22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Masalah subsidi adalah masalah yang paling serius dalam urusan bernegara. Karena ternyata salah satu UU yang paling cepat dilanggar oleh Presiden Republik Indonesia adalah UU nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025. Berikut pelanggaranya :

Pelanggaran Pasal 1 ayat 12. Program Pengelolaan Subsidi adalah pemberian dukungan dalam bentuk pengalokasian anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak, dan/ atau disalurkan langsung kepada penerima manfaat, sesuai kemampuan keuangan negara.

Pelanggaran Pasal 17. ayat (1) Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3O7.931.929.O1O.OOO,OO (tiga ratus tujuh triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah. *Jika lebih dari angka yang ditetapkan maka merupakan pelanggaran UU. Melihat perkembangan harga LPG dan nilai tukar maka subsidi akan membengkak.

Pelanggaran pasal 17 ayat (3) Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro, perubahan parameter, perubahan

kebijakan, dan/atau pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya. *Jika tidak disesuaikan dengan parameter di atas maka presiden melanggar UU.

Pelanggaran penjelasan pasal 17 ayat (2) yakni Program Pengelolaan Subsidi dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran guna memberikan manfaat yang optimal bagi pengentasan kemiskinan dan ketimpangan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa subsidi energi tidak efisien dan tidak tepat sasaran. Dengan demikian resmi presiden melanggar UU APBN.

Pelanggaran paling telak adalah penjelasan pasal 17 ayat 3 yakni Dalam rangka melaksanakan program pengelolaan subsidi jenis bahan bakar tertentu, listrik, LPG tabung 3 kg, pupuk, dan lain sebagainya) yang lebih tepat sasaran, mulai tahun 2025, Pemerintah akan melaksanakan penguatan basis data dan pengawasan implementasinya.* *Dikarenakan data subsidi selama ini telah menjadi permainan para cukong, badar LPG, dan juga semua pengurus LPG, termasuk BPS, maka dipastikan data kacau balau. Sehingga dalam hal ini Presiden jelas melanggar UU.

Karena dalam pasal 17 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2O25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pelanggaran Pasal 18 ayat (1) Dalam ha1 perkiraan realisasi PNBP sumber daya alam yang melampaui target penerimaan dalam APBN yang diikuti dengan kebijakan peningkatan belanja subsidi energi dan/atau kompensasi, Pemerintah dapat

memperhitungkan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi energl dan/ atau kompensasi terhadap kenaikan PNBP sumber daya alam yang dibagihasilkan. *Sudah dapat dipastikan bahwa pendapatan PNBP tidak akan singkron dengan nikai tukar dan harga minyak dan LPG, maka dipastikan Presiden melamggar UU.

Pelanggaran pasal 18 ayat (2) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi energi dan/ atau kompensasi terhadap kenaikan PNBP sumber daya alam yang dibagihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Menteri Keuangan. Sudah dapat dipastikan menteri keuangan cari aman sebagaimana selama ini dia lakukan. maka dipastikan tidak ada penyesuaian sehingga presiden dipastikan melamggar UU.

Maka jika dianalisis Berdasarkan UU APBN 2025 dan berdasarkan berbagai kejadian simpang siurnya data tabung LPG 3 kg, 5,5 kg dan 12 kg, dan kacaunya struktur distribusi LPG subsidi 3 kg, ditambah lagi maraknya kejadian pengoplosan LPG subsidi 3 kg maka dapat disimpulkan bahwa Presiden telah melangar semua isi UU APBN berkaitan dengan kewajiban Presiden dalam melaksanakan subsidi energi. Apakah Presiden bisa dijatuhkan kalau melanggar UU?.

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – Pertamina mengetahui semuanya tentang LPG, tentang berapa jumlah tabung LPG subsidi 3 kg, jumlah semua tabung LPG non subsidi. Jadi tentu saja Pertamina mengetahui cukup atau tidaknya tabung-tabung tersebut beserta isinya. Pertamina juga mengetahui persis apakah benar jumlah tabung dan isi LPG subsidi 3 kg mencapai 97 %? atau ternyata banyak pengoplosan LPG subsidi menjadi non subsidi. Jika ada tabung liar atau tabung yang ilegal, maka tentu Pertamina juga akan segera tau. Jadi untuk menertibkan distribusi LPG subsidi 3 kg, tanyakkan Pertamina bagai mana caranya. Kolonuwun dulu.

Kalau Pertamina punya niat baik, maka masalah BBM dan LPG yang baru baru ini heboh, akan lebih mudah teratasi. Sebaliknya jika Pertamina menikmati keadaan sekarang, subsidi yang besar, kompensasi yang besar dan keduanya yakni subsidi dan kompensasi menjadi sumber keuntungan pasti Pertamina, maka karut marut pengelolaan BBM dan LPG akan terus berlangsung. Inikan bisnis barang impor yang dimonopoli pertamina atas tugas dari negara. Duitnya ada banyak, mana mungkin bisa langka!

Bahkan dengan sistem BBM subsidi dan kompensasi dari APBN, maka Pertamina tidak perlu bersusah payah memasarkan BBMnya dan LPGnya. Penjualannya bersifat pasti, Pendapatannya juga bersifat pasti, keuntungannya juga bersifat pasti. Untuk apa melakukan reform atau perbaikan jika itu nanti akan mengurangi pendapatannya?. Kalau ada yang mau melakukan reform maka harus sowan ke Pertamina dulu. Kalau tidak bisa berabe.

Pertanyaannya dalam kasus LPG subsidi 3 kg, apakah perlu bagi Pertamina merapikan supply chain?. Karena berapapun kebutuhan LPG nasional, maka Pertamina tinggal impor, lalu jual dengan harga yang ditetapkan pemerintah, struktur distribusi sangat lengkap dan sangat luas. Berapapun harga impor tidak masalah, semurah apapun harga yang ditetapkan pemerintah tidak masalah. Semua biaya, ditambah keuntungan bagi Pertamian dan keuntungan dalam seluruh rantai perdagangan LPG 3 kg semua akan diberikan oleh pemerintah. Jadi tidak kerugian bagi Pertamina, SPBE nya, agen agennya swasta teman temannya, dan pangkalan swasta yang diberikan ijin oleh pertamina, tidak ada kerugian sama sekali pada mereka. Margin bersifat pasti, dan ditambah lagi margin keuntungan agen dan pangkalan karena kebijakan Pemda.

Kasus antrean LPG kemarin seharusnya tidak perlu terjadi jika menteri ESDM mengirim surat ke pertamina meminta pertolongan dalam rangka menertibkan penyaluran LPG subsidi dan menertibkan harganya. Masalah menertibkan seperti ini adalah masalah sepele bagi Pertamina. Itu adalah masalah yang sangat gampang. Apalagi antree tidak mencapai ribuan orang. Karena perlu publik ketahui bahwa Pertamina itu menyalurkan LPG kepada ratusan juta orang.

Pertamina tau persis bagaimana mengeksekusi kebijakan seperti penertiban harga LPG. Bagaimana tidak tau semua SPBE, agen, sampai pangkalan, semuanya Pertamian yang ijinkan, Pertamian yang pasok, pertamina yang menjaga pasokannya, pertamina yang mengatur jarak antar agen dan cakupan wilayah kelolanya, pertamina yang tau kapasitas pangkalan. Intinya pertamina khatam 100 persen soal LPG ini.

Oleh karenanya jika Menteri ESDM mau melangkah lebih jauh menertibkan LPG yang banyak terjadi pengoplosan, banyak skandal isi tabung, harga LPG yang diterima masayarakat tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah, maka satu satunya cara bagi Menteri ESDM adalah mengajukan surat permohonan pertolongan bantuan kepada Pertamina.

Mengapa? Karena selama ini distribusi LPG 3 kg tidak dipandang sebagai masalah. Pemerintahlah yang memandang ada masalah sehingga muncullah ide menjadikan pangkalan sebagai rantai distribusi akhir atau pangkalan sebagai pengecer sekaligus. Maksudnya agar bisa menertibkan harga. Padahal boleh jadi kalau ditertibkan maka banyak orang atau pihak pengusaha yang rugi. Kalau tidak ditertibkan maka seperti sekarang, semua sama sama senang. Tinggal pemerintah Prabowo Gibran mencari uang yang banyak untuk memastikan subsidi 8,7 miliar ton LPG tersedia di Indonesia. Nilainya sekitar 150-170 triliun rupiah setahun. Ok Gas!

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – Berseliweran Gambar Kaesang diberbagai media sosial yang menggunakan kaus bertuliskan “ADILI JOKOWI”, walau susunan kata hanya bentuk seni atau kreatifitas namun tak elok karena Kaesang tokoh Ketua Umum Partai (PSI) dan Kaesang merupakan anak kandung Jokowi eks presiden yang sungguh banyak cela (cacat moral) dimata sebagian besar publik bangsa ini bahkan dimata masyarakat internasional.

Karena cela (buruk) kepribadian (bad personality) Jokowi menjadi pembicaraan publik sejak 2015 sampai saat ini pasca lengser dari kursi istana kepresidenan, sehingga banyak anekdot yang sarkastik (estetika pro dah kontra) terhadap diri Jokowi, karena berawal historis jatidiri adab Jokowi yang tidak role model dan transparan (super) anti klimaks perilaku, Jokowi melakukan puluhan bahkan 100 lebih dusta dan ingkar janji, Jokowi di mata sebagian kelompok masyarakat amat buruk perangai, sampai-sampai saat menjadi Presiden RI (2021) kelompok mahasiswa UI memberi “gelar” kepada Jokowi si raja basa basi (the king of lip service) atau bermakna Jokowi pemimpin pembohong, karena NRI bukan negara ber-sistim (kerajaan) monarki.

Bahkan sebelumnya di 2019 saat pra pilpres, ada juga lirik sebuah lagu yang tak asing di gendang telinga publik, dengan judul Si Raja Bohong, bisa jadi lagu tersebut juga ditujukan untuk sosok Jokowi?

Oleh karenanya Publik berdasarkan terminologi dari “semantik” di kaus Kaesang, ‘ADILI JOKOWI’ seolah merupakan sebuah cibiran yang mengejek dan menantang, pasca boomingnya pemberitaan di tanah air, dampak informasi dari OCCRP (Organized Crime and Corruption Project) sebuah organisasi yang konsentrasi dibidang jurnalis khusus investigasi perilaku kejahatan kemanusiaan dan korupsi.

OCCRP organisasi kelompok masyarakat internasional (eksis di lima benua) yang yang “basecamp-nya” bermarkas di negara Belanda dan Bosnia. Ternyata hasil investigasi OCCRP menyebut Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo (Jokowi) masuk dalam daftar finalis akhir tahun (31-12-2024) sebagai pemimpin nomor 2 paling korup dari 5 orang di dunia dibawah champion Presiden Suriah Bashar Al Assad nomor 1 terkorup.

Maka, semantik perumpamaan “ayok kalau sanggup dan berani Adili Jokowi” dari Kaesang, semakin menerbitkan rasa geram publik, tidak hanya kepada Jokowi (si raja bohong) justru kepada keluarga inti Jokowi, terlebih Kaesang sendiri yang untuk kali keberapa lolos jerat sebagai terlapor KPK bersama Gibran RR, Bobby (menantu) dan Kahiyang (putri Jokowi istri Bobby).

Sedangkan dari sisi politik dan hukum, “tantangan” Kaesang tersebut tentu bukan ditujukan kepada publik, karena publik selain tidak memiliki hak mengadili bahkan tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan serta penuntutan.

Patut disimpulkan, tantangan Kaesang dalam makna subtansial ditujukan kepada 3 (tiga) insitusi penegak hukum, yakni Ketua KPK (penyidik KPK), Kapolri (Penyidik Polri) dan Jaksa Agung (Penyidik Kejaksaan RI/ JPU), dan yang lebih “premier” tantangan Kaesang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo, karena substantif Prabowo Penyelenggara Negara Tertinggi, sekaligus pimpinan langsung dari Kapolri dan Jaksa Agung RI yang dapat memerintahkan agar dilaksankan pengusutan (proses hukum penyidikan dan tuntutan) memiliki kewenangan terhadap Ketua KPK dalam hal terkait menuju proses hukum “adili Jokowi”.

Kaesang, yang masih level “bocah ingusan” atau kurang jam terbang dalam berdiplomasi dalam dunia politik, menjadikan dirinya kurang cermat dalam diplomasi karena masih sempit sisi pandang politiknya, sehingga Ia tidak menyadari bahwa dirinya adalah sosok politisi (PSI) yang bakal berdampak negatif, atau bisa jadi karena sifat bawaan atau etos kaesang (faktor genetika Jokowi yang angkuh saat berkuasa), sehingga Kaesang over aktif (kelewat batas) berani menantang Presiden Subianto walau penyampaiannya melalui sebuah kaus.

Lalu akibat “keangkuhan” Kaesang, sebagai hal yang menunjukan pola pandang Kaesang bahwa Jokowi adalah tokoh yang tidak pernah khianati bangsa dan negara ini (tidak pernah mendustai bangsa ini) dan keberanian Kaesang menantang seolah dirinya memegang kartu truf sebagai kunci rahasia berupa kelemahan Prabowo sang presiden sehingga Prabowo bakal tidak berani membuka peluang proses hukum terhadap Jokowi.

Padahal jangan kan kader Gerindra atau fans dan simpatisan setia Prabowo, para tokoh dari kelompok oposan sekalipun, siap kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk dan demi Prabowo apapun bentuk kekurangannya asalkan serius menuju _PROSES HUKUM ADILI DAN PENJARAKAN JOKOWI_. Serta perlu Kaesang ketahui banyak kelompok yang sudah dan bakal siap bergabung dan bersatu padu serta full support kepada Presiden RI Prabowo, semata demi melawan sosok Jokowi yang dianggap sebagai musuh bersama (common enemy).

Sehingga patut disimpulkan terhadap tantangan Kaesang “Adili Jokowi” mungkin tidak lama lagi bakal terjawab. Hanya jika boleh disampaikan kepada Kaesang dan keluarga, istimewanya kepada Gibran terkait kasus Fufu Fafa, harap mohon bersabar.

Penulis; Damai Hari Lubis, Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

MoneyTalk, Jakarta – “Ada yang mengatakan saya tolol, gak apa-apa.”, “ada juga yang menyebut saya bajingan tolol, saya enggak mau menyebut ini siapa, tapi kalian sudah tahulah siapa”, demikian petikan pidato Prabowo Subianto di acara Harlah 102 NU kemarin. Prabowo kecewa dengan jajaran di kepemimpinannya yang sudah berkali-kali diingatkan masih belum faham. Namun, katanya, setelah 100 hari, jika masih bandel, ndablek dan tidak mengikuti aliran ideologis perjuangan rakyat, akan disingkirkannya.

Persoalan yang akan saya bahas di sini adalah soal “bajingan tolol”. Sebab, bajingan tolol adalah kosa kata yang hanya terkait seorang tokoh, yakni Rocky Gerung. Istilah ini hampir mengantarkan Rocky ke penjara beberapa waktu lalu.

Istilah Bajingan Tolol ini dialamatkan Rocky kepada Jokowi, ketika berbicara dihadapan para pemimpin buruh pimpinan Jumhur Hidayat saat lalu. Rocky mengatakan bahwa gerakan gerakan buruh hanya bisa mendapatkan keadilan dari jalanan. Maka, Rocky mendukung rencana aksi sejuta buruh saat itu untuk menuntut penghapusan UU Omnibuslaw Ciptaker dan tuntutan lainnya. “Duduki jalan-jalan, jalan tol, pabrik-pabrik”, dorong Rocky. Lalu Rocky mengatakan bahwa mengharap pemerintah saat itu, di bawah rezim Jokowi, tidak mungkin. Karena, menurutnya, Jokowi hanya peduli dengan dirinya sendiri, keluarga dan keturunannya. Jokowi tidak peduli dengan nasib bangsa dan buruh. Jokowi adalah Bajingan Tolol, kata Rocky.

Potongan video acara itu, dihadapan buruh pimpinan Jumhur Hidayat, viral. Berbagai pimpinan PDIP menggerakkan orang-orang mengejar Rocky dan melaporkan Rocky ke polisi. Bahkan, ketika di kantor polisi, aktifis perempuan PDIP Vina Bule, melabrak Rocky dan memaki-maki dia. Semua ini dilakukan jajaran PDIP karena begitu cintanya pada Jokowi.

Jajaran (oknum) elit Gerindra yang dekat dengan Prabowo membela Rocky. Mereka bekerja keras membantu Rocky agar tidak di penjara. Saya sendiri berkali-kali perang debat di TV One dengan pecinta Jokowi, seperti Ngabalin KSP, Dedi Sitorus PDIP dan Irma Chaniago Nasdem. Menurut saya, istilah Bajingan Tolol yang disematkan kepada Jokowi adalah istilah yang tepat dan proporsional.

Problemnya beberapa waktu kemudian, saat dulu itu, Rocky podcast dengan sebuah podcaster, tentang bajingan tolol. Pada saat itu Rocky mengulang bahwa memang Jokowi adalah bajingan tolol. Namun, ada satu bagian Rocky “slip of tongue” alias keselip lidah menyebut presiden ke delapan. Lalu, Rocky dalam podcast itu meralat maksudnya presiden ketujuh. Sayangnya, bagian podcast presiden kedelapan itu dipotong dan diedit seolah-olah Bajingan Tolol itu presiden kedelapan. Akhirnya geger viral seolah olah Rocky menuduh Prabowo bajingan tolol, karena presiden kedelapan kita adalah Prabowo.

Beberapa petinggi Gerindra berusaha memverifikasi hal ini kepada Rocky. Salah satu petinggi Gerindra, mengundang Rocky ke kantornya di Kemang, telah mendengar penjelasan Rocky. Saya dan Jumhur ada di situ. Di sisi lain, Rocky juga ketemu petinggi Gerindra lainnya. Menjelaskan video viral itu editan dan fitnah.

Rocky Kritik Ganjar di Pilpres

Dalam pilpres lalu Rocky bukan lah penentang Prabowo. Ada tiga hal yang menjadi jejak digital tentang itu. Pertama, Rocky menolak dan kecewa ketika barisan pendukung Anies pimpinan Tamsil Linrung ingin memakaikan jaket Anies ketika dia diundang pidato di sana. Rocky melempar jaket itu dan menyentak publik. Dia mengatakan datang untuk pencerahan massa, bukan untuk mendukung. Ini hanya karena sebuah co-eksistensi antara nilai yang ditawarkan Anies, yakni perubahan, dengan perjuangan Rocky selama itu. Kedua, Rocky menghadiri acara gathering Prabowo Mania, yang dilakukan Iwan Bule dan Immanuel Ebenezer di Solo ketika kampanye. Ketiga, Rocky marah terbuka diberbagai media, ketika Ganjar menyatakan jangan pilih presiden pelanggan HAM. Di sini Rocky mengatakan tidak ada hak Ganjar melakukan statement itu, sebab PDIP sudah mendukung Prabowo pada 2009. Ketiga jejak ini menunjukkan bahwa Rocky bukan anti Prabowo.

Selama Pilpres memang Rocky hanya menunjukkan ketidak sukaan pada Ganjar. Dalam berbagai kesempatan tertutup, Rocky mengatakan istilah “ABG”, asal bukan Ganjar, saat itu.

Rocky dan Prabowo 

Rocky ada filsuf besar. Dia adalah pewaris kelompok pemikir yang turun temurun sejak jaman penjajahan, yakni kelompok PSI (Partai Sosialis Indonesia). Terakhir kelompok ini bersama Dr. Syahrir dan Rahman Tolleng mendirikan Partai Indonesia Baru (PIB). Tradisi berpikir kritis kelompok ini merupakan tradisi yang dibangun Dr. Sutan Syahrir dan Professor Sumitro Djojohadikusumo (ayah Prabowo). Inti pemikirannya adalah sosialistik. Salah, satu tokoh mereka di era orde baru, yakni Prof Sarbini Soemawinata, pendiri fakultas ekonomi UI bersama Prof Soemitro, menggagas pembangunan dari desa dengan penggelontoran uang sebesar besarnya di desa. Tentang ideologi mereka, salah satu guru politik saya, Adi Sasono, cucu pendiri Masyumi, mengatakan beda Masyumi dan PSI cuma satu, Masyumi ke Masjid kalau PSI ke pesta dansa, selebihnya sama.

Prabowo sendiri sebagai anak pendiri PSI itu pastilah pula memiliki garis ideologi sosialistik. Disini sebenarnya mengapa diberbagai rentang waktu terlihat Rocky adalah pendukung hebat Prabowo. Seperti pada kampanye 2019 untuk calon presiden, Prabowo sangat mengandalkan Rocky Gerung.

Keterpisahan Prabowo dan Rocky tentu dipahami karena adanya Jokowi sebagai “pembatas”. Demikian pula banyak aktifis lainnya mengalami “beda jalan”. Namun, seiring kemenangan Prabowo dan kembalinya Prabowo menunjukkan taringnya, maka sudah saatnya pejuang-pejuang kerakyatan saling bahu-membahu menyukseskan cita-cita Prabowo.

Pidato terakhir Prabowo di harlah NU kemarin, yang akan menyingkirkan para “kutu busuk”, adalah pekerjaan besar. Saatnya ke depan Rocky Gerung bisa secara terbuka bekerja keras untuk mendukung Prabowo. Semoga para petinggi Gerindra yang dahulu dapat informasi bahwa istilah Bajingan Tolol dan Rocky itu adalah fitnah semata, bisa meneruskan kepada Prabowo.

Penutup

Pidato Prabowo yang akan menyingkirkan orang-orang ndablek, bandel dan bekerja bukan untuk rakyat sangat memukau. Prabowo berpura-pura bodoh selam 100 hari pertama, tapi akan menyingkirkan mereka secepatnya jika tetap tidak faham tentang perjuangan kerakyatan Prabowo.

Sayangnya, dalam pidato itu Prabowo masih menyindir soal istilah “Bajingan Tolol” yang disematkan padanya oleh seseorang, yang pastinya semua orang tahu siapa dia. Istilah ini, Bajingan Tolol, terasosiasi dengan Rocky Gerung, yang hampir di penjara karena menuduh Jokowi Bajingan Tolol beberapa waktu lalu. Namun, istilah Bajingan Tolol dikaitkan dengan Prabowo adalah hanya karena editan podcast yang viral. Saat itu Rocky keseleo lidah menyebut presiden kedelapan. Namun, video aslinya utuh sudah diralat, maksudnya ke-7, Jokowi. Sayangnya yang viral versi editan yang memojokkan dan fitnah terhadap Rocky.

Pekerjaan besar presiden ke depan terlalu besar dan berliku. Sejauh 100 hari ini Prabowo sudah menunjukkan jati dirinya, pemimpin rakyat yang ideologis. Dia samasekali bukanlah Bajingan Tolol. Kita berharap Prabowo akan bersama Rocky menggusur si Bajingan Tolol yang asli.

Penulis : Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle

MoneyTalk,Jakarta – Aneh negara ini. Yang bukan masalah, dibikin masalah, heboh sendiri, lalu diselesaikan sendiri. Setelah itu, pidato gagah dihadapan rakyat, seolah telah menjadi pahlawan.

Giliran yang benar-benar masalah, sudah lama tetap menjadi masalah, tak ada solusi untuk menyelesaikan hingga rakyat dibuat susah berlama-lama. Rakyat menjadi seperti Yatim. Kehadiran Negara nyaris tak ada.

Misalnya, saat ini. Gas Melon 3 kg bukan masalah. Sibuk dibikin masalah oleh Bahlil dengan melarang pedagang eceran menjualnya. Dibikin heboh, lalu diselesaikan dengan kembali membolehkan pengecer jualan. Lalu, pemimpin (baca: Prabowo) hadir seolah seorang pahlawan. Persis analogi pertama.

Akan tetapi untuk masalah pagar laut dan sertifikat laut, sudah tiga Minggu heboh. Benar-benar masalah yang merampas hak rakyat dan mengancam kedaulatan Negara, sampai saat ini Negara seperti tak hadir.

Jangankan membongkar aktor intelektualnya. Aktor lapangan pun, sampai hari ini tidak ada yang ditangkap. Padahal, kalau urusan terorisme, cepat sekali rilis pelaku ditangkap, menjelaskan sel ini dan itu.

Padahal, untuk urusan pagar laut PIK-2 ini sederhana. Sudah dikasih tahu oleh rakyat, ada Mandor Memet, Eng Cun alias Gojali, Ali Hanafiah Lijaya orangnya AGUAN. Tapi tetap saja tidak ditangkap.

Di lapangan, ada koordinator lapangan yaitu kepala desa setempat. Salah satunya Arsin Kades Kohod. Bukan cepat ditangkap, sekarang Arsin malah dibiarkan kabur duluan bersama Rubicon nya.

Menteri ATR BPN, juga bikin Parodi Stand Up Comedy. Memberikan sanksi berat dan mencopot jabatan pejabat BPN yang sudah pensiun. Ini mau ngelawak atau ngurusi Negara?

Belum lagi, dari 263 SHGB cuma 50 biji yang dibuatlah. Masalah tanah Musnah, yang seolah dahulu daratan terkena abrasi, justru dilegitimasi. Jangan-jangan, ini prakondisi untuk memuluskan Aguan mereklamasi laut dengan dasar Pasal 66 PP No 18 tahun 2021?

Ah sudahlah. Malas dan bikin jengkel, membahas kelakuan pejabat di Negeri ini. Bikin marah!

Penulis : Ahmad Khozinudin,Sastrawan Politik

MoneyTalk, Jakarta. – Makna daripada pernyataan Prabowo tersebut tentu mudah dibaca, selain reshuffle memang hak (prerogatif) belaiu terhadap para menterinya.

Namun tentu siapa subjek “korban” pasca 100 hari dimaksud, tentu hanya Prabowo dan Tuhan semata yang mengetahuinya.

Diluar itu publik hanya bisa mengindikasikan daripada hasil kinerja mereka yang dirasakan langsung sebagai yang _ndableg_ dimaksud menunjukan kepada beberapa sosok “titipan” Jokowi, karena dahulu mereka adalah menteri di kabinet Jokowi, namun berdasarkan catatan publik tidak memiliki pretasi karena hasil kinerjanya cacat dari sisi pandang publik.

Umumnya publik meyakini jika ada 1 (satu) orang titipan Jokowi yang dimaksud ndableg sehingga patut direshuffle, sosok dimaksud adalah Budi Arie, karena yang bersangkutan keras tersangkut kasus judi online, karena para “agen”nya justru beraktivitas di Kantor Kemendigi/ Kemeninfo saat Budi Arie manjabat Menkoinfo.

Andai 2 (dua) orang yang direshuffle diyakini adalah Kapolri karena tidak cepat tanggap (tidak presisi) ketika diperintahkan bongkar pagar laut oleh Prabowo malah dari TNI AL yang langsung sigap mencabut pagar laut, juga diketahui beberapa artis yang terlibat judi online justru tidak jelas proses hukumnya.

Jika 3 orang maka Tito (mendagri) karena tidak jelas langkah administratif terhadap pera pelaku yang ditengarai punya keterlibatan dalam pemagaran laut, diantaranya kepala desa atau camat atau bupati Tangerang yang status semua para pejabat publik dimaksud memiliki hubungan struktural dibawah Kemendagri.

Bagaimana dengan Bahlil menteri ESDM yang membuat gas melon langka karena dibatasi kebijakannya, tentu ini uji nyali kepemimpinan bagi Prabowo, berani kah Prabowo memberhentikan Bahlil sang Ketua umum partai golkar?

Dan catatan penting.politiknya, ketika ketiga sosok dimaksud termasuk Bahlil, Sri Mulyani yang tanpa prestasi namun suka mengeluh, serta Airlangga Hartarto dan Zulhas berkepastian diproses hukum, maka dukungan publik dan kelompok (ormas) lintas SARA terhadap presiden prabowo akan lebih deras mengalir ke KMP (Kabinet Merah Putih).

Penulis : Damai Hari Lubis,Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

MoneyTalk, Jakarta – Tidak banyak informasi yang utuh tentang pengelolaan dana pensiun BUMN. Namun dapat dipastikan bahwa dana pensiun BUMN seluruhnya sangat besar. Seluruh dana tersebut selama ini dikelola oleh masing masing BUMN melalui DPLK.

Secara hitungan kasar seluruh karyawan BUMN mencapai 1,6 juta orang. Dengan gaji rata rata 10 juta per bulan maka dana pensiun BUMN yang terkumpul setiap tahun mencapai 12 juta per orang. Sehingga dana pensiun BUMN secara keselulrihan selama usia kerja karyawan BUMN 25 tahun adalah sekitar 300 triliun rupiah. Ini adalah kekuatan yang sangat besar bagi pendanaan pembangunan nasional.

Secara prinsip pengelolaan dana pensiun BUMN adalah nirlaba. Dana ini dapat diinvestasikan untuk investasi dalam rangka mencari laba, namun seluruh keuntungannya harus dikembalikan kepada karyawan BUMN.

Selama ini banyak sekali kasus korupsi dana pensiun BUMN. Penanganan kasus dana pensiun BUMN belum terlihat kejelasannya. Ditambah lagi tidak tampak kemajuan yang berarti dalam pemanfaatan dana pensiun bagi pembangunan nasional khususnya bagi kesejahteraan karyawan BUMN, keamanan hari tua, dan tempat tinggal atau perumahan yang layak di masa tua. Masih banyak eks karyawan BUMN yang tidak dapat memiliki rumah di masa tua.

Keuntungan Dana Pensiun Bagi Perumahan Karyawan

Dengan kekuatan dana Pensiun BUMN yang tidak kurang dari 300 triliun rupiah maka sebanyak 1,6 juta karyawan BUMN seluruhnya dapat memiliki rumah yang layak huni. Perlu diingat bahwa pengelolaan dana pensiun sama sekali tidak akan mengurangi dana pensiun karyawan di hari tua mereka atau tidak akan keuntungan yang diterima karyawan hasil pengelolaan dana pensiun tersebut.

Karyawan sebetulnya dapat menerima keuntungan ganda yakni mendapatkan rumah dan mendapatkan hasil pengelolaan dana pensiun. Syaratnya semua harus dilakukan secara digital, akuntabel dan transparan. Laporan pengelolaan dana pensiun terhubung langsung dengan lepada karyawan.

Keuntungan hasil kelola dana pensiun setiap tahun dengan imbal hasil 5% dari 300 triliun rupiah dana pensiun yang terakumulasi maka akan mencapai 15 triliun rupiah setahun. Jika sebanyak 10 triliun rupiah diinvestasikan bagi pengembangan rumah karyawan maka bisa membangun 40 ribu rumah seharga 200 juta dalam setahun.

Jika dana pensiun yang terakumulasi senilai 300 triliun digunakan separuh saja sebagai pembiayaan perumahan maka setahun Danantara sebagai pengelola dana pensiun dapat membiayai sedikitnya 300 ribu rumah seharga 500 juta dalam setahun. Dalam lima tahun ke depan berarti ada 2,5 juta rumah yang terbangun hanya dari penempatan separuh dana pensiun BUMN.

Jadi pekerjaan Danantara sebagai lembaga penyedia dana murah bagi pengembangan perumahan dalam program 3 juta rumah oleh pemerintah melalui kementerian Perumahan Rakyat dan kawasan pemukiman sebetulnya adalah langkah yang mudah.

Masalahnya sekarang adalah bagaimana Danantara merapikan pengelolaan dana pensiun tersebut dan memastikan koordinasi yang baik dengan kementerian yang bertanggung jawab atas program ini. Jadi cari uang untuk pendanaan perumahan tidak usah jauh jauh. Asal koornisai yang baik, tinggalkan ego sektoral masing masing kementerian dan lembaga. Koordinasi yang bagus dengan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

Hal yang lebih mulia nantinya adalah dana pensiun BUMN dapat juga digunakan untuk mendukung pendanaan perumahan sektor lain non BUMN melalui KPR, seperti perumahan untuk buruh sektor informal, wartawan dan juga para aktivis atau juga mahasiswa dari kampung kampung. Jadi besar sekali kemampuan dana pensiun jika Danantara mengelola secara terbuka, transparan dan akuntabel, serttatepat sasaran. Ok gaes!

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – Apa sebetulnya yang harus dilakukan Danantara? Apa signifikasinya lembaga ini bagi Pemerintahan Prabowo Gibran? Mengapa lembaga ini dibentuk dan dipayungi dengan cukup kuat oleh UU BUMN? Kita tau bahwa UU ini dibahas dan disyahkan dengan cepat. Tentu saja dikarenakan suatu alasan yang sangat berarti yakni bagaimana membangun lembaga pembiayaan yang murah dalam rangka mendukung program prioritas dan mendesak pemerintah.

Perlu diingat bahwa tanpa tujuan mencapai kedaulatan negara atas keuangan nasional pendirian Danantara tidak akan relevan dengan masalah yang dihadapi Indonesia saat ini. Ini harus menjadi pijakannya yakni kedaulatan negara atas keuangan akan menjadi sumber utama dalam menyediakan dasar keuangan untuk menggerakkan program utama pemerintahan yang baru berumur tiga bulan ini.

Danantara tengah dihadapkan dengan tiga usaha utama yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo Gibran yakni 1) Hilirisasi sumber daya alam. 2) Industri pangan dalam mendukung makan bergizi gratis dan 3) Pembangunan tiga juta rumah dalam program perumahan rakyat. Ketiganya adalah usaha menghubungkan kekuatan keuangan Indonesia yang sebenarnya dengan usaha membangkitkan kembali industri nasional yakni Industry dasar, industri makanan dan minuman dan industri perumahan.

Program hilirisasi telah menjadi prioritas pemerintah sejak era Presiden Jokowi. Dalam usaha hilirasi sumber daya alam telah melibatkan banyak pembiayaan sektor swata dan juga modal asing. Sementara makan bergizi gratis sepenuhnya akan dibiayai oleh negara melalui APBN. program ini memang bukan bisnis komersial namun diharapkan akan mendongkrak usaha rakyat menengah ke bawah yang banyak bekerja dalam industri pangan makanan dan minuman. Selanjutnya program pembangunan tiga juta rumah merupakan program prioritas yang akan dibiayai oleh subsidi pemerintah, investasi sektor swasta nasional dan penanaman modal asing. Masuk akal jika ketiganya dikatakan dapat memompa pertumbuhan hingga 8 persen.

Dalam pembahasan sebelumnya berkali kali telah dikatakan bahwa hambatan terbesar dalam pembangunan Industri nasional adalah tingginga biaya keuangan. Penyebabnya adalah depresiasi mata uang, inflasi, yang menimbulkan persaingan yang kurang sehat antara usaha pemerintah dan BI mendapatkan uang dalam membiayai APBN dan sisi lain rakyat, sektor swasta dalam mendapatkan uang untuk membangun usaha usaha produktif dan industrialisasi nasional.

Danantara adalah badan lain diluar Kementerian Keuangan dan BI yang akan menjalankan fungsi sebagai badan pembiayaan investasi. Karena kita mengetahui bahwa kementerian keuangan tidak mungkin membiayai investasi. Demikian juga BI tidak ditugaskan untuk membiayai investasi. Memang ada bank bank nasional, namun tidak sepenuhnya dibawah kendali pemerintah untuk membiayai investasi terutama dalam rangka membangun industrialisasi nasional. Itu bukan tujuan dari semua bank komersial.

Danantara akan mengelola aset setidaknya seluruh bank BUMN dan dua perusahaan BUMN non bank yakni Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sampai dengan tahun 2023 total aset semua BUMN mencapai 11.684 triliun rupuah, aset yang sangat besar. Sementara aset yang akan dikelola sebagai usaha menciptakan sumber keuangan yang besar yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Aset utama tersebut mencapai 1900 triliun rupiah aset bank mandiri, 1965 triliun rupiah aset bank BRI, 1000 triliun rupiah aset bank BNI, dan sekitar 438 triliun rupiah aset bank BTN. Selanjutnya aset dua BUMN non bank yakni 1670 triliun rupiah aset PLN dan 91,123 miliar dolar atau 1500 triliun rupiah aset Pertamina. Ini adalah aset yang sangat besar yang mencapai 8473 triliun rupiah (laporan keuangan 2023) yang dapat dijadikan dasar bagi pengadaan sumber keuangan untuk program prioritas pemerintah. Aset jumbo bos!

Memulai dari Pembiayaan Perumahan

Mengapa perumahan? Karena salah satu masalah terbesar dalam pengembangan perumahan selama ini adalah masalah keuangan yakni mahalnya biaya uang. Ini berbeda dengan sektor komoditas dalam program hilirisasi yang penerimaannya dalam dollar. Akibatnya sangat sulit untuk menekan harga aset perumahan sehingga dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat bawah.

Selama ini pembangunan perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah yang dijalankan oleh pemerintah melalui program Fasilitas Liquiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Usaha ini tekan menunjukan hasil, yakni sebagian masyarakat berpendapatan rendah sudah dapat memiliki hunian.

*Selama 100 hari pemerintahan Prabowo dan sejak program pembangunan perumahan kembali digalakkan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebuah kementerian baru telah berhasil merealisasi KPR subsidi mencapai 87.736 unit rumah. Total realisasi itu terdiri atas rumah FLPP 36.118 unit, rumah dari akad Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera (khusus ASN) 1.384 unit, dan yang dalam proses persetujuan akad kredit dan konstruksi 50.234 unit. Meskipun demikian ini jumlah ini masih separuh dari target yakni sedikitnya 150 ribu rumah per tiga bulan (Data Kementerian Perumahan Rakyat).*

Usaha pembiayaan perumahan melalui KPR yang didanai FLPP dan Tapera diharapkan akan semakin optimal dengan dibentuknya Danantara. Karena dengan cara ini maka pembiayaan yang dilakukan oleh Bank bank BUMN akan dapat terkoordinasi dengan baik. Bagian terpenting dari tugas Danantara adalah memastikan subsidi tetap sasaran nya dan subsidi perumahan rakyat benar benar diterima oleh yang berhak yakni masyarakat berpendapatan rendah. Dalam banyak kasus hunian apartemen murah di kota kota besar justru dikuasai oknum yang tidak berhak.

Mungkin baik juga Danantara belajar dari kasus mengapa subsidi LPG 3 kg yang sangat besar, mungkin angkanya jauh lebih besar dan bahkan 3 kali subsidi perumahan saat ini, justru menciptakan ketidak adilan. Mengapa? Karena subsidi LPG 3 kg tersebut tidak dapat dinikmati oleh masyarajat miskin yang berhak, namun nyantol menjadi keuntungan para pedagang LPG dari agen hingga pangkalan. Demikian juga dengan subsidi perumahan, jangan sampai nyantol ke tangan pengembang ya Bos!. Tertib di penyalurannya dan tertib di harganya. Untuk merayu teman teman media untuk mau memuat artikel ini mari kita usul program rumah murah/gratis untuk wartawan dan penulis. Ok Gas?

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua Komisi III DPR RI ke-7/Dosen Tetap Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (UNHAN).

PRESIDEN Prabowo Subianto mengingatkan bahwa kepatuhan dan penghormatan kepada sistem hukum dan perundang-undangan merupakan unsur tak terpisah dalam membangun dan mewujudkan ketahanan nasional. Kepatuhan pada sistem hukum dan perundang-undangan akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), terjaganya ketertiban umum dan menjadikan kinerja perekonomian negara selalu produktif.

Sebagai tema, urgensi kepatuhan pada sistem hukum dan perundang-undangan dikemukakan Presiden Prabowo ketika memberikan pengarahan pada rapat pimpinan (Rapim) TNI dan Polri Tahun 2025 di The Tribrata, Jakarta, Kamis (30/1). Berbagai kalangan mengapresiasi dan menggarisbawahi materi pengarahan dan pembekalan oleh Presiden di forum, itu termasuk ungkapan ‘negara gagal’ serta ungkapan ‘tentara dan polisi yang gagal’.

Rangkaian pengarahan Presiden Prabowo di forum itu sangat mendasar namun juga sangat responsif. Patut dimaknai sebagai kehendak baik dan kesungguhan Presiden menanggapi aspirasi dan gelisah masyarakat yang setiap hari melihat dan mencatat sejumlah indikator tentang melemahnya ketahanan nasional di berbagai sektor, utamanya ekonomi dan penegakan hukum. Kecenderungan itu juga diakibatkan oleh melemahnya fungsi dan kontribusi beberapa institusi negara.

Dari seluruh rangkaian materi pengarahan itu, ungkapan yang bermakna tentang kepatuhan pada sistem hukum dan perundang-undangan sangat layak dijadikan pijakan untuk memahami esensi persoalan yang sedang dihadapi Indonesia menurut sudut pandang Presiden. Di forum itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa segala bentuk Undang-Undang (UU), keputusan presiden, peraturan presiden, peraturan pemerintah, dan semua produk dari pemerintah tidak akan ada artinya kalau tidak ditegakkan.

Tidak terlalu sulit untuk menerjemahkan atau menyimpulkan penegasan Presiden itu. Secara tidak langsung, Presiden mengemukakan kepada semua institusi negara, termasuk TNI dan Polri, untuk memastikan bahwa seluruh elemen bangsa mematuhi, menghormati dan konsisten melaksanakan hukum dan perundang-undangan yang diberlakukan negara. Sebab, kepatuhan dan penghormatan kepada sistem hukum dan perundang-undangan yang berlaku akan mewujudkan good governance, terwujudnya ketertiban umum, serta menjadikan kinerja perekonomian negara selalu produktif.

Sebaliknya, semua orang paham bahwa jika sistem hukum dan perundang-undangan tidak dipatuhi dan dihormati, yang akan terjadi adalah kerusakan di berbagai sektor dan berbagai aspek kehidupan bersama. Jangan berharap good governance akan terwujud. Justru korupsi akan merajalela. Ketertiban umum juga akan mengalami kerusakan karena kualitas penegakan hukum yang buruk. Institusi penegak hukum akan selalu dicemooh, bahkan sebagian elemen di dalam masyarakat tak segan melakukan perlawanan kepada penegak hukum.

Jika kekacauan dan kerusakan akibat lemahnya penegakan sistem hukum dan perundang-undangan itu berlarut-larut, kecenderungan itu akan menjelma menjadi sebuah proses yang menjerumuskan sebuah sebuah komunitas ke dalam perangkap kegagalan. Dengan begitu, menjadi sangat relevan untuk lebih dalam memaknai ungkapan presiden tentang ‘negara gagal’ serta ungkapan ‘tentara dan polisi gagal’.

Presiden menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah dua institusi yang mewujudnyatakan kehadiran negara, penegak kedaulatan, dan wujud nyata dari eksistensi negara. Untuk alasan itulah Presiden merasa perlu mengingatkan ungkapan tentang negara gagal. “Ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal,” kata Presiden. Kepada peserta Rapim TNI-Polri itu, Presiden kemudian juga menegaskan, “Saudara-saudara harus tahu, kalau sebuah negara hendak dihancurkan, siap-siap, lawan akan memperlemah tentara, polisi, dan intelijen.”

Dengan penegasan Presiden seperti itu, menjadi jelas bahwa relevansi tentang kepatuhan dan penghormatan kepada sistem hukum dan perundang-undangan sebagai unsur tak terpisah pada aspek ketahanan nasional. Maka, dari pengarahan di forum Rapim TNI-Polri itu, patut untuk dimaknai bahwa Presiden Prabowo selaku Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah memanggil dan mendorong seluruh elemen masyarakat, bersama TNI, Polri dan BIN, untuk terus memperkuat keseluruhan aspek pondasi ketahanan nasional.

Efektivitas ketahanan negara-bangsa harus tercermin pada kemampuannya merespons dan mengeliminasi segala bentuk rongrongan yang berpotensi memperlemah kedaulatan dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Presiden mengapresiasi semua unsur TNI dan Polri yang telah bekerja keras menjaga kedaulatan dan menjaga keamanan, dengan segala kekurangan. Memahami apa yang dihadapi semua institusi, presiden berujar, “Suatu organisasi, suatu institusi yang terdiri dari ratusan ribu orang tidak mudah untuk dibina, tidak mudah untuk dikendalikan,” kata Presiden.

Sudah barang tentu materi pengarahan Presiden tersebut diarahkan kepada semua institusi negara sebagai pembantu Presiden yang melaksanakan semua peraturan perundang-undangan serta berbagai ketentuan hukum. Secara tidak langsung, presiden memastikan bahwa kepatuhan pada sistem hukum dan perundang-undangan akan memperkokoh ketahanan nasional. Sebaliknya, ketahanan nasional akan melemah jika tingkat kepatuhan dan penghormatan terhadap sistem hukum, UU serta peraturan pelaksanaannya berada pada titik terendah. Dalam konteks itu, Presiden berharap institusi negara pun patuh dan tidak kompromistis dalam melaksanakan UU serta ketentuan hukum lainnya.

Rangkaian materi pengarahan oleh Presiden itu tentu saja berpijak pada realitas Indonesia hari-hari ini, yang ditandai oleh melemahnya ketahanan nasional di berbagai sektor, utamanya sektor ekonomi dan penegakan hukum. Presiden telah berupaya membangun kembali ketahanan ekonomi nasional dari puing-puing kehancuran puluhan juta unit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dari sekitar 65,5 juta unit UMKM, tak kurang dari 48,6 persen telah dinyatakan bangkrut akibat tekanan bertubi-tubi oleh faktor eksternal. Konsekuensinya, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berkelanjutan tak terhindarkan.

Wujud lain dari pelemahan ketahanan nasional adalah penegakan hukum yang mengingkari prinsip, nilai dan azas keadilan. Alih-alih dihormati dan disegani, institusi penegak hukum sekarang ini justru terus dicemooh oleh masyarakat kebanyakan karena mempraktikan tebang pilih. Masyarakat melihat bahwa pisau penegakan hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Jika kecenderungan seperti ini terus berlanjut, kualitas ketertiban umum menjadi taruhannya.

Penulis : Bambang Soesatyo

MoneyTalk, Jakarta – Ada beberapa hal yang berbeda dalam perayaan Hari Lahir (Harlah) Nahdlatul Ulama beberapa tahun terakhir. Sejak duet kepemimpinan PBNU hasil Muktamar NU di Lampung tahun 2021. Mulai peringatan Hari Lahir satu Abad NU dan yang sekarang ke-102. Tema Peringatan Hari Lahir, sangat tegas, jelas dan ada unsur politisnya.

Sebagai informasi pada tahun 2023, Tema Harlah satu Abad NU adalah Mendigdayakan Nahdlatul Ulama menjemput Abad Kedua menuju Kebangkitan Baru. Pesan sangat jelas, bahwa ini pemimpin baru yang akan membawa NU menjadi organisasi yang berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya. Utamanya gerakan dalam sosial politik dan kemasyarakatan. Pada tahun 2023 juga dibentuk, Gerakan Keluarga Maslahah NU.

Harlah tahun 2024 mengusung tema Memacu Kinerja, Mengawal Kemenangan Indonesia. Makna yang gamblang dari keinginan tersirat PBNU. Tema ini menjadikan peringatan Harlah Ke-101 untuk memacu kinerja organisasi Nahdlatul Ulama. Sekaligus momen strategis meningkatkan performa jam’iyah melalui konsolidasi, penguatan organisasi, dan jaringan. Misi ini banyak dikaitkan dengan pemilihan presiden tahun 2024.

Dilansir laman NU Online, perayaan harlah ke-102 NU tahun 2025 mengusung tema “Bekerja Bersama Umat untuk Indonesia Maslahat”.

Tema ini mencerminkan tekad PBNU untuk memperkuat khidmah (pelayanan) kepada masyarakat, dengan fokus pada pengembangan pendidikan dan pemberdayaan akar rumput.

Adanya berbagai tema yang berbeda mengindikasikan kreatifitas dan ‘kecerdasan’ PBNU membaca fenomena sosial yang terjadi pada masyarakat. Meskipun terkadang sering dianggap pihak “tertentu”, Nahdlatul Ulama hanya dijadikan bumper kekuasaan saja.

Sebagai contoh, PBNU menyelenggarakan seminar untuk mendiskusikan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dari sudut pandang Nahdlatul Ulama.

Sarasehan ini kesimpulannya sudah dapat diperkirakan. Bahwa para ulama NU dapat menerima uraian program Asta Cita dengan catatan perlunya pelibatan seluruh masyarakat termasuk dalam pengawasan programnya. Sarasehan ini diselenggarakan cenderung untuk pembenaran dari program itu daripada mengkritisinya.

Namun harus diakui, tema Harlah Ke-102 NU memang sangat pas dengan kondisi kebangsaan saat ini. Sengkarut berbagai permasalahan yang muncul sejak pelantikan presiden sampai saat ini perlu kebersamaan dari seluruh masyarakat. Ego sektoral harus disingkirkan dan kerja bareng (kolaborasi) harus dikedepankan.

Termasuk perbedaan politik dan pilihan sebelumnya harus dikesampingkan. semua kerja bersama untuk mencari solusi bangsa yang terbaik.

PBNU dapat menjadi teladan untuk kebersamaan ini. Perayaan Harlah Ke-102 NU yang akan ditandai dengan Resepsi Harlah di Istora Senayan pada 5 Februari 2025.

Kita akan melihat bersama. Siapa sajakah, tamu yang diundang dan hadir. Apakah mantan Ketua Umum PBNU dan syuriyah PBNU sebelumnya diundang ? Termasuk para pimpinan partai politik yang berbeda kepentingan dengan PBNU ?

Kalau yang diundang petinggi negara, seperti Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta para Menteri Kabinet Merah Putih itu, mah biasa.

Semoga Resepsi ini menjadi momen untuk memperkuat sinergi antara NU dan semua komponen bangsa. Sehingga Nahdlatul Ulama menjadi solusi bangsa dalam membangun masyarakat untuk Indonesia Maslahat.

Penulis : Mahmud Hamdani, Komunitas Pecinta Gagasan Demokrasi