pihak swasta Aseng atau Asing menguasai dari luar. Semua tikus yang paling berbahaya ada di dalam pemerintahan. Tapi kenapa mereka tetap berani korupsi?

Mungkin mereka yang di dalam melihat dengan jelas dan memahami bahwa pemimpin mereka saat ini bukan seperti Singa atau Harimau. Walaupun bukan juga seperti “Jenis Herbivora”. Mungkin Prabowo dianggap mereka seperti “Kucing”. Tapi juga bukan kucing hutan atau kucing liar yang berani memburu tikus. Mungkin lebih tepatnya seperti kucing “Bobby Kertanegara”.

Penulis : Nirmal Ilham, eks Tenaga Ahli DPR RI

MoneyTalk, Jakarta – Dalam perdebatan politik kita sehari-hari di media sosial, ruang diskusi, hingga meja makan ada satu frasa yang kini sering muncul: “Mana buktinya?” Bahkan wartawan TV senior seperti Ayman Wicaksono, host acara TV Rakyat Bersuara, tidak lepas dari jebakan frasa itu, repetisinya itu membosankan sekali, “Mana buktinya, mana buktinya.”

Frasa ini memang terdengar wajar. Tapi di balik pertanyaan sederhana itu, ada kebingungan besar. Masyarakat sering menganggap bahwa semua perbedaan pendapat harus bisa dibuktikan dengan cara yang sama seperti di pengadilan. Seolah setiap pendapat politik adalah sebuah tuduhan hukum. Seolah setiap analisis harus menghadirkan bukti fisik yang sah dan tak terbantahkan.

Padahal, dalam kenyataannya, bukti itu punya makna yang berbeda-beda, tergantung pada ranahnya: hukum, politik, atau sains. Dalam dunia sains dan politik, pembuktian tidak selalu berbentuk dokumen resmi, rekaman, atau notulen rapat seperti yang dituntut dalam ruang sidang.

Artikel ini ingin menjelaskan secara sederhana: apa itu “pembuktian”, dan mengapa kita perlu memahami konteksnya sebelum menuntut bukti dari siapa pun.

Pembuktian dalam Hukum

Dalam dunia hukum, pembuktian adalah proses formal yang hanya mengakui jenis bukti tertentu: surat, saksi, keterangan ahli, rekaman, dan barang bukti fisik. Semua itu harus disampaikan dalam prosedur yang sah, di hadapan hakim, dan diuji silang oleh pihak lawan.

Tujuannya jelas: menjaga keadilan bagi semua pihak, dengan menghindari spekulasi atau tuduhan tanpa dasar. Pembuktian hukum bersifat “beyond reasonable doubt” (untuk pidana) atau “preponderance of evidence” (untuk perdata) dua standar yang tinggi dan sangat spesifik (Siregar, 2015).

Masalahnya, banyak orang awam mengira semua bentuk klaim di masyarakat juga harus tunduk pada standar pembuktian hukum ini. Akibatnya, ketika ada aktivis mengkritik pemerintah, atau analis mengungkap gejala penyalahgunaan kekuasaan, publik buru-buru berkata: “Mana buktinya? Hoaks ya? Jangan fitnah!”

Padahal, seperti dijelaskan oleh ahli hukum Satjipto Rahardjo, “hukum bukan hanya kumpulan peraturan tertulis, tetapi praktik sosial yang terikat konteks” (Rahardjo, 2000). Artinya, tidak semua pernyataan perlu dibuktikan dengan dokumen hukum, terlebih bila konteksnya adalah analisis politik atau kritik sosial.

Pembuktian dalam Politik

Dalam politik, pembuktian bukan soal menang di pengadilan, tetapi soal meyakinkan publik dengan argumen yang rasional dan kontekstual. Politisi, pengamat, atau jurnalis tidak selalu punya dokumen rahasia tetapi mereka bisa menunjukkan indikasi, pola, dan kontradiksi dari tindakan-tindakan politik yang terbuka di ruang publik.

Contoh:

Jika pemerintah tiba-tiba mengganti pejabat yang sedang menyelidiki korupsi, lalu mengganti UU-nya, lalu melemahkan lembaganya, lalu menyebutnya “reformasi,” maka rangkaian peristiwa itu bisa dibaca sebagai indikasi penguasa bersiap melanggengkan kekuasaannya. Untuk kesimpulan ini, tidak diperlukan bukti materiel seperti akta atau kwitansi.

Ilmuwan politik Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam bukunya How Democracies Die (2018) menyebutkan bahwa banyak kemunduran demokrasi justru terjadi secara legal dan prosedural, yaitu melalui pembungkaman oposisi, kontrol media, dan manipulasi aturan. Artinya, mekanisme formal bisa disalahgunakan, Dalam hal ini jelas, makna dari suatu rangkaian peristiwa ditemukan dari bagaimana peristiwa2 itu saling berhubungan, memiliki konteks dan membentuk suatu pola. Jadi, dalam politik makna tidak ditemukan semara dari dokumen legal, tetapi dari penafsiran atas pola-pola yang dibentuk oleh rangkaian peristiwa.

Pembuktian dalam Sains

Sementara itu, dalam sains, pembuktian bersifat terbuka untuk dibantah dan diperbarui. Teori ilmiah tidak pernah final. Ia dianggap sah sejauh belum ada bukti baru yang meruntuhkannya. Ini disebut prinsip falsifiability oleh Karl Popper (1959), yang menyatakan bahwa klaim ilmiah harus bisa diuji dan dibantah.

Sains tidak menyamakan “tidak punya bukti kuat” dengan “fitnah” atau “hoaks.” Ia justru membuka ruang untuk bertanya, menguji, dan memperbaiki. Seperti ditulis oleh Neil deGrasse Tyson: “The good thing about science is that it’s true whether or not you believe in it.” Namun, kebenaran ilmiah tetap harus tunduk pada proses peer review, pengumpulan data, dan rasionalitas logis.

Kasus Ijazah Palsu

Kesalahpahaman tentang “pembuktian” membuat ruang publik kita kaku dan tidak sehat. Tidak masalah bila hanya orang awam yang keliru, karena itu bisa diluruskan. Celakanya, banyak tokoh dan media berpengaruh ikut terjebak pada pola pikir yang sama: “Mana buktinya?”  seakan-akan setiap perbedaan pendapat adalah tuduhan pidana yang harus diuji di pengadilan.

Persis inilah yang terjadi dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Tiga tokoh publik Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa mengajukan kritik dan keraguan berbasis analisis ilmiah dan temuan empiris, yang seharusnya menjadi bagian wajar dari diskursus politik dan metode sains. Namun, alih-alih dijawab secara transparan, kritik itu diseret masuk ke ranah hukum, dengan tuduhan fitnah dan penyebaran hoaks. Akibatnya, masalah yang semula berada di ranah politik dan sains berubah menjadi perkara hukum, yang justru mematikan dialog dan menghalangi proses klarifikasi publik.

Padahal, secara politik, publik melihat adanya pola kebohongan yang berulang terkait dokumen kesarjanaan Jokowi, yang diperkuat oleh serangkaian tindakan cover-up dari lembaga negara. Mulai dari hilangnya berkas pendaftaran di KPU (Solo, DKI, dan pusat), pernyataan Bareskrim yang merujuk pada bukti koran bermasalah, perampasan arsip media oleh aparat, hingga pembelaan dari UGM yang kehilangan kepekaan ilmiah dan pembiaran Kemendikbudristek atas kemerosotan integritas universitas. Semua ini membentuk rangkaian peristiwa yang saling menguatkan kesan bahwa ada upaya sistematis untuk menutup-nutupi kebenaran.

Dari sudut pandang politik, kasus ini jauh melampaui sekadar keabsahan dokumen. Ia menjadi contoh bagaimana seorang presiden dapat menggunakan kebohongan sebagai metode kekuasaan. Ketika kebohongan diinstitusionalisasi—didukung, atau setidaknya dibiarkan oleh lembaga-lembaga negara—maka demokrasi kehilangan prasyarat dasarnya: kepercayaan publik. Demokrasi tidak hanya membutuhkan pemilu; ia memerlukan keterbukaan informasi dan kejujuran sebagai fondasi komunikasi politik. Tanpa itu, proses demokratis berubah menjadi formalitas kosong yang dikendalikan oleh narasi palsu.

Seperti diingatkan Hannah Arendt, “Kebohongan yang disengaja, jika dibiarkan, bukan hanya menipu publik, tetapi juga mengubah realitas itu sendiri.”

Dalam konteks ini, kebohongan yang dilindungi oleh negara tidak sekadar persoalan etika, melainkan tindakan destruktif terhadap sistem demokrasi. Kasus ijazah palsu Jokowi menunjukkan bahwa ketika kebohongan menjadi instrumen kekuasaan, demokrasi tidak runtuh lewat kudeta atau pembubaran parlemen, melainkan dari erosi kepercayaan dan kebenaran yang berlangsung perlahan namun pasti.

Penulis : Radhar Tribaskoro

MoneyTalk, Jakarta – Pertemuan makan siang antara Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukanlah peristiwa biasa.

Di negeri ini, ketika dua tokoh besar duduk satu meja, publik langsung membaca lapis-lapis makna di baliknya. Apalagi keduanya adalah figur kunci: Dasco, tangan kanan Prabowo yang dikenal taktis; Gibran, wakil presiden muda yang menjadi simbol kesinambungan pengaruh politik keluarga Jokowi di lingkar kekuasaan.

Bagi mereka yang memahami peta politik elite, Dasco bukanlah sekadar politisi. Ia adalah “Kancil” di papan catur kekuasaan lihai, gesit, dan mampu melangkah di luar perkiraan lawan. Setiap geraknya jarang terlepas dari desain besar yang telah diperhitungkan matang.

Di sisi lain, Gibran saat ini berada di posisi yang rumit. Ia mengemban jabatan nomor dua di republik ini, namun selalu dibaca sebagai representasi bayangan Jokowi di pemerintahan Prabowo. Keberadaannya menjadi medan tarik-menarik antara kubu yang ingin mempertahankan pengaruh Jokowi dan kekuatan yang ingin memastikan loyalitasnya mutlak kepada Prabowo.

Makan siang itu mungkin tampak sederhana, namun bagi pembaca peta kekuasaan, ia memancarkan pesan. Pertama, sinyal bahwa hubungan antara Gerindra dan Gibran masih harmonis di tengah riak-riak yang belakangan muncul. Kedua, indikasi bahwa ada kesepahaman tertentu yang sedang dipelihara untuk memastikan Gibran tetap aman dari upaya penyingkiran politik, setidaknya dalam waktu dekat. Sinyal semacam ini penting, apalagi setelah mencuat isu-isu sensitif yang memanaskan hubungan internal pemerintahan, seperti abolisi terhadap Tom Lembong dan amnesti bagi Hasto Kristiyanto, yang memicu suara keras dari sebagian pendukung PSI untuk menumbangkan Prabowo.

Di titik ini, Dasco tampak memainkan peran ganda. Ia hadir sebagai jembatan yang menghubungkan Prabowo dan Gibran, sekaligus pengamat yang mengukur seberapa jauh komitmen sang wakil presiden terhadap agenda politik Gerindra. Langkahnya bisa dibaca sebagai gerakan mengamankan sayap politik Prabowo, namun juga sebagai strategi menancapkan pengaruh pribadi di lingkar Gibran. Dasco paham betul bahwa politik bukan sekadar tentang hari ini, tetapi tentang memastikan posisi untuk permainan di babak berikutnya.

Dalam permainan catur politik, langkah Dasco ini serupa dengan strategi menenangkan papan sebelum melakukan serangan balik. Ia meredakan potensi gesekan dengan merangkul Gibran, sambil menyusup ke wilayah pengaruh lawan untuk mengamati, mempengaruhi, bahkan mengarahkan narasi.

Di saat yang sama, ia menyiapkan kemungkinan skenario jangka panjang: jika kelak terjadi perpecahan antara kubu Prabowo dan kubu Jokowi, Dasco sudah memiliki posisi tawar di kedua sisi.

Prabowo, tentu saja, mengetahui semua ini. Di lingkar kekuasaan, tidak ada pertemuan strategis yang berlangsung tanpa sepengetahuan pemimpin utama. Langkah Dasco bisa saja merupakan mandat langsung dari Prabowo untuk memastikan kendali atas Gibran, atau bahkan bagian dari rencana yang lebih besar: memetakan loyalitas dan kekuatan masing-masing kubu sebelum memasuki babak politik berikutnya.

Karena itu, pertemuan ini tidak bisa dibaca sebagai peristiwa seremonial semata. Ia adalah pesan politik yang dikemas dalam keakraban, sebuah upaya mengatur ulang keseimbangan di tengah papan permainan yang terus berubah. Dasco bermain di wilayah yang penuh jebakan, tetapi ia tahu bagaimana menginjak petak demi petak dengan hati-hati, sambil memastikan setiap langkahnya tetap dalam pengawasan dan restu sang panglima.

Di politik Indonesia, makan siang seperti ini jarang sekali netral. Ia adalah bahasa kekuasaan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang terbiasa membaca sinyal di balik gerakan bibir dan tatapan mata.

Pertemuan Dasco–Gibran adalah bab pembuka dari cerita yang lebih panjang, cerita tentang bagaimana sebuah langkah kecil di meja makan bisa mengubah arah papan catur politik nasional.

Penulis : Amir Hamzah, pengamat intelijen dan geopolitik

MoneyTalk, Jakarta – Proyek Aids to Navigation (AToN) dengan kode INA-24 pernah digadang-gadang sebagai langkah maju bagi keselamatan pelayaran Indonesia. Dana pinjaman lunak senilai 97,1 juta dolar AS dari Economic Development Cooperation Fund (EDCF) Korea Selatan telah disiapkan, dengan bunga hanya 0,15 persen per tahun dan tenor hingga 40 tahun. Dalam skema ini, Indonesia mendapat masa tenggang pembayaran selama sepuluh tahun, ini seperti sebuah kesepakatan yang di atas kertas terlihat seperti peluang emas.

Namun, di balik angka-angka manis itu, kenyataan di lapangan jauh berbeda. Proyek ini justru terhenti di tengah jalan. Bagi publik, kesalahan seolah ada di Kementerian Perhubungan selaku pelaksana. Padahal, jika ditarik ke hulu, akar persoalan ini justru bermula di meja perencana: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Jejak gagal sejak awal

Pada 2016, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan menandatangani perjanjian pinjaman dengan pihak Korea. Sebelum sampai ke tahap ini, Bappenaslah yang memproses proyek ini ke dalam daftar Blue Book, itu adalah daftar proyek prioritas yang layak untuk dicarikan pendanaan luar negeri, lalu memasukannya ke Green Book, yang berarti siap untuk didanai.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2011, proses masuknya sebuah proyek ke Green Book mensyaratkan kajian kelayakan teknis, finansial, sosial, dan kelembagaan. Bappenas juga wajib menilai kemampuan pelaksana, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, untuk menjalankan proyek tersebut.

Namun, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2022 mengungkap fakta penting bahwa Feasibility Study proyek INA-24 tidak memuat analisis kemampuan pelaksana. Artinya, sejak awal Bappenas telah memberikan stempel “siap jalan” tanpa memastikan bahwa Kemenhub benar-benar memiliki kesiapan sumber daya, kelembagaan, dan teknis untuk melaksanakannya. Fatal bukan? Pantas Kemenhub jadi kelimpungan. Korea jadi kebingungan. Makelar Korea-Indonesia jadi berantakan.

Ketika pengawasan mati rasa

Sejak penandatanganan perjanjian pinjaman pada 2016 hingga beberapa tahun berikutnya, tahapan pelaksanaan berjalan tersendat. Tender berulang kali gagal, dan progres fisik proyek nyaris tidak bergerak. Dalam periode ini, seharusnya Bappenas punya kewajiban hukum untuk melaporkan perkembangan proyek kepada DPR setiap triwulan, sebagaimana diatur dalam pasal 19 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal itu mengatur *kewenangan utang-piutang negara* sebagai instrumen kebijakan fiskal.. Seluruh pinjaman harus tercantum dalam APBN dan dilaporkan secara publik.

Faktanya, laporan itu tidak pernah muncul. Tidak ada catatan resmi yang menunjukkan Bappenas memberi peringatan atau teguran kepada Kementerian Perhubungan meski keterlambatan sudah jelas terjadi. Bahkan ketika BPK mencatat bahwa proyek ini stagnan, respons Bappenas nyaris tak terdengar.

Perubahan regulasi, kewajiban tetap

Pada masa persetujuan proyek, fungsi dan tugas Bappenas diatur dalam Perpres nomor 66 tahun 2015. Kini, aturan itu sudah dicabut dan digantikan oleh Perpres nomor 195 tahun 2024. Meski regulasi berubah, inti kewajiban Bappenas tetap sama, yakni merencanakan, mengawal, dan mengevaluasi proyek pembangunan yang dibiayai pinjaman luar negeri.

Selain itu, Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 mewajibkan semua rencana sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sementara Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 mengamanatkan koordinasi pengawasan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dengan kata lain, Bappenas tidak bisa berkilah bahwa pengawasan hanyalah tugas pelaksana! Sebagai inisiator dan pengawal proyek, mereka bertanggung jawab penuh dari tahap perencanaan hingga hasil akhir!

Tiga pelanggaran berat

Jika ditelisik dari sudut hukum, setidaknya ada tiga pelanggaran yang dapat disematkan kepada Bappenas dalam kasus INA-24 ini. Pertama, maladministrasi karena menyetujui proyek tanpa verifikasi memadai terhadap kesiapan pelaksana, itu sebuah pelanggaran terhadap Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Kedua, kelalaian pengawasan karena tidak melaporkan perkembangan proyek kepada DPR, melanggar Undang-Undang nomor 17 tahun 2003. Ketiga, potensi kerugian negara akibat keterlambatan, yang memicu risiko penalti dan pembayaran bunga tanpa manfaat, yang bisa dikaitkan dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Pola kelalaian ini juga pernah dicatat Ombudsman RI dalam kasus proyek JICA tahun 2020, di mana feasibility study disetujui tanpa verifikasi mendalam, lalu proyek mandek di eksekusi.

Bukan satu-satunya proyek EDCF yang gagal

Kasus INA-24 hanyalah bagian dari pola kegagalan yang lebih besar. Pada 2012, proyek modernisasi sebuah pelabuhan yang dibiayai pinjaman EDCF senilai 80 juta dolar AS gagal total karena lahan tidak siap. Pada 2018, proyek Sistem Informasi Transportasi senilai 60 juta dolar AS berjalan sangat lambat setelah tender harus diulang tiga kali. Semua kasus ini memiliki benang merah, yaitu, proyek sudah lolos Green Book, tapi pelaksana tidak siap, dan Bappenas tidak mengintervensi tepat waktu. Bappenas selalu lepas tanggungjawab!

Tuntutan dan jalan keluar

Indonesian Audit Watch merekomendasikan empat langkah konkret. Pertama, audit BPK yang fokus pada dokumen persetujuan Bappenas untuk proyek INA-24, guna memastikan ada atau tidaknya kelalaian prosedural. Kedua, pelaporan ke Ombudsman atas dugaan maladministrasi. Ketiga, mendorong judicial review atas PP nomor 10 tahun 2011 untuk mewajibkan publikasi laporan kemajuan proyek utang secara terbuka. Keempat, hearing DPR yang memanggil Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Perhubungan untuk mempertanggungjawabkan kegagalan ini di hadapan publik.

Kesimpulan, utang dibayar, manfaat tak terasa

Proyek INA-24 seharusnya menjadi simbol kerja sama internasional yang produktif. Alih-alih, ia menjadi bukti bahwa kelalaian di tahap perencanaan dan pengawasan Bappenas mengorbankan uang rakyat. Utang tetap harus dibayar sesuai jadwal, tapi manfaat proyek belum dapat dirasakan masyarakat dan dunia pelayaran.

Dalam negara hukum, kegagalan seperti ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas. Bappenas bukan sekadar pencatat rencana, melainkan penjaga gerbang agar setiap utang luar negeri benar-benar memberi manfaat. Dan ketika gerbang itu dibuka tanpa penjagaan, yang masuk bukan kemajuan, melainkan beban yang akan ditanggung generasi berikutnya!

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – Tuntutan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dalam bentuk aslinya kembali mengemuka. Gelombang ini tidak hanya datang dari elemen masyarakat sipil dan akademisi, tapi juga dari para tokoh bangsa. Mantan Wakil Presiden Jenderal (Purn.) Try Sutrisno secara tegas menyerukan agar Indonesia kembali pada UUD 1945 sebagai fondasi awal negara yang dianggap lebih selaras dengan jati diri bangsa.

Namun, jalan menuju perubahan konstitusi tidaklah mudah. Bahkan bisa dikatakan merupakan proses panjang, penuh tantangan, dan sarat risiko geopolitik. Tidak bisa hanya mengandalkan nostalgia politik atau romantisme sejarah, tanpa memperhitungkan kekuatan politik yang riil dan dinamika kekuasaan nasional maupun global.

UUD 1945 yang asli dianggap sebagai cetak biru konstitusi yang dirancang dengan semangat kolektif para pendiri bangsa. Konstitusi ini mengandung nilai-nilai kedaulatan rakyat yang kuat, prinsip musyawarah mufakat, dan peran negara yang sangat dominan dalam mengatur perekonomian nasional demi kemakmuran rakyat.

Namun setelah reformasi 1998, UUD 1945 mengalami amandemen sebanyak empat kali. Hasilnya adalah konstitusi baru yang, menurut para pengkritik, terlalu liberal, terlalu teknokratis, dan menjauh dari filosofi Pancasila sebagai dasar negara. Beberapa pihak menilai amandemen itu mengikis kedaulatan negara dan membuka celah bagi dominasi pasar serta intervensi asing dalam pengambilan keputusan strategis nasional.

Tuntutan kembali ke UUD 1945 adalah bentuk kegelisahan terhadap situasi nasional yang dinilai semakin menjauh dari cita-cita kemerdekaan: ketimpangan ekonomi yang melebar, kemandirian nasional yang melemah, serta kedaulatan yang sering tergadaikan oleh kepentingan global.

Tidak seperti tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang secara sepihak memberlakukan kembali UUD 1945, hari ini sistem politik dan konstitusional Indonesia tidak memungkinkan langkah sepihak seperti itu. Sistem presidensial, supremasi hukum, dan checks and balances yang diatur dalam UUD hasil amandemen tidak memberikan ruang kepada Presiden Prabowo untuk secara langsung memberlakukan kembali UUD 1945.

Untuk bisa kembali ke UUD 1945, dibutuhkan kekuatan politik mayoritas di MPR. Lembaga ini kini terdiri dari anggota DPR dan DPD. Untuk melakukan perubahan konstitusi—apalagi membatalkan amandemen dan memberlakukan UUD 1945 versi asli—dibutuhkan minimal 2/3 suara dari seluruh anggota MPR yang hadir, dan kehadiran harus mencapai minimal 2/3 dari seluruh anggota.

Artinya, koalisi politik yang mengusung ide ini harus mampu menyatukan berbagai fraksi politik yang saat ini memiliki kepentingan dan pandangan yang sangat beragam. Tidak cukup hanya dengan kekuatan eksekutif. Militer, yang dulu menjadi aktor dominan dalam politik Orde Baru, kini berada di luar arena politik praktis. Keterlibatan TNI dalam isu ini hanya bisa terjadi secara moral dan kebangsaan, bukan institusional.

Dari perspektif geopolitik, langkah untuk kembali ke UUD 1945 dapat menimbulkan persepsi negatif dari kekuatan global, terutama negara-negara Barat dan lembaga keuangan internasional. Konstitusi asli dianggap mengandung pasal-pasal yang terlalu proteksionis dan anti-pasar bebas. Pasal 33 UUD 1945, misalnya, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, akan berbenturan dengan kepentingan asing yang saat ini menguasai banyak sektor strategis di Indonesia.

Langkah kembali ke UUD 1945 juga dapat dipersepsikan sebagai gejala “autoritariasisme baru”, jika tidak dikomunikasikan secara transparan dan demokratis. Negara-negara tetangga dan mitra dagang mungkin akan menilai Indonesia sebagai negara yang kembali mundur ke masa lalu, meninggalkan sistem demokrasi liberal yang sekarang menjadi standar global.

Namun, geopolitik juga bisa menjadi peluang. Dunia hari ini tengah mengalami reshuffling tatanan global. Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara di Global South mulai menantang dominasi Barat. Dalam konteks ini, Indonesia bisa memainkan kartu kedaulatan konstitusional untuk memperkuat posisi tawarnya. Tapi langkah ini harus dilakukan dengan kecermatan dan diplomasi tingkat tinggi.

Dalam praktiknya, usulan kembali ke UUD 1945 memiliki dua jalur:

-Restorasi total, yakni memberlakukan UUD 1945 secara utuh seperti sebelum diamandemen.

-Amandemen terbatas, yakni merevisi kembali UUD hasil amandemen dengan menambahkan pasal-pasal atau mengembalikan semangat asli UUD 1945 tanpa harus membatalkan seluruh perubahan.

Opsi kedua tampaknya lebih realistis secara politik. Banyak tokoh masyarakat dan akademisi mendorong adanya amandemen terbatas untuk meninjau kembali sistem presidensial, peran MPR sebagai lembaga tertinggi negara, pemilu langsung, serta penguatan peran negara dalam perekonomian.

Proses kembali ke UUD 1945 tidak bisa dilakukan secara instan atau reaktif. Ini adalah agenda besar yang menyangkut masa depan sistem ketatanegaraan, politik, ekonomi, dan pertahanan Indonesia. Butuh konsolidasi nasional, dialog publik yang luas, dan kemauan politik yang besar.

Sejarah telah mengajarkan bahwa bangsa yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika global tanpa kehilangan jati dirinya akan tetap berdiri kokoh. Kembali ke UUD 1945 bukan sekadar soal naskah hukum, tetapi tentang bagaimana kita menata ulang arah bangsa ini menuju kemandirian sejati.

Penulis : Amir Hamzah, pengamat intelijen dan geopolitik

MoneyTalk, Jakarta – Delapan puluh tahun Indonesia merdeka. Wah, kalau ini manusia, udah bisa jadi sesepuh RT yang tiap pagi ngasih makan burung, tiap sore ngajak cucu naik sepeda keliling gang sambil pakai daster batik. Tapi sayangnya, negara bukan simbah-simbah. Negara harus terus waras, adil, dan mikirin masa depan rakyat bukan sekadar nostalgia zaman Proklamasi sambil nyanyi “Hari Merdeka” dengan semangat 17-an yang cuma hidup dua hari.

Nah, ngomong-ngomong soal merdeka, mari kita nyebrang dikit ke Eropa abad ke-18. Waktu itu, rakyat Prancis bangkit. Capek jadi ATM-nya bangsawan dan raja. Roti mahal, pajak gila-gilaan, hidup makin susah. Akhirnya mereka bilang: “Liberté, Égalité, Fraternité!” yang artinya: “Woi, kami juga pengin hidup layak, ya!”

Karl Marx, yang waktu itu belum lahir (tapi akhirnya komentar juga di kemudian hari), ngeliat revolusi ini kayak nonton film: dramatis, penuh aksi, tapi ending-nya plot twist. Kata Marx, yang tumbang memang raja, tapi yang naik tahta adalah kelas borjuis — pemilik modal. Alias: rakyat berhasil gulingin raja, tapi yang duduk di kursi empuk malah bos-bos yang hobinya mepetin UMR. Revolusi macam apa itu?

Indonesia? Mirip. Kita usir penjajah, merdeka tahun 1945, terus bangun negara. Tapi setelah 80 tahun, rakyat masih harus ngantri minyak goreng, disuruh bersyukur meski hidup pas-pasan, dan dituduh malas kalau miskin. Ada juga yang percaya bahwa kaya itu karena “rajin” dan miskin itu “karma buruk”  padahal kadang itu karena sistemnya udah disetting buat bikin orang kecil tetap jongkok.

Kalau kamu nanya, “Lho, kok bisa?” Nah, mari kita panggil Antonio Gramsci, teoritikus dari Italia yang hobi mikir di penjara. Gramsci bilang: dominasi bukan cuma pakai pentungan. Tapi juga pakai ideologi. Dibungkus cakep, masuk lewat kurikulum, sinetron, omongan ustaz sampai influencer. Jadinya, ketimpangan sosial dianggap wajar, bahkan alami. Rakyat dicekoki ide bahwa hidup susah itu nasib, bukan hasil dari struktur ekonomi-politik yang timpang.

Dan kalau kamu merasa “kok kayaknya negara ini dikuasai elite sendiri terus ya?”, jangan khawatir, kamu nggak gila. Itu memang pernah dibahas sama Frantz Fanon, dokter sekaligus revolusioner asal Aljazair. Menurut Fanon, setelah penjajah angkat kaki, yang sering naik ke kursi kekuasaan adalah elite lokal yang meniru gaya penjajah. Bukan revolusi, tapi franchise kolonialisme lokal. Isinya sama, cuma logonya aja beda.

Jadi, ketika kita nyanyi “merdeka, merdeka!”, pertanyaannya bukan cuma “merdeka dari siapa”, tapi juga merdeka untuk siapa. Kalau yang merdeka cuma grup WhatsApp para pemilik konsesi tambang, ya rakyat cuma diajak nonton dari tribun.

Sekarang bayangkan: sudah 80 tahun merdeka, tapi petani masih dibikin repot soal pupuk, buruh disuruh bersyukur meski kontrak 3 bulan, dan mahasiswa dikira idealis hanya karena punya jaket almamater.

Maka dari itu, kita butuh semangat revolusi baru bukan pakai parang, tapi pakai kesadaran. Revolusi yang ngerti bahwa kemerdekaan itu bukan event tahunan, tapi kerja harian. Bukan sekadar kibar bendera, tapi perjuangan biar semua orang bisa hidup wajar: makan cukup, kerja manusiawi, sekolah gratis, dan kalau ngomong di medsos nggak langsung diundang polisi.

Karl Marx bilang: tugas kita bukan cuma menafsirkan dunia, tapi mengubahnya. Nah, kalau kita masih sibuk mikirin baju adat buat lomba Agustusan, tapi nggak mikir kenapa gaji UMR nggak naik-naik, berarti kita baru setengah merdeka.

Jadi, selamat menyambut 80 tahun Indonesia merdeka. Semoga tahun ini, upacara-nya nggak cuma pakai topi SMA bolong, tapi juga pakai akal sehat dan keberanian untuk nanya:

“Kenapa negara ini belum bisa bikin rakyatnya hidup tenang padahal udah merdeka dari zaman mbah?”

Penulis : Agung Nugroho, Pemaen Bola Kampung

MoneyTalk, Jakarta – Penulis merasa lemas, otot tubuh seolah terlepas, setelah mendengar Jaksa menuntut Charlie Chandra dengan tuntunan 5 tahun penjara. Bukan hanya soal tuntutan yang berat, tetapi juga soal dasar tuntutan yang tidak berdasarkan fakta persidangan.

Jaksa, menuntut berdasarkan materi dakwaan dan BAP penyidik. Bukan berdasarkan fakta persidangan. Uraian tuntutan Jaksa, hanya ‘Copy Paste’ dari dakwaan. Sejumlah keterangan saksi, juga copy paste dari BAP.

Fakta persidangan yang membuktikan Charlie Chandra tidak bersalah, bahkan nembuktikan Agung Sedayu Group melalui PT MBM melakukan okupasi ilegal terhadap tanah Charlie Chandra, membangun industri properti diatas lahan milik Charlie Chandra, diabaikan. Sejatinya, tanah seluas 8,7 ha yang dijual oleh Agung Sedayu Group selaku pengembang proyek PIK-2 kepada Customer, bukan tanah miliknya. Melainkan, tanah Sumita Chandra, ayah dari Charlie Chandra yang memiliki SHM No.5/Lemo.

Formulir 13, yang merupakan dokumen permohonan balik nama juga tidak dipalsukan oleh Charlie Chandra. Charlie Chandra, sama sekali tidak terlibat dalam pengisian dokumen formulir ini.

Semua dokumen dari BPN yang diklaim jaksa sebagai dokumen palsu, dikerjakan oleh Notaris. Charlie hanya memberikan Surat Kuasa untuk mengurus balik nama.

Menurut Keterangan Ahli Pidana Prof Dr Sudjono, SH MH dari Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya, surat kuasa tersebut tidak mengandung niat jahat (mens rea), karena memberikan kuasa untuk mengurus balik nama dari Sumita Chandra ke Charlie Chandra bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Pembatalan peralihan hak atas AJB, tanpa putusan pengadilan juga cacat hukum. Bahkan, ahli perdata dan pertanahan dari Universitas Indonesia (UI), Dr FX Arsin Lukman, SH, Mkn, mengatakan pembatalan peralihan hak dalam SHM tak lazim. Saat Majelis Hakim menegaskan pendapat ahli atas hal itu, Dr FX Arsin Lukman, SH, Mkn menegaskan pembatalan peralihan hak itu harus dianggap tidak ada, atau cukup dikesampingkan.

Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5/Lemo sendiri, saat diproses balik nama masih sah atas nama Sumita Chandra. Belakangan, baru dibatalkan AJB-nya (peralihan hak terhadap Sumita Chandra), tanpa membatalkan SHM nya. Itupun, dilakukan oleh BPN Kanwil Banten tanpa kewenangan, karena usia SHM sudah lebih dari 5 tahun (sudah berusia dan dimiliki Charlie Chandra lebih dari 30 tahun).

Mulanya, Tanah seluas 8,7 ha dengan SHM No.5/Lemo ini dalam keadaan damai. Tanah berupa Empang telah memberikan berkah rezeki, bagi keluarga Sumita Chandra dan sejumlah penggarap Empang.

Sampai akhirnya, kerakusan bisnis properti PIK-2 mengincar lokasi Tanah. Hilanglah kedamaian keluarga Charlie Chandra. Tanah yang sebelumnya memberikan berkah, justru menyeret keluarga Charlie Chandra dalam masalah.

Akar masalah ada pada Aguan dan Anthony Salim. Pebisnis rakus, yang membiarkan kaki tangannya (Ali Hanafiah Lijaya dan Nono Sampono), mengokupasi lahan secara ilegal, baik terhadap Charlie Chandra maupun pemilik tanah lainnya di lokasi PIK-2.

Tinggal palu Hakim pengadilan yang diharapkan. Jaksa terbukti menuntut 5 tahun penjara, konfirmasi masih dalam kendali Oligarki PIK-2. Apakah Hakim mampu mandiri dan merdeka memutus, dengan memberikan keadilan pada Charlie Chandra?

Malang nian Keluarga Charlie Chandra. Sudah kehilangan tanah, tidak mendapatkan harga dari tanah yang diambil PIK-2, kini dituntut 5 tahun penjara. Oh bangsaku, kemana lagi rakyat di negeri ini mencari keadilan? Apakah, lembaga pengadilan masih bisa memberikan keadilan?

Penulis : Ahmad Khozinudin, S.H.,Tim Penasehat Hukum Charlie Chandra