22 November 2026

Opini

MoneyTalk,Jakarta – Ini soal fokus Presiden dan apa yang dipikirkan Presiden di awal awal. Presiden Trump menukik kebijakannya langsung pada usaha penyelamatan APBN. Dengan berani dan tanpa tendeng aling. Kalau di belakang Trump akan nego dengan bandar bandar seperti Bill gates dlll silakan itu urusan dia. Intinya APBN Amerika Serikat harus selamat menghadapi dampak transisi energi, perang, pandemi dan tekanan geopolitik.

Presiden Prabowo sendiri dalam penilaian saya di awal awal masih terombang ambing dalam dinamika Pilpres 2024, belum bisa keluar. Pemerintah masih sibuk menghadapi oposisi yang sebenarnya lemah, namun masih mencoba menggenjet sana sini. Prabowo belum dapat menyusun tim worknya untung menghadapi masalah secara tepat.

Tapi apa masalahnya dulu harus dikenali, jangan mau dikibuli para bandar yang bekerjasama dengan oknum pemerintahan untuk menyesatkan jalan pikiran Presiden Prabowo. Bukankah masalah utama presiden adalah APBN jebol? Mengapa tidak memfokuskan Langkah dan kebijakan ke arah itu. Tidak usah terlalu banyak menggubris keributan oposisi, sekedarnya saja. Selebihnya fokus pada cari cuan menghadapi tekanan anggaran. IMF sudah mengarak tidak ada aliran investasi ke depan untuk indonesia. Jaid negara kita cari uang dari sumber daya alam sendiri. Kita paling kaya.

Mandatori spending presiden prabowo 1) Anggaran Pendidikan. subsidi energi 500 triliun rupiah, bunga utang 600 triliun rupiah, jatuh tempo utang kepada BI akibat covid 19 1000 triliun rupiah. Itu semua sudah 2700 triliun, tidak ada sisa uang preiden prabowo untuk membiayai mandatory spending yang menjadi programnya, yakni makan bergizi gratis 300 triliun rupiah dan perumahan rakyat 100 triliun setahun.

Bagaimana menghadapi semua ini, tidak mungkin kalau pemerintah kehilangan fokus. Pemerintah sibuk meredam oposisi. Pemerintah tidak fokus pada tujuannya. Pemerintah tidak dapat mengenali masalahnya secara tepat dan tujuannya. Menghadapi dinamika oposisi cukup bikin tim kecil. Untuk menjelaskan tetek bengek apa yang mereka persiapkan.

*Tenang, kalau pak Presiden sudah menunjukan bisa mencari uang dan menuntaskan semua beban APBN hasil reformasi maka oposisi akan diam seribu bahasa dan berdecak kagum.*

Bagaimana gampangnya masalah ini? Indonesia eksportir LNG terbesar di dunia, Indonesia tahun ini akan memproduksi 1 miliar ton batubara dan tetap menjadi eksportir terbesar di dunia. Indonesia penghasil nickel terbesar di dunia, Indonesia penghasil sawit dan eksportir sawit terbesar di dunia. Emas kita banyak, perak kita melimpah, belum bauxit, pasir besi, timah, dan semuanya paling banyak. Apa lagi yang dipikirkan pak tentukan fokus. Jangan. Terombang ambing oleh oposisi.

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk,Jakarta – Para pembaca mungkin tidak asing dengan Marcus Tullius Cicero. Dialah yang pertama kali berdalil tentang Ubi Societas Ibi Ius (Di mana ada masyarakat di situ ada hukum). Ada satu lagi dalil yang terkenal bahkan akhir-akhir ini “disesorahkan” di mana-mana, yakni dia pernah berujar: “salus populi suprema lex esto” yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Jika dalil tersebut dihubungkan dengan konsep negara modern, maka sebuah keniscayaan jika negara dengan organ-organ yang dimiliki, mempunyai peran melalui tugas dan fungsinya masing-masing untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan mengusahakan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Melalui upaya ini berarti adalah benar jika KESELAMATAN dan kemakmuran rakyat merupakan tujuan utama bernegara.

Tujuan nasional bangsa Indonesia mendirikan negara telah termaktub dalam Alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia NRI 1945 yakni “membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Tujuan nasional tersebut seharusnya menjadi visi setiap kegiatan pemerintah negara. Pertanyaan yang perlu kita ajukan adalah betulkah pada tataran implementasi atau secara realitas asas “salus populi suprema lex esto” telah sepenuhnya direalisasikan?

Fakta bicara lain: “salus populi suprema lex esto” just a myth that lie daily. Misalnya terkait dengan isu utama sekarang tentang pengadaan lahan untuk investasi di sebagian wilayah Pantai Indah Kapuk-2 (PIK-2) yang oleh pemerintah telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

CNBC Indonesia 20 Nopember 2024 menurunkan berita tentang anggapan yang salah terkait dengan penetapan PIK-2 sebagai PSN. Disebutkan bahwa banyak orang menilai masuknya proyek PIK 2 sebagai PSN tak tepat, sebab pengembangan wilayah baru di Utara Jakarta itu dikendalikan oleh kontraktor swasta, Agung Sedayu Group, milik konglomerat Aguan. Berbagai persoalan yang ada tentu saja memantik kembali pertanyaan dasar: bagaimana duduk perkara PIK 2 dan proyek PSN?

Pada 24 Maret 2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengeluarkan rilis terkait 14 PSN baru di berbagai sektor. Antara lain 8 kawasan industri, 2 kawasan pariwisata, 2 jalan tol, 1 kawasan pendidikan, riset, dan teknologi kesehatan, serta 1 proyek Migas lepas pantai. Dari 14 PSN baru tersebut salah satu di antaranya berada di kawasan PIK 2, yakni pengembangan Green Area dan Eco-City yang dinamai Tropical Coastland. Artinya persepsi bahwa seluruh proyek PIK 2 sebagai PSN kurang tepat. Karena, kawasan PSN yang dimaksud Pemerintah hanya sebagian kecil saja di dalam kawasan pengembangan PIK2.

Pengembangan Green Area dan Eco-City (Tropical Coastland) sebagai PSN pemerintah menggunakan lahan seluas 1.756 hektar dari total luas lahan PIK 2 sebesar lebih kurang 30.000 hektar. Nantinya, lahan tersebut akan diubah menjadi destinasi pariwisata baru dan dapat mengakomodasi kawasan wisata mangrove sebagai pengamanan pesisir alami.

Sebagaimana diberitakan, diketahui bahwa Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengungkapkan bahwa penetapan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) berasal dari usulan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Menurutnya, proyek ini mendukung konsep destinasi hijau atau green destination yang menjadi salah satu fokus pengembangan pariwisata nasional. Seharusnya, PIK 2 dikembangkan khusus untuk ekowisata di kawasan pesisir mangrove dengan total investasi senilai Rp 65 triliun. Selain itu, kawasan ini akan dilengkapi fasilitas riset biomedis dan mendukung berbagai kegiatan pendidikan.

Namun, ada fakta lain, bahwa ternyata sejak 2022 laut di wilayah cakupan PIK-2 khususnya di Tangerang Banten telah diusahakan oleh pengembang untuk menjadi daratan dengan disiapkannya penyertifikatan area laut berupa SHGB dan bahkan ada yang bersertifikat Hak Milik (SHM). Apakah mungkin area perairan laut dibebani alas hak berupa SHGB dan SHM? Dan atas dasar HGB inilah pada akhirnya pengusaha akan diberikan hak pengusahaan perairan pesisir, padahal berdasarkan Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010 tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3), HP-3 tidak bisa diberikan (dilarang) kepada pihak pengembang swasta. Sekalipun atas dasar PSN, maka larangan itu tetap dapat diterapkan.

Pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir atau HP-3 juga akan potensial mengancam posisi masyarakat adat dan nelayan tradisional yang menggantungkan hidupnya secara turun temurun dari sumber daya yang ada pada perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, karena keterbatasan mereka untuk memperoleh HP-3 dibanding pengusaha swasta yang memiliki segala-galanya. Ditambah lagi dengan tidak adanya perlakuan khusus bagi masyarakat adat serta masyarakat tradisional untuk memperoleh HP-3 sehingga terancam kehilangan sumber daya yang menjadi sumber kehidupannya.

Dengan pertimbangan itu, MK menilai pemberian HP-3 telah nyata melanggar prinsip demokrasi ekonomi yang berdasar atas prinsip kebersamaan dan prinsip efisiensi berkeadilan. Prinsip kebersamaan harus dimaknai bahwa dalam penyelenggaraan ekonomi termasuk pengelolaan sumber daya alam bagi keuntungan ekonomi, harus melibatkan rakyat seluas-luasnya dan menguntungkan bagi kesejahteraan rakyat banyak.

Pengelolaan sumber daya alam tidak boleh semata-mata memperhatikan prinsip efisiensi untuk memperoleh hasil sebanyak-banyaknya yang dapat menguntungkan kelompok kecil pemilik modal, tetapi harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Pemanfaatan wilayah 3 pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memberikan HP-3 sebagaimana telah diuraikan di atas, akan mengakibatkan wilayah perairan pesisir dan pulau pulau kecil menjadi wilayah HP-3 yang dikuasai oleh pemilik modal besar.

Sebaliknya bagi masyarakat nelayan tradisional yang sebagian besar berdiam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan menggantungkan hidup dan kehidupannya pada sumber daya pesisir akan tersingkir. Dalam kondisi yang demikian, negara telah lalai menyelenggarakan tanggung jawabnya untuk melaksanakan perekonomian nasional yang memberikan perlindungan dan keadilan kepada rakyat. Lebih dari itu, menurut MK, pemberian HP-3 akan melanggar prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Oleh karena itu menurut MK untuk menghindari pengalihan tanggung jawab penguasaan negara atas pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil kepada pihak swasta, maka negara dapat memberikan hak pengelolaan tersebut melalui mekanisme perizinan. Dengan mekanisme ini, negara tetap dimungkinkan menguasai dan mengawasi secara utuh seluruh pengelolaan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil. Melalui mekanisme perizinan, pemberian hak pengelolaan kepada swasta tidak merupakan pemberian hak kebendaan yang mengalihkan penguasaan negara secara penuh kepada swasta dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil tetap dapat dikelola secara terintegrasi dan membangun sinergi berbagai perencanaan sektoral, mengatasi tumpang tindih pengelolaan, konflik pemanfaatan dan kewenangan serta memberikan kepastian hukum.

Perihal pemagaran laut di wilayah pesisir laut di Tangerang Banten, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid menyebut daerah yang dipagari itu sudah bersertifikat HGB. Nusron mengatakan jumlah sertifikat hak guna bangunan itu mencapai 263 bidang. Sertifikat atas nama beberapa perusahaan. Pertama, PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan kedua atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Dan selain SHGB, juga tercatat ada 17 bidang yang bersertifikat HM. Menteri Nusron kemudian menegaskan bahwa oleh karena SHGB tersebut cacat material dan prosedur, maka SHGB tersebut akan dicabut, apalagi usian SHGB tersebut belum genap 5 tahun karena baru diterbitkan tahun 2023.

Dari sisi regulasi, kita bisa melihat bahwa pengelolaan laut di Indonesia mengintegrasikan aspek hukum internasional, nasional, dan lokal untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat pesisir dan seluruh bangsa. Hukum nasional Indonesia yang terwujud dalam berbagai peraturan, mengatur pengelolaan laut melalui beberapa aspek penting:

Pertama, kedaulatan dan hak Indonesia atas Laut. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kedaulatan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diimplementasikan melalui UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Hukum Laut (UNCLOS). Indonesia mengklaim wilayah lautnya hingga 200 mil laut sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang memberikan hak kepada negara untuk mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) di dalamnya.

Kedua, pengelolaan SDA laut. Pengelolaan sumber daya laut, termasuk perikanan, pertambangan, dan ekosistem laut, diatur oleh berbagai UU seperti UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelolaan ini menekankan pada pemanfaatan yang berkelanjutan dan pemeliharaan ekosistem laut agar tidak mengalami kerusakan.

Ketiga keamanan Laut. Hukum nasional Indonesia juga mencakup pengaturan tentang keamanan laut, termasuk dalam hal pencegahan pencurian ikan ilegal dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di laut. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, serta peraturan terkait aparat penegak hukum seperti TNI AL, Bakamla, dan Polairud, bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah laut Indonesia.

Keempat, konservasi dan perlindungan laut. Indonesia juga mengatur pentingnya konservasi laut untuk melindungi keanekaragaman hayati laut. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur perlindungan spesies laut yang terancam punah serta kawasan konservasi laut seperti taman nasional laut dan cagar biosfer.

Pengelolaan wilayah pesisir yang tidak terintegrasi berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan dan kewenangan serta ketidakpastian hukum. Kasus pemagaran laut yang ada di Tangerang sepanjang 30,16 km misalnya terbukti telah menimbulkan konflik vertikal maupun horizontal bahkan membahayakan kedaulatan negara.

Secara ideologis, pemagaran laut misterius di perairan pesisir utara Tangerang mencerminkan kegagalan negara dalam mengontrol aktor-aktor tertentu yang mungkin bergerak secara ilegal atau tidak transparan hingga mengancam kedaulatan. Berikut beberapa dampak signifikan terhadap kedaulatan negara serta kehidupan masyarakat nelayan;

Pertama, dampak terhadap kedaulatan negara.

a. Penguasaan wilayah secara ilegal. Pemagaran laut oleh pihak tertentu tanpa izin dapat merusak tatanan pengelolaan wilayah laut yang sah, menantang kewenangan negara atas pengelolaan sumber daya alam (SDA) di laut. Hal ini bisa menurunkan kontrol negara terhadap sumber daya perikanan dan keberlanjutannya.

b. Pelanggaran hukum internasional. Pemagaran laut secara ilegal berpotensi melanggar hukum internasional terkait hak akses bebas untuk semua pihak di perairan yang seharusnya terbuka, seperti dalam konvensi hukum laut internasional yang mengatur hak dan kewajiban negara atas wilayah perairan.

Kedua, dampak terhadap kehidupan masyarakat nelayan.

a. Kehilangan akses ke sumber daya laut. Nelayan tradisional yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut bisa kehilangan akses ke tempat-tempat penangkapan ikan yang dulunya terbuka. Hal ini mengurangi hasil tangkapan mereka, memperburuk kondisi ekonomi, dan mengancam mata pencaharian mereka.

b. Kerusakan ekosistem laut. Pemagaran laut ilegal seringkali melibatkan pembangunan yang merusak ekosistem pesisir, seperti terumbu karang dan mangrove. Ekosistem ini penting bagi kelangsungan hidup biota laut yang menjadi sumber ikan dan hasil laut lainnya.

c. Tingkat ketegangan sosial. Ketika nelayan atau kelompok masyarakat lokal merasa kehilangan akses (hak) mereka atas SDA laut, hal ini dapat memicu ketegangan sosial antara nelayan dengan pihak yang melakukan pemagaran.

d. Nilai kerugian ekonomi akibat pagar laut ilegal mencapai Rp116,91 miliar per tahunnya berdasar Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik dari UPN Veteran, Jakarta, Achmad Nur Hidayat. Dengan perincian; Rp93,31 miliar per tahun penurunan pendapatan nelayan, Rp18,60 miliar per tahun peningkatan biaya operasional, dan Rp5 miliar per tahun kerusakan ekosistem laut.

Secara keseluruhan, pemagaran laut secara ilegal tidak hanya merugikan kedaulatan negara dalam mengelola SDA, tetapi juga membahayakan kehidupan sosial dan ekonomi nelayan yang bergantung pada kelestarian ekosistem laut.

Seringkali, pembangunan suatu wilayah meniscayakan adanya relokasi. Dan prinsip yang harus dipegang adalah bahwa orang yang terkena dampak (Affected Peoples (APS)) harus memperoleh jaminan bahwa kehidupannya pasca relokasi (resettlement) harus lebih baik menyangkut mata pencahariannya, rumah tempat tinggal, kesehatan hingga persoalan infra struktur lainnya. Cara-cara penggusuran, relokasi dan pengosongan lahan oleh Gubernur Anies di DKI Jakarta sewaktu menjadi Gubernur saya kira patut untuk dijadikan rujukan dalam pembangunan dengan relokasi sehingga konflik dapat ditekan seminimal mungkin.

Jika pembangunan suatu kawasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui jalur investasi swasta justru menyengsarakan rakyat yang seharusnya dilindungi, maka bisa dikatakan bahwa pemerintah telah menjadi fasilitator penindasan terhadap rakyat melalui tangan-tangan oligarki. Dan bisa dipastikan ketika rakyat melawan rencana dan pelaksanaan proyek tertentu, termasuk Proyek Rempang sekalipun termasuk PSN, akan terjadi bentrokan, kekerasan bahkan peperangan. Di lapangan kondisi ini telah terindikasi terjadi di Rempang, Batam dan juga yang sekarang PSN di wilayah PIK-2 di Tangerang Banten. Ini bukan soal hukum, melainkan sudah merambah pada persoalan politik, sosial, ekonomi dan budaya bahkan hankam yang sangat rentan terancam.

Atas dasar keprihatinan kita terhadap fakta lapangan ini, lalu, masihkah pantas kita meneriakan dalil “SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO”? Ternyata kalau sudah bicara tentang politik, patut diduga tidak ada kawan dan musuh abadi, yang abadi itu kepentingan. Tidak ada hukum tertinggi itu di atas konstitusi kecuali: KEPENTINGAN. Jadi, kepentingan adalah hukum tertinggi, bukan keselamatan rakyat. Itu faktanya!

Penulis : Pierre Suteki

MoneyTalk, Jakarta – Catatan Akhir Tahun 2024 ini merupakan hasil pemantauan, analisa dan advokasi KPA terhadap situasi konflik agraria dan dinamika kebijakan yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2024. Mengingat 2024 merupakan tahun transisi politik. Kami juga memuat hasil pemantauan dan analisis konflik agraria dalam satu dekade pemerintahan Jokowi dan 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo.

Laporan Konflik Agraria 2024
Hiruk pikuk kontestasi politik elektoral 2024 tidak mampu menahan laju eskalasi letusan konflik agraria di Indonesia. Sepanjang 2024, KPA mencatat sedikitnya terjadi 295 letusan konflik agraria yang terjadi di semua sektor. Letusan konflik tersebut terjadi di atas tanah seluas 1,1 juta hektar, tepatnya 1.113.577,47 hektar, yang berdampak pada 67.436 keluarga di 349 desa. Terjadi kenaikan letusan konflik agraria hingga 21 % pada tahun 2024 jika dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 241.

Sektor perkebunan menjadi penyumbang konflik agraria tertinggi dengan 111 kasus, dimana 75 kasus (67 %) disebabkan oleh perkebunan sawit dengan dengan luas 127.281,30 hektar dan korban terdampak mencapai 14.696 keluarga. Sementara sektor infrastruktur menyebabkan 79 kasus letupan konflik dengan luas mencapai 290.785,11 hektar dan berdampak pada 20.274 keluarga. Sebagian besar konflik agraria infrastruktur tersebut disebabkan oleh PSN dengan 36 kasus dari 39 total kasus konflik agraria PSN yang terjadi pada tahun 2024 (3 kasus lainnya disebabkan food estate). Selanjutnya sektor pertambangan menyebabkan 41 ledakan konflik yang didominasi oleh industri batubara (14 kasus) dan nikel (11 kasus).

Secara sebaran, konflik agraria terjadi di 34 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Provinsi Sulawesi Selatan menempati posisi pertama dengan 37 kasus, Sumatra Utara (32), Kalimantan Timur (16), Jawa Barat (16), Jawa Timur (15), Sulawesi Tengah (13), Sumatra Barat (12), Sumatra Selatan (11), DKI Jakarta (11), dan Jambi (10).

Konflik agraria tahun ini juga menyebabkan ratusan kasus kekerasan dan kriminalisasi. Selama 2024, sedikitnya 556 orang menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi akibat keterlibatan aparat di wilayah konflik agraria. Korban-korban tersebut diantaranya mengalami kriminalisasi sebanyak 399 orang, dianiaya atau mengalami kekerasan sebanyak 149 orang, sebanyak 4 orang ditembak dan 4 orang tewas akibat tindakan gegabah para aparat.

*Potret di Balik Konflik Agraria 2024*
Selama 2024, petani menjadi kelompok yang paling terdampak dari letupan-letupan konflik agraria. Dari total 295, 173 diantaranya melibatkan petani sebagai korban. Kelompok kedua yang paling sering menjadi korban adalah kelompok masyarakat miskin kota. Mereka tergusur atau terdampak sebanyak 56 kali. Kelompok ketiga yang paling sering menjadi korban adalah Masyarakat Adat dengan 53 kasus. Terakhir, kelompok nelayan yang menjadi korban sebanyak 13 kali.

Dari sisi lanskap agraria, tanah pertanian rakyat yang paling sering terdampak konflik agraria, sejalan dengan data di atas. Dari total 295 ledakan konflik, 178 kasus terjadi di atas tanah pertanian rakyat dengan total luas mencapai 326.224,34 hektar, dan korban sebanyak 46.642 rumah tangga petani. Jika dikalkulasikan secara rata-rata rumah tangga petani, maka setidaknya terdapat 93.284 petani (laki-laki dan perempuan petani), yang menjadi korban konflik agraria sepanjang tahun 2024. Estimasi tersebut bisa jadi lebih, sebab dalam budaya masyarakat pedesaan dan pertanian di Indonesia, lumrah ditemukan model usaha pertanian dalam skala rumah tangga, yang tidak hanya melibatkan suami-istri, melainkan juga mengikutsertakan anak-anak dalam membantu penggarapan lahan.

Hasil pemantauan dan analisis yang dilakukan KPA, menemukan bahwa konflik agraria yang terjadi sepanjang 2024 merupakan konflik-konflik lama yang meledak kembali akibat tindakan sepihak pemerintah, badan usaha, baik swasta maupun milik negara hingga aparat keamanan. Selain meletupnya konflik, peristiwa tersebut kembali memakan korban.
Sebagian besar merupakan konflik yang telah berlangsung sejak 10 tahun terakhir, atau kasus konflik agraria baru yang terjadi di era pemerintahan Jokowi. Sisanya merupakan konflik-konflik agraria lama (latent, manifest) yang telah berumur puluhan tahun, namun belum kunjung selesai konfliknya.

Dari sisi aktor penyebab konflik, badan usaha swasta mendominasi sebagai penyebab utama letupan konflik agraria 181 kasus konflik agraria. Di sisi lain, badan usaha swasta diprediksi juga akan pemicu konflik agraria yang lebih luas. Apalagi pada tahun ini, pemerintah memberikan “kedok PSN” untuk proyek-proyek yang sarat kepentingan swasta agar masuk ke dalam daftar PSN seperti Proyek Bumi Serpong Damai (BSD) dan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2). Mundur jauh ke belakang, ada proyek Lido yang digawangi MNC Group.

Catatan lain adalah Badan Otorita dan Badan Bank Tanah yang menjelma menjadi wajah baru perampas tanah selama beberapa tahun terakhir (terutama sejak UU Cipta Kerja). Tahun ini, operasi Badan Otorita menyebabkan 14 letupan konflik dan Badan Bank Tanah sebanyak sebanyak 7 letupan konflik.

Rentetan kasus agraria yang terjadi sepanjang tahun ini tidak tidak bisa dilepaskan dari pola-pola kejahatan korupsi, kolusi dan manipulasi. Praktek korupsi, kolusi dan manipulasi itu menjelma dalam praktik-praktik mafia tanah, malaministrasi, pembiaran secara sistemik dan terstruktur atas tanah-tanah terlantar, tukar guling kawasan, deforestasi, atau praktek jual-beli tanah, dan operasi illegal tambang. Pada ujungnya, rakyat menjadi korban dari praktek-praktek koruptif tersebut.
KPA menemukan ada 108 kasus diantaranya disebabkan oleh praktik illegal badan usaha, baik swasta maupun negara. Sementara 21 kasus melibatkan praktik mafia tanah dan sisanya sebanyak 23 kasus akibat pembiaran berkepanjangan atas tanah-tanah yang diterlantarkan oleh perusahaan, dan menjadi modus pengusaha untuk mendapatkan modal dari bank dengan cara mengagunkan HGU/HGB ke bank.

Panen “Konflik Agraria” Satu Dekade Jokowi
Sepanjang satu dekade terakhir negara kita berhasil “memanen” konflik agraria. Kesimpulan ini pantas disematkan untuk menggambarkan situasi agraria yang terjadi selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi.

Sepanjang 10 tahun memimpin Indonesia, Jokowi memecahkan rekor sebagai Presiden yang melahirkan letusan konflik agraria tertinggi dalam sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia. Jika dikalkulasikan sejak 2015-2024, sedikitnya terjadi 3.234 ledakan konflik dengan luas mencapai 7.422.838,47 hektar dan korban sebanyak 1.826.744 keluarga.

Benang merah yang bisa ditarik dari situasi konflik agraria yang terjadi sepanjang 2024 adalah disebabkan oleh dua mantra utama rezim pemerintahan Jokowi selama dua periode terakhir, yakni bisnis ekstraktif yang bersandar pada industri perkebunan dan tambang, serta proyek-proyek pembangunan yang dilabeli Proyek Strategis Nasional (PSN). Pemicu utama ini tentu tidak bisa dilepaskan dari isu kehutanan, sebab selain bersumber dari hasil perampasan tanah rakyat, sumber tanah ketiganya seringkali berasal dari kawasan hutan konservasi yang seharusnya dibiarkan alami.

Sepanjang pemerintahan Jokowi, konflik agraria perkebunan terjadi sebanyak 1.243 letusan, yang sebagian besarnya disebabkan perkebunan sawit. Sementara percepatan proyek-proyek strategis nasional menyebabkan 154 letusan dengan luas mencapai 1 (satu) juta hektar dan korban terdampak sebanyak 103.685 keluarga. Catatan lainnya, eskasi konflik agraria akibat industri pertambangan yang terus naik terutama pasca revisi UU Minerba dan masuknya sebagian bisnis tambang ke dalam daftar PSN. Periode 2020-2024, konflik agraria akibat industri pertambangan terjadi sebanyak 136 kasus. Kasus-kasus tersebut sebagian besarnya disebabkan oleh nikel dan batubara.

Selama pemerintahan Jokowi, kekerasan sepertinya telah menjadi langgam dalam penanganan konflik. Periode 2015-2024, KPA mencatat 2.841 kasus kriminalisasi, 1.054 kasus penganiayaan, 88 orang tertembak dan 79 tewas. Setiap tahun selalu terdapat korban tewas dalam penanganan konflik agraria. Catatan khusus patut dilayangkan kepada pihak kepolisian. Tercatat selama periode kedua pemerintahan Jokowi (2020-2024), trend kekerasan dan kriminalisasi yang dilakukan aparat kepolisian terus mengalamai kenaikan. Rentetan kasus-kasus yang dilakukan pihak kepolisian dan menimbulkan korban di pihak masyarakat tidak kunjung membuat institusi Bhayangkara ini melakukan pembenahan diri.

Konflik Agraria dalam 100 Hari Pemerintahan Prabowo
Krisis agraria di atas, sejatinya telah meninggalkan pekerjaan rumah besar bagi Presiden Prabowo. Sayangnya, selama 100 hari pertama pemerintahannya, konflik agraria tidak menunjukkan gejala penurunan. Rentang waktu tersebut sedikitnya terjadi 63 letusan konflik agraria dengan luas 66.082,19 hektar dan korban terdampak sebanyak 10.075 keluarga.
Di satu sisi, memang tidak adil jika letupan konflik ini tanggung jawabnya ditimpakan ke Presiden Prabowo yang baru saja menjadi nahkoda baru pemerintahan. Ledakan konflik-konflik tersebut adalah buah kebijakan yang terjadi para periode pemerintahan sebelumnya. Namun begitu, ledakan konflik tersebut bisa saja dihindarkan jika Prabowo mengeluarkan intruksi kepada para pihak, terutama pemerintah, aparat keamanan, perusahaan, atau badan-badan otorita untuk menahan diri dan menjaga kondusifitas di lapangan. Namun sayangnya, hal itu tidak terjadi jika melihat dinamika selama 100 hari pertama ini.

Di sisi lain, KPA juga menemukan bahwa beberapa kejadian konflik yang terjadi selama 100 hari pertama Prabowo banyak dipicu oleh program-program prioriritasnya sendiri, salah satunya terkait program swasembada pangan dan ketahanan pangan. Salah satunya adalah kasus penggusuran para petani di Desa Sahbandar, Kecamatan Kertajati, Jawa Barat.

Terkait kasus di Kertajati, adalah PT Sindangkasih Multi Usaha (SMU), salah satu badan usaha pemerintah daerah Majalengka yang menjadi aktor penggusuran. Mereka bekerjasama dengan PT Garuda Indofood. Penggusuran tersebut mengakibatkan 250 keluarga yang menguasai lahan seluas 399,98 hektar tersebut menjadi terancam.

Meningkatnya Eskalasi Konflik Agraria Pasca UU Cipta Kerja
Kebijakan yang memberi kontribusi langsung dalam konflik agrarian dalam lima tahun terakhir adalah UU Cipta Kerja. Dominasi kepentingan swasta dalam mengakumulasi profit dibandingkan dengan memperluas kapasitas ekonomi rakyat memberi jalan bagi kemudahan perampasan tanah.

Dalam ribuan pasal UUCK, pengaturan mengenai kemudahan Petani, nelayan, masyarakat adat dan perempuan untuk memiliki tanah maupun akses dalam pengusahaan tanah praktis tidak diberikan. Pengaturan tersebut terpampang mulai dari perizinan dunia usaha, pengadaan tanah, penetapan kawasan hutan, hingga perencanaan dan penetapan proyek strategis nasional.

Hal tersebut telah merugikan masyarakat luas sebab beberapa pengaturan dalam UU Cipta Kerja yang digunakan sebagai dasar perampasan tanah sekaligus menghambat Reforma Agraria justru dengan cepat diundangkan. Beberapa diantaranya adalah; 1) pembentukan Badan Bank Tanah; 2) munculnya HPL sebagai hak baru; 3) meningkatnya impor pangan; 4) perlakuan khusus bagi pengusaha tambang dan hilangnya hak veto rakyat; dan 5) meningkatnya ancaman perampasan pesisir dan wilayah tangkap nelayan atas nama kebijakan/kawasan strategis nasional;

Selain diperhadapkan dengan hyper regulation, temuan lainnnya ialah masyarakat mulai terdampak dari UU Cipta. Khususnya terkait dampak yang dialami oleh petani, buruh, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan kelompok miskin lainnya sebagai konstituen yang harus diutamakan dalam pembangunan nasional.

Konsepsi Reforma Agraria Prabowo-Gibran
Merujuk pada dokumen Asta Cita, kebijakan Reforma Agraria dimasukan ke dalam Asta Cita kedua di bawah Program Swasembada Pangan. Tepatnya, “Menjalankan agenda Reformasi Agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan”.

Dalam kerangka ini, Asta Cita menempatkan bahwa tujuan reforma agraria adalah peningkatan produksi dalam dimensi luas berbagai bidang agraria di bawah payung swasembada pangan. Selanjutnya RPJMN 2025-2029, merumuskan lebih teknis kerangka Reforma Agraria ke dalam “Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana”. Terjemahan Asta Cita terkait pangan dan Reforma Agraria di dalam RPJMN dapat kita lihat dalam gambar di bawah ini.

Bertolak dari dua hal tersebut, dapat dilihat bahwa Reforma Agraria dalam Asta Cita ditempatkan sebagai landasan dasar bagi pembangunan pertanian. Namun dalam penerjemahan oleh Bappenas, Reforma Agraria kembali dikerdilkan dan diterjemahkan sebagai program sertifikasi tanah.

Sejatinya, Presiden Prabowo memiliki momentum menjalankan reforma agraria di bawah komandonya. Terutama jika melihat 3 (tiga) program prioritas dan unggulan Prabowo, yakni swasembada pangan, pengentasan kemiskinan dan program makan bergizi gratis.

Dalam konteks swasembada pangan. Jika mau berhasil berswasembada, Presiden Prabowo sudah semestinya meletakkan reforma agraria sebagai landasan utama. Pemerintah harus menaikkan level targetannya menjadi keadulatan pangan, dimana pelaksanaan reforma agraria menjadi fondasi pembangunan pertanian dan pedesaan.

Pada konteks agenda pengentasan kemiskinan, pembangunan yang bersifat distributif kekayaan melalui redistribusi tanah dan penataan ulang luas pertanian (dari gurem ke non gurem) akan memperkuat kemampuan produksi pertanian, mendorong terjadinya surplus ekonomi, lalu penciptaan pasar baru sebagai dasar pembangunan industri pertanian. Dengan kata lain soal kemiskinan dapat diselesaikan melalui pelaksanaan reforma agraria terutama redistribusi tanah dan dukungan program pendukungnya – land reform plus atau land reform yang disempurnakan sebagai Reforma Agraria.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah momentum lainnya bagi pelaksanaan Reforma Agraria. Jika dikelola dan diarahkan dalam pemihakan kepada petani, peternak dan nelayan, program MBG akan membuka peluang pasar yang sangat besar bagi produk hasil pertanian, peternakan, dan perikanan rakyat. Keragaman dan kekayaan pangan lokal pun akan menemukan momentumnya agar menjadi konsumsi unggulan masyarakat Indonesia.

Namun di sisi lain, reforma agraria juga menghadapi tantangan dari program Presiden Prabowo itu sendiri, terutama terkait program pangan. Sebab, Prabowo hendak mencapai program swasembada pangan melalui food estate, militerisasi pangan, pengadaan tanah demi proyek peternakan sapi.

Urgensi Pemerintahan Prabowo Membentuk Undang-Undang Reforma Agraria
Sebagai Kepala Negara, Presiden Prabowo memiliki kewenangan dalam menghasilkan UU bersama DPR. Bagaimana seharusnya pemerintahan Prabowo memperkuat reforma agraria dari sisi hukum?

Selain amanat UUPA 1960, Reforma Agraria adalah amanat reformasi yang tertuang dalam Tap MPR No.IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA. Sebagai amanat reformasi, seluruh presiden di masa reformasi merencanakan menjalankan reforma agraria. Namun dengan payung hukum pelaksanaan yang lemah.

Salah satu kelemahan dari sisi pelaksanaan kedua pemerintahan ini adalah sisi kebijakan hukum. Pada masa SBY tidak ada satupun kebijakan yang terkait langsung dengan pelaksanaan reforma agraria. Sementara, pada masa pemerintahan JKW mengeluarkan Perpres 86/2018 Tentang Reforma Agraria.

KPA memandang lambatnya pelaksanaan Perpres 86/2018 sebagaimana diubah oleh Perpres 62/2023, dikarenakan komando kelembagaan Reforma Agraria tidak di bawah Presiden langsung; ditambah juga dengan tidak memiliki kewenangan yang eksekutorial dan bersifat lintas sektor. Terutama untuk mempercepat redistribusi tanah, penyelesaian konflik agraria dan pemberdayaan dan pembangunan ekonomi.

Dengan tujuan seperti itu maka dalam RUU Reforma Agraria ke depan, pemerintah akan memiliki panduan utuh pelaksanaan Reforma Agraria, antara lain:
a. pendataan dan pencatatan seluruh tanah Indonesia termasuk kawasan hutan untuk memperoleh data struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
b. penerimaan pendaftaran lokasi Reforma Agraria dari bawah oleh masyarakat;
c. penyelesaian konflik pada wilayah-wilayah atau desa-desa yang berkonflik;
d. redistribusi tanah untuk penataan ulang penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta sumber agraria lainnya sehingga menjadi berkeadilan dan ekologis;
e. penguatan hak, berupa pemberian jaminan hukum dan/atau legalitas hak atas tanah; dan
f. pemberdayaan melalui penyediaan program pendukung kepada subjek Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan pemanfaatan tanah, produksi dan ekonomi rakyat.

Reforma Agraria merupakan sebuah kebijakan strategis yang sangat penting dalam mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah dan penguasaan atas kekayaan alam di Indonesia. Reforma Agraria bertujuan untuk memastikan bahwa tanah dan sumber agraria dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, sebagaimana Pancasila dan mandat Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian rilis ini kami buat dan sampaikan sebagai ringkasan dari Catatan Akhir Tahun 2024 KPA. Data dan analisis lebih lengkap dapat dibaca melalui buku Catahu 2024 KPA.

Dari Dewi Kartika, Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria

MoneyTalk, Jakarta – Eks Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan; “Tidak mengetahui soal Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) terkait pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, tahunya setelah ada pemberitaan di media sosial tentang pemagaran laut”

Lalu, apakah DPR RI tidak sempat atau prioritaskan gunakan hak interpelasi segera panggil eks Ketua BPN dan pejabat yang baru Nusron Wahid, untuk dapat mengetahui selak beluk perjalanan proses administrasi dari sejak awal sampai dengan diterbitkan 264 sertipikat HGB dan 17 SHM di laut Tangerang yang berbatasan langsung dengan PSN PIK 2.

Sehingga implikasinya semakin menambah gaduh publik, karena berkembang asumsi publik secara general, baik dari provokator juga perekayasa seolah sertipikat HGB dan SHM bukan tanggung jawab Presiden Jokowi, termasuk pendapat ahli Hukum Tata Negara/ Pakar HTN yang “membodohi publik melalui opini sesat bahwa ‘diskresi seorang presiden’ tidak dapat dihukum walau keliru atau salah karena sudah melalui proses (mekanisme) politik”.

Tidak Perlu ditanyakan kepada para netizen (provokator atau perekayasa atau Pakar HTN yang kesemuanya atas pesan sponsor) abaikan saja, namun khusus kepada para Pakar HTN asli yang “seolah” independent, perlu dipertanyakan kuliah dimana dulu, atau ada kah UUD 1945 kembar spesial bagi para elit politik atau pejabat publik dari unsur politis?

Atau adakah adendum atau perubahan pada UUD. 1945 yang didalam pasalnya terdapat pengecualian yang menyatakan, “Khusus politisi atau kebijakan politik tidak tunduk kepada rule of law (rechstaat) seperti yang dimaksud pada pasal 1 ayat (3) UUD.1945.

Sedangkan dampak interpelasi oleh DPR kepada para eks dan pejabat publik pemangku BPN dimaksud, dapat menjadi terang dan jelas siapa para bandit pemohon sertipikat dimaksud, termasuk apa saja data-data tertulis yang menjadi lampiran sebagai dasar peralihan hak, sehingga dapat mengajukan proses peningkatan hak atas tanah.

Selanjutnya hasil temuan dari DPR RI dapat menjadi rekomendasi bahkan referensi hukum serta mempermudah pihak Penyidik Bareskrim Mabes Polri dalam melakukan penyidikan serta menetapkan status tersangka kepada para eks para pejabat dan para pemangku jabatan yang memiliki hubungan hukum terkait terbitnya sertipikat lebih dulu dari pengurugan laut. Artinya penyelenggara negara legislatif jangan lagi ikutan bermental rusak akibat revolusi mental oleh Jokowi, yang mengawali karir jabatan politiknya dengan dugaan publik menggunakan ijazah palsu.

Penulis : Damai Hari Lubis,Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

MoneyTalk,Jakarta – Sepuluh tahun terakhir, kondisi keuangan negara semakin tidak sehat. Utang pemerintah membengkak dari Rp2.600 triliun (2014) menjadi Rp8.700 triliun lebih pada akhir 2024.

Yang lebih memprihatinkan, bunga utang pemerintah Indonesia sangat tinggi. Yield obligasi negara tenor 10 tahun mencapai 7,2 persen lebih. Jauh lebih tinggi dari yield obligasi negara-negara tetangga seperti Malaysia (3,83 persen), Thailand (2,45 persen), Vietnam (3,16 persen), dan bahkan Philipina (6,27 persen).

Artinya, risiko utang pemerintah Indonesia jauh lebih tinggi dari negara-negara tetangga tersebut. Baik risiko kurs maupun risiko gagal bayar.

Surat utang negara yang jatuh tempo tahun ini sangat besar, mencapai Rp800 triliun. Dari jumlah tersebut, surat utang negara yang dipegang Bank Indonesia (BI) mencapai Rp100 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mulai panik. Bagaimana melunasi utang ugal-ugalan duet Jokowi dan Sri Mulyani, yang mulai jatuh tempo.

Akhirnya, diambil jalan pintas. Debt switch. Yaitu, surat utang lama (yang jatuh tempo) ditukar dengan surat utang baru. Di pasar sekunder. Jalan pintas debt switch ini tidak hanya dengan BI, tetapi juga dengan investor lainnya.

Wacana debt switch menunjukkan Menteri Keuangan benar-benar sedang panik. Sampai berani melanggar undang-undang.

Karena, tidak seperti korporasi, pemerintah tidak boleh melakukan debt switch. Hal itu diatur di dalam undang-undang No 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (UU 24/2002).

Pertama, Pasal 1 ayat (2) UU 24/2002 berbunyi, penerbitan dan penjualan surat utang negara untuk pertama kali, alias surat utang negara baru, hanya dapat dilakukan di pasar perdana: “Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan Surat Utang Negara untuk pertama kali.”

Setelah terbit di pasar perdana, surat utang negara baru kemudian bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Pasal 1 ayat (3) UU 24/2002: “Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan Surat Utang Negara yang telah dijual di Pasar Perdana.”

Artinya, pemerintah tidak bisa langsung transaksi surat utang negara di pasar sekunder, termasuk melalui mekanisme debt switch, tanpa penawaran atau penjualan terlebih dahulu di pasar perdana.

Kedua, Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UU 24/2002 secara tegas mengatur, surat utang negara yang jatuh tempo wajib dibayar pada saat jatuh tempo, dan dana untuk membayar pokok utang tersebut wajib disediakan di dalam APBN.

Pasal 8 ayat (2): “Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok setiap Surat Utang Negara pada saat jatuh tempo.”

Pasal 8 ayat (3): “dana untuk membayar bunga dan pokok utang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.”

Artinya, surat utang negara yang jatuh tempo tidak boleh dibayar dengan cara menukar dengan surat utang baru, alias debt switch.

Pelanggaran terhadap ketentuan penerbitan (dan penjualan) surat utang negara seperti diatur di dalam UU 24/2002 diancam hukuman pidana penjara antara 10 sampai 20 tahun, seperti diatur di Pasal 19 ayat (2): “Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan Surat Utang Negara tidak berdasarkan Undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit dua puluh miliar rupiah dan paling banyak empat puluh miliar rupiah.”

Ketiga, debt switch harus dimaknai sebagai dua transaksi. Pertama, transaksi penerbitan dan penjualan surat utang negara baru di pasar perdana. Kedua, dana hasil penjualan surat utang negara tersebut digunakan untuk membayar surat utang negara (baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum).

Artinya, debt switch antara Kemenkeu dengan BI secara substansi merupakan transaksi pembelian surat utang negara oleh BI di pasar perdana. Karena, Kemenkeu hanya dapat menerbitkan surat utang negara untuk pertama kali di pasar perdana.

Oleh karena itu, transaksi seperti ini melanggar Pasal 55 ayat (4) UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menyatakan Bank Indonesia hanya boleh membeli surat utang negara di pasar sekunder, tidak boleh di pasar perdana: “Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara …. kecuali di pasar sekunder.”

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (4) tersebut diancam pidana penjara antara 1 sampai 3 tahun, serta denda antara enam miliar rupiah hingga lima belas miliar rupiah, seperti diatur di Pasal 70 UU BI.

Utang ugal-ugalan rezim Jokowi, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, sudah membuat masalah serius di tahun pertama Pemerintahan Prabowo. Untuk itu, Prabowo harus waspada sepenuhnya. Jangan sampai terjebak manuver penyelesaian utang Sri Mulyani, yang secara terang-benderang melanggar undang-undang, dengan ancaman pidana penjara 20 tahun.

Penulis : Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

MoneyTalk,Jakarta – Dalam artikel sebelumnya saya menyatakan bahwa salah satu strategi oposisi adalah mendesak pelaksanaan suatu program yang belum lengkap landasan hukumnya. Saya akan membawa contoh Makan siang gratis dulu namanya begitu pada saat Pilpres 2024.

Makan siang gratis Ini adalah isue yang menjadi perdebatan utama antara kandidat pasangan capres cawapres. Ide makan siang gratis adalah ide brilian dari pasangan Capres Cawapres Prabowo Gibran untuk dijual kepada pemilih. Tentu saja ide ini ditentang, ditolak, diblejeti oleh lawan politiknya dengan berbagai alasan dan argumentasi. Pokoknya program ini tidak masuk akal, tidak obyektif, kurang memperhatikan masalah keuangan negara, masalah sosiologis masyarakat, dan lain sebagainya.

Namun harus diakui bahwa program yang ditawarkan Prabowo Gibran inilah yang merupakan salah satu program yang menarik perhatian masyarakat yang kemudian memberikan dukungan atau memilih pasangan Prabowo Gibran dalam Pilpres pada 14 februari 2024. Walaupun tidak ada survey yang menunjukkan berapa besar kontribusi program makan siang gratis terhadap kemenangan pasangan ini, namun banyak pihak menyimpulkan bahwa ini adalah sumber utama kemenangan pasangan yang mengusung isue keberlanjutan ini.

Namun para ahli memandang program ini sangatlah ambisius karena akan memberi makan siswa pendidikan usia dini sampai sekolah menengah atas yang berjumlah sekitar 85 juta siswa. Dengan memperhitungkan nilai kecukupan gizi perkapita per hari maka setidaknya siswa harus diberi asupan gizi setengah dari 2100 kilo kalori. Berapa nilainya? Sangat besar kira kira setara dengan nilai impor BBM Indonesia per hari. Sangat besar dalam ukuran Aangaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Desakan Untuk Segerakan

Para pendukung pemerintah tau persis bahwa melaksanakan program ini memerlukan persiapan regulasi, kelembagaan dan dukungan anggaran APBN. Apalagi pemerintah sendiri menginginkan agar program ini dilaksanakan secara serentak tanpa ada satupun siswa yang ketinggalan atau tidak ada satu pun siswa yang tidak mendapatkan makan siang gratis pada saat program ini dimulai.

Namun sekarang siapa yang terindikasi paling getol menuntut janji pemerintah melaksanakan program ini segera? Suara suara kencang, keras yang menuntut agar program ini disegerakan patut diwaspadai oleh pemerintah. Pemerintah harus mempersiapkan landasan regulasi, kelembagaan, anggaran beserta kesiapan infrastruktur dan sumber sumber pangan yang baik dan memadai untuk memulai program ini secara serentak.

Jika terburu buru tanpa kesiapan yang baik maka program yang tadinya baik akan dapat mencelakakan siswa. Dampak paling buruknya adalah jika program ini menelan korban jiwa akibat pangan yang tidak berkualitas atau berbahaya. Dampak lain adalah korupsi di sana sini karena sistemnya yang tidak memadai.

Rupanya pemerintah sudah memiliki lembaga nya. Lembaga ini termasuk baru karena dibuat oleh presiden Joko Widodo (Jokowi) pada penghujung masa jabatanya, yakni Badan Gizi Nasional. Badan ini dibuat melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 yang didiundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2024. Presiden Jokowi sepertinya sudah tau bahwa masalah pertama dari program makan siang gratis pada pemerintahan penggantinya adalah masalah regulasi, kelembagaan. Serta anggaran

Lembaga yang dibuat oleh presiden Jokowi segara ditumpangi dalam penyusunan APBN 2025 yang dilakukan pada tahun 2024. Maka dalam pembahasan APBN 2025 masuklah anggaran makan siang gratis, namun namanya adalah anggaran peningkatan gizi. UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025 yang diundangkan pada 17 oktober 2024 menetapkan anggaran nomor 86 satuan anggaran xxx(?) untuk Badan Gizi Nasional (BGN) senilai 71 triliun rupiah.

Waspada Kocokan Oposisi

Anggaran Makan Bergizi Gratis begitu namanya sekarang hendaknya dikaksanan dengan hati hatii. Mengingat sejak awal tidak semua orang senang dan setuju dengan program ini. Persiapan harus teliti, detail, dan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Pengalaman masih banyaknya masalah pada pelaksanaan secara perdana beberapa waktu lalu harts menjadi pelajaran. Jangan sampai program yang sangat politis ini terdeligitimasi.

Masalah terbesarnya adalah jika masalah ini tidak terdeligutimasi maka pemerintah akan kesulitan dalam mengusulkan anggaran pada tahun anggaran 2026 yang akan dibahas pada 2025. Tentu saja ini akan mengancam keberlanjutan program ini. Karena masalah terbesar program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah tidak adanya landasan hukum yang memayungi program ini sehingga setiap tahun harus melobi DPRRI untuk menganggarkannya. Sementara DPRRI tidak kewajiban untuk membahasnya.

Oposisi bisa saja membiarkan program ini dilaksanakan secara serampangan, lalu akan membuat catatan catanan kegagalan dan pelanggaran pelanggaran hukum yang dilakukan pemerintah selama program ini berlangsung. Pemerintah pun harus menyadari bahwa program semacam ini beluk tentu berdampak significant terhadap peningkatan kualitas gizi. Namun bisa saja membahayakan keselamatan siswa siswa jika tidak dimulai dengan sistem yang bagus dan pengawasan yang sesempurna mungkin. Ini bisa menjadi bumerang yang digunakan oposisi untuk memukul pemerintahan di kemudian hari. Mudah mudahan dimengerti, walaupun tidak semua hal dapat saya tulis dalam artikel yang panjang ini.

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – Ada dua pola utama yang menjadi bahan obok obok terhadap pemerintah yang dilakukan oposisi, pertama adalah menolak suatu program yang sudah mandatory oleh UU dan peraturan penundangan turunannya. Kedua, mendesakkan suatu tuntutan agar segera dijalankan oleh pemeirntah padahal belum rampung UU, kelembagaan dan aturan hukum untuk menjalankan program tersebut.

Kedua cara tersebut tentu saja efektif untuk membuat pemerintah semakin banyak menabrak hukum atau memaksakan kehendak sehingga memiliki konsekuensi pelanggaran hukum dan juga dapat dinyatakan sebagai korupsi. Saya akan membawa dua contoh sekaligus dalam dua program yang menjadi polemik belakangan ini.

Contoh pertama adalah PPN 12 persen. Oposisi secara gencar melakukan penolakan terhadap PPN. Jelas memangemunggangi keresahan masyarakat atas masalah perpajakan nasional yang ruwet dan complicated. Menunggangi kegagalan kementerian keuangan dalam mengelola perpajakan secara akuntabel dan transparan. Menunggangi kasus korupsi dan pencucian uang yang sangat marak di kementerian keuangan. Dll.

Oposisi tau persis bahwa Program ini secara mandatory merupakan kewajiban pemerintah untuk menjalankannya sebagaimana Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU ini telah berlaku sejak 29 oktober 2021. Salah satu perintah UU iki adalah pemerintah menetapkan PPN 12 persen.

Tapi apa yang dilakukan pemerintah justru tidak mau menjalankan program ini. Sementara pemeirntah sebelumnya menjalankannya dengan menaikkan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen. Pemerintah berkelit dengan memindahkan mandatory UU tersebut menjadi kenaikan PPN BM. Padahal jelas yang dimaksud oleh UU adalah PPN. UU mewajibkan pemerintah menaikkan PPN menjadi 12 persen paling lambat 1 januari 2025.

Pemerintah beralasan bahwa pemerintah hanya menaikkan secara selektif PPN. Tapi ini tidak terbukti karena PPN tidak diubah dan tidak ada kenaikan selektif terhadap PPN. Yang dilakukan pemerintah adalah kenaikan PPN BM dan bukan kenaikan PPN secara selektif. Ini Pointnya yang akan menjadi sumber serangan oposisi berikutnya. Kocok terus sampai lumer! Kira kira begitu

Memang di dalam UU PPH pemerintah dapat menaikkan PPN maksimal 15 persen dan minimal 5 persen. Namun itu semua harus dikonsultasikan dengan DPR. Namun pemerintah tidak melakukannya dan mengambil keputusan sepihak yakni mengembalikan PPN ke angka 11 persen. Belum ada kabar apakah ini telah dikonsultasikan dengan DPP. Sebab kalau ada maka harus ada perubahan APBN atau APBNP.

Ini jelas akan menjadi bahan gorengan oposisi karena dalam UU APBN ada kewajiban pemerintah menaikkan PPN untuk mencapai target penerimaan negara dari PPN. Apa yang akan terjadi penerimaan PPN tidak akan mencapai target atau jauh dari target yang ditetapkan.

Patut diingat bahwa UU APBN telah menetapkan target secara jelas pendapatan negara dari PPN. Sebagaimana UU APBN Pasal 4 (2) Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

RP2.433.5 triliun, terdiri atas: a. pendapatan pajak penghasilan;

b. pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah; C. pendapatan pajak bumi dan bangunan; d. pendapatan cukai; DAN e. pendapatan pajak lainnya.

Apakah mungkin target pendapatan ini dapat dicapai? Tentu saja akan tidak tercapai. Target dan kenyataan bagaikan mimpi di siang bolong. Sementara dalam UU APBN pasal 4 ayat (4) Pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp945, 12 triliun. Dalam perkiraan resmi bahwa batalnya kenaikan PPN akan mengurangi pendspatan negara sekitar 72 T triliun rupiah. Sementara kenaikan PPN BM hanya akan menambah pendapatan negara 3,2 triliun rupiah.

Apa yang akan terjadi berikutnya cukup parah yakni oposisi akan melabeli pemerintah gagal manjalankan UU PPH dan gagal menjalankan UU APBN. target penerimaan. Negara dari pajak tidak tercapai. Maka lalu omongan ini akan disambut oleh orang kementerian keuangan dengan kata kata “lah ini kan perintah presiden karena menolak PPN 12% dan memgisolasi masalah ke PPN BM. Maka oposisi makin enjoy pemerintah gagal di tahun pertama.

Karena kuatir artikel ini akan terlalu panjang maka saya cukup kan. Contoh kedua yakni ulah oposisi mendesakkan sesuatu yang belum rampung landasan hukumnya akan saya bahas di artikel berikutnya. Intinya opisisi berhasil menjebol rencana pemerintah dan pemerintah makin tidak percaya diri terhadap semua rencana dan kebijakannya. Akumulasi pelanggaran pemerintah makin bertambah. Oposisi mempersiapkan langkah berikutnya, terus menjebol dan menjebol. Hingga pemerintah benar benar lembek. Waspada dan waspadalah.

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk,Jakarta – Uang mengendalikan segalanya. Dengan uang aturan dibuat, hukum ditundukkan, kebijakan diarahkan dan dengan uang pula karir pegawai dan posisi pejabat ditentukan.

Siapa yang punya uang? Oligarki ! Siapa oligarki? Kelompok kecil orang yang mengendalikan negeri ini. Dengan uangnya, mereka rampok negeri ini melalui kebijakan para penguasa.

Ketum partai hingga presiden tunduk karena berhutang logistik kepada mereka. Saat konggres, partai pakai uang mereka. Saat pemilu, semua kepala daerah hingga presiden di-ijon oleh mereka. Tidak sedikit kepala daerah yang melawan mereka, tak lama kemudian ditangkap KPK. Minimal jadi tersangka kejaksaan dan kepolisian. Emang lembaga hukum ini milik siapa? Cukup ! Jangan bertanya lagi.

Ongkos sekolah mahal. Proses karir butuh biaya tinggi. Siapa yang bisa bantu para abdi negara kalau bukan oligarki. Mereka yang punya uang. Mereka butuh pengamanan. Mereka butuh bisnisnya bertahan dan berkembang.

Pemilik uang berkuasa. Hampir semua yang berada di struktur kekuasaan tunduk, atau minimal berkolaborasi dengan mereka. Lihat isi undang-undang dan berbagai peraturan di bawahnya. Ada banyak kepentingan mereka yang diprioritaskan.

Kasus pulau reklamasi Jakarta, Rempang Batam dan terkini, PIK 2 Banten. Untuk kepentingan siapa? Siapa di belakang proyek-proyek raksasa yang dikawal oleh kebijakan negara ini? Anda sudah pasti tahu. Ini hanya beberapa bukti betapa oligarki bisa mengendalikan kekuasaan.

Tiga proyek besar ini lahir di era Jokowi. Reklamasi Jakarta dimulai saat Jokowi gubernur DKI. Rempang juga muncul di era Jokowi. PIK 2 dijadikan PSN (Proyek Strategis Nasional) oleh Jokowi. Apakah Jokowi dikendalikan oligarki? Cukup ! Jangan bertanya lagi.

Jokowi sudah tidak jadi presiden lagi. Kekuasaannya akan berangsur melemah. Ketika semua pejabat era Jokowi diganti oleh Prabowo. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, BIN, dll, kekuasaan Jokowi akan melemah.

Berarti, kekuatan Jokowi bergantung Prabowo? YES ! Lawan Jokowi akan otomatis menjadi musuh Prabowo jika Prabowo terus memberikan ruang bagi Jokowi untuk intervensi terhadap setiap kebijakannya.

Beberapa bulan ini, santer kabar oligarki rajin ke istana Solo. Silahkan pantau, siapa saja yang ke Solo dan urusan proyek apa.

Apakah ini pertanda bahwa oligarki tidak mampu menembus pintu gerbang istana Prabowo? Mereka harus datang ke Jokowi agar berbisik kepada Prabowo: “tolong bukain pintu istana dong…”.

Bagaimana dengan Gibran? Tidakkah ia adalah wakil presiden. Sebesar apa kekuatan politik dan pengaruh kekuasaan Gibran?

Teringat nasib para wakil-wakil presiden sebelumnya. Ada Jusuf Kalla dan Kiai Ma’ruf Amin. Jabatan tanpa peran. Apa bedanya Gibran dengan Jusuf Kalla dan Kiai Ma’ruf Amin? Wakil presiden tidak punya hak tanda tangan. Tidak punya otoritas untuk membuat kebijakan. Kecuali presiden “tutup usia” di pertengahan jalan.

Nasib Jokowi ada di tangan Prabowo. Kuat dan melemahnya Jokowi akan berpengaruh pada nasib oligarki. Khususnya oligarki dalam perspektif publik, yaitu para pemilik uang yang sesuka hati kendalikan negara.

Apakah Prabowo akan terus akomodir Jokowi dan memberi ruang buat para oligarki untuk terus kendalikan negeri?

Penulis : Tony Rosyid, pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

MoneyTalk,Jakarta – Kasus pembongkaran pagar laut di Tangerang menjadi ilustrasi nyata bagaimana instansi negara dapat terjebak dalam narasi publik tanpa memahami inti masalah. Dalam peristiwa ini, TNI AL dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi dua pihak yang saling berseberangan. TNI AL mengklaim tindakan mereka didasarkan pada perintah presiden untuk menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan laut, sementara KKP berpendapat bahwa pagar laut tersebut seharusnya dipertahankan sebagai barang bukti dan pelindung lingkungan. Namun, keduanya tampak lebih sibuk memperdebatkan narasi masing-masing daripada menggali fakta yang sesungguhnya.

Di balik narasi yang dibangun, terdapat fakta yang menggelitik: pagar laut tersebut mengelilingi wilayah perairan yang ternyata sudah memiliki Hak Guna Bangunan (HGB). Pertanyaan yang seharusnya menjadi perhatian utama adalah, bagaimana mungkin sebuah wilayah laut yang seharusnya menjadi milik publik bisa memiliki status HGB? Alih-alih mencari jawaban atas pertanyaan ini, TNI AL dan KKP justru lebih fokus pada upaya pembenaran masing-masing di hadapan opini publik.

Ketika instansi negara bekerja berdasarkan narasi publik, mereka sering kali mengambil langkah-langkah reaktif yang tidak didasarkan pada fakta. Dalam kasus ini, TNI AL bertindak dengan asumsi bahwa pagar laut tersebut melanggar hukum, sementara KKP mempertahankannya dengan alasan melindungi kepentingan nelayan. Padahal, yang dibutuhkan masyarakat bukanlah aksi tergesa-gesa, tetapi klarifikasi dan penyelesaian yang objektif. Akibatnya, energi publik terbuang untuk memperdebatkan hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan jika pemerintah bekerja lebih profesional.

Salah satu dampak dari pendekatan semacam ini adalah keputusan yang diambil sering kali hanya berdasarkan asumsi. Ketika TNI AL dan KKP saling bertentangan tanpa koordinasi yang baik, mereka gagal memberikan kepastian hukum dan solusi konkret. Dalam situasi seperti ini, masyarakat hanya bisa menonton pertunjukan birokrasi yang tidak efisien, sementara spekulasi dan opini liar terus berkembang. Keputusan yang diambil tanpa investigasi mendalam justru menciptakan lebih banyak ketidakpastian dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Kasus pagar laut ini seharusnya menjadi momen refleksi bagi pemerintah untuk memahami pentingnya investigasi yang menyeluruh sebelum mengambil tindakan. Misalnya, asal-usul HGB dari wilayah laut tersebut harus ditelusuri secara detail. Apakah penerbitan HGB tersebut sesuai dengan aturan hukum? Jika tidak, siapa yang harus bertanggung jawab? Di sisi lain, tujuan sebenarnya dari pagar laut tersebut juga perlu dijelaskan. Apakah benar pagar tersebut milik nelayan lokal yang berusaha mencegah abrasi, atau ada kepentingan lain yang tersembunyi?

Menggali fakta seperti ini membutuhkan koordinasi yang baik antara instansi-instansi terkait. Sayangnya, budaya birokrasi di Indonesia sering kali terfragmentasi, dengan masing-masing instansi bekerja sendiri-sendiri tanpa komunikasi yang efektif. Dalam kasus ini, TNI AL dan KKP terlihat seperti dua pihak yang berada di medan perang, padahal mereka seharusnya bekerja sama untuk mencari solusi. Ketidakharmonisan ini tidak hanya menghambat penyelesaian masalah, tetapi juga menciptakan kesan bahwa pemerintah tidak kompeten.

Masalah lain yang memperburuk situasi adalah ketergesa-gesaan dalam merespons opini publik. Di era media sosial, tekanan untuk segera bertindak sering kali mengalahkan kebutuhan untuk bertindak hati-hati. Instansi pemerintah merasa perlu menunjukkan aksi cepat agar tidak terlihat lamban di mata masyarakat. Namun, tindakan yang terlalu cepat tanpa dasar fakta yang kuat justru sering kali memperkeruh keadaan. Dalam kasus pagar laut ini, misalnya, tindakan pembongkaran yang dilakukan TNI AL dan keberatan dari KKP seharusnya tidak terjadi jika sejak awal ada investigasi yang menyeluruh.

Selain itu, transparansi pemerintah juga menjadi masalah utama. Ketika pemerintah tidak memberikan informasi yang jelas kepada publik, spekulasi akan terus berkembang. Publik akhirnya hanya bisa menebak-nebak motif di balik tindakan pemerintah, yang sering kali menciptakan polarisasi. Dalam kasus pagar laut, misalnya, beberapa pihak mendukung tindakan TNI AL karena menganggap pagar tersebut ilegal, sementara yang lain mendukung KKP dengan alasan perlindungan lingkungan. Padahal, jika pemerintah membuka data tentang status hukum pagar tersebut, publik bisa memahami konteks sebenarnya dan tidak perlu berdebat tanpa arah.

Sayangnya, pendekatan berbasis fakta sering kali terganjal oleh kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Tidak jarang keputusan pemerintah lebih dipengaruhi oleh tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan daripada kebutuhan untuk menyelesaikan masalah secara objektif. Dalam kasus ini, ada kemungkinan bahwa pihak-pihak yang memperoleh HGB memiliki koneksi yang kuat, sehingga pemerintah enggan mengungkap fakta sebenarnya. Akibatnya, masyarakat hanya menjadi penonton dari drama birokrasi yang penuh kepentingan.

Kelemahan ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu mereformasi cara kerjanya dalam merespons isu-isu publik. Ketimbang bekerja berdasarkan narasi, instansi pemerintah harus lebih fokus pada pengumpulan data dan analisis yang mendalam. Dalam kasus seperti pagar laut ini, pemerintah seharusnya segera mengirim tim untuk meneliti dokumen-dokumen terkait HGB, berdialog dengan masyarakat lokal, dan melibatkan ahli di bidang hukum dan lingkungan. Dengan begitu, keputusan yang diambil tidak hanya berdasar pada opini, tetapi juga memiliki landasan hukum dan fakta yang kuat.

Selain itu, koordinasi antarinstansi harus ditingkatkan. Dalam menghadapi masalah yang melibatkan banyak pihak, seperti kasus pagar laut ini, instansi pemerintah harus memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang sama dan bekerja secara sinergis. Hal ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan mekanisme koordinasi yang efektif. Tanpa itu, masalah kecil seperti pagar laut pun bisa berubah menjadi perdebatan yang tidak produktif.

Pada akhirnya, kasus pagar laut di Tangerang adalah pelajaran penting tentang betapa pentingnya tata kelola pemerintahan yang berbasis fakta dan transparansi. Pemerintah harus berhenti bekerja berdasarkan narasi publik yang sering kali tidak akurat dan malah memicu spekulasi. Sebaliknya, mereka harus mengambil langkah-langkah yang hati-hati dan berdasarkan data. Hanya dengan cara ini, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa dipulihkan, dan energi publik tidak lagi terbuang sia-sia untuk memperdebatkan isu-isu yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah.

Penulis : Radhar Tribaskoro,Komite Eksekutif KAMI

Kepada Yth.Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto

Dengan Hormat,

MoneyTalk,Jakarta – Saya, Andri Tedjadharma, pemegang saham Bank Centris Internasional, dengan ini menyampaikan laporan terbuka terkait ketidakadilan dan pelanggaran hukum yang telah saya alami selama lebih dari 26 tahun. Kasus ini tidak hanya menghancurkan kehidupan pribadi saya dan keluarga, tetapi juga berpotensi membawa dampak serius bagi stabilitas keuangan dan kepercayaan terhadap sistem perbankan nasional.

Bapak Presiden Prabowo yang saya hormati,

Pada tahun 1998, Bank Centris Internasional melakukan perjanjian jual beli promes nasabah disertai penyerahan jaminan dengan Bank Indonesia. Perjanjian yang tertuang pada Akta No. 46, tertanggal 9 Januari 1998 ini, Bank Centris Internasional menyerahkan promes nasabah senilai Rp492 Milyar dengan disertai jaminan lahan seluas 452 hektar. Sebaliknya, Bank Indonesia harus membayar promes nasabah itu dengan cara memindah bukukan ke rekening Bank Centris Internasional (BCI) dengan nomor 523.551.0016, sebesar Rp490 milyar. Namun, fakta yang terjadi, Bank Indonesia justru mencairkan uang itu ke rekening individual atas nama Centris International Bank (CIB) dengan nomor 523.551.000, sebesar Rp629 miliar.

Kami tidak pernah menerima satu rupiah pun dari transaksi tersebut. Lebih ironis lagi, lahan 452 hektar yang menjadi agunan Bank kami dalam perjanjian tersebut, yang telah dipasang hak tanggungan atas nama Bank Indonesia, sampai sekarang tidak diketahui siapa yang memegang. Karena, pengakuan Bank Indonesia telah menyerahkan ke BPPN, tapi dibantah oleh DJKN Kementerian Keuangan, dengan menyatakan tidak pernah menerima barang jaminan tersebut.

Bapak Presiden yang terhormat,

BPPN menuduh kami menerima BLBI dan menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk ini, patut kami sampaikan, pada saat kami dituntut BPPN, kami tidak memiliki dokumen bukti, karena sejak 4 April 1998, aset dan seluruh dokumen bank kami, diambil-alih dan dikuasasi BPPN.

Namun, Tuhan berkehendak lain, berdasarkan bukti BPPN sendiri berupa audit BPK, kami dapat menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya, bahwa kami memang tidak menerima uang dari Bank Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan BPPN, seperti tertuang dalam putusan 350/Pdt.G/2000/PN.Jak. Sel. Termasuk pengadilan tingkat banding karena prematur dalam putusan 554/PDT/2001/PT.DKI.

Bapak Presiden yang saya hormati,

Ironisnya, meski gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dinyatakan prematur oleh Pengadilan Tinggi, harta pribadi dan keluarga saya tetap disita tanpa dasar hukum yang jelas oleh Satgas BLBI dan KPKNL. Padahal, Bank Centris bukan obligor BLBI. Begitu pun saya selaku pemegang saham, karena tidak pernah menandatangani PKPS baik APU, MSAA, maupun MRNIA.

Satgas BLBI dan KPKNL secara nyata telah melakukan penyitaan terhadap harta pribadi kami, yang tidak pernah kami jaminkan kepada siapapun. Penyitaan itu berdasarkan salinan putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 1688 tahun 2003, yang oleh Mahkamah Agung sendiri dengan jelas dan tegas dinyatakan dalam tiga kali jawaban surat resmi kepada kami, bahwa Mahkamah Agung tidak pernah menerima berkas permohonan kasasi BPPN melawan Bank Centris.

Prof Bagir Manan yang tertera namanya selaku Ketua Majelis Hakim dalam salinan putusan kasasi itu, yang kami hubungi, telah mengonfirmasi: “itu bukan putusan saya.” Prof Bagir Manan juga mengatakan, salinan putusan kasasi 1688 tahun 2003, dan baru keluar tahun 2022 atau setelah 16 tahun lebih, “pasti ada apa-apanya.”

Bapak Presiden yang terhormat,

Kasus ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan terhadap Bank Centris secara institusi, dan saya sebagai pribadi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sistem keuangan negara dapat dimanipulasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan audit BPK terhadap Centris International Bank (CIB) di Bank Indonesia, dan telah disahkan majelis hakim PN Jakarta Selatan, nyata-nyata telah terjadi praktik “bank dalam bank di Bank Indonesia,” di mana dana negara disalurkan secara ilegal melalui rekening individual untuk keuntungan pihak tertentu. Ini bukan hanya tindakan penipuan, tetapi perampokan terhadap uang negara.

Karena ini bukan hanya masalah Bank Centris Internasional tetapi ini telah menjadi masalah “Bangsa dan Negara”, maka saya harus kemukakan semua ini karena dampaknya bagi negara apabila “Bank dalam bank di Bank Indonesia” dalam rangka merampok uang negara terekspos di dalam dan luar negeri sebagai akibat proses hukum, akan berakibat:

1. Bank-bank yang menjadi nasabah Bank Indonesia “Tidak Percaya Lagi” pada Bank Indonesia, akhirnya lambat atau cepat pasti akan menarik SBN dan produk lainnya dari Bank Indonesia, disini terjadi “Krisis Kepercayaan” ini sangat penting, karena Kepercayaan adalah “Modal Utama”.

2. Sejalan dengan ditariknya dana tersebut dari Bank Indonesia yang diperkirakan sebesar 4.500 T, maka likuiditas negara menjadi kering dan ini akan mengakibatkan LC atau produk paper lainnya akan ditolak dunia. Di sini, terjadi “Krisis Keuangan”.

3. Dengan tidak diterimanya LC Indonesia di dunia, menyebabkan isu yang sangat kuat di arus bawah maka akan terjadi “Rush”. Nasabah bank ramai-ramai akan menarik uangnya dari bank, dalam hal ini tidak bisa dicegah lagi akhirnya terjadi “Krisis Multidimensional” dan pada akhirnya membuat pemerintahan akan terbebani suasana yang teramat sulit.

Kami tidak mencari kesalahan dan tidak menyalahkan siapapun, tapi kami hanya ingin kebenaran yang diakui semua pihak terwujud demi keamanan dan kestabilan serta keadilan, maka kami yang merupakan bagian dari Bangsa dan Negara Indonesia wajib menyelesaikan masalah ini dengan bijak dan benar. Oleh karena itu, kami siap setiap saat untuk menyelesaikan kasus Bank Centris Internasional ini dengan terlebih dahulu melakukan “Paparan’ yang jelas kepada Bapak

Demikian surat terbuka ini kami sampaikan dengan penuh harapan agar keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan demi kebaikan bangsa dan negara.

Hormat saya,Andri Tedjadharma,Pemegang Saham Bank Centris Internasional