22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – SHM (Sertifikat Hak Milik) dan SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) di atas perairan laut dapat dipastikan merupakan dokumen bodong, alias palsu, dan tindak pidana pemalsuan dokumen, dengan ancaman hukuman penjara 8 tahun. Pelaku dan pihak yang terlibat sudah jelas, terang-benderang. Polisi tunggu apa?

Pejabat penerbit sertifikat dan pembeli atau penadah sertifikat (SHM dan SHGB) palsu ini mengaku, lahan di perairan laut tersebut dulunya, tahun 1980an, merupakan tanah daratan. Mereka berdalih, tanah daratan tersebut sekarang menjadi daerah perairan laut karena terjadi abrasi, yaitu proses pengikisan tanah di daerah pesisir pantai, sehingga membuat tanahnya musnah dan menjadi daerah perairan.

Pengakuan telah terjadi proses abrasi di pantai utara Tangerang sejak 1980 hingga sekarang, sehingga membuat tanah daratan hilang menjadi perairan laut, sangat mengada-ada, dan masuk modus penipuan. Oleh karena itu, sertifikat tanah (SHM dan SHGB) yang diterbitkan berdasarkan fakta palsu (penipuan) merupakan sertifikat tanah tidak sah, alias palsu.

Ada dua alasan kenapa pengakuan abrasi di pantai utara Tangerang merupakan berita bohong dan masuk tindak pidana penipuan.

Pertama, faktanya tidak ada abrasi di pantai utara Tangerang sejak 1980an sampai sekarang. Hal ini telah dibuktikan oleh beberapa ilmuwan, antara lain oleh Pakar Geospasial Departemen Geodesi Fakultas Teknik UGM, I Made Andi Arsana.

Sebelum itu juga sudah banyak kajian dan penelitian yang dimuat di berbagai jurnal ilmiah yang mengamati garis pantai utara Jawa, termasuk Tangerang, untuk kurun waktu tertentu, misalnya 30 tahun. Berdasarkan penelitian ini, juga terbukti tidak ada abrasi di pantai utara Tangerang.

Kedua, seandainya terjadi abrasi sehingga membuat tanah daratan musnah, dan menjadi daerah perairan laut, maka hak atas tanah tersebut juga musnah. Menurut UU No 5 Tahun 1960 tentang Agraria, Pasal 27 huruf b menyatakan bahwa hak milik akan hilang (atau hapus) apabila tanahnya musnah: “Hak milik hapus bila tanahnya musnah”. Tanah bisa musnah karena peristiwa erosi atau abrasi, atau bencara alam lainnya. Hak milik yang hilang (hapus) atas tanah yang musnah tidak bisa dipulihkan kembali.

Karena itu, pengakuan hak atas tanah di perairan pantai utara Tangerang jelas mengandung unsur tindak pidana penipuan. Sebagai konsekuensi, semua dokumen kepemilikan tanah yang diterbitkan atas dasar pernyataan palsu (baca: penipuan) tersebut merupakan dokumen atau sertifikat tidak sah, baik penerbitan surat Girik dan Letter C yang menjadi dasar penerbitan sertifikat, maupun konversi surat tersebut menjadi SHM atau SHGB.

Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam penerbitan dokumen dan sertifikat “aspal”, asli tapi palsu, tersebut terbukti secara bersama-sama melakukan persekongkolan jahat pemalsuan dokumen (sertifikat) kepemilikan tanah.

Dalam hal ini, kepala desa, pejabat BPN (Badan Pertanahan Nasional), termasuk kepala BPN, sampai notaris, patut diduga secara bersama-sama terlibat dalam sindikasi pembuatan sertifikat bodong di perairan pantai utara Tangerang tersebut. Tindak pidana pemalsuan dokumen diatur di dalam UU Pidana, antara lain Pasal 264 KUHP, dengan ancaman penjara 8 tahun.

Selain itu, pembeli atau penadah sertifikat tanah palsu di perairan pantai utara Tangerang juga patut diduga kuat menjadi bagian tidak terpisah dari sindikat pemalsuan sertifikat tanah. Pembeli sertifikat palsu pantai utara Tangerang diperkirakan mendapatkan keuntungan paling besar dari pemalsuan sertifikat ini.

Yang terakhir, proses pemalsuan sertifikat pantai utara Tangerang sudah terjadi sejak 2022/2023, pada masa pemerintahan Jokowi. Pemalsuan dokumen ini berjalan sangat lancar karena melibatkan sindikat dari pejabat desa sampai pejabat tinggi negara, termasuk menteri dan wakil menteri ATR. Bahkan patut diduga, juga melibatkan, atau atas sepengetahuan, Jokowi. Karena, jumlah sertifikat palsu tersebut sangat banyak, dengan luas tanah sangat luas, bisa mencapai ratusan bahkan ribuan hektar.

Oleh karena itu, pihak kepolisian RI wajib mengusut tuntas skandal sertifikat palsu yang membuat gaduh seisi Republik ini sampai ke pelaku intelektualnya, sampai ke pejabat tinggi negara termasuk Jokowi. Presiden Prabowo harus memastikan skandal sertifikat palsu ini dapat dibongkar tuntas.

Penulis : Anthony Budiawan,Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

MoneyTalk, Jakarta – Peket hemat secara harfiah adalah mengurangi secara kuantitas dan kualitas dari ukuran yang sebenarnya untuk memberi kesan cukup dan penerimanya merasa cukup. Pembuat paket hemat bisa mengambil separuh atau lebih keuntungan sebagai hasil siasat paket hemat. Bagi penerima paket hemat dia tau itu kurang tapi asal lambung tidak kosong.

Begitulah gambaran sebenarnya dari APBN Indonesia. Kuantitas dan kualitasnya tidak bertambah, dan bahkan bisa menurun. Pihak penyedia paket hemat dalam hal ini Kementerian Keuangan yang bekerja untuk oligarki pengendali sumber daya ekonomi nasional telah mengatur siasat sedemikian rupa, sehingga tampak kesan bahwa APBN itu besar, namun fakta sebenarnya APBN kecil. Menciptakan kesan seolah olah pajak, royalti, pungutan yang diberlakukan kepada para oligarki pengendali sumber daya ekonomi nasional, kesannya besar dan meningkat, padahal faktanya tidak.

Mari kita lihat bagaimana permainan paket hemat ini dijalankan. Para oligarki menerima konsesi, ijin, facilities, insentif, bahkan subsidi agar dapat menguasai sumber daya alam, mengeruknya dan mengangkutnya ke pasar ekspor. Jangan lupa bahwa mereka mengangkutnya itu lebih banyak menggunakan BBM bersubsidi yang harganya sepertiga harga pasar bahan bakar. Mereka mengangkut sumber daya alam Indonesia sampai ke pasar ekspor.

Setelah itu oligarki penguasa sumber daya alam tersebut menerima pendapatan dalam mata uang asing, dalam dolar Amerika Serikat. Makin hari yang diakui semakin banyak, terus bertambah seiring pembukaan investasi, lahan, hutan semua sudah habis dikuasai. Jadilah Indonesia sekarang sebagai eksportir paling besar dalam gas LNG, batubara, nickel, timah, perak, tembaga, biji besi, hasil kebun seperti sawit, hasil hutan berupa karet, kayu, dan lain sebagainya.

Seharusnya pendapatan negara bertambah kan? Seharusnya tambahan pendapatan negara itu dalam dolar kan? Setelah dikonversi ke dalam rupiah sebagai mana tercatat dalam APBN seharusnya tambahan berkali kali lipat kan? Sebab nilai rupiah itu setiap tahun merosot secara terus menerus, konsisten dan hampir pasti. Rupanya pelemahan rupiah itu bagian dari siasat utama dalam startegi keuangan Indonesia.

Tapi bagaimana kenyataannya,? Wah ternyata oligarki melalui kementerian keuangan berhasil menyusun paket hemat. Penerimaan negara itu tidak pernah bertambah. Dalam dollar AS atau dalam USD pemerimana negara Indonesia 10 tahun lalu itu sekitar 200 miliaran dolar AS, sekarang pun 200 miliaran DOLLAR AS. Jadi apa yang terjadi ternyata jumlah yang dibayarkan oleh pengendali sumber daya alam Indonesia makin lama itu makin kecil. Walaupun kita mengetahui harga komoditas SDA seperti batubara, nickel, timah, sawit ternyata makin meningkat. Demikian juga jumlah yang diangkut ke pasar ekspor meningkat dengan sangat pesat setiap tahun.

Namun paket hemat APBN lama lama makin terasa tidak cukup. Ternyata paket hemat ini harus dikembalikan kepada oligarki sumber daya alam dalam bentuk cicilan utang dan bunga. Mereka oligarki sumber daya alam selama bertahun tahun belakangan bersama menteri keuangan telah beternak uang berbunga tinggi dalam obligasi negara dan bank Indonesia. Memang sebagian besar hasil SDA tetap disimpan di luar negeri. Kedua lembaga yakni Menkeu dan BI harus membayar setiap tahun kepada oligarki besar sekali. Mereka kedua lembaga ini tidak pernah juga mempersoalkan itu. Karena oligarki itu adalah tuannya. Akibatnya makin lama APBN makin kempes.

Tapi masih ada jurus sakti. Pemerintah dipaksa berhemat. Seruan penghematan menggema di jahat keuangan. Ini adalah cara mengadu domba orang kere penerima paket hemat. Antara pemimpin dipaksa mencurigai bawahnya yang boros. Padahal bawahannya sudah lama mengencangkan ikat pinggang. Memang ada bawahan yang boros, tapi itu adalah antek oligarki sendiri, antek piaraan ini kapan kapan bisa untuk mengalihkan perhatian publik, sehingga orang awam nama pemerintah tetap jelek, birokrasi itu korup, rakus, dan lain sebagainya. Sementara oligarki penguasa sumber daya alam adalah penyumbang kemakmuran negara. Wah rapi juga cara kerjanya ya.

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – Alhamdulillah, ribuan masyarakat Banten dan sejumlah aktivis dari berbagai kota hadir di Desa Munjung, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang (Sabtu, 1/2). Dalam kalkulasi penulis, paling tidak total peserta yang hadir sekitar 5 ribuan.

Aksi ini menunjukkan, masyarakat Banten sebagai pewaris darah Pejuang dan Ulama (Sultan Ageng Tirtayasa dan Syaikh an Nawawi al-Bantani) telah mengambil alih perjuangan melawan AGUAN dan Anthony Salim, Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat Banten. Penulis melihat dengan jelas, wajah-wajah para ksatria pemberani berkumpul dilokasi aksi, di tempat pengurukan proyek PIK-2.

Memang awalnya, sempat terjadi insiden. Penulis datang sesuai jadwal, pukul 09.00 WIB. Setelah memarkir kendaraan, penulis meninjau lokasi aksi yang sudah ramai.

Tapi ternyata, sejumlah preman bayaran Aguan memblokir lokasi. Terjadi adu mulut dan sejumlah manuver fisik, antara penulis yakin dikerubuti sejumlah preman yang jumlahnya lebih banyak.

Sayangnya, polisi alih-alih menjauhkan preman bayaran dari penulis, justru mengarak penulis keluar dari lokasi yang dijadikan titik aksi. Preman bayaran datang silih berganti, mencoba mengintimidasi.

Alhamdulillah, karena penulis yakin Allah SWT bersama hamba-Nya yang beriman dan berjuang di jalan-Nya, penulis tidak gentar. Sejumlah manuver, adu mulut, hingga sempat adu tangan, penulis layani. Walau harus dikeroyok, tidak membuat penulis ciut nyali.

Yang aneh, Kapolsek Kronjo Rudi. R, mengaku terkena pukulan preman. Sontak saja, penulis geram dan meminta polisi memproses hukum pelaku pemukulan Kapolsek.

Tapi keberpihakan kepolisian, malah terlihat berpihak pada preman. Tak menghalau preman yang mengintimidasi penulis, tapi menarik penulis menjauh. Sangat di sayangkan.

Hanya saja, begitu ribuan peserta aksi datang sekitar pukul 10.30, preman-preman AGUAN yang sebelumnya sok garang, pada lari ngiprit. Mereka, tak lagi bisa mempertahankan lokasi proyek, aksi berjalan gegap gempita. Bahkan, diakhir aksi lokasi proyek disegel oleh peserta aksi.

Dalam konteks adu nyali, logika jumlah memang menjadi penentu. Awalnya, puluhan preman Aguan merasa jumawa, karena hanya menghadapi penulis yang dikawal hanya beberapa orang (karena peserta belum tiba). Tapi begitu ribuan peserta aksi tiba, wajah garang preman Aguan berubah menjadi kecut. Satu persatu, ngiprit meninggalkan lokasi aksi.

Persatuan masyarakat Banten hari ini, menandai babak baru perjuangan melawan AGUAN. Proyek PIK-2 harus dihentikan.

Penulis : Ahmad Khozinudin, S.H., Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat/ TA-MOR PTR

MoneyTalk,Jakarta – Sejarah penghematan datangnya dari IMF dan Bank Dunia. Kata kata yang indah tapi bagi desain keuangan negara penghematan itu datang dari mazhab yang berbeda. Ini berhubungan dengan kebijakan ousterity atau pengetatan fiskal. Ini rezim yang baku, yang ujungnya menciptakan krisis untuk berlanjutnya ketergantungan.

Penghematan anggaran membuat negara Indonesia lupa dengan masalah yang sebenarnya. Masalah utamanya adalah kekuarangan pendapatan atau pendapatan nya bocor. Akibatnya pendapatan negara stagnan. Pendapatan negara 10 tahun lalu dengan pendapatan negara saat ini sama yakni sekitar 2-2,2 miliar dollar. Tidak bertambah walaupun ekonomi tumbuh dan eksploitasi sumber daya alam makin masiv dan bertambah, walaupun pemerimaan SDA itu dalam dolar. Jadi apa yang terjadi dengan penerimaan?

Penghematan itu untuk memastikan fokus anggaran negara agar tetap dapat membayar utang tepat waktu. Utang terutama kepada swasta dan dalam mata uang asing, serta utang dalam rupiah. Usaha penghematan merupakan penekanan yang selalu dipersyaratkan oleh para pemberi pinjaman atau utang. Negara dan pemerintah harus menghemat belanja rutin dan belanja publik agar tetap dapat membayar utang secara tepat waktu, tidak ada penjadwalan ulang, dll.

Ketika pemerintahan Prabowo membawa isue penghematan sebagai cara menambah ruang belanja pemerintah untuk kepentingan lain yang dipandang produktif, maka presiden Prabowo telah masuk dalam perangkap atau jebakan kementerian keuangan. Agar apa? Agar preiden tidak masuk dalam usaha mengutak atik sumber penerimaan yang merupakan permainan bawah meja antara oligarki dan kementerian keuangan. Ini juga ada tendensi memanas manasi publik agar membenci birokrasi atau sentimen pada birokrasi

Prabowo dalam permainan politik ini, jelas telah takluk dengan rezim fiskal yang tengah memainkan anggaran untuk tujuan mereka sendiri, bukan tujuan negara. Rezim fiskal sejak awal reformasi didesain untuk menghemat belanja, melemahkan kecepatan pergerakan ekonomi pada satu sisi, namun menyedot pajak dan mengokohkan ketergantungan pada bantuan asing pada sisi yang lain.

Dengan diumumkan bahwa negara atau pemerintah akan melakukan penghematan besar besaran, maka sebetulnya secara ekonomi pemerintah telah mengumumkan terjadinya resesi. Resesi ini ditandai dengan penerimaan negara yang stagnan, dan kewajiban negara yang menumpuk akibat utang. Resesi berarti negara perlu menghemat anggaran. Begitu logikanya. Penghematan itu berbeda dengan pemberantasan korupsi. Penghematan itu pernyataan bahwa pemerintah menghadapi resiko kurang uang.

Pengumuman terjadinya resesi menuju krisis ini akan menambah biaya uang Indonesia yang berasal dari utang atau bantuan luar negeri atau pinjaman komersial. Karena keuangan Indonesia dipandang beresiko maka ini adalah momentum bagi pemilik uang menuntut imbal hasil yang lebih besar terkait investasi mereka, baik dalam surat utang negara atau obligasi pemeirntah dan securitas rupiah bank Indoneia atau surat utang bank Indonesia. Utang dua lembaga yang saat ini tengah berlomba mencari uang melalui bunga tinggi.

Hal yang lebih parah adalah penghematan yang dibicarakan Prabowo tidak masuk dalam skenario anggaran 2025 yang telah ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah melalui UU APBN. Bagaimana caranya Presiden nantinya menggunakan uang hasil penghematan kalau benar terjadi? . Ini namanya nanti adalah anggaran yang tidak terserap. Dalam sistem anggaran Indonesia belanja sampai satuan 9 dibicarakan dengan DPR. Jadi sebenarnya penghematan 300 triliunan rupiah itu uangnya mau dibawa kemana? Sebenarnya seruan penghematan itu berarti uangnya ora ono. Ngono mas.

Dulu saya masih ingat di awal pemerintahan Jokowi kampanye nya sama loh. Penghematan anggaran APBN untuk seminar di hotel hotel dll. Apakah ide ini berasal dari orang yang sama. Berharap bisa mengubah atau menyesatkan orientasi pemerintah dengan cara yang sama. Atau hanya pencitraan semata-mata. Karena IMF dan Bank dunia sekarang tidak lagi bicara penghematan, maka ini bisa jadi ulah orang lain lagi. Orang yang sama dari zaman Jokowi sampai Prabowo

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – Sengaja saya membuat judul diatas. Karena secara faktual, eksistensi Gibran tak nampak. Gibran, hanya menambah beban kinerja Prabowo Subianto.

Anggap saja ini pemerintahan tungal. Bukan dwitunggal. Kita sebut saja, ini Pemerintahan Prabowo (tanpa) Gibran.

Saya, termasuk yang tak setuju mengukur kinerja seorang Presiden berdasarkan periode waktu tertentu. Karena itu, saat diskusi ILC yang dipandu Bang Karni Ilyas, saya menegaskan bahwa sejak diambil sumpah jabatan dan dilantik menjadi Presiden, maka demi hukum sejak saat itu pula Presiden harus menjalankan konstitusi.

Jadi, ukurannya bukan waktu. Bukan 100 hari, satu tahun, empat tahun, dll. Tapi ukurannya adalah konstitusi. Apakah, pemerintahan yang dijalankan Prabowo sejalan dengan konstitusi atau menyimpang?

Saya hanya mau memberikan koreksi, hanya pada satu pasal dari total 37 pasal yang diatur konstitusi (UUD 1945). Pasal itu adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan:

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berbunyi:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Apakah konstitusi terkait Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia, benar-benar dikuasai oleh Negara, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat? Mari kita periksa.

Kita awali dari sektor batubara. Pemilik batubara terbesar di Indonesia adalah Garibaldi Thohir, yang juga merupakan kakak kandung dari Menteri BUMN, Erick Thohir. Ia memiliki kekayaan sebesar US$ 2,6 miliar atau setara dengan Rp37,24 triliun dan menempati urutan 17 orang paling kaya di Indonesia versi Majalah Forbes.

Garibaldi Thohir juga merupakan pemilik PT Adaro Energy Tbk, salah satu perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia. Selain itu, ia juga memiliki saham di beberapa perusahaan lainnya, seperti WOM Finance, operator perusahaan air minum, dan jaringan restoran Hanamasa

Namun, perlu diingat bahwa ada beberapa pemilik batubara lainnya di Indonesia yang juga memiliki kekayaan dan pengaruh yang signifikan, seperti Edwin Soeryadjaya dan Low Tuck Kwong. Belum lagi, ada nama Luhut Panjaitan, Haji Isam, dll.

Mereka semua bukan Negara, bukan pula wakil Negara. Mereka semua mengelola Batubara untuk sebesar-besarnya kemakmuran pribadi dan korporasi. Bukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.

Untuk pemain Nikel, PT Aneka Tambang TBK (ANTM) mewakili Negara masih menjadi pemain besar. Namun, bukan berarti sektor Nikel semuanya dikelola oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.

Ada PT Vale Indonesia TBK (INCO): Memiliki wilayah pertambangan yang tersebar di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Timur.

Kemudian, ada PT Central Omega Resources Tbk (DKFT) Memiliki tambang bijih nikel di Sulawesi Tengah dan Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Berikutnya, ada PT Ifishdeco Tbk (IFSH): Bergerak di bidang pertambangan bijih mentah nikel dan memiliki wilayah tambang di Sulawesi Tenggara. PT Resource Alam Indonesia Tbk (KKGI): Memiliki wilayah tambang di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

Belum lagi, pemain baru dari China yang melakukan eksploitasi secara brutal. Sebut saja China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), perusahaan minyak dan gas negara China yang melakukan investasi di Indonesia, termasuk di sektor pertambangan nikel.

Kemudian Tsingshan Holding Group, perusahaan China yang memiliki pabrik pengolahan nikel di Indonesia, terutama di Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara

Ada lagi *Jinchuan Group*, perusahaan China yang memiliki saham di beberapa perusahaan tambang nikel di Indonesia, seperti PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).

Saya tak mau sebutkan semuanya. Khawatir, pembaca semakin marah dan dongkol. Karena makin paham, ternyata NKRI sudah sepenuhnya dikuasai oleh korporasi, asing dan aseng.

Lalu, dimana letak kinerja Prabowo (tanpa) Gibran, pada periode pemerintahannya?

Bisa dipastikan, kebijakan Prabowo melanjutkan kebijakan era Jokowi. Yakni, mengobral SDA Indonesia, melakukan privatisasi dan swastanisasi, menyerahkan kekayaan alam Indonesia kepada swasta, asing dan aseng.

Kasus pagar laut menjadi bukti paling mutakhir. Tanah dan Laut Indonesia, secara telanjang dirampas oleh korporasi PIK-2 milik Aguan dan Anthony Salim. Namun, Prabowo tak mengambil langkah signifikan, selain parade dan kontestasi kehadiran Negara melalui ritual mencabut pagar laut.

Sampai hari ini, tak ada satupun yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Sampai hari ini, proyek PIK-2 tidak juga dihentikan. Sampai saat ini, status PSN PIK-2 tidak juga dicabut.

Lalu, untuk apa konstitusi dibuat, Presiden diambil sumpah untuk melaksanakannya, jika semuanya diabaikan?

Penulis : Ahmad Khozinudin, Sastrawan Politik

MoneyTalk,Jakarta – Besok Jumat, 31 Januari 2025 di Masjid Jami’ Al Muntaha, Jl. Kayu Manis Barat No.99 Rt.05, Matraman, Jakarta Timur akan diselenggarakan haul seorang tokoh dakwah Jakarta yang pengaruhnya masih terasa sampai saat ini dan menginspirasi banyak da’i dalam berdakwah. Dia adalah KH Hasyim Adnan.

Saya bersyukur beberapa tahun lalu ditugaskan oleh KODI (Koordinasi Dakwah Islam) Provinsi DKI Jakarta untuk menuliskan biografi/ manaqib singkatnya yang kemudian diterbitkan dalam sebuah buku bersama tokoh lainnya dengan judul _Tokoh Dakwah Jakarta_.

KH Hasyim Adnan bukan hanya terkenal sebagai seorang dai kondang, orator ulung, tetapi

juga ulama dan aktivis dakwah yang terkemuka dan politikus dari partai Islam di Jakarta.

Dia merupakan salah seorang pendiri Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga termasuk dari pendiri Dewan Masjid Indonesia (DMI) serta Ittihadul Muballighin dan dia juga terlibat dalam pembangunan Masjid Istiqlal.

Selain itu, dia juga termasuk salah seorang tokoh pendidikan Islam di Ibu Kota karena mendirikan Akademi Ilmu Dakwah (Akidah) yang kemudian menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Aqidah AlHasyimiyyah yang berlokasi di Jl. Kayu Manis, Jakarta Timur dan lulusannya telah banyak menjadi dai dan daiyat kondang, seperti Ustadz Subki AlBughury dan Ustadzah Quratul `Ayun.

Dengan kiprah, ketokohan dan keberhasilan dakwahnya di Jakarta, maka sudah selayaknya kisah hidup atau manaqibnya ditulis untuk dapat menjadi ibroh, menjadi pelajaran dan panutan, bagi para kader dai dan dai-dai muda sekarang ini, khususnya yang berdakwah di Jakarta.

Lahu Al-Faatihah!

Penulis : Rakhmad Zailani Kiki

 

MoneyTalk,Jakarta – Apakah Indonesia bisa bubar? Amit-amit jabang bayi. Namun andai dihubungkan dengan teori sejarah perkembangan sosiologi dan antropologi atau sejarah bangsa-bangsa secara holistik yakni perspektif atau pendekatan yang mempelajari manusia dan budayanya secara menyeluruh.

Maka diantaranya Ibnu Khaldun (1332-1406 M), menyampaikan sejarah sosiologi antropogi dalam kitabnya yang fenomenal Muqaddimah sebagai “catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia”.

Menarik tuk disimak bahwa mayoritas sejarawan Muslim, termasuk Ibnu Khaldun mempercayai bahwa filsafat moral (tentu saja yang berlandaskan Islam) adalah bukan hanya sekedar unsur belaka, tetapi juga dianggap “ruh” sejarah. Sejarah adalah bagian dari ilmu pengetahuan (Scientific History), ini merupakan suatu terobosan ilmiah yang belum ada di masa itu.

Soal kehancuran sebuah negara, Ibnu Khaldun menyatakan dengan mengutip sumber ilmu, Al Quran. Sejarah asal kehancuran negara dan peradaban negara (bangsa) karena faktor kecongkakan, hedonisme.

Sehingga negara bubar bukan khayalan atau fiksi dalam novel dan komik. Karena banyak negara tengelam dalam dasar sejarah. Hanya sedikit negara yang mampu bertahan lama, Dan memang banyak orang yang alpa dengan menganggap eksistensi negara itu sebuah kenyataan kekal dan final.

Ibnu Khaldun mempelajari tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu seperti kelahiran, keramah-tamahan, dan solidaritas golongan, tentang revolusi dan pemberontakan oleh segolongan rakyat melawan golongan lain. Dan sebagai akibatnya, kemudian timbul kerajaan-kerajaan dan negara dengan tingkatan bermacam kegiatan dan kedudukan orang. Baik itu untuk mencapai kemajuan kehidupannya, atau kemunduran karena perpecahan? berbagai macam ilmu pengetahuan dan keterampilan, dan umumnya tentang segala macam perubahan yang terjadi di dalam masyarakat karena watak masyarakat itu sendiri. Ingat zaman raja raja di tanah Jawi yang daling berperang? Timor Timur masuk berintegrasi ke Indonesia lalu terlepaskan? Dan termasuk adanya sejarah pemberontakan atau revolusi dan invasi dan atau agresi sehingga berakibat ada yang hancur dan sebaliknya ada yang memperluas dominasi.

Kekinian bagimana sejarah membuktikan dengan Yugoslavia, Uni Sovyet dan lain lain peristiwa kehancuran sebuah negara.

Bagi Ibnu Khaldun, sejarah terbangun dari dua sisi, sisi luar (material, lahiriah) dan sisi dalam (sisi batiniah, filosofinya). Sisi luarnya sejarah menjelaskan kondisi tentang makhluk Tuhan (umat manusia), menguraikan hal ihwalnya, perluasan wilayah dan perputaran kekuasaan di berbagai negeri.

Sisi dalam, atau bisa juga dikatakan sisi batiniah sejarah merupakan tinjauan, kajian, dan analisis tentang berbagai kejadian dan elemen-elemennya, ilmu yang mendalami tentang berbagai peristiwa dan sebab-akibatnya, serta filsafat moralnya antisipasi terhadap kehancuran dengan kata-kata hikmahnya adalah Jas Merah sesuai filosofi Bung Karno.

Dengan demikian, Ibnu Khaldun termasuk sejarawan yang mensyaratkan tinjauan peristiwa, analisis, pola-pola dan sebab-akibatnya sebagai syarat ilmu dalam penulisan sejarah.

Menarik termasuk Ibnu Khaldun mempercayai bahwa filsafat moral (berlandaskan Islam) adalah bukan hanya sekedar unsur belaka, tetapi juga dianggap “ruh” sejarah.

Maka, hal tersebut mengingatkan pada pemikiran George Frederick Hegel (abad 17-18), filsuf idealisme Jerman, yang membagi sejarah ke dalam tiga jenis. Sejarah asli, sejarah reflektif dan sejarah filsafati.

Ibnu Khaldun jelas dalam bukunya meyakini bahwa kehidupan manusia akan selalu mengalami proses dan perubahan. Ini adalah sebuah sunnatullah, di mana bukan hanya orang Muslim saja yang percaya tapi juga kepercayaan yang diterima semua keyakinan, ideologi dan agama. Salah satunya karena ada sejarah peradaban bangsa-bangsa di dunia, termasuk sejarah Fir’aun dan kekuatannya yang amat dahsyat lalu hancur.

Dan tentu saja umat Islam memahami itu semua dari tuntunan wahyu ilahi kitab suci Al-Qur’an, bahwa sejak awal kehidupan manusia hingga hari kiamat senantiasa terjadi siklus masa kejayaan dan kehancuran dari masyarakat bangsa (kaum) berikut peradaban atau karya yang ada, sesuai Firman Allah;

“Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami per gilirkan di antara manusia (QS Ali Imran:140).

Di Eropa, usaha-usaha untuk menjadikan sejarah sebagai “suatu disiplin yang ilmiah” baru dipopulerkan abad 19 oleh sejarawan Jerman, Hegel dan Leopold von Ranke, jika dikomparasi dengan pemikiran dan bukti karya dan masa kehidupan Ibnu Khaldun pada abad 13-14 ?

Sebagai contoh yang umum bagi kita, adalah penulisan sejarah yang dihubung-hubungkan dengan rasa nasionalisme, persatuan Indonesia, sejarah kemerdekaan atau dengan “spirit Islam” pada masa keemasan dunia Islam pada abad tempoe doeloe lalu terpuruk kala kepemimpinan Kemal Attaturk .

Lalu pendek kisah, terkait negara bubar ? Patut disimpulkan merupakan hal yang tidak mustahil. Terlebih sosok pemimpin jahat model Jokowi lalu dibela pula? Kemudian fase kepemimpinan turun kepada anaknya yang lulus capres karena kecurangan Jokowi, walau analogi sama namun berbeda, negeri dan raja babilonia hancur karena Nabi Ibrahim melawan. Sebaiknya Indonesia bisa hancur karena tidak berani melawan Jokowi? Maka amit amit jabang bayi, jangan sampai Gibran memimpin negeri ini, jika tak ingin Indonesia hancur terpecah belah.

Penulis :Damai Hari Lubis,Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukjm dan Politik)

MoneyTalk,Jakarta – “Dek, bisa ke sini? Ada yang penting untuk didiskusikan.” Itu kira-kira telepon atau pesan dari Effendi Saman jika ingin bertemu. Dan aku hampir pasti meluangkan waktu karena biasanya memang ada hal tertentu untuk dibahas. Entah itu masalah advokasi korban pinjaman online, nasib Taman Ismail Marzuki yang menurutnya tak patut dijauhkan dari para budayawan, isu mafia tambang dan lingkungan, serta banyak lagi hal lainnya. Aku memang sering tak terlibat dalam isu yang digelutinya. Tapi menjadi pendengar dari seorang Abang Senior, yang kepalanya dipenuhi isu pembelaan terhadap ketidakadilan, baginya lebih dari cukup.

Bang Epek atau Effe — demikian ia biasa dipanggil — memang hampir pasti tak pernah tenang pada ketidakadilan. Dan inilah yang membuatnya sejak muda sudah mendirikan Lembaga Bantuan Hukum Nusantara (LBHN), mendorong konsolidasi para aktivis melalui komunitas Prodem, dan banyak lagi lainnya. Pikiran dan hatinya seakan tak pernah berhenti untuk memikirkan bagaimana agar negeri ini lebih baik, adil dan demokratis. Denyut jantungnya juga tak pernah lepas dari empati terhadap korban, termasuk ribuan korban pinjaman online, yang secara probono didampinginya (litigasi dan nonlitigasi) untuk mendapat perhatian dari negara.

Bang Epek juga tak segan-segan menelepon untuk mengajak makan dan nongkrong jika ia sedang banyak rezeki. Aku dan Desyana, atau Rinjani, hampir pasti selalu mendapat rezeki nomplok jika ia sedang banyak uang. Epek memang dikenal tak pelit untuk berbagi. Di saat lain, saat para aktivis berkumpul dan ada panggung untuk bernyanyi, ia kerap tarik suara sambil berjoget. Bang Epek tak gengsi untuk bernyanyi dengan suara tinggi melengking, disertasi goyangan sedikit jingkrak-jingkrak.

Effendi Saman, yang kerap mengajakku bicara dalam Bahasa Banjar — karena ia memang keturunan Banjar — memang sosok yang penuh empati dan mudah bersahabat. Ia tak segan bergaul dengan siapa saja tanpa pandang latar dan usia. Wajahnya, yang tak pernah lepas dari senyum, atau suaranya, yang tak pernah mengeluarkan nada amarah, menjadi kekuatannya dalam menjalin persahabatan. Meski kadang ada satu dua tindakannya yang tak pas, ia sosok yang bisa menerima kritik dengan diam dan sesekali tersenyum — tanpa amarah atau penolakan terhadap kritik yang ditujukan kepada dirinya.

Itulah Bang Epek, sosok senior yang bisa ngemong terhadap yang lebih muda, menerapkan respek pada sahabatnya, dan tak pelit berbagi rezeki. Namanya yang cukup terkenal ini mampu menyentak jika ia hadir pada satu diskusi. Sentakan terkejut dan kehilangan yang sama dirasakan, saat berita kematiannya beredar di beberapa grup WhatsApp tanggal 28 Januari 2025 malam. Ia wafat dengan tenang pada usia 65 tahun di Jawa Barat. Tanpa sakit dan tanpa dirawat ia mendadak pergi meninggalkan keluarga, sahabat dan orang-orang yang pernah dibelanya.

Effendi Saman pergi tanpa memberi isyarat, bahkan beberapa belas jam sebelumnya, ia masih mengunggah keprihatinannya terhadap isu kontroversial “pagar laut” di kawasan perairan Banten. Bang Epek telah pergi dalam balutan semangat dan kepeduliannya bagi Indonesia yang lebih baik dan adil.

Selamat jalan, Bang. Semoga dari sana, denyut nadi dan pikiran Abang terus berdetak untuk menyuarakan pembelaan atas ketidakadilan dan penindasan. Dalam tidur abadimu ada semesta yang tak pernah henti berdoa mengiringi banyaknya kebaikan yang sudah Abang lakukan. Al Fatihah.

Penulis : Swary Utami Dewi

Kita Sudah Swadesi Plus

Oleh : Salamuddin Daeng

Kunjungan Prabowo ke India momentum ya sudah tepat. Mengapa? Karena saatnya sekarang masyarakat Indonesia belajar dari filosofi India. Negara kuc kuc hotahe memiliki atau mewarisi pemikiran filsafat besar yakni Swadesi yang pernah mereka pakai untuk melawan penjajahan atau kolonialisme Inggris.

Negara kuc kuc hotahe yang diispirasi oleh Gandi tidak membeli barang impor dari Inggris dan mengajak rakyat nya membeli buatan dalam negeri sendiri, buatannya sendiri. Sepertinya karena Inggris punya kebiasaan berdagang dengan negara jajahannya untuk menyedot harta, emas, perak, batu permata yang tersisa di tempat tempat yang disembunyikan.

Kunjungan Prabowo ke India mudah mudahan akan kembali dan menginspirasi stake holder Indoneaia bahwa mulai sekarang harus membeli barang dalam negeri. Jangan membeli barang impor. Jangan membeli apel impor, steak impor, shisha impor, cerutu impor, ngudut bako lokal saja. Ngelinting sendiri atau Ngelinting dewe alias Tingwe.

Kalau rakyat kebanyakan sebetulnya sudah Swadesi dari kemarin kemarin. Masalahnya adalah isi dompet sudah gak ada. Kalau uang gak ada di dompet, itu sudah pasti rakyat melakukan Swadesi. Tidak mungkin bisa membeli barang impor yang mahal. Beli dari tukang sayur yang lewat di depan rumah aja belum tentu bisa beli. Jadi sudah tepat Prabowo ke India dan belajar filosofinya Mahatma Gandi yakni gerakan Swadesi.

Apalagi sekarang mengingat kondisi isi kantong yang sudah kering, telah membuat bangsa Indonesia kere keriting. Dalam situasi tersebut maka sangat cocok untuk meniru Mahatma Gandi jangan beli apapun yang diimpor dari luar. Cukup lihat lihat saja, untuk menyenangkan hati.

Situasi kantong kering secara nasional adalah lahan yang sangat subur untuk membangun gerakan. Nah gerakan yang paling cocok adalah Swadesi. Ini adalah perpaduan yang sempurna, semangat Swadesi disaat kantong rakyat sudah keriting. Wong kere ya berhenti belanja

Apalagi sebentar lagi bulan puasa maka secara otomatis masyarajat Indoneaia akan berpuasa berbelanja barang Impor. Bulan puasa akan menjadi momentum Swadesi, karena benar benar berpuasa makan minum yang bersamaan dengan kantong yang kere keriting. Ini namanya *Swadesi plus. Peningkatan kualitatif dan kuantitatif dari model Swadesi negara kuc kuc hotahe.* Ibarat botol ketemu tutup. Swadesi ketemu kantong kering.

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – Sekarang masyarakat baru tersadar, dan merasakan kerusakan sistemik yang dilakukan Jokowi. Bahkan laut dikapling dan dibuat sertifikat untuk kepentingan oligarki dan pasti untuk kepentingan pribadinya juga.

Kami sejak lama mengkritisi dan mengungkap (dugaan) pelanggaran-pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran konstitusi, yang dilakukan Jokowi, serta berbagai pelanggaran dan kebijakan publik yang bersifat manipulatif yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, kami berpendapat Jokowi sudah sangat layak untuk dimakzulkan atau diberhentikan dalam masa jabatannya, yang kemudian disajikan dalam sebuah buku dengan judul “… Pemakzulan Presiden”, ditulis oleh almarhum Desmond Mahesa dan Anthony Budiawan.

Buku Pemakzulan Presiden (Jokowi) menguraikan berbagai pelanggaran yang dilakukan Jokowi melalui kebijakan manipulatif selama periode 2020-2022.

Kemudian, kami bersama Petisi 100 berulang kali menyampaikan permohonan menghadap DPR untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak DPR untuk makzulkan Jokowi. Tetapi permohonan audiensi kami tidak pernah ditanggapi.

Kami akhirnya diterima oleh perwakilan DPD yang berjanji akan menyalurkan aspirasi pemakzulan Jokowi kepada DPR. Tetapi, juga kandas.

Alhasil, kerusakan yang dibuat Jokowi, melalui berbagai pelanggaran hukum dan konstitusi, melalui kebijakan manipulatif dan koruptif, terbukti sangat bahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Semoga semua ini menjadi pembelajaran bagi para politisi dan elit politik untuk senantiasa taat hukum dan konstitusi, dan tidak memberi toleransi sekecil apapun terhadap segala bentuk pelanggaran hukum dan konstitusi.

Selain itu, yang terpenting, semua dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Jokowi harus segera diproses hukum, demi menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang dirugikan oleh kebijakan Jokowi yang masuk kategori OCC: Organized Crime and Corruption.

Penulis : Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies )