22 November 2026

Opini

MoneyTalk,Jakarta – Ironi tragis kembali hadir di panggung seni Indonesia yang tak pernah absen dari sandiwara. Kali ini, kisahnya milik Yos Suprapto, seniman kawakan asal Surabaya, yang karyanya dianggap terlalu “jujur” untuk selera kurator Galeri Nasional, yang kemudian mengambil keputusan tak masuk akal. Pemerintah, melalui kurator Galeri Nasional, memilih untuk lepas tangan.

Drama ini bermula dari pembatalan —atau dalam istilah pemerintah, penundaan— pameran tunggal sang pelukis yang bertajuk “Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan.” Pameran ini sejatinya telah siap digelar di Galeri Nasional Jakarta, dengan sederet lukisan yang mengundang refleksi mendalam.

Namun, lima karyanya dianggap terlalu vulgar, provokatif, dan berani untuk rezim yang, ironisnya, konon memperjuangkan kedaulatan pangan. Para pengunjung yang siap di lokasi pembukaan pameran harus kecewa, selain karena pintu Galeri Nasional digembok, juga karena Presiden Prabowo baru membentuk Kementerian Kebudayaan.

Mari kita mulai dari awal. Salah satu lukisan Yos menampilkan petani yang menuntun sapi ke istana. Kata Yon, metafora ini sederhana: makanan selalu mengalir ke pusat kekuasaan. Lukisan ini disebutnya sesuai dengan tajuk pameran soal kedaulatan pangan. Namun, karya ini dianggap “vulgar” oleh kurator, sehingga harus diturunkan dari galeri.

Betul, siapa pun dapat melihat lukisan ini secara gamblang hingga berkomentar, “Lukisan yang Jokowi banget.” Yos menyebut hewan yang dilukisnya sapi, padahal itu juga seperti banteng, apalagi warnanya merah yang memberi asosiasi pada PDIP, partai pengusung Jokowi dalam Pilpres yang mengantarkannya kembali ke Istana pada 2019.

Lukisan Yos berikutnya berjudul “Konoha I” juga menampilkan realisme yang memilukan. Ia menggambarkan seorang raja bermahkota Jawa yang menginjak rakyat kecil. Sang raja duduk di kursi kebesaran, telunjuknya diarahkan ke bawah, ke rakyat yang diinjak, sementara di belakangnya ribuan prajurit berdiri tegak mengokang senjata.

Menurut Yos, lukisan ini dibuatnya untuk menggambarkan metafora tentang kedaulatan pangan yang hanya menjadi dongeng manis penguasa, sementara rakyat kecil terus terinjak sistem. Namun, bagi kurator, lukisan ini dianggap terlalu “vulgar.” Bukankah seni seharusnya menyentuh nurani dan mengajak kita merenung? Ataukah di negeri ini, seni hanya diperbolehkan menyenangkan mata tanpa menyentuh hati?

Lukisan lanjutannya, “Konoha II,” menggambarkan budaya _Asal Bapak Senang_ (ABS) secara harfiah. Figur-figur dalam lukisan ini saling menjilat pantat, dengan lidah-lidah yang menjulur panjang. Jilatan puncak ditujukan ke pantat sang raja yang dengan telanjang sedang bercumbu dengan pasangannya. Di latar belakang tampak kerangka bangunan Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dengan tegas, Yos menyebut budaya yang dilukiskannya ini sebagai cerminan hiperindividu yang melahirkan mentalitas penjilat. Namun, kurator merasa karya ini “terlalu eksplisit.” Eksplisit? Ataukah seni dilarang menelanjangi kenyataan yang menimpa rakyat di era Joko Widodo? Ketika itu, ia memaksakan pembangunan IKN ke para pejabat yang selalu menjilat?

Awalnya, kedua lukisan ini disepakati akan ditutup dengan kain hitam. Namun, akhirnya tetap diminta diturunkan.

Ada pula lukisan petani tanpa baju tampak menyuapi pria berdasi yang berbaring santai dengan baju warna biru. Kritik tajam Yos atas ketimpangan ekonomi ini menggambarkan bagaimana petani, sebagai tulang punggung ekonomi, justru lebih sering memberi makan penguasa, sementara diri mereka paling sedikit menikmati hasilnya.

Semula, karya ini tidak dipermasalahkan, karena lukisan hanya menampilkan gambar suap-menyuap. Namun, sesaat sebelum pameran dibuka, tiba-tiba kurator memutuskan karya ini “tidak relevan” dengan tema pameran. Tidak relevan? Bukankah “kedaulatan pangan” dimulai dari petani yang, di lukisan, tampil dengan caping di kepala?

Jika kurator menyebut alasan pembredelan seperti “vulgar,” “tidak relevan,” maka pihak Galeri Nasional berdalih bahwa pembatalan ini disebabkan “kendala teknis.” Padahal, publik yang cerdas tentu tahu bahwa ini hanyalah eufemisme bagi ketakutan pihak tertentu. Apakah seni yang berbicara terlalu lantang tentang realitas kini menjadi ancaman?

Yos Suprapto, lahir di Surabaya pada 1952, bukan nama baru di dunia seni Indonesia. Dengan gaya realisme simbolis yang khas, ia telah lama menjadikan kanvas sebagai medan perangnya. Lukisan-lukisannya, dari “Republik Udang” hingga “Bersatu dengan Alam,” adalah cermin tajam bagi masyarakat.

Namun, keberanian Yos kali ini berhadapan dengan tembok penyensoran yang lebih tebal dari cat di kanvasnya. Jika seni di negeri ini hanya boleh menyenangkan, enak dilihat tanpa menyinggung perasaan yang membentur realitas, apa kita harus membatasi lukisan pada bunga dan pemandangan. Tetapi, apa gunanya seni tanpa keberanian?

Syukurlah, Yos Suprapto tak bergeming. Seniman ini berani berdiri tegak melawan kekuasaan, meski harus dibungkam oleh narasi yang lebih mementingkan kenyamanan daripada kebenaran. Drama pembredelan atas karyanya ini adalah sebuah ironi pahit tentang bagaimana seni, yang seharusnya bebas, justru dipasung oleh ketakutan.

Dan seperti semua lelucon yang baik, lakon ini membawa kita pada pertanyaan mendasar: apakah seni di negeri ini masih menjadi suara kritis, ataukah ia telah terdegradasi menjadi sekadar pajangan aman bagi para elite? Meskipun Jokowi, yang kini tak lagi berkuasa, telah menjadi subjek kritiknya? Jawabannya, sayangnya, terkunci rapat di balik pintu Galeri Nasional.

Ketika melihat drama pembredelan ini, kita mempertanyakan ke mana sebenarnya arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Baru saja ia membentuk Kementerian Kebudayaan, sebuah langkah yang seharusnya membawa angin segar bagi dunia seni dan kebebasan berekspresi, tapi malah melakukan penggembokan.

Kementerian Kebudayaan yang baru lahir mestinya melihat ini sebagai kesempatan emas untuk menunjukkan performa berkebudayaan yang transparan, membuka diskusi, dan mendukung seni sebagai medium refleksi sosial. Namun, justru kasus pembredelan seperti ini —yang mencederai kebebasan berekspresi— menciptakan paradoks terhadap semangat yang katanya ingin dibangun pemerintah.

Bukannya memberangus karya tersebut, sebaiknya Presiden Prabowo memanfaatkan pameran lukisan yang langka ini sebagai momentum untuk menunjukkan bahwa pemerintahannya berbeda: fokus pada perbaikan nyata seperti penyediaan makanan bergizi, kemandirian pangan, dan pemberantasan korupsi.

Lebih jauh lagi, karya Yos Suprapto sebenarnya lebih banyak mengkritik pemerintahan sebelumnya, Presiden Joko Widodo, yang dianggap gagal mengurus program kedaulatan pangan, serta penggunaan PDIP sebagai kendaraan politiknya. Seni semacam ini, alih-alih dipandang sebagai ancaman, seharusnya dilihat sebagai pengingat untuk tetap berada di jalur yang benar dalam mengelola bangsa dan negara.

Penulis : Cak AT Ahmadie Thaha,Ma’had Tadabbur al-Qur’an

MoneyTalk,Jakarta – Kamis, 19/12/24, Jam 15:24 WIB atau 08:24 UTC (Universal Coordinated Time), kurs rupiah tembus Rp16.422 per dolar AS. Penurunan kurs rupiah kemarin ini terlalu tajam. Tanda bahwa Bank Indonesia semakin tidak berdaya. Tanda bahwa ekonomi Indonesia dalam kondisi semakin memprihatinkan.

Bank Indonesia nampaknya kehabisan “peluru” (devisa) untuk intervensi kurs rupiah. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan nampaknya sulit meredam defisit aliran dolar keluar dari Indonesia. Tambahan utang luar negeri semakin tersendat.

Investor portfolio dan hot money keluar dari pasar saham dan pasar obligasi. Indeks harga saham gabungan (IHSG) anjlok 1,84 persen.

Kalau kondisi seperti ini berlanjut, rupiah akan terus tergerus. Bukan tidak mungkin, dalam waktu dekat rupiah akan tembus Rp17.000 per dolar AS.

Kalau ini terjadi, tekanan terhadap rupiah akan semakin berat. Jangan sampai tekanan ini menjadi bola salju, memicu panik di dunia usaha, memicu gagal bayar utang luar negeri, yang bisa menjadi pangkal pokok krisis moneter.

Untuk mengatasi hal ini, Bank Indonesia berpotensi menaikkan suku bunga acuan untuk menahan _capital outflow._ Dalam hal ini, ekonomi akan tertekan dua sisi, tekanan suku bunga dan tekanan kurs rupiah yang semakin melemah.

Di lain sisi, kepercayaan investor terhadap masa depan ekonomi Indonesia semakin menipis. Kenaikan PPN menjadi 12 persen, di tengah ekonomi sedang meredup, daya beli sedang melemah, memperburuk prospek ekonomi 2025.

Ekonomi Indonesia dalam kondisi tidak baik. Serba sulit. Investor akan terus mengawasi respons kebijakan pemerintah: siap mendukung dan siap menghukum.

Penulis : Anthony Budiawan,Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

MoneyTalk,Jakarta – Selain PDIP punya sejarah teramat penting bagi Jokowi sampai mati, karena fakta historis politik, pernah menjadi simbiosis mutualisme politik dan kekuasaan dalam masa manis dan keemasan untuk Jokowi (2022-2024) namun nano nano bagi PDIP ada masa manis, pahit dan kecut bahkan getir (2022-2024) karena Jas merah sesuai fakta politik kekuasaan yang dideskripsikan oleh publik secara umum, banyak fenomena penegakan hukumnya (law enforcement) nyaris machiavelisme atau metodelogi politik dengan ala suka-suka (politik kekuasaan), karena Jokowi dan rezimnya yang seolah pluralisme dengan politik modern pencitraan yang berjubah populisme, namun kenyataannya sebaliknya, Jokowi sering menggunakan pola penegakan hukum dengan cara persekusi dan kriminalisasi terhadap kelompok lawan politik, termasuk praktek obstruksi dan disobidiensi terhadap kroni yang terpapar korupsi dan gratifikasi, sehingga negara nampak membabi buta menyingkirkan kepastian hukum dan punahkan rasa keadilan masyarakat di era manis Jokowi 2014- bahkan sampai medio desember 2024 memasuki kabinet merah putih dirasa masih bercorak dengan dimensi politik kekuasan ala Jokowi disertai fenomena “wajah belasan menteri setia sampai mati kepada Jokowi” diantaranya Muhaimin Cs

Maka perspektif publik tidak juga dinyatakan keliru, Jokowi presiden 2 (dua) periode (2019-2024), kepingin memiliki partai bergambar banteng yang jeroan para karakter individu partainya sudah Jokowi hapal, karena pernah mesra selama kurun satu dekade/ 8-10 tahun, dengan segala kekuasaannya, tentu kontribusi saat itu dirasa nyaman di hati sang presiden dan kroni, selain isme daripada visi dan misi partai PDIP yang nasionalis cenderung sosialis, yang cocok selera dan amat menjiwai Joko Widodo.

Hanya saja gelagat Jokowi untuk menguasai partai tersebut dapat dibaca arahnya oleh Megawati Soekarno Putri, melalui interaksi Jokowi dengan segelintir petinggi di DPP PDIP dan ditandai gelagat manufer ngeyelnya para personal individu partai tersebut, yang anggap Megawati lex generalis, namun justru “lex specialis” terhadap Jokowi” sang presiden petugas partai.

Dan pola manufer para oknum petinggi partai dimaksud terbukti belakangan, setelah ber-kejelasan lalu pelan tapi pasti dibatasi gerakannya melalui surat peringatan, lalu disingkirkan dan akhirnya diberhentikan dan ada yang keluar dengan sendirinya setelah “transparan” membangkang. Diantaranya Budiman Soedjatmiko, Maruarar Sirait dan Efendi Simbolon.

Para tokoh pembangkang partai ini bakal lebih nekad transparan dan berani kibarkan “Bendera dengan gerbong Jokowi” dalam internal partai, andai saja Jokowi direstui mengangkangi konstitusi cukup dua periode sebagai pembatas, namun nafsu syahwat Jokowi tanpa gelap-gelapan kepingin 3 periode non pemilu.

Andai tak dicegah sang maestro Puan/ Tuan Partai PDIP entah kapan bakal berakhir Jokowi menjabat Presiden RI. Bahkan bisa jadi sistim republik bakal menjadi separuh monarki, cukup dengan Keppres, jabatan presiden bisa turun kepada Gibran Bin Jokowi? Jo. Omnibus Law yang overlaping bahkan bakal lebih tinggi dari UUD. 1945 dengan metode “menyipitkerdilkan” sistim konseluensi hierarkis undang-undang dan nafikan eksistensi lembaga penyelenggara negara yang ada, dengan pola disfungsikan MK dan DPR RI dalam praktik, lalu terus omnibus law direvisi sampai menyerupai _UU. Khusus CILAKA-kan_ bangsa dan negara dengan metode menggigit keras dan menghancurkan siapapun versus politiknya.

Tentang sistim monarki ala Jokow tentu merupakan inkonstitusional, maka kesimpulan pertanyaannya adalah, “pelanggaran apa yang tak mungkin dilakukan oleh sosok berkarakter Jokowi yang seolah humoris, pluralis dan low profile, “namun berselimut utang dosa-dosa politik-hukumnya bak berkas menumpuk tinggi sampai menyentuh plafon ruang arsip?

Realitas saat ini fenomena langkah politik Jokowi sudah beralih strategi kepada faktor anak biologisnya sosok Gibran.

Maka faktor seorang genetika Jokowi plus biografi pendidikannya sesuai data empirik, identik dengan Gibran yang ditengarai (diyakini) hanya memiliki biografi pendidikan SMP dan 99, 9 % (100 % pembulatan desimal) adalah makhluk Fufu Fafa, tentunya hal yang melanggar sistim hukum UU. Tentang Pemilu Jo. TAP MPR RI Nomor 6 Tahun 2021, untuk mendaftar dan menjabat sebagai Wakil Presiden RI.

Maka tiga orang anak beranak dan menantunya Bobby serta keluarganya termasuk Anwar Usman dengan historis putusan MK dan MKMK jelang pilpres 2024 maka harus mendapat “merk di kening sebagai common enemy” tidak saja pribadi internal PDIP secara kolektif kolegial, namun musuh general bangsa ini.

Jokowi bisa saja sementara membuat politisi partai (pdip) terlena, karena memprediksikan putranya Kaesang sudah menjadi Ketum Partai. Padahal PSI alat mimikri Jokowi, agar para politisi PDIP dan lainnya lepas kontrol, partainya (PDIP) bakal aman dari perompak partai yang menunjuk pada peristiwa partai demokrat, jadi sambil Indig-indig dan intip-intip kesalahan Sekjen Hasto Kristiyanto melalui stok aparatur yang tersisa di KPK untuk tujuan final menjerat Megawati Sang Ketum Partai, lalu lengser menyerah kalah dan partai PDIP pun berubah genggaman sesuai “mimpi jahat” Jokowi.

Sehingga Hasto sebagai tokoh prioritas yang wajib dipatahkan oleh Jokowi, selain vokal dan keras memberikan perlawanan dan pernah terang-terangan mendiskreditkan IKN, dengan statemen sarkastik, “Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono serta wakilnya, Dhony Rahajoe, mundur dikarenakan perencanaan yang terburu-buru (tidak matang) dari Presiden Joko Widodo padahal mendekati agenda perayaan hari sakral 17 Agustus 2024 (ulang tahun kemerdekaan RI) di IKN.

Selebihnya Hasto tokoh yang nampak lebih humble dan piawai strategi ilmu politiknya dibanding Puan Maharani sekalipun, selain realistis Hasto motor organisasi dan pendamping setia dan memiliki kedekatan dengan sosok Megawati sang Ketua Umum, dan dari sisi pandang objektif merupakan maestro politisi perempuan nomor wahid pasca kemerdekaan RI selain Putri dari Ir. Soekarno Presiden RI pertama.

Maka kesimpulannya Jokowi tetap berselera terhadap kemegahan partai PDIP bahkan andai ada kesempatan Jokowi bisa jadi meng-unifikasi PSI kedalam PDIP atau masing-masing bapak dan anak menjadi pemimpin partai yang beraroma rasa nasionalis-sosialis, maka seluruh kader PDIP harus waspadai terhadap gerak-gerak gerik Jokowi dan langkah politis yang paling jitu adalah LAWAN SECARA RADIKAL DENGAN FORMAT SATU KATA  “KANDANGI” SEGERA PERGERAKAN POLITIK JOKOWI

Penulis : Damai Hari Lubis, Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212

MoneyTalk, Jakarta – Maruarar Sirait pembantu Presiden RI dibidang perumahan dan kawasan pemukiman (PKP) membuat orang miskin tertekan batinnya, karena pada Rabu, 18-12-2024 dalam pernyataannya di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat yang banyak dilansir berbagai media, Maruarar menyebut “masyarakat tidak punya” dengan label miskin, dengan alasan karena belum memiliki rumah pertama, atau masih tinggal dirumah kontrakan.

Sebagai aparatur pemerintah Maruarar.seharusnya hindari penyebutan dengan label “miskin”, sekalipun nyatanya memang orang miskin”, idealnya Maruarar menyebut “Masyarakat Prioritas Penerima Manfaat Rumah Tinggal (MPPMRT)” jadi tidak menyebut dengan konotasi yang merendahkan martabat orang miskin, karena kata miskin tidak elok untuk digunakan.

Selebihnya Maruarar harus jelas agendanya agar orang miskin mendapatkan rumah tinggal. Jangan merasa hebat sekedar memiliki ide, tanah sitaan milik eks koruptor untuk orang miskin, sebelum berkejelasan berapa uang muka, berapa cicilannya perbulan, belum lagi apakah usulnya mendapat persetujuan Presiden serta DPR RI. Namun lacur Maruarar sudah lebih dulu menyakiti hati golongan “masyarakat yang tak mampu”.

Jangan sampai label miskin ditaruh di KTP atau Kartu Keluarga/ KK sepanjang hidupnya, karena tak sanggup memiliki rumah. Selaku seorang Menteri Maruarar harus memahami dirinya dituntut secara moral agar tidak asal bicara terkait orang miskin, tanpa agenda dan solusi yang jelas untuk rakyat bakal mendapatkan rumah tinggal milik sendiri. Sehingga akhirnya label miskin malah membuat para orang miskin menjadi tertekan batin saat beraktivitas dilingkungan kehidupan dalam kesehariannya.

Sehingga untuk kebaikan jatidirinya selaku menteri dan utamanya menjaga citra Kabinet Merah Putih dimata publik, Maruarar harus nyatakan maaf secara terbuka kepada publik bangsa ini yang sampai saat ini belum memliki rumah sendiri. Andai Maruarar enggan minta maaf, Prabowo tidak keliru untuk pecat segera Maruarar Sirait.

Penulis : Damai Hari Lubis, Pengamat Hukum-Politik Mujahid 212

MoneyTalk,Jakarta – Perubahan nama dari Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, melalui disahkannya UU No.151 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas UU No.2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Undang-Undang ini mengatur perubahan nomenklatur jabatan di DKI Jakarta, termasuk Gubernur, Wakil Gubernur, Anggota DPRD, DPR dan DPD. Namun untuk pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan, masih menunggu keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto.

Dengan disahkannya UU No.151 Tahun 2024 tersebut, maka suka tidak suka akan membawa implikasi hukum tersendiri bagi keberlangsungan hidup bernegara.

Implikasi hukum dari disahkannya UU No.151 Tahun 2024 tersebut, disaat KEPPRES untuk IKN belum ditandatangani oleh Presiden Prabowo, adalah Negara Indonesia saat ini tidak mempunyai lagi Ibu Kota Negara. Ini baru terjadi sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia, bahwa negara ini tidak memiliki Ibu Kota.

Oleh karena hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto sebaiknya meninjau kembali keputusannya dalam mensahkan UU No.151 Tahun 2024 tersebut, dan sebisa mungkin mengembalikan kembali Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sebelum IKN benar-benar siap untuk dijadikan sebagai Ibu Kota baru dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai Presiden Republik Indonesia yang sah di mata hukum, Presiden Prabowo harus berani menolak semua dikte dari mantan Presiden Jokowi, sebab tanpa itu maka bukan hanya wibawa Presiden Prabowo yang akan mengalami kejatuhan, melainkan pula wibawa bangsa dan negara Indonesia…(SHE).

Penulis : Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik.

MoneyTalk,Jakarta – Dalam tulisan rekan aktivis Yusuf Blegur, “menghukum Jokowi seadil-adilnya akan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan dilakukan presiden berikutnya sebagaimana tuntutan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Dengan pisau tajam sastra-nya Blegur meludahi moral Jokowi dan kroni disektor perekonomian terkait PSN PIK 2.

Alasan Yusuf Blegur, sulit dipertentangkan karena jejak digital diskresi politik ekonomi sesuai data empirik, memang belum pernah ada dalam sejarah republik ini, seorang presiden yang dengan sengaja mendistorsi secara dahsyat hancurkan tata kelola kehidupan bernegara, sejak presiden Soekarno hingga SBY walau ada kelemahan dan kekurangannya, mereka masih tinggi jiwa nasionalisme dan patriotism.

Hanya dalam kekuasaan Jokowi Indonesia mencapai titik nadir keterpurukan yang begitu dalam dan “amazing kontradiktif” di semua bidang, baik politik, ekonomi hukum, terlebih adab dan moralitas serta budaya, serius mengalami degradasi.

Utamanya pembangunan di bidang law enforcement dikoyak-koyak oleh Jokowi. Bayangkan proses hukum terhadap para terpapar maling malah diobstruksi, lalu dijadikan para menteri.

Saat ini keadaan ekonomi paska Jokowi lengser, Sri Mulyani menggambarkan bahwa, “dunia semakin gelap,” apa kata Antoni Budiawan, “Sri Mulyani sebenarnya menceritakan dengan fasih kondisi ekonomi dan keuangan dunia yang semakin gelap, dengan menggunakan bahasa teknis keuangan, yang membuat kebanyakan masyarakat tidak mengerti, dan hanya manggut-manggut saja”.

Kemudian apa kata Rizal Fadillah, rekan aktivis dari kota lautan api (Bandung), berpendapat, Jokowi demi IKN projek ambisius pribadinya nampak abnormal,” karena tega merusak tatanan hukum ekonomi negara ini, dengan metode barter, yakni pinjaman Jokowi namun atas nama negara kepada konglomerat Aguan-Agung Sedayu Grup untuk kebutuhan pembangunan IKN ditukar guling, para konglomerat Aguan Cs ditunjuk sebagai pihak properti pengembang Projek Strategis Nasional PIK 2 dengan menggusur banyak tanah milik warga (belum termasuk tanah negara plus hutan bakau) di Tangerang-Serang dengan ganti rugi untung, yaitu masyarakat rugi Aguan Cs untung besar.

Lalu kembali dengan buah pikir unik dari rekan Yusuf Blegur, dengan diselingi majas dengan analogi Projek Strategis Nasional/ PSN yang kentara arah subtansial artikel dengan closing tanda pagar HukumMatiJokowi

Ada hampir persamaan pendapat rekan Yusuf Blegur dengan buah pikir penulis yang sempat tayang dibeberapa media online sebelum Prabowo dilantik, bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal menggunakan tehnik isu politik ekonomi dan hukum dengan pola memproses hukum Jokowi implikasi masa lalunya, dengan berharap bangsa yang penuh dendam kepada Jokowi secara psikologis bakal melupakan dampak krisis kehidupan ekonomi yang sedang melanda diri mereka disaat atau ketika tafsiran ahli ekonomi Anthoni Budiawan benar adanya, dampak fiskal karena “bakal ada bahaya besar di dunia perekonomian tanah air, kausalitas kenaikan mata uang dollar AS terhadap rupiah (rupiah anjlog), sesuai apa yang disampaikan oleh menteri keuangan Sri Mulyani.

Hal alih isu psikologis politik ekonomi ini pernah terjadi pada negara Meksiko, pada tahun 1986 bangsa Meksiko melupakan krisis kehidupan ekonomi yang mereka alami, MEREKA SEMENTARA ASIK MENONTON DAN MEMBICARAKAN PERTANDINGAN SEPAK BOLA DUNIA YANG DISELENGGARAKAN DI NEGARA MEREKA MEKSIKO!

Penulis : Damai Hari Lubis, pengamat Hukum & Politik Mujahid 212

MoneyTalk, Jakarta – Pajak memang punya watak kolonial, mengapa karena mengeruk langsung dari kantong rakyat. Daya beli rakyat terkuras melalui pajak. Salah satu pajak yang sangat menguras ini adalah pajak BBM. Ini sangat membahayakan ekonomi karena karena rakyat harus menanggung beban langsung yang seharusnya tidak dibebankan kepada rakyat. Wajar dulu para pejuang pahlawan nasional dengan gigih melawan pajak yang ditetapkan penjajah Barat.

Rakyat tidak menyadarinya. Bahwa setiap liter BBM yang mereka konsumsi dipungut pajak dengan sangat besar. Karena perusakan yang menjadi tulang punggung negara dalam mengurus BBM ternyata membayar pajak dalam jumlah yang sangat besar. Tentu saja pajak ini harus ditanggung oleh masyarakat karena pajak ini menempel dalam setiap harga BBM yang disalurkan oleh Pertamina.

Sebagaimana diumumkan dalam website resmi Pertamina bahwa perusahaan ini membayar pajak tahun 2023 adalah senilai Rp. 224,53 triliun. Luar biasa besar. Jika pajak ini seluruhnya menempel pada harga BBM maka dipastikan bahwa setiap liter BBM dibebani pajak sebesar Rp. 2245,3 per liter. Luar biasa mahal pajak yang harus ditanggung rakyat setiap liter BBM ini.

Sebagaimana disebutkan dalam website resmi Pertamina bahwa tahun 2023 pertamina berhasil menjual bbm sebanyak 100 juta kl atau 100 miliar liter BBM. Maka dengan demikian maka setiap liternya ada beban pajak kepada rakyat Indonesia senilai Rp 2245,3 per liternya. Setiap liter BBM membayar PPN, PBBKB, iuran BPH Migas, dan berbagai pungutan memaksa lainnya.

Mengapa ini menjadi masalah serius? Karena dengan penjualan BBM 100 miliar liter maka setiap orang indonesia yang mencapai 270 juta jiwa mengkonsumsi BBM setahun 370 liter perkapita per tahun atau sebanyak 1,015 liter per hari atau jika dituangkan maka sedikitnya Rp.10.147 per hari. Bagi 100 juta penduduk miskin absolut di Indonesia ini sudah melebihi pendapatan perkapita mereka per hari. Jadi memakai BBM adalah masalah serius yang harus diakhiri.

Skenario pemerintah menaikkan pajak terutama Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka mengejar target belanja tahun 2025 tentu akan semakin meningkatkan beban pajak yang harus dibayarkan setiap liter BBM. Kebijakan ini akan lebih lanjut mengakibatkan semakin tertekannya daya beli masyarakat yang menjadi masalah terbesar masyarakat Indonesia sejak covid 19 yakni daya beli yang jatuh. Kondisi ini belum pulih sampai dengan saat ini.

Pemerintah sebaiknya mengevaluasi kembali semua pajak pajak atas barang dan jasa jasa yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Harus ada skenario menghapuskan pajak untuk barang atau jasa yang merupakan hajat hidup rakyat banyak seperti BBM, listrik. Transportasi logustik, bahan makanan pokok, yang jika rakyat tidak dapat memenuhinya maka keselamatan hidup menjadi taruhannya. Cara terbaik untuk meningkatkan pendapatan negara adalah bagi hasil sumber daya alam. Karena SDA adalah kunci kedaulatan ekonomi Indonesia. Pendapatan SDA mesti dibagi merata kepada seluruh rakyat.

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk,Jakarta – Jujur penulis terinspirasi membuat artikel hukum ini dari sepotong video channel youtube rekan aktivis pejuang Edy Mulyadi,yang isinya terkait sambutan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri acara Hari Ulang Tahun atau HUT ke-60 Partai Golkar pada Kamis 12 Desember 2024 di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat (Jabar).

Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan, mengaku pernah bingung terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang kala itu memilih Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/ ESDM namun pendidikannya bukan dari Amerika, stanford university, Berkeley, Harvard, atau setidaknya alumnus dari Inggris.

Maka publik balik tanya, “kenapa saat ini justru Prabowo mengangkat kembali Bahlil menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kabinet Merah Putih untuk masa bakti 2024-2029?

Perspektif publik atas pernyataan Prabowo tentang biografi Bahlil, secara implisit sepertinya Prabowo hendak menyampaikan deskripsi kepada publik tentang kondisi perpolitikan yang pernah eksis tersebut, bahwa, “Bahlil sosok pilihan Jokowi yang tidak berkualitas” namun realitas, ternyata Bahlil piawai menjalankan tugasnya sebagai menteri ESDM?

Karena, jika Bahlil dianggap nir kualitas, pastinya melahirkan kebingungan publik atas kausalitas dari subtansial pernyataannya Presiden RI dimaksud, “seakan Presiden yang jelas-jelas sudah memperoleh legalitas oleh sebab de jure dan de facto dukungan kuat dari para oposisi paska pilpres 2019 sejak dirinya bergabung secara resmi dengan Jokowi 2019. Namun hingga kini masih tetap dapat “didikte” oleh Jokowi untuk terus menggunakan sosok Bahlil? Analoginya, serius kah hingga kini mantan Menhan RI yang sudah menjabat RI 1 “masih siap diintervensi” oleh Jokowi?

Sehingga menyisakan pertanyaan, kenapa seorang Presiden RI bisa sungkan terhadap seorang bekas presiden yang jati dirinya menyisakan begitu banyak kebohongan publik (100 lebih)?

Dosa pribadi apa yg pernah PS perbuat? Lalu sampai kapan PS. nunut kepada cawe-cawe-nya Jokowi. Sungguh publik khawatir akankah Presiden Prabowo secara politik bakal terus berlanjut memberikan karpet merah kepada Gibran?

Jika ada asumsi tentang  teori balas budi justru teori ilustrasi ini hal yang keliru, disebabkan bukan pada tempatnya, karena bukankah Prabowo justru amat berjasa kepada Jokowi, karena siap mengalah diperalat secara politik (2019-2024) demi mengawal Jokowi, agar Prabowo dan kader partainya yang duduk di Senayan tidak menjadi oposan terhadap pemerintahan Jokowi secara akumulatif dengan fakta banyaknya barisan kelompok oposan dengan berbagai gejala yang menuntut Jokowi di-impeach, oleh sebab begitu banyaknya dusta-dusta janji politik yang amat transparan, termasuk fakta realitas adanya dugaan Ijasah Palsu S.1 yang Jokowi gunakan dari fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, ditambah law enforcement yang tidak jarang (sering) dilakukan oleh Jokowi dengan menggunakan metode diskresi politik kekuasaan (ala suka-suka) yang di-implementasikan melalui pola obstruksi, disobidiensi dan kriminalisasi. Sehingga prediksinya, bisa jadi impeachment terhadap Jokowi terwujud walau disertai suasana chaos, andai Prabowo Subianto tidak mau mengalah untuk bergabung bersama Jokowi dalam kabinet Indonesia Maju.

Namun publik pun menyadari gaya politik seseorang tentu punya perbedaan kodrati yang spesifik.

Pastinya penilaian objektifitas publik, Prabowo belum 100 (seratus) hari masa kerja sudah banyak membuat diskresi politik ekonomi dan hukum yang cukup menakjubkan, apik dan populer khusunya perihal yang menyangkut tentang kenaikan gaji dan guru honorarium, kenaikan upah buruh dan tidak dapat dilepaskan terkait diskresi politik ekonomi dan hukum terhadap PROJEK STRATEGIS NASIONAL/ PSN PIK 2 DI TANGERANG-SERANG BANTEN, HARUS DIEVALUASI

Oleh karenanya diyakini publik mayoritas bangsa ini LiNTAS SARA bakal terus menguat memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto Presiden RI ke 8 sepanjang kepemimpinannya selalu beralaskan dan bersandar kepada prinsip-prinsip rule of law.

Penulis : Damai Hari Lubis,Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212

MoneyTalk,Jakarta – Amanat mukadimah UUD 1945 dialinea keempat menyebutkan bahwa negara lindungi segenap tanah air dan tumpah darah Indonesia. Maka Pemerintah berkewajiban beri perlindungan terhadap masyarakat. Salah satunya, perlindungan dari bencana banjir sebagai pelaksanaan mandat itu.

Bencana banjir yang landa Jakarta dan kota lain di Indonesia adalah bencana yang sulit dihindari. Sebaiknya tidak lagi dilihat semata dari aspek penyebab, tetapi lebih pada segi dampaknya. Sehingga manusia dapat menyiasati dan hidup berdampingan dengan risiko yang diakibatkan.

Di beberapa tempat terjadi siklus banjir pada periode tertentu, misal lima tahunan, sepuluh tahunan, dan sebagainya. Saat ini walau tidak keseluruhan, kondisi yang dialami kota Jakarta sudah layak disebut area siklus banjir.

Banjir itu peristiwa daratan yang biasanya kering jadi tergenang karena volume air meningkat atau curah hujan tinggi, air pasang laut, lelehan salju, atau masalah lain. Itu mengakibatkan air tidak dapat diserap dengan cepat oleh tanah atau dialirkan oleh saluran. Keseluruhan hal itu terjadinya secara tiba-tiba atau secara bertahap.

Untuk kota Jakarta, sepertinya penyebab dominan yang berulang adalah curah hujan tinggi dan pasang laut serta volume air meningkat akibat banjir di wilayah Jawa Barat.

Jenis banjir yang dikenali umum, BMKG, BNPB, ahli dan perundang-undangan adalah banjir Fluvial, biasa disebut sebagai banjir Sungai atau banjir Limpasan. Itu terjadi ketika debit sungai meluap melewati batas normalnya. Biasanya disebabkan curah hujan yang tinggi di daerah hulu sungai. Ini penyebab bencana banjir yang umum terjadi.

Lalu ada banjir Pluvial atau banjir Bandang, yang terjadi dengan sangat kuat dan tiba-tiba serta sangat cepat disertai volume air yang besar. Ini sering disertai longsor yang sebabkan kerusakan di jalur alirannya. Banjir Bandang mengangkut air dan juga lumpur sehingga sangat berbahaya. Banjir ini sering terjadi di daerah pegunungan atau perbukitan. Sejenis dengan banjir Bandang adalah banjir Lumpur atau banjir Lahar yang keluar dari dalam bumi seperti gunung berapi lalu terbawa air mengenangi daratan. Lumpur atau lahar itu mengandung bahan gas berbahaya.

Kemudian banjir Pesisir, sering disebut banjir Badai atau Luapan Laut/Rob atau banjir Pasang Surut, dikarenakan naik atau turun permukaan laut atau pasang tinggi akibat badai, gelombang pasang, atau bisa karena rusaknya ekosistem pesisir. Di kota Jakarta biasa banjir Rob melanda Muara Baru. Air pasang laut tersebut menahan laju air sungai sehingga menjebol tanggul lalu meluap menggenangi daratan. Banjir jenis ini biasanya terjadi di daerah delta atau muara sungai.

Ada juga banjir Genangan, yang terjadi ketika air menggenangi daratan rendah akibat akumulasi air hujan yang tidak bisa masuk ke sungai sehingga menggenangi dataran rendah atau cekungan yang biasanya tidak terendam air. Jenis banjir ini terjadi di daerah perkotaan ketika sisitim drainase tidak mampu tampung aliran air hujan. Itu sering terjadi akibat tersumbat atau saluran tidak memadai.

Yang lain sembari menunggu jenis lainnya adalah banjir Cileunang. Ini hampir mirip dengan banjir Genangan, namun banjir tersebut terjadi akibat derasnya hujan sehingga debit air meningkat dan tidak terbendung. Jika intensitas hujan berlebih biasanya air meluap.

Setiap jenis banjir tersebut diperkirakan terjadi dengan cara yang berbeda.

Penanggulangan bencana banjir adalah proses tidak terpisahkan antara sebelum, saat dan setelah terjadi bencana banjir sesuai pasal 5 UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana. Minimalisasi risiko bencana banjir harus dipadukan dengan aspek-aspek keseharian kehidupan masyarakat termasuk dalam keadaan tidak ada bencana.

Tatakelola bencana banjir berupa pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan paska darurat selurunya merujuk kepada Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; juga pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai; PP nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; PP nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; maupun PP nomor 21 tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Dengan demikian kita menjadi tahu bahwa bencana banjir sesungguhnya bisa dimitigasi seperti disebut pada pasal 1 ayat 6 PP nomor 21 tahun 2008 yakni dengan upaya kurangi risiko bencana melalui pembangunan fisik dan penyadaran peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Ada tiga upaya antisipasi yang bisa dilakukan, yakni sebelum, saat, dan pasca bencana banjir. Upaya yang terbaik adalah tatakelola sebelum bencana banjir karena dapat menghindarkan efek bencana.

Langkah antisipasi itu sangat mendesak dilakukan supaya bencana banjir terminimalisir atau malah bisa dihindarkan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan model peringatan dini sehingga evakuasi bisa aman; bangun tanggul, saluran air, dan lainnya untuk kendalikan banjir; mengedukasi masyarakat terkait tindakan keselamatan selama banjir dan peran mereka; serta pemantauan cuaca yang tepat guna membantu prediksi hujan.

Tatakelola bencana banjir yang baik tentu akan berdampak signifikan menghindarkan korban jiwa dan luka-luka serius; kerusakan rumah, bisnis, dan infrastruktur; kerugian ekonomi; kerusakan ekosistem sungai dan daerah pesisir; maupun krisis air bersih.

Anomali.Tatakelola Banjir

Belum lama BNPB saat bicara modifikasi cuaca untuk kawasan Sukabumi malah menggunakan terminologi jenis banjir yang sama sekali tidak memiliki landasan pemahaman umum apalagi keahlian. Saat itu BNPB sebut ada ungkapan banjir susulan yang lebih besar akan terjadi di sana. Mereka malah menambahkan bahwa BNPB akan menggelar operasi modifikasi cuaca, yakni bukan menghentikan hujan, tetapi mengurangi atau mengalihkan. Itu disampaikan pada Rapat Koordinasi Penanganan Bencana di Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (6/12/2024).

Timbul beberapa pertanyaan, seperti pertama, apa itu definisi banjir susulan dalam kerangka bencana alam? Lalu apakah model lama untuk rekayasa cuaca untuk mengurangi potensi air hujan yakni menggunakan teknolagi yang dikenal selama ini yang akan digunakan yakni masih berbasis hanya sekedar menabur garam dalam hitungan ton?

Jika basis berfikir untuk hindarkan bencana yakni “banjir susulan” belum dipahami dan literaturnya belum mumpuni lalu apakah menjadi faktual untuk merekayasa potensi curah hujan menggunakan metode lama yang kerap digunakan selama ini? Bukankah tidak menjadi bumerang bagi konsep tatakelola bencana banjir jika hal itu diterapkan?

Idealnya, kinerja buruk seperti sedemikian dihindarkan agar tidak menjadi kontraproduktif terhadap seluruh pemangku kepentingan pada tatakelola bencana. Saran kami semua pemangku itu harus berfikiran dan berkinerja sesuai pemahaman yang berlaku bukan sekedar gaya-gayaan, supaya nanti tidak menjadi temuan pada pemeriksaan oleh auditor keuangan negara (AKN).

Saran kami, seluruh instansi yang memiliki kewenangan tetap konsisten mengkaji secara terus-menerus model tatakelola bencana banjir berbasis teknologi, bukan dengan hal-hal picisan yang tidak berdasar yang malah tetap menggunakan teknologi jadul.

Penulis :Iskandar Sitorus,Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW)

MoneyTalk,Jakarta – Saat menerima kuasa dari Pihak Penggugat dalam Gugatan Perkara Perdata Nomor: 754/Pdt G/2024/PN.JKT PST., salah satu kewenangan kami selaku Kuasa Hukum adalah melakukan Advokasi non litigasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan: mengadakan, menerima dan melayani wawancara dengan berbagai media baik media lokal, media nasional, dan sosial media.

Mengadakan dan menghadiri undangan podcast, membuat konferensi pers, rilis media, siaran pers, pernyataan hukum, dan berbagai tindakan komunikasi publik lainnya.

Dan hari ini (Jum’at, 13/12), penulis mendapat undangan dari media Diskursus Network, untuk hadir dalam Podcast YouTube Diskursus Net dalam acara “Open Minded”. Tema yang diangkat adalah: PIK 2 Tiba-tiba PSN, Imbal Pembangunan IKN?

Bertindak sebagai Host: Yasmin Muntaz. Dulu dikenal sebagai penyiar program berita ‘Cakrawala Sore’ dan ‘Cakrawala Minggu’ di ANTV pada tahun 1997-2000.

Belum jelas, siapa yang akan menjadi mitra diskusi. Dapat info dari Bang Said Didu, rencananya Haris Azhar, yang dikenal sebagai Kuasa Hukum Agung Sedayu.

Kembali ke tema diskusi, terlepas Aguan (Sugiyanto Kusuma), Boss Agung Sedayu Group, dalam wawancara Tempo membantah status PSN adalah ‘hadiah’ dari Jokowi, sebagai kompensasi atas keterlibatan Aguan dalam proyek IKN, namun bantahan Aduan ini justru didelegitimasi oleh pernyataannya sendiri. Penulis justru makin meyakini, status PSN PIK-2 diperoleh oleh Agung Sedayu Group setelah Aguan ‘pasang badan’ dalam proyek IKN.

Aguan sendiri, mengakui ‘babak belur’ di proyek IKN demi menjaga ‘muka Jokowi’. Aguan mengaku, tidak ada investor yang tertarik Inves di IKN, sehingga terpaksa dirinya dan sejumlah penguasa nasional pasang badan, babak belur didepan, untuk mengerjakan proyek ‘Bandung Bondowoso’ yang harus kelar dalam 9 bulan.

Lalu, pertanyaan sederhananya, siapa pengusaha bodoh yang mau ‘bakar uang’ untuk proyek IKN tanpa kompensasi? Bukankah, sudah dikenal secara umum dalam bisnis ada adagium “There’s no free lunch”? Siapa yang begitu bodoh, mau kehilangan puluhan triliun tanpa benefit sedikitpun?

Aguan sendiri mengakui, tidak mudah memindahkan ASN dan menciptakan iklim bisnis. Investasi di IKN sifatnya untuk ‘future’. Lalu, benefit apa yang diperoleh Aguan, setelah babak belur membangun proyek IKN?

Kembali merujuk Timeline, Aguan berdalih status PSN bukan kompensasi dirinya membangun IKN. Alasannya, PIK-2 dibangun sejak tahun 2012, sementara status PSN baru diperoleh pada tahun 2024, tepatnya pada bulan Maret 2024.

Lalu, apa argumentasi bahwa status PSN untuk PIK-2 merupakan hadiah (baca: Kompensasi) dari Jokowi untuk Aguan, setelah Aguan menyelamatkan muka Jokowi?

Jawabannya, adalah sebagai berikut:

Pertama, logika paling basic bagi seorang pengusaha adalah tidak mungkin belanja modal tanpa target benefit. Sampai program CSR pun, sejatinya dalam rangka memperoleh benefit, berupa citra positif korporasi dan melindungi Korporasi dari tuntutan masyarakat atas kerakusannya dalam berbisnis.

Itu artinya, tak mungkin Aguan mau babak belur untuk menyelamatkan muka Jokowi, kalau tidak ada kompensasi.

Kedua, status PSN adalah kompensasi dari Jokowi atas jasa Aguan pasang badan untuk menyelamatkan muka Jokowi, di proyek IKN. Sebab, status PSN diperoleh Aguan setelah membantu Jokowi membangun IKN pada tahun 2024, bukan sejak proyek PIK-2 dibangun Aguan tahun 2012.

Ketiga, banyak benefit yang diperoleh Aguan saat proyek swasta miliknya berupa proyek property PIK-2 ditetapkan statusnya sebagai PSN (Proyek Strategis Nasional).

Deretan benefit yang diperoleh Aguan, diantaranya:

1. Mendapat Jaminan Pemerintah. Dalam Pasal 18 Ayat 5 PP No. 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional , disebutkan pemerintah dapat memberikan Jaminan Pemerintah terhadap proyek yang layak secara teknis dan finansial dan PJPK memiliki dokumen identifikasi dan rencana mitigasi risiko yang memadai.

2. Kemudahan Pembiayaan. Meski PSN tidak menggunakan APBN, namun dalam Pasal 14 Ayat 1 dijelaskan dana pembangunan bisa bersumber dari skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Di mana pembiayaan ini sudah mendapat jaminan pemerintah.

3. Kemudahan perizinan. Dengan tergabung dalam PSN ini, setiap proyek termasuk yang dilakukan PIK 2 akan mendapatkan legalitas dari pemerintah. Hal ini disebutkan dalam Pasal 4 Poin g, pemerintah melalui stakeholder terkait *harus memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam perizinan berusaha dan pengadaan tanah PSN.

4. Penyelesaian Masalah Hukum. Proyek PSN akan mendapat kemudahan penyelesaian hukum. Karena dalam Pasal Pasal 46 Ayat 1 disebutkan “Dalam hal terdapat laporan danf atau pengaduan dari masyarakat kepada menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sebagai pelaksana Proyek Strategis Nasional atau kepada Kejaksaan Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan proyek Strategis Nasional, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan,”.

Dalam kasus PIK-2, status PSN ini diselundupkan oleh Aguan ke wilayah yang bukan termasuk PSN untuk mendapatkan berbagai fasilitas kemudahan, khususnya dalan pembebasan lahan/tanah.

Dalam poin 1 dari 8 poin Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang kami ajukan, Proyek PIK-2 telah Melakukan Kegiatan Penyelundupan Hukum Kawasan PSN PIK-2 yang hanya seluas 1.755 Ha terletak di Kecamatan Kosambi. Namun pada faktanya, proyek PSN PIK-2 diterapkan di semua wilayah pembebasan lahan yang tidak termasuk Kawasan PSN di 10 Kecamatan (9 Kecamatan di Kabupaten Tangerang dan 1 Kecamatan di Serang, yakni di Kecamatan Teluk Naga, Paku Haji, Sepatan, Mauk, Kronjo, Kresek, Gunung Keler, Kemiri, Mekar Baru dan Kecamatan Tanara Kabupaten Serang) menjadi Kawasan PIK-2 yang mendapat fasilitas PSN.

Karena tindakan Korporasi Aguan inilah, rakyat dirugikan. Karena tanahnya ‘dipaksa’ dilepas, dengan harga murah. Bahkan, ada yang langsung ditimbun, meskipun belum dilakukan pembayaran.

Semoga, tidak ada aral rintangan. Sehingga, hari ini jam 16.00 WIB, penulis dapat memenuhi undangan dari media Diskursus Network untuk menyampaikan paparan. Semoga, Allah SWT meridhoi, Amien.

Penulis : Ahmad Khozinudin, S.H.,Koordinator TIM ADVOKASI MELAWAN OLIGARKI RAKUS PERAMPAS TANAH RAKYAT DI PIK 2 (TA-MORPTR-PIK2)