22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Kasus hukum pemberian persetujuan impor gula yang menjerat Tom Lembong sangat ruwet. Karena dipolitisasi. Karena dikriminalisasi. Karena, sesuatu yang tidak ada tetapi mau diada-adakan, pasti ruwet.

Tom Lembong didakwa melakukan tindak pidana korupsi, bukan untuk menguntungkan diri sendiri, tetapi karena menguntungkan pihak lain, yaitu perusahaan gula yang diberi persetujuan impor (gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih), yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Dalam hal ini, kasus hukum yang menjerat Tom Lembong dan Perusahaan Gula yang mendapat persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih merupakan satu rangkaian peristiwa yang tidak terpisahkan, dan tidak bisa berdiri sendiri-sendiri.

Artinya, kalau Tom Lembong bersalah maka perusahaan gula juga bersalah. Sebaliknya, kalau Tom Lembong tidak bersalah maka perusahaan gula juga tidak bersalah. Dan, kalau kasus hukum Tom Lembong gugur, maka kasus hukum perusahaan gula (yang katanya diuntungkan oleh Tom Lembong) otomatis juga gugur.

Bahkan untuk melengkapi ‘kriminalisasi’ kepada Tom Lembong, direktur dari delapan perusahaan gula rafinasi (dan satu direktur perusahaan gula) ikut dipenjara juga. Masih belum cukup. Perusahaan buka rafinasi dipaksa membayar ‘uang jaminan’ sebanyak Rp515 miliar, yaitu jumlah yang direkayasa sebagai kerugian keuangan negara.

Untuk melengkapi kriminalisasi, uang jaminan dikatakan (baca: direkayasa) sebagai uang sitaan. Untuk ‘framing’, seolah- olah memang telah terjadi korupsi. Sangat jahat sekali.

Kasus kriminalisasi yang menjerat Tom Lembong mendapat sorotan publik dan media internasional secara luas. Nampaknya, Presiden Prabowo juga memberi perhatian cukup besar terhadap kasus Tom Lembong ini.

Presiden Prabowo mungkin tidak tahan melihat tontonan murahan pengadilan Tom Lembong. Presiden Prabowo akhirnya memberi abolisi kepada Tom Lembong, dan disetujui DPR, pada 31 Juli 2025. Dengan pemberian abolisi ini maka semua proses hukum dan akibat hukum terhadap Tom Lembong (dalam kasus pemberian persetujuan impor gula kristal mentah) ditiadakan.

Sebagai konsekuensi logis, maka proses hukum dan akibat hukum terhadap perusahaan gula juga harus ditiadakan. Artinya, proses persidangan terhadap sembilan perusahaan gula yang sedang berjalan harus segera dihentikan.

Karena kasus hukum Tom Lembong dan kasus hukum perusahaan gula yang diberi persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih merupakan satu rangkaian peristiwa hukum yang tidak terpisahkan dari dan lainnya.

Bahkan, kasus dakwaan kepada delapan direktur perusahaan gula rafinasi dan satu direktur perusahaan gula ex tebu tersebut hanya sebagai buntut dari dakwaan kepada Tom Lembong.

Oleh karena itu, kalau kasus hukum terhadap Tom Lembong ditiadakan: dihentikan, maka kasus hukum terhadap direktur perusahaan gula juga harus ditiadakan, alias dihentikan.

Untuk itu, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung harus perintahkan agar semua direktur dari perusahaan gula yang masih ditahan harus segera dibebaskan.

Kalau tidak, maka Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung bisa dianggap membangkang terhadap (keputusan) Presiden.

Semoga dengan pemberian abolisi kepada Tom Lembong menjadi pesan kuat dari Presiden Prabowo kepada semua aparat penegak hukum agar bertindak secara profesional, sesuai hukum yang berlaku. Tidak ada lagi kriminalisasi kasus hukum.

Peristiwa ini juga sekaligus menjadi tonggak keruntuhan pengaruh Jokowi di bidang politik dan hukum Indonesia.

Ketika Jokowi tidak ada pengaruh lagi dalam bidang hukum, dengan hak dan kewajiban hukum yang sama dengan masyarakat lainnya, Jokowi diperkirakan akan menghadapi banyak kasus hukum ke depannya, atas dugaan pidana, termasuk pidana korupsi, yang dilakukannya selama10 tahun menjabat presiden.

Penulis : Anthony Budiawan,Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

MoneyTalk, Jakarta – Julukan “kancil” yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, bukanlah sekadar kiasan. Ia bukan hanya simbol kecerdikan sebagaimana dalam cerita rakyat Nusantara, tetapi juga perlambang dari kelihaian strategis seorang aktor politik yang mampu menjembatani kepentingan dan konflik dalam iklim demokrasi yang kerap terpolarisasi.

Dalam kacamata geopolitik dan intelijen, posisi Dasco bukan sekadar elite partai atau tangan kanan presiden. Ia adalah katalis rekonsiliasi nasional yang mengatur tempo, memainkan bahasa diplomasi, dan merangkai kompromi tingkat tinggi di balik panggung kekuasaan.

Langkah Presiden Prabowo menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Abolisi untuk Thomas Lembong dan Amnesti terhadap Hasto Kristiyanto bukan semata tindakan hukum, melainkan manuver politik yang sarat makna. Dalam setiap peristiwa besar di panggung kekuasaan, selalu ada figur di balik layar yang merajut benang merah antara berbagai kepentingan. Di sinilah peran Sufmi Dasco menjadi sangat krusial.

Dalam catatan saya, Dasco merupakan aktor politik yang sangat tenang, namun presisi dalam membaca peta konflik. Ia memahami betul bahwa stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran tidak dapat dibangun dengan basis balas dendam atau kekakuan ideologis. Ia melihat bahwa bangsa ini perlu penyatuan, bukan perpecahan lanjutan dari polarisasi Pemilu 2024.

Melalui pendekatannya yang low profile namun mengakar, Dasco berhasil menjalin komunikasi yang intens dengan kubu-kubu yang selama ini berseberangan dengan Prabowo. Ia dikenal oleh para elit sebagai politisi yang reliable dan tidak mudah terpancing euforia kekuasaan. Dalam skenario pemberian abolisi dan amnesti ini, Dasco diyakini menjadi broker yang merancang jalur-jalur kompromi antara kekuatan-kekuatan besar nasional, termasuk dengan kalangan bisnis, LSM, dan tokoh-tokoh masyarakat sipil.

Kekuatan Dasco bukan pada pidato bombastis atau mobilisasi massa besar-besaran, melainkan pada konsolidasi senyap dan lobi sistematis. Seperti kancil yang cerdik dalam menyelamatkan diri dari ancaman, Dasco kerap berhasil mengarahkan jalannya peristiwa tanpa harus tampil menjadi pusat sorotan.

Kita bisa melihat peran itu sejak rekonsiliasi pasca-Pemilu 2019, ketika Prabowo bergabung ke kabinet Jokowi. Dasco adalah sosok yang menjembatani komunikasi antara kubu Jokowi dan Gerindra. Ia pula yang membangun komunikasi politik yang rapi menjelang Pilpres 2024, yang akhirnya berbuah pada pasangan Prabowo-Gibran yang sangat strategis secara elektoral.

Kini, dengan langkah abolisi dan amnesti yang penuh risiko namun sarat kemanusiaan, Dasco lagi-lagi menunjukkan bahwa politik tidak harus penuh permusuhan. Ia memahami bahwa kekuasaan harus menjadi alat penyembuh luka bangsa, bukan pisau pemecah.

Presiden Prabowo tampaknya menerapkan strategi politik tiki-taka — saling mengoper dan mengatur ritme permainan — dalam menjalankan pemerintahannya. Dan Dasco adalah playmaker-nya. Seperti dalam sepak bola, tiki-taka memerlukan kepercayaan antarpemain dan kemampuan membaca permainan lawan.

Dasco memainkan peran itu dengan baik. Ia tahu kapan harus mendorong agenda, kapan harus menahan, dan kapan harus mengirimkan umpan ke presiden untuk mencetak “gol politik.” Dalam konteks ini, abolisi untuk Tom Lembong yang sebelumnya bersikap oposisi, serta amnesti terhadap Hasto yang merupakan simbol perlawanan PDIP terhadap Prabowo, adalah dua “gol besar” yang hanya bisa tercipta lewat koordinasi matang dan strategi cermat.

Dasco juga memiliki satu keunggulan lain yang langka di kalangan elit politik: kemampuan menjembatani tanpa harus memaksakan homogenitas. Ia tidak mencoba menjadikan semua pihak menjadi sama, melainkan menciptakan ruang dialog yang saling menghormati keberbedaan.

Dalam konteks nasional yang rawan gesekan etnis, agama, dan ideologi, figur seperti Dasco sangat dibutuhkan. Ia membawa politik kembali pada fungsinya yang paling luhur: sebagai alat untuk menciptakan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bersama.

Sufmi Dasco Ahmad bukan sekadar politisi senior atau loyalis Prabowo. Ia adalah arsitek harmoni, “kancil” yang menggunakan kecerdikannya untuk kepentingan bangsa, bukan pribadi. Dalam geopolitik, figur seperti ini menjadi aset strategis  ia mampu meredam konflik domestik yang jika dibiarkan bisa menjadi kerentanan nasional.

Presiden Prabowo tampaknya menyadari hal ini. Maka, ketika ia menyebut Dasco sebagai kancil, ia tidak hanya sedang bersenda gurau. Ia sedang memberi kode keras kepada publik bahwa ada kekuatan lembut di balik kekuatan keras negara. Dan kekuatan itu adalah kekuatan persatuan.

Indonesia membutuhkan lebih banyak “kancil” seperti Dasco. Bukan untuk mengelabui, tetapi untuk menavigasi bangsa ini menuju peradaban yang lebih matang.

Penulis : Amir Hamzah, Pengamat Geopolitik dan Intelijen

MoneyTalk, Jakarta – Bayangkan negara baru saja berhasil merebut kembali ratusan ribu hektare lahan sawit ilegal, tapi malah menitipkannya ke sebuah korporasi tanpa lelang, tanpa status hukum yang pasti, dan tanpa keahlian kehutanan. Inilah yang sedang terjadi dalam kasus Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan PT Agrinas Palma Nusantara, pasca terbitnya Perpres No. 5 tahun 2025 dari Presiden Prabowo Subianto.

Niat Presiden membentuk Satgas PKH untuk menyelamatkan kawasan hutan dari sawit ilegal adalah keputusan tepat. Tapi pelaksanaan teknisnya? Justru menjadi titik perusak kebijakan. Jadi anomali bukan?

Dari satgas penertiban dan skema penyerahan ke Agrinas

Menurut dokumen dan analisis Indonesian Audit Watch, sebanyak 833.413 hektare lahan sawit yang ditertibkan itu tidak dikembalikan ke Perum Perhutani atau KLHK, tapi langsung dititipkan ke PT Agrinas Palma Nusantara. Ini entitas anak perusahaan BUMN yang belum memiliki HGU, belum pernah mengelola hutan, dan belum diuji publik.

Mengapa ini jadi masalah serius secara hukum?

Penyerahan aset sebesar itu tanpa lelang atau tender terbuka jelas berpotensi melanggar sejumlah peraturan penting, diantaranya:

1. UU No. 1 tahun 2004, pada pasal 34, menyebut pengalihan aset negara harus melalui mekanisme lelang.

2. PP No. 27 tahun 2021 yang mengatur pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) butuh legalitas dan sertifikasi.

3. PP No. 24 tahun 2021, menyebut pelepasan kawasan hutan harus definitif, bukan status “abu-abu”.

4. Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011, terkait penetapan kawasan hutan tidak bisa spekulatif.

Apalagi, data BPN menunjukkan bahwa seluruh lahan itu belum bersertifikat atas nama negara. Belum ada dasar hukum, tapi sudah dialihkan ke BUMN non-perum? Ini sudah masuk zona merah tata kelola negara!

Potensi uang negara sudah masuk atau baru wacana?

Simulasi yang konservatif saja cukup bikin kita terperangah:

– Luas lahan sawit: 833.413 hektar,

– Produktivitas: 20 ton TBS/ha/tahun,

– Harga TBS: Rp2.000/kg.

Maka potensi bruto pendapatan adalah kisaran Rp33,33 triliun per tahun.

Jika secara faktual yakni sejak Maret–Juli 2025, terhitung 5 bulan produksi maka ditemukan:

– Produksi ideal: ±5,98 juta ton,

– Pendapatan kotor: ±Rp11,96 triliun,

– Dividen 5% ke negara: ±Rp597 miliar

Kalaupun kita pakai skenario pesimistis (produksi hanya 50%), maka harus tetap ada pencatatan potensi Rp6 triliun lebih di dalam kas Agrinas. Apakah itu ada?

Pertanyaannya:

– Adakah dana sebesar itu benar-benar masuk ke kas negara?

– Atau hanya berputar di internal Agrinas yang belum pernah diaudit tersebut?

Kenapa bukan Perhutani? Ini perbandingan terang-benderang

Mari kita bedah perbandingan kedua entitas itu secara objektif. Pertama, dari sisi status hukum: PT Agrinas hanyalah anak perusahaan BUMN yang belum listed, belum masuk sistem keuangan negara sebagai perum atau persero dengan regulasi lengkap. Sementara Perum Perhutani adalah BUMN yang sudah diatur jelas dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, dengan fungsi dan tanggung jawab sosial serta keberlanjutan yang legal formal.

Kedua, soal keahlian: Agrinas memang bergerak di sektor sawit, tapi hanya sebatas industri hilir dan komersial murni. Tidak punya basis pengalaman dalam agroforestri, konservasi, atau pemberdayaan sosial. Perhutani sebaliknya, memiliki kompetensi lengkap yakni dari kehutanan, penanaman kembali (reboisasi), hingga pengelolaan berbasis masyarakat dalam skema perhutanan sosial.

Ketiga, aspek legalitas: sampai saat ini, Agrinas belum memiliki izin pelepasan kawasan hutan sebagaimana diamanatkan PP No. 24 tahun 2021. Artinya, semua lahan sawit yang kini mereka kelola masih masuk dalam kategori “hutan negara” yang belum bisa dialihkan. Perhutani tidak punya masalah ini karena sudah sah mengelola hutan negara sejak lama.

Keempat, skema aset: Aset negara berupa kebun sawit ini dititipkan ke Agrinas tanpa proses lelang, tanpa tender terbuka, dan tanpa kejelasan dasar hukum penyerahan. Sebaliknya, Perhutani mengelola Barang Milik Negara (BMN) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Keuangan dan diaudit rutin oleh BPK.

Kelima, kontribusi ke negara: Agrinas hanya menyetor dividen dan pajak, dan itu pun tergantung pada untung-rugi korporasi. Artinya, jika mereka mengaku rugi, negara tidak dapat apa-apa. Sementara Perhutani punya tiga pintu pemasukan, yakni: PNBP (penerimaan negara bukan pajak), dividen, dan bahkan carbon credit dari penyerapan karbon hutan.

Keenam, rekam jejak operasi: Agrinas adalah entitas baru. Mereka belum punya rekam keberhasilan dalam mengelola kawasan hutan, apalagi yang rawan konflik. Sedangkan Perhutani sudah mengelola 2,4 juta hektare hutan di Pulau Jawa, termasuk ribuan kemitraan dengan masyarakat adat dan petani hutan.

Ketujuh, risiko konflik sosial: model pengelolaan ala Agrinas berisiko tinggi menimbulkan konflik agraria karena tidak melibatkan masyarakat lokal. Banyak tanah adat, tanah ulayat, hingga tanah transmigrasi yang tiba-tiba disebut sebagai “kawasan hutan” dan diambil alih. Perhutani lebih berpengalaman dalam pendekatan berbasis masyarakat, walau tetap perlu pengawasan ketat.

Jadi, negara mau apa, untung legal dan lestari bersama Perhutani, atau rugi diam-diam lewat Agrinas?

Mari perhatikan simulasi carbon credit ala Perhutani

Jika skema ini diserahkan ke Perhutani, maka negara bisa mengantongi lebih banyak lagi dari sisi pasar karbon:

– Serapan karbon: 34,2 ton CO₂/ha/tahun,

– Potensi total: 28,5 juta ton CO₂,

– Harga konservatif: Rp85.000/ton

Potensi penerimaan: ±Rp2,42 triliun per tahun.

Total potensi pendapatan dari sawit plus karbon dikisaran Rp10,6 triliun per tahun. Mengapa bukan skema yang terbaik ini diadopsi?

Tiga kajian kritis lanjutan

1. Skema Satgas PKH bersama Agrinas = berpotensi merugikan fiskal. Negara hanya dapat ±13% dari bruto. Tidak ada transparansi biaya dan hasil dan berpotensi kehilangan PNBP dan carbon credit

2. Timbul dan tumbuh-kembang konflik sosial sebab sawit di atas tanah adat dan hutan adat serta warga tergusur tanpa dialog. Itu berpotensi timbulkan konflik horizontal dan vertikal yang berkelanjutan di Sumut, Riau, Kaltim dan Sulsel. Dampaknya masif berupa perlawanan.

3. Uraian legalitas transaksi Agrinas:

– Melanggar PP 24/2021 karena belum ada putusan berbasis hukum terkait pelepasan hutan.

– Tidak sesuai UU 1/2004 karena barang milik negara (BMN) dialihkan harus melalui lelang.

– Melanggar prinsip tata kelola negara dalam UU BUMN

Rekomendasi Indonesian Audit Watch

1. Segera saja dilakukan audit investigatif oleh BPK, terhadap:

– Aliran dana Agrinas,

– Legalitas penyerahan kebun,

– Simulasi kerugian negara.

2. Kejaksaan Agung secepatnya membekukan aktivitas Agrinas itu hingga status hukum dinyatakan sah.

3. Presiden Prabowo idealnya meninjau ulang keputusan Satgas PKH, agar:

– Dikembalikan ke Perhutani ,

– Diterapkan skema rehabilitasi 60%,

– Disisakan 40% untuk kemitraan rakyat.

Penutup: yang dilakukan Agrinas bukan tata kelola, malah menjadi tata curiga

Kalau kebun sawit curian malah diserahkan ke BUMN tanpa dasar hukum yang sah, maka negara bukan sedang memberantas sawit ilegal. Jangan sampai negara (bukan hukum) justru sedang melegalkannya!

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – Pasca Penyelidikan arah penyidikan Polda akan apriori banyak menerbitkan status tersangka kepada Para Aktivis.

Adapun Pola Penyidikan Reskrimum Polda Metro Jaya, ditengarai:

1. Tidak akan menguji Keaslian Ijazah Jokowi melalui digital forensik;
2. Hanya akan bersandarkan dan berdasarkan hasil Penyelidikan Mabes Polri yang seolah sudah final, walau hasilnya belum memenuhi ketentuan hukum (KUHAP dan atau Jo. UU. Tentang Polri Jo. Perkappolri);
3. Para Tersangka akan ditersangkakan melanggar pasal ujar kebencian. Justru antitesis hukum, tanpa memiliki bukti dasar kebencian dengan muatan hasut atau fitnah. Sehingga anomali penerapan hukum, karena kuat kesan Pihak Penyidik bakal beragumentasi Para Tersangka “sudah menuduh”, walau tanpa dasar bukti hukum putusan badan pengadilan yang mengikat bahwa “Jokowi menggunakan Ijazah palsu”;
4. Pihak Penyidik kebalikannya juga tidak memiliki dasar hukum kuat, bahwa bukti penyelidikan sekedar melalui SP3D (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Dumas) Atau dengan kata lain SP3D tidak sah atau bukan alat bukti yang kualified sebagai pertimbangan hukum dihadapan badan peradilan. Sebelum barang bukti (Ijazah Jokowi) yang dijadikan alat bukti dinyatakan asli melalui proses vonis badan peradilan yang nyata telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Sehingga dari kacamata pengamatan pola penegakan proses hukum terhadap ke 12 orang yang laporannya saat ini sudah pada tahap Penyidikan, disiniyalir gejala gejala penegakan hukum (law behavior) oleh para penyidik tetap menggunakan tehnis model penyidikan satu dekade kebelakang yang berdampak ‘rentan hukum’ akibat dominan kearah intuitif, berkesan tendensi subjektif atau ala suka-suka dengan ‘paradigama usang rezim model 10 tahun kebelakang’.

Saran (sesama Terlapor); oleh karenanya yang merasa bakal calon TSK atau Kuasa Hukumnya, hendaknya berupaya lebih konsentrasi melalui diskusi hukum untuk mendapatkan dalli kuat dengan ‘kumulasikan’ berbagai asas legalitas termasuk asas asas dan teori hukum pidana sebagai alat pematah “tuduhan sugestif” dari Para Penyidik, ketimbang sekedar membuang peluru kesegala arah.

Penulis : Damai Hari Lubis,Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

MoneyTalk, Jakarta – Sebuah ironi negara. Belum dilantik, belum resmi punya kekuasaan, tapi sudah sibuk mengatur proyek negara bernilai triliunan. Itulah fakta mencengangkan di balik kasus pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kejaksaan Agung, grup WhatsApp bernama “Mas Menteri Core Team” sudah aktif sejak Agustus 2019, dua bulan sebelum Nadiem Makarim resmi dilantik Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2019. Luar biasa hal itu bisa sampai terjadi!

Koordinasi di grup itu bukan sekadar obrolan biasa. Mereka yang dominan terafiliasi korporasi besar merancang kebijakan strategis, termasuk pengalihan dari sistem Windows ke Chrome OS dalam program digitalisasi sekolah. Terlihat jahat indovidu dan korporasi berkomplot, masa kita diam saja? Masa itu ditoleransi?

Padahal, kebijakan seperti itu semestinya lahir lewat dari kajian teknis yang sah, dan hanya boleh ditetapkan oleh pejabat publik yang sah pula. Tapi inilah wajah shadow governance, yakni pemerintahan bayangan yang bekerja di luar konstitusi, di balik layar, tanpa mandat publik.

Modus operandi: vendor sudah siap, negara cuma formalitas

IAW menelusuri dokumen LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kemendikbudristek. Salah satu tender bernomor P.3462023 mensyaratkan spesifikasi yang sangat tertutup:

– Chrome OS

– Google Education License

– Enrollment Management System berbasis Google

Artinya? Spesifikasi itu sudah dikunci untuk vendor tertentu bahkan sebelum tender diumumkan. Siapa yang menguasai pasar perangkat dan lisensi Google di Indonesia? Ada tuh, inisialnya D yang saat dilidik tahum 2023 oleh para penyelidik Kejagung, salah satunya mereka mendapat dokumen-dokumen terkait impor perusahaan tersebut.

Perusahaan itu saat ini sedang resah, mencoba hendak ‘cuci tangan’ padahal bukti sudah ada, yakni sebagai salah satu pihak yang terafiliasi kasus korupsi Chromebook. Nanti alurnya tentu sama-sama bisa kita lihat pada fakta persidangan. Perusahaan itu disebut-sebut menguasai 89% pasar Chromebook pemerintah. Vendor lain sepertinya tidak mungkin mampu untuk menyaingi.

Lebih gawat lagi, 78% pengadaan tahun 2020–2022 di Kemendikbudristek menggunakan skema penunjukan langsung, bukan lelang terbuka. Praktik ini bukan cuma melanggar prinsip persaingan, tapi juga menutup peluang efisiensi dan transparansi.

Pasal demi pasal yang terpenuhi

Indonesian Audit Watch menilai, pola ini memenuhi sejumlah unsur tindak pidana dalam berbagai undang-undang, sekaligus ini adalah modus yang harus jadi cermatan pembuat undang-undang, yaitu:

– Pasal 13 UU Tipikor: sebab ada indikasi janji atau tekanan dari aktor di luar pemerintahan untuk memengaruhi kebijakan negara.

– Pasal 21 UU Tipikor: berpaya menyembunyikan atau membelokkan proses hukum dengan koordinasi informal.

– Pasal 12 UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan: karena ada konflik kepentingan antara calon pejabat dan vendor.

– Pasal 22 UU No. 5/1999: spesifikasi dikunci sebagai teknik halus pelanggaran persaingan usaha sehat.

– Pasal 1365 KUHPerdata: timbul kerugian negara hingga Rp1,2 triliun, sehingga bisa digugat 3x lipat secara perdata.

Preseden hukumnya sudah ada. Mahkamah Agung pernah menegaskan dalam putusan No. 45 PK/PID.SUS/2023 bahwa perencanaan pengadaan sebelum jabatan resmi bisa dikategorikan sebagai konspirasi korupsi.

Studi banding global, kita tidak sendirian

Bukan cuma Indonesia, dunia juga pernah terjebak vendor dan poyek gimmick. Kasus Chromebook yang terjadi di Indonesia bukanlah satu-satunya di dunia.

Sejumlah negara besar pernah mengalami hal serupa, yakni proyek teknologi pendidikan yang pada akhirnya lebih menguntungkan vendor daripada murid, dan lebih menguntungkan korporasi ketimbang negara.

Di Amerika Serikat, gugatan dilayangkan terhadap Google karena mengumpulkan data pribadi siswa lewat perangkat Chromebook dan akun Google for Education, tanpa izin sah dari orang tua maupun lembaga pendidikan. Komisi Perdagangan Federal Amerika (FTC) akhirnya menjatuhkan denda USD 170 juta pada tahun 2019. Kasus ini mencoreng citra perusahaan teknologi yang mengklaim peduli pada dunia pendidikan.

Berpindah ke Spanyol, proyek bertajuk EDU 365 yang digulirkan pada 2009–2012 disorot otoritas antimonopoli karena spesifikasi tender yang dikunci hanya untuk satu vendor. Kolusi terjadi secara sistematis dan akhirnya berujung pada denda €15 juta setelah penyelidikan oleh Komisi Pasar dan Persaingan Nasional (CNMC). Proyek edukasi yang awalnya digembar-gemborkan sebagai digitalisasi sekolah berubah jadi skandal pengadaan.

Sementara di Nigeria, semangat besar dari proyek ambisius One Laptop per Child (2005–2015) justru berakhir pahit. Ribuan laptop menganggur dan tidak terpakai karena tidak sesuai dengan kebutuhan lokal, baik dari sisi konten, infrastruktur listrik, maupun kapasitas guru. Akibatnya, proyek tersebut dihentikan sepenuhnya, menyisakan tumpukan perangkat di gudang-gudang pemerintah dan sekolah-sekolah.

Lalu di Korea Selatan, program Smart Classroom (2013–2017) yang awalnya dimaksudkan untuk mempercepat digitalisasi ternyata digunakan sebagai ajang markup harga dan permainan vendor yang terafiliasi dengan pejabat. Hasil investigasi oleh Badan Audit dan Inspeksi Korea (BAI) menyimpulkan adanya kelemahan serius dalam pengawasan proyek. Pemerintah hanya menjatuhkan teguran keras, tetapi publik menilai hukuman itu terlalu lunak untuk kerugian yang ditimbulkan.

Pelajaran buat Indonesia? Peramcang, pelaku dan penikmat dari kejahatan serapi itu harus sesegera diberangus semaksimal mungkin!

Jika negara-negara dengan sistem hukum dan pengadaan yang jauh lebih mapan saja bisa terjebak dalam pusaran vendor dan janji palsu digitalisasi, maka Indonesia harus lebih waspada. Kasus Chromebook bukan sekadar proyek gagal, tetapi gejala sistemik shadow governance dan konspirasi teknologi yang membajak kebijakan publik.

Yang paling tegas, kasus in jauhi beda dari Tom Lembong sebab niatan jahat sudah ada pada kommplotan tersebut sejak jauh hari sebelum Nadiem dilantik. Tidak sulit Kejaksaan Agung dan KPK untuk membuktikan mens rea-nya bukan?

Kita bukan korban pertama, tapi jangan sampai jadi korban abadi. Indonesia kini harus belajar. Bukan hanya dari keberhasilan, tapi juga dari kegagalan negara lain.

Solusi IAW tangkap akar masalahnya

Kami mendorong beberapa langkah konkret:

1. Audit forensik oleh BPK dan PPATK terhadap aliran dana tahun 2019–2020, bahkan sebelum pelantikan Nadiem.

2. Kejagung dan KPK harus fokus pada perencanaan pra-jabatan, bukan sekadar lelang akhir.

3. Revisi UU Tipikor, memasukkan pasal “Perencanaan Korupsi Sebelum Menjabat”.

4. Gugatan perdata ke korporasi, termasuk vendor global seperti Google dan mitranya.

5. Larangan total vendor afiliasi pejabat ikut tender negara.

Jangan biarkan sekolah jadi ladang eksperimen korporasi

Di tengah semangat digitalisasi dan modernisasi pendidikan, kita tidak boleh lupa bahwa anak-anak sekolah bukan kelinci percobaan. Apalagi kalau kebijakannya lahir dari ruang-ruang obrolan informal, penuh konflik kepentingan, dan hanya menguntungkan korporasi global.

Jika dibiarkan, kita akan terus jadi negara yang dijajah teknologi dengan restu kekuasaan.

“Ketika rencana dibuat sebelum jabatan dimulai, saat itulah negara kehilangan kendali atas kedaulatannya sendiri.”

Kami yakin negara melalui aparat penegak hukum Kejaksaan Agung dan KPK bisa lebih tegas lagi menyidik perilaku jahat tersebut.

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – Produksi minyak Indonesia terus turun dengan laju 6% per tahun sehingga produksi minyak saat ini hanya sekitar 570 ribu barel per hari. Produksi tersebut dikuras dari cadangan eksisting atau remaining reserve yang hanya 4,3 miliar barel.

Bahkan bila tanpa tambahan cadangan, dengan 10.000 sumur baru pun produksi minyak tetap sulit meningkat. Sehingga bila tidak ada cadangan baru maka produksi minyak akan mencapai 400 ribu barel per hari beberapa tahun lagi.

Harapan masih ada, karena ada Unrecoverable Resource 48 miliar barel yaitu minyak yang tidak dapat diproduksi dengan cara produksi konvensional. Upaya mengubah Unrecoverable Resource menjadi Cadangan (Remaining Reserve) dikenal dengan Enhance Oil Recovery, disingkat EOR.

Kegiatan EOR yang paling sukses di Indonesia yaitu Injeksi Uap pada lapangan Duri di Riau tahun 1988, mampu meningkatkan produksi minyak dari 40.000 barel per hari menjadi 300.000 barel per hari. Namun injeksi uap hanya layak pada reservoir dangkal, kurang dari 500 meter. Sehingga EOR dengan kimia, baik Surfaktan maupun Polimer adalah pilihan untuk reservoir dengan kedalaman diatas 500 meter.

Namun EOR Kimia konvensional yang dikenal saat ini belum memberi kinerja yang ekonomis. Ini disebabkan konsep teknologi dari EOR kimia konvensional tidak berkembang secara teknologi sejak 50 tahun lalu sehingga peningkatan produksi minyak secara umum tidak ekonomis.

Teknologi SEMAR

Guna memperoleh solusi, dicarilah suatu referensi tentang teknologi EOR kimia yang secara teknis sudah berhasil secara umum signifikan meningkatkan produksi.

Sejak dekade 60-an sudah dilakukan riset dan implementasi Surfaktan, Polimer dan Micellar. Dan akhirnya diketahui bahwa peningkatan cadangan dengan teknologi Micellar lebih efektif dan efisien secara teknis dibandingkan dengan teknologi Surfaktan Polimer, dikenal dengan ASP.

Walaupun sangat berhasil secara teknis, namun Teknologi Micellar konvensional tersebut sangat mahal karena menggunakan konsentrasi Surfaktan dan bahan kimia lain 15% sampai 20%. Sehingga tidak ekonomis untuk diterapkan secara luas.

No Need To Re-Invent The Wheel

Mengacu teknologi Micellar yang secara teknis sangat berhasil itu, maka PT. Patra Makmur Sejahtera melakukan evaluasi literatur dan teknis, penelitian intensif serta pengembangan di laboratorium untuk diterapkan di lapangan, sehingga diperoleh pemutakhiran Kinerja:

• Difusi untuk menembus unrecoverable resources yang kedap air.

• Afinitas terhadap batuan guna melepas minyak dari permukaan batuan tanpa perlu tekanan.

• Penyaluan micellar dengan viscous microemulsion guna meningkatkan mobilitas minyak.

Kinerja Difusi, Afinitas dan Penyapuan Micellar adalah kunci utama untuk meningkatkan produksi dan cadangan minyak. Berbagai kinerja tersebut tidak ada pada teknologi EOR kimia konvensional (ASP dan Surfaktan konvensional).

Hasil dari Peningkatan kinerja Difusi, Afinitas dan Penyapuan secara sangat signifikan maka konsentrasi yang diperlukan turun drastis yaitu 0,3% sampai 1% atau hanya 1/20 sampai 1/10 dari konsentrasi micellar konvensional yang perlu 15% hingga 20%.

Kinerja teknologi baru temuan nasional ini memberi manfaat:

+ Peningkatan Recovery dari konversi Unrecoverable Resource jadi cadangan dan produksi minyak secara ekonomis dan quick yield juga handal secara teknis, operasional dan ramah lingkungan.

+ Peralatan injeksi sederhana sehingga ekonomis, cepat dan mudah dilaksanakan serta mampu ditangani masyarakat setempat yang tidak terampil sehingga membuka lapangan kerja lokal.

Teknologi Mutakhir Nasional ini dinamai dengan SEMAR yaitu singkatan dari Solution by chEmical Modifier to enhAnce Recovery. Prakiraan kenaikan Produkai dan Cadangan Minyak Indonesia.

Temuan Nasional Teknologi SEMAR, diharapkan memberi tambahan cadangan baru 12 miliar barel dan  menghasilkan tambahan produksi minyak 1,3 juta barel per hari yang ekonomis.

Peningkatan produksi minyak menambah pendapatan negara US$ 18 miliar per tahun dan tambahan pendapatan bersih Pertamina sebesar US$ 8 miliar per tahun dan menambah asset negara US$ 840 miliar.

Tambahan cadangan dan produksi minyak membawa Indonesia mencapai kemandirian energi dan ekonomi.

Penulis : Prof Wisnu Nugroho

MoneyTalk, Jakarta – Fantastis, luar biasa dan di luar kebiasaan kinerja yang telah ditunjukkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) selama enam (6) bulan di tahun 2025. Kejagung RI telah mengungkap kasus korupsi tidak hanya pada angka ratusan juta dan miliaran, tapi bernilai ratusan bahkan ribuan triliun rupiah. Tidak hanya menangkap pelaku tindak kejahatan (pidana) korupsi, tapi juga menyita uang sambil dipertontonkan kepada khalayak dalam upaya menegakkan hukum dan konstitusi ekonomi.

Kok bisa Kejagung RI “segarang” begitu? Atau tidak seperti kinerja aparat penegak hukum lainnya yang biasa-biasa saja? Mungkin saja Kejagung RI mulai bosan dan jenuh serta “sakit hati” atas tuduhan negara paling korup rangking atas dunia. Apalagi OCRP atau singkatan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project dalam laporannya menetapkan mantan Presiden RI (2014-2024) Joko Widodo sebagai kepala negara terkorup nomor dua (2) di dunia. Menyakitkan dan menyesakkan dada tentunya “tuduhan” sebuah organisasi jaringan jurnalis investigasi global yang berfokus pada pelaporan kejahatan terorganisir dan korupsi ini.

Namun, yang jelas apapun alasan dan motif gerak cepat dan trengginas Kejagung RI dalam pemberantasan korupsi sungguh patut diapresiasi setinggi-tingginya oleh masyarakat Indonesia. Alasannya, bukan hanya penangkapan aktor korupsinya, tapi juga pamer uang sitaan berjumlah super jumbo yang belum terjadi sebelumnya, bahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yang membuat kita sontak, kaget bercampur kagum dan sekaligus prihatin, marah atau bercampur-campurlah perasaan menyaksikan uang sitaan hasil korupsi yang dipertontonkan kejaksaan tersebut.

Pamer uang sitaan yang getol dilakukan Kejagung RI, mulai dari kasus korupsi CPO Wilmar Group tahun 2022 senilai Rp 11,8 triliun. Sungguh angka yang sangat fantastis, dan dipamerkan dalam bentuk tunai disampaikan siaran pers dihadapan awak media. Sejumlah Rp1,3 triliun berasal dari dua (2) perusahaan, yaitu PT Permata Hijau Group dan PT Musim Mas Group, terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.

Menurut Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI, Sutikno bahwa alasan mempertontonkan uang yang tepatnya berjumlah Rp 1.374.892.735.527,46 semata sebagai sarana informasi ke publik terkait kinerja instansinya. Yang lebih membuat kita mengurut dada, yaitu kejahatan pidana korupsipun dilakukan oleh aparat penegak hukum, bahkan membuat staf Kejagung hampir pingsan. Mengapa hampir pingsan, tentu banyak faktor yang jadi penyebab, bisa saja belum makan dan minum.

Namun, pingsan itu juga bisa saja kaget karena belum pernah melihat uang super jumbo itu. Mungkin, juga terkejut mengetahui pelaku kasus suap adalah mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar di tahun 2024. Para aparat kejaksaan ini membongkar aliran dana suap vonis bebas terdakwa Ronald Tannur senilai Rp920 miliar atau hampir Rp1 triliun yang disimpan dirumah tersangka.

*Korupsi Hajat Hidup Orang Banyak*
Episode berikutnya, Indonesia kembali digemparkan oleh sejumlah kasus korupsi di awal tahun 2025, tepatnya baru saja 62 hari atau sekitar dua (2) bulan dilewati. Kasus-kasus korupsi yang diduga merugikan negara hingga triliun rupiah menyita perhatian hingga memicu amarah publik. Yaitu, kasus dugaan pada perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis industri minyak dan gas bumi (Migas), Pertamina. Korupsi ini menyangkut tata kelola minyak mentah periode 2018-2024 yang telah lama ditangani oleh Jampdisus Kejagung RI, khususnya impor minyak mentah.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Harli Siregar kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp193,7 triliun untuk 2023 saja. Kerugian itu bersumber dari lima komponen. Yang terbesar adalah biaya subsidi BBM dari APBN yang dikeluarkan saat pemenuhan minyak dalam negeri berasal dari produk impor. Proses dan kegiatan impor ini dinyatakan melawan hukum sehingga negara merugi sejumlah Rp126 triliun. Sisanya, Rp67,7 triliun lagi belum dijelaskan lengkap oleh Kejagung RI dipakai untuk apa?

Korupsi di sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus membebani negara. Dari 16 perkara korupsi yang terungkap saja, serta meluas menjadi perhatian publik selama 2000-2024, kerugian keuangan negara yang telah ditimbulkan mencapai Rp 83,3 triliun. Seperti, korupsi di PT Timah yang merugikan keuangan negara Rp29 triliun, ditambah kerugian perekonomian negara Rp271 triliun. Bahkan, kerugian keuangan negara Rp 83,3 triliun itu menempati hampir 15 persen dari total Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN periode 2005-2021 sejumlah Rp369,17 triliun. Total kerugian keuangan atas kasus korupsi di berbagai BUMN itu, bisa mencapai kurang lebih Rp1.752,47 trilun, dan lebih dari cukup untuk menambal defisit APBN.

Lebih geramnya kita sebagai konsumen, beberapa kasus korupsi yang membuat kerugian negara itu juga langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai hajat hidupnya, seperti pembayaran premi nasabah di PT Asuransi Jiwasraya dan pembelian BBM di Pertamina Patra Niaga (PPN). Kompensasi premi asuransi masih atau tidak diterima akibat dikorupsinya uang nasabah. BBM yang arga jualnya tak wajar karena ongkos memperolehnya terlalu besar akibat dikorupsi saat pembelian impor.

Sayangnya, untuk kasus ini, walaupun orangnya atau pelaku korupsinya ditangkat tidak disertai oleh pamer uang sitaan. Justru, untuk kasus jual beli BBM oleh tersangka Samin Tan yang divonis bebas dan impor solar ke perusahaan migas Phoenix di Filipina masih belum jelas kembali uangnya. Padahal, kedua kasus ini jelas-jelas merugikan keuangan Pertamina dan sudah pasti negara. Apalagi, dampaknya dirasakan langsung oleh nasabah dengan hilangnya uang premi asuransi dan kekurangan/kelangkaan pasokan BBM untuk konsumen.

Yang pertama, kasus Samin Tan terkait soal utang-piutang antara Anak Perusahaan (AP) PT. Pertamina, yaitu PPN dengan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT), anak usaha Borneo Lumbung Energi & Metal (BLEM). Terjadi oleh adanya perjanjian utang piutang berawal dari jual beli BBM jenis solar atau high speed diesel (HSD) pada tanggal 10 Februari 2009. Namun setelah lebih dari 16 tahun berlalu, tidak ada tanda-tanda pengusaha Samin Tan (pemilik AKT) untuk segera melunasi utang dimaksud atau “dimacetkan” sejumlah Rp451,66 miliar.

Yang kedua, tindak lanjut dari putusan Pengadilan Arbitrase Internasional Singapore (Singapore International Arbitration Centre/SIAC) pada tanggal 23 Nopember 2023 di Singapura. Putusannya, yaitu Pertamina International Marketing and Distribution pte ltd (PIMD) atau sub holding PPN telah memenangkan sengketa dagang (utang piutang) dengan Phoenix Petroleum Corporation (PPC) dan Udena Corporation, Filipina. Selanjutnya pihak PPC dan Udena Corp harus membayar utang dagangnya kepada PIMD senilai US$142 juta atau sekitar Rp2,3Triliun (kurs US$1= Rp16.300). Namun, pasca putusan itu pihak Phoenix belum memenuhi kewajiban melunasi utang dagangnya.

Pertanyaannya, kenapa beraninya pihak Samin Tan serta PPC dan Udena Corporation melakukan tindak wan prestasi? Inilah yang menjadi tanggungjawab Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri untuk mengungkapnya. Jangan hanya jajaran direksi PPN saja yang telah ditangkap oleh Kejagung RI tapi uang Pertamina tidak kembali ke kas negara. Kasus piutang Phoenix-Udena Corporation ini bisa diurut mulai dari pengambilan keputusan oleh Direktur Utama PIMD, yaitu Agus Wicaksono. Sementara itu, total tagihan kedua kasus itu berjumlah Rp2,751 triliun akan mampu menambah pundi-pundi Pertamina dalam meningkatkan pelayanan jual beli BBM lebih efektif dan efisien.

Sudah pasti membanggakan, jika aksi bersih-bersih atas raibnya uang negara yang sedang dilaksanakan sesuai perintah Presiden RI, Prabowo Subianto juga harus dibuktikan oleh pamer uang pembayaran piutang oleh Samin Tan dan Phoenix- Udena Corpotioan. Inilah nanti yang menyamai kinerja Kejagung RI, orangnya ditangkap dan uangnya didapat oleh Dirut Pertamina.

Semoga Bapak Simon A. Mantiri bisa menagih piutangnya secara tuntas, dan kami serta orang banyak mendukung penuh pemeriksaan pimpinan Pertamina terdahulu yang diduga terlibat dalam kasus pengambilan keputusan utang-piutang macet tersebut. Khusus piutang macet Phoenix-Udena Corporation, Filipina, mumpung masih dua (2) tahun kasusnya dan jangan sampai berlarut-larut seperti Samin Tan.

Penulis : Defiyan Cori,Ekonom Konstitusi

MoneyTalk, Jakarta – Dari saku baju, SIM card bisa menembus sistem keuangan negara, mengguncang pemilu, hingga menyuburkan kejahatan online. Kartu yang ongkos produksinya dikisaran Rp1.100 sampai Rp1.200 itu sungguh cukup mereporkan republik kita.

Data resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat ada 315 juta kartu SIM aktif di Indonesia per Mei 2025. Namun Bjorka sebutkan 1,3 Miliar data dari registrasi nomor handphone. Padahal, jumlah penduduk negeri ini hanya sekitar 280 juta jiwa.

Artinya, ada ratusan jutaan SIM card aktif yang tak punya logika demografis. Pertanyaannya, siapa yang punya, siapa yang pakai, dan siapa yang mengawasi?

Ledakan SIM card sudah terjadi sejak 2010

Fenomena SIM card melebihi jumlah penduduk bukan hal baru. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat data pelanggan telepon seluler sejak 2010 yang luar biasa tinggi:

Tahun 2010 ada nomor selular aktif 253 juta; 2011 yang aktif 288 juta; pada 2012 terdapat 319 juta nomor aktif.

Tahun 2013 :341 juta nomor, serta
2014: 351 juta
2015: 338 juta
2016: 385 juta
2017: 435 juta
2018: 319 juta
2019: 341 juta
2020 : 355 juta

Sejak era ponsel massal 15 tahun lalu, kita hidup dalam situasi aneh, yaitu jumlah nomor aktif tidak pernah mencerminkan jumlah penduduk yang bisa diverifikasi.

Aturan sudah ada, tapi lemah di pengawasan

Permenkominfo No. 12 tahun 2016 sebenarnya membatasi 1 NIK maksimal 3 SIM per operator. Tapi dalam praktiknya, masyarakat tetap bisa membeli belasan SIM dari berbagai konter tanpa validasi identitas.

Permenkominfo No. 5 tahun 2021 memperbaikinya lewat aturan registrasi ulang dan pemutusan otomatis nomor yang tidak aktif selama 180 hari. Namun, tak ada integrasi antaroperator dan penegakan sanksi administratif. Bahkan, menurut pengamatan IAW, penjualan SIM melalui e-commerce tetap marak tanpa verifikasi KTP.

Celakanya kejahatan digital menyelinap lewat celah SIM

Lemahnya pengawasan SIM card menjadikan Indonesia sebagai ladang subur kejahatan digital, yaitu:

1. Judi online menggunakan nomor fiktif digunakan top-up dompet digital.
2. Penipuan OTP sehingga akun perbankan dibobol lewat SIM lama.
3. SMS phishing dimana ribuan link jebakan dikirim tiap hari.
4. Bot politik gunakan uluhan ribu SIM dikendalikan untuk menyebar hoaks pemilu.
5. Pinjaman fiktif: SIM ganda dipakai buat akun palsu di pinjol dan e-wallet.
6. Akses VPN gelap menggunakan nomor tak terverifikasi dipakai masuk darkweb.

Kalau negara gagal menutup lubang ini, maka kita bukan hanya bicara soal kerugian finansial, tapi juga ancaman terhadap pemilu, ketertiban umum, dan integritas demokrasi.

Siapa audit vendor SIM dan provider?

Provider besar seperti Telkomsel, Indosat, XL Axiata menggandeng vendor global seperti Thales, IDEMIA, dan G+D. Vendor lokal seperti PT Pelita Teknologi (PGLO) guna memasok SIM fisik setiap bulan.

Namun, tak pernah ada audit tematik publik soal:

1. Distribusi SIM oleh vendor ke pasar.
2. Enkripsi dan keamanan personalisasi chip (IMSI dan Ki).
3. Kesesuaian antara SIM aktif dan pengguna terverifikasi.

IAW menyebut ini sebagai “zona abu-abu infrastruktur digital nasional.”

Kuota hangus, konsumen rugi diam-diam

Di luar kejahatan digital, praktik kuota hangus juga disorot. Contoh, konsumen kerap membeli 10GB, hanya terpakai 4GB, lalu sisanya hilang tanpa kompensasi. Tidak ada sistem rollover. Tidak ada transparansi nilai sisa layanan. Tidak pula terlihat pencatatannya.

Ini disebut praktik legal tapi sangat tidak etis. Hendaknya korporasi provider memiliki moral yang tinggi jika mengetahui posisi konsumennya dirugikan, walau karena regulasi yang belum berlaku adil.

Jangan pula malah merasa nyaman bahkan menikmati kondisi ‘zona’ yang buruk bagi konsumen tersebut. UU Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 memang belum menyentuh ranah perlindungan hak atas kuota digital.

BPK belum masuk ke hulu

Sejauh ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya mengaudit laporan keuangan Kominfo dan operator BUMN seperti Telkomsel. Belum pernah ada audit BPK terhadap:

1. Validitas data SIM nasional,
2. SIM tidak aktif (zombie),
3. Rantai pasok vendor SIM,
4. Kerugian akibat kuota hangus.

Padahal, audit inilah yang akan bisa membantu membuka tabir kriminal digital sistemik di Indonesia.

IAW mendorong reformasi total tata kelola kuota hangus-SIM card

Indonesian Audit Watch mengajukan 4 rekomendasi:

1. Audit BPK atas registrasi dan vendor SIM card. Libatkan Dukcapil, PPATK, dan BSSN. Provider harus memiliki etika moral yang tinggi untuk ikut bertanggungjawab atas nomor yang digunakan secara sistematis jika merugikan konsumennya. Itu tentu dengan mudah sesuai lingkup bisnisnya.

2. Revisi UU Perlindungan Konsumen, tambahkan pasal tentang hak atas kuota digital yang tidak terpakai. Guna hindarkan fraud by omission.

3. Whitelist nasional SIM card, dimana hanya nomor yang diverifikasi langsung ke Dukcapil yang boleh digunakan untuk akses digital vital (bank, e-wallet, pemilu).

4. Satgas judi online perlu menyisir jalur SIM, bukan cuma situs. Karena akar transaksinya bermula dari nomor-nomor yang tak terlacak.

Negara bisa runtuh dari chip seukuran kuku

SIM card hanya seukuran iklan baris, tapi ia adalah kunci masuk ke ruang digital nasional: rekening, e-wallet, pinjol, pendaftaran pemilu, dan identitas online.

Tidak sulit untuk menjerat para pelaku kejahatan kuota hangus dan SIM card. Aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan KPK) maupun auditor keungan negara (AKN) ideal secara IT memeriksa kuota hangus melalui Billing System pada Signaling System 7 demikian juga terkait SIM card dengan lakukan audit HLR (Home Location Register).

Jika negara tak mampu mengendalikan kartu sekecil ini, maka negara bisa kehilangan kendali atas rakyatnya sendiri, di ruang yang tak terlihat, yakni dunia digital.

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – Energi minyak memang kita impor 1,3 triliun rupiah dalam sehari, setahun impor Indonesia hampir 500 triliun rupiah. Produksi minyak Indonesia sudah lama ambruk. Kilang yang dibangun tidak terisi dengan benar atau jauh dibawah kapasitas. Maka dilakukan impor besar besaran. Minyak impor tersebut ada yang masuk ke kilang yakni minyak mentah, ada yang langsung dicampur, dikasih zat pewarna, dikasih adiktif di depo depo.

Minyak yang diolah di kilang yang dikirim ke depo, lalu minyak impor juga dikirim ke depo, selanjutnya dijual ke masyarakat. Tapi ditambahi pajak dan berbagai pungutan seperti a). Pajak Pertambahan Nilai (PPN), b) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), c) iuran BPH migas. d) sebelumnya minyak ini juga telah dipungut bea masuk impor minyak, PPh, iuran SKK Migas, Dll. Nah baru setelah itu semuanya menjadi harga minyak yang dibayar masyarakat. Mahal jadinya minyak atau mahal harga BBM ini.

Sekarang Presiden Prabowo deal atau sepakat dengan Donald Trump, impor minyak langsung dari AS senilai 15 miliar dollar atau 250 triliun rupiah. Separuh dari nilai impor minyak mentah dan produk minyak Indonesia. Sekarang impor minyak dari AS ini tidak boleh dipajaki macam macam. Masyarakat Indonesia terima minyak senilai 15 miliar dollar tanpa pajak macam macam. Wah ini harga BBM bisa menjadi lebih murah.

Ide cerdas Prabowo membuat oligarki minyak meradang dan asam lambung naik. Separuh dari jatah bisnis minyak mereka di dalam negeri diambil alih Donald Trump dan Prabowo, dikerjakan secara bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan AS. Sebelumnya impor minyak ini dari Singapura, dari Afrika, dari negara Arab dikelolah secara tertutup. Harga beli, volume beli, dll, diatur secara tertutup oleh segelintir oligarki yang memanfaatkan pejabat dalam lingkaran migas.

Intinya begini impor minyak dari AS senilai 15 miliar dolar atau 250 triliun rupiah, separuh dari impor nasional selama ini, jelas akan menjadi pembanding yang bagus. Dengan adanya kesepakatan bilateral ini maka Prabowo akan punya data pembanding atas impor minyak yang selama ini dikelola secara tertutup. Coba bayangkan bagaimana tidak tertutup?. Kasus Muhammad Riza Chalid (MRC) membuat publik terbelalak! Tidak ada yang tau dan baru tau kalau ternyata puluhan juta ton BBM impor berbagai jenis dioplos secara ilegal. Maka MRC ditangkap kejaksaan sebagai otak korupsi migas. Tapi itu telah terjadi bertahun tahun lamanya hingga merugikan negara ribuan triliun.

Sekarang dengan adanya impor migas langsung dari AS maka akan dipastikan asal muasal migas menjadi jelas, harganya jelas, sampai ke rakyat juga jelas, baik kualitas maupun harganya clear and clean. Pihak yang mau nambah nambah atau mark up harga akan berpikir ulang. Ingat harga telah ditetapkan secara bilateral. Selama ini harga impor dimain mainkan dengan berbagai teori dan pembenaran yang diakal akali. Mantap ok Gas tabrak masuk!

Penulisan: Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – Judul diatas mungkin langsung bikin Para TerMul sewot dan langsung nyolot, maklum rata-rata IQ (Intelligence Quotient) mereka hanya 58, dari rata-rata masyarakat 110. Sebagaiman diketahui, IQ adalah kemampuan seseorang untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika.

Para TerMul akan langsung berfikir pendek, khas latar belakang pendidikan mereka yang tidak jelas, hanya sekelas Ruko (apalagi ada yang sudah ditutup Dikti) bahkan ada yang Ijazahnya mengikuti junjungannya, tinggal pesan atau.cetak dari UPP (Universitas Pasar Pramuka) saja. Jangan heran, ini memang fakta yang terjadi di negara Konoha, setidaknya yang berlangsung satu dekade dibawah Rezim “Raja Jawa” Palsu, alias bukan dalam arti Raja Jawa sesungguhnya.

Beberapa hari lalu tanpa ada hujan dan angin, tiba-tiba ada statemen muncul dari gorong-gorong di kota Oslo : “… Khan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan, artinya memang ada orang besar, ada yang membackup, ya itu saja, semua sudah tahu lah …”. Sebuah kalimat ngaco, tanpa dasar dan analisis yang jelas alias sembrono, khas dirinya yang dikenal dengan istilah ‘sein kiri belok kanan’ tersebut.

Konyolnya, statemen diatas (yang awalnya belum satupun menyebut nama atau kelompok apapun) digoreng di berbagai media -baik mainstream TV, Radio, Cetak, Online maupun Alternatif, termasuk kanal-kanal YouTube- oleh beberapa Termul menjadi ada penyebutan identitas warna “biru” sebagai background politik menambahkan suara asal gorong-gorong sebelumnya. Sebuah penggiringan ke ranah politik yang sangat kampungan alias kasar dari perkara Ijazah Palsu yang sebenarnya sangat simpel namun dibuat rumit.

Kenapa perkara ini selalu disebut ‘sebenarnya simple (jika aslinya memang ada), namun dibuat rumit (karena adanya cuman palsu) ? Karena sangat tegas dan jelas menurut UU Keterbukaan Informasi Publik No 14 th 2008 pasal 18 ayat 2, Pejabat publik dikecualikan dari Pengecualian pasal 17 ayat h, artinya -sekali lagi kalau memang ada Aslimya- tinggal ditunjukkam saja beres, tidak usah terlalu banyak tingkah sampai sewa lawyer, kokehan polah (= banyak tingkah) dan tega mengkriminalisasi alias mempidanakan sesama anak bangsa.

Salah satu bentuk polah tidak lucu yang dipertontonkan adalah Sinetron “Reuni” kemarin, sebuah peristiwa yang tidak lazim diselenggarakan di awal tahun ajaran (Juli-Agustus) karena biasanya digelar mendekati Dies Natalis UGM Asli di bulan Desember atau seputar November. Lucunya kostum Kaos resmi yang dipakai di acara tersebut justru warna Biru dan itupun tidak dipakainya, mungkin masih Post power syndrome merasa selaku Pejabat yang tidak mau setara dengan rakyatnya, bahkan hanya datang sebentar di acara, tidak ikut ke Balairung Gedung Pusat UGM dan Wanagama sebagai acara intinya.

Apakah yang membuatnya tidak (berani) menggunakan Kaos Biru resmi seragam Reuni? Khawatir ketahuan bahwa bopeng / luka di sekujur tubuhnya akan nampak? Atau memang sudah mulai sadar bahwa dirinya bukan bagian dari “Alumni”? Padahal dalam AD-ART Kagama (Keluarga Alumni Gadjah Mada) hasil Munas XII di Kendari 08 November 2014 digagas Perubahan AD dan sesuai Keputusan No 021/kpts/PP-Kagama/2015 pasal 9 ayat 2 bahwa yang disebut “Alumni” adalah cukup “Orang yang pernah terdaftar sebagai mahasiswa …” dst, artinya meski dia D.O (Drop Out)-pun bisa (dimaklumi) disebut juga sebagai “Alumni”.

Hal lucu sekaligus Ironis lagi terjadi di UGM beberapa waktu lalu, dimana saat Penulis Novel terkenal “Cintaku di Kampus Biru” sekaligus Dosen senior Fisipol UGM, Bp Ashadi Siregar, mau dirayakan Ulang Tahunnya ke-80 (delapan puluh), Panitia acara bermaksud menggelar acara bertajuk “Kampus Biru Menolak Ayah” yang sebenarnya diambil dari judul dua Novel karya beliau (“Cintaku di Kampus Biru” dan “Menolak Ayah”) rupanya pihak UGM Kudet alias Kurang Update dan menolak acara yang sebelumnya direncanakan di Balairung UGM dipindah ke LIP (Lembaga Indonesia Perancis) Sagan, Jogja.

Sementara Dosen senior sekaligus Mantan Rektor UGM periode 2002-2007, Prof Dr Sofian Effendi yang juga berusia sama dengan Bp Ashadi Siregar diatas (80 tahun) malah ada berita terakhir yang sudah terkonfirmasi dari Jogja, kabarnya Sabtu kemarin 26/07/2025 mendapatkan “interogasi” (?) selama lebih dari 12 (dua belas) jam, Terwelu. Padahal beliau sempat sudah secara jujur menceritakan secara panjang lebar kasus Ijazah Palsu tersebut di salahsatu kanal YouTube sebelum akhirnya menandatangani “Surat Pernyataan” yang kontroversial.

Kesimpulannya, Warna Biru rupanya menarik untuk diperbincangkan di kasus Skripsi dan Ijazah yang terbukti 99,9% Palsu, mulai dari Warna Kaos “Reuni-reunian” berwarna Biru, Acara 80 tahun Bp Ashadi Siregar UGM bertajuk “Kampus Biru Menolak Ayah” hingga tuduhan Termul ngaco “Sosok Besar Politik Partai Biru” rupanya sudah membuat si Nganu jadi bertindak Halu dituding Alumni Palsu (yang sebenarnya Simple, tinggal menunjukkan Ijazah kalau memang ada dan tidak palsu) ini bisa jadi Mendayu-dayu ditarik ke Politik sana-sini, Terwelu.

Penulis : Dr. KRMT Roy Suryo, M.Kes – Alumni UGM Asli,Pemerhati Telematika, Multimedia, AI dan OCB Independen – Minggu, 27 Juli 2025*