MoneyTalk, Jakarta – Masalah subsidi adalah masalah yang paling serius dalam urusan bernegara. Karena ternyata salah satu UU yang paling cepat dilanggar oleh Presiden Republik Indonesia adalah UU nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025. Berikut pelanggaranya :
Pelanggaran Pasal 1 ayat 12. Program Pengelolaan Subsidi adalah pemberian dukungan dalam bentuk pengalokasian anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak, dan/ atau disalurkan langsung kepada penerima manfaat, sesuai kemampuan keuangan negara.
Pelanggaran Pasal 17. ayat (1) Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3O7.931.929.O1O.OOO,OO (tiga ratus tujuh triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah. *Jika lebih dari angka yang ditetapkan maka merupakan pelanggaran UU. Melihat perkembangan harga LPG dan nilai tukar maka subsidi akan membengkak.
Pelanggaran pasal 17 ayat (3) Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro, perubahan parameter, perubahan
kebijakan, dan/atau pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya. *Jika tidak disesuaikan dengan parameter di atas maka presiden melanggar UU.
Pelanggaran penjelasan pasal 17 ayat (2) yakni Program Pengelolaan Subsidi dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran guna memberikan manfaat yang optimal bagi pengentasan kemiskinan dan ketimpangan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa subsidi energi tidak efisien dan tidak tepat sasaran. Dengan demikian resmi presiden melanggar UU APBN.
Pelanggaran paling telak adalah penjelasan pasal 17 ayat 3 yakni Dalam rangka melaksanakan program pengelolaan subsidi jenis bahan bakar tertentu, listrik, LPG tabung 3 kg, pupuk, dan lain sebagainya) yang lebih tepat sasaran, mulai tahun 2025, Pemerintah akan melaksanakan penguatan basis data dan pengawasan implementasinya.* *Dikarenakan data subsidi selama ini telah menjadi permainan para cukong, badar LPG, dan juga semua pengurus LPG, termasuk BPS, maka dipastikan data kacau balau. Sehingga dalam hal ini Presiden jelas melanggar UU.
Karena dalam pasal 17 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2O25 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.
Pelanggaran Pasal 18 ayat (1) Dalam ha1 perkiraan realisasi PNBP sumber daya alam yang melampaui target penerimaan dalam APBN yang diikuti dengan kebijakan peningkatan belanja subsidi energi dan/atau kompensasi, Pemerintah dapat
memperhitungkan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi energl dan/ atau kompensasi terhadap kenaikan PNBP sumber daya alam yang dibagihasilkan. *Sudah dapat dipastikan bahwa pendapatan PNBP tidak akan singkron dengan nikai tukar dan harga minyak dan LPG, maka dipastikan Presiden melamggar UU.
Pelanggaran pasal 18 ayat (2) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi energi dan/ atau kompensasi terhadap kenaikan PNBP sumber daya alam yang dibagihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan. Sudah dapat dipastikan menteri keuangan cari aman sebagaimana selama ini dia lakukan. maka dipastikan tidak ada penyesuaian sehingga presiden dipastikan melamggar UU.
Maka jika dianalisis Berdasarkan UU APBN 2025 dan berdasarkan berbagai kejadian simpang siurnya data tabung LPG 3 kg, 5,5 kg dan 12 kg, dan kacaunya struktur distribusi LPG subsidi 3 kg, ditambah lagi maraknya kejadian pengoplosan LPG subsidi 3 kg maka dapat disimpulkan bahwa Presiden telah melangar semua isi UU APBN berkaitan dengan kewajiban Presiden dalam melaksanakan subsidi energi. Apakah Presiden bisa dijatuhkan kalau melanggar UU?.
Penulis : Salamuddin Daeng
