22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta –  Migrant Watch menyampaikan keprihatinan mendalam atas rencana penyelenggaraan Turnamen Golf Piala Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2025.

Di tengah berbagai persoalan serius yang terus membelit kehidupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) mulai dari kekerasan, eksploitasi, hingga lemahnya perlindungan hukum.

Turnamen golf yang lekat dengan kemewahan dan eksklusivitas justru digelar atas nama kepedulian terhadap mereka. Hal ini dinilai tidak hanya tidak relevan, tetapi juga menunjukkan disonansi simbolik yang menyakitkan.

Menurut Direktur Eksekutif Migrant Watch, Aznil Tan, penyelenggaraan turnamen ini mencerminkan ketimpangan empati serta ketidaktepatan dalam merepresentasikan perjuangan dan nasib PMI.

“Pekerja migran kita berasal dari kalangan masyarakat rentan, mayoritas hidup dengan penghasilan rendah. Menggunakan golf sebagai simbol solidaritas adalah ironi yang menyakitkan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan semacam ini rawan menjadi panggung seremonial elite yang jauh dari kenyataan hidup para pekerja migran.

“Kegiatan seperti ini justru memperlebar jarak simbolik antara pengambil kebijakan dan rakyat yang mereka wakili,” lanjutnya.

Migrant Watch turut menyoroti tidak adanya transparansi mengenai manfaat konkret dari turnamen ini, terutama terkait alur dana dan tujuan penggunaannya. Tanpa kejelasan tersebut, kegiatan ini dikhawatirkan hanya menjadi simbolisme kosong yang tidak berdampak nyata bagi PMI.

“Ini hanya jadi simbolisme semu. Mengatasnamakan kelompok tertindas tanpa keterlibatan dan keberpihakan yang nyata adalah bentuk pengingkaran terhadap prinsip keadilan sosial, yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap kebijakan migrasi,” tegas Aznil.

Migrant Watch menyerukan agar Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia membatalkan turnamen tersebut dan mengalihkan seluruh anggaran serta sumber daya ke program-program nyata yang benar-benar menyentuh kehidupan PMI dan keluarganya.

Pemerintah juga didorong untuk lebih bijak dalam memilih bentuk kegiatan yang mewakili semangat perjuangan pekerja migran, serta melibatkan komunitas PMI, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga advokasi dalam setiap proses perencanaan kebijakan atau kegiatan yang mengatasnamakan mereka.

“Perlindungan pekerja migran tidak bisa diperjuangkan dengan ayunan stik golf dan acara mewah,” ujar Aznil Tan. “Keadilan bagi pekerja migran hanya bisa dicapai melalui keberpihakan nyata, kerja-kerja konkret di lapangan, dan kebijakan yang berpihak.”

MoneyTalk, Jakarta – Di sebuah kota tua bernama Leningrad—yang oleh sejarah dipanggil dengan nama-nama berbeda, dan oleh rakyatnya dikenang dengan luka yang sama—lahir seorang lelaki kecil pada musim gugur 1952. Ia menyandang nama yang sudah akrab dalam sejarah darah Rusia: Vladimir. Seperti Lenin. Seperti Vlad sang Penakluk dalam dongeng Eropa Timur. Namanya mengandung ketegasan dan doa.

Ia tumbuh dari reruntuhan. Ibunya hidup nyaris mati selama pengepungan Nazi. Ayahnya pulang dari perang dengan kaki pincang dan dada penuh isak yang tak sempat ditangisi. Vladimir Putin, seperti diceritakan Vladimir Brovkin dalam From Vladimir Lenin to Vladimir Putin, tumbuh dari generasi Rusia yang tidak pernah benar-benar mengenal damai, hanya jeda yang diberi nama perestroika.

Putin bukan Stalin. Ia bukan Lenin. Tapi seperti bayangan yang menyerap warna ruang, Putin hidup dari apa yang ditinggalkan para pendahulunya: rasa malu, kejatuhan, dan ambisi untuk bangkit.

Putin, Anak KGB dan Penjaga Luka

Brovkin mencatat bahwa Rusia adalah negeri yang tak pernah selesai dengan identitasnya. Setiap penguasa menulis ulang sejarahnya. Dan Putin, anak dari KGB, bukan sekadar penerus kekuasaan, melainkan kurator narasi tentang siapa itu Rusia. Ketika ia muncul dari kegelapan birokrasi Petersburg dan duduk di puncak Kremlin, banyak yang melihat wajah dingin yang tak menunjukkan gairah. Tapi di balik dingin itu ada panas yang terpendam.

Putin menyerap rasa kehilangan Soviet bukan sebagai kesedihan, tapi sebagai hinaan. Dan seperti anak yang melihat ayahnya dipermalukan, ia bersumpah: martabat Rusia tak akan diinjak lagi.

Itulah sebabnya, ketika Tucker Carlson menemuinya pada awal 2024, Putin tak banyak bicara tentang invasi atau strategi. Ia malah bercerita tentang abad ke-13, tentang baptisan Vladimir Kievan Rus, tentang kerajaan-kerajaan kuno, tentang Polandia dan Jerman dan petanya yang terus berubah.

Itu bukan sejarah. Itu terapi. Putin, lelaki yang hidup dalam jantung kekuasaan, sedang menyusun kembali bangunan mental sebuah bangsa yang tercerai, yang mabuk demokrasi palsu tahun 1990-an, yang kalah dalam Perang Dingin bukan karena lemah, tapi karena percaya pada janji orang lain.

Ia sedang mengatakan: “Aku tahu siapa kita.”

Keheningan sebagai Senjata, Kejelasan sebagai Topeng

Wartawan Barat kadang menyebut Putin “tidak bisa dipahami”. Tapi barangkali, seperti kata Brovkin, justru keterbacaan Putin adalah jebakan. Ia terlalu mudah ditebak karena ia tidak pernah menyembunyikan ambisinya: menjadikan Rusia sebagai kekuatan yang dihormati. Ia tak ingin Rusia menjadi superpower dalam pengertian Amerika. Ia hanya ingin dunia berhenti menganggap Rusia sebagai catatan kaki sejarah.

Putin adalah murid KGB yang belajar bahwa kekuatan tidak selalu harus diumumkan. Keheningan bisa lebih menyakitkan daripada serangan. Seperti samurai tua yang tak pernah mencabut pedangnya, tapi selalu menatap seperti bisa membelah siapa pun kapan saja.

Witkoff, utusan Amerika yang datang membawa pujian, menyebutnya “super pintar” dan “bukan orang jahat.” Pernyataan yang oleh sebagian orang dicibir, oleh sebagian lagi diyakini sebagai kebenaran yang tak nyaman: bahwa Putin bukan monster, tapi manusia—manusia yang menyusun kehidupannya di antara reruntuhan moral politik pasca-Soviet.

Ia bisa lembut. Ia mengirimkan lukisan untuk Trump. Ia berdoa untuk keselamatan tokoh Amerika itu. Tapi ia juga bisa sangat dingin, seperti danau beku di Siberia: tampak damai tapi bisa menelan siapa saja.

Putin dan Perdamaian yang Tak Pernah Netral

Ironi terbesar dari Putin bukan pada perang yang ia mulai, tapi pada perdamaian yang ia tawarkan. Ia bukan Khrushchev yang menggedor meja PBB. Ia bukan Brezhnev yang membekukan waktu. Ia seperti aktor Chekhovian, berjalan pelan di atas panggung diplomasi, menawarkan perjanjian dengan wajah tenang, tapi dengan tangan lain menggenggam kekuatan.

Brovkin menyebutnya “penjaga kontinuitas.” Ia tidak menciptakan sistem baru. Ia hanya merestorasi kebanggaan lama: keluarga, gereja, tanah air, dan kekuatan negara. Dalam wawancara bersama Carlson, ia tidak membantah bahwa Rusia sedang berperang. Ia hanya mengulang bahwa Ukraina bukan negara yang berdiri sendiri, bahwa NATO berbohong, bahwa Barat selalu mengkhianati janji.

Dalam narasi itu, Putin melihat perdamaian sebagai kondisi yang bisa dinegosiasikan, bukan sebagai keharusan moral. Dunia boleh berdamai, asalkan tidak merugikan kehormatan Rusia. Ini bukan perdamaian Yesus, ini perdamaian seorang ayah yang akan membunuh demi melindungi keluarganya.

Antara Lenin dan Putin: Siapa yang Lebih Rusia?

Pertanyaan ini muncul dari buku Brovkin sendiri: di antara dua Vladimir ini, siapa yang lebih merepresentasikan jiwa Rusia?

Lenin adalah revolusioner, pemusnah tatanan lama, pelopor utopia. Putin adalah penjaga, pelestari arsitektur kedaulatan. Lenin membenci kekaisaran. Putin mencintai reruntuhannya. Lenin ingin menghapus agama, Putin memeluk Gereja Ortodoks dan memanggilnya sekutu. Lenin mencintai internasionalisme, Putin membela “dunia Rusia” yang tidak mengenal batas.

Kita tahu siapa yang akan dikenang lebih lama. Tapi kita juga tahu siapa yang sedang membentuk masa kini.

Putin, Akhir dan Awal

Kini ia berusia lebih dari 70. Wajahnya masih nyaris tak berubah. Garis-garisnya tetap keras. Senyumnya jarang. Tapi dalam setiap langkah, Putin bukan lagi sekadar presiden. Ia adalah fenomena psikologis dari bangsa yang tak pernah tahu kapan harus menyerah. Seorang filsuf pernah menulis bahwa setiap negara besar memiliki “jiwa”. Dan jiwa Rusia, jika benar ada, telah lama hidup dalam bayangan pria ini.

Ia bukan orang yang sempurna. Tapi dalam ukuran Rusia, ia cukup. Cukup kuat untuk tidak runtuh, cukup kejam untuk bertahan, cukup visioner untuk membuat dunia mendengarkan.

Penulis : Radhar Tribaskoro

MoneyTalk, Jakarta – Isu judi online di Indonesia bukan sekadar problem moral atau kejahatan digital, melainkan telah menjelma menjadi hantu besar yang menyelinap di balik kekuasaan. Setelah mencuatnya dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam pusaran bisnis haram ini—meski telah dibantah oleh yang bersangkutan dan sejumlah koleganya dari Partai Gerindra serta aktivis 98—kini sorotan publik beralih pada nama lain yang tak kalah besar: Budi Arie Setiadi, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang juga Ketua Umum Projo, relawan pendukung mantan Presiden Jokowi. Budi Arie menjadi Menteri Koperasi di Pemerintahan Prabowo.

Majalah Tempo dan sejumlah media lain menjadi pemantik wacana ini, tetapi yang paling mencengangkan adalah informasi bahwa dugaan terhadap Budi Arie sudah sampai di meja Kejaksaan Agung, bahkan dilengkapi bukti fisik. Lebih mengejutkan lagi, Islah Bahrawi—pengamat terorisme yang selama ini dikenal dekat dengan aparat kepolisian menyampaikan kesaksiannya di media bahwa Budi Arie pernah menerima uang Rp 500 juta yang diserahkan dalam bungkusan bekas kopi di rumah dinasnya di Widya Chandra. Suatu detail yang terlalu spesifik untuk disebut sekadar rumor.

Pertama, karena ini bukan hanya soal Budi Arie atau Dasco. Ini soal pola. Judi online bukan sekadar kejahatan lintas batas, tapi telah menjelma menjadi sindikat transnasional yang membutuhkan perlindungan dari orang-orang yang memiliki akses terhadap sistem hukum, politik, dan teknologi. Dan siapa yang lebih strategis untuk dilibatkan (secara sukarela atau terpaksa) selain pejabat tinggi negara yang punya kuasa menentukan arah kebijakan komunikasi digital di negeri ini?

Kedua, posisi Budi Arie sebagai mantan Menkominfo memberi ironi tersendiri. Dalam pidato-pidatonya, ia kerap bicara soal pentingnya memberantas judi online, membentengi masyarakat dari pengaruh negatif internet, dan membangun ekosistem digital yang sehat. Namun di saat yang sama, namanya muncul dalam dugaan sebagai pelindung atau bahkan bagian dari jaringan bisnis judi online itu sendiri.

Fakta bahwa dua nama yang kini menjadi sorotan—Dasco dari Gerindra dan Budi Arie dari Projo—berasal dari poros kekuasaan yang menopang pemerintah menimbulkan pertanyaan serius: apakah sindikat judi online telah menjangkau titik-titik kunci dalam struktur pemerintahan dan kekuasaan politik kita?

Gerindra saat ini adalah partai besar yang tengah menjadi partai penguasa, dengan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih. Projo adalah jaringan relawan pendukung Jokowi yang kerap mengklaim diri sebagai penentu kemenangan sejak 2014. Bila dua kekuatan ini disusupi atau bahkan secara aktif melindungi jejaring judi online, maka kita sedang berhadapan dengan krisis integritas negara.

Pernyataan Islah Bahrawi soal penyerahan uang tunai di rumah dinas Budi Arie tentu bukan sekadar celoteh. Ia menyebut ada orang yang menyetor uang dalam bungkus kopi. Ini mengindikasikan praktik-praktik yang sangat khas dari dunia hitam: menyamarkan transaksi, menghindari jejak digital, dan memanfaatkan lokasi strategis seperti rumah dinas sebagai tempat bertemu yang “aman”.

Pertanyaannya: siapa yang menyerahkan uang tersebut? Dalam konteks judi online, apakah itu bagian dari setoran bulanan? Apakah ada imbal balik berupa perlindungan hukum, atau mungkin “pengabaian” dari pemblokiran situs-situs ilegal?

Kalau benar bukti-bukti ini sudah di tangan Kejaksaan Agung, maka publik harus menuntut transparansi. Kejaksaan tak boleh berhenti hanya pada pemeriksaan teknis atau pencitraan penegakan hukum yang selektif. Harus ada pengusutan tuntas hingga ke akar-akar politiknya.

Kasus ini juga harus dibaca dalam konteks yang lebih besar: mengapa selama ini pemberantasan judi online seolah tidak pernah efektif? Situs-situs diblokir, tapi bermunculan kembali dengan domain baru. Operatornya ditangkap, tapi jaringan bisnisnya terus hidup. Semua ini menunjukkan bahwa ada kekuatan besar yang bekerja di balik layar, melindungi dan memfasilitasi operasi haram ini.

Kemungkinan keterlibatan pejabat tinggi negara bukan hanya membuat pemberantasan judi online menjadi ilusi, tapi juga membuat rakyat kehilangan kepercayaan terhadap negara.

Apa yang Harus Dilakukan?

-Audit Komprehensif

Perlu dilakukan audit menyeluruh terhadap aktivitas pemblokiran situs judi online oleh Kominfo. Apakah selama ini efektif? Siapa penyedia jasa IT yang bekerja sama? Apakah ada praktik kolusi di balik kontrak-kontrak tersebut?

-Pemanggilan dan Klarifikasi Publik

Kejaksaan Agung dan KPK harus secara terbuka menjelaskan status penyelidikan terhadap Budi Arie. Klarifikasi resmi diperlukan agar tidak berkembang menjadi kabar liar yang kontraproduktif.

-Gerakan Sipil dan Media Independen

Media dan LSM harus berani menuntut transparansi dan membongkar fakta-fakta yang ada. Demokrasi tak akan sehat jika kejahatan terselubung seperti ini dibiarkan menjadi bagian dari sistem.

Presiden Harus Bersikap

Presiden Prabowo Subianto harus menunjukkan bahwa tidak akan menoleransi kejahatan yang membonceng kekuasaan. Mereka harus mendorong proses hukum berjalan tanpa intervensi politik.

Jika elite kekuasaan tidak membersihkan diri dari lingkaran judi online, maka negeri ini tak sedang berada di ambang krisis, tapi sudah masuk ke dalamnya. Maka langkah pertama untuk menyelamatkan republik ini adalah jujur melihat ke dalam cermin: siapa di antara kita yang diam-diam menjadi kaki tangan kejahatan itu?

Majalah Tempo pernah menulis dugaan keterkaitan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco dalam dugaan keterlibatan judi online. Dasco, beberapa petinggi Gerindra dan aktivis 98 membantah keterlibatan Wakil Ketua DPR itu dalam judi online di Kamboja.

Namun berita yang paling mengejutkan dan sudah ada dalam bukti di Kejaksaan Agung dugaan keterlibatan Budi Arie dalam judi online. Bahkan pengamat teroris yang dekat kepolisian Islah Bahrawi menyakini Budi Arie terlibat judi online.

Islah mengungkapkan, ada beberapa orang menyetorkan uang Rp 500 juta dibungkus bekas pembubkus kopi diantar di rumah dinas Budi Arie di Widya Chandra.

Penulis : Muslim Arbi pengamat politik

MoneyTalk, Jakarta – BUMN begitu cepat menimbun utang. Kecepatannya sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menimbun utang Pemerintah. Dalam Catatatan BPS utang BUMN sampai dengan tahun 2023 mencapai 8175 triliun rupiah. Bertambah dari tahun 2022 senilai 7812 triliun rupiah atau bertambah senilai 363 triliun rupiah.

Tambahan utang ini mengalahkan tambahan laba bersih yang diperoleh BUMN dalam periode yang sama. Tahun 2023 laba BUMN senilai 327 triliun rupiah atau turun dari laba tahun sebelumnya yakni 351 triliun rupiah.

Walaupun utang bertambah akan tetapi laba justru menurun. Itulah yang terjadi dengan BUMN kita. Jadi ukuran menambah utang tidak jelas. Konon kabarnya BUMN ada yang membayar deviden dengan utang. Berarti keuntungan BUMN itu bisa berasal dari tambahan utang. Wah sungguh gawat! Ini motifnya supaya tetap dipertahankan sebagai direksi BUMN. Jadi sulit bagi pengamat untuk mengetahui persis apakah BUMN itu benar benar untung atau cuma rekayasa keuangan.

Sekarang utang BUMN terus menggunung. Apa yang akan diwariskan bagi Pemerintahan berikutnya, bagi generasi berikutnya adalah utang segunung. Yakni utang BUMN dan juga utang pemerintah segunung juga. Jadi BUMN tidak bisa diandalkan untuk membayar utang pemeirntah. Demikian juga pemerintah tidak dapat diandalkan untuk membayar utang BUMN. Dua duanya bangkrut!

Kalau Presiden Prabowo ingin membayar utang semua BUMN tersebut bagaimana caranya dan berapa waktu lama yang diperlukan? Sekarang semua keuntungan BUMN disita oleh negara. Bisa disita melalui Danantara. Digunakan semuanya untuk membayar utang BUMN yang srgunung tersebut. Jadi Danantara mengumpulkan uang dengan target agar bisa membayar semua utang BUMN.

Nah, jika keuntungan BUMN setahun senilai 327 triliun rupiah seperti keuntungan tahun 2023, lalu seluruh keuntungan tersebut disita untuk membayar utang BUMN yang saat ini senilai 8175 triliun rupiah, maka perlu waktu 25 tahun untuk membayar semua utang BUMN tersebut. Dengan asumsi selama 25 tahun tersebut Danantara gigit jari atau menelan air liur dan tidak ada kegiatan lain kecuali fokus bayar semua utang BUMN. Ora po po, sing sabar Pak.

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – Jelang pertengahan tahun 2025 ini, peristiwa intoleransi yang sangat memprihatinkan kembali terjadi. Peristiwa tragis tersebut merenggut nyawa seorang pelajar Sekolah Dasar (SD) berinisial KB berusia 8 tahun di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Korban tewas akibat tindakan perundungan dan pemukulan yang dilakukan oleh beberapa orang kakak kelasnya di sekolah. Tindakan kekerasan yang dialami korban diduga akibat korban menganut agama yang berbeda dari para pelaku.

Terhadap kasus tersebut, SETARA Institute menyampaikan pernyataan sebagai berikut.

Pertama, SETARA Institute mengecam keras terjadinya kasus tragis ini. Tindakan kekerasan yang berujung pada kematian tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hak anak sebagaimana termaktub dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,” dan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana dijamin dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua, kasus tersebut menunjukkan bahwa intoleransi nyata-nyata merasuki generasi sangat muda bangsa ini. Simptom intoleransi di lapangan bahkan bukan hanya menimpa anak-anak usia Sekolah Menengah Atas (SMA), tapi lebih muda dari itu. Survei yang dilakukan oleh SETARA Institute pada Februari 2023 menunjukkan bahwa diperlukan pelipatgandaan upaya untuk menghalau paparan intoleransi dan ekstremisme kekerasan dari satuan pendidikan kita. Meskipun 70,2% dari responden berkategori toleran, 24,2 persen siswa SMA intoleran pasif, 5 persen intoleran aktif, dan 0,6 persen dari mereka terpapar ideologi ekstremisme kekerasan.

Ketiga, dalam konteks tragedi di Riau, negara tidak boleh abai. Negara harus hadir dan mengambil tindakan yang memadai dalam menjamin perlindungan bagi anak dan kelompok minoritas agama atau keyakinan, serta harus memastikan para pelaku dan pihak yang bertanggung jawab diproses secara adil sesuai hukum yang berlaku.

Keempat, secara lebih khusus SETARA Institute mendesak beberapa pihak untuk segera mengambil tindakan. Kepolisian hendaknya segera mengusut tuntas kasus ini dan memastikan semua pelaku, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain, misalnya pembiaran oleh orang dewasa terkait, untuk diproses hukum secara professional dan memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya. Kepolisian dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebaiknya memberikan perlindungan kepada keluarga korban, terutama orang tuanya. agar tidak mendapat intimidasi lebih lanjut.

Pemerintah Daerah setempat hendaknya melakukan evaluasi terkait iklim sekolah yang rentan menjadi tempat diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan serta memobilisasi sumber daya, termasuk program yang relevan, untuk memastikan penyelenggaraan program pendidikan dan lingkungan sekola yang damai, non- diskriminatif, inklusif dan aman untuk semua.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hendaknya melakukan evaluasi dan pemantauan atas eksistensi dan kinerja Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang dibentuk di satuan-satuan pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Eksistensi dan kinerja TPPK seharusnya dapat mencegah kekerasan seperti yang dialami oleh KB dan kekerasan lainnya di berbagai satuan pendidikan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) hemberikan rehabilitasi dan dampingan psikologis bagi keluarga korban. KPPPA juga mesti memastikan hak-hak keluarga korban, juga hak-hak para pelaku yang juga anak-anak, ketika proses hukum sedang berjalan.

Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri juga mesti mengambil peran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk segera menyusun langkah pencegahan dan penanganan diskriminasi berbasis agama di tingkat daerah, serta mendorong peran aktif seluruh perangkat pemerintahan di daerah untuk membangun toleransi, perjumpaan lintas identitas, dan inklusi sosial sejak dini di tengah-tengah kemajemukan.

Narahubung:Halili Hasan,Direktur Eksekutif SETARA Institute,

MoneyTalk, Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) adalah penanggung jawab pembangunan tiga juta rumah, program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang telah dijanjikan kepada orang miskin Indonesia. Kepada Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR).

Program ini bukan hanya membutuhkan pendanaan dan pembiayaan, tapi memerlukan kecepatan dan ketepatan. Program ini tidak boleh terhambat prosedur birokrasi yang rumit dan bertele tele.

Mengapa? Backlog 9 juta rumah tidak bisa ditunda pemenuhannya. Rumah tidak layak huni 30 juta tidak dapat diundur. Karena hal ini menyangkut nasib 120 juta masyarakat berpendapatan rendah yang membutuhkan rumah layak. Inilah jalan bagi negara dalam menjalankan amanat kemanusiaan.

Danantara sebuah visi Presiden Prabowo Telah didirikan. Lembaga ini akan mengelolah aset 1 triliun dollar atau 16500 triliun rupiah. Sangat besar untuk menjadi dasar menciptakan instrumen pendanaan.

Danantara akan mengelolah keuntungan tahunan BUMN sebesar 350 triliun rupiah. Uang yang cukup besar untuk merealisasikan program strategis Presiden Prabowo dengan cepat.

Pembangunan tiga juta rumah telah mandatori. Artinya program ini wajib dilaksanakan yakni membangun tiga juta sebagai proyek strategis nasional (PSN). Boleh lebih tetapi tidak boleh kurang.

Dalam Perpres tentang PSN, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) telah ditugaskan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan serta melaksanakan PSN tersebut.

Sekarang Kementerian PKP telah mengambil tindakan percepatan. Pembangunan rumah tiga juta bermodalkan dana Tapera FLPP (Fasilitas Liquditas pembangunan Perumahan), dana abadi yang berada di bawah kendali kementerian keuangan.

*Hanya dalam kawartal pertama tahun 2025 Menteri PKP selaku Ketua Komite Tapera telah merealisasikan 53.874 rumah subsidi dari Tapera FLPP selama kwartal 1 2025, naik 1173,92% dibandingkan kwartal 1 tahun 2024. Pencapaian ini belum pernah terjadi di masa-masa sebelumnya. Baru kali ini penyerapan Tapera FLPP begitu cepat.*

Namun walaupun semua Tapera FLPP telah terserap, target tiga juta rumah membutuhkan pembiayaan 11 kali dari kemampuan Tapera FLPP saat ini yakni sekitar 250 ribu rumah dalam setahun.

Danantara sudah pasti akan menyediakan pendanaan bagi tiga juta rumah. Sekurang kurangnya dana yang diperlukan mencapai 540 triliun rupiah. Harga rumah subsidi per unit ditetapkan antara 160 juta sampai dengan 190 juta, tergantung lokasi.

Menurut UU BUMN Danantara adalah lembaga negara yang membawahi dan menugaskan BUMN dalam seluruh pekerjaannya. Maka dengan demikian pendanaan untuk tiga juta rumah akan melalui badan hukum namanya BUMN yang sekarang dikomandoi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Danantara.

Sebagai penanggung jawab perumahan dan kawasan pemukiman maka Kementerian PKP dapat segera menginisiasi dan membentuk BUMN Perumahan, tentu saja atas arahan Presiden Prabowo. BUMN yang nantinya akan melaksanakan langsung pembangunan tiga juta rumah sesuai perintah Presiden melalui perpres perpres yang akan dibuat lebih lanjut. BUMN Perumahan yang nantinya akan diurus oleh orang orang terbaik Presiden Prabowo.

Danantara perumahan yang dimanifestasikan dalam BUMN Perumahan yang dikelola Kementerian PKP akan menjadikan pembangunan setiap unit rumah terlepas dari beban berat mekanisme pasar perumahan. Danantara perumahan adalah peta jalan baru bagi pemenuhan hak dasar rakyat yakni perumahan yang paling murah dan paling layak bagi kemanusiaan.

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – Masalah yang paling banyak didiskusikan dikalangan gerakan sosial adalah bagaimana negara secara langsung dapat membangun rumah tanpa menggukan mekanisme pasar, tanpa melibatkan perbankkan atau mekanisme keuangan modern yang berlaku saat ini.

Negara secara langsung itu adalah dengan mengunakan semua pendanaan dan pembiayaan yang dikuasai atau dikontrol oleh negara untuk melakukan pembiayaan. Dana dana yang dikuasai oleh negara melalui pemerintah tersebut seperti Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan dana abadi yang dikelolah secara mandiri oleh badan badan yang dibangun oleh pemerintah dengan UU.

Dengan cara seperti ini maka pembangunan perumahan dapat lebih cepat. Misalnya negara membangun rumah dengan APBN langsung seperti pengerjaan proyek proyek infrastruktur yang dibiayai APBN. Demikian juga negara secara langsung membangun rumah dengan pembiayaan non APBN seperti dari dana abadi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dikelolah oleh BP Tapera sebuah lembaga negara yang dibentuk dengan UU.

Negara yang berperan langsung dalam pembangunan rumah akan dapat membangun rumah tanpa DP sama sekali atau tanpa bunga sama sekali. Negara langsung menyediakan rumah untuk dijual, untuk disewakan atau ditempati secara gratis oleh masyarakat yang benar benar tidak mampu melalui verifikasi yang ketat.

Seberapa banyak rumah yang dapat dibangun negara secara langsung tersebut? Nilai FLPP tahun 2025 adalah 18,77 triliun. Jika uang tersebut digunakan untuk membangun rumah seharga 160 juta per unit maka akan dapat dibangun sebanyak 113.758 unit rumah.

Selanjutnya jika dilakukan langsung oleh BP Tapera dengan nilai kelola dan saat liquid sebesar 130 triliun rupiah maka dapat dibangun rumah subsidi secara langsung sebanyak 812.500 unit rumah. Jadi dengan menggunakan FLPP dari APBN dan dana Abadi Tapera tanpa menggunakan perbankkan dan sektor keuangan maka akan terbangun 926.258 unit rumah, kurang 7 persen lagi mencapai angka 1 juta rumah setahun.

Mekanisme pembangunannya pun dapat lebih ringkas. Hanya membutuhkan satu landasan keputusan politik pemerintah terkait dengan goverment procurement atau belanja pemerintah dan pengaturan penggunaan dana abadi BP Tapera. Setalah rumah dibangun dan jadi maka pemerintah dapat menyerahkan pengelolaan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah atau cara pengelolaan lainnya yang tidak mengurangi dan menghilangkan peran negara.

Selain itu pemerintah juga dalat bekerja sama dengan pengembang dalam hal pengelolaan, penjualan atau penyewaan, semua bisa dilakukan secara bersama sama. Rumah dapat dijual sesuai harga yang dipatok pemerintah, sehingga pemerintah dalam hal ini mengendalikan harga. Rumah juga dapat disewakan kepada konsumen dengan tarif sewa semurah murahnya yang ditetapkan pemerintah

Satu satunya kelemahan negara membangun rumah secara langsung adalah gangguan terhadap industri perumahan yang telah berkembang. Selama ini pelibatan institusi pembiayaan merupakan cara yang paling relevan untuk menjaga lingkungan usaha atau bisnis yang bergerak di salam sektor perumahan.

Lingkungan bisnis ini telah berkembang dengan segala macam resikonya. Bisnis tersebut cukup rapi karena harus proper mulai dari bisnis pertanahan atau pasar tanah dan lahan, bisnis perbankkan dengan keuntungan bunga dan imbal hasil investasi, dan perdanagan atau penjualan properti yang melibatkan dunia usaha, serta konsumen yang proper dan memiliki kemampuan membayar. Bisnis bisnis tersebut sama seperti bisnis barang bersubsidi lainnya, semua marjin keuntungan atas usaha disediakan atau ditanggung oleh pemerintah melalui APBN.

Hanya saja cara swasta akan menghasilkan lebih sedikit rumah, akan menambah lebih banyak biaya keuangan, dan membutuhkan waktu lebih lama dalam mengkordinasikan pengembang, kontraktor dan pembeli yang proper. Cara ini dapat menumbuh kembangkan lembaga keuangan, bank, non bank, asuransi, pasar modal dll. Namun ini adalah bisnis yang tumbuh dari barang bersubsidi.

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – Ketika Presiden Prabowo membentuk Danantara, maka secara resmi ada tiga sumber uang negara, yakni lembaga keuangan bank maupun non bank, kedua fiskal atau APBN dan ketiga adalah Danantara. Ketiganya akan berebut pengaruh siapa yang akan paling bermanfaat buat bangsa, negara dan rakyat. Sebaik baiknya manusia dan lembaga adalah yang bermanfaat buat orang banyak.

Dua diantaranya adalah sumber uang pemerintah yakni fiskal atau APBN dan uang Danantara. Selama ini pemerintah tidak dapat meminta uang kepada lembaga keuangan bank maupun non bank, karena mereka semua adalah lembaga independen, profesional, non goverment, walaupun sebelum reformasi semua uang bank itu milik pemerintah. Namun sekarang pemerintah kalau kurang uang untuk mensejahterakan rakyat, memberi makan rakyat maka bisa meminta uang kepada Danantara.

Danantara akan mengelola kekayaan 1 triliun dolar AS atau sekitar 16.500 triliun rupiah. Aset ini selama ini hanya menghasilkan keuntungan sebesar 350 triliunan rupiah setahun atau hanya 2% dari aset tersebut. Kedepan aset tersebut jika dikelola dengan benar maka akan dapat menghasilkan minimal 10 persen yakni 1.650 triliun rupiah setahun. Pemerintahan Prabowo dapat mempelototi dengan benar bagaimana kinerja semua aset BUMN tersebut.

Aset Danantara bisa bertambah dikarenakan banyak aset aset eks BUMN dan aset negara lainnya yang selama ini dikuasai menteri keuangan yakni oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang bernilai ratusan triliun. Selama ini semua aset tersebut ditelantarkan, ada yang di sewakan dan bahkan ada yang berpindah tangan ke oligarki. Saya kasih satu contoh di depan mata orang Jakarta adalah aset bandara udara kemayoran tanah ratusan hektar telah berpindah tangan ke oligark.

Semua aset yang selama ini dikuasai dan dimainkan oleh DJKN agar segera diserahkan kepada Danantara sebagai lembaga negara yang membawahi semua BUMN. Dengan demikian seluruh aset aset negara yang dikuasai menteri keuangan dapat segera menjadi aset produktif yang didayagunakan untuk membangun tiga juta rumah untuk rakyat Jakarta dan rakyat Indonesia.

Danantara juga diharapkan akan menguasai aset 100 juta hentar hutan tropis Indonesia, yang sangat bernilai secara ekonomis terutama dihadapan isue climate change. Indoensia sebagai climate change super power akan memimpin dunia dalam isue transisi energi. Danantara yang merupakan representasi utama negara akan memiliki aset hutan bernilai puluhan dolar.

Jika kekayaan carbon 100 juta hektar hutan Indonesia telah rampung dinegosiasikan dalam perundingan climate change, maka setiap batang pohon dalam hutan akan bernilai dolar. Maka saat itulah Indonesia tidak membutuhkan menteri keuangan lagi. Rakyat juga tidak membutuhkan menteri keuangan lagi karena telah dipandang sebagai teror yang memburu pajak sampai ke dapur rakyat. Saat Danantara telah menjadi tempat rakyat menyadarkan segala hajat hidupnya.

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – Selasa dini hari (6/5), klien kami RIZAL FADILAH SH mengalami kecelakaan, sepulang pemeriksaan dari Bareskrim Polri. Setelah seharian diperiksa sebagai saksi dalam kasus laporan TPUA terkait Ijazah Palsu Jokowi, malamnya saat pulang dirinya tertabrak (atau ditabrak?) pengendara motor. Akhirnya, karena mengalami luka dan sakit, klien kami tak dapat menghadiri pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Kamis (8/5), dalam kasus dugaan pencemaran dan fitnah atas laporan Saudara JOKO WIDODO.

Pagi ini (Jum’at, 9/5), penulis mendapat kabar dari Klien Penulis, dr Tifauzia Tyassuma, tentang kematian kakak kandung dr Tifauzia Tyassuma, yang wafat mendadak pada Jumat dini hari, tanggal 9 Mei 2025 di usia 56 tahun.

Almarhum kakak dr Tifa ini adalah lulusan Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Geologi UGM angkatan 1986 lulus 1991. Teman baik dan seangkatan Dr. Roy Suryo di SMP 5 Yogyakarta dan SMA 3 Yogyakarta.

Entahlah, semua kejadian murni atau ada rencana. Yang jelas, kasus ijazah palsu ini sudah banyak menimbulkan korban dan diliputi sejumlah misteri.

Kematian Hari Mulyono, suami Idayati (Sekarang Istri Anwar Usman, Hakim MK, yang merupakan adik Joko Widodo), pada tahun 2018 lalu juga masih diliputi misteri. Bambang Tri Mulyono, menyebut Hari Mulyono-lah yang alumni UGM, bukan Joko Widodo.

Bambang Tri dan Gus Nur, menjadi korban kasus ijazah palsu Jokowi, tanpa rakyat dapat mengetahui sebenarnya wujud ijazah itu seperti apa. Yang jelas, dua orang ini telah menjadi korban ijazah palsu Jokowi, tanpa ada pembuktian hukum melalui pengadilan tentang keaslian ijazah Jokowi.

Saat persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta, hampir 6 bulan bersidang, tapi wujud ijazah Jokowi yang diklaim asli tak pernah hadir di persidangan. Padahal, Majelis Hakim berulangkali mengingatkan Jaksa yang menuntut Bambang Tri dan Gus Nur, agar menghadirkan ijazah Jokowi yang asli.

Kini, kasus ijasah palsu Jokowi tidak juga reda, meski Bambang Tri dan Gus Nur telah dipenjara. Adalah Dr Roy Suryo, Dr Rismon Sianipar, Rizal Fadilah, SH dan dr Tifauzia Tyassuma, menjadi berstatus terlapor karena dianggap mencemarkan nama Joko Widodo. Keempat klien kami ini, dilaporkan di Polres Jakarta Pusat, Polres Jakarta Selatan dan terakhir oleh Joko Widodo langsung dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

Tentu kita semua sebagai rakyat, berhak bertanya. Sampai kapan kasus ijazah palsu Jokowi ini akan berakhir? Sampai berapa lagi korban berjatuhan, hanya untuk menutupi kasus ini?

Sebenarnya, perkara pokoknya sederhana. Tunjukkan ijazah asli Jokowi, selesai. Akan tetapi Saudara JOKO WIDODO justru mengambil jalan yang berliku. Berdalih tidak punya kewajiban, dan yang meminta ijazah ditunjukkan tidak punya kewenangan.

Padahal, saat Pengadilan Negeri Surakarta meminta ijazah tersebut dihadirkan dalam forum mediasi, toh ijazah itu tetap saja tak hadir. Lalu, harus bagaimana rakyat memaksa Saudara Jokowi untuk menunjukan ijazahnya, agar kasus remeh ini segera berakhir?

Penulis : Ahmad Khozinudin, S.H. ,Advokat Dan Koordinator Non Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi & Aktivis (TA-AKAA)

MoneyTalk, Jakarta – Sistem ekonomi konstitusi (Pasal 33 UUD 1945) sebagai dasar kesepakatan bersama (common denominator) berbangsa dan bernegara telah kehilangan ruh ideologi Pancasila. Alasannya, adalah bobot kepentingan individu dan sekelompok pengusaha besar atau korporasi swasta (taipan) lebih diakomodir dalam partisipasi pembangunan nasional. Bahkan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan nasionalisasi perusahaan swasta asing diera penjajahan Belanda (UU 86 tahun 1958) juga diubah paradigmanya.

Melalui berbagai perubahan Undang-Undang (UU) sektoral hal itu mereka lakukan, yaitu UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi (Migas), UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN dan UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Tidak cukup hanya dengan UU ini, lalu didirikanlah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) melalui revisi UU 19 tahun 2003 menjadi UU No 1 tahun 2025.

Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 (PP 10/2025) tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari 2025. Kehadiran alas hukum BPI Danantara (meskipun proses formil dan materiilnya dipertanyakan) telah mengubah rekonstruksi hukum pengelolaan BUMN atau perusahaan negara. Beleid ini secara umum mengatur tata kelola Danantara, mulai dari wewenang hingga struktur organisasinya.

Yang mana pada Pasal 2 PP 10/2025 ayat 1 dinyatakan, bahwa dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian tugas dan kewenangannya kepada badan, dalam hal ini Danantara. Badan ini atau Danantara juga bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Selain itu, Danantara juga melakukan langkah “revolusioner” terkait frasa harta kekayaan (asset) BUMN yang selama ini menjadi polemik publik. Polemik itu terdapat pada perubahan yang signifikan atas pengelolaan dan pengawasan BUMN kaitannya dengan peran dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) sebagai lembaga tinggi pemeriksa (auditor) negara.

Perubahan drastis dalam UU 1/2025 yaitu terdapat pada definisi kekayaan BUMN pada ketentuan awal merupakan kekayaan negara yang dipisahkan menjadi hanya kekayaan BUMN saja. Implikasi dari dihapusnya frasa ini tentu saja menimbulkan konflik konstitusi atas pengelolaan keuangan negara serta menimbulkan ketidakpastian hukum manakala UU 17/2003 masih berlaku. Ketentuan ini diperkuat oleh Putusan MK No 48 dan 62/PUU-XI/2013 tertanggal 18 September 2014 yang mengukuhkan status kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara dan dipisahkan dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal di BUMN merupakan kekayaan negara. Dengan berlakunya UU 1/2025 tersebut, maka status kekayaan negara telah berpindah menjadi kekayaan BUMN.

Konsekuensinya, pemeriksaan keuangan negara dalam status kekayaan BUMN penuh tidak lagi menjadi obyek pemeriksaan auditor negara atau BPK RI. Maka publik patut bertanya, lalu bagaimana halnya posisi kasus korupsi yang menimpa para pejabat BUMN Pertamina dalam hal ini sub holdingnya PT. Pertamina Patra Niaga (PPN)? Sebab, Kejaksaan Agung RI (Kejagung RI) telah menetapkan 7 (tujuh) tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023. Jumlah kerugian negara berdasarkan perhitungan Kejagung RI mencapai Rp193,7 triliun per tahun atau totalnya Rp968,5 triliun selama 5 (lima) tahun.

Agaknya, ketentuan inilah yang membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beraksi dengan menyatakan akan mengkaji dampak dari pemberlakuan UU 1/2025 tentang BUMN ini. Kajian yang dimaksud KPK itu terkait klausul yang mengatur bahwa direksi BUMN bukan penyelenggara negara. Klausul ini termaktub dalam Pasal 9G, yang menyatakan bahwa: Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Benarkah atas klausul ini maka obyek penyelenggara negara yang selama ini menjadi kewenangan penegakan hukum KPK atas kasus tindak pidana korupsi di BUMN tidak berlaku lagi? Bagaimana halnya dengan status tersangka dan penahanan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga (PPN) Riva Siahaan (RS) beserta pejabat Pertamina lainnya atas pemberlakuan UU 1/2025 beserta PP 10/2025 dengan implikasi hukumnya?

Jika status tersangka dan penahanannya berdasar UU 19/2003, maka tentu Kejagung RI harus merujuk pada hasil pemeriksaan BPK RI sebagai auditor negara. Apakah temuan BPK RI pada kasus impor BBM itu terdapat indikasi korupsi atau kerugian negara serta bukan aksi korporasi? Sedangkan, jika menggunakan UU 1/2025 yang diterapkan pada kasus korupsi Pertamina itu tentu saja kerugian BUMN bukan lagi menjadi kerugian negara akibat telah dihapusnya frasa kekayaan negara yang dipisahkan. Atas dasar hukum apakah Kejagung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menetapkan status tersangka dan penahanan?

Oleh karena itu, revisi UU 19/2003 menjadi UU 1/2025 yang sepotong-sepotong, parsial dan tidak komprehensif oleh DPR RI hanya akan menjadi polemik, materi konflik serta ruang konflik konstitusi baru lagi. Setidaknya, frasa aksi korporasi seperti apakah dan dengan cara bagaimana yang dilakukan oleh direksi BUMN bukan merupakan tindak korupsi tersebut perlu diatur lebih lengkap. Apabila ini tidak tegas dan jelas, tentu terbuka penafsiran jamak (multi tafsir) atau sesuka hati (at will) pemerintah dan akan berdampak pada konflik konstitusi pada kasus-kasus di BUMN. Pertanyaannya, tanpa ketentuan yang jelas dan tegas antara definisi aksi korporasi dan korupsi, mungkinkah segala hal dan tindakan aksi korporasi oleh pengurus Danantara dan BUMN sektoral di masa datang akan menjadi legal dan sah tanpa unsur korupsi?

Penulis : Defiyan Cori,Ekonom Konstitusi