22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Andai ada rahasia apapun untuk menghantam Jokowi sosok “common enemy” benar adanya, dan dititipkan oleh Hasto kepada Connie Bakri, tentunya terbukti kurang efisien dan bahkan tidak efektif.

Sehingga nampak simpang siur, bahkan ada info klarifikasi dari Connie, bahwa dirinya tidak pernah melemparkan bocoran isu ke publik, terkait informasi rahasia yang ia terima terkait banyak “kejahatan Jokowi “. Walau dirinya mengakui bahwa titipan itu ada, yang dibuat dihadapan notaris. Namun tidak pernah diberikan hak oleh Hasto untuk menyampaikan rahasia terkait isinya kepada publik.

Sehingga realitas yang terjadi kekinian, Hasto tidak sempat mempublish “semua rahasia yang Ia miliki. Karena ‘keburu’ ditahan oleh pihak KPK” dalam hubungan hukum terkait Harun Masiku.

Andai saja, rahasia benar ada banyak kesalahan pelanggaran dan atau kejahatan Jokowi dititipkan kepada TPUA. Tentu saja selesai mempelajari berkas titipan, klarifikasi dan atau investigasi. Jika mengandung kebenaran, tentu sudah efektif, oleh TPUA akan dibuka seluruh peristiwa kejahatan, sesuai perintah sistim hukum tentang Keterbukaan Informasi Publik/ KIP, dan berdasarkan hak dan kewenangan fungsi daripada”Peran Serta Masyarakat” sesuai yang diperintahkan oleh undang-undang atau sistim hukum positif (Hukum yang berlaku) dan di antara salah satunya adalah, sesuai Pasal 108 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban tindak pidana berhak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang, yaitu kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Hal ini memiliki arti bahwa tidak hanya korban langsung dari tindak pidana, tetapi juga saksi atau orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana dapat membuat laporan.

Lalu publik tinggal menunggu langkah hukum para aparatur dalam menjalankan fungsi kewenangannya terhadap info dari Hasto yang dibuka dikuak kepada publik oleh TPUA dan tentunya setiap individu punya hak sanggah, atau konfirmasi baik oleh Jokowi maupun para pelaku terkait, sesuai yang dipublis berdasarkan data rahasia yang tidak bakal dikurang tambahkan sesuai dokumen rahasia yang (andai) dititipkan Hasto kepada TPUA.

Penulis: Prof Dr. H. Eggi Sudjana,Ketua Umum TPUA Tim Pembela Ulama & Aktivis

MoneyTalk, Jakarta – Ketua PW IKA PMII DKI Jakarta, Fathan Subchi terpilih sebagai Ketua Umum PB IKA PMII. Mantan Anggota DPR RI dua periode ini, terpilih dalam Munas ke VII IKA PMII di Jakarta, Minggu dini hari 23 Februari 2025.

Fathan subchi terpilih setelah melalui proses yang berlangsung alot, DIAWALI oleh sidang tata tertib pemilihan yang dead lock berkali-kali, dikarenakan pimpinan Sidang memaksakan konsep ‘musyawarah sampai dengan mufakat’ bukan musyawarah untuk mufakat. Klausul voting pun harus diperdebatkan. Yang lebih dramatis lagi adalah pimpinan sidang menskore sidang dan tidak kembali ke arena untuk membukanya. Sehingga diambil alih oleh peserta Munas VII IKA PMII.

Persidangan semakin hangat setelah Ketua Umum periode 2018-2025, tampil memberikan arahan untuk menunda sidang pemilihan ditambah dengan dengan cara meminta pihak hotel untuk mematikan lampu diruangan sidang. Namun ternyata para peserta tetap bertahan untuk melanjutkan ke pemilihan.

Proses sidang kemudian dilanjutkan dengan penetapan bakal calon ketua umum yang dilanjutkan dengan voting pemilihan ketua umum PB IKA PMII. PROSES voting berlangsung dalam suasana temaran dan hanya diterangi lampu handphone para peserta. HASIL Voting Fathan Subchi menangkan voting dengan total 188 suara dari 198 Suara Syah yang telah terverifikasi.

Ketika Silaturahmi Menjadi Ajang Kompetisi

IKA PMII sejatinya adalah ajang silaturahim dan komunikasi bagi para alumni dan keluarga para mantan aktivis yang berkiprah di PMII. Semangat kebersamaan dan persaudaraan sesama alumni PMII diharapkan menguatkan dan saling menjaga.

Dalam bahasa sederhana, para alumni yang berkiprah di IKA PMII dapat menjadikan institusi ini sebagai sarana untuk memberikan nilai manfaat bagi organisasi dan anggotanya. Semakin banyak Alumni yang terlibat itu semakin baik.

Adanya konstentasi Pemilihan Ketua Umum dalam pemilihan Munas IKA PMII, itu hanya hal normatif saja, bukan tujuan utama. Karena memang musyawarah nasional merupakan ajang kangen-kangenan atau nostalgia antara teman seangkatan, junior dan senior. Tidak untuk melihat adanya relasi dan kuasa. Apalagi kepentingan politik secara pragmatis.

Musyawarah Nasional sebagai ajang kompetisi bagi para anggota Alumni sudah lewat. Semua sudah faham ‘proses’ menjadi aktivis dan lika likunya. Karenanya Munas IKA PMII adalah sarana yang tepat untuk bertukar informasi dan saling menguatkan.

Musyawarah Nasional VII IKA PMII sudah berakhir dan telah terpilih ketua umum yang baru. Sekatang saatnya saling menguatkan dan bekerjasama untuk kemajuan bersama. Semua potensi alumni bisa dimaksimalkan dan dipadukan (collab).

Fathan Subchi telah terpilih sebagai Ketua Umum yang baru untuk periode 2025-2030. Sebagaimana pesan singkat kemenangannya dan itu dapet dijadikan sebagai bentuk janji atau komitmen untuk menjadikan IKA PMII sebagai wadah perjuangan untuk memberi manfaat bagi anggota dan kader PMII, masyarakat dan bangsa secara lebih luas. Semoga.

Penulis : Mahmud Hamdani,Komunitas Pecinta Gagasan Demokrasi dan Alumni PMII DKI Jakarta

MoneyTalk, Jakarta – Pendidikan politik yang Prabowo tunjukan kepada bangsa ini cukup wise and precise di saat hari ultah ke 17 Partai Gerindra di Sentul Bogor (15 Februari 2025).

Ketika Prabowo meneriakkan kalimat “hidup Jokowi!” Itu hak subjektifitas Prabowo selaku pribadi.

Silahkan sisi pandang subjektivitas publik menilainya, entah dari sisi keberhasilan Jokowi atau sebaliknya gagalnya Jokowi dalam membangun karakter adab dan budaya bangsa (building national character) atau dalam membangun pisik negara ini secara luas, atau dari parameter seringnya Jokowi mendustai bangsa ini sampai 100 X lebih terserah saja, ini hak kebebasan berpendapat daripada masing-masing individu yang memang sepatutnya di negara demokrasi yang berkebebasan menyampaikan pendapat.

Namun yang membuat penulis senang adalah Prabowo selaku presiden dan selaku pribadi ternyata amat menyadari tentang keberadaan hak dan menjalankan hak nya, sesuai fungsi kebebasan menyampaikan pendapat, dan sesuai Undang-undang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) yakni sistim hak hukum yang berimbang (balance of rights) atau keseimbangan hak terkait tentang eksistensi hubungan publik dengan pejabat publik atau hak sebaliknya, hubungan hukum antara pejabat publik terhadap publik, yang tentunya sesuai dalam koridor batasan masing-masing hak dan fungsi serta kewenangannya.

Adapun maksud inti penulis, terkait hak-hak setiap individu tanpa terkecuali berdasarkan sistim (keseimbangan hak), adalah ketika Prabowo dalam sambutan pidato nya atau orasi politiknya pada malam ultah ke 17 partai Gerindra dengan pola bebas dan lepas dengan maksud mungkin “mengkritisi pihak-pihak oposisi” yang dianggapnya nyinyir terhadap kinerja dirinya dan kabinetnya KMP”, lantas oleh karenanya Prabowo berteriak, “Ndas Mu!” Selain “Hidup Jokowi! hidup Jokowi! Hidup Jokowi!”

Subtansinya adalah semua diberikan kebebasan dan tentu berkeadilan jika dirinya pun sebagai presiden menggunakan hak yang ada pada setiap WNI untuk mengatakan atau melampiaskan uneg-uneg-nya “ndas Mu!” serta berteriak keras, ” hidup Jokowi!, hidup Jokowi! hidup Jokowi! “.

Walau asing didengar oleh publik, perilaku pejabat publik yang demikian kepada publik. Namun inilah bentuk pendidikan politik yang riil bijak dan tepat (presisi) yang telah diketengahkan oleh Presiden RI Prabowo, dari sisi objektif namun subjektif penulis.

Sehingga pendidikan atau kursus politik kilat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, justru sebagai tanda soliditas negara ini mulai serius menjalankan demokrasi sesuai sistim politik hukum dari sosok pemimpin terhadap bangsa nya, juga anak bangsa kepada pemimpinnya, asalkan para pihak (penguasa dan publik) tidak anarki dan tidak melanggar sistematika serta merekayasa hukum menjadi alat kekuasaan (politik kekuasaan).

Selanjutnya, tidak ada lagi faktor kesengajaan merusak gedung dan fasilitas negara, dan melempar benda-benda yang membahayakan kepada pejabat publik juga kepada para aparatur dalam aksi demo, sebaliknya tidak ada lagi aparat yang membanting serta memukuli para peserta aksi, tidak ada fitnah dari publik kepada pejabat publik dan pemimpin yang membohongi rakyat, mirip Jokowi saat berkuasa, serta tidak ada lagi kriminalisasi, juga tak ada lagi “penculikan” yang dilakukan pihak penguasa atau para aparatur negara kepada para aktivis hingga tak pulang-pulang ke rumah.

Penulis : Damai Hari Lubis, pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

MoneyTalk, Jakarta – Reformasi struktural dalam Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) merupakan respons terhadap tantangan globalisasi dan dinamika relasi kuasa dalam konteks sosial-politik Indonesia. Untuk memahami reformasi ini secara mendalam, kita dapat menggunakan beberapa teori politik, birokrasi modern, dan kepemimpinan, serta mempertimbangkan nilai-nilai Islam yang relevan.

1. Teori Politik: Globalisasi dan Relasi Kuasa
Globalisasi telah mengubah struktur kekuasaan dan relasi sosial di berbagai tingkatan, termasuk dalam organisasi kemasyarakatan seperti IKA PMII. Menurut teori politik Anthony Giddens tentang globalisasi, proses ini tidak hanya mencakup dimensi ekonomi, tetapi juga budaya, politik, dan sosial. Globalisasi menciptakan interdependensi yang kompleks, di mana organisasi-organisasi lokal harus beradaptasi dengan dinamika global sambil tetap mempertahankan identitas dan nilai-nilai lokal.

Dalam konteks IKA PMII, globalisasi menuntut organisasi ini untuk merespons perubahan relasi kuasa yang terjadi di tingkat nasional dan internasional. Teori kekuasaan Michel Foucault juga relevan di sini, di mana kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh negara atau institusi formal, tetapi juga tersebar dalam jaringan sosial dan organisasi. IKA PMII harus mampu mengelola relasi kuasa internal dan eksternal secara lebih demokratis dan inklusif, sehingga tidak terjebak dalam praktik eksklusivitas yang dapat memarginalkan potensi anggotanya.

2. Teori Birokrasi Modern: Reformasi Struktural dan Demokratisasi
Reformasi struktural dalam IKA PMII dapat dianalisis melalui lensa teori birokrasi modern Max Weber. Weber menekankan pentingnya struktur birokrasi yang rasional, efisien, dan terorganisir dengan baik. Namun, birokrasi modern juga harus adaptif terhadap perubahan sosial dan politik. Dalam konteks IKA PMII, reformasi struktural harus mengarah pada pembentukan struktur kepengurusan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan anggota serta tuntutan zaman.

Selain itu, teori birokrasi partisipatif menekankan pentingnya partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan. IKA PMII perlu memastikan bahwa reformasi struktural tidak hanya dilakukan oleh segelintir elit organisasi, tetapi melibatkan partisipasi aktif dari seluruh anggota. Hal ini sejalan dengan prinsip demokratisasi organisasi, di mana setiap anggota memiliki suara dan peran dalam menentukan arah organisasi.

3. Teori Kepemimpinan: Distribusi Kepemimpinan dan Kolektivitas
Reformasi struktural IKA PMII juga harus memperhatikan aspek kepemimpinan. Teori kepemimpinan transformasionaldari James MacGregor Burns menekankan pentingnya pemimpin yang mampu menginspirasi dan memotivasi anggota untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks IKA PMII, kepemimpinan transformasional dapat membantu organisasi ini untuk tetap relevan dalam merespons tantangan globalisasi dan perubahan sosial-politik.

Selain itu, teori kepemimpinan distributif menyarankan bahwa kepemimpinan tidak harus terpusat pada satu individu atau kelompok kecil, tetapi dapat didistribusikan secara merata di antara anggota organisasi. Hal ini sejalan dengan semangat kebersamaan dan kolektivitas yang ingin diwujudkan oleh IKA PMII. Dengan mendistribusikan kepemimpinan, organisasi dapat memastikan bahwa setiap anggota merasa memiliki tanggung jawab dan kontribusi terhadap keberhasilan organisasi.

4. Nilai-Nilai Islam: Keadilan, Inklusivitas, Kebersamaan, dan Kemerdekaan (Al-Huriyyah)
Dalam konteks Islam, reformasi struktural IKA PMII harus mengedepankan nilai-nilai keadilan (al-‘adl), inklusivitas (al-musawah), kebersamaan (al-ukhuwah), dan kemerdekaan (al-huriyyah).

Al-‘adl menekankan pentingnya keadilan dalam pengambilan keputusan dan distribusi sumber daya organisasi. IKA PMII harus memastikan bahwa setiap anggota diperlakukan secara adil dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi.

Al-musawah (kesetaraan) menegaskan bahwa semua anggota organisasi memiliki hak dan kewajiban yang sama, terlepas dari latar belakang sosial, ideologi, atau aspirasi mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip pluralisme yang ingin diwujudkan oleh IKA PMII.

Al-ukhuwah (persaudaraan) mengingatkan pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan dan saling mendukung di antara anggota organisasi. Nilai ini mendorong terciptanya lingkungan organisasi yang harmonis dan kolaboratif.

Al-huriyyah (kemerdekaan) adalah nilai Islam yang menekankan pentingnya kebebasan individu dalam berpikir, berekspresi, dan berpartisipasi. Dalam konteks IKA PMII, al-huriyyah mengisyaratkan bahwa setiap anggota harus memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, mengkritik, dan berinovasi tanpa takut akan represi atau marginalisasi. Kebebasan ini harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk menjaga kepentingan kolektif dan nilai-nilai organisasi.

5. Konteks Sosial-Politik Indonesia: Inklusivitas dan Demokrasi
Dalam konteks sosial-politik Indonesia yang semakin heterogen, IKA PMII harus mampu menjadi wadah yang inklusif bagi berbagai latar belakang sosial dan ideologi. Teori demokrasi deliberatif dari Jürgen Habermas menekankan pentingnya dialog dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. IKA PMII dapat mengadopsi prinsip ini dengan memastikan bahwa setiap anggota memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, IKA PMII harus memastikan bahwa reformasi struktural tidak hanya berorientasi pada kepentingan internal organisasi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya al-maslahah al-‘ammah (kebaikan bersama) dan al-takaful al-ijtima’i (tanggung jawab sosial).

Kesimpulan
Reformasi struktural IKA PMII harus dipahami sebagai upaya adaptasi terhadap globalisasi dan perubahan relasi kuasa dalam konteks sosial-politik Indonesia. Dengan menggunakan teori politik, birokrasi modern, dan kepemimpinan, serta menyisipkan nilai-nilai Islam seperti al-‘adl, al-musawah, al-ukhuwah, dan al-huriyyah, IKA PMII dapat membangun struktur organisasi yang lebih demokratis, inklusif, dan adaptif. Hal ini tidak hanya akan memperkuat posisi IKA PMII sebagai organisasi kemasyarakatan, tetapi juga memastikan bahwa alumni PMII tetap relevan dalam berkontribusi bagi masyarakat dan negara, dengan tetap menjaga prinsip kemerdekaan dan tanggung jawab kolektif.

Penulis : Aceng Abdul Aziz & Amsar A. Dulmanan.

MoneyTalk, Jakarta – Jenderal Soesilo Bambang Yudhoyono, Jenderal Kostrad ternama di Indonesia, meminta penugasan dari Jenderal Prabowo Subianto, Jenderal Kopassus ternama, ya sebuah penugasan. Itu disampaikan SBY dalam closing speech pada acara Silaturahmi Partai Koalisi Indonesia Maju, di Hambalang, kemarin.

Dalam pidatonya tersebut, SBY mengatakan kesetiaannya pada Prabowo sejak di dalam hati. Tidak mendua. Sebagai mantan presiden dan pemimpin koalisi parpol pendukungnya, 10 tahun, SBY mengatakan dalam koalisi saat ini dia adalah anggota koalisi. Konsekwensinya, untuk itu, dia mengatakan bahwa dia akan loyal dan setia penuh pada Prabowo, dalam visi, agenda dan program-program pembangunan.

Bahkan, lanjut SBY, insya Allah dukungan dia bukan hanya 5 tahun, tapi berlanjut sampai 10 tahun ke depan.

Sebagai penutup acara koalisi parpol tersebut tentu saja penghormatan terbesar diberikan Prabowo kepada SBY, rivalnya sejak berkarir di militer di era Orde Baru. Ini selain bisa menunjukkan “keutuhan” simbolis baret merah dan baret hijau kalangan militer, juga menunjukkan keutamaan SBY dibandingkan Jokowi di forum tersebut. Tentu saja memang harus demikian, karena jika Jokowi diberikan forum terhormat itu, maka kewibawaan KIM akan hancur nantinya.

Saat ini, selain diketahui Jokowi kurang wawasan dibandingkan SBY dan Prabowo, sebagaimana kita ketahui, rakyat juga sudah ingin Jokowi diadili atas berbagai kebijakannya di masa pemerintahannya. Kekurangan wawasan Jokowi juga terlihat dari pidatonya tadi di HUT Gerindra, yang mengatakan Prabowo tidak berani dikritik karena kuat, sebaliknya dia dikritik terus karena lemah saat ini. Padahal kritik mengkritik terjadi karena, antara lain, seseorang pemimpin itu koruptor atau bukan.

Prabowonomics vs. Sbynomics

Prabowonomics adalah definisi paradigmatik, prinsip-prinsip, model pembangunan dan berbagai agenda kemakmuran yang dicetuskan oleh Prabowo Subianto. Hal ini dapat kita deskripsikan dari buku-bukunya, kampanyenya (seperti Asta Cita), pikiran bapaknya sebagai pendiri Partai Sosialis Indonesia, pikiran kakeknya sebagai pendiri koperasi di Indonesia dan 100 hari pertama pemerintahannya. Ada 3 hal prinsip yang perlu diketahui, pertama, Ekonomi Pancasila. Dalam pandangannya di Bappenas akhir tahun lalu, Prabowo menjelaskan bahwa dia penganut ekonomi Pancasila.

Ekonomi Pancasila adalah meramu unsur yang terbaik dari Planned Economy (Ekonomi Terencana) dan mengambil yang baik dari sistem ekonomi liberal. Ekspansi secara besar-besaran yang dilakukan Prabowo dalam makan bergizi gratis (MBG), dengan memangkas berbagai anggaran sektor lainnya, menunjukkan mimpi sosialistik pembangunan kita. Meskipun mix ekonomi dikenal di barat, seperti “Third Way” di Eropa atau “New Deal” di Amerika, namun pilihan Prabowo ini lebih mengarah ke sosialisme negara-negara Skandinavia.

Sbynomics sendiri bersandar pada 3 hal, Pro Growth, Pro Job dan Pro Poor. Jika kita menarik rentang garis, maka paradigma Sbynomics lebih kanan dari tengah, sebaliknya Prabowonomics, lebih kiri dari tengah. SBY melihat pembangunan itu dalam paradigma “Growth and equity”, sedikit juga ke arah “growth then equity”. Sebaliknya, Prabowo melihat pembangunan dalam paradigma “Growth through equity”.

Pilihan Prabowo ini bisa disejajarkan dengan pikiran Xi Jinping ketika meluncurkan kampanye “Common Prosperity”. Xi melakukan pekerjaan sosialisme besar-besaran, 2021, setelah China berhasil menghancurkan kemiskinan di bawah 0,5% (dari 90% tahun 1978). Sosialisme ini adalah “merampok” orang-orang kaya China seperti Ali Baba, Tencent dan lainnya untuk mengeluarkan ratusan triliun kepada rakyat miskin mereka. Selain itu mewajibkan orang-orang kaya itu menciptakan lapangan kerja yang mensejahterakan.

Sebab, menurut Xi, tugas negara bukan saja menghilangkan kemiskinan, tetapi juga membuat kesenjangan menipis. Dalam ideologi “Common Prosperity”, ajaran moralnya adalah semua perusahaan kaya dan orang kaya China tidak boleh mengkhianati bangsanya. Kenapa? Karena mereka kaya dari sana.

Prabowo sendiri melakukan langkah seperti itu ketika memastikan pengeluaran anggaran terbesar harus kepada rakyat miskin. Prabowo tidak tunduk pada teori “free market economy” ketika dia menaikkan upah buruh meroket dan bahkan tidak menghadiri acara rutin presiden membuka BEJ di awal tahun. Dalam pidatonya tadi Prabowo berjanji mencekik leher pengusaha yang mengambil untung berlebihan. Dia ingin petani segera makmur. Semua ini bersandar pada Ekonomi Pancasila, yakni pasal 33 UUD 45.

Aset-aset Sawit, laut, tambang dan lainnya yang salah kelola diambil lagi dan nantinya dibagikan kepada rakyat. Dalam 100 hari pemerintahannya, terbukti berbagai aset negara yang sudah dirampok di era Jokowi, seperti sawit ilegal dan kasus “pagar laut Tangerang” diambil kembali oleh Prabowo. Perampok kekayaan negara yang merajalela di era Jokowi dihukum berat, seperti kasus Harvey Moeis.

Kembali ke SBY, dia memang jauh di atas Jokowi ketika mengurangi pengangguran dan kemiskinan secara rerata. Selama 5 tahun pertama Jokowi, kemiskinan berkurang rerata 0,2% setahun. Sebaliknya, SBY mengurangi 2,4% setahun. Namun, kesenjangan di era SBY (apalagi Jokowi) masih terus meningkat. Inilah mungkin yang sedang dikoreksi oleh Prabowo, yakni dia akan memeratakan kemakmuran.

Tantangan Prabowo menjalankan visi pembangunannya adalah kesetiaan dan kapasitas pendukung koalisinya. Dalam pidatonya SBY mengatakan bahwa yang utama dalam berkoalisi haruslah mulai dari dalam hati loyal pada Prabowo. Lalu, setelah loyal dan setia, perlu melakukan yang terbaik. Tantang global Prabowo mungkin lebih ringan dari SBY, dari segi dominasi global. Saat ini multipolarisme dunia, khususnya era Trump, terjadi. Begitupun, SBY berhasil menghentikan ketergantungan pada IMF dengan pelunasan hutang.

Penutup

Tantangan besar Prabowo dalam mewujudkan mimpinya membangun kesejahteraan bersama (Common Prosperity) disebutkan SBY dalam pidatonya adalah loyalitas tunggal dan semangat melakukan pengabdian terbaik. Untuk itu, SBY menyatakan loyal kepada Prabowo, siap bekerja keras, siap ditugaskan untuk bekerja.

Namun, Prabowo harus tetap melihat perbedaan antara paradigma pembangunan Prabowo dan SBY yang sedikit berbeda. Prabowo lebih sosialistik (tengah kekiri), sebaliknya SBY lebih liberal (tengah sedikit kekanan). Meskipun SBY berhasil jauh melampaui Jokowi dalam pembangunan rakyat, misalnya, namun kesenjangan juga melebar. Dengan demikian, meskipun SBY dengan semua kelompok mendukung Prabowo, dukungan itu harus sampai ke ideologi pembangunan yang bersifat paradigmatik. Pembangunan untuk petani, buruh, nelayan dan kaum miskin lainnya. Pengusaha rakus akan dicekik, seperti pidato Prabowo tadi di Gerindra.

Loyalitas, kerja keras dan motivasi pengabdian pendukungnya harus bersifat ideologis. Apalagi jika dukung mendukung ini sampai 10 tahun ke depan. Sementara, rakyat butuh kemakmuran segera dan segera, bukan terus menunggu.

Penulis : Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle

MoneyTalk, Jakarta – Danantara konon katanya akan mengelola aset 14 ribu sampai 15 ribu triliun. Wah sungguh sangat besar ini adalah penggabungan seluruh utang negara dan utang BUMN yang sekarang mencapai 16 ribu triliun. Dikatakan bahwa Danantara konon katanya adalah super holding semua BUMN, namun seluruh BUMN sekarang tidak sebesar itu karena hampir separuh aset BUMN adalah milik swasta dan perorangan.

Danantara lahir dari revisi UU BUMN, UU ini sendiri belum dipublish secara terbuka ke publik. UU ini lahir secepat kilat atau proses revisinya secepat cahaya. Tidak ada yang mengira, karena semua dilakukan melalui proses yang sangat rahasia, tidak ada konsultasi publik, tidak ada naskah akademik, semua dilakukan atas suatu tujuan politik tertentu yang masih dirahasiakan. Pembentukan Danantara melanggar tata cara pembentukan peraturan perundang undangan. Bisa saja ada yang maju ke MK menguji proses formilnya. Seperti Omnibuslaw kalah pemerintah di MK.

Tapi Danantara ini sebenarnya mahluk apa? Sebelumnya Danantara tidak ada dalam naskah apapun yang pernah muncul atau naskah apapun dalam seluruh kajian akademik yang pernah ada di Indonesia. Sehingga publik bertanya apalah dia sebuah lembaga keuangan, bank, non bank, asuransi, atau sebuah perseroan terbatas. Investment bank? Danantara tampaknya bukan itu semua.

Lalu apa? Berikut kita akan lihat apa saja yang menurut UU dasar ada beberapa lembaga ekonomi yang dibentuk oleh negara atau yang diakui oleh negara. Atau lembaga negara yang memiliki kewenangan fiskal, moneter, yang merupakan lembaga dan cabang produksi yang dikuasai negara.

Dalam pasal 23 D, ditetapakan satu lembaga negara yakni bank sentral yang Independen. Bank Central ini merupakan suatu cabang kekuasaan yang memiliki otoritas moneter,.mengatur nilai tukar, dan kekuasan moneter lainnya. Danantara tampaknya bukan sebuah cabang kekuasan moneter, meskipun dia nanti akan menguasai aset aset moneter.

Pasal 23 UUD 1945 amandemen mengatur tentang Angaran Pendapatan dan. Belanja Negara (APBN). Semua uang dalam APBN pengelolaannya ditetapkan setiap tahun melalui UU APBN. Terkait usaha memotong, memindahkan, menghemat, efisiensi APBN harus diterapkan kembali melalui UU APBN. Danantara tentu bukan lembaga uang memiliki otoritas fiskal yang dimaksud oleh UUD. Walaupun danantara yang konon katanya akan mengambil hasil dari efisiensi APBN dan akan mengelola dana atau uang mencapai 4 – 5 kali ukuran APBN sekarang.

Dalam UUD 1945 amandemen ada cabang cabang produksi yang dikuasai negara. Ini diatur dalam pasal 33 UUD 1945. Cabang cabang produksi itu meliputi cabang produksi sumber daya alam, cabang produksi industri, cabang produksi jasa jasa, asuransi, cabang produksi keuangan dan cabang produksi perdagangan. Namun tampaknya Danantara bukan merupakan suatu cabang produksi, namun lebih tampak sebagai suatu otoritas dana, aset yang menaungi seluruh cabang produksi dengan power atau lekuasan yang lebih besar dari BI .

Jika menarik ke UUD 1945 maka keberadaan Danantara tidak dapat dicantolkan pada satu pasal pun dalam UUD 1945. Jadi jika dipaksakan kelahirannya maka Danantara ini adalah anak haram dari UUD 1945. Dia tidak pernah dikandung oleh UUD 1945 namun lahir begitu saja.

Namun ada kemungkinan lain yakni anak haram ini mengikuti proses lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang lahir dari UU BI namun memiliki posisi setara dengan BI. Didalam UUD tidak ada satu Pasal pun yang dapat menjadi cantolan atau konsideran UU OJK. Lembaga ini dipaksa lahir dari amandemen UU Bank Indonesia.

Demikian pula dengan Danantara dipaksa lahir dari amandemen UU BUMN. Apakah Danantara adalah cabang produksi sebagaimana pasal 33 UUD 1945? Proses kelahiran Danantara yang mengikuti proses kelahiran OJK mengandung konsekuensi hukum yakni lembaga ini menjadi anak haram dari UUD 1945. Mudah mudahan Presiden Prabowo waspada terhadap Judicial Review di MK untuk menguji apakah lembaga ini legal atau ilegal, apakah lembaga Danantara bertentangan dengan UUD 1945? Jangan lagi pake Inpres dan SMK sebagaimana efisiensi APBN beberapa waktu lalu. Bisa kalah akibatnya. Ngono.

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – K.H. Maemoen Zubair, pengasuh pesantren Al-Anwar Sarang adalah tokoh yang teramat penting dalam sejarah perjalanan PPP. Terutama mengingat jejak Mbah Moen, panggilan K.H. Maemoen Zubair ini mengawal PPP di masa transisi Orde Baru ke Orde Reformasi.

Saat Soeharto tumbang, Era Reformasi menuntut perubahan secara revolusioner di semua aspek kehidupan berbangsa. Termasuk merombak fusi partai menjadi multi partai. Dari tiga partai menjadi puluhan partai.

Era Reformasi, lahir banyak partai, termasuk partai-partai Islam. Diantara partai Islam yang lahir di awal era reformasi adalah PKB, PAN, PKS dan PBB. Tentu, ini tidak menguntungkan bagi PPP yang sejak tahun 1973 menjadi satu-satunya partai yang paling dominan mewakili kepentingan umat Islam.

Tumbangnya Orde Baru menghadirkan setidaknya dua hal. Pertama, adanya tuntutan untuk mengevaluasi terhadap semua produk kebijakan Orde Baru. PPP adalah bagian dari produk kebijakan Orde Baru. Semua yang berbau Orde Baru dicurigai, dan berupaya untuk dipinggirkan, disingkirkan, bahkan dilenyapkan. Kedua, terjadinya eforia massal untuk melahirkan antitesa terhadap Orde Baru.

Dua hal ini yang mengakibatkan PPP dihadapkan pada situasi yang cukup sulit. Karena mendapatkan stigma negatif, PPP secara massal ditinggalkan oleh para tokoh dan konstituennya. Di sinilah ke-istiqamahan K.H. Maoemoen Zubair mengambil peran teramat penting.

K.H. Maemoen Zubair istiqamah di PPP di saat banyak ulama lain keluar dan bergabung ke partai lain. Warga NU ke PKB, Muhammadiyah ke PAN, basis Masumi ke PBB dan kelompok Islam militan ke PKS. Cukup banyak ulama dan tokoh keluar dan meninggalkan PPP. Tapi, Mbah Moen tetap istiaamah di PPP dan “ngurip-ngurip” PPP. Kalau boleh berimajinasi, bagaimana nasib PPP jika Mbah Moen saat itu juga ikut meninggalkan PPP. Besar kemungkinan ada cerita lain dengan sejarah perjalanan PPP.

Seiring dengan berjalannya waktu, PPP dihadapkan pada berbagai dinamika di era reformasi. Terutama saat presiden Jokowi berkuasa. Sebuah kekuasaan dengan strategi menyandera, khususnya sandera para ketum partai. PPP tidak lepas dari dinamika ini.

Dalam situasi kekuasaan yang menggunakan “strategi sandera”, PPP seringkali dihadapkan pada dilema. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kebijakan PPP dalam menentukan afiliasi politiknya.

Dalam perjalanannya, tak jarang perahu PPP harus dibawa melaju melawan arus konstituennya. Adanya intervensi kekuasaan membuat PPP sering dipaksa kontra terhadap umat. Akibatnya, suara PPP terus tergerus.

Pemilu 2019, PPP hampir tidak masuk ke Senayan. Rumor yang berkembang, PPP dapat “syafa’at” dari penguasa sehingga masuk di Senayan. Pemilu 2024, PPP tak lagi bisa ditolong. Kehilangan banyak suara, PPP gagal masuk ke DPR RI. Ini kali pertama PPP tidak punya wakil di DPR RI.

Selain kontra konstituen, tiga hingga periode terakhir, internal PPP banyak dilanda kekisruhan. Kader satu sama lain saling menjatuhkan. Para elitnya saling jegal. Inilah yang kemudian membuat PPP semakin rapuh. Sampai akhirnya, pemilu 2024 PPP harus mengucapkan “goodby” pada temen-temennya di DPR RI. PPP gagal masuk Senayan.

Apakah kegagalan ini menyadarkan para elit PPP untuk menginsafinya, lalu kompak membangun strategi untuk bangkit kembali?

Semangat membangun ada, tapi kompak gak ada. Masing-masing elit sibuk dengan agenda kepentingan politiknya masing-masing. Ya, itulah politik. Sampai di sini, publik melihat PPP saat ini adalah partai Islam yang penuh ironi.

Dalam situasi stagnan seperti ini, muncul inisiatif dari putra bungsu K.H. Maemoen Zubair, yaitu Gus Idror untuk menyatukan kembali PPP. Gus Idror sowan ke para sesepuh PPP. Meminta secara persoanal kepada mereka untuk bersatu.

Kepada mereka, Rabu tanggal 12 Pebruari kemarin, semua elit PPP tanpa terkecuali, dimohon hadir oleh Gus Idror ke Pesantren Sarang Rembang. Di pesantren ini, semua dikumpulkan, bersilaturahmi dan doa bersama. “Ngalap Berkah Mbah Moen”. Kira-kitra itu tujuannya. Harapannya, semua elit PPP kompak kembali, menanggalkan semua ego masing-masing, dan bergandengan tangan untuk menghidupkan PPP kembali.

PPP yang susah payah dipertahankan dan diperjuangkan oleh Mbah Moen diharapakan untuk sama-sama dijaga, dirawat dan dibesarkan kembali.

Hadirnya berbagai tokoh dan elit PPP di Sarang kemarin, membuktikan dua hal. Pertama, semua elit PPP masih punya semangat dan optimisme untuk menghidupkan, bahkan membesarkan kembali PPP. Kedua, ini bukti bahwa sosok K.H. Maemoen Zubair masih diingat dan diwarisi semangat juangnya oleh para elit dan kader PPP.

Diantara yang hadir adalah plt ketum PPP yaitu Mardiono, Sekjend PPP Arwani Tomafy dan Romahurmuzy atau Romy.

Mereka yang hadir di acara Dzikir dan Doa bersama di Pesantren Al-Anwar Sarang kemarin tentu punya agenda politiknya masing-masing. Apalagi jelang Muktamar PPP pasca lebaran Idel Fitri nanti. Namun setidaknya, ada harapan kedepan bahwa siapapun yang terpilih dan mendapatkan amanah memimpin PPP, hendaknya bisa mengakomodir semua kelompok. Ini akan sedikit meminimalisir konflik di PPP yang selama ini tak pernah ada ujungnya.

Satu hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa K.H. Maemoen Zubair merupakan sosok ulama yang cukup berhasil menjadi magnet bagi PPP, terutama pasca transisi reformasi. Artinya, keterlibatan keluarga K.H Maemoen Zubair secara khusus, dan para ulama Sarang secara umum, kedepan cukup menguntungkan bagi PPP untuk menjaga konstituennya. Terutama di pulau Jawa dan wilayah Lampung. Banyak ulama Jawa dan juga Lampung lahir dari pesantren Sarang.

Penulis : Tony Rosyid,Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

MoneyTalk, Jakarta – Turunkan harga LPG 5,5kg melalui harga yang ditetapkan pemerintah. Ini adalah langkah alternatif pemerintah mengatasi beban subsidi dan sekaligus mengantisipasi revolusi melon yang digerakkan dan ditunggangi oleh kelompok tertentu.

Selama ini Pertamina jelas gagal menjual LPG non subsidi. Bahkan dalam masa kepemimpinan baru Dirut Pertamina sendiri belum ada tanda tanda dia berfikir atau memiliki orientasi ke arah meningkatkan penjualan LPG non subsidi. Memang butuh waktu enam bulan atau satu tahun bagi Dirut pertamina untuk belajar masalah ini. Itupun berat bagi pertamina sebagai operator.

Tapi setahu saya Menteri ESDM bahlil adalah pemain tangguh dan pembelajar cepat. Rasanya masalah LPG 3 kg ini ada jalan keluarnya. Menteri Bahlil tentu saja dapat membantu Presiden Prabowo mengatasi kebocoran subsidi LPG nasional yang nilainya sekarang bisa mencapai 30 persen dari total subsidi LPG 3 kg senilai 117 triliun rupiah lebih.

Ada satu cara yang dapat dicoba oleh menteri ESDM. Ini adalah cara yang saya peroleh dari hasil diskusi dengan para aktivis Sumbawa barat di wa group. Ada yang mengusulkan agar LPG 5,5 kg disubsidi. Maksudnya apa? Yakni mengatasi jika sewaktu waktu ada kelangkaan LPG 3 kg. Lalu bagaimana dengan LPG 12 kg? Ini juga harga nya ditetapkan oleh perintah atau dipatok oleh pemerintah memalui menteri ESDM. Harganya harus. terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah selanjutnya menberikan kompensasi atas selisih harga.

Ini adalah usulan yang cerdas karena akan mengatasi banyak sekali masalah yang muncul terkait kebocoran subsidi LPG 3 kg. Adapun masalah masalah tersebut adalah : (1) disparitas harga yang sangat tinggi antara LPG susbidi dan non subsidi. (2) terjadi banyak pengoplosan LPG 3 kg menjadi LPG non subsidi. Ini memang kriminal tetapi karena margin distribusi yang kecil banyak pihak tergoda melakukan ini. (3) Distributor LPG non subsidi kurang tertarik memperdagangkan LPG non subdidi karena banyak sebab.

Dengan cara begini maka pemerintah bisa secara pelan pelan mengatasi disparitas harga, terutama yang paling dekat yakni antara harga LPG 3 kg dan 5,5 kg. Harganya jangan terlalu jauh. Sehingga orang setengah miskin atau orang setengah kaya juga bersedia membelinya. Jadi mereka tidak perlu lelah lelah antree dengan konsumen LPG 3 kg.

Nanti kalau mafia LPG kelas kalap mencoba melawan kebijakan pemerintah. Seperti kemarin kebijakan pemerintah gampang dilawan dengan memobilisasi orang melakukan anteaan LPG 3 kg. Antrian kemarin lebih mirip demo dibandingkan orang antri beli LPG. Maka segeralah kerahkan pertamina untuk melakukan operasi pasar. Operasi pasar dilakukan dengan memberikan LPG 5, 5 kg yang lebih murah alau LPG 5,5 kg yang diberikan kompensasi atau diberikan subsidi terbatas oleh pemerintah.

Sebagai catatan subsidi dan kompensasi energi saat ini mencapai 550 triliun rupiah, salah satu yang terbesar adalah subsidi LPG 3 kg. LPG adalah barang impor yang dalam beberapa waktu terakhir harganya terus mengalami kenaikan. Ditambah masalah lain adalah merosotnya nilai tukar rupiah menjadi beban bagi impor LPG. Jika masalah ini tidak diatasi dengan baik maka bisa mengakibatkan terjadinya revolusi melon.

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – Selamat ulang tahun Gerindra, partai besutan Prabowo. Selamat juga atas terpilihnya kembali Prabowo sebagai ketua umum sekaligus ketua dewan pembina.

Hadiah ulang tahun Gerindra di hari ini sepertinya ditandai dengan hukuman 20 tahun penjara atas Harvey Moeis, kasus korupsi timah senilai Rp. 300 T, di pengadilan tinggi, yang sebelumnya hanya divonis 6,5 tahun. Vonis ini sejalan dengan keinginan Prabowo yang dengan marah di akhir tahun lalu mendengar kasus ini dihukum ringan. Dengan tindakan hakim pengadilan tinggi, upaya Prabowo memampuskan para koruptor menjadi titik balik, di mana di era lalu koruptor berpesta pora.

Tentu saja Prabowo bukan mencampuri urusan yudikatif. Namun, dengan upaya Prabowo membongkar habis koruptor dijajaran yudikatif, seperti kasus Zarof Ricar, mafia peradilan dengan penghasilan hampir satu triliun rupiah, membuat kemarahan Prabowo ditakuti para hakim itu.

Ketegasan Prabowo melawan korupsi telah merambah ke pejabat-pejabat negara yang korup. Penangkapan Dirjen Anggaran Kemenkeu dan penggeledahan kantor Dirjen Migas terkait urusan korupsi merupakan sinyal implementasi pidato Prabowo terbaru, anti korupsi , di Harlah NU. Di mana Prabowo mengatakan cukup memberikan peringatan selama 100 hari. Saatnya sekarang bertindak.

Prabowo juga melakukan pemangkasan anggaran besar-besaran terkait inefisiensi pemerintahan. Professor Dasco dalam pidatonya di acara Sabang Merauke Circle, 7/2/25, sudah mengisyaratkan terjadi ketidak jelasan atas anggaran ATK yang mencapai puluhan triliun rupiah. Dengan memotong anggaran birokrasi ini, diharapkan mentalitas pengabdian pegawai negeri, polisi dan militer sepenuhnya mengabdi pada rakyat. Prabowo mengatakan kepada militer misalnya, semua atribut militer itu, termasuk pakaiannya adalah dari rakyat. Hal itu diungkapkan Prabowo pada pertemuan dengan seluruh jajaran militer di Bogor, minggu lalu.

Peran Gerindra

Keberhasilan pemimpin besar di manapun berkuasa tergantung pada partai politik pendukungnya. Dan atau bersama militer. Saat ini konsolidasi militer dalam genggaman Prabowo terus berlangsung. Namun, militer di manapun berada adalah kekuatan pertahanan bukan pembangunan. Untuk itulah peranan partai politik dibutuhkan.

Ketika Suharto berkuasa, tahun 1968, membangun (partai) Golkar untuk menopang kekuasaannya. Prabowo membangun Gerindra untuk menopang kekuasaannya.

Penerjemahan cita-cita seorang pemimpin besar seperti Prabowo, hanya bisa diwujudkan melalui partai. Ketika Prabowo memimpikan suatu masyarakat ideal, seperti kemakmuran yang dibagi secara hampir merata kepada setiap rakyat, maka pesan ini harus menjadi ideologi partai. Begitu juga pengimplementasian ideologi itu, sehingga mampu menjadi agenda-agenda pembangunan yang berkeadilan.

Setelah 17 tahun berdiri, Prabowo telah mempunyai partai yang besar. Meskipun dalam porsentase kemenangan pemilu masih di bawah PDIP dan Golkar, tapi kepiawaian jajaran elit Gerindra, seperti Professor Dasco dan sekjennya, mampu mengendalikan koalisi partai yang mendukung Prabowo. Disamping itu, Profesor Dasco, sebagai ketua harian Gerinda, mampu menterjemahkan secara cepat dan tepat pikiran-pikiran dan ideolog Prabowo Subianto tersebut. Sehingga, terlihat, sepanjang 100 hari pemerintahannya, Prabowo mampu menunjukkan arah pembangunan yang ideologis, bukan mau menjalankan perampokan tambang-tambang, laut, tanah air, dll, seperti era lalu.

Partai adalah arah. Selama arah benar, maka kekuatan lainnya dapat mendukungnya, seperti keterlambatan militer dalam pembangunan yang mulai membesar di era Prabowo.

Namun, kebesaran Prabowo, sebagai pemimpin besar, saat ini, lebih besar dari kapasitas partainya. Hal ini juga terjadi ketika dulu Suharto berkuasa. Untuk itu, kedepan, Gerindra perlu memperbesar kapasitasnya, seperti mulai merekrut kaum aktifis (eks kampus), kaum cendikiawan, eks militer secara massif. Dahulu, Suharto merekrut semua aktifis mahasiswa, seperti Sarwono, Akbar Tandjung, Rahman Tolleng, David Napitupulu, Fahmi Idris, dll memperkuat Golkar.

Kenapa? 

Karena partai seperti Gerindra saat ini membutuhkan sebanyak-banyaknya kekuatan idealis. Prabowo yang idealis pastinya tidak membutuhkan kekuatan pragmatis sebagai energi penopang dirinya.

Disinilah pentingnya Prabowo menunjukkan Professor Dasco atau dengan tim lainnya, yang ideologis, memikirkan secepatnya pembesaran kapasitas Gerindra tersebut.

Penutup

Sudah jelas bahwa kenaikan hukuman lebih dari 300% atas Harvey Muis yang dijatuhkan hakim pengadilan tinggi atas kasus korupsi barbar sumberdaya alam kita dimampuskan Prabowo. Ini adalah ideologi Prabowo. Ideologi Anti Korupsi. Dan ini merupakan hadiah bagi Prabowo dan Gerindra yang sedang berulang tahun.

Kehendak Prabowo Subianto memakmurkan rakyat saat ini tentu membutuhkan peningkatan kapasitas partainya. Sebab, partai adalah alat ideologis bagi pemimpin ideologis seperti Prabowo. Di sini pentingnya refleksi 17 tahun Partai Gerindra. Prabowo harus secepatnya membentuk tim pemercepat kekuatan partainya. Bisa jadi Prof Dasco dan tim segera mengidentifikasi kebutuhan meningkatkan kapasitas partainya itu untuk didiskusikan ke Prabowo.

Di era Suharto pada tahun 60 an adalah merekrut semua eks aktifis mahasiswa KAPPi/KAMI masuk ke Golkar. Saat ini tentu ada jalan lainnya.

Selamat ulang tahun Gerindra, selamat atas terpilihnya Prabowo sebagai ketua umum, semoga kerja politik ideologis yang progresif revolusioner bisa segera berjalan. Rakyat menunggu.

Penulis : Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle

MoneyTalk, Jakarta – Ketika ada ‘raja kecil’ yang melawan kebijaksanaan pemerintah menerapkan efisiensi anggaran, perlawanan itu menjadi indikator sangat jelas tentang adanya perilaku ambivalen aparatur negara terhadap hierarki kepemimpinan nasional. Untuk mengeliminasi ambivalensi itu, opsi kebijakan yang tersedia bagi Presiden Prabowo Subianto adalah segera merevitalisasi sejumlah institusi negara. Revitalisasi institusi diperlukan untuk memastikan semua pejabat dan aparatur negara setia dan taat pada hierarki kepemimpinan nasional.

Ekses dari perilaku ambivalen aparatur negara yang ditandai oleh ketidaksetiaan dan ketidaktaatan pada hierarki kepemimpinan nasional serta peraturan perundang-undangan amat beragam. Tidak hanya merugikan negara dan masyarakat, melainkan sudah menciptakan citra buruk bagi negara-bangsa, misalnya ketika sekelompok penegak hukum memeras warga negara asing. Berlarut-larutnya Ketidaktaatan pada hierarki kepemimpinan nasional serta peraturan perundang-undangan menyebabkan meluasnya penyalahgunaan wewenang, korupsi semakin merajalela, memburuknya layanan publik, hingga keberanian merongrong kedaulatan negara.

Ragam bentuk penyimpangan perilaku oknum aparatur negara itu harus dimaknai sebagai pengingkaran pada tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang sudah sangat lama terjadi di sejumlah institusi negara. Kehendak pemimpin nasional menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan bersih (good governance) sangat sulit diwujudkan. Dan, karena pengingkaran pada Tupoksi itu sudah terbilang akut, sejumlah institusi tampak menjadi begitu lemah dalam menegakan peraturan perundang-undangan dan ragam peraturan pemerintah.

Kecenderungan ini relevan dengan materi pengarahan Presiden Prabowo di forum rapat pimpinan TNI-Polri, baru-baru ini. Di forum itu, Presiden sempat mengingatkan bahwa ragam undang-undang, semua peraturan pemerintah dan peraturan presiden, tidak akan ada gunanya jika tidak ditegakan dengan konsisten. Esensi dari pengarahan Presiden itu adalah menyoal konsistensi institusi negara – juga pemerintah daerah- dalam menjalankan Tupoksi-nya sebagai pelaksana UU, peraturan pemerintah hingga peraturan dan instruksi presiden.

Kalau Tupoksi pelaksana UU serta semua peraturan pemerintah dan peraturan Presiden dianggap perlu untuk dipersoalkan, pasti ada pijakannya. Sudah barang tentu pijakannya adalah fakta melemahnya sejumlah institusi negara melaksanakan Tupoksi-nya, yang nyata-nyata ditandai oleh korupsi yang semakin merajalela, memburuknya layanan publik, meluasnya penyalahgunaan wewenang hingga keberanian merongrong kedaulatan negara.

Akhirnya, pengingkaran Tupoksi sebagai indikator ketidaksetiaan dan ketidaktaatan pada hierarki kepemimpinan nasional serta peraturan perundang-undangan itu terkonfirmasi dengan ungkapan presiden tentang adanya ‘raja kecil’ yang coba melawan kebijakan pemerintah. Ungkapan ‘raja kecil’ dikemukakan Presiden Prabowo saat berpidato di forum Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Surabaya, Senin (10/2).

‘Raja kecil’ yang coba menentang kebijakan pemerintah tentang efisiensi anggaran itu secara tidak langsung mengonfirmasi kecurigaan atau asumsi masyarakat tentang adanya perilaku ambivalen yang dipraktikan sejumlah aparatur negara. Ambivalensi itu demikian nyata di mata publik sehingga telah berulangkali dikecam berbagai kalangan, karena perilaku seperti itu dipahami sebagai ketidaksetiaan dan ketidaktaatan pada hierarki kepemimpinan nasional. Selain kasus ‘raja kecil’, satu-dua kasus terbaru juga mempertontonkan ambivalensi dan pelecehan aparatur negara terhadap hierarki kepemimpinan.

Dari rangkaian fakta itu, revitalisasi institusi negara menjadi pilihan tak terhindarkan. Revitalisasi dalam arti pembaruan, penyegaran dan penguatan insitusi pada Tupoksi-nya masing-masing sebagai pelaksana UU dan semua peraturan Presiden maupun peraturan pemerintah lainnya. Tak kalah pentingnya dari revitalisasi institusi itu adalah memastikan semua pejabat dan aparatur negara setia dan taat pada hierarki kepemimpinan nasional.

Tidak boleh lagi ada ruang bagi aparatur negara mempraktikan perilaku ambivalen. Sebab, dalam konteks kesetiaan dan ketaatan, ambivalensi adalah wujud pelecehan pada ikatan antara pemimpin dengan yang dipimpin, dan pada gilirannya hanya menimbulkan kekacauan dan kerusakan. Pada saatnya nanti, masyarakat berharap presiden merevitalisasi institusi negara agar kehendak bersama menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan bersih, bisa terwujud.

Hari-hari ini, ketika ragam persoalan yang mengemuka terus menjadi perhatian bersama, semua elemen masyarakat pada akhirnya harus realistis bahwa pemerintahan Presiden Prabowo sedang memikul beban persoalan multi dimensi teramat berat yang langsung tak langsung memengaruhi berbagai aspek kehidupan bersama. Ragam persoalan itu sudah sangat jelas bagi masyarakat kebanyakan.

Katakanlah bahwa Indonesia sedang menghadapi periode yang kurang ideal, tetapi tetap harus ditangani dengan penuh kebijaksanaan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Bayangkan, ketika masih mengonsolidasi pemerintahannya menuju 100 hari pertama, di ruang publik mengemuka beberapa persoalan teknis yang penyelesaiannya juga memerlukan intervensi presiden.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menghadapi persoalan menipisnya keuangan negara sehingga harus menerapkan kebijaksanaan efisiensi anggaran di tubuh pemerintah. Untuk mengatasi defisit APBN 2025, pemerintah harus menarik utang baru Rp.775,8 triliun. Sementara itu, tahun ini, total utang jatuh tempo mencapai Rp 800,33 triliun, terdiri dari utang jatuh tempo atas surat berharga negara (SBN) yang Rp 705,5 triliun dan utang pinjaman Rp 100,19 triliun.

Selain persoalan ekonomi dan keuangan negara, Presiden pun mendengarkan dan menanggapi ketidakpuasan masyarakat atas penegakan hukum yang seringkali tidak mencerminkan keadilan. Praktik penegakan hukum justru mempertontonkan tebang pilih, sehingga publik pun menilai pisau hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Itulah rangkaian persoalan yang dihadapi pemerintahan sekarang ini.

Dipastikan bahwa Presiden Prabowo akan menangani rangkaian persoalan itu dengan penuh kebijaksanaan. Namun, tak sekadar butuh kesempatan, tetapi Presiden juga butuh dukungan masyarakat. Wujud dukungan masyarakat yang paling ideal adalah kebersamaan menjaga stabilitas nasional dan ketertiban umum.

Penulis : Bambang Soesatyo,Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI le-ke-20/Ketua Komisi III DPR RI ke-7/Dosen Tetap Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (UNHAN)