22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Saat Presiden Prabowo Subianto meneken Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), harapan masyarakat tinggi. Ini dianggap sebagai langkah korektif atas 16,8 juta hektar kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal, sebagian besar oleh korporasi sawit. Tapi kini muncul pertanyaan genting, siapa yang ideal dititipi negara untuk membereskan semua ini?

Dua nama mencuat. Pertama, Perum Perhutani, lembaga kehutanan pelat merah yang sudah puluhan tahun menjaga hutan Jawa-Madura. Kedua, PT Agrinas Palma Nusantara, perusahaan yang baru berbentuk Persero BUMN, yang belakangan disebut-sebut sebagai mitra Satgas PKH namun dipertanyakan dasar hukumnya.

Jika kita telaah dari aspek hukum, kapabilitas, dan keuangan negara, maka jawabannya tak boleh setengah-setengah.

Siapa yang punya dasar hukum mengelola kawasan hutan?

Perhutani sudah jelas. Ia diatur oleh UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diperkuat lagi oleh PP No. 72 tahun 2010. Izin konsesinya resmi, pengalamannya panjang, dan mandatnya memang menjaga serta memulihkan hutan negara. Dari sisi legalitas, Perhutani adalah instrumen konstitusional.

Sementara PT Agrinas Palma Nusantara, yang baru berdiri 2025, memang berbentuk BUMN, tapi bukan entitas kehutanan. Ia hanya punya dasar hukum berupa akta pendirian dan izin berbentuk KBLI untuk industri sawit. Tidak ada izin kehutanan. Tidak ada konsesi. Tidak ada pengalaman. Bahkan jika ditunjuk oleh Satgas PKH, legalitasnya masih bisa dipersoalkan lewat judicial review. Sangat rawan!

Soal keahlian, siapa yang lebih siap?

Perhutani punya ribuan polisi hutan, teknisi bersertifikat, serta teknologi pemantauan satelit (GIS, REDD+). Sudah puluhan tahun mereka menyelesaikan konflik tenurial, illegal logging, sampai skema perhutanan sosial yang kini digencarkan pemerintah.

Sebaliknya, Agrinas belum punya jejak di hutan. Fokusnya lebih pada pengolahan industri sawit, bukan tata kelola kawasan hutan. Belum ada jaringan sosial, belum punya perangkat pengawasan, bahkan belum teruji di lapangan. Malah, belum satu semester usia organisasinya tapi sudah bermasalah, yakni perombakan. Padahal edaran BPI Danantara melarang BUMN melakukan perombakan serta copot-mencopot personil. Itu bukti Agrinas sangat rentan.

Urusan uang negara, mana yang lebih hemat dan aman?

Perhutani didanai dari APBN dan PNBP hasil hutan, dengan biaya rendah karena infrastruktur dan SDM sudah tersedia. Setiap tahun diaudit oleh BPK dan diawasi Kementerian BUMN serta KLHK.

PT Agrinas butuh miliaran rupiah hanya untuk bangun sistem dari nol. Risiko pemborosan tinggi. Potensi kebocoran anggaran bisa mencapai Rp1–2 triliun di tahun pertama jika tanpa pengawasan ketat. Roadmap mereka sama sekali belum ada.

Sampai hari ini, belum ada laporan audit keuangan Agrinas yang dipublikasikan. Termasuk, terkait panen sawit jutaan hektar yang sudah beberapa bulan lalu dititipkan Sargas PKH, jumlah uang panen itu tentu besar. Bisa rekeningnya dilirik oleh publik? Seperti apa tatakelola penitipan sitaan Duta Palma dan seluruh aset afiliasinya, beres belum? Bagaimana dengan penitipan sitaan 2 pabrrik refinery biodisel di Marunda dan Indragiri Hulu? Sudah beres belum? Lalu bagaimana persoalan Agrinas bisa terseret laporan polisi di Mabes Polri terkait Duta Palma?

Tiga bahaya besar jika Agrinas dipaksakan

1. Bahaya hukum: penunjukan PT Agrinas bisa dianggap melanggar UU Kehutanan. Jika diprotes masyarakat adat, bisa berujung konflik sosial. Belum lagi jika PT Agrinas limpahkan tugasnya ke entitas lain. Akan menambah kompleksitas masalah.

2. Bahaya fiskal: pemborosan anggaran di tengah defisit negara. Ini bisa jadi skandal baru di sektor kehutanan.

3. Bahaya reputasi: bayangkan negara menyerahkan jutaan hektar hutan kepada BUMN baru tanpa pengalaman. Perusahaan yang kelola 1000 hektar saja butuh banyak energi yang luar biasa. Dunia internasional tentu akan mencibir hal itu.

IAW mendesak Presiden Prabowo, pakai saja yang sudah siap!

Indonesian Audit Watch (IAW) merekomendasikan:

1. Tugas tatakelola hasil penertiban kawasan hutan idealnya diserahkan kepada Perum Perhutani, yang sudah sah, siap, dan efisien.

2. PT Agrinas sebaiknya difokuskan saja untuk mengelola perkebunan sawit legal yang di luar kawasan hutan.

3. BPK dan BPKP harus mengawasi semua kinerja dan keuangan konsekuensi dari penyerahan aset dan distribusi hasil penertiban secara ketat.

4. Rakyat, khususnya masyarakat adat dan petani kecil, harus dilibatkan dalam skema perhutanan sosial yang adil. Bukan ditinggalkan atau malah berhadap-hadapan.

Ini bukan proyek percobaan

Menangani 3 jutaan hektar sawit di kawasan hutan tak bisa diserahkan ke lembaga baru yang belum jelas rutenya. Ini soal konstitusi, uang negara, dan masa depan lingkungan. Perhutani punya legalitas dan kapabilitas. Tapi, Agrinas belum!

Negara butuh solusi, bukan spekulasi. Kalau bisa hemat, efisien, dan sah, mengapa harus cari jalan yang rawan celaka?

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – Tom Lembong, Menteri Perdagangan periode 2015/2016, dijadikan tersangka dalam kasus impor gula. Padahal, Tom Lembong terbukti tidak korupsi, tidak mengambil uang negara.

Tetapi, Tom Lembong tetap dijadikan tersangka melakukan tindak pidana korupsi. Dengan alasan, kebijakan Tom Lembong dalam pemberian persetujuan impor gula (kristal mentah) menguntungkan pihak lain yang merugikan keuangan negara.

Alasan Jaksa ini sangat janggal dan terkesan mengada-ada. Kerugian keuangan negara harus diketahui secara pasti ketika penyidik menetapkan seseorang melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara. Dalam kasus Tom Lembong, ketentuan tersebut diabaikan. Hampir dapat dipastikan penyidik tidak tahu apakah ada, dan berapa, kerugian keuangan negara ketika menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka tindak pidana korupsi dan menahannya pada 29 Oktober 2024.

Karena hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) baru selesai dan disampaikan kepada Kejaksaan Agung pada 20 Januari 2025, seperti terungkap dari surat laporan hasil audit BPKP kepada Kejaksaan Agung.

Ini menjadi fakta, telah terjadi penyimpangan prosedur dalam menetapkan tersangka dan menahan Tom Lembong. Artinya telah terjadi kriminalisasi terhadap Tom Lembong.

Lebih aneh lagi, BPKP katanya sudah ditugaskan untuk menghitung kerugian keuangan negara sejak 11 Oktober 2023. Tetapi kenapa baru selesai 20 Januari 2025? Proses audit yang sangat lama ini tidak masuk akal. Pasti ada yang tidak beres. Nampaknya, BPKP tidak jujur. Diduga, tugas audit kepada BPKP baru diberikan setelah Tom Lembong ditahan pada 29 Oktober 2024.

Hal ini harus diselidiki, apakah BPKP berbohong dan merekayasa kapan proses audit penghitungan kerugian keuangan negara dimulai. BPKP harus membuka kertas kerja audit kepada publik, atau setidak-tidaknya kepada hakim dan pihak Tom Lembong.

Yang lebih memprihatinkan, hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP tersebut mengandung cacat logika (logical fallacy) dan cacat hukum yang sangat serius. Dalam arti, *kerugian keuangan negara yang ditetapkan BPKP tidak ada dasar hukumnya, dan secara substansi bukan merupakan kerugian keuangan negara*. Karena itu, hasil audit BPKP menjadi tidak sah secara hukum dan harus ditolak.

Dalam hal ini, tim audit BPKP harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang terindikasi telah memanipulasi makna kerugian keuangan negara. Perbuatan semacam ini masuk kategori pelanggaran pidana karena dengan sengaja merekayasa opini, menyatakan ada kerugian keuangan negara, padahal semua yang disampaikan bukan merupakan komponen kerugian keuangan negara.

Dugaan rekayasa perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP diuraikan sebagai berikut.

Pertama, BPKP menyatakan PT PPI membayar kemahalan dan menjadi kerugian keuangan negara. BPKP berpendapat, PT PPI seharusnya membeli gula menggunakan harga dasar atau HPP sebesar Rp8.900 per kg, *sudah termasuk PPN*. Tetapi PT PPI membayar dengan harga Rp9.000 per kg, belum termasuk PPN. Dalam hal ini, BPKP menyatakan harga beli PT PPI kemahalan dan merugikan keuangan negara.

Pendapat BPKP tidak benar. Satu tidak ada dasar hukum yang mengatur harga dasar atau HPP gula adalah harga maksimum, dan harga beli gula tidak boleh lebih tinggi dari HPP. Artinya, pendapat BPKP mengandung cacat hukum yang sangat fatal.

Faktanya, realisasi harga rata-rata gula (dinamakan harga lelang) bulanan sepanjang 2015 dan 2016 jauh lebih tinggi dari HPP. Apakah artinya harga beli gula petani ini kemahalan dan merugikan keuangan negara? Apakah PTPN dan PT RNI (tahun 2015 dan 2016), serta PT PPI (tahun 2015) yang juga membeli gula petani dengan harga lebih tinggi dari HPP harus didakwa merugikan keuangan negara?

Dua, BPKP berpendapat, HPP gula sebesar Rp8.900 per kg, yang digunakan sebagai harga beli PT PPI tersebut, sudah termasuk PPN. Artinya, BPKP berpendapat, HPP gula (tanpa pajak) riilnya hanya Rp8.090,91 per kg (Rp8.900/1,1), dan angka ini yang dijadikan dasar menghitung kerugian keuangan negara terkait “kemahalan harga”. Perhitungan BPKP ini menyesatkan. Tidak benar.

Faktanya, harga gula yang dibeli dari petani tidak dipotong PPN: Petani menerima nilai transaksi gula tanpa dipotong PPN, termasuk harga lelang yang jauh lebih tinggi dari HPP, juga tidak dipotong PPN.

Artinya, pendapat BPKP bahwa harga beli gula PT PPI seharusnya Rp8.090,91 per kg hanya ilusi, dan tidak berdasarkan fakta.

Artinya, pendapat bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar selisih antara harga beli (Rp9.000 per kg) dengan harga “semestinya” tanpa PPN (Rp8.090,91 per kg) jelas tidak benar. Hal ini membuat perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP cacat hukum dan tidak sah, dan harus ditolak secara keseluruhan, demi keadilan.

Kedua, BPKP menghitung ada kekurangan bayar bea masuk yang dianggap menjadi kerugian keuangan negara. BPK berpendapat, perusahaan gula seharusnya membayar bea masuk untuk jenis gula kristal putih (GKP) dengan tarif lebih tinggi dari gula kristal mentah (GKM), meskipun yang diimpor adalah GKM.

Perhitungan kerugian negara seperti ini sangat menyesatkan, tidak sah, dan tidak dapat diterima, karena mengandung cacat logika (logical fallacy) dan cacat hukum. Karena itu, perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPKP tidak sah secara hukum. Alasannya sebagai berikut.

Satu, barang yang diimpor adalah GKM, maka kewajiban bea masuk harus dihitung berdasarkan jenis barang yang diimpor yaitu GKM, bukan GKP. Dalam hal ini, perusahaan gula sudah membayar kewajiban bea masuk untuk GKM sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Artinya, tidak ada kurang bayar bea masuk, dan tidak ada kerugian keuangan negara. *Dua*, bea masuk merupakan komponen biaya bagi perusahaan gula: bukan komponen keuntungan. Artinya, kurang bayar bea masuk dianggap sebagai keuntungan perusahaan dan merugikan keuangan negara merupakan kerangka berpikir yang menyesatkan dan sekaligus cacat hukum.

Oleh karena itu, menetapkan selisih antara bea masuk yang dibayar untuk impor GKM dengan bea masuk “fiktif” GKP sebagai kurang bayar yang merugikan keuangan negara tidak benar dan tidak sah secara hukum.

Ketiga, BPKP berpendapat, perusahaan gula kurang bayar pajak (PPh) impor (pasal 22) dan PPN impor, dan dianggap kerugian keuangan negara. Pendapat BPKP ini juga sangat menyesatkan. Ada dua alasan.

Satu, tarif yang dibayar untuk PPh impor dan PPN impor sudah sesuai peraturan perpajakan, berdasarkan nilai CIF (harga GKM dan bea masuk). Tetapi, BPKP berpendapat, sama seperti pada bea masuk, bahwa perusahaan gula seharusnya membayar PPh impor dan PPN impor berdasarkan nilai “fiktif bahwa yang diimpor seolah-olah GKP. Sangat menyesatkan. Tidak ada dasar hukum yang mengatur seperti itu. Artinya, cacat hukum dan tidak sah.

Dua, PPh impor dan PPN impor merupakan pajak dibayar di muka, yang harus diperhitungkan pada satu masa pajak. PPh impor diperhitungkan (sebagai pengurang) pajak penghasilan perusahaan pada akhir tahun. PPN impor diperhitungkan (dikreditkan) setiap bulan.

Artinya, dalam satu masa pajak, tidak ada kurang bayar PPh impor dan PPN impor. Karena sudah dibayar sepenuhnya pada akhir masa pajak. Dengan kata lain, pajak dibayar di muka (PPh impor dan PPN impor) hanya berfungsi sebagai pajak sementara, bukan pajak akhir, sehingga tidak bisa menjadi faktor kerugian keuangan negara.

Oleh karena itu, pendapat BPKP bahwa perusahaan gula kurang bayar PPh impor dan PPN impor sangat tidak masuk akal dan menyesatkan, terlebih lagi dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara dan menguntungkan perusahaan. Pendapat seperti ini sangat mengada-ada, dan merupakan rekayasa yang sangat kasar.

Tiga, masalah pajak adalah masalah administratif dan menjadi ranah sengketa pajak, bukan pidana. yang berwenang menetapkan kurang bayar pajak dan bea masuk adalah Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Membawa sengketa pajak menjadi pidana merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius.

Berdasarkan uraian di atas, tidak ada satupun perhitungan kerugian keuangan negara BPKP yang benar. Semua salah fatal. Tidak ada dasar hukum atau peraturan yang melandasi perhitungannya.

Tim audit BPKP diduga telah melakukan rekayasa dalam menetapkan kerugian keuangan negara dalam kasus impor gula Tom Lembong, dengan menciptakan kerugian keuangan negara “fiktif”.

Perbuatan seperti ini masuk kategori perbuatan melawan hukum dan dapat dipidana.

Penulis : Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MoneyTalk, Jakarta – Para jenderal purnawirawan kumpul. Diantaranya adalah seorang mantan panglima TNI hingga sejumlah Kepala Staf Angkatan. Satu kesepakatan: “Makzulkan Gibran”.

Surat tuntutan pemakzulan No 003/FPPTNI/V/2025 sudah mereka tanda tangani. Bahkan sudah pula dikirim ke MPR (2/6/2025). Ketua MPR adalah Ahmad Muzani. Seorang tokoh yang sekaligus menjadi sekjen Gerindra. Orang kepercayaan Presiden Prabowo. Apa ini kebetulan? Tentu saja tidak. Dengan sangat cerdas, semua sudah dipersiapkan.

Surat tuntutan pemakzulan Gibran ada di meja Ahmad Muzani. Ketua MPR, sekaligus sekjen Gerinda. Ini poin pentingnya. Apa artinya? Muzani pegang tombol. Kapan tombol dipencet? Terserah dia. Tentu atas petunjuk ketum partai Gerindra.

Kapan MPR mensidangkan usulan pemakzulan Gibran? Bergantung kapan ketua MPR memencet tombol itu? Nasib Gibran ada di tombol itu.

Saat ini, posisi Gibran melemah. Kapan saja bisa di-impach? Setiap saat, kasus hukum bisa dimunculkan. Ubaidillah Badrun adalah salah satu aktifis yang pernah melaporkan Gibran ke KPK. Artinya, posisi Gibran rentan.

Di Indonesia, tidak sulit mencari kesalahan para pejabat. Apalagi, pejabat yang sebelumnya cukup lama menjadi anak walikota, anak gubernur dan anak presiden. Akan selalu ada celah jika punya niat untuk mencari kesalahan.

Di sisi lain, Sang ayah, Joko Widodo, tak lagi berkuasa. Sebagai wakil presiden, Gibran tak ubahnya Jusuf Kalla dan Makruf Amin. Apalagi, Gibran tak punya partai. Tak ada kekuatan politik yang bisa back up Gibran. PSI, partai yang dipimpin oleh Kaesang tidak punya kursi di DPR. Jadi, mengimpach Gibran bukan masalah yang sulit.

Ingat Tom Lembong? Ia adalah salah satu dari sekian banyak contoh pejabat, karena posisinya yang berseberangan dengan penguasa, ia harus hadapi tuntutan hukum. Pendukung Anies Baswedan ini hanya setahun menjabat sebagai mendag. Posisinya saat ini jadi tersangka kaus korupsi. Meski di persidangan, terbukti ia tidak menerima uang suap. Ini juga diakui sendiri oleh penuntut umum, yakni kejaksaan. Meski tak menerima uang suap dalam kasus korupsi yang dituduhkan, Tom Lembong tetap “harus” jadi tersangka. Tom dituntut 7 tahun penjara. Kenapa harus? Karena ada pihak yang mengharuskan Tom Lembong dipenjara.

Bagaimana dengan Gibran? Saat ini, Gibran wakil presiden. Selama posisi Gibran tidak menjadi ancaman buat Prabowo, Gibran aman. Aman sebagai wapres hingga 2029.

Saat ini, apakah Gibran jadi ancaman bagi Prabowo? Disinilah tema utamanya.

Jokowi bersedia memenangkan Prabowo di pilpres 2024. Syaratnya? Gibran jadi wakil. Berapa lama? Ini pertanyaan bagus.

Masih ingat ungkapan Connie Bakrie, pengamat militer Indonesia yang sekarang bermukim di Rusia? Connie pernah bilang: “ada deal kalau Gibran akan menggantikan Prabowo di tahun ke-2. Menurut Connie, informasi ini ia dapatkan dari Roslan Roeslani, ketua TKN (Tim Kemenangan Nasional) Prabowo-Gibran. Benarkah ungkapan Connie ini? Sulit diverifikasi faktanya. Tapi, tak berarti sulit dianalisis.

Bukti empirisnya, sulit anda dapatkan. Itu rahasia. Bahkan super rahasia. Anda tidak akan bisa verifikasi dan validasi menggunakan data empiris. Di dunia politik, pembuktian empirisme tidak berlaku. Panggung belakang seringkali tak tersentuh oleh mata anda. Tapi, anda punya logika. Logika, kata filosof Perancis Immanuel Kant (1742-1804) mampu menembus ruang dan waktu. Logika memiliki kemampuan untuk menjangkau apa yang ada di panggung belakang.

Mari kita mainkan logikanya. Jokowi menangkan Prabowo. Artinya, Jokowi menjadi faktor penentu kemenangan Prabowo di pilpres 2024 kemarin. Clear dan ini jangan dibantah. Lalu, Jokowi “menyiapkan” Gibran sebagai cawapres dengan semua dinamika dan dramanya di MK (Mahkamah Konstitusi). Pertanyaannya: “apakah Gibran hanya disiapkan untuk menjadi wakil presiden Prabowo hingga 2029? Atau Gibran disiapkan untuk menjadi presiden pengganti Prabowo?”. Coba anda renungkan sebelum melanjutkan membaca tulisan ini.

Kalau Gibran hanya disiapkan sebagai wakil presiden, mendampingi Prabowo hingga 2029, maka riwayat karir Gibran akan tamat. Mungkin juga karir semua keluarga Jokowi. Kenapa?

Pemilu 2029, Prabowo akan nyalon presiden untuk periode kedua. Gibran belum tentu jadi wakilnya. Tim Prabowo akan lihat survei. Di survei 2029, nama Gibran belum tentu jadi “Top Score” sebagai cawapres Prabowo.

Pilpres 2029 akan memunculkan banyak nama. Diantaranya Anies Baswedan. AHY (ketum Demokrat) dan Muhaimin Iskandar (ketum PKB) masih dalam posisi tawar yang seksi.

Dalam posisi ketika tidak dipilih jadi cawapres Prabowo, apakah Gibran akan punya nyali untuk nyapres dan melawan Prabowo di pilpres 2029? Gibran bukan tandingan Prabowo. Track record Gibran cukup kontroversial. Ini akan semakin menyulitkan posisi tawarnya di 2029.

Dari logika ini, kita bisa membaca bahwa Gibran tidak disiapkan untuk menjadi cawapres Prabowo di pilpres 2029. Rentan !Apakah ini berarti bahwa “Gibran disiapkan Jokowi untuk mengganti Prabowo di tengah jalan”, sebagaimana informasi Connie Bakrie? Bagi publik, informasi Connie lebih masuk akal. Benar-tidaknya, selain Tuhan, hanya Prabowo dan Jokowi yang tahu.

Kalau informasi Connie benar, realisasinya akan sulit. Apalagi posisi saat ini, Gibran tersandera oleh surat tuntutan pemakzulan. Nasib Gibran ada di meja ketua MPR yang juga merupakan sekjen Gerindra, orang kepercayaan Prabowo.

Penulis : Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

MoneyTalk, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto pernah menyatakan bahwa pengelolaan kawasan Senayan dan sekitarnya selama ini “tidak jelas” dan banyak aset negara yang hilang. Pernyataan itu sangat benar dan berdasar pada data yang valid.

Tanah seluas lebih dari seribu hektare di Jakarta, termasuk kawasan strategis seperti Gelora Bung Karno (GBK), Menteng, Halim, Tebet, hingga Cawang, merupakan hasil pembelian negara menggunakan APBN era Presiden Soekarno, untuk kepentingan Asian Games IV dan pembangunan nasional. Ganti rugi tanah dilakukan dengan proses pembayaran melalui Bank Sukapura, sebuah lembaga perbankan resmi milik daerah DKI Jakarta yang diatur dalam Perda DKI No. 2 Tahun 1951.

Pembelian dilakukan berdasarkan kebijakan darurat perang melalui sederet Peraturan Penguasa Perang Pusat (Peperpu) tahun 1959 yang ditandatangani Letjen A.H. Nasution. Dana yang digunakan berasal dari APBN 1961–1962, yang disalurkan ke warga sebagai ganti rugi atas pengadaan lahan melalui rekening Bank Sukapura.

Bank Sukapura saat itu berperan sebagai channeling bank atau fasilitator resmi untuk proyek nasional, termasuk Asian Games 1962, pembangunan kawasan Kemayoran, Halim, dan Menteng.

Dana dicairkan melalui skema keuangan yang diawasi Bank Indonesia dan didukung oleh BNI dan Bapindo sebagai penyerap obligasi proyek. Bukti transaksi dan daftar pembayaran tercatat dalam Buku Kas Bank Sukapura 1961-1962, laporan Komando Urusan Pembebasan Areal Gelanggang (KUPAG) 1962 terkait 3.420 nama penerima ganti rugi plus rincian lokasi, serta dokumen Arsip Nasional.

Namun sejak Orde Baru, sebagian besar tanah tersebut mengalami perubahan status kepemilikan secara diam-diam. Mafia tanah beroperasi melalui tiga pola kejahatan terstruktur:

1. Oknum BPN menerbitkan HGB tanpa dasar hukum.

2. Pejabat Pemda mengeluarkan SK alih fungsi tanah tanpa pelepasan domain publik.

3. Entitas komersial menyewakan tanah negara tanpa menyetor PNBP.

Investigasi IAW dan data LHP BPK menunjukkan bahwa dari ±1.190 hektare tanah tersebut, hanya 18% yang masih tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN).

Sisanya kini menjadi gedung apartemen, pusat perbelanjaan, kantor, dan proyek swasta, tanpa ada catatan resmi atas pelepasan hak dari negara.

Fakta lain yang mencengangkan adalah:

Nilai kerugian negara akibat penghilangan aset ini mencapai Rp 17.450 triliun (berdasarkan estimasi nilai pasar 2025 dan potensi sewa).

Buku kas dan arsip Bank Sukapura banyak yang tidak ditemukan atau tidak diserahkan ke Arsip Nasional.

Sebagian pejabat Bank Sukapura era 1960-an kemudian diketahui menjadi komisaris developer yang menguasai lahan eks negara.

Setelah transformasi Bank Sukapura menjadi Bank DKI melalui merger paksa Orde Baru tahun 1961-1965, dokumen historisnya tersimpan di Gedong Arsip DKI dan Perpustakaan Bank DKI.

Namun audit forensik terhadap transaksi era 1961-1962 belum pernah dilakukan secara menyeluruh.

Cerdik dan pemberani

Presiden Prabowo telah menunjukkan keberaniannya dengan menyebutkan bahwa ada birokrat yang menyembunyikan aset negara pada sidang Kabinet Paripurna, 6 Mei 2025. Ini momen tepat untuk bertindak nyata. Rakyat tentu senang untuk mendukung hal itu.

Maka, Indonesian Audit Watch menyarankan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera:

1. Menerbitkan Keppres audit ulang aset historis Jakarta berdasarkan dokumen Bank Sukapura dan Peperpu 1959.

2. Membekukan seluruh sertifikat HGB di tujuh kawasan prioritas yaitu GBK, Sudirman, Halim, Menteng, Tebet, Cawang, dan Kemayoran.

3. Membentuk Satgas Tipikor Aset Negara gabungan KPK, BPK, Kejagung, Arsip Nasional dan OJK.

4. Mengembalikan Yayasan Gelanggang Olah Raga Bung Karno (YGORBK) ke format Keppres 318/1962 agar tunduk ke Presiden.

Peringatan untuk bangsa

Apakah kita akan membiarkan tanah yang dibeli dengan uang rakyat, dengan pengorbanan ribuan warga tergusur demi kejayaan Asian Games 1962, kini menjadi milik elit bisnis karena kejahatan birokratik?

Presiden Prabowo punya kesempatan emas untuk memperbaiki sejarah, memulihkan aset, dan menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa ini tidak melupakan kebenaran sejarah dan hak negara.

“Mengabaikan hukum era 1959–1963 sama dengan mengkhianati konstitusi. Tanah milik negara tidak boleh berubah jadi komoditas diam-diam.”

Indonesian Audit Watch siap mendukung investigasi nasional dan audit forensik untuk mengembalikan kedaulatan negara atas tanah yang telah dibeli secara sah oleh Republik Indonesia melalui Bank Sukapura, dengan APBN era Presiden Soekarno. Dalam waktu dekat IAW akan menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto.

Penulis : Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk, Jakarta – UU ITE terkait pencemaran nama baik telah dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi (MK) demi kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana tertuang dalam putusan MK Nomor : 105/PUU-XXII/2024 memberikan batasan legal standing pelapor / Korban dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui ITE dikecualikan antara lain untuk publik figure, pejabat negara, perusahaan. Jika dikaitkan dengan putusan MK tersebut secara faktual Jokowi sebagai pelapor / yang mengaku sebagai korban adalah sebagai tokoh yang dikenal di masyarakat / publik figure serta masih menjabat di posisi strategis pejabat negara. DENGAN DEMIKIAN JOKOWI TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING SEBAGAI PELAPOR / KORBAN !

Diluar unsur Kebenaran Materil sesuai asas asas dan Teori Hukum Pidana, melainkan “hukum acara suka-suka” pelaporan Jokowi sudah memenuhi unsur 2 Alat Bukti Permulaan yang Cukup untuk penyidik mengenakan status Tersangka (TSK) kepada Para Aktivis.

Hal ini bisa dipercaya jika melihat dari sisi barometer satu dekadean track record kinerja Penyidik, saat menangani pelaporan hukum yang terlapornya adalah aktivis yang bersebrangan dengan rezim saat itu, maka dari implementasi pola investigasi yang “nampak”, diyakini mudah (sudah) didapatkan oleh pihak penyidik perihal 2 (dua) alat bukti yang cukup dimaksud.

Sementara menurut Pasal 184 KUHAP kebutuhan unsur unsur pemenuhannya untuk dua alat bukti yang sah untuk penetapan status Tersangka, sesuai Pasal 184 KUHAP, adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Artinya, bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik harus memiliki minimal dua alat bukti dari jenis-jenis yang disebutkan tersebut, bukan hanya satu jenis alat bukti saja.

Adapun penjelasan lebih lanjut adalah Keterangan Saksi, adalah berupa pernyataan dari orang yang mendengar, melihat, atau mengalami langsung suatu peristiwa pidana (Vide pasal 108 KUHAP).

Keterangan Ahli adalah pendapat dari orang yang memiliki keahlian khusus mengenai suatu hal yang berkaitan dengan tindak pidana.

Surat-Surat, yakni dokumen atau tulisan yang berisi informasi terkait tindak pidana.

Petunjuk, yaitu berupa keterangan atau benda yang memberikan petunjuk adanya tindak pidana, meskipun bukan bukti langsung dan Keterangan

Keterangan Terlapor, berupa pernyataan dari orang yang diduga melakukan tindak pidana.

Maka andai keterangan Para Terlapor dan bukti hasil riset scientific yang disampikan terperiksa- terlapor sesuai asas asas dan teori kebenaran materil

Penting untuk dicatat bahwa pada dasarnya alat bukti ini harus memenuhi persyaratan formil dan materil yang diatur dalam KUHAP, maka tentubsaja diyakini oleh pengamat/ penulis Para Penyidik tidak bakal menemukan dua alat bukti yang sah tersebut dimaksud (pasal 184 KUHAP). Sebagai bukti yang sah dan cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun sebaliknya, bahkan Penyidik malah menemukan ketidakbenaran laporan Jokowi.

Penulis : Damai Hari Lubis,Pengamat KUHP

MoneyTalk, Jakarta – Secara moral, rakyat mestinya sudah muak kepada bekas presiden Jokowi. Selama satu dekade berkuasa, dia telah meninggalkan jejak dahsyatnya kerusakan multidimensi. Utang negara melonjak tajam. Tanah rakyat dirampas. Olgarki diberi karpet merah. Hukum tajam ke atas tumpul ke bawah. Kedaulatan ekonomi dan politik diobral murah ke RRC.

Tapi di tengah kehancuran itu, muncul manuver menjijikkan. Jokowi memainkan isu ijazah palsu. Ini bukan hoaks, apalagi fitnah. Allah membongkar kedok ini justru lewat die harder Jokowi, Norman Hadinegoro. Kepada Sindo TV Ketum Pernusa itu menyatakan Jokowi punya tim khusus untuk memelihara isu ijazah palsu.

Disebut menjijikkan karena gorengan isu dilakukan bukan untuk menjawab tuduhan. Tapi untuk membangun citra sebagai korban. Dia memainkan strategi playing victim demi kepentingan politik. Hajatan 2029!

Perkembangan terbaru justru menguatkan dugaan ini. Jumat, 12 Juli 2025 gugatan hukum atas dugaan ijazah palsu Jokowi resmi digugurkan oleh PN Surakarta. Tapi bersamaan dengan itu, laporan pidana Jokowi terhadap Roy Suryo dkk justru naik ke tahap penyidikan. Apa artinya? Yang membongkar malah dikriminalisasi. Sementara Jokowi tampil sebagai “korban fitnah” yang harus dibela. Rapi dan sistematis.

Pertanyaannya: apakah strategi ini akan berhasil? Sayangnya, jawabannya: masih mungkin berhasil. Asal dikemas dengan narasi yang tepat dan dimainkan di waktu yang pas, ini bakal sukses. Ingatan kolektif rakyat kita penfek dan mudah lupa. Akses informasi terbatas. Banyak yang cepat percaya pada narasi klise. Pemimpin sederhana yang dizalimi. Sosok baik hati yang jadi korban fitnah keji. Inilah yang disebut strategi martyr complex. “Korban” yang disucikan oleh narasi.

Jokowi tahu betul cara mainkan itu. Strategi ini tak ditujukan untuk meyakinkan semua orang. Jokowi hanya butuh mempertahankan 25–30% loyalis agar tetap solid. Angka ini lebih dari cukup untuk menjaga peluang Gibran, Kaesang, atau siapa pun dari lingkar kekuasaannya di 2029. Itulah investasi politik yang sedang dirintis lewat drama ijazah ini.

Bukan Cuma Prabowo, Tapi Masa Depan Bangsa

Tapi ini bukan sekadar strategi elektoral. Sejatinya ini juga ancaman langsung terhadap Prabowo. Jika Jokowi berhasil tampil sebagai korban suci dan tetap populer, Prabowo bisa tersandera. Legitimasi Prabowo sebagai presiden baru akan digerogoti dari dalam. Oleh bayangan Jokowi yang tak pernah benar-benar hengkang dari panggung kekuasaan.

Dan lebih dari itu: masa depan bangsa dipertaruhkan. Jika strategi ini berhasil, bukan tak mungkin 2029 kita akan kembali dipimpin oleh Gibran atau sosok lain dari lingkaran Jokowi. Mereka adalah rang-orang yang akan melanjutkan politik dagang kuasa, tunduk pada oligarki, dan mengabaikan nasib rakyat.

Boleh saja, misalnya, Prabowo tak peduli dengan kekuasaan setelah 2029. Tapi ini bukan semata soal seorang Prabowo Subianto. Ini nasib NKRI ke depan. Bayang-bayang Indonesia bubar pada 2030 seperti yang pernah Prabowo ramalkan, bukan mustahil bakal jadi kenyataan.

Kalau rakyat membiarkan narasi playing victim ini berkembang tanpa kritik, kita sedang membuka jalan bagi babak baru dari sandiwara busuk yang sama. Sebaiknya bila kesadaran kolektif rakyat dibangkitkan, maka drama ini akan tumbang oleh kebenaran. Syaratnya, kita harus berani mengungkap luka dan kerusakan 10 tahun kekuasaan Jokowi. Sebagai pelajaran teramat penting agar jangan terulang kembali.

Rakyat harus diingatkan. Yang sedang dihadapi bukan korban fitnah. Orang ini pelaku kerusakan, kehancuran Indonesia. Penjahat besar yang berkhianat menyerahkan sumber daya alam dan kedaulatan negeri kepada RRC.

Kalau kita biarkan dia main drama kotor lagi, 2029 bisa benar-benar jadi titik balik paling kelam dalam sejarah republik ini. Na’udzu billahi min dzalik…

Penulis: Edy Mulyadi, Wartawan Senior

MoneyTalk, Jakarta – Publik saat ini mungkin hanya mengenal Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Negara Indonesia (BNI) secara luas sebagai sebuah lembaga keuangan berbentuk perbankan. Tidak banyak yang mengenal, bahkan cenderung melupakan sejarah berdirinya organisasi ini dahulu diera perjuangan menentang sistem kapitalisme-liberalisme yang menghasilkan kolonialisme Belanda. Kedua lembaga keuangan perbankan inilah cikal bakal awalnya adalah untuk menolong diri sendiri (self help) para anggota yang terjerat rentenir Belanda dan merupakan sebuah entitas Koperasi. Lahirnya koperasi ini tidak bisa dilepaskan dari sumbangan tiga (3) orang yang dapat dianggap sebagai pelopornya, yaitu Mohammad Hatta (Bung Hatta), Raden Bei Aria Wirjaatmadja dan Raden Margono Djojohadikoesoemo (kakek Presiden RI Prabowo Subianto).

Raden Bei Aria Wirjaatmadja, adalah sosok yang memulai sejarah BRI di Purwokerto pada 16 Desember 1895 dengan mendirikan De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden. Lembaga ini ditujukan untuk mengelola dan menyalurkan dana masjid kepada masyarakat dengan skema yang sederhana. Organisasi ini kemudian beberapa kali mengubah nama menjadi Hulp en Spaarbank der Inlandshe Bestuurs Ambtenareen, De Poerwokertosche Hulp Spaar-en Landbouw Credietbank atau Volksbank, Centrale Kas Voor Volkscredietwezen Algemene, Algemene Volkscredietbank (AVB). Lalu, dimasa pendudukan Jepang, nama organisasi inipun diubah menjadi Bank Rakjat (Shominginkō, Kunrei-shiki: Syomin Ginko).

Sementara itu, Raden Margono Djojohadikoesoemo merupakan sosok yang berperan penting bagi pendirian BNI pada tanggal 5 Juli 1946. Pada awalnya, BNI adalah sebuah bank sentral sekaligus bank umum yang lahir dengan semangat perjuangan yang juga sama diresmikan pemerintah di Yogyakarta pada 17 Agustus 1946. Raden Margono Djojohadikoesoemo ditetapkan sebagai direktur utama BNI yang pertama dan Mr. Abdul Karim sebagai sekretarisnya. Pada tahun 1949, berdasar kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB), status BNI sebagai bank sentral dicabut dan diserahkan kepada De Javasche Bank sehingga bank ini hanya menjadi bank umum saja.

Sebagai Bapak Koperasi Indonesia, tidak ada yang tak mengenal almarhum Bung Hatta yang sekaligus salah seorang proklamator kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bung Hatta-lah yang memiliki keyakinan kuat bahwa koperasi adalah solusi bagi permasalahan ekonomi yang dihadapi bangsa pasca kemerdekaan. Meskipun tidak bergerak pada tingkat praksis, tetapi kontribusinya adalah merumuskan Pasal 33 UUD 1945, yang menjadi landasan konstitusional bagi pengembangan koperasi di Indonesia.

Dukungan Pendanaan Swasembada Pangan

Menurut pandangannya, Koperasi merupakan soko guru bagi perekonomian nasional yangmana organisasinya didirikan oleh anggota untuk memenuhi kebutuhan bersama. Koperasi bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga berupaya meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat sekitar. Maka itu, pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada bulan Februari 1946, pemerintah Indonesia menetapkan BRI dan BNI sebagai sebuah bank pemerintah. Pada tahun 1960, pemerintah menggabungkan BRI ke dalam Bank Koperasi, Tani dan Nelayan (BKTN). Sedangkan, BNI pada tahun 1950 ditetapkan sebagai sebuah bank devisa dan membuka kantor cabang pertamanya di luar negeri, yaitu di Singapura.

Atas dasar kesejarahan tiga (3) pelopor ekonomi bangsa inilah, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus mengembalikan khittah BRI dan BNI sebagai lembaga keuangan berbadan hukum Koperasi. Atau paling tidak layanan fasilitas melalui produk kebijakannya agar terjadi pemihakan dan perlakuan setara bagi pengembangan koperasi dan korporasi. Kesetaraan ini penting dalam rangka mendukung visi-misi Asta Cita ke-3 khususnya bagi pengembangan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

Mengapa harus entitas ekonomi dan sosial Koperasi yang harus menjadi pelaku utama dalam mencapai sasaran swasembada pangan? Tentu sangat banyak alasan yang bisa diuraikan dalam mendukungnya, baik berdasar Ideologi negara Pancasila, konstitusi UUD 1945 (utamanya Pasal 33 UUD 1945) maupun dari praktek terbaik (best practices) diera Orde Baru (Orba) apalagi Koperasi menjadi misi ke-3 Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Yang lebih relevan lagi, yaitu ketahanan ekonomi Koperasi dan kontribusinya secara langsung bagi kesejahteraan anggota apabila prinsip-prinsipnya dijalankan dengan baik dan benar. Hal mana telah ditunjukkan prakteknya oleh BRI dan BNI ketika pertama kali didirikan oleh dua (2) orang Raden di Jawa Tengah dan secara konsepsi konstitusi dirumuskan sosok dari ranah Minangkabau.

Selain itu, kontribusi secara makro ekonomi tampak nyata selama masa Orba yangmana capaian kinerja pertumbuhan mencapai rata-rata 7 persen per tahun. Hal ini dicapai dengan menerapkan perencanaan strategis pembangunan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun atau dikenal dengan singkatan REPELITA. Berbagai catatan kinerja penting telah ditorehkan dalam pembangunan ekonomi bangsa dan negara melalui kontribusi sektor pertanian melalui entitas ekonomi Koperasi Unit Desa (KUD) serta minyak bumi dan dan (migas) oleh BUMN Pertamina dan PLN. Sinergitas antara BUMN dan Koperasi juga harus segera diwujudkan yang selama ini tidak berjalan agar implementasi Pasal 33 konsisten.

Selama kepemimpinan Presiden almarhum Soeharto banyak prestasi yang diakui dunia internasional, diantaranya Bank Dunia (the World Bank) mencatat lima kali pertumbuhan ekonomi Indonesia berada ditingkat 8 persen atau lebih. Bahkan, laju pertumbuhan ekonomi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia mencapai 10,92 persen pada tahun 1968. Setelah itu, Indonesia kembali mencapai pertumbuhan ekonomi terbaik di kisaran lebih dari 8 persen itu pada tahun 1973 (8,1%), 1977 (8,3%), 1980 (10%), dan 1995 (8,2%). Bahkan, capaian disektor pertanian melalui swasemba beras turut diakui oleh organisasi pangan dan pertanian dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) pada Konferensi ke-23 FAO di Roma, Italia,14 November 1985.

Pemerintahan Orba dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto telah membuktikan kinerja pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui penegakkan ekonomi konstitusi (Pasal 33 UUD 1945) relatif baik. Keberadaan (eksistensi) Koperasi jelas bertujuan memberikan banyak manfaat dan kesejahteraan bagi anggotanya. Hanya melalui badan hukum koperasilah pembangunan sektor agro-maritim akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta pemerataan hasil-hasilnya dari hulu ke hilir untuk mendukung sasaran swasembada pangan (melalui keragaman konsumsi pangan) akan dapat dicapai.

Jelaslah sudah, bahwa perkembangan dan kemajuan BRI dan BNI yang pendiriannya bermula dari semangat menolong diri sendiri (self help) tidak bisa dilepaskan dari sumbangan tiga pelopor koperasi tersebut. Untuk itulah, peran penting sekaligus strategisnya sangat dibutuhkan dalam mendukung skema pendanaan koperasi. Inilah alasan mendasar dan mendesak (urgent) bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perlakuan istimewa (previllege) bagi pengembangan koperasi di Indonesia melalui dukungan pendanaan lembaga perbankan BRI dan BNI ini. Sebab, BRI dan BNI pada awal kehadirannya dalam membantu rakyat merupakan sebuah entitas koperasi dan bukan korporasi!

Penulis : Defiyan Cori,Ekonom Konstitusi

MoneyTalk, Jakarta – Membaca lansiran pemberitaan perkara Nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt terkait Gugatan Ijazah Jokowi di PN. Surakarta yang putusannya digelar dan dibacakan secara online, pada Kamis (10/7/2025).

Isi putusannya adalah NO, karena alasan tidak berwenang (kompetensi absolut). Apakah dalam pertimbangan vonis dijelaskan yurisdiksi yang seharusnya sesuai ketentuan? Apa Pengadilan agama? Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tipikor atau Pengadilan “Dekat Pasar Pramuka?”

Tentu butuh kepastian hukum dengan cara membaca putusannya langsung dengan biji mata (bola mata asli) punya sendiri, agar tidak blunder pemahaman.

Pastinya dari sisi yuridis dengan menolak mengadili perkara Gugatan Ijazah Jkw di PN Surakarta, PN. Surakarta (dan para hakim) yang menangani perkara, telah nekad koor dengan pola memaksakan diri, mirip PN. Jakarta Pusat pada tahun 2023 ( saat gugatan TPUA Jokowi Ijazah S-1 Palsu) yang juga memberikan putusan NO (PN Pusat tidak berwenang).

Maka para wakil Tuhan sementara di muka bumi ini telah melanggar asas Ius Curia Novit, atau sebuah prinsip hukum yang tegas menyatakan bahwa setiap hakim tahu akan hukum, plus para hakim sesuai ketentuan sistim hukum Tentang Kekuasaan Kehakiman diharapkan selain menjadi penemuan hukum dan fungsi alat kontrol, juga diharapkan berlaku progresif.

Termasuk harus mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, ius curia novit, bukan malah saling lempar kewenangan. Dan serius sistim penegakan hukum bakal krusial, andai pemahamannya terbalik, hakim dianggap tidak tahu hukum?

Penulis : Damai Hari Lubis, Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

MoneyTalk, Jakarta – Dalam salah satu pertimbangan putusan terhadap Bambang Tri Mulyono (BTM);

…”Bahwa terhadap pembelaan ini tidak pernah dibuktikan adanya rekayasa foto digital maupun uji forensic terhadap dokumen yang dianggap dipalsukan dan dokumen pembanding (aslinya ) yang seharusnya diuji dilaboratorium forensic. Faktanya Terdakwa tidak pernah dapat mengajukan bukti ijazah yang dituduh palsu tersebut supaya bisa diuji di Labkrim forensic. Namun terdakwa dan penasehat hukum justru selalu meminta Jaksa dan Hakim untuk menghadirkan

ijazah aslinya”…

Lalu dimana letak kelirunya dari sisi asas dan teori hukum pidana, semata demi mencari kebenaran materil, agar tidak sembarang atau keliru memenjarakan orang (Terdakwa)?

Apa sebab Kuasa hukum dan TDW minta JPU dan Hakim untuk menghadiŕkan Ijazah asli Jokowi? Justru uji forensik tsb memang dibutuhkan (sesuai pendapat JPU), sebagai alat bukti hukum untuk uji forensik tentu ijazah asli bukan foto copi.

Sedangkan yang ditampilkan selama persidangan perkara pidana di PN. Surakarta saat pembuktian oleh JPU. Hanya foto copi ijazah legalisir sejak SD. SMP SMA dan S-1 milik Jokowi. Dan tidak ada BAP oleh Jokowi, dan Jokowi tidak (menjadi) saksi korban.

Tidak ada bahan pembanding Ijazah asli yang dapat dijadikan acuan keaslian Ijazah S-1 Jokowi dari UGM. Sehingga tidak dapat dikatakan BTM dan Gus Nur adalah bohong atau hoaks serta tidak layak kedua TDW dijatuhi vonis telah melakukan fitnah.

Maka oleh karenanya, PT. Semarang menganulir dan mengadili sendiri (lalu diperkuat MA) bahwa yang dilakukan oleh kedua TDW bukan bohong atau fitnah yang membuat kegaduhan, namun ujar kebencian?

Pertanyaan logika hukumnya adalah “dari mana unsur benci tsb ? Sementara tidak ada kebohongan dan fitnah?

Begitu pula persis sama dengan laporan yang dialami rekan-rekan TPUA dan dua orang pakar IT, bahkan justru kedua pakar IT sudah mengadakan riset dan mendapatkan hasil riset dari skrispsi dan Copy Ijazah Jokowi adalah palsu 100 %. Maka isi pertimbangan pada vonis hukum yang dikutif diatas, wajib harus ada hasil uji fotensik digital? Artinya, sebelum penyidik melakukan penyidikan, Pihak Penyidik wajib meminta Ijazah Asli S-1 Jokowi untuk dilakukan uji forensik. Dan terhadap laporan yang datang dari kelompok pecinta Jokowi, maka Jokowi harus di BAP karena menjadi saksi korban prinsipal.

Jangan terjadi lagi vonis penjara terhadap para aktivis intelektual karena ujar kebencian? Namun apa penyebabnya dari rasa benci? Tidak bisa dibuktikan oleh para hakim !?

Penulis : Damai Hari Lubis,Pengamat KUHP

MoneyTalk, Jakarta – Sejak awal, penulis meragukan kinerja Polri dalam menangani kasus ijazah palsu Jokowi. Mengingat, ada relasi kuasa yang tak memungkinkan bagi Polri untuk bertindak independen, sepanjang Kapolri masih dijabat oleh Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang dilantik pada era Jokowi.

Karena itu, saat publik banyak menaruh harapan pada tindakan Bareskrim Polri yang melakukan penyelidikan atas Dumas yang diajukan TPUA, penulis telah memprediksi tindakan itu hanya untuk melegitimasi keabsahan ijazah Jokowi, sekaligus dijadikan dasar legitimasi untuk mengkriminalisasi Roy Suryo dkk di Polda Metro Jaya.

Sederhana saja alasannya. Dumas TPUA pada tanggal 09 Desember 2024, tidak pernah disentuh Bareskrim Polri. Akan tetapi, begitu Saudara JOKO WIDODO membuat Laporan Polisi di Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025, tiba-tiba Dumas TPUA ditindaklanjuti dengan sejumlah pemeriksaan melalui UNDANGAN KLARIFIKASI, pada tanggal 6 Mei 2025.

Akhirnya, hasil Dumas TPUA anti klimaks. Pada tanggal 22 Mei 2025, Bareskrim mengumumkan hasil tes laboratorium forensik dan menyatakan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi dihentikan. Artinya, tindakan penyelidikan ini intensinya bukan karena menindaklanjuti aduan TPUA. Sebab, jika karena aduan TPUA tentulah penyelidikan dilakukan segera pada bulan Desember 2024, bukan baru dilakukan pada bulan Mei 2025 setelah ada laporan Jokowi di Polda pada 30 April 2025.

Jadi, tindak lanjut Dumas oleh BARESKRIM sudah terbaca. Akan menyatakan identik, untuk melegitimasi keabsahan ijazah Jokowi, sekaligus akan dijadikan dasar Kriminalisasi Roy Suryo dkk, atas laporan pencemaran dan fitnah yang diajukan Jokowi.

Hari ini, hal itu dikuatkan dengan pernyataan Ito Sumardi, mantan Kabareskrim. Ito menyebut, hasil penyelidikan Bareskrim yang menyatakan ijazah Jokowi identik dan otentik, dapat dijadikan dasar untuk melanjutkan proses dugaan pencemaran dan fitnah di Polda Metro Jaya.

Padahal, pandangan Ito Sumardi ini cacat dalam dua perspektif:

Pertama, secara proses dan prosedur hasil tes laboratorium forensik ijazah Jokowi di Bareskrim adalah berdasarkan Dumas TPUA. Bukan berdasarkan Laporan Polisi JOKOWI. Itu artinya, hasil tes laboratorium tidak bisa digunakan untuk dijadikan bukti proses hukum di Polda.

Karena penyidik Polda Metro Jaya, tidak berwenang menyita hasil Tes Puslabfor Mabes Polri yang dilakukan Bareskrim Polri untuk kasus Dumas TPUA, lalu dijadikan bukti laporan pencemaran dan fitnah Saudara JOKO WIDODO.

Kedua, penghentian Dumas Bareskrim bukanlah keputusan hukum yang mengikat. Kasus dugaan pencemaran dan fitnah yang diajukan Saudara JOKO WIDODO, hanya bisa dilanjutkan apabila ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan ijazah Jokowi asli.

Sepanjang, belum ada putusan pengadilan atas status ijazah Saudara JOKO WIDODO asli, maka penyelidikan kasus dugaan pencemaran dan fitnah di Polda Metro Jaya tidak bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Apalagi, jika ternyata putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan ijazah Jokowi palsu, maka sudah otomatis tidak ada delik pencemaran dan fitnah. Karena fakta hukumnya, ijazah Jokowi memang palsu.

Modus operandi untuk membela Jokowi dalam kasus ini, intensinya juga terbaca dalam Gelar Perkara Khusus di Biro Wasidik Bareskrim Polri. Hasil akhir dari proses ini, patut diduga nantinya hanya akan melegitimasi penghentian penyelidikan yang telah dilakukan oleh Bareskrim Polri pada tanggal 22 Mei 2025 lalu.

Indikatornya mulai nampak. Misalnya, Choirul Anam dari Kompolnas yang berbusa-busa menyebut proses di Bareskrim sudah sesuai prosedur. Bahkan, saat Gelar Perkara Khusus memframing, seolah-olah bukti-bukti penyelidikan telah disosialisasikan Bareskrim di forum tersebut.

Padahal, dalam Gelar Perkara Khusus Bareskrim Polri hanyalah melakukan repetisi narasi, tidak menunjukkan bukti-bukti. Bareskrim, hanya meng-copy paste materi konpers penghentian penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi tangal 22 Mei 2025 lalu, yang disampaikan ulang di forum Gelar Perkara Khusus tanggal 9 Juli 2025.

Dalam Gelar Perkara Khusus, ijazah Jokowi tidak pernah dihadirkan. Objek utama yang bikin gaduh NKRI ini, tidak pernah hadir diruang publik, sehingga masalah ini tidak pernah tuntas.

Karena itu, sudah saatnya rakyat turut mengontrol kasus ini. Rakyat, tidak boleh membiarkan Polri mengambil alih otoritas atas kebenaran dan mengkooptasi kebenaran melalui wewenang yang dimiliki.

Kasus ijazah palsu Jokowi ini harus dituntaskan di pengadilan. Jangan dibegal dan dijegal, dihentikan hanya ditingkat penyelidikan.

Penulis : Ahmad Khozinudin,Koordinator Non Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis