22 November 2026

Opini

MoneyTalk,Jakarta – Viral video Conie Rahakundini Bakrie. Seorang analisis militer asal Indonesia yang sekarang bermukim di Rusia.

Video Conie menggegerkan jagat Indonesia. Conie mengaku menyimpan sejumlah dokumen dan video yang dititipkan Hasto Kristianto kepadanya. Saat ini, Hasto telah ditetapkan jadi tersangka. Tepat di malam natal. Malam yang ditunggu oleh Hasto dan keluarganya untuk dirayakan. Nasib malang. Hasto jadi tersangka KPK.

Apa isi dokumen dan video yang dititipkan Hasto kepada Conie? Menurut pengakuan Conie, dokumen dan video itu berisi tentang kejahatan era kekuasaan Jokowi. Siapa yang terlibat kejahatan itu? Banyak spekulasi, kata Rocky Gerung.

Di video dan dokumen itu disebut ada adik-kakak yang terlibat kejahatan. Oh ya? Siapa adik-kakak itu? Analisis publik mulai tergiring ke obyek tertentu. Apakah ini ada kaitannya dengan laporan Ubaidillah Badrun, dosen UNJ beberapa waktu lalu ke KPK? Menarik untuk ditelusuri.

Tidak hanya Conie. Sebelumnya, juru bicara DPP PDIP Guntur Romli juga mengaku bahwa Hasto telah membuat puluhan video. Diantaranya tentang kriminalisasi Anies Baswedan dan korupsi para pejabat tinggi. Guntur mengaku sudah melihat video itu. Video itu disertai bukti-bukti mencengangkan dan bisa mengubah peta pemberantasan korupsi, kata Gantur Romli (29/12/2024).

Apakah video dan dokumen Hasto ini sebuah ancaman kepada pihak-pihak tertentu? Pihak-pihak yang diduga bisa intervensi KPK. Ya pasti ! Kalau bukan ancaman, kenapa tidak dikeluarkan sekarang saja?

Publik membaca, Hasto mau bernego. “Jika kalian ingin selamat, batalkan statusku sebagai tersangka”. Kira-kira itu pesannya.

Maka, jika dalam proses berikutnya KPK memperlunak status Hasto, ini tandanya KPK masuk angin. KPK dalam kendali pihak tertentu. Ini hal yang juga biasa terjadi. Pimpinan KPK juga manusia, kata mereka yang tak lagi percaya kepada KPK.

Mana videonya? Mana dokumennya Ibu Conie? Bongkar saja ! Inilah tuntutan publik yang terua menggema kepada Conie. Juga kepada Guntur Romli.

Jika benar Conie secara sengaja menyimpan video dan dokumen kejahatan seseorang atau sejumlah orang, apakah ini tidak termasuk bagian dari kejahatan itu sendiri? Apakah Conie, dan juga Hasto, tidak dianggap sebagai pihak yang melindungi kejahatan orang lain? Tidakkah ini bisa dipidana?

Kalau Hasto sudah ditetapkan jadi tersangka, KPK mestinya segera menahannya. Apalagi Hasto telah dimungkingkan bisa menyembunyikan barang bukti. Faktanya, video dan dokumen saja bisa disembunyikan ke Rusia.

Publik juga menuntut Conie untuk tidak melindungi kejahatan orang lain dengan menyembunyikan video dan dokumen itu. Bongkar ! Ini bisa jadi hadiah Tahun Baru buat rakyat Indonesia.

Jangan sampai rakyat menggunakan pasal 221 ayat (1) KUHP untuk mendesak aparat hukum menuntut Conie dipenjara 9 bulan karena didakwa telah menyembunyikan dokumen terkait kejahatan orang lain

Penulisnya: Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

JAKARTA, MoneyTalk – Sehubungan dengan artikel opini yang ditulis oleh Agung Marsudi, Duri Institute yang dimuat di media MoneyTalk dengan judul “Hasto Tersangka, Amril Mukminin Keluar Penjara, Kasmarni Bupati “Lagi”,”Amril Mukminin melalui kuasa hukum Patar Pangasian & Rekan meminta hak jawab.

Menurut Patar Pangasian & Rekan, artikel opini yang ditulis oleh Agung Marsudi, Duri Institute yang dimuat di media MoneyTalk tersebut diduga kuat merupakan sebuah pemberian stigma negatif yang menghakimi diri klien mereka beserta keluarga besarnya karena memuat ungkapan bahwa Amril Mukminin “pasang badan” untuk memenangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Bengkalis yang hal tersebut dia diungkapkan saat mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam Rakerda DPD PDI Perjuangan Provinsi Riau di Pekanbaru (18/8/2024).

Poin selanjutnya yang menjadi keberatan adalah, “Pada pokoknya materi pemberitaan tersebut dinarasikan dengan menghubung-hubungkan status Tersangka sdr. Hasto Kristiyanto yang diduga kuat sebahagian atau seluruhnya bertujuan untuk mendiskreditkan, menghakimi, dan memberikan stigma negatif kepada diri Klien kami beserta keluarga besarnya,” tulis Patar Pangasian & Rekan.

Karena itu, dengan ini kami memohon maaf atas artikel opini yang dimaksud dan melakukan langkah penghapusan artikel opini tersebut di website MoneyTalk.

Adapun bantahan dan hak jawab Amril Mukminin melalui Patar Pangasian & Rekan kami atas 2 (dua) pemberitaan tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kemenangan PDI-Perjuangan di kabupaten Bengkalis adalah mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat (kekuatan rakyat pemilih) dan kinerja kader beserta mesin partai untuk memaksimalkan perolehan suara PDI-Perjuangan, sehingga narasi-narasi pada berita mirip artikel tersebut bertendensi negatif yang membenturkan keberadaan klien kami dengan menghilangkan eksistensi/kekuatan masyarakat sebagai pemilih, kader dan mesin partai;

2. Bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara Klien kami beserta keluarga besarnya dengan status Tersangka sdr. Hasto Kristiyanto di KPK termasuk kehadiran Sdr. Hasto Kristiyanto dalam resepsi pernikahan sdr. M. Arsya Fadillah, adalah diduga sebagai upaya penggiringan opini negatif atau pemberian stigma negatif terhadap diri Klien kami beserta Keluarga besarnya dari si penulis berita;

Lagi pula, bukan hanya sdr. Hasto Kristiyanto yang diundang dan hadir, termasuk pejabat-pejabat lainnya hadir pada resepsi pernikahan tersebut.

3. Bahwa berdasarkan Putusan berkekuatan hukum tetap Nomor: 27/Pid.Sus.TPK/2020/PN Pbr jo. Nomor 24/PID.SUS.TPK/2020/PT PBR jo. 2941 K/PID.SUS/2021 seluruh persidangannya dinyatakan terbuka untuk umum, pada amarnya berbunyi:

MENGADILI :
1. Menyatakan terdakwa AMRIL MUKMININ tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua tersebut;
3. Menyatakan …dst.

In casu a quo seluruh penerimaan uang terkait perjanjian kerja sama usaha kelapa sawit antara Klien Kami dengan PT. MASS qq. Jhoni Tjoa dan PT. SAS qq Adyanto adalah TIDAK TERBUKTI KORUPSI atau BEBAS;

Sehingga seluruh narasi pada berita mirip artikel yang saudara publikasikan tersebut patut diduga fitnah dan mencemarkan nama baik diri klien kami beserta keluarganya.

Catatan Redaksi:

Demikian hak jawab ini kami sampaikan dan publikasi dengan niat baik dan sebagai permintaan maaf. Adapun artikel opini yang dimaksud ditulis oleh Agung Marsudi dari Duri Institute sehingga isi artikel opini tersebut menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.

Pemuatan hak jawab ini sekaligus sebagai bagian dari tanggung jawab media MoneyTalk sesuai Pedoman Pemberitaan Media Siber maupun ketentuan Undang-Undang Pers.

MoneyTalk,Jakarta – SAYA mendapat kado akhir tahun yang menarik, yaitu disomasi karena tulisan saya yang dimuat di beberapa media online nasional. Tak tanggung-tanggung, saya diberi waktu 5×24 jam, untuk menjawab somasi tersebut.

Saya dipaksa situasi, untuk membangun pola komunikasi dengan sahabat-sahabat senior menyikapi somasi tersebut; dengan jawaban yang unik juga, pertama, inilah dampak dari mereka yang sedang “surplus kekuasaan”, kedua, mereka sedang memamerkan gaya politik dengan “cara lain”.

Tak sabar menunggu 5 hari, saya mencoba membaca ulang tulisan saya yang pendek itu. Di bagian mana hingga menimbulkan “ketegangan” hingga saya disomasi?

Kini menyebut kata “Hasto” seperti lebah berdengung. Sebagaimana menyebut kata “Amril” di negeri junjungan Bengkalis. Apalagi menyebut “Muara Basung”. Padahal di Jakarta, menyebut “Teuku Umar, Cikeas, Kertanegara” terkait Megawati, SBY, atau Prabowo, itu hal biasa, meski juga berkelindan dengan neraca “surplus kuasa”.

Surplus kekuasaan, menjadi penanda bila demokrasi sejatinya berwatak kapitalis. Kotor, bergejolak, “tidak terkendali”, warna residu demokrasi borjuisi.

Hanya di negeri ini, “menulis” bukan menuliskan, dihadap-hadapkan dengan “somasi”. Varian baru demokrasi zombi.

Kata mereka, “Ini Medan, Bung!” Kata saya, “Kok, Jaka Sembung!”

Penulis : Agung Marsudi

MoneyTalk,Jakarta – KPK merupakan lembaga anti body untuk berfungsi sebagai lembaga anti rasuah (extra ordinary crime) sehingga agar tidak melakukan hal penyelidikan dan penyidikan (investigasi dan klarifikasi) jangan sampai keliru, karena implementasinya bakal berimplikasi, nasib seseorang tercederai dan dilanggar HAM nya, oleh karenanya harus extraordinarily careful dalam melaksanakan fungsi tugas dan tanggungjawabnya maka wajib mengutamakan profesionalitas, proporsional, sehingga hasilnya objektif dan akauntabel.

Sementara ilustrasi daripada penanganan hukum kepada Hasto Kristiyanto/ Hasto selaku Sekjen Partai PDIP, nyata KPK lalai dalam menerakan hukum yang seharusnya KPK profesional (kuasai) ilmu hukum tentang Tipikor, dan KPK tidak mendudukkan hukum dengan semestinya (tidak proporsional).

Terbukti KPK tidak proporsional karena KPK mengenyampingkan proses hukum terkait salah satu prinsip KUHAP yakni asas presumption of innocent (praduga tak bersalah) dengan bukti KPK menggunakan metode, seolah-olah kasus Hasto merupakan pelaku yang terlibat korupsi, namun nyatanya pokok perkara yang indikasi pada pokok perkara tuduhan menyangkut kasus gratifikasi, sehingga KPK tidak profesinal dan kurang memahami perbedaan terhadap prinsip prinsip yang mendasari antara delik korupsi dan delik gratifikasi.

Selain KPK nyata abai terhadap asas praduga tak bersalah, karena KPK ujug-ujug menetapkan Hasto berstatus TSK dengan alasan yang dipublis namun tak berkepastian hukum, diantaranya:

Pertama, Pola KPK transparansi merampas hand phone/ milik asisten Hasto, Kusnadi pada 10 Juni di gedung KPK adalah awal arogansi yang tanpa agenda proses pemanggilan terhadap Kusnadi, dengan pola melalui rekayasa keterangan dan atau perintah palsu atau intimidasi dan atau pemaksaan, sehingga surat sita HP yang dikeluarkan oleh KPK mengandung Surat Sita Palsu atau cacat hukum (Jo. KUHP) dan justru menandakan KPK masih belum memiliki alat bukti yang cukup namun sudah berani menerbitkan status TSK kepada Hasto? Seolah KPK sebagai penyidik Polri yang menangkap seorang pencuri HP dalam operasi tangkap tangan/ OTT. Sehingga faktor status TSK berdasarkan arogansi Hasto sekedar unjuk kekuasaan belaka.

Kedua, Perilaku KPK terhadap Sdr. Kusnadi dan pemilik HP. Hasto, hal perbuatan yang jelas-jelas melanggar HAM serta serta selain dan selebihnya bertentangan dengan KUHAP dengan pola melanggar asas-asas good governement dan melanggar secara transparansi dalam memberlakukan undang-undang lex specialist yang melekat pada sistim hukum tentang Perlindungan Data Pribadi (UU. Nomor 27 Tahun 2022), karena mengakibatkan berapa ratus orang hak data pribadinya (hak privelege) yang dibuka dan dibaca tanpa izin oleh KPK dalam HP sitaan?

Ketiga, Bahwa status penyitaan barang bukti milik Hasto yang dirampas dalam genggaman Kusnadi merupakan peristiwa hukum yang telah dilaporkan kepada pihak penyidik, sehingga membutuhkan kepastian hukum (legalitas) dan dampak disitanya peristiwa hukum a quo in casu (keaslian orisinalitas audio, video serta chat dalam HP rampasan), sehingga membutuhkan analisis dan validasi melalui hasil digitalisasi laboratorium (proses pakar IT).

Sehingga secara hukum telah ditemukan fakta-fakta penyidik KPK dengan perilaku sembrono dan suka suka sebagai awal proses hukum yang tidak berkeadilan, melainkan menyita benda HP yang menyimpang dari prosedur hukum (KUHAP dan nilai-nilai kepatutan atau diluar ketentuan sistim. Hukum), sehingga proses dimulainya perkara oleh KPK terbukti telah overlapping dengan sistem hukum yang sama-sama lex specialis (UU. TIPIKOR DAN UU. PERLINDUNGAN DATA PRIBADI, yang tidak memiliki asas legalitas bahwa KPK boleh membangkang atau acuhkan UU. Tentang Perlindungan Data Pribadi serta merampas HP. Milik orang lain yang isi HP dimaksud juga dilindungi oleh UU lex specialist (UU. ITE). Sehingga KPK dalam menentukan melakukan berbagai pelanggaran serta disobidiensi terhadap banyak sistim hukum positif (ius konstitutum) dengan pola mendegradasi, bahkan mendistorsi keberlakuan hukum yang harus berlaku.

Sehingga dengan komplikasi (kontaproduktif) hukum acara yang prosesnya dimulai sekedar berdasar arogansi atau tidak berkepatutan dan

tidak berkeadilan, tentu hasil kelanjutan proses tehadap Hasto bakal disfungsi, sehingga berkepastian tidak akan bermanfaat dan kinerja KPK TIDAK BAKAL MENEMUKAN ATAU MENDAPATKAN HAKEKAT DARI ANALOGI FILOSOFIS KEADILAN (MATERIELE WAARHEID) bahkan resiko tuntutan bakal berakhir dengan vonis bebas oleh sebab onslag (onslag van rechtavervolging).

Namun selain proses hukum tuntutan KPK sudah mencederai hukum dan subjek hukum Hasto beserta kelurganya serta seluruh kader partaI dan simpatisan PDIP. Termasuk sosok jatidiri sang Ketum Politisi perempuan nomor satu ditanah air sang putri dari salah seorang proklamator RI oleh sebab “motor, mesin organisasinya” dipaksa rusak oleh KPK yang sejatinya KPK pun dibidani kelahirannya oleh Sang Tokoh Presiden RI ke 5, lalu justru Sekjen partai yang Ia pimpin bakal diolah menjadi pesakitan, bahkan dirinya terindikasi secara hukum (kausalitas hubungan kerja Sekjen-Ketum) berkesan kuat ikut dibidik dan terancam oleh oleh KPK yang isinya sosok-sosok lama susunan bekas Presiden RI ke 7 yang baru saja dipecat sebagai kader partai oleh Badan Kehormatan Partai DPP. PDIP.

Penulis : Damai Hari Lubis, Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212

MoneyTalk, Jakarta – Tiada persoalan dunia yang bisa membuat Gus Dur gusar kecuali menyangkut nasib dan perkembangan NU (Nahdlatul Ulama).

Menjalani hari-hari menjelang pelengserannya dari kursi kepresidenan oleh parlemen yang mayoritas anggotanya dari PDIP, parpol pimpinan Megawati, yang notabene wakilnya di Kabinet Persatuan Nasional, Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid, Presiden RI ke-4) tidak mengubah sama sekali perangainya yang ceria, penuh humor, dan santai.

“Tidak ada jabatan di dunia ini yang layak dipertahankan mati-matian, apalagi dengan tetesan darah,” kata Gus Dur kepada setiap orang yang datang untuk memberikan dukungan moral, baik sebelum maupun setelah MPR-RI menggelar Sidang Istimewa (23 Juli 2001) menetapkan Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri sebagai Presiden ke-5 RI yang berarti menyingkirkannya dari Istana.

Benar, dalam menjalankan amanat Konstitusi sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Gus Dur super serius. Dia ngontrol sepak terjang anggota kabinetnya. Untuk itu, Gus Dur seperti memiliki banyak mata dan telinga.

Itu sebab di era Gus Dur tidak ada “musim reshuffle” untuk mengganti menterinya. Begitu ada indikasi korupsi yang terkonfirmasi, si menteri bisa langsung dicopot. Tak peduli itu menteri dari parpol koalisi.

Tentu setelah itu Gus Dur minta gantinya dari parpol asal si menteri yang korupsi itu. Ini untuk menjaga “persatuan nasional”.

Kementerian di sektor ekonomi yang dipimpin DR Rizal Ramli juga jadi perhatian khusus Gus Dur. Itu sebab di sektor (ekonomi) ini pemerintahan Gus Dur tetap on the track, keberpihakannya kepada rakyat sangat kuat. Dan nyatanya memang sukses.

Konsep Gus Dur dalam mengelola pemerintahan tidak menggunakan instrumen “politik kekuasaan” membuat kementerian di sektor “politik dan keamanan” di bawah Menko Polhukam Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak mendapat perhatian khusus.

Mungkin itu sebabnya di sektor “polkam” inilah kabinet Gus Dur paling kedodoran. Komunikasi politik antara lembaga kepresidenan dan parlemen berantakan. Banyak salah informasi. Misleading. Tapi anehnya, ketika SBY jadi presiden, bisa aman terkendali hingga dua periode (2004-2014).

Gusar Ketika Menyangkut NU

Guyon. Selalu ada joke dalam setiap pertemuan dengan siapapun. Bahkan dalam sidang kabinet acap dibuka dan ditutup dengan joke. “Gitu aja koq repot!”

Jabatan presiden yang diperebutkan para politisi dengan mempertaruhkan apa saja, termasuk harga diri dan kebohongan, uang korupsi atau uang pinjaman dari oligarki yang lebih jahat dari lintah darat, bagi Gus Dur bukan sesuatu yang layak dipertahankan.

Itu sebabnya setiap saya gelisah karena panggung politik sangat berisik, segera ke Istana. Bertemu Gus Dur. Makan siang bersama. Mendengar kelakar Sang Big Bos. Hati kembali bugar. Sebagai jubir presiden jadi bisa nyampaikan segala sesuatu dengan benar. Tegar.

Selama bersama Gus Dur, baik saat di Istana maupun setelah lengser (2000-2009), hanya ada satu peristiwa yang benar-benar mengguncang hati.

Ketika itu tahun 2001. Tengah hari. Masih di Istana. Tiba-tiba ajudan minta saya dan Yahya Staquf untuk segera menghadap Presiden.

Di ruang kerja, Gus Dur tampak gusar. Suasana ruangan jadi terasa mencekam. Lalu Gus Dur bicara. Suaranya bergetar. Terbata-bata. Gus Dur terisak. Presiden menangis!

Sampai sekarang saya tidak bisa menceritakan peristiwa ini tanpa emosi. Tanpa hati tergetar. Selalu terbayang perasaan dan kesedihan Gus Dur. Apa yang dirasakan Gus Dur tentu sangat menusuk hati. Manusia dengan konsep berpikir “gitu aja koq repot” pun ternyata bisa juga terguncang hatinya.

Ketika itu Gus Dur “curhat” tentang apa yang diketahuinya tentang beberapa tokoh NU, petinggi PBNU. Mereka menyalahgunakan NU untuk kepentingan pragmatis. Istilah gampangnya, mereka “menjual NU”.

Meskipun saya yakin Gus Dur sudah mendapat konfirmasi adanya beberapa petinggi NU “menjual organisasi” untuk kepentingan pribadi itu, tapi tetap meminta kami untuk menyelidiki kebenaran soal ini. Seolah Gus Dur ingin mendengar bahwa semua itu “kabar bohong”.

“Kalau jabatan saya sebagai Presiden yang mereka jual, saya masih bisa memaafkan. Tapi tidak untuk NU. Ini kan organisasi yang dibangun susah payah oleh kakek saya,” kata Gus Dur terbata-bata.

Klaim Gus Dur soal NU ini memang sangat logis. Faktanya ormas Islam tradisional terbesar ini memang diinisiasi oleh kedua kakeknya, dari garis ayah dan garis ibu. Komplet.

Kakek dari garis ayah (KH Wahid Hasyim) adalah Hadratussyaikh (mahaguru) KH Hasyim Asy’ari pendiri pondok pesantren Tebu Ireng, sedangkan kakek dari garis ibu (Nyai Hj Sholihah Bisri) adalah KH Bisri Sansyuri, pendiri pondok pesantren Denanyar, keduanya di Jombang, Jawa Timur.

Bursa Politik Uang (dan Jabatan)

Dengan kemampuan politik dan kharisma “darah biru” NU yang super kental, Gus Dur sukses mimpin NU selama tiga periode (1984-1999), dan menjadikan ormas para ulama tradisional ini kembali ke Khittah 1926, dan menjadi “payung besar” sekaligus menggirahkan gerakan masyarakat sipil (civil society).

Tapi pasca reformasi, lebih-lebih setelah lengser dari Istana, Gus Dur tidak lagi bisa mengontrol NU. Padahal iklim politik (elektoral) yang berkembang di Indonesia sejak 2004 adalah “demokrasi kriminal”, sistem pemilihan umum yang mengandalkan kekuatan uang, pencitraan dan manipulasi suara yang diatur penyelenggara (KPU).

Tentu saja dengan pengikut yang super besar, dalam sistem demokrasi yang rusak, NU menjadi lumbung suara yang marketable dan menggiurkan para makelar politik.

Sejak itu, NU tercatat (listing) di “bursa (politik) uang” yang kalau dianalogikan dengan pasar modal (saham) berkategori blue chip. Menggiurkan. Terutama di musim pemilu, baik pilpres, pileg maupun pilkada.

Kalau Gus Dur masih hidup dan melihat kondisi NU saat ini, niscaya apa yang saya dan Yahya Staquf saksikan di Istana pada 2001 akan terjadi lagi. Bahkan lebih parah dan lebih perih dari waktu itu.

Akan tetapi, bisa juga, jika Gus Dur masih hidup, akan kian senang, karena salah seorang kadernya yang sudah diproyeksikan mimpin NU ke depan, KH Yahya Cholil Staquf, kini benar-benar jadi nakhoda organisasi yang diinisiasi kedua kakeknya.

Saya percaya, Yahya akan senantiasa ingat peristiwa saat itu, peristiwa ketika Gus Dur menangis mendengar NU “diperdagangkan” tokoh-tokohnya. Apalagi visi dan misi Yahya juga sama dengan visi misi Gus Dur saat mimpin NU. Mejadikan NU modal sosial bagi perubahan di negeri ini. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tulisan ini mungkin bagus jika saya print lalu dipigura dengan bingkai yang bagus.

Sebagai hadiah kemenangan kontestasi pimpinan NU bagi KH Yahya Staquf untuk digantung di ruang kerjanya, sekaligus untuk mengenang (haul) Gus Dur, tokoh besar pergerakan Islam pasca kemerdekaan di negeri ini.

Penulis : ADHIE M. MASSARDI Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

MoneyTalk,Jakarta – Di tahun 2024, perekonomian Indonesia begitu gelap. Potensi SDM yang banyak dan terampil serta pasar yang besar tidak kelihatan. Pilar utama perekonomian yaitu keuangan dan energi disoroti. Ternyata ada banyak masalah di sektor keuangan tapi tidak di sektor energi.

PT PLN Indonesia Power sebagai perusahaan pembangkit listrik, sudah berhasil menerangi kegiatan ekonomi dan industri dengan potensi yang dimiliki Indonesia. Seperti batubara yang melimpah, sinar surya yang menyengat, angin yang menghembus, dan air bendungan yang terus mengalir.

Begitupun dengan Pertamina dan PGN (Perusahaan Gas Negara) juga tiada henti memberikan energi bagi kegiatan ekonomi dan industri. Walaupun kedua BUMN itu lebih menyukai membeli sumber energi dari luar, daripada mencari dan menggali dari perut bumi Indonesia yang kaya.

Untuk energi listrik, tidak ada masalah. Swasembada energi listrik sudah terjadi sejak tahun 2010. Memasuki tahun 2011, justru terjadi over suplai. Dan di tahun 2021, sekitar 25 persen energi listrik tidak terpakai. Kemubaziran itu terjadi hingga saat ini.

Sehingga ketika Presiden Prabowo mengatakan ingin swasembada energi. Untuk energi listrik, perkataan itu menjadi bahan tertawaan orang-orang yang banting tulang di sektor ketenagalistrikan. Prestasi yang sudah diraih sejak 2010, ingin diklaim Prabowo di tahun 2025. Sebaliknya untuk sektor energi minyak dan gas, ucapan Prabowo itu menaikkan bulu kuduk orang-orang di Pertamina dan PGN.

Jika Prabowo seorang negarawan, pemimpin panutan yang jujur, tentu secara spesifik menyebut ingin swasembada migas. Bukan secara umum menyebut swasembada energi. Penyebutan ingin swasembada energi hanya membuat Prabowo dicap sama seperti politisi pada umumnya yang menumpuk di DPR.

Dan lebih parah lagi, Prabowo justru mengutak-atik sektor ketenagalistrikan dengan rencana besarnya untuk melakukan transisi energi. Sedang di sektor migas, tidak memiliki rencana besar. (Nilai impor migas tahun 2023 berdasarkan data BPS mencapai USD 35,8 milyar atau hampir Rp 600 triliun).

Prabowo tidak melihat yang sedang terjadi di eropa barat terutama Jerman, bagaimana kebijakan transisi energi menjadi malapetaka. Karena menutup pembangkit listrik berbahan batubara dan nuklir, menggantinya dengan gas alam Rusia yang ramah lingkungan. Ketika perang Rusia-Ukraina terjadi, pasokan terhenti. Terjadi krisis energi.

Sangat beresiko mengubah sesuatu yang sudah baik. Apalagi menyangkut energi listrik untuk negara sebesar dan seluas Indonesia. Swasembada energi listrik sejak 2010 dan surplus sejak 2011, bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan mudah. Butuh kerja keras berpuluh-puluh tahun, mengingat Indonesia lahir dalam kondisi negara miskin.

Prabowo sebaiknya melihat perekonomian yang terjadi di tahun 2024, bahwa ada 13 gerai Matahari tutup. 20 bank tutup. 30 pabrik tekstil tutup. 400 gerai Alfamart tutup. Ribuan kios di pusat-pusat perbelanjaan tutup, termasuk di Tanah Abang. Sepanjang jalan di Jabodetabek disesaki tulisan rumah dan ruko dijual. Jika permasalahan ini tidak bisa ditanggulangi, Prabowo akan ditinggalkan.

Penulis : Nirmal Ilham, Tenaga Ahli DPR RI

MoneyTalk, Jakarta – Tujuan utama dari gagasan mengoreksi pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung adalah bagian dari upaya menghadirkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efisien dan efektif, demokratis serta profesional. Sudah terbukti bahwa praktik Pilkada langsung yang berbiaya sangat mahal selama ini hanya menghasilkan administrasi pemerintahan yang koruptif.

Pilkada langsung sebagai wujud nyata kedaulatan rakyat adalah kehendak bersama yang mengemuka dari euphoria reformasi. Kehendak bersama itu kemudian dituangkan dalam UUD NRI 1945 pasal 18 ayat 4, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dan, Pilkada demokratis yang merefleksikan kedaulatan rakyat kemudian ditetapkan melalui UU No.8 tahun 2015. Ketika Pilkada langsung bisa terwujud dan terlaksana, semua elemen masyarakat menyambut positif, utamanya karena setiap individu yang punya hak pilih bisa memilih figur kepala daerah-wakil kepala daerah.

Selain nuansa demokratis yang menjadi kenyataan, begitu besar dan beragam harapan masyarakat dari administrasi pemerintahan daerah yang lahir dari Pilkada langsung. Sayang, seiring berjalannya waktu, praktik Pilkada langsung justru mulai mereduksi nilai-nilai demokratis itu sendiri. Menunggangi minimnya literasi publik tentang urgensi kompetensi calon pemimpin publik, konstetan Pilkada langsung mempraktikan politik uang, yakni belanja dan beli suara calon pemilih.

Oleh alasan rumitnya mendekati dan membujuk puluhan ribu calon pemilih, kontestan mengambil jalan pintas dengan melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat lokal, termasuk pemuka agama. Kepada tokoh masyarakat lokal, si kontestan meminta agar sang tokoh menggunakan pengaruhnya meminta warga setempat memilihnya.

Dibalik kesepahaman itu, terselip saling pengertian bahwa imbauan sang tokoh dan suara warga setempat tidak gratis. Selain memanfaatkan pengaruh tokoh warga lokal, sang kontestan pun membentuk dan mengerahkan tim relawan untuk melakukan aksi yang hingga kini popular dengan ungkapan sebutan serangan fajar. Pada awal politik uang mulai dipraktikan, dikenal ungkapan ‘daerah dengan harga suara yang mahal’ dan ‘daerah dengan harga suara yang murah’.

Bagi kontestan Pilkada langsung, belanja suara adalah pengeluaran atau investasi. Untuk meraih jabatan gubernur, nilai belanjanya mencapai ratusan miliar rupiah. Sedangkan nilai belanja suara untuk meraih jabatan Bupati mencapai puluhan miliar. Maka, ketika menjadi pemimpin dalam adimintrasi pemerintahan daerah setempat, di benak sang pemimpin daerah bukan sekadar upaya balik modal. Harus dicari cara dan celah agar selama masa jabatannya diperoleh keuntungan besar. Keuntungan itu kemudian akan digunakan untuk kepentingan pemenangan sebagai calon petahana dalam Pilkada langsung berikutnya.

Dari modus Pilkada langsung seperti inilah lahir motif administrasi pemerintahan daerah yang koruptif. Sebagaimana diketahui bersama, tidak ada yang baru mengenai cerita tentang korupsi yang dilakukan aparatur pemerintah daerah, pemerintah kabupaten hingga korupsi dana desa oleh aparat pengurus desa. Cerita tentang korupsi aparatur Pemerintah daerah sudah lama menjadi obrolan warga di berbagai wilayah.

Fakta tentang kecenderungan ini kemudian terkonfirmasi oleh data resmi tentang pejabat daerah yang terjerat kasus korupsi. Pada 2013 misalnya, mengutip data Kementerian Dalam Negeri, wakil Menteri Hukum dan HAM (saat itu) mengemukakan bahwa sekitar 70 persen kepala daerah di Indonesia terjerat kasus korupsi. Angka rielnya, sedikitnya 291 kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, terlibat dalam kasus korupsi.

Ternyata, fakta historis itu tak membuat jera banyak oknum kepala daerah. Saat ini, kecenderungan atau tren peningkatan korupsi di Indonesia sudah menjadi fakta terbantahkan. Dan, aktor utama korupsi adalah oknum di tubuh birokrasi pemerintahan pusat, pemerintah daerah hingga perangkat desa.

Sepanjang periode 2004-2024, KPK sudah menangani 618 kasus korupsi di pemerintahan kabupaten/kota. Dari jumlah kasus itu, sebanyak 167 kepala daerah terjerat kasus korupsi. Pelakunya adalah walikota dan wakilnya maupun bupati dan wakilnya. Tidak mengherankan jika Survei Penilaian Integritas (SPI) di banyak daerah juga masih rendah.

Masyarakat pun masih dihadapkan pada fakta yang menyedihkan, bahkan terkadang tidak bisa diterima akal sehat. Sebab, sejumlah orang yang pernah terlibat dalam kasus korupsi justru diterima dan dinyatakan sah sebagai peserta Pilkada langsung 2024. Akibatnya, meminimalisir administrasi pemerintahan daerah yang koruptif tampaknya akan sulit dilakukan. Bulan November 2024, Indonesia Corruption Watch (ICW) memublikasikan temuan dan catatan mereka tentang peserta Pilkada yang terindikasi terlibat kasus korupsi.

Menurut ICW, setidaknya 138 orang peserta Pilkada 2024 diduga terlibat kasus korupsi. Dari jumlah itu, termasuk kandidat gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati. Di antara 138 figur kandidat bermasalah itu, ada yang pernah berstatus tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, terlapor, dan orang-orang yang namanya pernah disebut dalam persidangan kasus korupsi.

Dengan fakta dan kecenderungan seperti itu, manfaat atau nilai tambah Pilkada langsung untuk berbagai aspek kepentingan masyarakat setempat nyaris nihil. Tidak sedikit warga yang berkesimpulan bahwa Pilkada langsung tidak memberi manfaat signifikan bagi kepentingan dan kebutuhan dasar warga setempat. Kualitas layanan publik pun tak kunjung membaik.

Perhatian Pemerintah daerah pun terbilang sangat minim terhadap ragam masalah yang berkait langsung dengan kesejahteraan warga, terutama perlakuan terhadap warga miskin, stunting, hingga pendidikan anak dan remaja. Dalam tiga tahun terakhir ini saja, total dana transfer keuangan pemerintah pusat ke daerah sekitar Rp 2.300 triliun. Faktanya, angka kemiskinan di sejumlah daerah masih tetap tinggi. Stunting nyaris tidak ditangani. Anak-remaja yang putus sekolah dibiarkan.

Apakah Pilkada langsung dengan modus koruptif seperti sekarang ini akan terus dibiarkan? Selain koruptif dan minus etika, praktik Pilkada sekarang nyata-nyata memperlihatkan tindakan pembodohan masyarakat oleh kontestan yang melakukan politik uang.

Pilkada dengan modus koruptif, tanpa etika dan membodohi masyarakat adalah musuh demokrasi. Alasan untuk mengoreksi Pilkada langsung sudah lebih dari cukup. Demi kebaikan bersama dan demi masa depan generasi anak-cucu, masyarakat Indonesia seharusnya tidak boleh takut dan ragu untuk melakukan koreksi atas praktik Pilkada langsung yang sarat penyimpangan seperti sekarang ini.

Penulis ; Bambang Soesatyo,Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua Komisi III DPR RI ke-7/Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Borobudur, Trisakti, Jayabaya dan Universitas Pertahanan (UNHAN)

MoneyTalk,Jakarta – Sudah mulai berseliweran berita soal ditetapkannya Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK, pada hari ini Senin (24/12/2024). Hasto ditetapkan tersangka oleh KPK dalam perkara suap pada Komisioner KPU. Berita ini masih simpang siur, dan saya masih menunggu pernyataan resmi dari sahabat-sahabat saya di DPP PDIP.

Jika berita itu benar bahwa Hasto Kristiyanto sudah ditetapkan sebagai tersangka, yang sangat “menggelikan” bagi para praktisi hukum seperti saya itu adalah; kasus penyuapan ini terjadi sudah sangat lama, setelah Pemilu 2019 dan kasus itupun sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) oleh pengadilan Tipikor di tahun 2020.

Dalam keputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di tahun 2020 itu, Hasto Kristiyanto juga sama sekali tidak mendapatkan vonis apapun, karena Hasto memang sama sekali tidak terlibat apapun dalam kasus penyuapan yang dilakukan oleh Harun Masiku pada Komisioner KPU itu.

Sedangkan untuk penerima suap, Wahyu Setiawan (mantan komisioner KPU) dan Agustiani Tio Fridelina (mantan anggota BAWASLU), serta mediator pemberi suap, Saeful Bahri sendiri sudah diadili, sudah divonis penjara dan sekarang semuanya sudah bebas.

Terkecuali Harun Masiku yang divonis sebagai pemberi suap, sampai detik ini masih menghilang atau disuruh oleh pemaksa kasus ini untuk menghilang? entahlah. Namun pertanyaannya, kenapa Hasto sekarang yang justru malah dijadikan tersangka? Ini jelas pemaksaan kasus namanya !.

Kami tidak habis pikir, kenapa kasus yang nilainya sangat kecil, tidak ada seujung kukunya dengan kasus-kasus korupsi dahsyat seperti korupsi tambang Nikel, Timah, Emas, Minyak Goreng, kasus perusakan hutan, atau kasus pengurangan luas hutan dan penghilangan hutan alam (Deforestasi) dll. kok terus dibesar-besarkan?

Selain itu, yang sangat perlu diperhatikan bahwa kasus Harun Masiku itu, sebetulnya tidak merugikan negara sama sekali baik secara materiil maupun imateriil. Memang ruginya apa negara dalam kasus itu? Apalagi keputusan untuk PAW Nazaruddin Kiemas pada Harun Masiku itu juga sudah sesuai dengan Fatwa Mahkamah Agung !.

Sedangkan kasus Jokowi yang melibatkan adik iparnya, yakni Anwar Usman yang ketika itu menjadi Ketua MK, dan membuat keputusan yang sangat menghebohkan, yakni Keputusan MK No.90 Tahun 2023, sama sekali tidak diproses hukum? Apakah kita benar-benar yakin tidak ada penyuapan disana?.

Penyuapan itu merupakan suatu pemberian atau penerimaan sesuatu yang bernilai, untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan seseorang, dengan melanggar hukum atau etika.

Lantas apakah kita semua yakin, bahwa saat MK memutuskan untuk mengeluarkan Keputusan MK No. 90 Tahun 2023 itu tidak ada penyuapan disana pada salah satu atau beberapa Hakim Konstitusi yang menyetujuinya?

Tidak ada makan siang gratis dalam istilah pilitik itu sangat nyata –kecuali makan siang gratis Rp.10.000 untuk anak-anak masih adalah–. Artinya sangat mustahil, ada usaha besar untuk membuat keputusan besar, oleh sebuah institusi besar, namun tidak memberi apa-apa. Ah, yang benar saja?!.

Keputusan MK No.90 Tahun 2023 itu jelas sangat menguntungkan bagi Jokowi, khususnya bagi anaknya yakni Gibran Rakabuming Raka hingga ia lolos untuk menjadi Cawapres ketika itu. Ini jauh lebih besar pengaruh dan kepentingannya, dibanding soal kasus suap recehan Caleg Harun Masiku !.

Olehnya, hapus saja Pasal 12B ayat (1) UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jika kasus PENYUAPAN diinterpretasikan secara subjektif oleh penegak hukumnya sendiri.

Jokowi itu kasusnya jauh lebih besar dan lebih jelas, terang benderang daripada Hasto Kristiyanto yang kasusnya sangat terlihat dipaksakan, lalu kenapa Hasto yang malah ditarget, ditersangkakan sedangkan segudang kasus Jokowi malah diabaikan?.

Penegakan hukum tak seharusnya dijadikan alat politik oleh penguasa untuk memukul orang-orang yang kritis dan “vokal” pada penguasa, karena jika itu yang terjadi Republik ini hanya akan dipenuhi oleh para penjilat kekuasaan !

Penulis : Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer, Jurnalis, Analis Politik dan Aktivis ’98.

MoneyTalk,Jakarta – Disclaimer: Judul tulisan diatas samasekali bukan Typo alias Salah Ketik, tetapi memang (sengaja) diketik begitu agar tidak langsung bisa dituntut “Pencemaran Nama Baik” oleh Kaum Tukang Lapor yang merajalela di Konoha. Memang sepanjang yang diketahui umum, tidak ada orang terkenal bernama “Judi Arie” dan meski ada kasus Pidana dan-juga bisnis “Budi Online”, tetapi itu hanyalah kebetulan semata sebagaimana keterangan yang banyak disebut di berbagai film atau sinetron saja alias jangan cepat Baperan melihat kata.

Namun memang di Indonesia kenyataannya yang terjadi adalah tiga hari lalu, tepatnya Kamis 19/12/24, Kortas Tipikor Bareskrim Polri -bersinergi dengan penyidikan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya- telah melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Koperasi di Kabinet Merah Putih Prabowo ini selama lebih dari lima jam. Budi Arie Setiadi (BAS) memang tidak diperiksa di Kementerian yang baru dijabatnya selama dua bulan terakhir, namun selaku Mantan Menkominfo di Kabinet Kerja era JokoWi selama lebih kurang 15 bulan semenjak Juli 2023.

BAS sempat menjabat posisi orang pertama di Kementerian yang kini sudah berganti nama jadi KomDigi (Komunikasi dan Digital) semenjak Senin 17/07/23 menggantikan Johnny Gerald Plate (JGP) yang dicopot karena ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai Tersangka kasus korupsi BTS-4G (Base Transmitter Station Fourth Generation) Kominfo yang kini malah tampak “terhenti” kasusnya. Padahal korupsi yang disebut-sebut dalam kasus BTS itu mencapai nilai Delapan Triliyun lebih, sudah menersangkakan hingga 16 orang dan memvonis JGP selama 15 tahun setelah Kasasinya ditolak MA.

Memang BAS masuk Kemkominfo setelah kasus BTS-4G, jadi dia bisa disebut luput (atau selamat) dari kasus yang sebenarnya Netizen masih curiga ada beberapa nama penting yang belum tersentuh samasekali tersebut. Namun penting diingat bahwa justru ketika BAS mulai menjabat Menkominfo itu, sebenarnya ada Kasus besar lain yang lagi menjadi tanggungjawab Kementerian berlogo tiga huruf C yang merupakan singkatan dari “Communication, Content and Computer” tersebut yakni Kasus maraknya Judi Online atau JudOl.

Kasus JudOl sangat meresahkan, karena korbannya praktis semua golongan masyarakat, mulai dari Laki-laki Dewasa, Ibu-ibu Rumahtangga hingga Anak-anak. Dilihat dari perputaran uang yang beredar di kasus judOl ini juga sangat fantastis, tercatat mulai sekitar 54 Triliyun di tahun 2021, meningkat menjadi 137 Triliyun di tahun 2022, bertambah signifikan ke angkat 463 Trilyun di tahun 2023 hingga melonjak ke angka sekitar 900 Trilyun di tahun 2024 ini. Ini berarti uang rakyat yang akhirnya hilang keluar dari Indonesia (karena rata-rata Pemilik dan server JudOl ini dari luarnegeri dan hanya memanfaatkan Operator lokal) bisa digunakan untuk membangun 2 Ibukota Negara (IKN) tanpa harus merongrong APBN.

Meski juga Aturan yang sangat penting sebenarnya terkait dengan kasus JudOl ini terjadi sebelum BAS jadi Kominfo-1 (dulu ada PP No. 82 Th 2012 jaman SBY yang mewajibkan Server harus di Indonesia dan di jaman JokoWi diubah jadi PP No. 71 Th 2019 yang membolehkan Server Data di luarnegeri), tetapi seharusnya kalau BAS memang faham tupoksinya dia bisa mengusulkan perubahan PP yang sangat krusial tersebut kembali. Karena inilah point yang paling penting di kasus JudOl itu, bukan hanga sekedar bisa melaporkan “menutup ratusan hingga ribuan situs judOl” saja, karena ibarat air selama sumbernya tidak ditutup akan “bocor” mencari jalan kemana-mana.

Perubahan lokasi server (dari sebelumnya jaman SBY Indonesia memiliki kedaulatan didalam negeri) dan kini Indonesia seperti (sengaja?) dijajah luarnegeri jaman JokoWi, ini masih ditambah dengan S.O.P saat Covid-19 yang memberi izin mesin AIS di Lantai 8 Gedung Kemkominfo bisa di-“remote” dari luar. Inilah yang membuat ada Lokasi “Kantor Satelit” di Bekasi yang dioperasikan oleh sekitar 10 Oknum Pegawai Kominfo yang kini sudah ditetapkan sebagai Tersangka. Sekalilagi seharusnya BAS sebagai Menkominfo saat itu tahu S.O.P tersebut dan langsung mencabutnya, karena Covid-19 sudah selesai, bukan sekedar koar-koar statemen bahwa dia “tahu ada 5 Bandar besar” namun tak melakukan apa-apa sebagaimana di beberapa PodCast yang ada.

Kalau dilihat lagi dalam posisinya di Satgas Pemberantasan JudOl yang diketuai Menkopolhukam Hadi Tjahyanto (saat itu), BAS adalah selaku Ketua Pencegahan, sehingga seharusnya dia berupaya semaksimal mungkin mencegah apapun yang bisa dilakukannya, bukan sekedar omon-omon dan ironisnya sempat dapat “award” dari salahsatu media akan “prestasi”-nya (yang samasekali tidak jelas) tersebut. Belum lagi kalau melihat kasus bobolnya PDNs (Pusar Data Nasional sementara) dan Situs KPU yang terbukti menggunakan Server Aliyun Computing di Alibaba, sudah sangat parah kinerja dia selama ini. Lucunya BAS malah dapat Bintang Jasa di Rezim JokoWi yang mengeluarkan PP No. 71 Th 2019 yang menjadi Prima Causa bisa terjadinya kasus-kasus diatas (Pemilu, PDNs, hingga JudOl), Terwelu …

Semua ini masih ditambah dengan tidak memahaminya BAS soal adanya putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada 2019, yang meloloskan PT Gateway Guna Selaras sebagai pengelola permainan taruhan, padahal BAS mengaku tahu ada lima bandar besar yang mengendalikan judi online di Tanah Air dan diduga terkait perusahaan yang diloloskan melalui putusan PN Jakarta Utara tersebut. Kelima perusahaan yang mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) adalah:  PT Gateway Guna Selaras, PT Patron Aptika Utama, PT Value Cipta Gemilang, PT Proteksi Dunia Emas dan PT Protokol Sasana Janawi

Kesimpulannya, kembali kepada Judul -yang seperti “Typo” diatas- bahwa “Mengapa Judi Arie bisa terseret Kasus Pidana dalam Budi Online ?”, karena pengertian terkena Kasus Pidana bukan hanya terbukti menerima secara langsung atau tidak langsung dan Gratifikasi (sebagaimana yang sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri), tetapi ” abai” atau membiarkan terjadinya hal-hal yang salah dan pelanggaran hukum, apalagi sebenarnya dia tahu tetapi tidak berbuat apa-apa padahal punya Otoritas untuk melakukannya, adalah juga sebuah Tindak Pidana. Namun itu semua idealnya memang bisa ditindak jika di Konoha, bagaimana di Indonesia? Apa kita harus menunggu juga agar “No Viral No Justice” terjadi lagi …? Seharusnya tidak.

Penulis : Dr. KRMT Roy Suryo, M.Kes – Pemerhati Telematika, Multinedia, AI & OCB Independen

MoneyTalk,Jakarta – Kegaduhan di ruang publik terkait kenaikan pajak PPN dari 11% menjadi 12% telah berlangsung intens beberapa bulan terakhir. UU No 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang memuat 6 kebijakan terkait penerimaan negara, yang disusun oleh pemerintahan era Jokowi dan PDIP sebagai partai pemenang pemilu saat itu, menyatakan bahwa tahun 2025, adalah masa pemberlakuan PPN 12%. Namun, kegaduhan di publik saat ini dimotori oleh elit-elit partai PDIP, baik di DPR, maupun di luar DPR, serta kalangan intelektual yang terafiliasi dengan mereka, seperti Mahfud MD. Ganjar Pranowo sendiri menyerang pemerintah dalam isu kenaikan pajak ini dengan menggunakan istilah sarkastik “pemerintah harus dengar jeritan hati rakyat”.

Dalam suasana ekonomi yang memburuk, di awal pemerintahan Prabowo Subianto, yang merupakan bawaan pemerintahan Jokowi dan PDIP, tentunya sangat sulit bagi Prabowo menghindari ketentuan Undang-undang yang sudah diberlakukan. Sehingga, dalam konteks kenaikan pajak PPN sebesar 1% dari sebelumnya, pemerintah berusaha mengklasifikasi jenis-jenis barang dan jasa mewah tertentu yang diterapkan naik, sebaliknya beberapa jenis barang dan jasa vital bagi masyarakat umum tidak dinaikkan. Pengenaan kenaikan pajak misalnya pada barang-barang luxurious seperti mobil, makan di hotel-hotel mewah, telah menjadi prioritas utama. Namun, disinipun kita melihat orkestrasi elit-elit PDIP menyerang kebijakan tersebut.

Tolak PPN

Ahmad Noer Hidayat, ekonom dan dosen UPN, dalam tulisannya “Tolak Kenaikan PPN: Saatnya Kebijakan Kreatif untuk Indonesia Lebih Baik” menyarankan agar kenaikan pajak PPN 12% ditunda. Ahmad juga memberikan berbagai solusi untuk pemerintah dapat menggantikan kebijakan itu melalui penaikan pajak sektor digital dengan potensi penerimaan Rp. 70-100 T, optimalisasi tata kelola perpajakan dengan potensi penerimaan Rp 50-75 T dan terakhir peningkatan pajak orang kaya (wealth tax). Pajak orang kaya berbeda dengan pajak PPh Badan yang juga masuk dalam bahasan UU HPP. Untuk Wealth tax ini di Amerika Serikat, misalnya, dikenal merupakan ide kebijakan dari kelompok pemikir demokrat seperti Profesor Stiglitz.

Ahmad Noer yang mereferensikan petisi tolak PPN 12% yang sudah ditandatangani lebih 100.000 orang, meyakini bahwa ada alternatif kebijakan. Persoalannya, Ahmad tidak menjelaskan bahwa Undang-undang Harmonisasi Perpajakan itu dibuat oleh PDIP dan Jokowi, yang jatuh tempo pelaksanaannya tahun depan serta pembatalan UU tersebut harus dilakukan DPR. Tentu saja jika Prabowo berprilaku sama dengan Jokowi, yakni gemar membuat Perpu, Prabowo dapat melakukan pembatalan kenaikan itu. Sayangnya, jika Prabowo mulai gemar membuat Perpu, fungsi Puan Maharani, sebagai ketua DPR, akan menjadi lemah nantinya.

PDIP dan Oposisi

Elit PDIP beberapa waktu lalu telah menyatakan permohonan maaf atas kekhilafan mereka menjadikan Jokowi Presiden. Hal itu dinyatakan antara lain oleh Dedy Sitorus, anggota Dewan dari PDIP. Tantang kekhilafan ini adalah terkait dengan sosok Jokowi yang dianggap mereka banyak menabrak UU termasuk keputusan MK. Pernyataan seperti ini perlu diapresiasi karena kita ingin negara dikembalikan pada fungsi yang benar, yakni diatas segala kepentingan individu.

Terkait UU Harmonisasi Perpajakan yang dibuat PDIP tersebut, tentu saja Puan Maharani dan PDIP jangan memprovokasi rakyat untuk menolak kenaikan PPN 12% secara “double face”, karena itu adalah praktek hipokrit. Kekhilafan PDIP dalam konteks pemerintahan masa lalu, haruslah ditunjukkan dengan cara-cara “gentleman”, seperti memohon maaf kepada rakyat karena PDIP lah yang membuat UU Harmonisasi Perpajakan itu, serta PDIP langsung meminta fraksinya di DPR mengusulkan revisi segera UU itu. Dengan adanya revisi UU Perpajakan, jika UU direvisi, bisa saja ke depan, PPN bukan saja tidak naik, malah diturunkan seperti di Vietnam baru-baru ini.

Sumber pembiayaan pembangunan di Indonesia bukanlah hal susah. Sebab, sebuah perusahaan seperti VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie) saja dapat membangun negara Belanda hanya bersumber kekayaan kita. Jadi tergantung elit-elit politik mau berhenti korupsi atau tidak. Prabowo Subianto sudah mengatakan kepada koruptor akan mengampuni mereka jika uang-uang korupsi seribuan Triliun dikembalikan ke negara. Jika itu terjadi, kita tidak tergantung lagi pada pajak.

Kembali ke konteks PPN ini, sudah selayaknya PDIP menyatakan diri sebagai oposisi artinya bersikap tegas dan lalu menginisiasi revisi UU Harmonisasi Perpajakan itu di DPR.

Penutup

Kenaikan PPN 12% merupakan produk legislasi PDIP tahun 2021, sebagai partai penguasa. Saat ini PDIP mengorkestrasi kebencian atas rencana kenaikan PPN tersebut. Ini adalah politik jahat, yang harusnya sudah dikubur di era paska Jokowi.

PDIP yang sudah menyatakan khilaf karena mendukung Jokowi di masa lalu, harusnya memberikan kesempatan pada pemerintah baru mencari solusi atas persoalan yang ada. Apalagi jika kebijakan pajak PPN Prabowo terkait dengan produksi hukum buatan PDIP sendiri.

Indonesia adalah negara kaya. Tinggal bagaimana kita mendukung Prabowo mendapatkan kekayaan itu kembali dari oligarki rakus, dan menjadikan kekayaan itu sumber pembiayaan pembangunan ke depan.

Penulis : Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle