22 November 2026

Opini

Perumahan MBR, MBG dan Hilirisasi, Mengapa Pengusaha TerCuan di RI Belum Berkontribusi?

 

Oleh : Salamuddin Daeng

 

Kelihatanya banyak perusahaan yang engan dengan program pemerintah baru. Apa buktinya? Sampai saat ini belum tampak perusahaan paling cuan di Republik Indonesia mau mengambil hati pemerintah dengan cara ambil bagian atau andil dalam program paling prioritas pemerintahan baru. Padahal pemerintah maunya yang baik baik. Seharusnya perusahaan ikut masuk, ikut kontribusi, ikut andil, baik diminta atau tidak diminta. Karena hal itu membuktikan bahwa pengusaha tersebut mendukung pemerintah. Namun sampai sekarang dukungan itu belum tampak.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah itu memiliki tiga program paling prioritas untuk memompa pertumbuhan ekonomi 8 persen, yakni pertama, Makan Bergizi Gratis (MBG), kedua program tiga juta rumah untuk Masyarakat Berpendapat Rendah (MBR) dan ketiga hilirisasi ekonomi dalam rangka menciptakan value added atau nilai tambah ekonomi. Para pengusaha yang besar mengetahui hal itu dan seharusnya mereka ikut berkontribusi. karena semua program prioritas tersebut baik buat negara dan juga baik buat pengusaha itu sendiri.

Tiga program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran ini adalah program paling merakyat yang dilakukan sebuah pemerintahan di Indonesia, karena akan memberi makan bergizi setiap hari kepada lebih dari 80 juta anak anak Indonesia, memberi rumah bagi setidaknya 12-15 juta orang dan melakukan hilirisasi, pengolahan atau industrialisasi dalam menyerap jutaan tenaga kerja dan menciptakan pekerjaan bagi jutaan orang. Anehnya ini belum dipandang sebagai kesempatan emas oleh para pengusaha paling cuan di sektor tembakau, sektor sumber daya alam sawit, tambang, migas dan perusahan raksasa pangan untuk berkontribusi. Padahal inilah kesempatannya.

Ada beberapa sebab pengusaha pengusaha kakap nasional enggan atau belum berkontribusi sampai hari ini terhadap tiga program pemerintahan tersebut 1) Mungkin sejak semula pengusaha tersebut apriori terhadap pemerintahan. Mereka tidak peduli siapapun pemerintahan, pengusaha hanya peduli apakah cuan atau tidak. 2) Pengusaha tersebut mungkin adalah pendukung kandidat yang kalah dan sampai saat ini masih menyimpan dendam, sehingga dalam hati berharap kondisi ekonomi berantakan sehingga pemerintahan ini gagal. 3) pengusaha dalam kelompok yang wait and see atau lihat lihat dulu, kalau ada peluang dapat dia ambil dari pemerintahan ini maka akan mendukungnya, sebaliknya kalau tidak ada peluang dia kabur aja dulu. Tiga tipikal pengusaha ini perlu direnungkan oleh Presiden Prabowo bagaimana mengambil sikap kepada mereka.

Padahal dulu kita membayangkan begitu Presiden prabowo terpilih maka berbondong bondong pengusaha seiring sejalan dengan program pemerintah terutama program prioritas yang disebutkan di atas. Namun kelompok perusahaan terbesar dan paling cuan di republik ini seperti perusahaan rokok, perusahaan sawit, perusahaan tambang batubara dan perusahaan minyak belum menunjukkan dukungannya pada program pemerintah. Hal ini terlihat belum ada publikasi media yang menunjukkan mereka ikut dalam program MBG, rumah MBR, dan hilirisasi. Ada apa gerangan? bukankah pengusaha paling cuan itu mampu ikut berkontribusi?

Seharusnya pengusaha terkaya atau ter-cuan se Indonesia mulai menjalankan Politik Etis. Politik ini pernah di suatu masa dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda di Indonesia dalam usaha meningkatkan kualitas SDM bagi tenaga yang dibutuhkan pemerintah kolonial. Seharusnya sekarang pengusaha menjalankan politik Etis, setelah puluhan tahun mengambil cuan dalam ekonomi Indonesia, mengeruk sumber daya alam, dan mengeruk uang melalui perdagangan. Caranya yakni masuk dalam program paling inclusive yakni MBG, perumahan MBR dan Hilirisasi. Karena ini akan menjadi kekuatan penggerak ekonomi dan sekaligus loncatan bagi masa depan Indonesia.

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – KATA ‘dan’ bermakna setara, jika ditimbang. Jika kasus kepala babi yang dikirim ke Tempo terkait kekerasan terhadap jurnalistik, sedang gentong babi menyangkut pundi-pundi politik. Di Indonesia istilah “gentong babi” berkelindan dengan hilirisasi dana aspirasi.

Kedua kata yang mengandung “babi” itu, semestinya tak boleh terjadi di negeri yang sudah mengaku sebagai negara demokrasi. Apa-apa yang menyangkut “B2” memang masih rawan dibicarakan, apalagi diterjemahkan dengan gaya bebas.

Meski yang terjadi harus disikapi dengan arif. Terlalu reaktif, berarti tujuan si pengirim kepala babi sampai. Sebab Tempo dikenal dengan dapur kata-kata, yang berani dan bergengsi, sudah bisa membaca, kemana arahnya. Publik menyerahkan bacaannya kepada Tempo tidak rasa tempe.

Sementara istilah “gentong babi” merujuk pada gentong, tong, wadah yang terbuat dari kayu untuk menyimpan dan mengawetkan daging babi asin. Lebih luas, Annie Duke dalam Quit (2022), menyebut politik gentong babi sebagai penggunaan dan pengalokasian dana publik, demi mendapat keuntungan politik, dengan mengalihkan anggaran pada keperluan politik.”

Menelisik kedua kasus yang sedang “hot” itu, sebaiknya diserahkan kepada yang berwenang, sambil diikuti, apakah performa aparat penegak hukum masih tetap prima, di tengah isu revisi undang-undangnya yang didemo mahasiswa dimana-mana.

Meski lezat dan nikmat “B2” itu mahal harganya di Indonesia. Dikenal memiliki varian yang luar biasa banyaknya, cuma belum tercium aromanya, apakah sudah masuk menjadi “menu” istana.

Ingat, “babi” ada dimana-mana. Berpotensi berebut sumberdaya manusia. “Olala!”

Penulis : Agung Marsudi

MoneyTalk, Jakarta – Tatapan Matanya Kosong, Perubahan Ini Dia Tidak Mengerti Sejarahnya. dia bahkan tidak tau kapan waktu perubahan itu dimulai. Dia juga tidak tau mengapa perubahan ini terjadi. apa.sebab, apa dasarnya? lalu menatap dengan tatapan mata kosong, ooo perubahan tengah terjadi.

Wah bahaya sekali! Jika pengambil kebijakan tidak memiliki memori sejarah maka pasti tidak tau bagaimana membangun rencana masa depan. Dia hanya akan sibuk menjelaskan ini ada tarif negara ini terhadap ini, ini ada tekanan negara ini terhadap ini. Bahaya itu, bahaya ini. Ayo ikut tuan sana, ayo ikut tuan ini. Wah bisa cilaka!

Pertama sekali mulai dengan pernyataan: Bagaimana anda mengerti keadaan hari ini kalau anda tidak punya pengetahuan tentang sejarahnya? Tidak tau sejarah perubahan sekarang ini, maka sudah pasti anda tidak tau cara menghadapinya ke depan. Jadi pelajarilah sejarah.

Coba lihat orang amnesia yang kehilangan ingatan, seperti itulah orang yang tidak tau sejarah. Maka orang yang hilang ingatan atau tidak punya pengetahuan tentang ingatanya maka sudah pasti dia tidak mengenal sekelilingnya. Jangankan mengenal keadaan, mengenal ibu, bapak, teman temannya saja dia lupa. Lalu bagaimana mungkin dapat membaca sebuah kejadian?

Mencermati Pidato Sri Mulyani tentang APBN 2025 kita sungguh kaget. Dia tidak tau kapan perubahan ini terjadi, tidak pernah mempelarinya, tidak punya ingatan tentang itu. Tahun berapa itu perubahan? Tanyanya. Wah itu berarti dia tidak tau sejarahnya. Tahun berapa? dia ragu, bingung, dan tidak tau kapan perubahan ini dimulai. Padahal yang harus dipahaminya bukan sekedar tahun berapa, tapi gerak sejarahnya, sejarah itu bergerak dan hampir pasti.

Orang yang tidak punya ingatan sejarah, lalu tidak dapat membaca keadaan sekarang dan sudah dapat dipastikan tidak dapat membaca keadaan sekarang, lalu bagaimana dia bisa punya jawaban atas keadaan sekarang? lebih parah lagi bagaimana dia akan punya jawaban atas masalah dimasa depan? Bagaimana dia bisa membuat rencana menghadapi masa depan?

Tentu saja ini masalah serius bagi kita. Menteri keuangan tidak dapat menjelaskan mengapa Amerika Serikat mengambil keputusan seperti sekarang ini, dan bagaimana sejarahnya? Wah..Masa depan negara tidak diserahkan kepada orang amnesia. Karena menghadapi masa depan yang lebih dinamis kita membutuhkan rencana yang kuat. Sebuah rencana yang menerjelahkan perubahan setiap detail masalah dari masa ke masa, sehingga sudah dapat diperkirakan masalah ekonomi yang akan datang kemudian hari.

Jika dia mengajak semua orang Indonesia meraba didalam gelap, kelihatannya akan seperti itu, maka sebab ketidak tahuan dia ini akan membuat ratusan juta orang cilaka dua belas ! Ingat Donald Trump bukan orang iseng yang mau buat ribut dunia, kebijakan ada sejarahnya, dalam sejarah itu ada sebab sebab, sejarah itu yang membuat kejadian sekarang ada, dan kejadian di masa depan.

Jadi secara keseluruhan saya menilai bahwa kemarin itu SMI bukan mengulas APBN, tapi membaca mantra mantra mistik, memanggil ruh ruh gentayangan pasar bebas yang menjadi tuannya selama 50 tahun.

Sri mulyani mengeluh dunia berubah, tapi dia tidak tau kapan mulai berubah, apa sebab berubah, bagaimana historinya. Rupanya dia tidak tau kapan dunia mulai berubah. jadi bagaimana dia tau cara menghadapinya sementara sejarahnya dia tidak tau.

Lalu dia bilang selamat tinggal pasar. ini jelas provokasi. Belum pernah kita degar menteri keuangan negara lain mengatakan selamat tinggal pasar. Pantas saja orang pada kabur dari bursa efek. Tapi tak apa. Bursa Efek Indonesia adalah pasar gocekan, bagus kalau dia terburu buru kabur. jadi tidak bisa banyak yang diangkutnya oleh para pelaku gocekan saham.

Hal yang perlu diantisipasi adalah sekarang mulai banyak orang memistikan Sri Mulyani, seolah ekonomi adalah Sri mulyani dan Sri mulyani adalah ekonomi. Hari ini mantranya mendatangkan bahaya. Hantunya muncul semua di pasar gocekan saham. Sri Mulyani ngeles dengan menebarkan isue dia mundur sebagai Menkeu. Lalu seolah isue ini yang memicu Ambruknya bursa saham. Padahal Ambruknya bursa kemarin akibat provokasi dia soal defisit APBN. Dia menyebarkan isue bahwa defisit APBN karena program presiden Prabowo seperti makan bergizi gratis, Danantara dan pembatasan lalu lintas devisa.

Strategi Presiden Prabowo tepat. Kubangan diobok obok, hantu hantu keluar semua karena sesak nafas. Tinggal panggil Ghostbuster untuk tangkap mereka. Hantu hantu yang selama ini selalu menebarkan ancaman, provokosi, unruk mengancam pemerintah supaya pemerintah tunduk pada agenda neoliberal dan tunduk pada kehendak oligarki parasit.

Program Prabowo soal pembatasan lalu lintas devisa, pembentukan Danantara dan efisiensi APBN adalah kebijakan yang tepat untuk rekonsentrasi sumber daya keuangan Indonesia, membubarkan neoliberalisme keuangan yang dijalankan selama ini melalui dekonsentrasi. Ingat liberalisasi keuangan dan dekonsentrasi adalah sumber masalah hancurnya fundamental ekonomi, ketergantungan terhadap utang dan perampokan sumber daya alam Indonesia secara masiv. Prabowo benar benar telah menghentikan ini!

Konsentrasi sumber daya keuangan nasional akan dikerahkan pada tiga program paling inclusive yakni pembangunan tiga juta rumah, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam Indonesia secara menyeluruh dan makan bergizi gratis yang akan memperkuat ekonomi Indonesia sampai lapisan terbawa yakni industri pertanian, peternakan, perikanan, indusri kecil, menengah dan industri makanan dan minuman.

Penulis: Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – Ketika dunia berubah dengan cepat, Presiden Prabowo telah mengabil langkah lebih cepat. Langkahnya tidak terduga. Sebagian besar anak buahnya tidak mengerti apa yang dilakukan Prabowo. Ada yang mencoba menjelaskan namun dengan tatapan mata yang kosong seperti Sri Mulyani. Sebagian yang lain mencoba menjelaskan namun salah seperti penjelasan yang disampikan terkait Danantara. Ada yang mecoba memanifestasikan kebijakan Prabowo seperti launcing bank emas yang sangat memalukan dan konyol karena bank emas dikiranya pegadaian. Sungguh menyedihkan!

Dunia tengah menyaksikan Donal Trump membuat berbagai kebijakan kontoversi seperti memotong anggaran Amerika Serikat, termasuk memangkas berbagai bantuan luar negerinya, lalu keluar dari berbagai kesepakatan perdagangan bebas dengan memberlakukan tarif besar besaran terhadap negara pesaingnya dan berbagai kebijakan mengubah haluan kebijakan AS menuju proteksionisme. Amerika Serikat menjalankan proteksionisme secara terbuka tanpa tendeng aling. Lalu dunia tersentak kaget.

Sejalan namun lebih tinggi dari apa yang dialkukan Donald Trump. Presiden Prabowo melakukukan banting setir. Benar benar mengubah rute ekonomi Indonesia. Membuat kebijakan yang paling mendasar yang tidak pernah dilakukan sepanjang sejarah reformasi Indonesia. Jika dilihat dari level kebijakan ekonomi, apa yang dilakukan Presiden Prabowo adalah Top Of The top level. Mengagetkan! Para pengikutnya pasti langsung merinding dan asam lambunya naik karena banyak bohir bohir mereka yang lama terkena dampak kebijakan Presiden Prabowo.

Level pertama dalam seluruh kebijakan ekonomi tersebut adalah pembatasan lalu litas devisa. Sebuah kebijakan yang tidak pernah terbayangkan berani dilakukan oleh pemeritah negara Republic Indonesia yang selama ini tersandera rezim devisa bebas. Ketika Prabowo menghentikan rezim devisa bebas maka berhentilah semua neoliberalisme di Indonesia. Berhenti juga liberalsiasi keuangan dan liberalsiasi perdagangan. Berhenti pula pencurian dan penggarongan sumber daya alam Indonesia. Berhenti pula berbagai korupsi dalam perdagangan bebas yang selama ini membuat Indonesia kere.

Rezim devisa bebas merupakan alat beroperasinya seluruh perampokan sumber daya alam Indonesia. Alat utama beroperasinya seluruh praktek pencucian uang di Indonesia dan alat utama oligarki menghidari kewajiban pajak dan kewajiban keuangan kepada Indonesia. Pantas saja Presiden Prabowo mengatakan bahwa dirinya siap mati menghadapi para koruptor. Rupanya mereka inilah yang dimaksud. Para bandit yang selama ini sangat berkuasa dan powerfull mengatur ekonomi Indonesia.

Kebijakan kedua yang juga berada pada level kedua kebijakan ekonomi adalah dideklarasikannya Danantara. Sebuah Lembaga untuk mengkonsentrasikan sumber daya keuangan Indoensia yang terpragmentasi, dibelah belah oleh oligarki Indonesia supaya gampang dicoleng, membuat ketergantungan negara kepada para bandit keuangan dan ketergantungan negara pada modal asing. Lembaga Danantara adalah pernyataan ekonomi pemerintahan Prabowo bahwa negara Indonesia tidak akan bergantung pada sispapun. Tidak bergantung pada uang oligarki. Tidak bergantung pada modal asing dan ingat tidak bergantung pada pasar uang oligarki. Nah Rosan Rorlani harus mengerti ini dan jangan bingung!

Selama ini mereka para oligarki menjatah APBN dengan paket hemat. APBN dibuat kecil agar ekonomi Indonesia terus menghiba pada para bandit keuangan dan bandit sumber daya alam. Para bandit sumber daya alam yang berkolaborasi dengan para pengambil keputusan moneter dan keuangan membuat paket hemat APBN. Bayangkan saja daya keruk oligarki terhadap SDA yang naik berkali kali lipat, diekspor ke luar negeri mendapatkan segudang dollar. Akan tetapi setoran mereka kepada APBN tetap seupil tidak berubah dalam satu decade terakhir. Mengapa? Semua itu berkat bantuan para penguasa moneter dan para penguasa pajak.

Danantara adalah kekauatan besar yang baru yang akan menghentikan para bandit keuangan dan bandit sumber daya alam ini. Danantara memang pada ujungnya akan lebih besar dari APBN atau lebih besar dayanya dari otoritas moneter manapun di Indonesia.

Kebijakan ketiga adalah Prabowo memotong anggaran negara atas nama efisensi. Tidak ada yang menyangka kebijakan ini berani diambil. Selama ini ekomomi dipaksa berada dalam keyakinan bahwa APBN harus deficit. Sebab kalua tidak deficit maka target pertumbuhan ekonomi tidak dapat diraih APBN harus bergantung pada pembiayaan tambahan diluar pajak. Karena tanpa pembiayaan atau utang maka ekonomi tidak dapat tumbuh.

Semua logika yang dibangun adalah agar pemerintah tetap mengambil utang jumbo dan membuat para makelar utang dan makelar proyek APBN “di sini senang di sana senang”. Sekarang sori ye sori ye Kata Presden Prabowo. APBN yang sudah diijon oleh para makelar proyek dan makelar utang di APBN tidak berkutiik. Dananya telah dioptong di awal. Banyak makelar mengalami vertigo. Politisi makelar sebentar lagi tengah berhadapan dengan penagih utang, yang menagih kapan proyek APBN yang sudah diijon mereka dapat. Sementara Prabowo telah mengehentikan semua praktek Ijon APBN dan tidak akan bisa diulang lagi tahun depan atau tahun kapanpun.

Para ekonomi dan pengamat yang jernih tahu kalau semua kebijakan Presiden Prabowo akan menghempaskan oligarki dari puncak dominasi mereka selama ini. Tapi semua orang tau bahwa kebanyakan penyelengara negara kita telah hidup dalam pemahaman yang sama bahwa ekonomi adalah pasar bebas. Kekuatan ekonomi adalah pajak. Stabilitas ekonomi adalah nilai tukar. Semua instumen yang nyata nyata adalah persepsi dipandang sebagai kenyataan yang pasti harus diikuti. Sekarang mereka melihat Presiden Prabowo dengan tatapan mata kosong, hatinya hancur, seperti para hancurnya bohir para pejabat meneter dan keuangan Indonesia. Prabowo harus membuat pasukan yang kuat menghadapi dewa linglung.

Penulis : Salamuddin Daeng

 

 

Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle

 

Prabowo Subianto mengundang investor global Raymond Dalio memberi kuliah di istana kepresidenan beberapa hari lalu. Ray (Raymond) menjelaskan bahwa situasi Indonesia saat ini tepat pada posisi potensial untuk tinggal landas dan dalam leadership yang tepat, meski harus mengatasi beberapa tantangan. Situasi tersebut terkait utang Indonesia yang masih rendah, kemampuan untuk mendapatkan support investor asing dan segala potensi ekonomi lainnya yang baik. Namun, beberapa tantangan seperti korupsi dan birokrasi yang lamban, harus dapat diatasi. Ray melihat bahwa Prabowo memiliki kemampuan untuk menjalankan transformasi, karena sosok Prabowo mirip Deng Xiaoping di China, katanya.

Jika kita melakukan searching tentang “Ray dan Deng Xiaoping”, ternyata Ray telah berulang kali menyebut kepemimpinan Deng Xiaoping sebagai referensi penting bagi kesuksesan sebuah negara untuk maju. Pada tahun 2023, Ray menyematkan hal itu pada Perdana Menteri India, Narendra Modi, dan pada tahun 2024 terhadap Pangeran MBS, Saudi Arabia. Ray yang mengklaim pernah berinteraksi dengan Deng, tentu melihat jalan Deng adalah jalan yang tepat untuk sebuah kemajuan. Meskipun Deng adalah tokoh RRC era 80-90 an, namun dalam analisa kontemporer, Ray memasukkan point perubahan teknologi, khususnya Artificial Intelligent, sangat penting dimasukkan sebagai unsur analisis saat ini.

Prabowo dan Deng Xiaoping tentu mempunyai kesamaan, sebagaimana imajinasi Ray. Namun, keduanya juga tentunya berbeda. Begitu pula latarbelakang persoalan negara yang sedang mereka hadapi, baik internal maupun internasional.

Dengism adalah sebuah istilah yang disematkan untuk pandangan politik dan ekonomi Deng. Beberapa hal yang penting untuk diketahui dari Dengism adalah Pertama, Deng menolak “class struggle”.

Berbeda dengan Mao Zedong, pemimpin revolusi China, yang taat pada ajaran Marxisme -Leninisme, yakni perjuangan kelas sampai terwujudnya kekuasaan kaum proletar (popular Masses di Cina), Deng melihat bahwa untuk kemajuan bangsa China hanya bisa dicapai dengan berkompromi kepada sistem kapitalis. Perjuangan ala Mao yang membuat terbunuhnya puluhan juta rakyat China, karena kelaparan (famine 1958-62), merubah cara pandang Deng terhadap jalan Komunisme.

Menurutnya, Komunisme harus dirubah menjadi Sosialisme Berkarakter China, yakni mengadopsi cara-cara kapitalis dalam pembangunan. Deng, yang berkuasa sejak 1978, dengan strategi “Reform and Opening Up” membangun kota-kota tepi pantai selatan secara besar-besaran sebagai kota kota kapitalis. Pembangunan pedesaan yang berbasis komunal direformasi menjadi berbasis keluarga. Teknologi dimajukan. Internasional politik dan ekonomi dibuka. Namun, cara kapitalis ini dikontrol oleh Partai Komunis China alias Negara Komunis. Sehingga, dikenal sebagai State-Capitalism.

Prabowo dan Deng yang tidak anti kapitalis itu, keduanya berasal dari ideologi sosialisme. Namun, kaderisasi Prabowo berada ditangan bapaknya, merujuk pada berbagai statement adiknya, Hashim Djojohadikusumo, sebaliknya Deng Xiaoping mengalami kaderisasi dalam organisasi Partai Komunis China. Hal ini membuat kepemimpinan Prabowo lebih individualistik, sedangkan Deng lebih kolektif.

Kedua, Prabowo dan Deng mempunyai kesamaan mencintai petani, sebagai basis perjuangan. Namun, keduanya berbeda arah. Prabowo meyakini bahwa kolektivisme di pedesaan harus menjadi kekuatan petani. Ini tercermin dari langkah terkini Prabowo membangun 70.000 koperasi di desa. Sebaliknya, Deng, karena trauma dengan kolektivisme era Mao, menghilangkan basis-basis komunal termasuk mengecilkan koperasi di pedesaan. Deng bahkan memberi kesempatan kapitalis masuk ke pedesaan.

Ketiga, Prabowo dan Deng sama-sama ragu soal demokrasi. Pada awal kepemimpinannya Deng Xiaoping mulai memberikan kebebasan kampus-kampus untuk mengkritisi pemerintah. Namun, pada tahun 1989, setelah 11 tahun berkuasa, Deng Xiaoping melakukan pembantaian Tiananmen, dengan ribuan korban, ketika mahasiswa berdemonstrasi. Kejadian ini sebagai tanda kekerasan negara mulai diberlakukan. Prabowo Subianto sendiri sering terlihat ragu, terkadang merespon kritik, seperti kasus pembatalan kenaikan PPN 12%, namun di sisi lain mengejek “ndasmu” kepada pengkritiknya.

Keempat, Prabowo dan Deng Xiaoping memikirkan rencana jangka panjang untuk membuat negaranya menjadi negara besar. Keduanya bukan pencuri. Keduanya anti koruptor. Keduanya tidak terjebak pada nepotisme keluarga, seperti Jokowi, dll. Namun, Deng, memastikan regenerasi kepemimpinan dalam jalur partai. Sebaliknya, Prabowo, akan banyak bersandar pada militer. Terlihat dari rencana penempatan ratusan militer pada program sipil (lihat Tempo edisi terbaru, 200 tentara dilatih di Unhan untuk mengisi jabatan sipil).

Meskipun Prabowo adalah contoh teladan pemimpin yang membangun partai politik sebagai alat perjuangan, namun belum terlihat upaya Prabowo membuat partainya menjadi instrumen utama perjuangan Ideological.

Kelima, Prabowo dan Deng Xiaoping adalah pemimpin besar yang diakui pada level dunia. Namun, keduanya berbeda dalam urusan agama. Meskipun Deng Xiaoping menghapus pasal pelarangan agama di era Mao Zedong, dia tidak pernah menyandarkan agama dalam ideologinya. Sebaliknya, Prabowo memasukkan berbagai sistem kebaikan yang bersumber dari agama dalam ideologinya. Bahkan, dalam berbagai pidatonya, Prabowo memasukkan kata-kata Allah SWT sebagai sumber kepastian tertinggi.

Penutup

Penyamaan Prabowo dan Deng Xiaoping yang dilontarkan konglomerat Investor Guru Raymond Thomas Dalio, di istana Presiden RI beberapa hari lalu, memberi kita kesempatan untuk melihat Indonesia ditangan Prabowo ke depan, dengan membandingkan kedua sosok tersebut. Semua manusia di bumi ini melihat perkembangan China 100 tahun terkahir sangat menakjubkan. China menjadi salah satu negara terkaya di dunia, sekaligus negara paling adil untuk rakyat mereka. Sebaliknya, Indonesia selama ini negara paling kejam terhadap rakyatnya, namun paling memanjakan elit penguasa. Apakah ditangan Prabowo, negara ini akan berguna untuk rakyatnya? Apakah “Kabur Dulu Aja” bisa berbalik? Apakah gaji-gaji milyaran elit BUMN bisa didekatkan besarnya dengan gaji gaji lepas makan kaum buruh pabrik?

Semoga pandangan Ray Dalio atas kepemimpinan Prabowo bisa benar dan mewujudkan cita-cita pendiri bangsa, yakni Kemakmuran Untuk Semua Orang.

Penulis : Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle

MoneyTalk, Jakarta – Komite Mahasiswa Nasional Indonesia (Komnas Indonesia) menggelar Aksi demonstrasi di kantor PT Pupuk Indonesia Jl. Taman Anggrek No.2 RW 08, Kemanggisan, Selasa (11/3/2025), Mereka menuntut pencopotan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi yang diduga terlibat dalam skandal korupsi sewa kapal pada tahun 2019 silam.

Koordinator Aksi, Rahman dalam orasinya menyebut bahwa Rahmad Pribadi, saat menjabat sebagai Direktur PT Petrokimia Gresik, diduga memiliki keterlibatan dalam suap menyuap terkait penyewaan kapal antara PT Pupuk Indonesia Logistik dan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK).

“Tidak hanya diduga terlibat, Rahmad Pribadi juga disebut-sebut dalam kesaksian mantan anggota DPR RI, Bowo Sidik Pangarso, sebagai pihak yang memerintahkan penyelesaian persoalan PT HTK. Bahkan, ia memperkenalkan dirinya kepada General Manager Komersial PT HTK, Asty Winasti, yang merupakan pemberi suap,” pungkas Rahman.

Komnas Indonesia menilai, dugaan keterlibatan Rahmad Pribadi dalam kasus ini seharusnya menjadi alasan kuat untuk memberhentikannya dari jabatannya saat ini. Mereka juga mengaitkan dugaan ketidakberesan dalam kepemimpinannya dengan persoalan kelangkaan pupuk dan peredaran pupuk palsu di Indonesia.

“Kami tidak heran jika pupuk sering langka dan pupuk palsu beredar, karena pejabat tinggi yang menjabat tidak berintegritas,” lanjut Rahman.

Dalam Aksinya, Komnas Indonesia menyampaikan empat tuntutan utama yakni:

1. Mendesak Menteri BUMN, Erick Thohir segera mencopot Rahmad Pribadi dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Pupuk Indonesia.

2. Menuntut Rahmad Pribadi mundur karena dinilai tidak berintegritas.

3. Mengkritik kinerjanya yang dianggap gagal mengatasi kelangkaan pupuk dan peredaran pupuk palsu.

4. Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Rahmad Pribadi atas dugaan keterlibatannya dalam kasus suap sewa kapal tahun 2019.

MoneyTalk, Jakarta – Belakangan ini muncul perdebatan apa bendanya oplos dengan blending. Perdebatan ini muncul setelah Kejaksaan Agung berbantah-bantahan dengan Pertamina mengenai status barang bukti ron 90 impor yang diubah oleh Pertamina menjadi ron 92.

Menurut KBBI, oplos berarti mencampur atau campuran. Penjelasan Oplos adalah kata kerja yang berarti mencampur, misalnya mencampur obat, cat, atau beras Oplosan adalah kata benda yang berarti hasil mengoplos, campuran, atau larutan.

Sedangkan blending menurut KBBI Kata “blending” dalam KBBI berarti mencampur atau menggabungkan. “Blending” berasal dari bahasa Inggris. Arti kata “blending”: Mencampur, Menggabungkan, Pencampuran, Penggabungan. Contoh penggunaan kata “blending”: Blending BBM adalah proses pencampuran dua atau lebih jenis bahan bakar minyak dengan karakteristik berbeda untuk menghasilkan BBM dengan spesifikasi tertentu.

Dua duanya sebenarnya sama, mencampur dua jenis atau lebih, sehingga menjadi sesuatu yang diinginkan. Baik oplos maupun blending dimaksudkan mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Umumnya dilakukan dalam rangka menaikkan nilai ekonomi barang yang di blending atau dioplos tersebut.

Dalam kasus perbuatan pidana melawan hukum yang dilakukan pejabat Pertamina. Jalan ceritanya dimulai dari impor BBM Ron 90 (pertalite) sebagaimana yang ditugaskan pemerintah, kemudian diubah atau dioplos atau di blending sebagian oleh Pertamina menjadi Ron 92 (Pertamax). Menurut kejaksaan Agung hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Segerombolan pejabat Pertamina ditangkap dengan tuduhan korupsi. Bagaimana tuduhan korupsi terjadi? Bagaimana oplos dinyatakan sebagai korupsi? Ron 90 atau Pertalite adalah BBM yang diberikan kompensasi oleh pemerintah. Kompensasi adalah ganti uang yang diberikan oleh pemerintah atas selisih harga ron 90 yang dijual Pertamina dengan harga pasar ron 90. Kompensasi pertalite per liter rata rata 2000 rupiah. Pemerintah membayar pertalite senilai 2000 rupiah setiap liter pertalite yang terjual. Namanya bukan subsidi tapi kompensasi dari APBN kepada Pertamina.

Lalu korupsinya dimana? Dengan skema kompensasi ron 90 maka seluruh impor Ron 90 diberikan kompensasi negara. Nah apa yang terjadi? sebagian ron 90 ternyata diubah menjadi Pertamax. Tapi tagihan kompensasinya 100 % kepada negara. Disinilah korupsi pertama terjadi.

Tidak sampai disitu korupsi kedua berlanjut. Pertamax atau BBM ron 92 yang dihasilkan dari oplosan atau blending Pertalite atau ron 90, menjadi barang gelap. Barang yang tidak jelas asal usulnya. Agar Ron 92 hasil oplosan ini menjadi legal maka perlu dibuat dokumen fiktif, yakni dokumen transaksi impor ron 92. Maka dengan demikian biaya impor fiktif ini bisa ditagih ke bagian keuangan Pertamina.

Kasus ini memang salah satu kasus yang paling canggih mengenai cara mencuri uang Pertamina dan uang negara dari titik impor sampai ke pengoplosan dan penjualan. Koruptornya dapat berkali kali dalam seluruh rantai suplai BBM dari impor, pengaspalan, sampai ke depo tempat pengoplosan atau blending terjadi. Modus nya juga lengkap transaksi fiktif, dokumen fiktif, barang oplosan, tapi hasilnya cuan yang sangat besar. Negara dirugikan 193 triliun rupiah setiap tahun. Nilai itu tidak mungkin ditampung oleh oknum sekelas karyawan pertamina. Uang sebanyak itu hanya bisa dilahap oleh bandit besar, bandit di atas bandit, mafia di atas mafia.

Sejarah Oplos

Pertamina adalah perusahaan paling tua di dunia dalam urusan minyak. Kilang Pertamina adalah kilang pertama di dunia yang membuat bahan bakar minyak. Jadi Pertamina itu perusahaan kelas atas, bukan perusahaan kelas blending atau kelas oplosan.

Pertamina adalah perusahaan tempat belajar banyak perusahaan minyak dunia. Karena kualitas crude dan selanjutnya BBM terbaik di dunia telah dihasilkan oleh perusahaan hulu dan oleh kilang kilang milik Pertamina. Dalam soal menghasilkan BBM Pertamian adalah yang nomor satu di dunia. Sejarahnya demikian.

Lalu bagaimana Pertamina berubah menjadi perusahaan kelas oplosan? Siapa yang membawa teori ini, siapa yang punya ide mengoplos minyak di Pertamina? Ini perlu riset mendalam, karena pertamina tidak memiliki tradisi oplos sejak zaman belanda sampai dengan suharto berhenti jadi presiden, pertamina bukan kelas oplos.

Dulu minyak terbaik di dunia di Minas terhubung dengan kilang Pertamina tempat minyak diolah di pangkalan brandan diangkut ke seluruh dunia. Begitulah minyak di seluruh wilayah Indonesia yang terbaik diolah di kilang, menjadikan Pertamina adalah perusahaan terbesar di Asia diluar perusahaan Jepang di masanya.

Sekarang bagaimana Pertamina? Semua bahan bakar dioplos di Pertamina, solar dioplos dengan sawit, ethanol di oplos dengan bensin dan gas dioplos dengan batubara melalui gasifikasi batubara. Siapa yang membawa teori oplos ini sehingga bensin atau Ron 86, dioplos dengan pertalite atau Ron 90 dan pertalite dioplos lagi menjadi pertamax atau Ron 92. Kelihatanya ada yang mengajarkan ke Pertamina theory oplos selama 10 tahun terakhir. Padahal Pertamina yang mengajarkan dunia bagaimana mencari minyak dan membuat BBM terbaik. Seperti dulu Indonesia mengajarkan dunia bagaimana membuat rokok terbaik.

MoneyTalk, Jakarta – Banyak sudah yang dibuat Prabowo, walaupun pemerintahanya masih seumur jagung. Jika diibaratkan tanaman jagung, maka jagung baru saja dipanen, akan dikeringakan, setelah itu diolah, setelah itu dicari pembelinya. Mudah mudahan harganya tidak jatuh. Jadi sampai sekarang jagung ini belum masuk ke dandang, belum ada dipiring untuk dimakan.

Orang orang terkaget kaget, Prabowo mengguncang mafia anggaran dengan memangkas, memotong, melakulan efisiensi APBN habis habisan!. Rencananya sebanyak tiga kali, masing masing 10 persen. Mafia anggaran menggelepar, kehausan, kedinginan, tidak bisa ditolong. Padahal APBN sudah diijon lebih dahulu, langsung disambar dengan jurus “”Meong Menekuk Kodok””. Mengapa Prabowo melakukan ini? karena tidak tahan kebocoran anggaran Indonesia 30 persen. ICOR Indonesia terburuk. Kata si Mbah.

Mafia keuangan pingsan, lututnya bergoyang,, tidak bisa bangun lagi, gara gara Prabowo mendeklarasikan DANANTARA, merevisi UU BUMN dan memasukan norma baru bahwa holding BUMN adalah pengelolaan keuangan negara. Jadi Danantara adalah lembaga pemerintah pengelola keuangan negara. Bukan lembaga swasta seperti perseroan terbatas.

Dua lawan dipukul sekaligus melalui Danantara, yakni orang orang yang selama ini menguasai aset negara, menguasai uang negara, menguasai kekayaan negara. Kini kuasanya diambil alih, di bawah Danantara. Para mafia pencucian kelas satu di dunia yang mereka bercokol di Indonesia semaput! padahal ini kebiasan bisa cuci uang sedikitnya 350 triliun rupiah setahun di lembaga negara. Ini kelasnya di atas don segala don, lembaga negara saja di jadikan kas uang kotor.

Lawan lainnya yang dipukul melalui Danantara adalah para pemakan BUMN dan pemakan sumber daya alam melalui BUMN dan pemakan keringat rakyat melalui BUMN. Badit kelas satu yang bercokol sejak orde baru dalam urusan migas dibuat gerd, dibuat asam lambungnya naik. Bayangkan anak gembong minyak Mohre ditangkap, gembong yang selama ini tidak bisa disentuh. Gembong ini termyata tukang oplos BBM, dan oplos uang negara, oplos subsidi dan oplos konvensasi.

Sontak bandit bandit kecil yang baru seumur jagung, kelas coro, namun sering petantang petenteng sok kuasa, sok ngatur BUMN, sok ngatur ngatur Pertamina, sekarang sadar mereka cuma tikus kurap. Bos dari para bos, mafia dari segala mafia, yang sehari belanja lebih dari satu triliun rupiah sehari ditangkap. Di depan mata bandit kelas coro bos besar ditelanjangi mencret!

Kekuasan itu memamg nyata. Kekuasaan itu bukan bayang bayang. Kekuasaan telah direbut dan itu adalah takdir. Maka apa yang diinginkan akan terlaksana. Mau makan maka ada makanan, mau uang maka jadilah uang, mau bagi makanan maupun uang maka sekarangpun bisa, kapanpun bisa. Mau bikin harga BBM murah juga bisa. Mau bikin kantong penuh juga bisa. Kekuasan itu nyata gunanya bagi diri, teman teman dan orang lain. Kekuasan bukan mimpi yang bikin ngiler.

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – Antrian motor mengular isi BBM di Pom Bensin milik Belanda, Shell Company, menjadi topik hangat pagi ini. CNN Indonesia, misalnya, dalam judul “Antrean SPBU Shell Mengular, Mendadak Ramai Usai Isu BBM Oplosan”, mengutip berbagai pengantri yang tidak percaya lagi dengan bbm pertamax pertamina. Bahkan, antrian terjadi setelah pertamina memberi keterangan resmi tidak ada oplosan, melainkan blending.

Dibongkarnya korupsi di pertamina ini merupakan semangat Prabowo untuk membersihkan BUMN dari praktek-praktek korupsi. Sebelumnya, Prabowo Subianto sudah menunjukkan kepada rakyat dengan meminta korupsi di PT. Timah, yang melibatkan suami artis Sandra Dewi, dihukum berat. Dalam pertemuan dengan pimpinan redaksi selama 6 jam beberapa waktu lalu, terdapat bocoran isu bahwa Prabowo akan menangkapi semua pimpinan BUMN yang terlibat korupsi selama 10 tahun belakangan ini. Langkah Prabowo ini dikatakan karena sudah memberi “voor” (kesempatan) mengembalikan uang korupsi selama 100 hari pertama pemerintahannya. Setelah itu dia akan bertindak tegas.

Pemerintahan bersih adalah aset besar bagi kemajuan bangsa. Kita melihat dengan terbongkarnya kasus “BBM Oplos” ini, kemarahan rakyat ditunjuk dengan membeli produk asing. Jika korupsi terbuka dan diberbagai sektor, maka kebanggaan rakyat atas bangsanya runtuh. Bagaimana mau membicarakan Indonesia Emas kalau rakyatnya tiap hari dilanda kecemasan?

Korupsi dan Budaya

Prabowo Subianto mencoba untuk membasmi korupsi. Namun, mahasiswa masih menyatakan “gelap”. Gerakan “Indonesia Gelap” tentunya harus dipahami karena rakyat belum bisa meyakini langkah Prabowo. Langkah Prabowo selama ini secara struktural memang nyata menggeser dan menggusur dominasi oligarki rakus, yang menjadi sumber korupsi. Namun, persepsi mahasiswa dalam menyikapi kedekatan Prabowo dan Jokowi adalah negatif. Mereka bergerak untuk mengadili Jokowi. Hal itu masuk dalam salah satu tuntutan mereka, selain pemerintah yang bersih dan transparan. Selama Prabowo secara simbolis menyatakan intim dengan Jokowi, maka selama itu pula keraguan mahasiswa terjadi.

Korupsi di Indonesia sudah menjadi lingkaran setan. End to end. Korupsi bukan hanya terjadi dalam pemerintahan dengan merampok uang APBN dalam kisaran 30-50%. Namun, juga di BUMN. Selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi diperkirakan ribuan triliun uang dikorupsi, baik disektor tambang, minyak, hutan, impor, ekspor, keuangan, dll. Bahkan, korupsi mendapatkan dukungan legal, berupa undang-undang. Dalam hal terkahir ini, misalnya, di sektor sawit, Luhut Panjaitan mengatakan pemerintah akan memutihkan penguasaan sawit ilegal 3,3 juta Ha karena sesuai UU Omnibuslaw Ciptaker (lihat “Luhut Sebut Pemerintah Terpaksa Akan Memutihkan 3,3 Juta Hektare Lahan”, CNN Indonesia 23/6/2024).

Padahal penguasaan sawit ilegal itu adalah perampokan aset negara terbesar.

Secara struktural, Prabowo dengan kekuasaannya, misalnya tidak tunduk pada UU Omnibuslaw Ciptaker keparat itu. Dalam dialognya dengan Jumhur Hidayat pada bulan November 2024 lalu, Prabowo mengatakan tidak akan menuruti pasal dalam UU Omnibuslaw seperti dirujuk Luhut Panjaitan. Luhut sebelumnya mengatakan secara logika pemerintah harus tunduk pada UU dan memutihkan tanah hasil rampokan itu. Dalam berita CNN itu kata Luhut,”Ya mau kita apakan lagi, masa mau kita copot ya kan nggak, logika kamu saja, ya kita putihkan. Terpaksa,”.

Sebaliknya, Prabowo memiliki logika kebalikannya Luhut, yakni perampokan tanah negara adalah kejahatan, tanah itu harus diambil negara kembali. UU yang disahkan untuk kejahatan adalah sebuah kejahatan pula. Akhirnya, Prabowo membentuk satgas sawit illegal, yang sedang bekerja mengembalikan tanah negara kepada negara.

Keberanian Prabowo Subianto tentu perlu diapresiasi. Rakyat harus mendukung langkahnya dalam pemberantasan korupsi. Namun, korupsi dalam sejarahnya bukanlah persoalan struktural saja, melainkan juga persoalan budaya. Seorang pejabat daerah, misalnya, merasa kurang sopan jika tidak memberikan “oleh-oleh” kepada pejabat pusat yang datang berkunjung. Padahal, pajabat pusat itu sudah dibiayai negara, termasuk uang sakunya. Begitu juga ketika seorang pejabat mengunjungi pesantren atau bertemu kyai. Mereka malu tanpa membawa sesuatu. Perilaku ini berasal dari budaya kita yang senang memberi. Namun, budaya ini akhirnya berkembang menjadi suatu keharusan.

Dalam sejarahnya, beri-memberi sesuatu itu merupakan keikhlasan. Selanjutnya di era Orde Baru dilakukan “di bawah meja”. Sekarang berkembang menjadi keharusan di depan untuk memuluskan projek, pengangkatan pejabat, penerbitan surat-surat keputusan, dll. Kalau band Sukatani, dengan lagu “bayar, bayar, bayar” yang hanya menyasar polisi, sesungguhnya sudah terjadi di mana2. Kalau istilah Mahfud MD, ketika dia menjadi menteri Jokowi, korupsi terjadi di seluruh penjuru angin. Total.

Dengan demikian, maka Prabowo harus juga memikirkan langkah budaya dalam pemberantasan korupsi, bukan saja struktural via kekuasaan. Langkah budaya ini seharusnya dipikirkan Fadli Zon sebagai menteri kebudayaan, bagaimana bangsa kita menemukan moral yang anti korupsi.

Refleksi Puasa dan Ramadhan

Pada bulan suci Ramadhan ini kita diwajibkan berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi setan. Puasa adalah menemukan kembali diri kita menjadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya adalah tidak mencuri dan berbohong. Manusia seutuhnya juga menghindari kerakusan dan merasakan penderitaan orang lain atau solidaritas.

Kaum strukturalis selalu melihat bahwa faktor-faktor ekonomi adalah dominan dan bersifat terstruktur. Manusia digerakkan oleh motif ekonominya alias manusia adalah binatang ekonomi. Namun, Islam memandang manusia dapat mencapai kesempurnaan jika dia mampu mensubordinasikan nafsu materialnya dalam keutamaan spritualitas. Keutamaan spritualitas bisa dicapai oleh orang-orang kaya maupun orang-orang miskin. Dalam pandangan strukturalis orang-orang miskin sama sekali tidak berdaya. Sebaliknya, dalam pandangan Islam orang-orang miskin dapat menjadi tauladan juga.

Lauren Booth, ipar eks PM Inggris yang juga pengawas Danantara, Tony Blair, umpamanya, masuk Islam pada 2010, belajar dari orang miskin. Sebagaimana diberitakan, dia masuk Islam karena melihat seorang nenek miskin berpuasa di Palestina, ketika dia mengunjungi rumah tersebut sebagai wartawan. Lauren bertanya kenapa sudah miskin nenek itu masih mau menahan lapar, berpuasa. Nenek tersebut menjawab bahwa dia berpuasa untuk merenungkan nasib orang-orang yang lebih miskin darinya. Filsafat nenek tersebut membuat Lauren refleksi diri dan masuk Islam. Jadi, orang miskinpun bisa menjadi tauladan kehidupan.

Semua individual melakukan kontrak politik langsung kepada Allah SWT untuk hal Puasa. Sebab, Allah mengatakan bahwa puasa adalah urusan diri Nya langsung pada manusia. Sedangkan ibadah lain, sifatnya lebih kolektif. Dengan Puasa manusia diminta mengendalikan hawa nafsunya. Nafsu berbohong, mencuri, mengumbar sensualitas, nafsu makan rakus, dll. Pengendalian ini akan membuat manusia mampu menjadikan dirinya menghormati hak-hak hidup orang lainnya. Dengan melatih diri selama sebulan, maka manusia diharapkan menjadi baik dan tidak mengambil hak-hak orang lain.

Pada bulan Ramadhan, manusia juga diwajibkan membayar Zakat dan memperbanyak infak serta sedekah. Kewajiban membayar Zakat adalah sebuah “Community Welfare”. Pembayaran Zakat merupakan kesadaran individual bukan karena tekanan kekuasaan. Sehingga saling tolong menolong dalam masyarakat merupakan gerakan gotong royong yang dianjurkan Pancasila juga.

Peranan negara dalam mendorong manusia menemukan kembali dirinya seharusnya cukup besar. Pemerintahan Prabowo dapat mengambil peran dengan mendukung kekhusukan masyarakat berpuasa. Jika di awal era Jokowi mayoritas umat Islam diganggu dengan tema “orang berpuasa harus menghormati yang tidak berpuasa” dengan cara membebaskan warung boleh buka selama Ramadhan, maka ke depan harus dikembalikan seperti dahulu kala, yakni warung-warung dibatasi bukanya hanya untuk musafir.

Membuat deislamisasi di Indonesia, seperti era Jokowi, akan menghasilkan manusia-manusia korup yang makin sadis. Justru sebaliknya, mendorong Islamisasi akan membuat manfaat agama bagi perkembangan manusia-manusia Soleh lebih gampang. (Catatan: Kita harus bangga dengan Prabowo yang mengangkat menteri Pendidikan Tinggi Sainstek kemarin lalu, Brian. Di era Jokowi, Brian ini setiap saat dihujat, di bully, dan dilaporkan ke polisi oleh kaum2 anti Islam di ITB, karena dianggap radikal).

Masyarakat sendiri juga harus mendorong pembentukan manusia-manusia berakhlakul kharimah. Saling dukung dalam masyarakat merupakan kerja kebudayaan. Jika ini berhasil, maka manusia-manusia yang bermental korup akan mengecil jumlahnya. Jika ini dikombinasikan dengan gerakan anti korupsi oleh Prabowo, sinergitas akan menghasilkan Indonesia bebas korupsi.

Penutup

Prabowo Subianto melakukan gerakan anti korupsi secara struktural dengan membabat koruptor koruptor di Pertamina, Timah, Pajak, dll sesuai janjinya. Namun, mahasiswa masih melihat kegelapan. Khususnya karena mahasiswa ingin bukti konkret adili Jokowi.

Sambil menunggu pengaruh gerakan anti korupsi Prabowo, ada baiknya kita, manusia-manusia Indonesia, merefleksi diri selama bulan Ramadhan, dengan berpuasa. Puasa adalah cara mengendalikan nafsu binantang kita, kerakusan. Puasa juga adalah momentum merasakan penderitaan orang lain, yang miskin. Bulan Ramadhan dengan instrumen Zakat kita juga masuk pada filsafat Gotong Royong untuk saling tolong menolong.

Gerakan struktur oleh Prabowo jika sinergi dengan gerakan pembersihan diri melalui Puasa, yang dilakukan mayoritas rakyat, maka Indonesia bersih akan segera terwujud. Mampukah kita?

Marhaban ya Ramadhan. Mohon maaf lahir dan batin

Penulis : Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle

MoneyTalk, Jakarta – Pikiran saya tentang Danantara simpel: semakin besar dana kelolaan, semakin besar daya ungkit (leverage), risiko pun semakin besar! Jangan hanya bicara soal enak dan untungnya saja.

Risiko terbesar bagi lembaga yang bakal mengelola aset BUMN sebesar Rp14 ribuan triliun itu adalah penyalahgunaan kekuasaan yang memanfaatkan aset triliunan tersebut untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Apalagi jika tidak ada mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang ketat.

Saya batasi dua hal saja: reputasi/rekam jejak orang-orangnya dan privatisasi.

Dalam sebuah lembaga pengelola investasi, sangat penting untuk pertama-tama melihat siapa saja orang yang mengelola. Dalam hal ini, kita bicara tentang rekam jejak dan reputasi orang yang bersangkutan dalam dunia keuangan dan investasi.

Ada tiga posisi kunci: Presiden, Menteri BUMN, dan Kepala Badan Pelaksana Danantara. Presiden sebagai kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan BUMN. Kekuasaan presiden itu dikuasakan kepada Menteri BUMN selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna (1%) dan 99% kepada Badan (Danantara) sebagai pemegang saham Seri B pada holding investasi dan holding operasional (keuangan negara-kah?)

Menteri BUMN adalah Erick Thohir dan Kepala Badan Pelaksana Danantara adalah Rosan Perkasa Roeslani. Menteri BUMN memiliki multiperan di Danantara yang sangat strategis: sebagai kuasa pemegang saham Dwiwarna, Ketua Dewan Pengawas, dan Ketua Komite Privatisasi. Sementara itu, Kepala Danantara adalah pelaksana dan juga membawahkan Komite Investasi.

Seperti apa reputasi keduanya? Anda tahu, saya kritis terhadap Erick Thohir yang berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan dalam investasi BUMN Telkom/Telkomsel di GOTO sebesar Rp6,4 triliun, mengingat kakak Erick Thohir adalah pemilik dan pengurus di GOTO.

Rekam jejak Rosan, baik secara pribadi maupun sebagai pendiri Recapital Advisors (bergerak di bidang manajemen aset), sangat patut kita kritisi juga. Pada tahun 2014, Rosan diduga terlibat dalam kasus pengalihan dana sebesar USD 173 juta (sekitar Rp2 triliun ketika itu) di BUMI Plc melalui putusan Pengadilan Arbitrase Singapura. Pada tahun 2020, Asuransi Recapital ditutup oleh OJK karena masalah solvabilitas. Pada tahun 2021, PT Recapital Asset Management (RAM) adalah salah satu dari 10 tersangka korporasi yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung dalam kasus Asabri.

Silakan masyarakat menilai sendiri reputasi keduanya. Misalnya, apa jaminannya bahwa kakak Menteri BUMN tidak akan ikut campur dalam pengelolaan Danantara seperti di GOTO? Bagaimana kelanjutan proses hukum anak perusahaan Recapital dalam kasus Asabri dan kasus-kasus lainnya? Siapa saja klien Recapital yang berpotensi bersinggungan dengan Danantara?

Soal kedua adalah privatisasi. Dalam bahasa awamnya: jangan sampai BUMN dijual atau digadaikan sembarangan. Ada tiga metode privatisasi yang perlu kita soroti: penjualan saham melalui pasar modal, penjualan saham kepada investor langsung, dan penjualan saham kepada manajemen/karyawan.

Privatisasi BUMN sangat rentan terhadap penyalahgunaan karena mekanisme pengawasan yang lemah (atau dilemahkan?). Menteri BUMN berwenang menyusun rencana program privatisasi tahunan (sampai soal jumlah saham dan harga jual), dan dia pula yang membawa rencana itu untuk dibahas di Komite Privatisasi, di mana dia menjabat sebagai ketua. Pelaksana privatisasi adalah BP Danantara, di mana Menteri BUMN juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas. Setelah semua proses itu, privatisasi diputuskan oleh Presiden melalui Peraturan Pemerintah setelah disetujui oleh alat kelengkapan DPR (Komisi VI BUMN)—catat, cukup alat kelengkapan, bukan pleno DPR.

Memang ada kriteria BUMN yang tidak boleh diprivatisasi, misalnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun, ada pula kriteria BUMN yang boleh diprivatisasi, yaitu persero yang industri/sektor usahanya kompetitif dan memiliki perubahan teknologi yang cepat.

Dugaan saya, ‘incaran’ pertama yang bisa ‘diolah’ adalah BUMN di sektor perbankan, kemudian yang relatif ‘abu-abu’ seperti Telkom, lalu sebagian anak usaha BUMN di sektor pertambangan dan energi (setelah dipilah mana yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mana yang tidak).

Privatisasi juga agaknya bisa menjadi obat mujarab jika terjadi kegagalan dalam pembayaran obligasi. Dengan aset kelolaan sebesar Rp14 ribuan triliun, Danantara memiliki kapasitas yang semakin besar untuk menerbitkan obligasi (berutang) demi kebutuhan proyek strategis. Tetapi, bagaimana jika gagal bayar? Entah karena proyeknya gagal atau karena dikorupsi, itu masalah yang nyata.

Sebelum jauh melangkah, saya usulkan dua langkah konkret saja: 1) Uji materiil UU 1/2025 tentang BUMN, terutama pada pasal yang mengatur pengawasan privatisasi BUMN; 2) Ganti pengurus Danantara (Menteri BUMN dan Kepala Badan) dengan orang yang memiliki reputasi dan rekam jejak yang lebih baik melalui proses seleksi yang lebih transparan.

Penulis : Agustinus Edy Kristianto