22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Hari Kamis tampaknya mulai mengambil alih status Jumat sebagai hari yang ditunggu-tunggu. Bukan karena diskon akhir pekan, tapi karena drama epik nan absurd bernama “Sidang Lanjutan Kasus ASDP” yang tayang rutin setiap Kamis, di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Di episode Kamis, tanggal 7 Agustus 2025, jaksa menampilkan bintang tamu istimewa: Christine Hutabarat, mantan Direktur Perencanaan & Pengembangan ASDP. Dialah nama yang diajukan jaksa penuntut umum sebagai saksi.

Tapi alih-alih menjadi senjata pamungkas jaksa, Christine justru berubah menjadi senjata bumerang yang pulang ke kepala sendiri. Tak ayal satu pertanyaan penting muncul dari ruang sidang: ini sidang tuntutan atau malah tuntunan?

Christine dengan tenang menjelaskan bahwa kerja sama antara ASDP dan PT Jembatan Nusantara (JN) itu menguntungkan. Bukan secara spiritual atau metafisik, tapi secara konkret: _market share_ BUMN ini naik, keuntungan jelas, dan modal tidak pakai uang negara.

Lho, bukannya terdakwa didakwa karena “merugikan negara”? Ternyata yang terjadi sebaliknya. Menurut Christine, kerja sama itu menghasilkan laba Rp 11 miliar selama dua tahun. Bukan angka yang bisa diabaikan begitu saja, di tengah banyak BUMN lain justru merugi triliunan.

Apalagi dalam konteks BUMN yang dibebani tugas harus menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Artinya, ini bukan kerja sama fiktif, tapi kerja nyata dan bebannya berat. Atau dalam bahasa anak sekarang: “kerja cerdas, bukan kerja curang.”

Namun jaksa, seperti biasa, tetap bersikeras menyelidiki dokumen, izin, dan konsultasi yang mendasari kerja sama tersebut, mungkin berharap menemukan ada agenda tersembunyi: semisal naskah “Konspirasi Kapal Tua” yang gagal terbit.

Sayangnya, semua dokumen lengkap. Ada kajian dari NMP Consultant (bukan warung sebelah), dan juga dari Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi UI. Dua institusi ini bukan hanya profesional, tapi juga sudah biasa menangani kajian strategis level nasional.

Rekomendasi juga sudah dikantongi, bahkan dari Kementerian BUMN dan Dewan Komisaris. Jadi, kalau ini dianggap “tak prosedural”, maka kita boleh khawatir: jangan-jangan prosedur itu sekarang berubah jadi sesuatu yang baru misalnya, “prasangka maju mundur syariah”.

Kasus ini bermula dari akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh PT ASDP Indonesia Ferry, sebuah BUMN yang mengurusi angkutan penyeberangan. Akuisisi ini dilakukan sebagai strategi bisnis untuk meningkatkan armada dan market share ASDP secara cepat, menyusul moratorium pemerintah terhadap pembelian kapal baru sejak 2017.

Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus dugaan kerugian negara dari proses akuisisi ini, dan menetapkan tiga mantan pejabat tinggi ASDP sebagai terdakwa: Ira Puspadewi (Dirut ASDP 2017–2024), Muhammad Yusuf Hadi (Direktur Komersial), dan Harry Muhammad Adhi Caksono (Direktur Perencanaan).

Persidangan kasus ini berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta, dengan jaksa penuntut umum dari KPK yang mendalilkan adanya mark-up dan pembelian kapal bekas yang dinilai tidak sesuai spesifikasi.

Namun, sejak awal proses persidangan, dakwaan ini tampak keropos, terutama karena saksi-saksi yang justru mementahkan narasi penuntutan.

Dalam sejarah peradilan modern, sangat jarang ada saksi yang diajukan oleh jaksa justru membantah tuduhan jaksa sendiri. Ini seperti melihat chef memasak steak medium rare, tapi saat disajikan berubah jadi tahu bulat.

Dalam drama sidang kali ini, jaksa menghadirkan Christine untuk mendukung dakwaan, tapi sang saksi justru memberikan pelajaran ekonomi mikro dan makro yang menohok.

Kita jadi bertanya: apakah jaksa sedang membangun tuntutan, atau sedang menyusun skripsi tentang keberhasilan BUMN meningkatkan laba secara sinergis? Entahlah.

Jika kerjasama yang jelas untung, melalui proses hukum yang sah, hasil kajian independen, dan tidak pakai dana APBN bisa dijadikan alasan menghukum, maka kita berada dalam masalah lebih besar. Bukan soal kasus ASDP semata, tapi bagaimana rasionalitas hukum sedang dilipat-lipat seperti lembaran tiket ferry, lalu dibuang ke laut.

Apa lagi yang harus dibuktikan? Bahwa kapal laik laut? Bahwa akuisisi efisien? Bahwa keuntungan masuk neraca? Atau kita harus mengundang _Dora the Explorer_ agar membantu jaksa menemukan “bukti” yang terselip di balik bukit?

Sidang ASDP ini layak dijadikan studi kasus di fakultas hukum, ekonomi, dan bahkan ilmu komunikasi. Bagaimana tidak? Ia menghadirkan fakta, membongkar ironi, dan menunjukkan betapa sistem hukum kita bisa terjebak pada logika film action: “Tangkap dulu, skripnya susul belakangan.”

Mungkin ini saatnya kita bertanya: KPK masih sedang menegakkan hukum, atau sedang menegakkan panggung?

Karena jika yang diburu adalah persepsi publik semata, maka sidang seperti ini akan terus berlangsung setiap Kamis, dengan saksi-saksi yang justru menjadi pencerah.

Dan bukan tidak mungkin, di ujung pertunjukan nanti, kita semua sepakat bahwa justru terdakwa yang memberi pelajaran soal integritas, efisiensi, dan akal sehat.

Dan KPK? Mungkin perlu belajar dari Christine, sebelum tersandung dalam sidang evaluasi nalar.

Penulis : Cak AT Ahmadie Thaha

MoneyTalk, Jakarta – Pengadaan jutaan unit Chromebook oleh negara mestinya menjadi lompatan digitalisasi pendidikan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, yakni negara hanya membeli perangkat fisik, tanpa pernah memiliki sistemnya. Dan di situlah letak skema bisnis yang kini sedang menyeret Kemendikbudristek ke meja penyidikan.

Perangkat yang dibeli tidak bisa digunakan tanpa aktivasi melalui Chrome Device Management (CDM), yaitu sistem milik Google, tapi hanya bisa diakses dan dioperasikan oleh satu perusahaan di Indonesia, yakni PT D, sebagai satu-satunya mitra resmi Google Education.

Model bisnis tertutup sebab perangkat terkunci dan anggaran terhisap

Dalam sistem ini, semua perangkat harus di-enroll menggunakan Serial Number, yang hanya bisa diaktivasi oleh korporasi D tersebut. Tidak ada opsi aktivasi mandiri oleh sekolah, daerah, bahkan kementerian. Apakah metode ini benar atau disengaja sepertinya benar? Bukankah ini untuk menggiring kebijakan negara menjadi menyimpang dari yang seharusnya?

Artinya, negara dipaksa terus bergantung pada satu entitas privat untuk membuka akses atas alat yang sudah dibeli negara.

Biaya aktivasi CDM Rp500.000–600.000 per unit. Jutaan unit dibeli dimana potensi fee tersembunyi mencapai Rp1 triliun lebih.

Dan biaya ini tidak pernah diumumkan resmi, tidak bisa ditandingkan, tidak diaudit, dan langsung dimasukkan dalam satuan harga pengadaan, inilah bentuk sempurna dari desain mark-up terencana. Coba harga satuan itu diurai dengan teliti.

Bukankah mudah bagi penyidik untuk memahaminya? Terlebih para penyedia yakni pemenang tender sudah memberi pengakuan lengkap di dalam BAP. Jadi tidak sulit lagi bagi penyidik Kejagung untuk membulktikannya bukan?

Skema bisnis yang direkayasa sebelum jabatan resmi

Sistem CDM tidak berdiri tiba-tiba. Sudah dikondisikan, itu direkayasa! Ini bukan solusi teknis, ini model bisnis. Berdasarkan penelusuran Indonesian Audit Watch:

1. Perangkat dan skema aktivasi sudah dirancang jauh sebelum pengambil keputusan resmi dilantik, yakni Nadiem Makarim. Artinya sudah dengan matang sudah diniatkan oleh para pelaku. Ini bukti paling telak.
2. Spesifikasi pengadaan dikunci hanya untuk perangkat dengan CDM, dan hanya perusahaan D itu saja yang bisa mengktifkan. Terkait hal itu telah rinci dijelaskan oleh pemerintah.

Vendor global seperti Acer, Asus, Lenovo tidak bisa distribusi langsung karena harus lewat perusahaan D tersebut. Ini bukan cuma pelanggaran etika, ini rekayasa sistemik. Dan jika benar, maka termasuk dalam cakupan:

1. UU Tipikor di pasal 15 terkait perencanaan korupsi, pasal 13 tentang janji proyek sebelum jabatan
2. UU 5/1999 (Anti Monopoli) pasal 22 karena tender diarahkan ke satu vendor,
3. UU 30/2014 (Administrasi Pemerintahan) di pasal 12 tentang pejabat tidak boleh untungkan koleganya sebelum menjabat,
4. UU Keuangan Negara terkait pemborosan anggaran tanpa dasar efisiensi dan kebermanfaatan publik.

Pengadaan itu bukan cuma Chromebook, tapi juga sistem yang dikunci satu tangan vendor

Dalam proyek pengadaan Chromebook oleh negara, publik kerap mengira ini hanya soal “beli laptop untuk sekolah”. Padahal sesungguhnya, negara sedang membeli sebuah sistem digital yang tidak bisa berjalan tanpa aktivasi melalui vendor tunggal.

Mari kita urai alur teknis di balik layar, ini tahap penjelasannya:

1. PO barang vendor pengadaan (pemenang tender DAK) memesan perangkat ke principal (Acer, Asus, dll).
2. Barang tiba lalu principal mengirim barang ke penyedia lokal. Namun perangkat ini masih terkunci.
3. Aktivasi inilah kunci utama. CDM (Chrome Device Management) hanya bisa diaktifkan oleh PT D melalui serial number yang terhubung ke Google Admin Console.
4. Didistribusi, setelah diaktivasi oleh D, baru perangkat di-packing ulang dan dikirim ke sekolah.

Tanpa tahap ke-3 (aktivasi CDM oleh D), maka seluruh proses berhenti. Perangkat tidak bisa dipakai.

Perusahaan D satu-satunya gerbang sistem. Di titik ini, peran D bukan sekadar distributor. Mereka menjadi satu-satunya gatekeeper sistem digital pendidikan nasional, karena hanya mereka yang:

1. Memiliki akses resmi ke Google Admin Console,
2. Bisa memproses enrollment perangkat berbasis serial number,
3. Mampu menghubungkan Chromebook ke domain sekolah (belajar.id atau .sch.id),
4. Bisa mengaktifkan lisensi Chrome Education Upgrade (CEU) secara legal di Indonesia.

Artinya, tanpa intervensi atau keberadaan D maka barang senilai triliunan itu tidak bisa menyala di ruang kelas. Lalu, masa D bisa cuci tangan dari kasus tersebut? Tentu tidak! Ini modus kejahatan di beberapa negara.

Apa artinya bagi negara?

1. Negara membayar penuh, tetapi tidak punya kendali atas sistem. Ini pengelabuan terhadap negara.
2. Sekolah tidak bisa aktivasi sendiri, meski perangkat sudah di tangan.
3. Semua tergantung pada satu vendor swasta, dari pusat hingga ke daerah.

Ini adalah model vendor-lock-in dalam bentuk paling sempurna dari sistem, lisensi, jaringan, hingga distribusi hanya dikendalikan oleh satu tangan.

Simpul masalahnya: sistem dibeli tapi tidak dipegang

Pengadaan Chromebook oleh Kemendikbudristek bukan lagi hanya teekait pengadaan barang. Ini adalah pengadaan sistem yang sejak awal dikondisikan untuk dikunci, diatur, dan dimonopoli lewat tahapan teknis yang tampak biasa, namun bagi yang sangat paham maka sesungguhnya ini adalah keculasan yang sangat terstruktur. *Negara yang membeli perangkat, tetapi perusahaan D yang memegang kuncinya*.

Dan ketika sistem ini dirancang sebelum jabatan formal dimulai, lalu dengan struktur spesifikasi yang mengarah hanya pada vendor tertentu, maka model bisnis ini wajib diperiksa dari hulu ke hilir oleh penyidik Kejagung.

Karena apa?

1. Tanpa aktivasi, perangkat Chromebook tidak bisa dipakai.
2. Tanpa internet stabil, CDM tidak jalan.
3. Sekolah di daerah 3T jadi gudang perangkat mati.

Jadi, ini bukan soal teknologi. Ini soal moralitas orang pengendali perusahaan!

Kunci masalahnya: serial number sebagai “Gerbang Uang”

Serial Number bukan sekadar nomor perangkat. Dalam sistem CDM, serial number adalah pintu uang. Hanya satu perusahaan yang bisa membukanya, yaitu D. Negara tidak punya lisensi master-nya. Aktivasi dilakukan secara tertutup. Biaya diselipkan sedemikian rupa ke dalam harga per-unit. Halus sekali model menculasi negara, bukan?

Masa itu tidak disentuh penyidik? Justru itu akar masalah kasus Chromebook!! Bukan yang lain.

Inilah kenapa penyidik harus memeriksanya, jangan hanya kontrak fisik, tapi juga logika bisnis di balik proyek tersebut. Ini bukan sekadar pengadaan, ini adalah model bisnis yang membajak kebijakan negara.

IAW mendesak bongkar modus bisnisnya, bukan hanya pengadaannya

Indonesian Audit Watch menilai, penanganan hukum tidak boleh hanya menyentuh “belanja Chromebook” karena model bisnis di balik CDM-lah akar masalahnya. Rekomendasi IAW:

1. Audit total oleh BPK dan BPKP terhadap CDM dan fee aktivasi sejak 2019–2024.

2. KPPU harus telusuri spesifikasi tender yang dikunci untuk vendor tunggal.

3. KPK dan Kejagung harus fokus pada skema bisnis ini, sebagai bentuk shadow procurement.

4. Kominfo dan BSSN harus ambil alih sistem konsol Google Admin Console, demi kedaulatan data pendidikan.

Jangan biarkan model bisnis tak bermoral jadi preseden

Ketika satu vendor bisa merancang sistem pengadaan nasional,
Ketika satu nomor serial bisa membuka atau mengunci jutaan perangkat,
Ketika negara tidak punya kuasa atas perangkat yang sudah dibelinya,
Maka inilah bentuk sempurna dari kolusi korporat yang membajak pemerintahan.

.Penyidik jangan hanya cari markup atau selisih harga. Bongkar siapa yang menyusun model ini sejak awal.

Karena korupsi hari ini, sering kali bukan soal transaksi. Tapi soal perancangan sistem untuk merampok anggaran secara legal.

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – Perhatikan dengan cermat dan teliti apa yang terjadi dengan keuangan Indonesia? Mengapa tiba tiba likuiditas dalam ekonomi nasional melimpah?

Adakah yang bertanya mengapa tiba-tiba isu rekening yang dipakai untuk pencucian uang tiba-tiba meledak? Selama ini, ratusan ribu bahkan jutaan rekening itu aman-aman saja beroperasi. Tidak ada yang mengutak-atik. Sekarang, mengapa harus dibekukan? Ada pertanyaan menggelitik? Jangan-jangan rekening-rekening tersebut isinya sudah meluber, kebanyakan?

Mari kita bahas secara teliti. Mulai dari awal pemerintahan Prabowo. Gerakan awal pemerintahan Prabowo adalah melakukan pemotongan anggaran. Tidak main-main anggaran yang dipotong tersebut. Jumlahnya mencapai 3×10 persen dari total APBN, sehingga mencapai 3×360 triliun rupiah atau 1.080 triliun rupiah.

Anggaran APBN yang biasanya dipatok defisit sekitar 2,5-3 persen GDP atau sekitar 600-an triliun rupiah, sontak berakhir. Berubah menjadi surplus APBN senilai 460 triliun rupiah. Sejarah baru, anggaran APBN dikelola secara terbalik dari defisit menjadi surplus. Logika juga terbalik dari isu APBN jebol menjadi isu APBN bocor yang ditambal dengan cepat oleh Presiden Prabowo melalui perubahan sistem fiskal.

Perubahan sistem fiskal mengguncang keuangan. Mengubah segalanya tentang Keuangan Negara. Tadinya, ekonomi Indonesia selalu kekurangan uang, menjadi ekonomi Indonesia harus menghadapi masalah baru yakni kelimpahan uang. Uang yang tadinya tersedot ke atas sekarang tidak lagi, harus mengendap dalam rekening-rekening yang selama ini ada di perbankan.

Sebagai catatan, uang bank dari berbagai sumber yang disimpan di dalam obligasi negara atau Surat Utang Negara (SUN) mencapai 2.500-3.000 triliun rupiah. Angka yang sangat fantastis. Jumlah tersebut 3 kali jumlah uang kartal yang beredar di masyarakat. Mengapa ini terjadi? Karena bunga SUN lebih tinggi dibandingkan bunga deposito perbankan. Maka muncullah pilihan: daripada investasi sektor riil, lebih baik simpan uang di SUN.

Karena negara butuh uang banyak sekali untuk menopang sistem anggaran defisit. Sekarang sistem anggaran surplus. APBN tidak lagi jebol atau tidak lagi defisit. Sebaliknya, APBN surplus atau kelebihan uang. Maka negara tidak perlu utang banyak-banyak. Tidak perlu utang uang bank yang selama ini menopang APBN. Maka uang yang ada dalam rekening-rekening di bank tidak lagi dapat mengalir ke APBN melalui SUN.

Disinilah Prabowonomic menyelesaikan masalah keuangan sekaligus memaksa sektor keuangan untuk transparansikan semua rekening yang menyimpan uang besar di bank. Rekening macam apa itu? Publik sekarang sampai pada pertanyaan apakah rekening itu adalah rekening rahasia atau rekening dormant? Yang jelas, rekening itu tidak lagi leluasa dalam beroperasi menjalankan pencucian uang hasil pencurian SDA, penipuan pajak, dan hasil kegiatan ilegal sektor keuangan lainnya. Selamat Pak Prabowo sebagai Komando Operasi Khusus.

MoneyTalk, Jakarta – Indra JP lagi duduk di angkringan, rambut cepaknya agak berantakan, tapi tetap percaya diri kayak baru menang debat publik. Di depannya, Alfan, satu-satunya orang Betawi di SMID Jabodetabek, lagi ngaduk kopi sambil nunggu gorengan kering.

“Fan, lu pernah denger nama Lembu Sora?” tanya Indra, tiba-tiba sok bijak.

Alfan melirik. “Itu apaan, Ndra? Nama makanan dari daerah mana tuh? Kayak semur jengkol versi kerajaan?” Sebagai orang Betawi satu-satunya di SMID Jabodetabek yang Alfan tahu cuma Pitung sama Gobang.

Indra geleng-geleng. “Bukan, bro. Lembu Sora itu ksatria Jawa kuno. Ganteng, jago pedang, setia banget sama rajanya, Kertanegara. Tapi hidupnya tragis… Dibunuh. Bukan karena salah, tapi karena difitnah.”

Alfan langsung duduk tegak. “Weh… klasik banget. Udah kayak plot sinetron jam lima sore. Fitnah apa, Ndra?”

“Katanya dia deket sama selir istana. Padahal mah kagak! Itu cuma gara-gara dia kebetulan duduk deket selir waktu makan. Abis itu, boom! Gosip istana jalan. Lembu Sora jadi korban politik dalam negeri.”

Alfan ngakak. “Astaga, kayak aktivis yang ketangkep foto bareng ormas, langsung dibilang antek!”

Indra angguk. “Nah! Makanya gue bilang, kisah Lembu Sora ini masih relevan banget. Dulu difitnah pake bisik-bisik selir, sekarang cukup pake caption hoaks sama video 30 detik. Sama-sama mampus.”

Alfan garuk kepala. “Tapi kenapa sih orang kayak gitu bisa dimatiin kariernya?”

“Fan,” kata Indra dengan gaya dosen dadakan, “kata Gramsci, yang penting dalam politik itu bukan cuma kebenaran, tapi siapa yang ngatur narasi. Kalau lo gak punya akses ke panggung, suara lo tenggelam. Apalagi kalau lo idealis, gak ikut tepuk tangan wah, langsung dianggap ancaman.”

Alfan nyengir. “Kaya kita ya, Ndra? Demo bener, tapi gak disapa sama senior karena gak ikutan nyembah.”

Indra lanjut, makin semangat. “Foucault juga pernah bilang, sekarang yang penting itu siapa yang pegang kebenaran versi publik. Viralitas bisa ngalahin fakta. Orang bisa dihancurin reputasinya, padahal dia gak salah apa-apa.”

Alfan nyeletuk, “Kayak mantan gue, Ndra. Putusin gue cuma karena dia denger gosip gue deket sama tukang jamu gendong.”

Indra ngakak. “Nah, lu tuh Lembu Sora versi kampus!”

Lalu Indra berdiri, gaya kayak pembicara TED Talk KW.

“Teman-teman, dengerin. Lembu Sora itu punya segalanya—setia, kompeten, terbukti di lapangan. Tapi dia bukan bagian dari lingkaran istana, makanya dijegal. Kayak ASN jujur yang dimutasi ke daerah cuma karena gak punya backing politik.”

Alfan menimpali, “Atau dosen muda yang gak diajak rapat karena terlalu pinter dan gak bisa disetir.”

“Yup! Max Weber bilang, birokrasi modern sering kali lebih milih yang loyal ketimbang yang profesional. Jadi jangan kaget kalau yang jago malah disingkirin, sementara yang suka jilat malah naik jabatan.”

Alfan cengar-cengir. “Kalo gitu mah negeri ini udah kayak pembunuh Lembu Sora kolektif.”

Indra garuk-garuk dada. “Iya Fan. Kalau budaya politiknya kayak gini terus, orang-orang baik bakal terus dikorbanin. Lembu Sora itu gak sendirian. Dia sekarang menjelma jadi aktivis yang dibungkam, ASN yang dimutasi, rakyat biasa yang suaranya dimatiin cuma karena beda pilihan.”

Alfan ngelamun bentar, terus nyeletuk, “Tapi kenapa namanya harus Lembu Sora sih? Gak keren amat. Kenapa gak Gibran McSword atau Rangga Kertanegara?”

Indra tepuk jidat. “Fan… itu nama asli, bukan nama TikTok.”

Mereka pun terdiam sejenak, menikmati gorengan dan pahitnya kenyataan politik.

Sambil ngelap tangan ke celana, Alfan berkata, “Ndra, kayaknya kita perlu bikin diskusi publik soal ini.”

“Setuju. Judulnya: Dari Selir ke Buzzer Evolusi Politik Fitnah di Negeri Tercinta.”

Mereka tertawa keras, lalu terdiam lagi, menatap malam Jakarta yang penuh baliho dan janji kosong.

Dan di ujung obrolan itu, mereka tahu, di balik tawa dan candaan, negeri ini benar-benar sedang kehabisan tempat buat Lembu Sora yang jujur dan setia. Karena sistem lebih suka yang bisa tepuk tangan sambil nyelipin pisau di punggung.

Penulis : Agung Nugroho, Pemaen Bola Kampung. 070825

MoneyTalk, Jakarta – “Keadilan tanpa keberanian adalah kepengecutan yang dilembagakan.” (adaptasi dari Montesquieu).

Ketika Presiden Prabowo Subianto menerbitkan abolisi terhadap Thomas Trikasih Lembong, publik mendebatnya dalam dua kutub: yang satu menuduh intervensi politik terhadap hukum, yang lain menyambutnya sebagai koreksi terhadap keadilan yang tersesat. Namun di balik kontroversi itu, ada dimensi yang jauh lebih penting dan strategis: keputusan abolisi ini membuka peluang untuk me-reset narasi korupsi di Indonesia, namun lebih dari itu ia dapat menjadi leverage (pengungkit) bagi demokratisasi keseluruhan sistem politik Indonesia.

Dengan kata lain, putusan abolisi itu bukan cuma menyelamatkan satu orang dari vonis yang janggal, putusan itu dapat menyelamatkan arah pembangunan nasional, di mana pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan politik. Dalam sekali tepuk, Prabowo berhasil mempersatukan seluruh bangsa yang saat ini terbelah oleh kekhawatiran akan kemunduran demokrasi dan kemacetan ekonomi akibat beban utang yang berat.

Tafsir Hukum yang Mengancam Masa Depan

Kasus Tom Lembong memperlihatkan betapa hukum bisa disalahgunakan melalui penafsiran sempit terhadap definisi korupsi. Dalam sistem hukum kita saat ini, korupsi dimaknai secara rigid: tindakan yang menyebabkan kerugian keuangan negara dan memperkaya pihak tertentu. Namun pendekatan ini mengabaikan kompleksitas relasi antara kebijakan publik, pengambilan keputusan strategis, dan ruang diskresi eksekutif dalam pembangunan.

Tom Lembong divonis karena kebijakan terbukanya dianggap menguntungkan perusahaan tertentu, meskipun:

– tidak ada keuntungan pribadi,

– tidak terbukti adanya mens rea (niat), dan

– ⁠tidak ada pelanggaran terhadap prosedur peraturan yang berlaku.

Jika setiap kebijakan yang berdampak pada pasar dianggap sebagai bentuk “keuntungan ilegal” bagi pihak tertentu, maka seluruh model pembangunan yang melibatkan swasta dan koperasi akan berada dalam ancaman hukum. Negara ini, sebagaimana saya sampaikan dalam tulisan Prabowo, Koperasi dan Subversi Sistemik, tidak akan maju bila pemerintah hanya boleh bekerja melalui BUMN saja.

Logika hukum yang demikian adalah bentuk subversi sistemik suatu sabotase diam-diam terhadap arah pembangunan yang dilakukan melalui instrumen legal, bukan oposisi terbuka.

Redefinisi Korupsi sebagai Tindakan Strategis

Abolisi ini hendaknya tidak berhenti sebagai tindakan korektif semata. Ia perlu dirancang untuk menjadi pintu masuk bagi reset narasi korupsi. Dan reset ini tidak bisa dilakukan tanpa meredefinisi ulang apa itu korupsi secara etis dan struktural.

Korupsi harus dipahami tidak hanya sebagai kerugian fiskal, tetapi sebagai:

– penyalahgunaan kewenangan untuk akumulasi kekuasaan,

– konflik kepentingan yang tidak diungkap,

– pengaruh oligarki terhadap pembuatan regulasi, dan

– manipulasi kebijakan publik demi keuntungan politik jangka pendek.

Pengertian ini selaras dengan definisi dari Transparency International (2020), dan diperkuat oleh kajian Winters (2011) yang menunjukkan bahwa di banyak negara berkembang, korupsi politiklah yang justru menjadi akar dari disfungsi institusional lainnya.

Dengan redefinisi ini, narasi korupsi dapat menjadi lantaran bagi adaptasi:

– Partai politik akan terdorong menata ulang proses rekrutmen dan pendidikan kadernya. Mereka akan lebih mengutamakan integritas ketimbang uang.

– KPU dan Bawaslu akan punya ruang untuk menindak tidak hanya praktik uang, tetapi juga abuse of influence.

– Hakim dan jaksa akan terbebas dari belenggu formalisme, dan mulai bekerja berdasarkan keadilan substantif, bukan keadilan prosedural kosong.

Demokrasi dan Ekonomi: Dua Sisi dari Koin yang Sama

Prabowo secara strategis telah menyentuh inti dari relasi antara ekonomi dan demokrasi. Abolisi ini, jika dijadikan leverage, bisa memperbaiki struktur demokrasi yang saat ini rusak oleh kekuasaan yang terlalu transaksional. Demokrasi tidak akan berjalan baik bila hanya digunakan untuk melanggengkan elite tanpa koreksi. Sebaliknya, *ekonomi tidak akan tumbuh sehat bila pemerintah dibatasi untuk hanya bekerja dengan BUMN* yang lambat, politis, dan sering disandera oleh kepentingan partai.

Seperti ditunjukkan oleh Rodrik (2011), negara-negara yang berhasil membangun kesejarteraan rakyat adalah negara yang berhasil membangun institusi inklusif dan kemitraan lintas sektor antara negara, swasta, dan masyarakat sipil. Jika seluruh aktivitas pembangunan yang melibatkan non-BUMN dikriminalkan, maka bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang terhenti, tapi juga legitimasi pemerintahan.

Abolisi sebagai Jalan Baru

Putusan abolisi terhadap Tom Lembong adalah momentum politik langka. Ia bukan tindakan lunak terhadap korupsi, melainkan tindakan berani untuk memperbaiki sistem hukum yang terlalu kaku dan mudah diperalat.

Jika dijalankan secara konsisten, keputusan ini bisa menjadi pintu masuk untuk:

– mengembangkan demokrasi yang etis,

– menata ulang sistem hukum yang berpihak kepada keadilan substantif, dan

– menghentikan subversi sistemik dari dalam institusi negara.

Abolisi ini, bila disertai agenda reformasi yang lebih luas, bisa menjadi awal dari transformasi sistem politik dan ekonomi Indonesia. Ia menyelamatkan bukan hanya satu orang, tapi potensi seluruh bangsa yang sedang mencari jalan untuk bertahan, tumbuh, dan bersatu di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

“Tanpa redefinisi atas kejahatan, kita akan terus menghukum teknokrat dan membiarkan predator politik merajalela.”

Penulis : Radhar Tribaskoro

MoneyTalk, Jakarta – Di tengah turbulensi global, rivalitas kekuatan besar, dan ketegangan sumber daya, Indonesia tidak bisa hanya berdiri sebagai negara pasar. Ia harus mengambil peran sebagai pemain aktif dalam arsitektur kekuatan global. Dalam konteks inilah, kelahiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) patut dilihat bukan sekadar sebagai transformasi manajemen BUMN, melainkan sebagai langkah strategis dalam memperkuat daya tahan ekonomi nasional dan membangun alat pengaruh geopolitik yang baru.

Sebagai pengamat geopolitik dan intelijen, saya melihat Danantara sebagai struktur kekuatan nasional berbasis ekonomi, yang jika dikelola dengan tepat, akan menjadi “senjata lunak” Indonesia dalam menghadapi tekanan global sekaligus menjaga stabilitas nasional dari dalam.

Negara-negara dengan posisi strategis seperti Indonesia tidak lagi cukup mengandalkan kekuatan militer untuk menunjukkan eksistensi. Di era perang informasi dan kompetisi ekonomi lintas batas, kendali atas aset strategis dan pengelolaan kekayaan negara menjadi komponen penting dalam kedaulatan.

Danantara, dengan total aset lebih dari Rp15 ribu triliun, menyatukan berbagai BUMN strategis mulai dari energi (Pertamina), transportasi (Pelindo), digital (Telkom), hingga keuangan (Mandiri dan BRI). Ini bukan hanya konsolidasi administratif, tapi penyatuan kekuatan ekonomi negara di bawah satu komando. Ketika struktur ekonomi ini terkonsolidasi, maka negara memiliki leverage geopolitik yang bisa dimainkan dalam berbagai forum, negosiasi, maupun tekanan.

Dalam diplomasi ekonomi, kemampuan untuk mengatur suplai nikel, mempengaruhi harga energi, atau bahkan menguasai teknologi infrastruktur digital bisa menjadi alat tawar menawar terhadap negara mitra, bahkan kekuatan besar sekalipun.

Salah satu tantangan strategis Indonesia selama ini adalah kerentanan terhadap infiltrasi asing, baik dalam bentuk akuisisi terselubung, kerja sama teknologi yang tidak setara, hingga ketergantungan terhadap pendanaan luar negeri yang mengandung agenda tersembunyi. Tidak sedikit BUMN kita yang secara diam-diam telah menjadi sandera kepentingan global melalui saham minoritas, vendor teknologi, atau perjanjian kerja sama asimetris.

Dengan berdirinya Danantara, negara memiliki peluang untuk membangun benteng pertahanan ekonomi yang kokoh. Seluruh kerja sama investasi, pengembangan bisnis, hingga pembukaan akses pasar dapat difilter dan dikendalikan secara terpusat. Ini memberi ruang lebih besar untuk memasukkan perangkat intelijen ekonomi dan kontra-infiltrasi dalam proses pengambilan keputusan.

Namun, tentu ini hanya akan efektif jika dibarengi dengan pembentukan task force intelijen ekonomi yang mampu mengawasi potensi sabotase finansial, cyber attack, serta pemetaan jejak digital mitra asing Danantara.

Selama ini Indonesia lebih sering menjadi tujuan investasi daripada menjadi investor. Kelahiran Danantara membuka peluang untuk membalikkan posisi itu. Seperti Temasek di Singapura atau China Investment Corporation (CIC) di Tiongkok, Danantara dapat menjadi lengan negara dalam ekspansi ekonomi ke luar negeri.

Bayangkan jika Danantara mengakuisisi pelabuhan logistik di Samudra Hindia, berinvestasi di AI farm di India, atau ikut serta dalam pembangunan ketahanan pangan di kawasan Afrika. Semua langkah ini akan memberikan Indonesia posisi tawar baru dalam diplomasi internasional dan memperkuat pengaruhnya di kawasan Global South.

Penetrasi ekonomi yang strategis akan menjadi bagian dari doktrin geopolitik Indonesia ke depan. Danantara bisa menjadi “markas besar” proyek itu. Tetapi semua itu harus dikendalikan dengan kompas kebangsaan yang kuat: kemandirian, keberlanjutan, dan keberpihakan pada kepentingan nasional.

Namun, besarnya potensi Danantara juga membawa risiko serius. Dari perspektif intelijen, super holding seperti ini sangat rentan menjadi sasaran:

1. Eksploitasi politik dalam negeri. Bila manajemen Danantara dikuasai kelompok politik tertentu, maka bisa terjadi penyalahgunaan aset negara untuk pendanaan politik atau balas jasa pasca pemilu. Ini akan menjadi bom waktu yang merusak kredibilitas Danantara di mata dunia.

2. Infiltrasi oleh intelijen asing. Negara-negara besar tidak akan tinggal diam melihat Indonesia membangun kekuatan ekonomi strategis. Operasi pengumpulan informasi, penyusupan ke dalam tim manajemen, hingga kerja sama teknologi yang menjadi Trojan horse sangat mungkin terjadi.

3. Manipulasi pasar global. Ketergantungan pada pendanaan global (seperti jalur kredit internasional) bisa menjadi pintu masuk tekanan IMF-style dalam kebijakan ekonomi nasional, jika tidak dijaga dengan sistem liquidity firewall.

Untuk itu, Indonesia perlu segera membentuk arsitektur intelijen ekonomi nasional yang terintegrasi dan otonom. Lembaga ini tidak cukup jika hanya di bawah BUMN atau Kementerian Keuangan. Ia harus berada di bawah National Security Council atau Komite Keamanan Ekonomi yang langsung bertanggung jawab ke Presiden dan didukung BIN, BAIS, BSSN, dan PPATK.

Fungsinya:

-Screening ketat terhadap mitra strategis Danantara

-Deteksi dini terhadap anomali transaksi dan manipulasi nilai aset

-Cyber protection terhadap sistem data keuangan

-Manajemen opini publik dan kontra-disinformasi terhadap lembaga negara

Jika Danantara adalah “benteng kekayaan nasional”, maka lembaga intelijen ekonomi ini adalah penjaga gerbangnya.

Danantara bukan sekadar lembaga investasi. Ia adalah doktrin kekuatan nasional berbasis ekonomi. Dalam tatanan global yang semakin kompetitif dan terkadang brutal, Indonesia tidak punya pilihan selain membangun struktur yang mampu menjaga kedaulatan, memperluas pengaruh, dan menjamin keberlanjutan ekonomi lintas generasi.

Namun, kekuatan itu akan menjadi bumerang jika tidak dikelola secara transparan, profesional, dan berlandaskan kepentingan rakyat. Jangan sampai Danantara berubah dari alat pertahanan ekonomi menjadi senjata yang dimonopoli elite.

Kini, bola ada di tangan pemerintah, masyarakat sipil, dan elemen bangsa lainnya. Kita boleh bangga pada Danantara. Tapi lebih penting dari kebanggaan adalah pengawasan, kewaspadaan, dan kecerdasan strategis.

Penulis : Amir Hamzah, Pengamat Geopolitik dan Intelijen

MoneyTalk, Jakarta – Ketika bendera Merah Putih dikibarkan berdampingan dengan bendera bajak laut anime, sebagian langsung naik pitam. Sebagian lagi? Ngangguk-ngangguk sambil bilang: “Ini era baru, Bung.”

Satu Tiang, Dua Bendera, Banyak Tafsir

Belum lama ini, viral video anak muda yang mengibarkan bendera Straw Hat Pirates dari One Piece tepat di bawah bendera Merah Putih. Respon publik? Campur aduk. Ada yang tertawa, ada yang geram, dan tentu saja ada yang marah atas nama “kehormatan simbol negara”.

Tapi di luar drama medsos, peristiwa ini menyimpan makna penting: kita sedang menyaksikan pertarungan tafsir simbolik tentang apa itu nasionalisme—antara generasi yang mewarisi nasionalisme sebagai dogma, dan generasi yang membentuknya lewat budaya pop.

Nasionalisme Lama: Simbol Sakral, Ruang Tertutup

Dalam pandangan klasik ala Émile Durkheim, simbol negara seperti bendera adalah “totem” simbol sakral yang menjadi pemersatu kolektif. Ia bukan sekadar kain, tapi manifestasi dari nilai-nilai suci yang tak boleh dilanggar.

Nasionalisme dalam kerangka ini dibentuk lewat institusionalisasi ideologi: sekolah, militer, upacara, dan lagu wajib. Simbol negara adalah milik negara, bukan milik warga. Dan warga “baik” adalah mereka yang patuh pada bentuk ekspresi yang sudah ditentukan negara.

Teori ini berpadu dengan konsep hegemoni Gramsci, bahwa simbol negara menjadi alat ideologis yang mempertahankan kekuasaan. Artinya: siapa boleh bicara atas nama nasionalisme, dan dalam bentuk apa, sudah diatur oleh negara lewat lembaga-lembaga dominan.

Maka ketika muncul bendera fiksi di tiang yang sama, dianggaplah sebagai gangguan karena ia datang dari luar struktur resmi.

Nasionalisme Baru: Identitas Hibrid di Era Budaya Pop

Tapi generasi muda hari ini hidup di realitas yang berbeda. Identitas mereka terbentuk di persimpangan antara lokal dan global. Mereka tumbuh di TikTok, main game online lintas negara, dan belajar soal keadilan sosial dari anime dan YouTube, bukan dari buku paket PPKn.

Masuklah konsep masyarakat cair dari Zygmunt Bauman. Dalam masyarakat cair, struktur sosial tidak lagi kaku. Simbol dan identitas menjadi fleksibel, adaptif, dan bisa dicampuraduk. Termasuk cara mencintai negara.

Dan ketika simbol negara tidak lagi memberi ruang ekspresi bagi generasi baru, mereka akan hijack simbol lain—termasuk dari anime—untuk mewakili nilai yang mereka yakini: kebebasan, solidaritas, mimpi, dan perlawanan terhadap ketidakadilan.

Ruang Simbolik: Dari Monolog Negara ke Dialog Warga

Fenomena ini juga bisa dilihat lewat lensa Pierre Bourdieu, terutama konsep “symbolic capital” dan “field”. Negara selama ini memonopoli otoritas atas simbol bendera, lagu, lambang dan memaksakan makna tunggal lewat lembaga seperti pendidikan dan militer.

Tapi anak muda sekarang menciptakan “ruang simbolik” baru. Mereka masuk ke field yang lain: fandom, komunitas digital, subkultur. Di situ, mereka punya agensi untuk membentuk makna sendiri. Bendera Straw Hat Pirates yang mereka kibarkan adalah simbol alternatif dari nasionalisme versi mereka.

Dengan kata lain, ini bukan sekadar soal anime. Ini soal siapa yang berhak memaknai nasionalisme hari ini.

Glocalization dan Perebutan Tafsir Budaya

Dalam konteks globalisasi, Roland Robertson menawarkan konsep glocalization: ketika budaya global masuk ke lokal dan dilokalisasi sesuai kebutuhan. Budaya pop seperti One Piece masuk ke Indonesia bukan sebagai produk asing murni, tapi dijadikan “bahasa baru” untuk menyuarakan nilai lokal.

Jadi waktu anak muda mengibarkan bendera Luffy bareng Merah Putih, bukan berarti mereka nggak nasionalis. Justru sebaliknya: mereka sedang menulis ulang makna nasionalisme lewat simbol yang mereka pahami dan cintai. Ini bukan benturan budaya, tapi transformasi budaya.

Nasionalisme Tak Lagi Tunggal

Nasionalisme tak bisa lagi hanya dilihat sebagai satu bentuk tunggal. Benedict Anderson pun sejak awal menyebut negara-bangsa sebagai “komunitas terbayang” (imagined community) produk imajinasi kolektif yang dibentuk lewat simbol dan narasi.

Kalau hari ini narasi dan simbol itu bergeser, berarti bentuk nasionalismenya juga berubah. Nasionalisme baru tidak datang dari negara ke warga, tapi dari warga ke negara.

Nasionalisme, Kini dan Nanti

Apa yang ditunjukkan oleh bendera One Piece yang berkibar di bawah Merah Putih bukan tindakan makar, tapi sinyal zaman.

Anak muda sedang bilang: “Kami cinta negeri ini, tapi dengan cara kami sendiri. Jangan paksa kami mengekspresikannya seperti dulu, karena dunia sudah berubah.”

Dan mungkin, daripada sibuk melarang, kita perlu mulai mendengar. Karena nasionalisme tak pernah beku. Ia hidup, berubah, dan harus terus diperjuangkan meski kadang bentuknya agak… bajak laut.

Penulis :

MoneyTalk, Jakarta – Laporan BPK dan PPATK buktikan uang haram masuk ke anak pejabat bukan kebetulan, tapi sistemik jadi pintu belakang transaksi gelap!

Di Indonesia, korupsi tidak lagi berjalan tunggal. Dalam era baru kejahatan kerah putih, keluarga, terutama anak dan istri, kerap digunakan sebagai perpanjangan tangan. Itulah yang kini terlihat terang-benderang dalam kasus Zarof Ricar, eks pejabat Mahkamah Agung, dan putranya, Ronny Bara Pratama.

Zarof terseret kasus suap besar atas perkara pembunuhan Ronald Tannur. Tapi perhatian publik kini tertuju pada Ronny, yang disebut menerima uang Rp2,5 miliar dari seorang Komisioner KPUD DKI, Dody Wijaya, hanya beberapa hari sebelum gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi dicabut.

Apakah ini hanya insiden acak? Tidak. Audit dan intelijen keuangan membuktikan bahwa semua itu adalah sistem.

Kronologi dua kasus, satu pola

Kasus pertama dimulai sejak tahun 2020, ketika Zarof didakwa menerima suap bersama Lisa Rachmat untuk membebaskan Ronald Tannur. Uang Rp5 miliar dikucurkan ke Hakim Agung Soesilo, dan sebagian dari aliran dana itu mengalir ke rekening anak Zarof, Diera Cita, berdasarkan LHP BPK 2021 dan keterangan saksi di persidangan.

Kasus kedua muncul awal 2024. Pada 10 Februari, Dody Wijaya bertemu Ronny Bara di Hotel Bidakara. Ia menyerahkan uang Rp2,5 miliar secara tunai. Lalu, tiga hari setelahnya, gugatan pemilu di MK yang diajukan pihak tertentu mendadak dicabut oleh Ronny.

Laporan PPATK Mei 2024 mencatat bahwa Ronny segera melakukan penarikan tunai dalam jumlah besar setelah pertemuan itu.

Lebih lanjut, LHP BPK 2023 juga mengungkap 14 transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Dody kepada berbagai pihak, dengan total mencapai Rp8,9 miliar. Salah satunya diyakini adalah ke jaringan yang berhubungan dengan Ronny.

Audit BPK sistem korup lewat keluarga

Badan Pemeriksa Keuangan sejak 2020 sudah beberapa kali mengingatkan pemerintah soal lonjakan aset tidak wajar milik pejabat Mahkamah Agung dan penyelenggara Pemilu. Tahun 2020, audit menunjukkan 32% aset hakim agung tidak tercatat, dan banyak yang ternyata atas nama anggota keluarga.

Pada tahun 2021, BPK menyoroti dana penyelenggaraan Pemilu DKI sebesar Rp14 miliar yang tidak diaudit secara menyeluruh, padahal Dody Wijaya menjabat sebagai bendahara. Lanjut tahun 2022, ditemukan bahwa 15% peningkatan kekayaan pejabat tinggi dilakukan lewat rekening keluarga.

Dan pada tahun 2023, Kejaksaan Agung menerima tujuh laporan dugaan suap, namun tidak seluruhnya ditindak, termasuk laporan awal mengenai Zarof.

Landasan hukum untuk tidak ada lagi alasan tidak bertindak

Berdasarkan UU Tipikor, Ronny dan Dody dapat dikenakan pasal suap (pasal 5 dan 12B), dan beban pembuktian dibalikkan berdasarkan pasal 37A. Jika mereka tidak dapat membuktikan asal-usul dana Rp2,5 miliar itu, maka hukuman penjara wajib diberlakukan.

UU Pemilu No. 7 tahun 2017 pada pasal 22 juga sangat tegas menyebut bahwa setiap tindakan yang mempengaruhi proses dan hasil pemilu, apalagi melalui uang, adalah tindak pidana.

Dan karena kasus ini melibatkan jaringan keluarga, maka pasal 55 KUHP tentang peran serta juga layak digunakan untuk menyeret semua pihak yang ikut membantu, menikmati, atau memfasilitasi kejahatan ini, termasuk Zarof.

Seruan Indonesian Audit Watch

Pertama, Ronny Bara dan Dody Wijaya harus ditetapkan sebagai tersangka dan segera ditahan. Bukti transfer sudah dimiliki PPATK. Hotel Bidakara punya CCTV. Kejaksaan tinggal menjemput bola.

Kedua, dilakukan audit khusus terhadap seluruh kekayaan Zarof dan anak-anaknya dari 2019 hingga 2024, termasuk membandingkan laporan pajak dengan temuan BPK dan data PPATK.

Ketiga, Kejaksaan Agung wajib mengumumkan sumber pasti dari hampir Rp1 triliun uang tunai dan emas seberat 51 kg yang ditemukan saat penggeledahan kasus Zarof. Bila tidak, masyarakat akan melaporkan kelalaian ini ke Ombudsman sebagai potensi pelanggaran administrasi dan pembiaran. Ini tentu akan merusak keseluruhan performa kinerja Kejagung!

Ini bukan lagi sekedar soal Zarof, ini soal bangsa

Jika uang Rp2,5 miliar bisa dengan mudah menyulap proses hukum di Mahkamah Konstitusi, maka seluruh sistem hukum kita tinggal menunggu waktu untuk dibeli dan dijual seperti komoditas pasar.

Dan bila Ronny Bara tidak ditangkap hanya karena ia anak Zarof Ricar, maka hari ini adalah hari kematian integritas hukum di Indonesia!

IAW yakin Kejagung RI mumpuni untuk ‘mencacah’ sumber seluruh harta koruptor Zarof!

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – Demikian kata ibu ibu Petani Sumbawa Barat. Mereka berterimakasih karena harga gabah hasil panen petani lumayan bagus yakni 6500 rupiah per kg. Musim Panen kali ini akan menjadi yang menyenangkan, karena hasil lumayan dan harga pun lumayan.

Harga gabah ini sesuai dengan apa yang telah di tetapkan oleh Presiden Prabowo. Mudah mudahan harga ini tetap bertahan sampai akhir masa panen musim ini. MusimPanen kali ini bertepatan dengan peringatan 17 Agustus, kemerdekaan negara Republik Indonesia, akan menjadi kemerdekaan bagi petani Indonesia.

Dengan harga gabah 6500 rupiah per kilo maka petani bisa dapat pendapatan yang lumayan. Di Sumbawa Barat petani bisa memperoleh 5 ton per hektar lahan. Jadi bisa dapat pendapatan 32, 5 juta rupiah per hektar tahun ini. Jika dikurangi semua biaya dari penyiapan lahan sampai pasca panen maka petani bisa mendapatkan pendapatan bersih 10 juta rupiah per hektar.

Syukurlah kata Ibu Ibu Petani. “Prabowo bagus. Kalau bisa nambah lagi sampai 7000 an per kg, itu akan lebih bagus lagi.” Makin lega petani, bisa punya uang cukup buat tanam berikutnya. Tidak perlu pinjam pinjam uang.

Berdasarkan analis para ekonom, harga gabah tahun ini bagus karena perintah Presiden Prabowo ditaati oleh para pengambil kebijakan dan pelaku sektor pertanian.

Kebijakan yang paling berpengaruh terhadap harga gabah adalah kebijakan impor beras. Sepanjang impor beras tidak dilakukan maka harga gabah petani akan bagus.

Pada jaman yang lalu, seringkali impor beras dilakukan pada saat menjelang panen petani. Namun sekarang kebijakan yang menyakiti petani semacam ini telah dapat dilihat secara kasat mata oleh Presiden Prabowo yang tentu saja akan melarang dengan keras. Kalau ada yang mau coba coba impor diam diam, lihat saja bakal kualat ente.!

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – Di tengah dinamika dan gejolak politik nasional, muncul satu nama yang kian menarik perhatian: Sufmi Dasco Ahmad. Ketua Harian DPP Partai Gerindra partai besutan Prabowo Subianto ini dijuluki “kancil” oleh sang ketua umum. Julukan itu bukan tanpa alasan. Dalam tradisi cerita rakyat, kancil adalah simbol kecerdikan, kelincahan, dan kemampuan mengatasi rintangan dengan akal, bukan kekuatan. Maka tak heran bila Prabowo menyematkan nama itu kepada Dasco. Karena dalam rimba belantara politik Indonesia yang dipenuhi oleh ‘buaya-buaya politik’, Dasco berhasil menaklukkan mereka satu per satu, tanpa luka, tanpa gaduh, bahkan sering tanpa disadari.

Sufmi Dasco Ahmad bukan politikus yang doyan tampil heroik di layar kaca. Ia bekerja di balik layar, mengelola kekuasaan, jaringan, dan konflik dengan presisi diam-diam. Ia bukan orator, tapi komunikator ulung. Bukan pemegang tongkat komando di kabinet, tapi penentu arah manuver partai dan parlemen. Ia tak memimpin lembaga tinggi negara, tapi mampu membisikkan keputusan-keputusan penting pada pucuk kekuasaan.

Banyak tokoh besar di dunia politik, kita tahu, berperilaku seperti buaya: berdiam lama di air tenang, menunggu saat menyerang, menggigit, dan menyeret ke dasar. Tapi Dasco seperti tahu betul anatomi buaya-buaya itu. Ia tak melawan secara frontal. Ia justru mengelus, menyapa, bahkan mengajak berenang bersama. Hingga buaya-buaya itu jinak, lupa menggigit.

Politik semacam itu adalah seni kecerdikan tinggi, seni “politik kancil”. Seni yang membutuhkan kemampuan membaca suasana batin elite, membaca gerak aliran kekuasaan, dan menciptakan konsensus tanpa gembar-gembor. Dalam istilah geopolitik, gaya Dasco lebih mirip soft infiltrasi dibanding confrontation.

Lihatlah bagaimana Partai Gerindra pada Pemilu 2024 lalu berhasil bertahan solid di tengah godaan besar dari elite-elite buaya politik yang berupaya mencabik internal partai besar lain. Ketika partai-partai lain porak-poranda karena konflik internal dan eksodus kader, Gerindra justru relatif tenang. Dasco memainkan peran sebagai “lem perekat”, mempersatukan kader, mengelola faksi, dan meredam api sebelum membesar.

Lalu, bagaimana ia mendekati partai-partai rival yang dulunya berseberangan? Kita tahu ada kubu-kubu politik yang tak pernah akur satu dekade terakhir. Tapi berkat pendekatan ala kancil, Dasco berhasil membuka kanal komunikasi lintas kubu, menurunkan tensi, dan mempersatukan faksi-faksi demi mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dan tentu, tak bisa dilupakan, adalah peran sentral Dasco dalam mengarahkan arah parlemen menjelang Pemilu, hingga mengawal transisi kekuasaan pasca kemenangan Prabowo dengan adem ayem, nyaris tanpa benturan tajam. Ini tak bisa disebut kebetulan, melainkan hasil dari kalkulasi, intuisi politik, dan kelihaian negosiasi.

Ada anggapan bahwa gaya Dasco yang ‘diam’ dan ‘halus’ justru menunjukkan kelemahan. Pandangan itu keliru. Dalam banyak peristiwa politik besar dunia, para pemain hebat bukanlah mereka yang ribut berdebat, tapi mereka yang tenang mengunci lawan-lawan dalam kesepakatan. Itulah yang dilakukan Dasco. Dalam arena keras kekuasaan, ia tahu kapan harus maju, kapan harus mundur, dan kapan cukup diam saja.

Dasco bukan tipe politikus populis. Ia tidak mengejar simpati publik lewat kontroversi. Tapi justru karena itu, ia mampu menjaga stabilitas. Kestabilan itulah yang dibutuhkan dalam dunia intelijen dan geopolitik hari ini di mana benturan ideologi, konflik elite, dan manuver asing kian kompleks.

Dengan kemampuan menjinakkan buaya-buaya politik tanpa pertumpahan darah, Dasco sesungguhnya sedang mengukir posisi strategis dalam peta kekuasaan Indonesia ke depan. Ia bisa menjadi king maker, pemimpin parlemen jangka panjang, atau bahkan calon presiden bayangan yang diam tapi mematikan.

Dalam konteks geopolitik, Indonesia butuh pemain seperti Dasco: penuh kalkulasi, tidak mudah dipancing emosi, dan memahami bagaimana menavigasi badai dari dalam sistem. Pemain seperti ini tak banyak. Ia bukan hanya loyalis Prabowo, tapi kader sistem yang bisa menyambung kesinambungan kekuasaan dengan stabilitas jangka panjang.

Dalam cerita klasik, kancil menang bukan karena kuat, tapi karena berpikir lebih cepat dari lawannya. Ia tidak menggertak, tapi menyusun jebakan logika. Ia tidak membunuh, tapi mengarahkan lawan untuk takluk sendiri.

Begitulah Dasco. Ia bisa menjinakkan buaya tanpa buaya itu sadar sedang dijinakkan. Dan ketika buaya sudah berenang tenang di kolam yang ia kontrol, Dasco pun tersenyum diam, seperti biasa tanpa gaduh, tanpa drama.

Penulis : Amir Hamzah, Pengamat Geopolitik dan Intelijen