22 November 2026

Opini

MoneyTalk,Jakarta – Brigadir Jenderal Harry Indarto, Tentara Angkatan Laut, bergerak cepat ke pantai Utara Banten bersama 600 marinir, pasukan katak, pasukan penyelam bawah laut serta melibatkan rakyat Banten membongkar pagar laut ilegal di sana, yang berbulan2 megah, tanpa ada seorangpun yang berani merubuhkannya.

Dalam keterangannya di media, Harry mengatakan bahwa gerakan dia membongkar pagar laut adalah respon cepat mematuhi perintah Presiden Prabowo Subianto melalui Kepala Staf TNI AL. Selain itu iya menegaskan bahwa TNI bersama rakyat, sepenuhnya untuk rakyat.

Rakyat Banten yang selama ini menderita dalam tekanan penjahat oligarki dan ulama penghisap darah rakyat serta aparat negara yang tunduk pada cukong hari ini telah terbebaskan. Ditangan Prabowo Subianto pembebasan tanah rakyat Banten di mulai. Hari ini dimulai pencabutan pagar laut secara bertahap. Ke depan pastinya Prabowo akan mengevaluasi PSN dan seluruh kebijakan kandidat presiden juara koruptor versi OCCRP di masa lalu. Pembebasan tanah-tanah di Banten dan nantinya pantai Utara Jawa diharapkan mempunyai pola yang sama. Ini adalah tanda kemenangan Bangsa Indonesia setelah ratusan tahun lalu Sultan Agung gagal menyerang Kompeni di Batavia.

Tentu saja banyak pihak yang selama ini sangsi terhadap Prabowo Subianto, apakah dia mampu mengkoreksi kebijakan masa lalu, di mana dia ada di dalamnya? Namun, pembaca sejarah harusnya tahu bahwa perubahan besar banyak terjadi karena revolusi, tapi banyak juga karena evolusi dipercepat, yakni dari dalam. Tuan Gorbachev di Uni Soviet/Rusia di era lalu menghancurkan Komunisme dari dalam, bahkan ketika dia menjadi presiden. Tuan Deng Xiaoping menghancurkan Komunisme Ortodoks di China juga ketika dia berkuasa. Tuan Napoleon Bonaparte merubah negara sebebas2nya menjadi negara konstitusional dan terbimbing, ketika dia berkuasa. Padahal dia ikut dalam Revolusi Prancis itu. Banyak contoh lainnya.

Said Didu, pejuang utama pembebasan Rakyat Banten bersama LBH Muhammadiyah, KSPSI Jumhur, AGRA dan Haji Embay Mulya Syarif, Ketua Umum Mathla’ul Anwar, dll, tentu menunggu terus tanpa lelah gerakan tentara hari ini. Memang mereka bersama teman-teman lainnya berbulan2 menyuarakan protes atas keangkuhan oligarki yang ingin meng-kavling laut dan tanah-tanah Banten seluas 100.000 HA. Mereka hampir frustasi, karena kekuatan oligarki itu diprediksi selama ini mengontrol negara, termasuk kekuatan aparatur.

Lalu kenapa Prabowo Subianto menggerakkan tentara?

Menggerakkan tentara dalam teori bernegara adalah sebuah langkah ketika melihat suatu ancaman bersifat besar dan mengguncang pertahanan, bukan lagi keamanan. Sudah beberapa kali elemen negara, seperti kementerian berusaha menggusur pagar laut tersebut. Yang berhasil cuma penyegelan. Artinya penguasa pagar itu begitu kuat dan sakti. Bahkan banyak ulama2 mulai bersuara membela pemilik pagar itu. Ulama-ulama seperti ini dulu dimasukkan sebagai salah satu Setan Desa. Jadi ketika elemen sipil gagal, hari ini Prabowo Subianto menggerakkan tentaranya.

Orang-orang seperti Said Didu mungkin takut Prabowo Subianto sudah terlalu tua sehingga mungkin lambat bergerak. Sesungguhnya perjuangan Said Didu lama relatif karena berbulan2 gerakannya ada di era kekuasaan lalu, koruptor berkuasa. Sebaliknya, Prabowo belum 100 hari atau bahkan belum 3 bulan berkuasa sudah memberikan kepastian adanya negara hadir di hati rakyat.

Prabowo meski menua bukanlah lamban. Prabowo seperti juga Jenderal Soedirman, meskipun ditandu, tetap bergerak dinamis. Keberhasilan paling hebat dari Prabowo hari ini adalah pernyataan Brigjen TNI Harry Indarto bahwa TNI bersama rakyat. Ini adalah pernyataan Jenderal Soedirman di era perjuangan melawan Kolonial Belanda yang menyerang Indonesia setelah merdeka. Hari ini adalah hari Tentara Bersama Rakyat menggema kembali di tanah air kita.

Penutup

Pagar laut sebagai simbol keangkuhan oligarki busuk selama ini mulai dihancurkan. Kita tidak perlu kawatir dengan delivery janji janji Prabowo untuk rakyat. Bahkan ketika semua orang frustasi karena oligarki begitu kuatnya menguasai negara, Prabowo mengatakan itu hal-hal kecil saja. Dalam pidatonya di acara Sabang Merauke Circle, seminggu lalu, Professor Sufmi Dasco Ahmad, sebagai tangan kanan Prabowo, menyetir bahwa urusan evaluasi PSN, urusan mengambil alih 3,3 juta HA lahan Sawit illegal, urusan menertibkan jajaran aparat yang korup adalah hal hal kecil bagi Prabowo.

Kalau mengalahkan kekuasaan oligarki rakus adalah kecil buat Prabowo, maka kita harus yakin kemakmuran rakyat itu akan segera terwujud. Mulai hari ini Prabowo bersama tentara rakyat menunjukkan taring. Kita harus berdoa untuk Prabowo dan tentara agar mereka kuat selalu.

Semoga setelah pembebasan Rakyat Indonesia dari cengkraman oligarki, Prabowo dapat memimpin pembebasan Palestina. Insya Allah.

Penulis : Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle

MoneyTalk,Jakarta – Keputusan Indonesia untuk bergabung sebagai anggota penuh BRICS pada 6 Januari 2025, sebagaimana diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Brasil, menandai langkah penting dalam strategi geopolitik dan ekonomi negara ini. Langkah ini mencerminkan ambisi Indonesia untuk memperluas pengaruh globalnya di tengah pergeseran tatanan dunia menuju multipolarisme. Keanggotaan ini membuka berbagai peluang strategis, seperti akses ke kerja sama multilateral, penguatan posisi geopolitik, serta diversifikasi hubungan ekonomi. Namun, langkah ini juga membawa risiko signifikan, termasuk potensi konflik dengan negara-negara maju, tekanan dari Amerika Serikat, dan tantangan dalam menavigasi tatanan global yang semakin kompleks.

Peluang

Sebagai organisasi yang dibentuk untuk melawan dominasi negara-negara maju Barat, BRICS menawarkan berbagai peluang bagi Indonesia. Pertama, BRICS memberikan platform bagi Indonesia untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara berkembang lainnya. New Development Bank (NDB), salah satu lembaga utama BRICS, menyediakan alternatif pendanaan pembangunan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan Barat seperti IMF dan Bank Dunia. Ini dapat membantu Indonesia mengembangkan infrastruktur tanpa tekanan kebijakan yang sering menyertai pinjaman dari lembaga-lembaga Barat.

Kedua, keanggotaan ini membuka peluang untuk diversifikasi perdagangan internasional. Dengan memperluas hubungan dagang ke negara-negara anggota BRICS, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Hal ini penting mengingat ketidakpastian ekonomi global yang sering dipengaruhi oleh fluktuasi kebijakan di negara-negara maju.

Ketiga, BRICS memungkinkan Indonesia memainkan peran lebih besar dalam pembentukan tatanan global yang lebih inklusif. Sebagai anggota G20, Indonesia sudah memiliki pengalaman dalam diplomasi multilateral. Dengan bergabung dalam BRICS, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai penghubung antara negara maju dan berkembang, serta memajukan agenda global yang lebih adil.

Resiko dan Dilema

Meski memiliki peluang, keanggotaan dalam BRICS juga membawa sejumlah risiko. Salah satu risiko utama adalah potensi konfrontasi dengan Amerika Serikat. Dedolarisasi, salah satu agenda utama BRICS, bertujuan untuk mengurangi dominasi dolar AS dalam perdagangan internasional. Langkah ini, meskipun ambisius, menghadapi tantangan besar. Sistem perdagangan global saat ini sangat tergantung pada dolar AS, baik sebagai mata uang cadangan maupun alat pembayaran utama.

Apabila Indonesia terlibat aktif dalam agenda dedolarisasi ini, ada kemungkinan AS merespons dengan langkah-langkah ekonomi yang merugikan, seperti pengenaan tarif atau sanksi dagang. Ini dapat berdampak buruk pada ekspor Indonesia ke pasar AS, yang merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Produk-produk utama seperti tekstil, karet, dan elektronik dapat terkena imbasnya, yang pada akhirnya memengaruhi ekonomi domestik.

Selain itu, dedolarisasi sendiri adalah agenda yang sulit direalisasikan. Meskipun BRICS telah membahas penggunaan mata uang lokal untuk perdagangan intra-anggota, implementasinya menghadapi kendala struktural. Sebagai contoh, mata uang anggota BRICS seperti rupee India atau yuan Tiongkok belum memiliki stabilitas dan kepercayaan yang setara dengan dolar AS. Upaya untuk menciptakan mata uang bersama juga memerlukan konsensus politik dan ekonomi yang sulit dicapai, mengingat perbedaan kepentingan di antara anggota BRICS.

Risiko lainnya adalah potensi keretakan hubungan dengan lembaga-lembaga internasional mereka seperti IMF, Bank Dunia, dan OECD. Indonesia selama ini telah menjadi mitra strategis lembaga-lembaga tersebut dan memperoleh manfaat signifikan dari dukungan mereka, baik dalam bentuk pendanaan maupun bantuan teknis. Langkah yang dianggap terlalu memihak BRICS dapat menimbulkan ketegangan yang merugikan hubungan Indonesia dengan lembaga-lembaga ini.

Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum internasional, seperti G20, IMF, Bank Dunia, dan kini BRICS, menunjukkan strategi diplomasi yang tampak oportunistik. Indonesia berusaha memanfaatkan setiap peluang untuk memperkuat posisi ekonominya di panggung global. Namun, pertanyaannya adalah apakah strategi ini realistis dan bijaksana?

Pendekatan multi-arah ini dapat memberikan fleksibilitas bagi Indonesia dalam memilih opsi terbaik untuk kepentingannya. Namun, terlalu banyak bermain di berbagai forum dapat menimbulkan persepsi bahwa Indonesia tidak memiliki komitmen yang jelas. Negara-negara lain mungkin mulai meragukan keseriusan Indonesia dalam mendukung agenda tertentu, yang dapat melemahkan posisi diplomatiknya. Selain itu, ada risiko bahwa fokus yang terlalu tersebar akan menghambat efektivitas kebijakan luar negeri Indonesia.

Ambisi Indonesia untuk bergabung dengan OECD adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan statusnya sebagai negara maju. OECD, yang beranggotakan negara-negara dengan ekonomi maju dan sistem pemerintahan yang stabil, dianggap sebagai simbol keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Keanggotaan OECD dapat meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata investor internasional, serta memberikan akses ke pengetahuan dan praktik terbaik dalam pengelolaan ekonomi.

Namun, bergabung dengan OECD memerlukan komitmen untuk menerapkan reformasi yang signifikan di berbagai sektor, termasuk perpajakan, pasar tenaga kerja, dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini sering kali menghadapi resistensi politik di dalam negeri, sehingga tantangan untuk memenuhi standar OECD tidaklah kecil. Di sisi lain, BRICS memberikan fleksibilitas yang lebih besar karena fokusnya adalah pada kerja sama di antara negara-negara berkembang tanpa banyak persyaratan reformasi.

BRICS atau OECD?

Pertanyaan tentang apakah lebih baik bagi Indonesia untuk menjadi anggota BRICS atau OECD tidak memiliki jawaban tunggal, karena kedua organisasi ini menawarkan manfaat dan tantangan yang berbeda. Keanggotaan BRICS memberikan akses ke pasar negara-negara berkembang yang tumbuh pesat, serta peluang untuk mengurangi ketergantungan pada negara-negara maju. Namun, keterlibatan aktif dalam agenda-agenda kontroversial seperti dedolarisasi dapat membawa risiko geopolitik yang signifikan.

Di sisi lain, keanggotaan OECD menawarkan keuntungan dalam bentuk peningkatan kredibilitas dan akses ke sumber daya pengetahuan. Namun, untuk mencapai keanggotaan ini, Indonesia harus memenuhi standar seperti good governance, komit kepada demokrasi dan ekonomi pasar, punya kebijakan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, mempraktekan perdagangan bebas, berkontribusi dalam pembangunan global, punya kebijakn lingkungan yang kuat dan standar hidup yang tinggi. Sampai sekarang hanya 38 negara yang berhasil menjadi anggota OECD, dari Asia hanya Jepang dan Korea. Indonesia bertekad bisa menembus organisasi negara elit ini pada 2028, untuk itu Indonesia harus menghadapi tantangan domestik yang tidak kalah beratnya, seperti reformasi ekonomi dan penguatan institusi demokrasi.

Idealnya, Indonesia tidak perlu memilih antara BRICS dan OECD, tetapi memanfaatkan kedua forum ini secara strategis. Dengan memainkan peran sebagai jembatan antara negara maju dan berkembang, Indonesia dapat memaksimalkan peluang dari kedua sisi. Namun, ini memerlukan strategi diplomasi yang cermat dan konsistensi dalam menjaga hubungan baik dengan semua mitra internasional.

Apa yang Harus Dilakukan?

Untuk mengoptimalkan manfaat keanggotaan BRICS, Indonesia perlu mengambil pendekatan yang pragmatis. Dalam konteks dedolarisasi, Indonesia sebaiknya tidak terlalu terlibat secara agresif, tetapi mendukung langkah-langkah yang menguntungkan perdagangan intra-BRICS, seperti penggunaan mata uang lokal dalam transaksi tertentu. Pendekatan ini dapat mengurangi risiko konfrontasi dengan AS, sekaligus memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh BRICS.

Jika AS memutuskan untuk memberlakukan tarif terhadap Indonesia, respons yang diperlukan adalah diplomasi yang aktif untuk mengurangi ketegangan. Indonesia juga perlu memperkuat pasar domestik dan diversifikasi perdagangan untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS. Dengan mengembangkan hubungan perdagangan yang lebih erat dengan negara-negara anggota BRICS dan ASEAN, Indonesia dapat menciptakan buffer ekonomi terhadap risiko eksternal.

Selain itu, ambisi Indonesia untuk menjadi anggota OECD tetap relevan, tetapi harus dilakukan dengan perencanaan yang matang. Reformasi ekonomi dan institusi yang diperlukan untuk memenuhi standar OECD harus dilihat sebagai investasi jangka panjang yang juga bermanfaat bagi pembangunan nasional. Indonesia perlu menunjukkan komitmen nyata terhadap demokrasi, transparansi, dan supremasi hukum, yang merupakan nilai-nilai inti OECD.

Kesimpulan

Keanggotaan Indonesia dalam BRICS membuka peluang besar untuk memperkuat posisi geopolitik dan ekonominya di tengah tatanan global yang semakin multipolar. Namun, langkah ini juga membawa risiko yang tidak dapat diabaikan, termasuk potensi konflik dengan negara-negara maju dan tekanan geopolitik dari AS. Dedolarisasi, meskipun ambisius, tetap sulit direalisasikan dalam waktu dekat, sehingga Indonesia perlu mengambil pendekatan yang hati-hati dalam mendukung agenda ini.

Strategi oportunistik Indonesia dalam berbagai forum internasional dapat menjadi keuntungan jika dikelola dengan baik, tetapi juga berisiko menciptakan persepsi bahwa Indonesia tidak memiliki arah kebijakan yang jelas. Ambisi untuk bergabung dengan OECD adalah langkah yang positif, tetapi harus dilakukan dengan persiapan yang matang dan tidak mengorbankan hubungan baik dengan BRICS.

Pada akhirnya, keberhasilan Indonesia dalam menghadapi tantangan ini bergantung pada kemampuan untuk memadukan pragmatisme dengan visi strategis. Dengan memainkan peran sebagai penghubung antara negara maju dan berkembang, serta menjaga keseimbangan dalam kebijakan luar negeri, Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang ada sambil meminimalkan risiko. Keanggotaan dalam BRICS, G20, dan OECD bukanlah tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai visi Indonesia sebagai negara yang maju, inklusif, dan berdaya saing di panggung global.

Penulis : Radhar Tribaskoro,The BRAIN Institute

MoneyTalk,Jakarta – Sebenarnya saya tidak akan comment terhadap pertemuan yang sudah terjadi 2 (dua) hari lalu di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Rabu 15/01/25 kemarin itu, namun karena banyaknya Pertanyaan (baik melalui DM, Japri maupun Call langsung) ke saya selaku Kerabat Puro Pakualaman, salahsatu bagian dari “Catur Sagatra” Trah Kerajaan Mataram, maka tulisan ini dibuat agar bisa dimaknai secara komprehensif, Faktual dan Ilmiah.

Sedikit sebagai referensi pambuko atau proloque, Dulu Kerajaan Mataram di Jawa wilayahnya luas dan pengaruhnya cukup besar di masyarakat, sehingga Pihak Penjajah merasa perlu untuk “memecah”-nya dengan Perjanjian Giyanti tahun 1755. Awal dari munculnya ide perjanjian (pemecahan) ini adalah Pihak penjajah memanfaatkan konflik internal didalam Kerajaan Mataram, utamanya pasca wafatnya Amangkurat IV. Konflik tersebut antara lain terjadi antara Sri Susuhunan Pakubowono III,, Pangeran Mangkubumi (saudara Susuhunan) dan Raden Mas Said (Pangeran Sambernyawa).

Penjajah mendukung Pakubuwono sebagai penguasa Mataram, meskipun sebagian besar wilayah kerajaan berada di bawah penguasaan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said, sehingga Mangkubumi merasa tidak diperlakukan adil oleh Susuhunan dan Penjajah, sehingga memulai pemberontakan yang berlangsung selama hampir 10 tahun (1746–1755). Untuk mengakhiri konflik, dimediasi perundingan antara Pangeran Mangkubumi dan Pakubuwono III. Hal ini menghasilkan Perjanjian Giyanti.

Bertenpat di desa Giyanti, Karanganyar, pada Hari Kamis Kliwon tanggal 13/02/1755 disepakati Perjanjian yang sangat bersejarah bagi masa depan Kerajaan Mataram, karena selanjutnya Mataram dipecah menjadi Kraton Kasunanan Surakarta dibawah Sunan Pakubuwana III dan Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dibawah Sri Sultan Hamengku Buwana I. Dalam perkembangan Tanggal 17/03/1757 Kasunanan menjadi Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran, sementara Tanggal 17/031813 Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat juga menjadi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman.

Meski sudah berjalan sendiri-sendiri selama lebih kurang 270 tahun, keempat bagian Kraton Mataram ini masih tetap eksis sampai dengan sekarang, dengan masing-masing Raja (asli) dan Adipatinya masing-masing, yakni Sri Susuhunan Paku Buwana XIII di Kraton Kasunanan Surakarta, Sri Sultan Hamengku Buwana X di Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Mangkunegara X di Pura Mangkunegaran dan Sri Paku Alam X di Pura Pakualaman. Secara khusus berdasarkan UU Keistimewaan DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) No 13/2012 Sri Sultan dan Sri Paku Alam langsung ditetapkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur tanpa memerlukan Pilkada.

Oleh karena itu kemarin dalam penerimaannya, Sri Sultan HB X bukan selaku Gubernur DIY (yangmana kalau beliau selaku Kepala Daerah Istimewa tersebut menerima tamu-tamunya di Kompleks Gedung Kepatihan Malioboro Yogyakarta) tetapi Sultan selaku Raja Jawa (asli) sesungguhnya dan menerima JokoWi di Kraton Kilen, Kompleks Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Lokasi penerimaan ini meski tak banyak dibahas di media (kebanyakan menyoroti soal Hari dan Batik yang digunakan saja), cukup penting dan menjelaskan masing-masing statusnya, meski ada juga Netizen yang berkelakar antara (Raja Jawa) yang Asli dan Palsu, ada-ada saja.

Pemilihan Hari Pertemuan ini juga krusial, dipilihnya Hari Rabu Legi 15/01/25 -meski bukan merupakan Hari dengan Pasaran tertinggi dalam perhitungan “Neptu” Jawa, yakni Sabtu (9) + Pahing (9), jumlah 18 (delapan belas)- namun Rabu (7) + Legi (5) jumlah 12 (dua belas) merupakan angka yang cukup tinggi juga. Maknanya pemilihan Rabu Legi (12) dalam kalender Pawukon dan Primbon Jawa, pasti bukan hal yang kebetulan. Meski kalau mau menunggu Angka Neptu paling besar (Sabtu Pahing, 18) baru akan berlangsung tanggal 25/01/25 atau 01/03/25 yang akan datang.

Jadi Hari Rabu Legi (12) kemarin memiliki makna khusus yang berkaitan dengan spiritualitas, harmoni, dan kebijaksanaan: Neptu 12 mencerminkan energi yang stabil dan harmonis, sehingga dianggap sebagai hari yang baik untuk menyelesaikan urusan besar atau penting, karena energinya mendukung keberanian, kebijaksanaan, dan ketenangan. Dengan kata lain penilihan hari tsb bagus untuk memulai sesuatu yang baru atau mempererat hubungan, baik secara personal maupun formal, sebagaimana kita tahu memang ada beberapa hal yang perlu didiskusikan antara Ngarso Dalem Sri Sultan HB X selaku Raja Jawa (Asli) tersebut dan JokoWi.

Namun yang paling heboh dan banyak menjadi pertanyaan Netizen dan Masyarakat adalah makna Batik Naga (Antaboga) yang dipakai JokoWi dan Batik Gringsing yang dikenakan Sri Sultan. Antaboga / Sang Hyang Antaboga dalam pewayangan berwujud naga dengan mahkota yang mengenakan kalung emas dalam mitologi Jawa dan Bali. Makhluk ini dianggap sangat sakti dan bisa menjelma sebagai manusia, bahkan gempa bumi dianggap sebagai peristiwa akibat Antaboga menggerakkan ekornya. Antaboga sendiri dikisahkan menolong Pandawa Lima dan Dewi Kunti dari kebakaran yang dibuat oleh Sengkuni dan Kurawa. Kata terakhir (Kurawa) ini langsung mengingatkan kita pada StafSus MenkomDigi kontroversial, seorang BuzzerRp bernama Rudi Valinka yang barusan diangkat Meutya dan langsung disemprot oleh KSP LetJend AM Putranto.

Sedangkan Batik Gringsing berasal dari kata bahasa Jawa “Gringsing” yang berarti “gring” (sakit) dan “sing” (tidak), dimana secara harfiah berarti “tidak sakit” atau “terbebas dari penyakit”. Batik Gringsing dipercaya telah ada sejak zaman Mataram Kuno dan memiliki hubungan erat dengan simbolisme spiritual dalam kebudayaan Jawa. Motif ini sering diasosiasikan dengan perlindungan dari energi negatif dan membawa kedamaian, keseimbangan serta kesehatan. Dalam konteks budaya Jawa, Batik ini sering digunakan dalam ritual atau acara penting karena diyakini memiliki nilai spiritual yang membawa keberuntungan dan harmoni. Kesimpulannya jelas, Makna keseluruhan antara Batik Gringsing yang dikenakan Ngarso Dalem Sri Sultan HB X selaku Raja Jawa (Asli) saat menerima JokoWi pada hari Rabu Legi 15/01/25 kemarin di Kraton Kilen, bukan Kepatihan

Penulis : Dr. KRMT Roy Suryo, M.Kes – Kerabat Pakualaman Ngayogyakarta Hadiningrat, Pemerhati Multimedia, Telematika, AI & OCB Independen

MoneyTalk, Jakarta – KAPOLRI pilihan Jokowi ini melesat jenjangnya melangkahi banyak perwira tinggi. Masa bodoh kata Jokowi yang penting Kapolri itu harus orangnya. Ia berguna untuk banyak hal termasuk memilih-milih target demi kepentingan Presiden yang tak punya rasa malu dan salah itu. Sebelumnya Listyo menjabat sebagai Kabareskrim Mabes Polri.

Mantan Kapolresta Surakarta dan ajudan Presiden Jokowi ini masuk dalam jajaran “gang Solo” yang menggambarkan hubungan dekat dengan Jokowi. Kini saat Presiden berpindah tangan kepada Prabowo Subianto, maka Listyo dianggap sebagai Kapolri titipan Jokowi. Prabowo masih menjadi pengekor. Akibatnya penegakan hukum tetap terseok-seok, hanya omon-omon, dan tidak mandiri.

Saat peristiwa pembunuhan 6 pengawal HRS yang dikenal dengan kasus KM 50 Listyo Sigit menjabat sebagai Kabareskrim. Adapun Kapolri nya adalah Idham Aziz. Sementara Kapolda Metro Jaya Fadil Imran berperan aktif dalam memojokkan dan memfitnah 6 korban penganiayaan dan pembunuhan tersebut. KM 50 tidak bisa lepas dari peran Fadil Imran yang diduga kuat juga melibatkan Kabareskrim Listyo Sigit.

Awalnya ada tanda Listyo Sigit akan berakhir dengan baik. Saat di depan anggota DPR RI ia berjanji untuk membuka kembali kasus KM 50 jika ditemukan bukti baru (novum), akan tetapi janji itu ternyata diingkari padahal telah ditemukan bukti baru (novum) di antaranya “kesaksian sopir derek di KM 51,2”, “pengakuan AKBP Acay soal perusakan CCTV KM 50”, dan “kesaksian di sidang Pengadilan Bahar Smith atas luka penganiayaan 6 syuhada”.

Hutang kasus Jokowi menjadi beban Prabowo akibat ingkar janji Listyo Sigit tersebut. Cepat atau lambat Prabowo yang akan menjadi sasaran. Dosa Sigit terus menempel seperti parasit. Prabowo harus mengobati penyakit.

Listyo Sigit tanpa prosedur penyelidikan dan penyidikan telah memerintahkan tangkap mantan Polisi Aiptu Ismail Bolong karena sebagai penambang ilegal ia telah mengaku menyetor uang hingga 6 milyar kepada Kabareskrim Agus Andrianto, lalu menerangkan adanya tekanan dari Karo Paminal Div Propam Hendra Kurniawan. Semestinya informasi setoran kepada petinggi Polri atau suap tersebut yang ditindaklanjuti bukan menangkapnya.

Kasus Tragedi Kanjuruhan menewaskan 135 penonton akibat kelalaian aparat Kepolisian menembakkan gas air mata ke arah tribun. Kasus ini tidak terselesaikan dengan konsisten dan berkeadilan. Listyo Sigit tentu bertanggungjawab atas tragedi dan penanganan aparat serta proses penyelidikan dan penyidikannya.

Penyidik KPK Brotoseno terbukti korupsi, namun setelah selesai penahanannya justru diterima kembali sebagai Polisi aktif. Semangat pemberantasan korupsi Kepolisian di bawah kepemimpinan Listyo Sigit tidak nampak. Semestinya Brotoseno dipecat dari keanggotaan Kepolisian. Menurut survey LSI Kepolisian Indonesia menempati peringkat teratas korupsi se-Asia Tenggara.

Pasca pengarahan Presiden tentang pembenahan Kepolisian, maka saat Konperensi Pers terlihat tangan Kapolri Listyo Sigit gemetar. Ada beban atau dosa apa dari pelaksanaan tugas kepemimpinannya? Kasus laporan/pengaduan ijazah palsu mengendap, demikian juga dengan aduan nepotisme Jokowi yang melanggar Pasal 22 UU No 28 tahun 1999 tentang KKN. Dokumen atau berkas kasus ditumpuk hanya sebagai arsip.

Perpanjangan masa kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit hingga periode Presiden Prabowo dirasakan kurang pas dan terkesan dipaksakan. Publik membaca hal ini sebagai mengikuti kemauan Jokowi. Prabowo dalam kendali.

Baik dari reputasi buruk Jenderal Listyo Sigit maupun kelaziman untuk kemandirian serta konsistensi penegakan hukum, maka Prabowo dituntut untuk segera mengganti Kapolri Listyo Sigit. Penyegaran dan perbaikan kinerja di tubuh kepolisian adalah prioritas dan harapan rakyat kepada Presiden Prabowo.

Listyo adalah Kapolri Jokowi, Kapolri Prabowo harus lain lagi. Wajar jika diganti.Itu baru namanya sehat, kuat, dan bermartabat.

Penulis : M Rizal Fadillah,Pemerhati Politik dan Kebangsaan

MoneyTalk, Jakarta – Konon katanya Indonesia secara resmi telah bergabung dengan aliansi Brazil, Russia, India, China, and South Africa (BRICS). Apakah ini sebuah keputusan yang benar? Apakah ini sejalan dengan pembukaan UUD 1945. Apakah sesuai dengan Pancasila? Benarkan ini merupakan suatu usaha perjuangan politik bebas aktif? Apakah ini pelaksanaan politik Non Blok? Pasti pertanyaan konstitusionalnya demikian. Jika tidak berdasarkan itu semua maka aliansi atau persekutuan internasional tersebut melanggar konstitusi.

Namun akan ada orang yang berkata untuk membenarkan sebuah keputusan politik yang diambil pemerintah. Pembenaran itu dengan mengatakan BRICS hanyalah sebuah kerjasama perdagangan atau keuangan, tidak ada hubungannya dengan amanah politik luar negeri bebas aktif yang memang dibuat untuk menghadapi imperialisme, kolonialisme atau nekolim. BRICS akan diklaim sebagai kerjasama ekonomi semata.

Benarkan semua bisa demikian? Apakah BRICS bukan sebuah aliansi untuk persiapan perang, atau aliansi yang dapat menjadi pemicu perselisihan, sengketa dan akhirnya perang, lebih dari yang dulu pernah dibuat yakni perang dingin, sekarang bisa jadi perang hangat, bisa jadi akan ada benturan seperti yang dimulai di Eropa hari ini? Pertanyaan ini harus diajukan karena BRICS sudah menyentuh aspek tertinggi penyebab perselisihan, sengketa, dan perang terbesar yakni memperbutkan kekuasaan atas uang.

Intelijen tau bahwa ujung dari semua pertarungan dan persekutuan politik internasional adalah memperebutkan otoritas atas keuangan. Siapa kelompok mengontrol keuangan maka akan mengontrol currencies, mengontrol perdagangan, mengontrol energi, dan seluruh aspek sosial politik, maka kekuatan itu lah yang berkuasa.

Apa yang menjadi motivasi utama pembentukan BRICS adalah dalam rangka melepaskan diri dari otoritas dolar yang dipegang oleh The Federal Reserve yang kantornya ada di Amerika Serikat. BRICS hendak membuat mata uang sendiri, sebagai alat tukar bersama, dan digunakan memfasilitasi perdagangan antara anggota nya dan diharapkan akan diakui dan digunakan oleh non anggotanya.

Usaha BRICS untuk mengontrol keuangan itulah sesungguhnya bentuk diplomasi internasional dengan pencapaian tertinggi. Itulah kerjasama inti di antara semua negara anggota BRICS. Jika dulu Amerika Serikat dan Eropa dianggap sebagai blok kapitalis dan Russia dan teman temanya adalah blok komunis, maka sekarang Rusia dan teman temannya adalah blok baru yang memiliki posisi lebih tinggi dari blok politik mereka yang lama, karena sekarang berhadapan langsung dengan AS dan sekutunya memperebutkan otoritas atas keuangan global.

Apa yang menjadi dasar sistem keuangan BRICS yang nantinya akan sanggup menghadapi atau mengganti supremasi dollar AS? Ini yang harus dicermati. Banyak pihak kurang menyadari bahwa BRICS tidak berbeda dengan dolar AS. Jika dollar AS mendasarkan sistem keuangannya pada minyak dan menyebut dirinya dengan petro dollar sistem, BRICS ternyata juga akan menggunakan komoditas terutama gas sebagai dasar sistem keuangannya. Dengan demikian maka BRICS adalah rezim yang jenis kelaminnya sama, yakni rezim petro gas. Rusia terutama adalah negara dengan kekayaan gas terbesar di dunia.

Ini adalah awal baru, perang yang lebih panas sebagai kelanjutan perang dingin dan dapat berubah sewaktu waktu menjadi perang yang sebenarnya. Mereka pun kekuatan petro dolar dan BRICS tengah berhadapan hadapan memperebutkan senjata paling utama dalam pertarungan internasional yakni senjata keuangan. Tidak ada yang lebih parah akibatnya dari pada benturan kepentingan keuangan yang menimbulkan ledakan keuangan. Semua orang bisa sekarat karena ini tanpa terkecuali terkena serpihan ya.

Apakah Indonesia akan terlibat dalam pertarungan ini, pertarungan antara block petro dolar dan block BRICS? yang keduanya tengah sekarat dan mencari sandaran untuk keluar dari kemelut krisis kapitalisme? Krisis yang menuntut pelaksanaan nekolim dalam skala yang lebih luas lagi. Krisis yang menuntut korban sekelompok manusia dan sejumlah negara bagi eksistensi negara penjajah.

Sementara Indoneia telah menetapkan diri dalam aliansi gerakan non blok, tidak ikut ikutan perang kapitalis imperialistik ini, tidak ikut dalam usaha usaha dominasi dan ekploitasi bangsa lain. Indonesia telah menetapkan cita cita internasionalnya yakni menyatakan dengan tegas bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itulah jalan untuk mewujudkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Itulah Bandung Spirit kata Prof. Samir Amin Sorbon Paris tahun 2010 lalu. Bandung Spirit yang bersumber dari Dasa Sila Bandung adalah jalan keluar satu satunya bagi penyelesaian krisis kapitalisme yang melanda dunia. _To build the world a new

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk,Jakarta –  Kemenkeu dan BI tidak menjaga kepercayaan internasional terhadap kebijakan fiskal dan moneter Indonesia, dengan mendesain kebijakan campur aduk antara Kememkeu dan BI terutama dalam pembiayaan APBN. BI terlihat kehilangan independensi. Terkesan BI dan Kemenkeu kongkalikong memperlemah rupiah, memanfaatkan lemahnya intelijen ekonomi dan intelijen keuangan pemerintahan baru. Pemerintah yang lemah menjadi santapan empuk kedua lembaga ini.

Adanya pelanggaran moneter yang sebelumnya dilakukan secara terang tarangan menuai kritik internasional seperti yang mereka lakukan dalam kebijakan burden sharing tahun 2020-2022. Ada dugaan kongkalikong dalam kebijakan quantitative easing atau penambahan pasokan uang dalam peredaran dalam jumlah sangat besar untuk memperkaya oligarki swasta.

Kebijakan quantitative easing yang dilakukan selama menghadapi darurat 2020-2022, masih ingin dilanjutkan sampai hari ini. BI ikut serta mengamankan APBN yang terperangkap utang. BI Memaksakan diri membagi beban fiskal dengan pemerintah. Ada dugaan kongkalikong BI dengan Kemenkeu ketagihan terus mengguyur uang untuk oligarki sejak covid 19 sampai hari ini.

Sekarang lebih dalam lagi pelanggaran tersebut yakni kebijakan BI untuk membeli obligasi pemerintah di pasar sekunder. Ada dugaan kongkalikong pejabat BI dan Pejabat kementerian keuangan menjadi makelar utang untuk dapat cuan dari bunga tinggi.

Rencana BI menerbitkan Surat Berharga Republik Indonesia (SBRI) untuk membayar utang jatuh tempo sebesar 1000 triliun rupiah. Ada kongkalikong BI dan Kementerian Keuangan melanjutkan program burden sharing meskipun UU darurat covid sudah tidak berlaku lagi karena berakhir 2022.

BI Mengabaikan tugas pokok mereka menjaga stabilitas moneter dikarenakan BI tersandera utang dalam jumlah besar kepada investor yang sulit mereka bayar. Angkanya sangat fantastis bersifat utang jangan pendek. Ada dugaan BI dan Kemenkeu sengaja membuat kekacauan keuangan untuk mengaburkan penggunaan dana darurat covid 19. Sementara keduanya harus bertanggung jawab terhadap dana talangan darurat covid 19.

Sekarang ada kesan perlombaan dengan pemerintah dalam menjual obligasi atau surat berharga. Pemerintah menargetkan penjualan SBN tahun ini 600 an triliun rupiah. BI menargetkan menjual 1000 triliun rupiah agar bisa bayar utang ke pasar. Ada dugaan kemenkeu dan BI kongkalikong melanjutkan skema utang bersama untuk pembiayaan APBN demi memperkaya oligarki pemakan dana talangan APBN.

Kesan perlombaan pemerintah dan BI dalam menaikkan suku bunga ini semakin membuat situasi keuangan Indonesia terutama moneter semakin kacau, asing semakin takut dengan kebijakan kebijakan model darurat semacam ini. Namun ini menguntungkan oligarki yang mendominasi simpanan dalam surat berharga kemenkeu dan BI. kong kalikong lagi.

Kebijakan bunga yang cenderung meningkat ini menimbulkan spekulasi bahwa ekonomi Indonesia ke depan akan tertekan, liquiditas di masyarakat akan memgering, krisis di depan mata. BI dan menteri keuangan kongkalikong menciptakan ancaman kepada pemerintah Prabowo agar jangan mengutak atik agen neolib dan oligarki di kedua lembaga itu. Kelemahan intelijen ekonomi dan keuangan Prabowo mebuat kedua lembaga ini leluasa memainkan aksinya.

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk,Jakarta – DIA bukan siapa-siapa. Bukan pejabat berbaju gamis yang berpura-pura, bermetafora segala. Bukan Arjuna,

bukan lelananging jagad. Dia adalah laki-laki pejalan, “sampai-sampai dia tak bersarang di perjalanan senjanya, selain tanah airnya”.

“Dia menjalani sunah jiwanya”.

“Dia adalah Dia”

Duduk, bersamanya adalah kehangatan dan kebaikan. Setiap yang dikatakan, seperti bait puisi, berisi. Semua, masuk akal, diterima akal, ketemu akal. Tak cukup akal sehat itu, tapi akal yang dinaungi wahyu.

Dia, kini pergi, entah kemana. Sudah seribu senja, tak ada prosa liriknya. Sampai-sampai tak ada burung cemuit, menyambut langkahnya yang biasa genit.

Dia, lelaki yang dicinta, hidupnya tenggelam di rahim semesta.

Cerita cerutunya, “lebih baik dari seribu bulan”. Meniru-niru AlQadr yang menembus cadar, ketika fajar. Di pojok politik, ia bersikeras melawan oligarki, di tengah sawah, ia petani biasa, yang bergumul lumpur dengan kerbau kesayangannya. Ia tak resah, pada gundah, pada gelisah. Ia tahu arti pasrah, tapi ia tetap memilih bekerja. Kerja adalah caranya berdoa.

Dia juga bertemu, seorang pejalan perempuan yang mulai riuh dengan peluh. Ia pulang ke syariat. Ia sangat ingin pulang, mengarungi samudera cinta, yang luasnya, _”khairun minaddunya wama fiha”_.

Hari tanpa mata, tak matahari. Mata tanpa air, tak airmata. Airmata tanah air. Tanah airmata. Keringatnya tersisa di bumi Sukowati, menjadi api, menjadi energi.

Tak ada jejak di alas Ketonggo, di candi Cetho, di masjid Demak Bintoro. Ia mukso.

Sebelum naik ke langit, ia ngomyang di bawah patung selamat datang.

Penulis : Agung Marsudi, Lelaki Yang Mendapat Somasi Kedua

MoneyTalk,Jakarta – Sama seperti era orba dulu, harian Kompas saat ini tetap wajib baca meski saya kurang sreg politik keredaksiannya.

Namun Kompas punya bakat sampingan yang nggak bisa disepelekan; membaca suhu politik seraya memberitahu kita saat ini lagi berdiri di sebelah mana dari salah satu 4 penjuru angin?

Lagi, Kompas mampu membaca tanda tanda keruntuhan rejim tanpa repot2 investigasi bocor alus ala Tempo. Cukup menampilkan sebuah foto saat Pemimpin IMF Camdesus berdiri sambil tangan bersedekap mengawasi Pak Harto menandatangani Letter of Intent alias Surat Pengakuan Utang.

Inti pesan foto Kompas itu bukan perkara IMF mendikte Indonesia. Tapi pesan bahwa kekuasaan Suharto usai sudah. Selebihnya cuma peristiwa2 kembangan saja.

Maka selama Kompas belum memberi isyarat yang aneh aneh dan berbelit, berarti kita masih bisa ngopi2 dan ngerokok.

Jangan salahkan Kompas dengan talenta khususnya sebagai pewarta. Memang itu sudah sifat bawaan bayi koran besutan PK Oyong dan Jakob Oetama itu.

Saya paling senang kalau bung Jakob sudah mulai mengatakan “mari kita bahas duduknya perkara.”

Pertanyaan pentingnya sekarang, apakah ilmunya bung Jakob itu masih jadi pakem harian Kompas hari ini? Sementara para wartawan2 juniornya bung Jakob dari generasi kedua seperti Sularto, Parakitri, Rikard Bagun, Bre Redana dan Rene Patirajawane, pun saat ini sudah keluar pentas dan pensiun. Mereka ini 10 tahunan lebih tua dari saya.

Yang saya rasakan saat ini, Kompas sepertinya sedang mengalami krisis kepujanggaan. Tidak ada lagi Omar Khayam, MAW Brower, Sujoko, Romo Mangun, Pater Drost, Arif Budiman, Emha Ainun Nadjib dan Kolom Fachry Ali .

Para empu ini kalau boleh meminjam istilah wartawan senior New York Times, Thomas Friedman, tergolong para exsplanatory journalists. Para wartawan sang juru penerang atau pencerah. Bukan cuma menjelaskan apa penyebab, alasan dan asal muasal suatu peristiwa terjadi.

Tapi juga apa tujuan strategis dan konsekwensinya ke depan. Nyondro kalau kata orang jawa.

Penulis : Hendrajit, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute (GFI)

MoneyTalk,Jakarta – GAYUNG bersambut, “Duet duit, just do it!” kabar seputar duo AA, Anies-Ahok mantan gubernur DKI Jakarta, untuk naik kelas, mendapat dukungan dari para “pendukungnya”, mendapat suntikan dari para “penyuntiknya”.

“Jawabannya jadi begini, ” Everything I do, “duit” dulu!”

“Apa, apa, apanya dong, apanya dong, apanya dong, dang ding dong!”

“Eh, Eh, Kok Gitu, Sih!’

Ya, begitulah. Meski politik itu dinamis, tapi dia membutuhkan integritas. Senarai sikap yang loyal kepada kebenaran, bukan pada orang, klan, atau institusi. Apalagi politik berbasis dendam, iri dan sakit hati. Ketiganya seperti api memakan kayu bakar.

AA, Anies-Ahok, lawan yang menjadi teman. Teman yang (tak) melawan. Kebaikan tak bisa disetentangkan dengan bahu kebohongan. Lalu ada perintah, “setengah lengan kencang kanan”, atau “luruskan”.

Ini soal moral politik. Seperti postur tubuh kita, yang digambarkan menjadi tiga bagian; kepalanya ngaku nasionalis, tapi leher ke perut kapitalis, bawah perut maunya liberalis.

AA, tentu bukan soal ibukota. Tapi soal ibu pertiwi yang menangis, melihat pribumi harus menjadi kuli di negeri sendiri. Mengaku bertanah air, tapi tak punya tanah, tak punya air. Bahkan teralienasi di rumahnya sendiri.

AA, tentu juga bukan soal “neraca kecewa” yang berat sebelah, antara debit-kredit, aktiva-pasiva, pemasukan-pengeluaran. Ini soal nasib rakyat yang dipertaruhkan di meja judi. Siapapun pelakunya.

“UUJ: Ujung-Ujungnya Jualan”. Apa saja dijual, termasuk harga diri bangsa. Pancasila kalah, di negeri yang katanya ramah. UUD 1945 diganti, bab dihapus, pasal-pasal dijual. Demi kepentingan para oligarki.

Indonesia akan maju, kalau para pejabatnya tak sempat ganti baju. Indonesia akan makmur, kalau presidennya tak sempat tidur. Indonesia akan adil, kalau aparatnya gak pakai bedil.

AA sebagai hipotesa, tak perlu dipagari dengan kalimat apa-apa, apalagi “prasangka”. Sebab hasil diagnosa, sepertinya AA sudah cacat sebelum kelahirannya.

Penulis : Agung Marsudi

MoneyTalk,Jakarta – POLITIK sekarang seperti membaca Tempo, rasa tempe, lalu Aguan makan tempe di Tempo. Politik bukan lagi urusan ideologi, atau gagasan-gagasan besar bernas, tapi soal kecil proyek-proyek yang “ujung-ujungnya jualan, ujung-ujungnya duit”.

Politik tak lagi bahasa rumit dan pelik, konstruksi narasinya lumer, tak perlu estetik, cenderung koruptif. Efek dramatisnya dibangun dari narasi itu. Paradoks, dan dibumbui teka-teki.

Realitasnya, tak koheren, tak nyambung, tak dihayati. Berlindung di bawah payung demokrasi, tapi lupa bahwa bangsa ini telah lebih dulu memiliki jati diri.

Di neraca “surplus kekuasaan”, tapi saldonya justru korupsi. Dan saldo itu terus-menerus dimasukkan di aktiva APBN siapapun presidennya.

Visi negara, diganti visi presiden yang berganti-ganti, sementara pertanggungjawaban presiden tak jelas harus disampaikan ke siapa. Sebab pasca amandemen UUD 1945 bangsa ini tak punya lembaga tertinggi, sebagai representasi majelis rakyat.Semua lembaga sama, sama-sama suka-suka. Mana suka siaran niaga.

Di hari kedua tahun 2025, saya pura-pura bisa membaca Indonesia, teringat waktu itu, jargon relawan, “Jokowi adalah Kita”. “Pancasila adalah Kita”. Kini si “Kita” telah melaut. Layarnya robek oleh angin Timur yang kencang menembus Laut Cina Selatan.

Tak ada yang berani membusungkan dada, “proyek-proyek yang dibiayai Cina adalah Kita”.

Jiwa Raga Kita telah pergi ke Cina atau Amerika . “Aku dan yang bukan Aku, Jokowi dan yang bukan Jokowi” sedang berkejaran dengan waktu. Ngurusi sejengkal perut rakyat saja, tak bisa. Apalagi ngurusi negara. Kata orang tua, “Untuk bahagia gak perlu negara”.

“Mereka” kini bergabung menjadi “Kami”, karena “Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami”.

Penulis : Agung Marsudi, DURI INSTITUTE