22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Perputaran Uang di Lebaran 2025 ini berkurang antara Rp 20 T hingga 25 T. Pinjaman Online dan Pay Latter naik sekitar 26 % dibandingkan bulan bulan sebelumnya.

Dan Gudang Garam alami penurunan laba bersih sekitar 81,5 % dari Rp 5,3 T menjadi Rp 980 milyar. Ini memberi gambaran penerimaan negara dari sektor Cukai Rokok berpotensi turun drastis.

Utang Luar Negeri tembus Rp 8.326 Trilyun atau sekitar 500 Milyar USD. Utang jatuh tempo tahun ini sekitar Rp 800 T dengan rincian 700 T untuk SBN jatuh tempo dam 100 T untuk Pinjaman.

Surat Berharga Negara atau SBN yang di keluarkan negara sebesar Rp 70 Trilyun namun SBN tersebut dominan di beli sendiri oleh Bank Indonesia.

Penerimaan Pajak hingga bulan Febuari defisit 31% dari target penerimaan.

Sejak awal 2024 hingga bulan Maret 2025 di perkirakan ada sekitar 290.000 pekerja yag di PHK atau rata rata 19,300 orang perbulan atau 643 orang perhari atau 26 orang per Jam.

Asumsi Nilai tukar USD ke Rupiah dalam APBN 2025 adalah sebesar Rp 16.100,- sementara nilai tukar USD sempat tembus ke Rp 17.242,- Rupiah minggu ini di tutup di angka Rp 16.860 atau Rp 760 lebih tinggi dari asumsi APBN.

Dalam satu bulan terakhir IHSG anjlok sampai 11,7%. Itu memaksa OJK untuk bebaskan Buyback tanpa RUPS. Kebijakan OJK belum mampu memulihkan IHSG ke angka 7.600. Hingga penutupan akhir pekan ini IHSG hanya naik dari 6.100 menjadi 6.250

Dana asing yang sudah keluar dari Indonesia dalam 3 bulan terakhir di perkirakan di kisaran Rp 34,8 Trilyun.

Pemangkasan anggaran atau Efisiensi total sebesar Rp 306 T akan berdampak negatif pada banyak sektor seperti infrastruktur, lapangan kerja, PHK, hunian Hotel, Pendidikan, belanja dll

Goldman Sachs (Lembaga Investasi New York) menurunkan peringkat saham Indonesia dari overweight menjadi market weight pada pertengahan Maret. Penetapan peringkat ini menggerus kepercayaan investor bursa global.

Dari 2024 hingga hari ini sudah 20 Bank Perkreditan Rakyat mengalami kebangkrutan dan tutup. Sementara ada 838 Kantor Cabang berbagai Bank yang juga di tutup. Jika rata rata tiap kantor mempekerjakan 5 orang maka diperkirakan setidaknya ada 4.190 pekerja Perbankan yang terdampak.

Defisit APBN Januari ke Maret sebesar Rp 104 Trilyun.

Pembentukan Danantara dengan regulasi dan komposisi Pengurusnya berpotensi menggerus kepercayaan publik terlebih saat dimana Indonesia sedang menempati posisi ke 99 dalam Indeks Korupsi Dunia.

Hingga jelang Lebaran ada 1.994 orang Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjabat kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan pendamping MBG yang selama 3 bulan belum di bayar oleh negara.

Data Mandiri Spending Index (MSI) menunjukkan penurunan signifikan pada sektor belanja non-esensial, dengan porsi belanja hiburan, olahraga, dan rekreasi turun dari 7,7% menjadi 6,5%, sementara belanja supermarket meningkat ke 15,9%. Lembaga Populix melakukan Riset belanja jelang lebaran dengan penurunan yang cukup signifikan, belanja Fashion turun 23%, Perabot Rumah tangga turun 17% dan Elektronik turun 9%. Dari data tersebur terbaca bahwa Rakyat mengurangi pembelian barang diluar kebutuhan Primer.

Penghapusan kuota Impor bisa berpotensi akan memukul sektor sektor Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Tekstil. Potensi PHK massal bisa segera terjadi setelah regulasi di keluarkan.

Penghapusan TKDN di ganti dengan Insentif tidak berpengaruh signifikan pada peningkatan pendapatan negara namun disisi lain hilangnya TKDN yang sudah mencapai rata rata 40% akan membuat negara asing bisa ekspor utuh dan itu bisa membunuh industri pendukung TKDN yg sedang tumbuh antara lain, otomotif, elektronik dll.

Laporan Bloomberg, orang kaya Indonesia banyak alihkan aset ke emas dan real estate di luar negeri. Di samping itu, kripto hingga stablecoin USDT menjadi investasi pilihan orang kelas menengah atas Indonesia. Pergeseran dan pemindahan asset besar besaran ini diduga dipengaruhi kekhawatiran pada situasi ekonomi dan politik Indonesia.

Pada 21 Maret, Dewan Guru Besar UGM dalam diskusinya mengemuka potensi terjadinya Desindustrialisasi besar besaran yang nampak dari fenomena tutupnya industri manufacture dan PHK Massal yang terus terjadi.

Penulis : M. Sopiyan,Presidium PENA 98

MoneyTalk, Jakarta – Pada tahun 2007 China mendapat tekanan luar biasa dari negara-negara maju yang tergabung dalam the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk menurunkan emisi gas buang (CO2). Saat itu total emisi yang dihasilkan oleh China sudah melebihi Amerika Serikat dan bahkan sudah mendekat 60% dari total emisi yang dihasilkan oleh seluruh negara OECD.

Dengan data ini, adalah sangat beralasan bagi negara maju untuk khawatir dengan apa yang dilakukan oleh China dalam mengejar pertumbuhan ekonominya. Penggunaan batubara yang melimpah di China dijadikan dasar untuk memenuhi kebutuhan kelistrikan dan industri pengolahan mineral dan logam. Dengan strategi ini, China mampu bersaing untuk memasarkan produk-produk industrinya ke seluruh negara di dunia.

Apa yang dilakukan oleh pemerintah China dalam menghadapi tekanan ini? Apakah China takut produk ekspornya kalah bersaing dengan negara maju karena punya emisi carbon yang tinggi? Dan apakah mereka menyerah dengan mempensiun-dinikan pembangkit batubara mereka? Simak apa yang mereka lakukan.

Sebelum melakukan rencana aksi untuk mengatasi isu lingkungan ini, China menggunakan jalur diplomasi untuk menjawab tudingan negara-negara OECD terutama AS dan Eropa. Tiga alasan utama disampaikan oleh pemerintah China dengan penuh percaya diri. Pertama emisi karbon kalau diukur per kapita maka China termasuk yang kecil dibandingkan AS, Jerman dan Jepang. Pada tahun 2007, emisi karbon per kapita China hanya 5.5 ton/orang, ,sementara AS, Jerman dan Jepang menghasilkan emisi karbon masing-masing sebanyak 19 ton/orang, 9.5 ton/orang dan 10 ton/orang.

Menurut pemerintah China adalah tidak adil mengukur emisi karbon berdasarkan total emisi di suatu negara tanpa mempertimbangkan jumlah penduduknya. Dengan ukuran ini terlihat bahwa emisi karbon per kapita China jauh dibawah AS dan Eropa.

Alasan kedua yang disampaikan oleh pemerintah China dalam menghadapi tekanan negara maju adalah pada 2007 China masih merasa sebagai negara miskin yang sedang berkembang dan mulai bertransisi untuk menuju negara maju seperti Eropa dan AS. Untuk itu negara maju tidak seharusnya menghalangi usaha China untuk mendapatkan standar hidup yang lebih baik.

Kita semua tentu paham bahwa ada emisi untuk kemewahan (luxury emission) seperti yang terjadi di negara maju dan ada emisi untuk bertahan hidup (survival emission) seperti yang terjadi di negara berkembang. Pada tahun 2007 China menyampaikan bahwa emisi karbon mereka masih dalam tahap untuk bertahan hidup bukan untuk kemewahan.

Alasan ketiga yang disampaikan pemerintah China adalah emisi karbon yang meningkat di China bukan semata keinginan didalam negeri tapi juga karena negara maju memindahkan industri pengolahan mineral dan logam (smelter) ke China. Negara maju sangat sadar bahwa dalam rantai produksi mineral dan logam yang dimulai dari tambang, pengolahan (smelter), produk industri (produk manufaktur) sampai ke high tech dan jasa maka ongkos lingkungan terbesar terletak pada tahap penambangan dan pengolahan. Sementara untuk produk industri, high tech dan jasa, ongkos lingkungannya kecil.

Untuk itu kalau rantai produksi (hilirisasi) ini berhenti pada tahap smelter maka yang didapat oleh negara China hanya beban lingkungan yang besar dan kalaupun ada keuntungan secara keuangan maka keuntungan itu pun sangat tipis. Bahkan pada saat-saat tertentu smelter itu merugi karena fluktuasi harga logam dan mineral di pasar yang selain bergantung pada supply demand, juga pada unsur spekulasi dari trader.

Disisi lain negara maju membeli produk dari smelter di China untuk dijadikan barang jadi yang punya nilai tambah yang lebih tinggi. Tidak jarang pula barang jadi dari negara maju di ekspor kembali ke China.

Dengan strategi ini, negara maju selain mendapatkan keuntungan lebih besar juga menjadikan emisi karbon di negaranya jadi turun. Dengan kata lain negara maju berhasil mengalihkan emisi karbon lewat investasi membangun smelter di China dan fokus mengembangkan industri berbasis teknologi tinggi dan jasa di negaranya.

Disinilah kesadaran kolektif dari pemimpin China muncul untuk melawan ketidakadilan ini. Pemerintah China pada tahun 2007 mengumumkan rencana aksi untuk mencari win-win solusi bagi China dan negara maju.

Penulis :  Arcandra Tahar

MoneyTalk, Jakarta – Tulisan Dhimam Abror Djuraid berjudul “Prabowo Adalah (Bukan) Kita” yang dimuat di Harian Disway 5 April 2025, menampilkan keresahan atas apa yang disebut sebagai pergeseran orientasi aktivis oposisi menuju dukungan penuh terhadap Prabowo Subianto. Ia mempertanyakan konsistensi dan integritas para tokoh yang sebelumnya bersikap kritis terhadap kekuasaan, tetapi kini bersikap permisif terhadap Prabowo, bahkan cenderung apologetik atas langkah-langkah politik dan kebijakannya. Tulisan itu sarat dengan analogi historis, menyandingkan Prabowo dengan Vladimir Putin hingga Deng Xiaoping, dan menegaskan bahwa arah kekuasaan yang ditempuh kini mulai menyerupai despotisme yang menyaru dalam pakaian demokrasi.

Namun, ada kekeliruan mendasar dalam bangunan argumen ini, terutama dalam penilaian yang terlalu dini dan prematur terhadap karakter kepemimpinan Prabowo. Menilai seseorang sebagai pemimpin despotik hanya beberapa bulan setelah menjabat adalah langkah gegabah, apalagi dalam sistem demokrasi seperti Indonesia yang memiliki mekanisme kontrol kekuasaan melalui parlemen, media, dan masyarakat sipil. Tuduhan despotik—dalam pengertian John Keane dalam The New Despotism (2020)—mengacu pada kekuasaan yang memanipulasi legitimasi demokratis untuk memperkuat kontrol otoriter secara halus dan sistemik. Untuk sampai pada kesimpulan seperti itu, dibutuhkan bukti konsisten tentang represi, penundukan hukum, atau penghapusan oposisi—hal-hal yang belum tampak dalam kepemimpinan Prabowo yang bahkan belum mencapai satu tahun.

Justru jika ukuran-ukuran itu digunakan secara konsisten, maka masa pemerintahan Joko Widodo selama sepuluh tahun lebih layak menjadi objek kajian atas munculnya gejala-gejala despotisme baru. Dalam dua periode kekuasaannya, kita menyaksikan revisi UU KPK, pelemahan oposisi melalui kooptasi partai, dan pembiaran terhadap polarisasi politik yang mengakar. Koalisi gemuk dan penyempitan ruang oposisi terjadi jauh sebelum Prabowo resmi menjabat sebagai presiden. Mengalihkan semua beban moral dan politik ini ke pundak Prabowo dalam waktu yang begitu singkat justru terkesan manipulatif.

Soal revisi UU TNI yang dianggap sebagai sinyal militerisme baru, juga perlu dilihat dengan kacamata yang lebih jernih. Keikutsertaan prajurit aktif dalam jabatan sipil bukanlah monopoli rezim militeristik. Banyak negara demokratis, seperti Amerika Serikat dan Perancis, mengatur peran terbatas bagi militer dalam tugas-tugas sipil, selama berada dalam kerangka hukum yang transparan dan diawasi. Menyederhanakan revisi UU TNI sebagai bentuk kemunduran sipilisme hanya karena memori masa lalu, justru melemahkan diskursus yang lebih rasional tentang reformasi pertahanan dan keamanan negara. Kritik yang sehat semestinya mempertimbangkan konteks global dan kebutuhan nasional, bukan sekadar fobia sejarah.

Ekonomi Prabowo yang disebut sebagai prabowonomics, dan dituding sebagai politik patronase karena bagi-bagi uang, juga terburu-buru disimpulkan sebagai manipulasi massa. Dalam konteks demokrasi sosial, kebijakan redistributif yang memberikan manfaat langsung kepada rakyat kecil bukanlah bentuk patronase, melainkan salah satu prinsip keadilan distributif sebagaimana dirumuskan oleh John Rawls. Apakah negara tidak boleh memberi bantuan tunai kepada rakyatnya yang membutuhkan hanya karena khawatir disebut populis? Jika kita mau jujur, praktek serupa terjadi di banyak negara demokrasi, dari stimulus AS hingga bantuan kesejahteraan sosial di Eropa. Yang membedakan bukan apakah negara memberi atau tidak memberi, tetapi apakah pemberian itu memiliki dasar hukum, transparansi fiskal, dan tujuan kesejahteraan yang jelas. Tanpa itu, maka segala bentuk kebijakan sosial akan selalu dicurigai sebagai politik dagang sapi.

Ada juga nuansa sinisme yang terlalu keras terhadap perubahan sikap sebagian aktivis yang kini mendukung Prabowo. Setahu saya Syahganda Nainggolan bukan baru kemaren sore mengenal Prabowo Subianto. Ia telah Mendukung Prabowo sejak Pilpres 2014. Bahwa pada Pilpres 2024 ia memilih untuk bergabung dengan Anies Baswedan adalah lantaran kehadiran cawapres Gibran yang melawan konstitusi. Banyak aktivis yang mengikuti jalan Syahganda ini.

Lebih dari itu menilai orang yang dulunya oposisi seolah-olah tidak boleh berubah pendapat, tidak boleh menimbang ulang posisi politiknya. Padahal dalam politik, sebagaimana diakui oleh Karl Popper dalam The Open Society and Its Enemies, perubahan posisi adalah bagian dari proses pembelajaran. Seseorang yang awalnya menentang, lalu berubah karena melihat arah kebijakan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai atau kebutuhan rakyat, tidak semestinya langsung dicap hipokrit. Yang lebih penting bukan masa lalunya, tetapi alasan dan integritas dari pilihan barunya.

Tulisan ini mengajak kita lebih bijak dalam membaca dinamika politik yang masih sangat cair. Menilai kepemimpinan secara terbuka dan jujur harus tetap dijaga, tetapi itu tidak berarti kita bebas mengarahkan stigma tanpa dasar yang kokoh. Prabowo masih punya waktu untuk membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin demokratis. Jika nanti ia gagal, maka kritik sangat sah untuk diajukan. Tapi hari ini, menilai terlalu dini justru memperlihatkan bias dan ketakutan yang belum tentu beralasan

Penulisan: Radhar Tribaskoro,Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia

MoneyTalk, Jakarta – Lawan lawan politik Prabowo terutama yang ada dalam pemerintahannya saat ini menebarkan ancaman. Seolah olah kebijakan tarif impor AS adalah bahaya besar kepada Indonesia. Ada yang mengaitkan dengan kejatuhan harga saham, ada juga yang mengaitkan dengan kenaikan nilai dollar.

Padahal semua itu adalah ulah oligark dalam negeri yang mulai terganggu dengan kebijakan keuangan Prabowo seperti pembatasan lalu lintas devisa, Danantara dan pemotongan anggaran APBN. Oligarki keuangan Indonesia mencari pembenaran eksternal untuk menggoyang kebijakan Prabowo.

Ayo kita bahas ekspor Indonesia ke AS. Ekspor Indonesia ke AS dilakukan oleh perusahaan investasi asing terutama investasi AS sendiri di Indonesia. Investasi tersebut ada di dalam tambang, migas, sawit dll. Mereka dari dulu menikmati ekspor dan tidak menyisahkan keuntungan sedikitpun bagi Indonesia.

Ekspor terbesar Indonesia ke AS dilakukan oleh perusahan Freeport. Baru baru ini telah memperoleh ijin ekspor 1 juta ton konsentrat tembaga. Ini adalah kebijakan relaksasi karena pemerintah Indonesia melarang ekspor konsentrat. Karena ada kewajiban membangun industri di dalam negeri atau hilirisasi berdasarkan UU pertambangan. Nilai ekspor Freeport 9 miliar dollar separuh dari total ekspor Indonesia ke AS.

Dalam kasus Freeport sebetulnya Donald Trump membuka jalan agar perusahaan tambang terbesar di dunia tersebut membangun rantai pasok bagi usaha memperkuat industrialisasi atau hilirisasi di Indoneia. Dengan ini Indonesia dapat menghasilkan emas murni dan produk lainnya jika Freeport serius membangun Industri di Indonesia tidak hanya mengeruk bahan mentah.

Lalu berikutnya adalah saham perusahan AS yang menguasai perusahan sawit Indonesia. Perusahaan besar sawit Indonesia sudah dibeli oleh AS yang menikmati ekspor komoditas ini. Sementara Presiden Prabowo telah menekankan agar sawit digunakan untuk industri dalam negeri termasuk untuk mengatasi defisit bahan bakar di Indonesia. Jadi kebijakan Donald Trump yang mberlakukan tarif sawit akan menguntungkan AS dan sekaligus menguntungkan Prabowo.

Ekspor bahan kimia juga demikian. Dilakukan oleh perusahaan investasi AS dan sekutunya di Indonesia. Usaha Prabowo jelas membangun industri dan menghentikan ekspor semacam ini. Usaha tersebut berorientasi untuk membangun industri nasional agar Indonesia memproduksi barang jadi. Ekspor lainnya dari Indonesia ke AS telah dicurigai sebagai re-ekspor barang impor ke Indonesia yang sebetulnya tidak ada kaitan dengan Indonesia.

Kasus tarif impor Donald Trump akan membuka kedok lawan lawan politik Prabowo di dalam kekuasan Prabowo sendiri yang selalu menebarkan ancaman, dengan dua tujuan yakni target utama membuat kekacauan ekonomi, target kedua adalah membuat Prabowo terancam sehingga tetap memakai atau membutuhkan mereka. Agar mereka eksis sebagai antek asing memperalat kekuasan Prabowo.

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – IKLAN Shell di majalah TIME, halaman 4, edisi 31 Agustus 1959 itu berjudul, “Women always have the last word”.

Women usually get what they want-have you notice? And one thing they want is fruit, in season and out.

Noticed something else? Women are buying more and more things in tubes. Foods, creams, sauces, polishes, pastes.

Beruntung wanita Indonesia, mewarisi segarnya buah tropis (tropical fruits), yang ranum, lagi menyehatkan. Berbeda dengan wanita Eropa, Amerika, atau wanita di belahan dunia manapun di jagad raya.

Wanita Indonesia bahkan tak butuh kecantikan plastik, suka yang polos, alami, “tak berbedak”. Sebab mereka yakin, meski tak bermahkota, di telapak kakinya sorga.

Di desa-desa, di kampung-kampung, di lereng-lereng gunung, wanita Indonesia selalu tampil apa adanya, tapi kaya “flavour and colour”.

Kata orang, wanita itu maunya dimengerti, maunya dipahami. Setelah dimengerti dan dipahami, tambah satu lagi, inginnya “menguasai”. Itulah kenapa dunia laki-laki berkelindan tiga ta; tahta, harta, wanita. Penguasa dan kekuasaan tak bisa dipisahkan dari wanita. Karena wanita selalu…

“Women always have the last word”. “Aku mau itu!” Dan Adam pun tergelincir dari sorga. Memenuhi maunya Hawa. Terlalu mahal harganya, jika tidak memenuhi maunya wanita. Wanita itu, sakti. Coba kalau berani, menteri keuangannya, bukan Bu Sri.

Bu Sri, urusan keuangan. Dewi Sri simbol kemakmuran. Wanita pun duluan tahu, George Soros di Tempo itu hanya rasa tempe.

Penulis : Agung Marsudi

MoneyTalk, Jakarta – Kebijakan AS pasti membuat pusing para pengambil kebijakan Indonesia. Mengapa? karena mereka tidak punya ilmunya. Sehingga tidak mengerti apa yang terjadi. Bayangkan saja orang yang ilmunya pasar bebas, mashabnya neolibarlisme, teorinya liberalisasi perdagangan, dihadapkan dengan kebijakan Trump yang memasang tarif impor besar besaran, berbeda setiap sektor, berbeda bagi setiap negara. Masih bagus semua arsitek ekonomi Indonesia ini tidak gila!

Sewaktu Sri Mulyani menjelaskan tentang jebolnya APBN beberapa waktu lalu, dia mengeluh mengatakan dunia telah berubah, tidak seperti dulu lagi, dunia telah meninggalkan multilateralisme, dunia telah keluar dari semua kesepakatan perdagangan bebas. Tatapan matanya kosong karena tidak mengerti keadaan ini. Namun dengan penuh tekanan menebarkan ancaman krisis, resesi dan ketidakpastian. Memanggil sekutu sekutunya agar membuktikan kacauan ekonomi Indonesia. Padahal perubahan dunia yang terlihat dari tindakan keras Donal Trump adalah balasan atas kekurang- ajaran multilateralisme dengan segala bentuk dan manifestasinya.

Sebelum Donal Trump Presiden Prabowo telah memulai dengan yang lebih keras terhadap liberalisasi. Presiden Prabowo melakukan pemangkasan anggaran lebih ekstrim dari Trump, mendeklarasikan Danantara untuk menghentikan liberalisasi keuangan dan melakukan pembatas devisa untuk menghentikan sistem devisa bebas yang merupakan jantung dari kapitalisme neoliberalisme. Tindakan Presiden Prabowo setara dengan pembubaran The Federal Reserve (The Fed) kalau dilakulan Donald Trump. Presiden Prabowo lah yang pantas disebut sebagai mentor Donald Trump tentang bagaimana mengubah haluan negara.

Apa yang sedang dilakukan Donald Trump mengajarkan semua negara di dunia di luar Presiden Prabowo tentang bagaimana pemerintah atau negara mengelolah ekonomi. Ajaran utamanya adalah negara itu dapat berperan dalam mengatur ekonomi. Peran negara terutama adalah melindungi Industri nasionalnya. Negara itu tidak dapat membiarkan Industri nasionalnya bangkrut, pemerintah dapat melindungi usaha usaha rakyatnya secara langsung, bukan menggukanan tangan tersembunyi atau invisible hand. Logika semacam itu tidak dimiliki para pengambil kebijakan Indonesia yang lalu lalu semenjak reformasi, tidak diyakini oleh sekolah sekolah ekonomi, tidak menjadi cara berfikir para pengamat kebijakan publik. Donald Trump sekarang telah menghancurkan isi kepala.

Walaupun Trump masih menggunakan idiom perdagagangan bebas, dengan mengatakan bahwa kebijakan pemerintahannya adalah tindakan reciprocal, tidakan timbal balik, tindakan balasan atas praktek perdagangan Internasional yang merugikan pemerintah dan ekonomi Amerika Serikat. Memang benar bahwa tindakan Donald Trump adalah tindakan balasan atas berbagai kebijakan proteksionis yang dilakukan banyak negara terhadap AS termasuk yang paling mencolok adalah manipulasi currency global yang dimaksudkan untuk memperkuat daya saing dan melemahkan AS. Manipulasi itu dipandang oleh Donald Trump sebagai kebijakan yang curang yang sangat menyakitkan.

Trump bukan orang gila yang sembarangan. Donald Trump adalah pelaku bisnis yang mengerti kecurangan pihak lain. Dolald Trump bukan orang iseng yang mau membuat keributan global. Tapi dia tahu bahwa ekonomi dunia yang bersandar pada pasar AS. Karena itulah dia ingin menegosiasikan ulang semuanya termasuk menegosoasikan semua kesepakatan perdagangan yang selama ini diyakini sebagai hukum besi yang tidak dapat diubah.

Tentu saja tindakan keras AS memukul kepala batu para pengambil kebijakan terutama di Indonesia. Perhatikan saja semua elite pengambil kebijakan Indonesia yang lalu-lalu, mereka sebagian masih memegang kekuasaan pada lembaga lembaga stratgis di negara ini. Mereka selalu berkata bahwa kesepakatan perdagangan bebas tidak dapat dinegosiasikan, harus dituruti, seolah olah itu adalah hukum dari Allah. Padahal semua itu, semua liberalisasi perdagangan adalah alat untuk menciptakan ketergantungan, alat penjajahan. Tapi inipun tidak akan dapat dimengerti walaupun nanti AS akan membangun tembok besar mengelilingi negara AS.

Kalau semua kebijakan Donald Trump disederhanakan maka sebetulnya itu adalah seruan kepada dunia untuk tidak bersandar pada ekonomi AS, tidak bersandar pada daya beli AS, Tidak bersandar pada keuangan AS. Negara negara di dunia lebih mandiri, berorientasi ke dalam, tidak bersandar pada pihak lain. Donald Trump itu menjalankan Trisakti yakni berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkpribadian secara kebudayaan. Ini adalah politik berdikari alias berdiri di atas kaki sendiri. Prabowo dan Donald Trump itu berada tepat dalam tema globalisasi yang baru. Pihak yang tidak mengerti dan linglung lebih baik minggir daripada anda gila!

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta -Kamis, 27/3 lalu Edy Mulyadi melalui Podcast Edy Mulyadi Channel, kantor berita FNN, membahas tentang Prabowo Subianto, apakah didukung atau dilawan ke depannya. Menariknya, Edy membandingkan pendapat saya, Refly Harun, Faizal Assegaf dan Said Didu. Semuanya adalah oposisi Jokowi dan pendukung Anies pas di pilpres. Bedanya saya sudah menjadi oposisi Jokowi sejak 2014, ketika mereka bertiga masih menjadi juru kampanye Jokowi.

Podcast Edy ini perlu kita dengar, pertama Edy ini bukan sembarang orang. Dia adalah staf pribadi alm. Dr. Rizal Ramli, ekonom pejuang. Pada saat bersamaan dia adalah ketua panitia Parade Tauhid, 2015, yang menggelar aksi seratus ribuan massa sepanjang jalan Sudirman-Thamrin, sebagai oposisi Jokowi, kala itu. Saya berprasangka bahwa Edy inilah yang memberikan Islamisasi pada pikiran-pikiran Dr. Rizal Ramli, yang dulunya dikenal sekuler dan kebarat-baratan.

Kedua, podcast ini memperlihatkan jalan pikiran Refly, Faizal dan Said Didu tentang Prabowo. Ketiga orang ini penting didengar pandangannya, karena ketiganya sangat cerdas, nasionalis dan peduli pada nasib bangsa kita.

Apa yang diuraikan dalam podcast tersebut? Antara lain adalah adanya pergeseran sikap Refly Harun yang sebelumnya mengutuk Prabowo karena menang curang, menjadi mendukung dengan syarat. Syaratnya yakni menyingkirkan semua orang-orang Jokowi. Faizal tidak pernah mengutuk Prabowo, namun Faizal juga kritis terhadap orang-orang di sekelilingnya Prabowo. Menariknya, Said Didu berbalik mendukung Prabowo pada tanggal 26/3, di X nya, setelah mencermati gerakan anti militer secara besar-besaran di Indonesia saat itu. Menurut Said, gerakan itu tidak masuk akal sebab aksi itu menggeser isu kebencian pada Jokowi, Adili Jokowi, menjadi turunkan Prabowo.

Kontan saja banyak pihak mempertanyakan perubahan sikap Said Didu ini. Biasanya Said lantang menjadi oposisi terdepan. Khususnya setelah dia menjadi legendaris pembela kasus tanah dan laut di Pantai Utara Banten.

Prabowo adalah kita

Menjadi penguasa di Indonesia tidaklah mudah. Apalagi jika menjadi penguasa di maksud untuk mengabdikan diri pada negaranya. Putin, di Rusia, misalnya, harus menjadi pembantu Yeltsin, presiden sebelumnya, untuk manuver lebih lanjut. Padahal Putin merupakan perwira intelijen hebat dan cucu juru masak Lenin, pendiri Uni Soviet Rusia. Putin telah menyelamatkan Rusia dari porak-poranda dan keruntuhan awal 90 an, akibat gerakan Glasnost (kebebasan )dan Perestroika (reformasi) oleh Gorbachev, presiden reformis. Begitu juga Deng Xiaoping di China, dahulu, harus mengalah dari dominasi Geng of Four, sebelum akhirnya kembali menjadi dominan dalam Partai Komunis China. Putin dan Deng Xiaoping adalah pemimpin nasionalis.

Prabowo dari kabar yang kita fahami, pilihan strateginya setelah kalah bertarung di pilpres berkali-kali, adalah melakukan upaya “kudeta merangkak” alias bersekutu dengan Jokowi untuk bisa menjadi Presiden. Secara retorika tentu Prabowo mengganti style ala revolusioner menjadi lebih moderat dalam melihat kekuasaan Jokowi yang berlangsung saat itu. Lebih berat lagi bagi Prabowo adalah memoderasi bukunya “Paradoks Indonesia”, dengan judul “Paradoks Indonesia dan Solusinya”, yang lebih dimoderasi.

Setelah Prabowo berkuasa, pandangan saya, sebagaimana diulas Edy Mulyadi Channel, melihat secara dialektika objektif yang berbasis teoritis, dalam menjelaskan berbagai kebijakan Prabowo. Secara retorika, memang tetap membuat orang stress, seperti teriakan “hidup Jokowi!”, diacara HUT Gerindra. Pada saat itu kita tahu Jokowi dinobatkan OCCRP sebagai pemimpin koruptor kedua terkorup di dunia. Namun, analitik dialektik dan logik, memperlihatkan secara substansial kebijakan Prabowo berbalik 180° dari Jokowi. Hal itu bisa dilihat dari a.l. kebijakan pertanahan, perburuhan, anti korupsi, dan pro rakyat miskin bahkan pro pribumi. Untuk pro pribumi ini memang beredar infonya terbatas pada kalangan elit saja.

Sebagai doktor dibidang perburuhan, saya mengerti teori hubungan industrial, yang menjelaskan “return to Labor” versus “return to capital”, dalam berbagai pandangan baik Marxis, Kapitalis maupun Third Way/Middle Way. Pilihan Prabowo menaikkan upah buruh 6,5% jauh di atas rerata era Jokowi yang 1% an. Secara teori ini menunjukkan pemihakan negara pada kaum buruh sangat besar. Bahkan, sebuah hubungan kerja (yang didesain) perdata antara kapitalis dengan buruh pad kasus OJOL, diintervensi Prabowo agar hak THR OJOL diberikan. Ini yang pula membuat kaum buruh, yang dipimpin Jumhur Hidayat, membuat tagline “#Buruh bersama Prabowo” sejak kenaikan upah itu.

Perhatikan Prabowo selain pada buruh, juga terlihat pada buruh migran, petani, guru, dan kaum miskin. Kebijakan pada buruh migran adalah memperkuat kapasitas buruh migran dengan memperbesar anggaran sampai 45 T, tentu disamping meningkatkan status institusi se level kementerian. Pada petani, dilakukan kebijakan harga untung petani pada gabah. Koperasi di pedesaan juga diperkuat agar perputaran uang di desa dikelola secara bersama serta membangun “Productive Force” di 70.000 desa. Pada kaum miskin diberikan makan gratis dan Sekolah Rakyat miskin.

Pada guru, Prabowo menaikkan gaji dan tunjangan guru. Termasuk guru honorer dan juga metode transfer langsung via pemda. Sehingga tidak ada keterlambatan. Banyak hal lain yang menjadi kepedulian Prabowo, seperti ikhtiar menaikkan rating PISA siswa kita. Di Lahat sendiri, contohnya, sebagai tindak lanjut perintah Prabowo, Bupati Lahat, seperti dapat dilihat dalam medsos, Bursah Zarnubi telah mengamanatkan Lahat ke depan akan memiliki sekolah unggul dan semua sekolah gratis bimbel, khususnya di bidang matematika dan sains, agar rating PISA meningkat.

Banyak hal lagi yang menunjukkan jejak Prabowo bersama rakyat. Hal ini tentu mengecewakan banyak kelompok kepentingan yang selama ini bebas korupsi dan memperkaya diri sendiri. Mereka cepat atau lambat tersingkir dari singgasana kekuasaan korup era lama.

Fitnah Terhadap Prabowo

Berbagai fitnah telah dilakukan terhadap Prabowo sejak Prabowo berubah orientasi pada rakyat. Baik sifatnya kebijakan maupun kehidupan pribadi. Untuk yang terakhir ini menjadi sesuatu yang aib bagi bangsa kita, karena ajaran Islam mengajarkan bahwa perlu saksi 4 mata (dari dua orang lelaki dewasa), untuk membuat sebuah berita “orang dewasa”. Sayangnya, berbagai fitnah “orang dewasa” itu menyebar dalam medsos-medsos, maupun dibentangkan pada berbagai aksi-aksi belakang ini.

Fitnah kebijakan juga terjadi ketika Prabowo melakukan gerakan pembersihan di Pertamina, dari korupsi, isu yang ditebarkan adalah Prabowo ingin menggantikan “mafia BBM” dari Raza Chalid kepada adiknya, Hashim. Mengapa ini disebutkan fitnah, karena tanda-tanda adiknya akan menggantikan Reza belum terlihat dari langkah politik Prabowo, sampai saat ini.

Soal Danantara juga banyak yang melakukan fitnah, meski banyak yang melakukan kritikan secara baik. Namun, Danantara yang sejatinya akan dirapikan dari kekacauan dan kehancuran BUMN era Jokowi dan Erick Thohir, dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan peran negara memaksimalkan BUMN untuk rakyat. Bayangkan BUMN yang selama ini menjadi sapi perah dan salah urus, bahkan diindikasikan menjadi bancakan jejaring nepotisme, diamputasi Prabowo. Prabowo memindahkan kekuasaan BUMN ditangan menteri yang loyalis Jokowi, menjadi BUMN dikontrol dia sendiri.

Menganalisis Danantara dalam konteks corporate strategi tentu berbeda dengan Ocean Strategy apalagi dalam konteks State Capitalism. State Capitalism yang dianut Prabowo tentu tidak mengenal free market Capitalism, seperti otak para ekonom-ekonom liberal. Danantara dalam konteks State Capitalism adalah tools Prabowo mengontrol market dan mengendalikannya untuk kepentingan rakyat.

Ketakutan yang ditebarkan kaum pemikir liberal bahwa terjadi kegagalan pasar akibat intervensi pemerintah terlalu besar tentu saja harus dihadapi. Jika Bursa Efek dan indeks saham jatuh, terus rusaknya “Labor market” akibat upah tinggi, juga dollar yang terus menaik, dll. dianggap bahaya besar negara akibat kebijakan Prabowo, maka sesungguhnya indikator-indikator seperti ini harus dipatahkan. Di negara kapitalis terbesar di dunia dan penganjur total Free Market Capitalism, saat ini, sudah keluar dari mazhab itu. Trump sang presiden kapitalis, dibantu kapitalis lainnya a.l. Elon Musk, Jeff Bezos dan Zuckerberg, yang total kekayaan ketiganya sekitar $900 Milyar atau setara dengan Danantara, menyatakan semua prinsip-prinsip Liberalisme tidak berguna. Lalu, kenapa elit dan ekonom Indonesia masih tidak berubah?

Terkahir soal TNI. Soal ini sangat sensitif. Karena pernah di era Suharto TNI sangat berkuasa. Dwi Fungsi ABRI/ TNI yang rakus dan kejam

Lalu apakah Prabowo akan kembali ke Dwi Fungsi TNI? 

Ketakutan ini terlalu dibesarkan. Sebab, Prabowo menjadi presiden karena mendirikan partai, Gerindra, dan mengikuti kontestasi politik. Sedangkan Suharto melakukan kudeta, ketika dia masih militer.

Di era Prabowo kehadiran parlemen/DPR cukup signifikan perannya. Soal apakah DPR tukang stempel? Seperti fitnah yang disematkan pada mereka? Tentu saja komparasinya harus pada era Jokowi. Di era Jokowi UU Omnibuslaw Ciptaker yang menyengsarakan rakyat bisa dibuat dalam sekejap. Sebaliknya, UU yang dibuat di era Prabowo, meskipun sebagian juga dilakukan cepat, namun sifatnya untuk kebaikan. Misalnya UU TNI itu.

Sebagai eksponen militer tentu saja Prabowo memori bias atau chauvinism. Saya, misalnya, pasti alumni ITB adalah super hebat. Jokowi faktanya percaya alumni UGM super hebat, sehingga hampir semua pejabat di era dia alumni UGM. Begitu juga lainnya. Dengan demikian, sikap Prabowo memandang perlunya kerja-kerja pembangunan dibantu militer atau eks militer sangatlah natural dan manusiawi.

Dwi fungsi sendiri adalah konsep era tahun 70 an -80 an, di mana dominasi dan hegemoni militer atas kaum sipil terjadi. Konsep ini adalah soal relasi kekuasaan. Ini terjadi juga di Korea Selatan saat itu, maupun diberbagai Amerika Latin dan Afrika. Sebaliknya, Prabowo hanya ingin menambahkan beberapa pejabat dari kalangan militer atau eks agar kerja-kerja pembangunan menjadi maksimal. Untuk itu diperlukan penyesuaian UU TNI, agar tidak menyalahi aturan.

Saya sendiri yang dua kali di penjara di markas Kodam Siliwangi Bandung, karena di era orba itu tentara yang bertanggung jawab pada stabilitas, menyadari isu Dwi Fungsi belum relevan saat ini.

Bahkan, TNI mungkin diperlukan lebih banyak untuk membantu Prabowo sukses bekerja.

Berbagai manipulasi keadaan saat ini tentu berlangsung. Hal ini terjadi karena memang era Prabowo adalah era fase awal keluar dari kegelapan. Manusia-manusia gelap tentu mengganggu Prabowo agar tetap berada dalam gelap. Dan Prabowo harus Istiqomah, Now or Never , melawan kegelapan itu.

Tapi kita sebagai rakyat harus bisa melihat dengan jelas bahwa fitnah-fitnah terhadap Prabowo terus terjadi. Untungnya podcast Edy Mulyadi tentang Refly Harun, Faizal Assegaf dan Said Didu menunjukkan Prabowo berjuang untuk rakyat. *Prabowo adalah kita.*

Ahlan wa Sahlan Eid Mubarak. Selamat Hari Raya Iedul Fitri 1446 H. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga selepas Ramadhan ini Allah menunjukkan jalan yang kemenangan bagi bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo.

MoneyTalk, Jakarta – Apakah pengurus Danantara tahu? Danantara adalah dana-antara, antara negara dan rakyat, antara-perantara-amanah. Danantara adalah dana amanah. Karena uang adalah amanah. Negara pemegang amanah, Keuangan mengabdi pada rakyat, kepada kemanusiaan.

Danantara adalah manifestasi dari amanah rakyat, keuangan rakyat, lembaga negara, instrumen negara, alat negara dalam rangka menjadikan negara berdaulat atas keuangan. Negara adalah manifestasi dari rakyat. Berdaulat artinya berkuasa. Maka negara berkuasa atas keuangan. Artinya rakyat berkuasa atas keuangan.

Danantara jangan disalahartikan sebagai lembaga pembiayaan yang mencari untung, membungakan uang, yang menyandarkan operasinya pada mekanisme pasar keuangan. Jangan berpikir seperti itu. Karena Danantara adalah alat negara untuk menjadikan bank dan semua lembaga keuangan non bank, serta segenap potensi keuangan fiskal sebagai agen pembangunan, agent of development. Negara menggerakkan langsung pembangunan di segala bidang dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini.

Danantara adalah babonnya bank, induknya bank dan semua lembaga keuangan. Danantara akan menjadi sandaran fiskal di masa depan. Pemerintah membutuhkan uang untuk apa saja akan diberikan oleh Danantara. Inilah yang dimaksud Presiden Prabowo bahwa Danantara untuk anak cucu. Untuk memastikan keberlanjutan pemerintahan di masa mendatang. Memastikan keberlanjutan pembangunan di masa mendatang.

Bagaimana dengan menteri keuangan? Selama ini menkeu mencari pajak, memburu pajak sampai ke lubang-lubang terkecil. Memajaki hajat hidup orang banyak, memajaki listrik dan BBM, memajaki makan dan minum. Peran fiskal akan diambil alih Danantara. Namanya bukan lagi fiskal. Pajak mungkin akan ditiadakan. Danantara memiliki kekayaan alam yang besar, memiliki sumber daya ekonomi yang besar. Sehingga Danantara dapat menghilangkan sama sekali ketergantungan kepada pajak dan memajaki rakyat.

Bagaimana dengan Bank Indonesia (BI)? Selama ini mereka menciptakan uang, bersama bank-bank mereka menciptakan uang. Puluhan ribu triliun uang diciptakan melalui berbagai cara. BI telah mengambil otoritas atau kekuasaan negara atas uang.

Uang kertas punya negara tidak seberapa hanya 10 persen dari uang yang diciptakan oleh Bank Indonesia dan semua perbankan. Sekarang peran BI telah dikurangi atau diambil alih. Semua uang dalam peredaran adalah kekuasaan penuh negara.

Semua akan berpikir, ini adalah perubahan yang besar. Sri Mulyani mau mundur, karena dia merasa bahwa dunia sudah keluar sama sekali dari globalisasi, keluar dari multilateralisme, keluar dari pasar bebas. Sri Mulyani salah. Dunia tidak keluar dari globalisasi. Karena globalisasi telah mengubah tema. Tema globalisasi yang baru bukan neoliberalisme. Presiden Prabowo berada dalam tema globalisasi yang baru. Demikian juga Presiden Trump berada dalam tema globalisasi yang baru. Tema baru ini telah membubarkan neoliberalisme. Pengurus Danantara harus mengerti itu. Jangan mengarang cerita sendiri yang membuatmu tampak bodoh di hadapan agenda revolusi presiden Prabowo.

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – Kebetulan hari ini, Selasa (25/3/2025), saya membaca majalah TIME edisi Pasifik, terbitan 22 Juli 1957. Berarti usia edisi ini sudah 67 tahun. Di halaman 44 sebelah kiri ada kolom berjudul “Moonlighting” dengan subjudul, “A Problem Born of Prosperity”. Menarik sekali.

Sepertinya, soal kemakmuran ini relevan dengan hiruk-pikuk perlawanan publik terkait revisi undang-undang TNI dan Polri. Dua institusi yang dulu bersatu, kini berpisah, lalu minta “jalu” dan orang-orang menyebutnya “dwifungsi’.

Di bagian lead, TIME edisi RUSSIA’S KHRUSHCHEV itu tertulis, “One of the paradoxes and problems of the US full-employment prosperity is moonlighting”.

Dalam konteks Indonesia, tentu tempiksorak soal “dwifungsi” bukan soal kewenangan, atau relasi kekuasaan tapi berkelindan dengan pekerjaan sampingan (_moonlighting_). Sehingga menjadi salah satu paradoks dan masalah kemakmuran di Indonesia.

“A Problem Born of Prosperity” Masalah yang lahir dari kemakmuran, sejatinya bukan masalah. Ia menambah masalah di kemudian hari. Mempertentangkan politik pengambilan keputusan yang berbasis militer atau sipil, sejatinya juga gak demokratis. Demokrasi itu tidak membedakan warna kulit, warna baju, pekerjaan atau lembaga.

Jika sebagai bangsa, kita sepakat demokrasi sebagai alat, maka revisi undang-undang sebaiknya tidak untuk diperalat. Sebab regulasi adalah alat demokrasi, tujuan mencapai “prosperity”.

Dwifungsi, moonlighting, prosperity menjadi satu tarikan nafas. Itulah “tirani”. Dilawan disebut “anjing” menggonggong, kafilah berlalu. Tidak melawan, kebenaran pahit di hidup rakyat, yang katanya pemilik sah kedaulatan.

Dwifungsi “penguasa-pengusaha” sudah cukup menyakitkan rakyat, apalagi ditambah dwifungsi polisi dan tentara. Agaknya Indonesia akan makin cetar membahana.

Penulis : Agung Marsudi

MoneyTalk, Jakarta – Negara Indonesia Merdeka itu adalah hasil perjuangan bersama sama semua bangsa Indonesia. Mereka semua yakni rakyat jelata, tokoh agama, tokoh masyarakat para pemuda, Tentara, Polisi, politisi, raja raja dan keturunannya, semua berjuang hingga Indonesia merdeka seperti sekarang ini. Oleh karenanya penyelenggaraan negara Indonesia merdeka harus dengan semangat kebersamaan, bukan kepentingan masing masing.

Kebersamaan semakin kokoh ketika Indonesia lepas dari penjajahan asing. Penjajahan telah mengajarkan bagaimana kebersamaan dalam kebangsaan Indonesia dapat mengusir penjajah beserta jiwa dan raganya penjajah tersebut. Penderitaan lahir dan batin yang dirasakan sama oleh seluruh bangsa Indonesia telah membuat semua bangsa bersatu padu mengusung cita cita kemerdekaan dan akan menolak penjajahan di atas dunia sampai kapanpun dan dimanapun. Karena kemerdekaan telah terpatri didalam batin. Kebersamaan dipegang teguh!

Itulah mengapa dulu kekuasan tertinggi itu ada di tangan rakyat dan penguasanya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kebersamaan dalam menjalankan kekuasaan dimanifestasikan dalam kekuasaan tertinggi di MPR. Siapa saja Penguasanya di MPR tersebut? Ada perwakilan golongan, ada perwakilan tokoh agama, ada perwakilan tentara, ada perwakilan polisi, ada perwakilan petani, ada perwakilan buruh, ada perwakilan pemuda, ada perwakilan partai yang dipilih oleh anggotanya dan sebagainya. Intinya semua diwakilkan walau tidak semua dipilih secara langsung.

Kekuasaan negara yang dijalankan secara kebersamaan memang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia lahir, tumbuh, berkembang dari kebersamaan. Itulah mengapa sekarang kebersamaan ada dalam semua sendi kehidupan masyarakat. Kebersamaan didalam keluarga, didalam kampung dan desa desa, kebersamaan di dalam aktifitas sosial lainnya. Rasa dan semangat bersamaan tidak mungkin bisa ditarik atau dicabut dari dalam tanah air dan udara Indonesia.

Pancasila sebagai filosofi dan ideologi yang lahir dari perjalanan bangsa Indonesia adalah puncak kesepahaman akan kebersamaan bangsa Indonesia dalam menjalankan bangsa dan negara. Pancasila membuat bangsa Indonesia dapat terus berkeluarga, bersama sama, bergotong royong dalam menjalankan negara dan pemerintahannya. Dengan Pancasila bangsa Indonesia dapat senantiasa menolak adu domba, menolak pertentangan. konflik, perang yang selalu dikobarkan oleh penjajahan.

Penguasa itu silih berganti, kekuasaan itu adalah amanah. Semua dapat dijalankan secara bersama sama, secara kekeluargaan, secara gotong royong. Janganlah suatu kelompok meniadakan kelompok yang lain. Jangan lah suatu golongan memandang rendah golongan lain. Sebagaimana orang kaya tidak memandang rendah orang miskin. Sebagaimana majikan tidak memandang rendah buruh atau karyawannya. Negara gotong royong itu dijalankan dengan berbagi. Memelihara orang miskin dan anak anak yatim. Memelihara keluarga dan membantu teman. Negara Indonesia itu fondasinya adalah kasih sayang. Ishaa Allah.

Penulis : Salamuddin Daeng