22 November 2026

Opini

MoneyTalk,Jakarta – Suatu saat, saya sedang makan malam dengan seorang pejabat. Mendadak dia bilang: “Pak Prabowo mau telp saya.”

Tidak lama kemudian telp berdering. Si kawan angkat telp. Ternyata benar, Prabowo yang telp. Presiden RI ke-8. Prabowo memberi pesan kepada kawan saya ini: “Jangan Korupsi”.

Dua hari kemudian, saya makan malam dengan kawan yang lain. Seorang pejabat juga. Pejabat sekelas menteri. Saat dilantik, Prabowo berpesan kepadanya: “Jangan Korupsi”. Dua kali di waktu yang berbeda Prabowo pesan kepadanya: “Jangan Korupsi”.

Ketika beberapa hari lalu (2/12) dalam sidang kabinet, Prabowo juga berpesan kepada semua menteri dan pejabat sekelas menteri: “Jangan Korupsi, kasihani rakyat”.

Paginya, saya mendapatkan video yang beredar dimana Menteri Agama, Prof. Dr. Nasaruddin Umar di acara Integrity Festival menyampaikan pesan di hadapan jajarannya: “korupsi membuat pondasi negara ini ambruk. Maka, hentikan segala praktek korupsi. Kanwil jangan lagi meminta amplop kepada kakandepag. Kakandepag jangan minta amplop kepada para ketua KUA. Itu praktek korupsi yang harus dihindari. Darah yang mengalir dari korupsi hanya bisa dicuci oleh api neraka”, kata Prof Nasaruddin, yang juga Rektor PTIQ terlama ini.

Dari fakta-fakta ini menunjukkan ada “good will” Prabowo untuk melakukan pemberantasan korupsi sebagai syarat membangun good governance. Untuk tujuan ini, Prabowo mengawalinya dengan meminta komitmen moral kepada para pejabat untuk tidak korupsi.

Langkah Prabowo ini layak diapresiasi. Satu tekat baik yang mesti didukung bersama. Namun, di sisi lain, pemberantasan korupsi tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan upaya penegakan hukum. Karena itu, dibutuhkan keterlibatan institusi hukum, mulai dari kepolisian, KPK, kejaksaan hingga kehakiman untuk membersamai tekat Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Institusi-institusi hukum ini harus dijadikan tombak untuk memberantas korupsi.

Lima tahun terakhir, IPK Indonesia terkait korupsi terus memburuk. Korupsi makin masif. Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia sudah amat sangat akut. Karena sudah menjadi bagian dari sistem pengelolaan negara. Urus negara ya mesti korupsi. Kira-kira begitu faktanya. Setoran sana-sini, pungli yang diwajibkan adalah fakat yang mudah ditelusuri. Ini menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia sudah terinstitusi. Boleh dibilang, tidak ada institusi negara yang tidak menjadi tempat untuk melakukan korupsi berjama’ah. Korupsi berjalan secara terstruktur, sistemik dan kompak.

Kalau ada korupsi yang diungkap oleh KPK, maka hanya ada dua kemungkinannya. Pertama, karena sedang apes. Kedua, karena punya musuh yang memiliki akses ke penegak hukum. Terutama jika berseberangan dengan penguasa, anda harus siap-siap untuk dinaikkan statusnya menjadi tersangka.

Selain komitmen moral, penegakan hukum adalah faktor efektif dalam pemberantasan korupsi yang tidak bisa diabaikan. Cara memulainya dari: Pertama, minta komitmen kepada para pucuk pimpinan penegak hukum untuk bertindak tegas dan adil dalam menegakkan hukum. Kasih jangka waktu. Gak serius, ganti !

Kedua, penegakan hukum harus dilakukan dengan adil. Sikat dari atas sampai yang di bawah. Termasuk di lingkaran kekuasaan. Terutama para pejabat tinggi dan elit penguasa.

Fakta yang kasat mata selama ini, pemilik modal dan elit politik hampir tak pernah tersentuh oleh hukum. Kecuali yang sedang apes, atau terpaksa harus dikorbankan.

Ketiga, Sebagai presiden dan pimpinan tertinggi di negeri ini, Prabowo harus memberi contoh. Prabowo dan lingkarannya, termasuk keluarga besar dan koleganya harus clear dan bebas korupsi. Prabowo harus betul-betul memberi keteladanan bahwa dia adalah seorang presiden yang bersih dan membersihkan. “Thohir muthohir”. Bersih dan berkomitmen untuk membersihkan Indonesia dari para koruptor.

Kalau tiga hal ini dilakukan, maka “rakyat akan mulai berani membangun harapan kepada Prabowo.” Prabowo akan doanggap sebagai pahlawan pemberantasan korupsi yang selama ini hampir mustahil bisa diberantas di Indonesia.

Penulis : Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.

MoneyTalk,Jakarta – Dalam asas-asas hukum perbankan dikenal istilah prudential principle, atau asas kehati-hatian bagi bank terhadap calon nasabahnya (debitur) yang membutuhkan pinjaman kredit.

Andai dihubungkan dengan Proyek Strategis Nasional/ PSN dengan model PIK 2 (Pantai Indah Kosambi), maka terlebih Bank Asing, bank lokal milik Pemerintah RI maupun bank swasta tentu logika bisnisnya sulit mengucurkan kreditnya, mereka para bankir bakal berpikir 100 kali. Alasan estimasi “politik ekonomi” bisnisnya adalah:

Izin lokasi PIK 2 atas nama PSN misal ternyata tidak terbit, maka Rencana Tata Ruang, sampai dengan Tata Ruang Detail tentu tidak pernah ada, tak akan pernah ada, terkecuali dengan berbagai rekayasa dan berbagai pelanggaran ketentuan administrasi regulasi, termasuk bakal tidak ada kejelasan luas area yang mendapatkan izin untuk PIK 2 yang jika hak sesuai PSN PIK 2 hanya sekitar 17.550 ha dan info “seorang pakar/ ahli melalui sebuah peta, bakal dikurangi 50 ha oleh pengembang untuk dijadikan sebagai jalan arteri.

Maka deskripsi sang pakar, ketidakjelasan ini bakal mencakup wilayah PSN dari 17.550 ha bisa menjadi 60 ribu ha. Lalu bisa menjadi 100 ribu ha. (Lebih kurang, bakal seluas Negara Singapur?) lalu bakal terus dan terus mengingat prinsip bisnis para pemilik saham yaitu meraih dividen sebesar-besarnya.

Perlu diketahui dan disadari, penolakan terhadap keberadaan PSN PIK 2 bukan lantaran proyek PIK 2 Tropical Concept milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan Cs. Atau Agung Sedayu Group dan Salim Group. Para Pemiliknya adalah konglomerat asal Warga Negara Keturunan (WNI keturunan China) namun penyebabnya adalah ketidak beresan administrasi pengembang PIK 2, selain nominal pembayaran ganti rugi tanah yang tendensius pemaksaan, bukan atas dasar suka dengan suka (alasan subjektifitas) dan atau beritikad baik atau oleh sebab yang halal sehingga melanggar syarat sahnya sebuah pernjanjian (vide 1320 BW). Dan akhirnya akumulasi melahirkan berbagai bentuk aksi-aksi masyarakat Banten yang sudah mulai sadar dan bangkit menolak “projek rekayasa PIK 2 produk Joko Widodo bekas presiden RI. Ke 7.

Maka gejala-gejala pertentangan dari adanya PIK 2 ini, baik penilaian secara administrasi dan regulasi yang ternyata masih terkendala status hukumnya, atau beberapa persyaratan pokok yang belum dipenuhi pihak pengembang, maka secara psikologis dan geografi politik, bisa saja masyarakat Banten yang terkenal secara garis historis sosiologis, sebagai bangsa (anak negeri) yang heroik dan pemberani. Walau gerakan perlawanan terhadap konglomerasi model Aguan Cs ini tidak terorganisir, namun tidak mustahil andai terprovokasi oleh berbagai pihak namun berdasarkan realitas a quo karena alasan tendensius pengembang yang didapati banyak bukti adanya tindakan kesewenang-wenangan penguasa dan pengusaha (oligarkis) dalam memberikan kompensasi (ganti rugi) pelepasan hak, sehingga high risk bagi kesejahteraan ekonomi mereka mayarakat, selain tidak populer secara politik hukum, karena justru menyakitkan, maka ber-implementasi chaotic, dan bisa menjalar ke pemukiman warga PIK.1 yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan projek PIK 2.

Terlebih Nusron Wahid selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan, “tengah mengkaji ulang dikeluarkannya rekomendasi terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) atas proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Jakarta Utara,” dan termasuk apakah berdampak kerusakan pada eko sistim alam dan lingkungan hidup , karena PSN produk kebijakan Jokowi ini, ternyata terdapat 1500 ha hutan lindung yang mesti tetap dilestarikan, sehingga serius butuh kajian intensif termasuk apakah dampaknya akan berbenturan dengan PSN yang menjadi fokus Presiden Ke-8 RI yaitu agenda mendukung swasembada pangan, energi, hilirisasi dan program Giant Sea Wall untuk Pantai Utara Jakarta dan batasan sekitarnya, sampai dengan Gresik untuk mengamankan dari resiko banjir di Pulau Jawa.

Oleh karenanya, andai gejolak aksi penolakan dari warga Banten tak surut, _akan berdampak negatif bagi pinjaman Aguan cs selain munculnya tuntutan akibat peristiwa hukum, dan otomatis berdampak kepada pihak perbankan,_ dan yang nyata sudah terkuak (temuan maladministrasi) tentu mewajibkan pihak perbankan mengacu pada *_Asas Kehati-Hatian atau prudential principle_* terlebih munculnya berbagai gejolak gejala-gejala sosiologis-antropologis (manusia dan budaya) dengan imbas politik hukum dari gejala antusias manisfestasi gerakan moral dari masyarakat Banten sebelah pantau utara (Kabupaten Tangerang dan Tanara (Serang) atau masyarakat yang bakal menjadi “korban PIK 2 Aguan Cs (oligarkis)” yang berkesan kuat manipulatif

Manipulatif dimaksudkan adalah dalam bentuk berbagai temuan adanya proses penggelapan data dan perilaku yang tendensius intimidasi untuk proses ganti rugi pelepasan hak dan atau disertai kebohongan publik; maka diyakini pinjaman pembiayaan kredit untuk pembangunan PIK 2 bakal bermasalah, terlebih andai tanah objek PIK 2 sebagai salah satu unsur jaminan pengembang, karena sejak awal notoire feiten (sepengetahuan umum) sudah menunjukan tanda-tanda bakal menjadi objek pokok perkara (pidana pemalsuan administratif negara yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara dan perdata PMH yang menimbulkan kerugian dan atau objek perdata TUN) sehingga objek PIK 2 yanag terkontaminasi perkara, tidak layak disertakan sebagai sebuah objek borg.

MAKA OLEH KARENANYA PINJAMAN PENDANAAN KONGLOMERAT AGUAN CS. YAKIN AKAN DITOLAK OLEH PEMIMPIN NEGARA ASING (SINGAPUR DAN RRC) DAN SELURUH BANK ASING MAUPUN BANK YANG ADA DITANAH AIR BAIK BANK PEMERINTAH atau pun BANK SWASTA KARENA HIGH RISK.

Penulis :Damai Hari Lubis,Pengamat Hukum & Poltik Mujahid 212.

MoneyTalk,Jakarta – KETERTIBAN umum dan tata kelola pemerintahan yang benar akan terwujud, dan juga selalu terjaga, jika masyarakat dan aparatur negara percaya dan hormat kepada institusi penegak hukum. Sayangnya, derajat kredibilitas institusi penegak hukum akhir-akhir ini tak hanya menjadi sasaran kritik, melainkan sudah menjadi faktor yang menyulut keluh kesah masyarakat. Untuk memulihkan kepercayaan dan kehormatan itu, diyakini bahwa semua institusi penegak hukum paling tahu apa yang harus dilakukan.

Aspirasi masyarakat menghendaki agar ‘sinetron’ penegakan hukum dan pelecehan terhadap rasa keadilan bersama harus mulai dihentikan. Indonesia negara hukum, tetapi wajah penegakan hukum di negara ini tampak demikian buram. Persepsi yang demikian tak hanya terbentuk dibenak para ahli atau komunitas berpendidikan tinggi, melainkan juga dipahami semua komunitas di akar rumput. Hari-hari ini, banyak kalangan merasakan bahwa kalimat ‘Indonesia negara hukum’ itu hanya sebatas klaim yang sudah kehilangan hakekat maknanya.

Bahkan, telah bermunculan pula ungkapan tentang tidak adanya kepastian hukum di negara ini. Kalau sebelumnya ungkapan tidak ada kepastian hukum sering digunakan dalam konteks memroses perizinan bisnis, kini rasa dan fakta tentang ketidakpastian hukum itu pun telah merembet ke dalam proses hukum kasus-kasus pidana. Publik mencatat dan memviralkan sejumlah kasus pidana yang proses hukumnya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bahkan, publik pula yang memviralkan dugaan rekayasa proses hukum beberapa kasus yang menjadi perhatian masyarakat. Mulai dari dugaan tindak pidana antara guru dan murid – seperti pada kasus penganiayaan murid yang dituduhkan pada guru Supriyani di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara – kemudian kasus kematian Vina di Cirebon, hingga mega kasus dugaan korupsi. Beberapa kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi pergunjingan masyarakat bahkan sama sekali tidak berproses.

Buramnya wajah penegakan hukum atau fakta ketidakpastian hukum itu setidaknya juga sudah terkonfirmasi oleh fakta-fakta hukum yang sudah terpublikasi. Pada pekan ketiga Oktober 2024 misalnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap tangan dan menetapkan status tersangka kepada 3 (tiga) hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang memberi vonis bebas Ronald Tannur dalam kasus dugaan pembunuhan Dini Sera. Setelah itu, pihak berwajib juga menangkap seorang oknum pensiunan Mahkamah Agung (MA) yang diduga menjadi makelar kasus. Dari penggeladahan terhadap oknum pensiunan ini, pihak berwajib menyita uang tunai hampir satu triliun rupiah plus puluhan kilogram emas.

Hampir setiap tahun, selalu saja ada penegak hukum yang ditangkap karena terlibat tindak pidana. Pada Oktober 2022 misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memublikasikan catatan tentang jumlah oknum penegak hukum yang terjerat korupsi. Pada tahun itu, jumlah hakim yang terjerat korupsi 25 orang, jaksa 11 orang dan polisi 3 orang. Beberapa figur yang pernah menjadi pejabat di KPK pun tersandung masalah. Bahkan, ada belasan oknum melakukan pungutan liar (Pungli) di rumah tahanan (Rutan) KPK.

Tahun lalu dan sepanjang tahun ini saja, peristiwa atau kasus yang menggambarkan perilaku tak terpuji oknum penegak hukum cukup beragam. Perilaku tak terpuji itu tidak sekadar dicatat, tetapi juga diviralkan oleh masyarakat melalu media sosial. Ada kasus keterlibatan oknum dalam permainan pekerja migran ilegal, penyelundupan, keterlibatan dalam kasus narkoba hingga peristiwa penembakan pelajar di semarang.

Dari data dan catatan sejumlah kasus itu, publik melihat dan menyimpulkan adanya masalah serius di tubuh institusi penegak hukum. Pemahaman yang minim tentang standar moral selaku penegak hukum mendorong sejumlah oknum bertindak sewenang-wenang, bahkan sampai menjungkirbalikan kesalahan menjadi benar dan apa yang benar dijadikan salah. Wajar jika sejumlah kalangan sampai pada kesimpulan tentang tidak adanya kepastian hukum.

Kesimpulan masyarakat itu setidaknya terkonfirmasi pada hasil survei mengenai kecenderungan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Tidak ada yang baru, karena beberapa hasil survei dengan tema yang sama sudah dipublikasikan. Garis besarnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, kejaksaan, KPK hingga lembaga peradilan menurun cukup signifikan.

Faktor yang memengaruhi adalah fakta tentang oknum penegak hukum yang menjadi pelaku atau terlibat kasus korupsi, terlibat kasus narkoba, suap, penyelundupan, dan berperilaku tidak terpuji. Publik juga sangat kecewa karena penanganan kasus korupsi berskala besar tidak optimal dan penuh kepura-puraan. Publik juga menyoroti dan menyoal gaya hidup mewah aparat penegak hukum yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip hukum.

Dan, yang paling mencemaskan masyarakat adalah kecenderungan telah hilangnya independesi institusi penegak hukum. Masyarakat melihat institusi penegak hukum terikat pada kekuasaan, sehingga mudah ditekan dan dijadikan alat untuk beberapa kepentingan dan tujuan. Itu sebabnya beberapa kalangan menilai bahwa klaim Indonesia negara hukum sudah kehilangan hakekat maknanya. Maka, jangan berharap ada kepastian hukum. Praktik penegakan hukum akhir-akhir ini tak lebih dari ‘sinetron’ yang melecehkan rasa keadilan bersama.

Wajah penegakan hukum yang demikian buram menyebabkan rasa keadilan bersama terlecehkan. Harus diperhitungkan kemudian adalah eksesnya, terutama pada aspek ketaatan semua orang pada legitimasi hukum. Perasaan keadilan yang terlecehkan atau tidak adanya kepastian hukum akan menimbulkan gangguan amat serius pada ketertiban umum. Bukan tidak mungkin bahwa individu atau kelompok-kelompok orang akan bertindak semaunya dan tidak peduli lagi pada norma hukum.

Potensi gangguan terhadap ketertiban umum akibat lemahnya penegakan hukum hendaknya disikapi dengan penuh kebijaksanaan. Semua institusi penegak hukum pasti tahu apa yang harus dilakukan untuk memulihkan kepercayaan dan kehormatannya.

Penulis : Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua Komisi III DPR RI ke-7/Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Borobudur, Trisakti, Jayabaya dan Universitas Pertahanan (UNHAN)

MoneyTalk,Jakarta – PKS marah ! Marah sekali ! Apa pasal? Karena pendukung Anies Baswedan bereaksi ketika PKS bergabung dengan KIM. Berawal dari pencalonan Bobi Nasution, menantu Jokowi di pilgub Sumatera Utara. Dari sini, ada gejolak. Tapi relatif kecil.

Ketika tanggal 4 Agustus (deadline) PKS memutuskan tinggalkan Anies, gabung ke KIM, dan mengusung Ridwan Kamil, pendukung Anies Baswedan marah. Marah semarah marahnya. Kelompok prndukung elitnya mencoba merayu PKS agar balik ke Anies. Gagal ! Kenapa? Karena ini bukan hanya soal pilgub Jakarta. Ini berkaitan dengan 100 daerah yang ikut pilkada. Ini adalah satu kesatuan dari rangkaian pilkada yang disepakati antara PKS dan KIM.

Kemarahan pendukung Anies direspon negatif oleh PKS. PKS balik marah ke Anies. Tidak sedikit yang menyerang Anies. Saling balas serangan antara PKS vs pendukung Anies terus terjadi. Bahkan hingga pilkada selesai, saling serang masih terdengar. Terutama pasca Anies memutuskan untuk mendukung Pramono-Rano.

Di sini lain, Anies membuat video pendek. Isinya: dukungan kepada Syaekhu-Ilham di pilgub Jawa Barat. Begitu juga video dukungan kepada paslon PKS di beberapa wilayah Jabodetabek. Tapi, gak lama kemudian video dukungan Anies di-take-down. Alasanya, gak enak sama KIM. Takut kontra-produktif.

Video dukungan Anies kepada paslon PKS kalah santer dengan isu pilgub DKI yang menimbulkan saling serang antara PKS dengan para pendukung Anies Baswedan. Narasi yang seringkali muncul dari para kader PKS adalah: “PKS rugi dukung Anies. Gak dapat apa-apa.” Kalau ditanyakan kepada para pendukung Anies, mereka menjawab: “Gedung DPW PKS Jakarta itu dari mana?”.

Pokoknya ruwet. Hubungan PKS dan pendukung Anies lebih bersifat emosional. Rasionalitas politik tersingkir. Kedua belah pihak saling memuaskan dirinya untuk menyalahkan satu sama lain. Akibatnya, paslon PKS banyak tumbang. PKS di Jakarta kalah. Jabar kalah. Bekasi, kalah juga. Depok yang merupakan daerah kekuasaan PKS selama dua puluh tahun terakhir, paslinnya tumbang juga.

Tapi, PKS masih kekeuh bahwa itu bukan pengaruh Anies. Itu tidak ada hubungannya dengan Anies. Faktor Anies tidak dihitung oleh PKS. Anies bukan variabel penting di perhitungan suara PKS. Mungkin hanya ketua Majlis Syura PKS yang menghitung ini. Kader PKS lainnya secara umum tidak menganggap kekalahan PKS pada pilkada Jabodetabek dan Jabar ada hubungannya dengan Anies. Bagi banyak kader PKS, Anies bukan siapa-siapa dan dianggap tidak memberi pengaruh apa-apa terhadap PKS. “Wujuduhu ka adamihi”, kata sejumlah kader PKS.

PKS lupa bahwa poliik itu punya kalkulasi dan rasionalitasnya sendiri. Tidak bisa dikendalikan oleh rasa “lika and dislike”. Kenapa panggung depan (front stage) dan panggung belakang (back stage) politik seringkali kontras? Karena dalam politik antara rasa dan logika seringkali gak ketemu. Jangan heran kalau ada politisi yang ramah dan tersenyum pada anda, padahal ia sedang kecewa dan sangat marah kepada anda. Kenapa bisa begitu? Karena ia masih butuh anda. Sementara, kader PKS masih didominasi oleh permainan rasa. Marah ya marah aja.

Kalau konstituen dan netizen lebih dominan permainan perasaannya. Tapi, politisi secara umum telah mati perasaannya. Karena tuntutan rasionalitas politik lebih dominan. Jadi, anda akan kesulitan menyampaikan aspirasi kepada para politisi, karena secara umum perasaannya sudah mati. Nah, kader PKS beda. Lebih kuat permainan rasanya dari pada logikanya. Kecuali hanya sedikit, itupun di tingkat elit. Kenapa? Karena PKS partai ideologis.

Secara teoritis, makin kuat ideologinya (fanatisnya), maka makin kuat soliditasnya dan makin sensitif. Makin perasa.

Bagaimana masa depan hubungan PKS dengan Anies Baswedan? Kalau ditanyakan kepada kader PKS, maka jawabnya: “tidak ada pintu lagi”. Apalagi setelah Anies dukung Pramono yang notabene kader PDIP. Kita tahu, hubungan PKS dengan PDIP cukup tegang selama ini.

Tapi, kalau menggunakan rasionalitas politik, PKS dan Anies akan diuntungkan jika keduanya bersama-sama. Sebab, pendukung keduanya beririsan. Kuncinya ada di PKS. Mampukah PKS menggunakan rasionalitas politiknya secara terukur untuk membaca faktor Anies ini.

Penulis : Tony Rosyid,Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

MoneyTalk,Jakarta – NEGARA tidak punya uang? Itu adalah diskusi yang hangat belakangan ini. Namun ini adalah tema diskusi yang paling aneh. Negara punya segalanya tapi negara tidak punya uang atau negara dibuat tidak punya uang? Lalu negara berhutang kepada Swasta, kepada bank dan kepada pengusaha dan kepada asing.

Mengapa? Karena uang swasta lebih banyak, uang bank lebih banyak, bank central dan bank bank bisa membuat uang. Sementara negara tidak boleh membuat uang. Lalu dari mana negara dapat uang? Dari pajak dari cukai barang haram. Rakyat bayar pajak, cukai dan royalty. Ada hibah dan bantuan juga dari swasta asing. Sedekah buat negara.

Tapi semua pendapatan negara itu tidak cukup. Kebutuhan negara makin lama makin membesar. Mengapa? Karena inflasi dan depresiasi mata uang negara. Dengan demikian maka negara dapat berhutang kepada pembuat uang. Negara bayar cicilan dan bunga. Sampai kapan, tidak ada habisnya mungkin sampai negara bubar. Takdir negara kok buruk sekali ya?

Kekuasaan Atas Uang

Propaganda negara korup, kekuasaan korup itulah yang menjadi dasar mengapa kekuasaan negara atas uang dipindahkan ke swasta. Siapa swasta ini? Yang jelas mereka tidak dipilih melalui pemilu, bukan representasi masyarakat luas. Tapi mereka memegang kekuasaan paling kunci. Core of the core kekuasaan politik yakni kekuasan atas uang dan keuangan.

Kekuasaan atas uang di seluruh dunia berada di bank central, mereka bisa membuat uang sesuka hati, membuat macam macam uang. Apa saja? Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar yang sah dan diakui dunia. Mereka menyebarkan uang tersebut melalui bank bank, untuk sampai ke tangan pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah negara dan masyarakat membayar mahal untuk bisa mendapatkan uang tersebut, mereka membayar bunga, membayar inflasi dan membayar depresiasi. Dengan apa? Dengan kerja keras, banting tulang untuk mendapatkan lembaran kertas yang dapat ditukar dengan sesuap nasi. Nilai yang tidak akan pernah cukup yang membuat semuanya harus berhutang untuk menambal pengeluaran kebutuhan hidup. Sampai kapan, yang mungkin sampai mati. Seperti itu takdir menjadi pemerintah dan rakyat?

Bagaimana sejarahnya kekuasaan atas uang bisa ada di tangan swasta, bukan ditangan negara? Ada macam macam cara, ada yang berawal dari konsensus masyarakat atau elite negara tersebut, ada yang dicuri atau diambil dengan paksa.

Tapi yang paling sial adalah dalam kasus Indonesia. Bukan saja kekuasaan negara atas uang yang dicuri dengan paksa. Namun juga beserta seluruh uang negara dicuri didepan mata masyarakat Indonesia.

Bayangkan saja setelah bekerja keras selama hampir setengah abad, tiba tiba bangsa Indonesia, negara Indonesia seluruh uangnya hilang, dan negara pun tidak punya lagi kekuasaan atas uang. Pada saat yang sama setelah uangnya hilang harus menanggung utang yang tidak terkurakan jumlahnya sehingga harus dibayar sampai hari ini.

Apa yang terjadi? Bagaimana ceritanya? Sekelompok elite atas nama reformasi Indonesia memindahkan uang 630 triliun pada tahun ke tangan swasta melalui BLBI dan KLBI. Uang tersebut jika diukur nilainya sekarang maka setara dengan 6 kali APBN sekarang. Berapa jumlahnya? Sekitar 21.000 triliun.

Tidak hanya itu? Kekuasan negara atas uang dicabut. Dipindahkan ke asing melalui program yang namanya independensi bank central. Sejak saat itu bank Indonesia dan semua bank bank di Indonesia bukan lagi punya negara. Tapi punya swasta. Mereka bisa membuat uang dan negara berhutang kepads bank central dan kawan kawannya. Utang pemerintahan Jokowi kepada BI ribuan triliun semasa covid 19 entah sampai kapan bisa dibayar. Ribuan triliun pak de.

Negara dan Rakyat Kere

Sekarang berapa uang yang ada ditangan pemerintah Indonesia. Konon katanya pemerintah punya uang sebagimana yang tercermin atau terlihat dalam APBN. Jumlahnya Rp. 3600 triliun (APBN 2025). Benarkah ada sebesar itu? Jumlah APBN adalah rencana belanja, uangnya belum tentu ada sebesar yang direncanakan. Itu hanyalah proposal belanja, atas dasar asumsi asumsi. Kalau dapat pajak, cukai, royalti, hibah, dan utang. Makanya selalu ada penyesuaian setiap triwulan. Riel adanya berapa maka 3600 triliun dibagi empat. Maka uang ada setiap triwulan maksimum 900 triliun. Itupun asumsi.

Informasi ini cocok jika kita menghitung jumlah uang kartal yang ada di Indonesia. Berapa banyak uang kartal semuanya, kata Bank Indonesia jumlah uang kartal di Indonesia 900 triliun. Uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang diterbitkan oleh negara Indonesia yang merupakan alat tukar yang sah.

Uang itu beredar di dalam negara atau pemerintah dan beredar di rakyat. Bisa dibayangkan berapa yang rielnya ada di rakyat dan berapa uang dipegang oleh pemerintah untuk belanja sehari hari. Tambah kecil lagi. Pantas saja rakyat Indonesia kere keriting. Lebih sering rekening kosong atau saldo nol ketimbang ada uang. Jika seluruh uang kartal dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia, maka setiap orang Indonesia hanya memiliki uang Rp. 7500 per kapita per hari.

Untung masih ada teman, keluarga yang ngasih tangan atau sedekah. Indonesia adalah negara yang rakyatnya paling rajin sedekah menurut survey lembaga internasional yang kredibel. Tapi sehebat hebatnya seluruh masyarakat Indonesia sedekah, uang yang bisa dibagi hanya sisa dari Rp. 7500 setelah beli makan minum. Informasi ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak bisa membangun hanya bisa beli nasi bungkus. Kalau mau membangun maka harus dengan utang atau modal asing yang bangun.

Lalu berapa uang yang ada ditangan swasta? Wah tidak terhitung jumlahnya. BUMN yang separuh dimiliki swasta pendapatannya Rp. 3200 triliun setahun. Bank Central dan Bank bank membuat uang yang dalam bentuk macam macam uang mencapai Rp. 9000 triliun setahun. Uang hasil ekspor sumber daya alam setiap tahun ribuan triliun. Bayangkan jika tahun 2025 pemerintah akan memproduksi batubara 1 miliar ton, dengan harga 120 dolar seton. Maka itu nilainya Rp. 1860 triliun. Dengan taipan batubara saja negara sudah kalah. Bagaimana Pak De, ada jalan keluar?

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk,Jakarta – Demokrasi, kata para filsuf, termasuk salah satu pilihan bentuk berpemerintahan terbaik dari yang terburuk. Dan di negeri kita tercinta, Pilkada Serentak 2024 berlangsung secara kolosal sebagai salah satu festival besar demokrasi ini, lengkap dengan warna-warni strategi, intrik, dan momen mengharukan.

Kini, ketika euforia sudah mulai surut, grup-grup WhatsApp kita mulai dihiasi seruan yang seolah bijak: “Pilkada sudah selesai, mari kembali ke laptop.” Sebuah nasihat yang terdengar seperti ajakan memungut puing-puing keterbelahan dan melanjutkan hidup, sambil berharap laptopnya masih hidup dan tak kena virus.

Tapi tunggu sebentar, apa yang sebenarnya tersirat dari ajakan ini? Apakah ini murni panggilan untuk rekonsiliasi, atau malah tanda menyerah atas kenyataan pahit yang terus berulang? Faktanya, pengkubuan antara yang religius dan yang nasionalis masih ada. Mari kita ulas dengan sedikit humor, tetapi tetap mengakar pada fakta.

Pilkada memang berjalan aman, lancar, tentu banyak riak-riak. Itu fakta. Tidak ada kerusuhan besar, tidak ada perang mulut massal di jalanan. Paling ada lempar-lemparan kursi di arena TPS. Yang lebih parah, terjadi pembacokan di Sampang, serta saling lempar panah di Papua. Namun, di luar itu, juga ada aroma cawe-cawe yang sulit diabaikan.

Bukankah kita semua mendengar bisik-bisik tentang pejabat yang “terlalu aktif membantu” atau aparat yang “kebetulan salah arah”? Kita juga tahu soal _money politics_ yang entah kenapa selalu berhasil menjadi bumbu wajib pesta demokrasi. Sepertinya, bagi sebagian orang, demokrasi bukan sekadar hak suara, tetapi hak “uang suara.”

Seruan untuk rekonsiliasi tadi muncul dalam berbagai bentuk di platform media sosial. Lihat saja komentar yang viral di grup-grup WhatsApp: “Yang menang kita hormati, yang kalah kita sayangi.” Sebuah kalimat yang nyaris menyamai kebijakan ibu-ibu PKK membagi jajanan arisan secara adil dan merata.

Ini merupakan refleksi dari harapan bahwa setelah semua debat panas, setelah pencoblosan yang bebas-rahasia, ada yang coba menyegarkan suasana dengan humor: “Kita lupakan perbedaan, mari kita karaoke.” Seolah-olah Pilkada hanya selingan sebelum pesta dansa berikutnya. Ada juga yang mencoba mengingatkan bahwa kita ini bersaudara.

Dikutiplah peribahasa Maluku yang terkenal, Ale rasa eta rasa, katong samua basudara, seng ada lawange,_ yang maknanya mencerminkan nilai persaudaraan dan kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat. Dalam bahasa Indonesia, artinya, “Perasaanmu adalah perasaanku; kita semua bersaudara, tak ada permusuhan.”

Frasa “Ale rasa beta rasa” menegaskan pentingnya memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ini menunjukkan, setiap individu memiliki nilai yang sama dalam tatanan sosial. “Katong samua basudara” adalah prinsip dasar bahwa semua orang, terlepas dari suku, agama, atau status sosial, adalah satu keluarga besar.

Sementara frasa “Seng ada lawange” berarti tidak ada permusuhan. Dalam masyarakat Maluku, konflik diselesaikan dengan dialog dan musyawarah, mengutamakan perdamaian di atas segalanya. Ini filosofi mendalam tentang empati, solidaritas, dan kerukunan dalam masyarakat meskipun hidup dari latar belakang yang berbeda.

Peribahasa ini sangat relevan dalam kehidupan modern, terutama di tengah masyarakat yang semakin terfragmentasi oleh isu-isu politik, sosial, dan budaya. Ini mengajarkan filosofi bahwa perbedaan tidak harus menjadi pemisah, melainkan dapat menjadi kekuatan untuk bersatu. Konflik diminimalisir, dan persaudaraan nasional dijaga.

Kita perlu menyatukan hati. Sebab, setelah Pilkada, pekerjaan rumah kita baru dimulai. Kita harus memastikan bahwa para pemenang tidak hanya berpesta kemenangan, tapi juga bekerja sesuai mandat rakyat. Kita harus memastikan yang kalah tidak sibuk mencari celah untuk menggugat, melainkan mencari cara lain untuk berkontribusi.

Dan yang paling penting, kita semua sebagai rakyat harus tetap kritis. Bersama itu, di tengah kekurangan dan masalah yang ada, mari kita jadikan ini momen konstruktif. Pilkada adalah cermin besar yang memantulkan wajah kita sebagai bangsa. Jika ada yang kusam, mari kita poles. Jika ada yang retak, mari kita perbaiki.

Tujuannya bukan untuk sekadar terlihat cantik, tetapi agar demokrasi kita benar-benar menjadi instrumen perubahan dan perbaikan (ishlah)._Mari kita kembali ke laptop, tapi jangan lupa untuk memastikan perangkat lunak demokrasi kita terus diperbarui, bebas virus, dan tetap terkoneksi ke realitas yang menunggu di depan mata.

Pilkada selesai, atau akan segera selesai, tapi tugas kita tidak, bahkan menunggu di depan mata. Itu artinya, demokrasi tidak hanya soal siapa menang atau kalah, tapi bagaimana semua ini bisa menjadi jalan untuk membangun bangsa.

Sekali lagi, ale rasa beta rasa, katong samua basudara. Kata orang Jawa,sapa saudara sai sedulur,siapa pun adalah saudara. Dan ya, semoga laptopnya tidak hang.

Penulis : Cak AT, Ahmadie Thaha, Ma’had Tadabbur al-Qur’an,

MoneyTalk,Jakarta – Meningkatkan pajak itu bukan merupakan tujuan dari semua negara. Banyak negara tidak terlalu mengedepankan pajak untuk membangun ekonominya. China misalnya malah penerimaan pajaknya hanya 7 persen GDP. China malah memperbesar subsidi atau menolak mencabut subsidi dengan alasan negaranya bukan negara maju. Para akademisinya dikerahkan agar pemerintah tetap memiliki legitimasi kuat untuk tetap menjalankan subsidi termasuk subsidi energi dan pangan. Jadi Indonesia pun jangan terlalu memfokuskan diri untuk memperbesar pajak. Namun sebaliknya menggunakan instrumen pajak untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi bukan melemahkannya.

Karena berdasarkan pengalaman sistem pajak makin lama sudah pasti akan membuat pemerintah makin kering kerontang, tidak akan meningkat kapasitasnya. Namun sebaliknya sistem pajak akan membuat pengusaha makin timbun dan gemuk. Nah ada yang lebih bahaya lagi sistem pajak akan membuat aparat negara yang ditugasin memungut pajak akan bisa punya rekening gelap yang sangat besar jumlahnya. Ujungnya negara akan bergantung pada utang. Karena pajak membuat ekonomi negara melemah, hati dan perasaan masyarakat melemah, merasa dikuras oleh pemerintah.

Dalam sistem pajak Indonesia banyak sekali akal-akalannya, agar setoran ke negara kecil sekali. Ini pekerjaan gampang bagi pengusaha dan penguasa atau petugas pajak. Intinya akal-akalan ini adalah dengan memperbesar biaya biaya sehingga laba sebelum pajaknya makin gede. Maka setelah itu bayar pajaknya bisa sangat kecil. Ditambah berbagai kecurangan utama seperti kecurangan jumlah produksi, kecurangan jumlah ekspor, dan lain sebagainya.

Jangankan pengusaha swasta BUMN saja bisa mengakali agar setoran pajak kepada negara kecil. Caranya memperbesar biaya yang basisnya kira kira.Coba periksa laporan Keuangan Pertamina. Biaya pemyusutan pertamina bisa mencapai 15 miliar dolar setahun sementara aset pertamina hanya 91 miliar dollar. Jadi usia ekonomis semua aset pertamina hanya 6-7 tahun. Ini tidak mungkin. Bisa jadi ini untuk meningkatkan tagihan dana kompensasi dan dana subsidi kepada pemerintah. Jadi biaya pemyusutan yang besar akan mengurangi pajak kepada negara. BUMN yang lain juga demikian. Jadi periksa yang teliti.

Apa bukti sejarah bahwa sistem pajak tidak akan membantu negara untuk bisa dapat uang banyak. Lihat saja tax rasio Indosia terhadap GDP makin lama makin kecil. Tahun 1981 tax revenue Indoneaia terhadap GDP 21 persen. Kalau sekarang GPD Indonesia sekarang 21 ribu triliun maka jika 21 persen adalah penerimaan negara, maka penerimaan negara sekarang bisa mencapai 4426 triliun. Sekarang pendapatan negara terhadap GDP hanya Rp.2443 triliun. Jadi negara tidak perlu utang lagi jika merancang APBN 2025.

Apa arti data ini bahwa sistem penerimaan negara yang direformasi sejak tahun 1998 justru menyebabkan penerimaan negara terhadap GDP makin menurun. Apa inti dari reformasi sistem penerimaan negara, yakni mengubah atau menyerahkan kekayaan negara kepada swasta, menyerahkan sumber daya alam untuk dikelola swasta, lalu negara memungut pajaknya atas hasil ekploitasi sumber daya alam tersebut.

Pengalaman sejarah bahwa Indonesia pernah mendapatkan banyak uang dari minyak. Minyak sendiri menggunakan sistem bagi hasil. Ini adalah sejarah yang penting untuk dijadikan pelajaran. Namun belakangan produksi migas menurun? Mengapa karena banyak sekali pajaknya dalam usaha minyak ini. Bahkan sekarang pajaknya melebar ke sana kemari, dari ekploitasi, ekploitasi sampai penjualan minyak. Semua diintip dengan pajak. Akhirnya penerimaan minyak kalah jauh dengan penerimaan cukai tembakau.

Selepas minyak sebetulnya Indonesia tidak kekurangan sumber yang lain, negara ini berada pada urutan terbatas sebagai penghasil komoditas. Nomor 1 eksportir batubara terbesar di dunia, eksportir sawit nomor satu terbesar di dunia, penghasil Nicle terbesar di dunia, perusahan emas dan tembaga terbesar di dunia ada di Indoneia. Apalagi sekarang era transisi energi Indonesia adalah pemilik panas bumi tersebar di dunia, gas alam, dan cadangan hutan serta bio massa terbesar di dunia. Apalagi dan banyak lagi. Semua ini tidak akan berhasil kalau negara mengandalkan atau bertumpu pada usaha menggenjot pajak. Apalagi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang langsung dikeruk dari rakyat. Itu akan sangat kontra produktif.

Hal yang lebih fundamental lagi terkait pajak adalah bahwa sistem pajak itu memiliki cita rasa kolonial. Pertama kali pajak sedesa desa diperkenalkan oleh Raffles Gubernur jenderal Inggris di Jawa 1811). Hasilnya ini menimbulkan pemberontakan Diponegoro yang merupakan akumulasi perlawanan terhadap pajak kolonial (1825-1830). Coba nonton film perlawanan Datuk Maringgih perang di Sumatera itu adalah perlawanan terhadap sistem pajak Belanda waktu itu. Jadi pajak ini memiliki cita rasa kolonial. Sejarah ini tidak terlupakan. Ada di lubuk hati bangsa Indonesia.

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk,Jakarta – Kemenangan Pramono Anung dan Rano Karno dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta melawan Ridwan Kamil dan Suswono memberikan banyak pelajaran berharga, terutama mengingat keunikan dinamika politik yang terjadi. Dalam satu putaran, pasangan yang hanya didukung oleh satu partai besar, PDIP, mampu mengalahkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono yang didukung oleh koalisi besar berisi 12 partai. Koalisi besar itu dianggap sebagai kelanjutan dari warisan politik Presiden Jokowi, yang ironisnya justru dikalahkan oleh calon dari partai yang pernah menjadi basis utama Jokowi sendiri. Fenomena ini semakin menarik ketika dibandingkan dengan pemilihan-pemilihan gubernur Jakarta sebelumnya, di mana baik Jokowi yang melawan Fauzi Bowo (Foke) maupun Anies Baswedan yang melawan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membutuhkan dua putaran untuk memenangkan kontestasi.

Artikel ini akan mencoba mengurai pelajaran penting yang bisa kita peroleh dari kemenangan Pramono-Rano Karno ini.

 1. Pelajaran dari Kemenangan Satu Putaran

Jika melihat kembali sejarah pemilihan gubernur Jakarta, kemenangan dalam satu putaran adalah prestasi yang luar biasa. Jokowi membutuhkan dua putaran untuk mengalahkan Foke, dan Anies Baswedan juga harus melalui dua putaran untuk mengalahkan Ahok. Namun, Pramono-Rano berhasil memenangkan pemilihan dalam satu putaran saja.

Hal ini menunjukkan adanya perubahan besar dalam perilaku pemilih Jakarta. Mereka semakin matang dalam menentukan pilihan dan cenderung menginginkan perubahan yang cepat dan signifikan. Kemenangan satu putaran ini juga mencerminkan adanya kelelahan publik terhadap kampanye panjang yang penuh dengan drama politik dan perseteruan. Pemilih Jakarta tampaknya lebih memilih kandidat yang menawarkan solusi konkret tanpa banyak konflik politik yang berkepanjangan.

 2. Munculnya Narasi Perlawanan terhadap Koalisi Besar

Koalisi besar yang mendukung Ridwan Kamil-Suswono di pemilihan ini dianggap melanjutkan arah pemerintahan Jokowi. Sebanyak 12 partai politik yang tergabung, termasuk partai-partai besar seperti Golkar, Gerindra, PKB, dan PAN, seolah menegaskan bahwa pasangan ini merupakan representasi dari kekuatan politik arus utama yang sudah mapan. Namun, di sisi lain, narasi yang terbentuk di kalangan pemilih adalah resistensi terhadap “hegemoni” partai-partai besar yang terlihat semakin jauh dari aspirasi masyarakat kecil.

Pramono dan Rano Karno, yang hanya didukung oleh PDIP, berhasil membangun narasi sebagai pihak yang siap memperjuangkan perubahan. Mereka memanfaatkan persepsi masyarakat bahwa koalisi besar ini lebih mewakili elite politik daripada kepentingan rakyat kebanyakan. Dalam konteks ini, kemenangan Pramono-Rano bukan hanya tentang jumlah suara, tetapi juga tentang menangnya narasi perlawanan terhadap status quo. Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya narasi dan persepsi dalam politik elektoral.

 3. Anti-klimaks dari Warisan Politik Jokowi

Koalisi besar Ridwan-Suswono dipersepsikan sebagai kelanjutan dari politik Presiden Jokowi, yang selama ini diidentikkan dengan pembangunan infrastruktur besar-besaran dan kemajuan ekonomi. Namun, tampaknya ada kelelahan di kalangan masyarakat terhadap model pembangunan tersebut, yang dinilai tidak cukup memperhatikan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat kecil. Kenaikan harga-harga, permasalahan perumahan, dan kurangnya pemerataan menjadi isu yang melemahkan dukungan terhadap koalisi besar ini.

Kemenangan Pramono-Rano menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan perubahan arah, terutama di tingkat lokal. Mereka ingin melihat pemimpin yang lebih fokus pada persoalan-persoalan konkret yang dihadapi sehari-hari, bukan sekadar melanjutkan narasi pembangunan yang lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu. Ini menjadi pelajaran penting bagi setiap politisi yang ingin mencalonkan diri di masa depan: bahwa narasi pembangunan besar-besaran harus diimbangi dengan perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

 4. Pengaruh Sentimen Anti-Elite dan Kesederhanaan

Jakarta, sebagai kota yang penuh dengan dinamika sosial dan ekonomi, sering kali menjadi tempat di mana ketidaksetaraan sosial sangat terlihat. Dalam konteks ini, koalisi besar yang mendukung Ridwan-Suswono dianggap tidak cukup peduli dengan isu-isu ketidakadilan dan lebih mengutamakan agenda pembangunan fisik. Pramono-Rano berhasil menangkap aspirasi warga yang menginginkan pemimpin yang dapat lebih memahami kehidupan sehari-hari mereka.

Sebagian besar pemilih Jakarta tampaknya ingin menunjukkan bahwa mereka tidak puas dengan kelanjutan rezim yang dinilai cenderung hanya menguntungkan elit politik dan ekonomi. Meski Ridwan Kamil memiliki citra yang baik sebagai seorang pemimpin daerah, koalisi besar yang mendukungnya justru menjadi bumerang. Masyarakat melihat koalisi besar ini sebagai upaya kelompok elit untuk terus mengontrol kekuasaan.

Sebaliknya, Pramono-Rano tampil dengan narasi yang berbeda: mereka menggambarkan diri mereka sebagai alternatif dari status quo. Mereka memanfaatkan dengan baik momentum kelelahan publik terhadap dominasi koalisi besar, serta kerinduan untuk perubahan yang lebih nyata dan dekat dengan masyarakat bawah. Kehadiran Rano Karno, seorang figur yang sudah dikenal luas oleh masyarakat dari dunia hiburan, juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Popularitas Rano memberikan nilai tambah yang signifikan dalam meningkatkan kedekatan dengan pemilih yang sebelumnya mungkin apatis.

Kampanye Pramono-Rano yang mengedepankan kesederhanaan menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak pemilih. Mereka memposisikan diri sebagai orang-orang yang tidak ingin terjebak dalam gaya hidup elite politik yang dianggap jauh dari realitas masyarakat. Sentimen anti-elite ini dimainkan dengan sangat baik, dan pada akhirnya menjadi salah satu faktor yang membuat mereka unggul.

 5. Simbol Perlawanan terhadap Oligarki

Banyak yang melihat kemenangan Pramono-Rano sebagai simbol perlawanan terhadap oligarki yang dianggap semakin mengakar di pemerintahan pusat. Pramono Anung, yang dikenal sebagai politikus senior di PDIP, berhasil memanfaatkan sentimen ini dengan menempatkan dirinya sebagai figur yang lebih independen dan tidak terikat dengan kepentingan elit ekonomi. Dalam banyak kesempatan, Pramono menyampaikan bahwa ia ingin membawa pemerintahan yang lebih transparan dan lebih fokus pada kepentingan rakyat.

Ridwan Kamil dan Suswono, meskipun memiliki rekam jejak yang baik, tidak mampu melepaskan diri dari persepsi publik bahwa mereka adalah bagian dari jaringan oligarki yang terus menguasai politik Indonesia. Persepsi ini menjadi kelemahan besar yang dimanfaatkan oleh Pramono-Rano untuk menggalang dukungan dari masyarakat yang semakin kritis terhadap praktik-praktik politik yang hanya menguntungkan segelintir orang.

 6. Kekuatan Figur di Tengah Kejenuhan Publik Terhadap Koalisi Besar

Kampanye Pramono-Rano Karno berfokus pada pendekatan personal yang mendekatkan mereka pada warga Jakarta. Berbeda dengan kampanye Ridwan Kamil-Suswono yang cenderung berorientasi pada pencapaian program pembangunan, Pramono-Rano menekankan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan warga. Mereka banyak melakukan blusukan, menghadiri acara-acara lokal, dan berbicara langsung dengan masyarakat untuk mendengar keluhan serta keinginan mereka. Salah satu pelajaran utama dari kemenangan Pramono-Rano adalah pentingnya figur pemimpin di mata masyarakat. Dalam politik lokal, figur kandidat sering kali lebih berpengaruh daripada konfigurasi partai-partai yang mendukungnya. Ridwan Kamil dan Suswono memang memiliki rekam jejak yang baik dalam pemerintahan, tetapi penampilan mereka terjebak dalam bayang-bayang koalisi besar yang dianggap oleh sebagian besar pemilih sebagai perpanjangan kekuasaan Jokowi yang semakin kehilangan daya tarik.

Selain itu, keberadaan Rano Karno sebagai figur yang sangat dikenal masyarakat Jakarta juga memberikan pengaruh besar. Rano memiliki citra yang kuat sebagai seorang tokoh masyarakat yang akrab dengan keseharian rakyat, yang membuat hubungan emosional antara kandidat dan pemilih menjadi lebih kuat. Pramono juga berhasil memanfaatkan karisma Rano untuk meraih simpati dari masyarakat menengah ke bawah.

 7. Kontraproduktivitas Koalisi yang Terlalu Besar

Koalisi besar yang mendukung Ridwan Kamil-Suswono bukannya tanpa kekurangan. Dalam banyak kasus, koalisi besar justru membuat konsolidasi internal menjadi lebih sulit. Dengan banyaknya partai yang bergabung, muncul perbedaan kepentingan yang sulit disatukan. Setiap partai dalam koalisi cenderung memiliki agenda masing-masing, dan ini membuat Ridwan-Suswono terkesan tidak memiliki arah yang jelas. Banyak pihak mengkritik pasangan ini sebagai “terlalu banyak janji tapi minim substansi,” karena upaya untuk memuaskan seluruh anggota koalisi mengakibatkan kebijakan yang diusulkan menjadi samar dan tidak fokus.

Sebaliknya, Pramono-Rano yang hanya didukung oleh satu partai justru terlihat lebih solid dan terarah dalam menawarkan visi mereka kepada masyarakat. Mereka mampu menyampaikan pesan yang lebih konsisten tanpa perlu khawatir mengorbankan satu kepentingan partai untuk kepentingan partai lainnya. Hal ini memberi keuntungan signifikan, terutama dalam menarik simpati masyarakat yang mulai jenuh dengan tawar-menawar politik di balik layar.

 8. Kekuatan Kampanye yang Terfokus dan Narasi yang Sederhana

Kampanye Pramono-Rano menunjukkan bahwa kesederhanaan dalam narasi kampanye dapat lebih efektif dibandingkan janji-janji kompleks yang sulit dicerna masyarakat. Pramono dan Rano berhasil menggambarkan diri mereka sebagai pemimpin yang berkomitmen pada hal-hal yang mendasar: pengentasan banjir, peningkatan kualitas transportasi publik, dan penurunan biaya hidup di Jakarta. Ini adalah isu-isu yang nyata dan relevan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Jakarta.

Di sisi lain, Ridwan-Suswono, meskipun memiliki banyak dukungan, sering kali terlihat menyampaikan narasi yang terpecah-pecah dan terlalu teknokratis. Banyak pemilih merasa bahwa janji-janji mereka sulit dipahami dan terlalu jauh dari kehidupan sehari-hari mereka. Dalam dunia politik, penting untuk dapat menyederhanakan isu-isu kompleks menjadi hal yang bisa dicerna masyarakat umum. Pramono dan Rano berhasil melakukan hal ini, sementara Ridwan dan Suswono tampak kesulitan menyesuaikan diri dengan audiens yang lebih luas.

 9. Kepemimpinan yang Mengakar di Komunitas Lokal

Salah satu kekuatan Pramono-Rano adalah koneksi mereka dengan komunitas-komunitas lokal di Jakarta. Mereka tidak hanya menggantungkan diri pada mesin politik PDIP, tetapi juga membangun jaringan langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat, komunitas RT/RW, kelompok ibu-ibu, serta penggerak kegiatan sosial di berbagai wilayah. Jaringan ini memberikan pengaruh besar dalam mobilisasi dukungan pada hari pemilihan.

Sebaliknya, koalisi besar yang mendukung Ridwan-Suswono lebih mengandalkan struktur formal partai politik, yang ternyata tidak seefektif jejaring komunitas lokal yang digarap oleh Pramono-Rano. Ini menunjukkan bahwa keterlibatan langsung dengan masyarakat adalah elemen penting dalam memenangkan kontestasi politik, terutama di kota sebesar Jakarta.

 10. Strategi Kampanye yang Memanfaatkan Media Sosial

Kemenangan Pramono-Rano tidak lepas dari strategi kampanye yang cerdas dalam memanfaatkan media sosial. Tim kampanye mereka berhasil memaksimalkan penggunaan platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok untuk menyebarkan pesan-pesan kampanye yang menginspirasi dan mendekati rakyat. Mereka menggunakan konten-konten yang relatable dan menghibur, yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat.

Di sisi lain, tim kampanye Ridwan-Suswono terlihat kurang adaptif terhadap perubahan tren di media sosial. Mereka lebih mengedepankan pencitraan formal dan program-program yang cenderung teknokratis, yang tidak selalu mampu menyentuh hati para pemilih muda. Sementara itu, Pramono-Rano mampu mengubah isu-isu sederhana menjadi narasi kuat yang viral, mempengaruhi persepsi publik dengan cara yang mudah dipahami dan diterima.

 11. Aspirasi Masyarakat untuk Pemimpin yang Progresif

Kemenangan Pramono-Rano juga menunjukkan adanya harapan masyarakat terhadap pemimpin yang progresif dan mampu membawa perubahan nyata di Jakarta. Ridwan Kamil, meskipun dikenal sebagai pemimpin inovatif, dianggap terlalu berfokus pada pembangunan infrastruktur dan sering kali tidak cukup menyentuh aspek kehidupan sosial-ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat bawah.

Sementara itu, Pramono-Rano menawarkan visi yang lebih inklusif, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat kecil dan peningkatan layanan publik yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari. Mereka menekankan pentingnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, yang menjadi isu-isu krusial bagi warga Jakarta. Pendekatan ini berhasil menarik dukungan luas, terutama dari masyarakat yang merasa tidak cukup terwakili oleh kebijakan-kebijakan teknokratis Ridwan Kamil.

 12. Kekuatan Mobilisasi PDIP dan Strategi Pemenangan yang Efektif

PDIP sebagai partai pendukung Pramono-Rano memiliki keunggulan dalam hal mobilisasi dan strategi pemenangan yang solid. PDIP berhasil memanfaatkan seluruh sumber daya partainya secara maksimal, dari struktur akar rumput hingga jaringan tokoh-tokoh masyarakat, untuk mendukung pasangan ini. Konsolidasi internal yang kuat membuat mereka mampu menjalankan strategi kampanye yang efektif dan menyasar isu-isu yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Koalisi besar, meskipun memiliki sumber daya yang jauh lebih besar, gagal memanfaatkan keunggulan ini secara optimal. Ridwan-Suswono seolah terjebak dalam birokrasi kampanye koalisi besar yang penuh dengan perbedaan kepentingan, sementara PDIP berhasil menunjukkan soliditas dan arah yang jelas dalam mendukung Pramono-Rano.

Kesimpulan

Kemenangan Pramono-Rano Karno di Jakarta memberikan pelajaran penting bagi dunia politik Indonesia. Pertama, narasi anti-elite dan kesederhanaan yang ditawarkan oleh Pramono-Rano berhasil mengalahkan koalisi besar yang dianggap sebagai representasi status quo. Kedua, strategi kampanye yang mengedepankan pendekatan personal dan emosional terbukti lebih efektif dalam menjangkau masyarakat luas, terutama di kota dengan dinamika sosial yang kompleks seperti Jakarta. Ketiga, pentingnya figur pemimpin yang kredibel dan berkarisma, yang dapat menyatukan masyarakat dan menginspirasi dukungan luas.

Kekalahan Ridwan-Suswono, meskipun didukung oleh 12 partai, menunjukkan bahwa kekuatan koalisi besar tidak selalu menjamin kemenangan. Ketidakmampuan untuk menyatukan visi dan misi, serta kurangnya pendekatan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, menjadi faktor-faktor yang melemahkan kampanye mereka. Di sisi lain, kemenangan satu putaran Pramono-Rano menjadi bukti bahwa masyarakat Jakarta menginginkan perubahan yang cepat dan nyata, tanpa banyak drama politik yang berkepanjangan.

Kemenangan ini juga menegaskan pentingnya strategi kampanye yang relevan dengan aspirasi masyarakat, kekuatan narasi yang emosional, serta figur pemimpin yang mampu membangun koneksi langsung dengan pemilih. Jakarta, dengan segala kompleksitasnya, membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memiliki visi pembangunan yang besar, tetapi juga mampu memahami dan merespons kebutuhan masyarakat dengan cara yang manusiawi dan bersahabat.

Penulis : Radhar Tribaskoro,Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia

MoneyTalk,Jakarta – Meningkatkan pajak itu bukan merupakan tujuan dari semua negara. Banyak negara tidak terlalu mengedepankan pajak untuk membangun ekonominya. China misalnya malah penerimaan pajaknya hanya 7,7 persen GDP. China malah memperbesar subsidi atau menolak mencabut subsidi dengan alasan negaranya bukan negara maju. Para akademisinya dikerahkan agar pemerintah tetap memiliki legitimasi kuat untuk tetap menjalankan subsidi termasuk subsidi energi dan pangan. Jadi Indonesia pun jangan terlalu memfokuskan diri untuk memperbesar pajak. Namun sebaliknya menggunakan instrumen pajak untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi bukan melemahkannya.

Karena berdasarkan pengalaman sistem pajak makin lama sudah pasti akan membuat pemerintah makin kering kerontang, tidak akan meningkat kapasitasnya. Namun sebaliknya sistem pajak akan membuat pengusaha makin timbun dan gemuk. Nah ada yang lebih bahaya lagi sistem pajak akan membuat aparat negara yang ditugasin memungut pajak akan bisa punya rekening gelap yang sangat besar jumlahnya. Ujungnya negara akan bergantung pada utang. Karena pajak membuat ekonomi negara melemah, hati dan perasaan masyarakat melemah, merasa dikuras oleh pemerintah.

Dalam sistem pajak Indonesia banyak sekali akal-akalannya, agar setoran ke negara kecil sekali. Ini pekerjaan gampang bagi pengusaha dan penguasa atau petugas pajak. Intinya akal-akalan ini adalah dengan memperbesar biaya biaya sehingga laba sebelum pajaknya makin kecil. Maka setelah itu bayar pajaknya bisa sangat kecil. Ditambah berbagai kecurangan utama seperti kecurangan jumlah produksi, kecurangan jumlah ekspor, dan lain sebagainya.

Jangankan pengusaha swasta BUMN saja bisa mengakali agar setoran pajak kepada negara kecil. Caranya memperbesar biaya yang basisnya kira kira. Coba periksa laporan Keuangan Pertamina misalnya. Biaya penyusutan Pertamina bisa mencapai 15 miliar dolar setahun, sementara aset pertamina hanya 91 miliar dollar. Jadi usia ekonomis semua aset pertamina hanya 6-7 tahun. Ini tidak mungkin. Bisa jadi ini untuk meningkatkan tagihan dana kompensasi dan dana subsidi kepada pemerintah. Jadi biaya penyusutan yang besar akan mengurangi pajak kepada negara. BUMN yang lain juga demikian. Jadi periksa yang teliti. Setelah itu simpulkan secara benar.

Apa bukti sejarah bahwa sistem pajak tidak akan membantu negara untuk bisa dapat uang banyak. Lihat saja tax rasio Indosia terhadap GDP makin lama makin kecil. Tahun 1981 tax revenue Indoneaia terhadap GDP 21 persen. Kalau sekarang GPD Indonesia sekarang 21 ribu triliun maka jika 21 persen adalah penerimaan negara, maka penerimaan negara sekarang bisa mencapai 4426 triliun. Sekarang pendapatan negara terhadap GDP hanya Rp.2443 triliun. Jadi negara tidak perlu utang lagi jika merancang APBN 2025.

Apa arti data ini bahwa sistem penerimaan negara yang direformasi sejak tahun 1998 justru menyebabkan penerimaan negara terhadap GDP makin menurun. Apa inti dari reformasi sistem penerimaan negara, yakni mengubah atau menyerahkan kekayaan negara kepada swasta, menyerahkan sumber daya alam untuk dikelola swasta, lalu negara memungut pajaknya atas hasil ekploitasi sumber daya alam tersebut.

Pengalaman sejarah bahwa Indonesia pernah mendapatkan banyak uang dari minyak. Minyak sendiri menggunakan sistem bagi hasil. Ini adalah sejarah yang penting untuk dijadikan pelajaran. Namun belakangan produksi migas menurun? Mengapa karena banyak sekali pajaknya dalam usaha minyak ini. Bahkan sekarang pajaknya melebar ke sana kemari, dari ekploitasi, ekploitasi sampai penjualan minyak. Semua diintip dengan pajak. Akhirnya penerimaan minyak kalah jauh dengan penerimaan cukai tembakau.

Selepas minyak sebetulnya Indonesia tidak kekurangan sumber yang lain, negara ini berada pada urutan terbatas sebagai penghasil komoditas. Nomor 1 eksportir batubara terbesar di dunia, eksportir sawit nomor satu terbesar di dunia, penghasil Nicle terbesar di dunia, perusahan emas dan tembaga terbesar di dunia ada di Indoneia. Apalagi sekarang era transisi energi Indonesia adalah pemilik panas bumi tersebar di dunia, gas alam, dan cadangan hutan serta bio massa terbesar di dunia. Apalagi dan banyak lagi. Semua ini tidak akan berhasil kalau negara mengandalkan atau bertumpu pada usaha menggenjot pajak. Apalagi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang langsung dikeruk dari rakyat. Itu akan sangat kontra produktif.

Hal yang lebih fundamental lagi terkait pajak adalah bahwa sistem pajak itu memiliki cita rasa kolonial. Pertama kali pajak sedesa desa diperkenalkan oleh Raffles Gubernur jenderal Inggris di Jawa 1811). Hasilnya ini menimbulkan pemberontakan Diponegoro yang merupakan akumulasi perlawanan terhadap pajak kolonial (1825-1830). Coba nonton film perlawanan Datuk Maringgih perang di Sumatera itu adalah perlawanan terhadap sistem pajak Belanda waktu itu. Jadi pajak ini memiliki cita rasa kolonial. Sejarah ini tidak terlupakan. Ada di lubuk hati bangsa Indonesia.

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – Di dunia yang makin digital saat ini, tak ada yang lebih efektif dari kekuatan media sosial, termasuk dalam menegakkan keadilan. Kasus Miftah Maulana Habiburrahman dan Ivan Sugianto menjadi contoh baru tentang betapa dahsyat perlawanan medsos, membuat mereka “takluk.”

Miftah, hanya karena berucap satu kata “goblok” kepada pedagang keliling di acara pengajian dan shalawatan, diguyur hujan hujatan dari seantero negeri. Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia bahkan ikut berkomentar. Miftah akhirnya mundur dari jabatannya di Istana.

Hal serupa terjadi pada Ivan Sugianto. Kisah pengusaha hiburan yang memaksa seorang siswa bersujud dan menggonggong, ini menjadi bukti nyata betapa besarnya pengaruh media sosial dalam menggiring opini publik dan mendorong aparat hukum untuk bertindak cepat.

Ironis memang, tetapi faktual: tanpa video viral, kasus Miftah dan Ivan ini mungkin hanya jadi bisik-bisik tetangga. Atau, kasus penggoblokan terhadap pedagang keliling dan keributan kecil di depan sekolah, yang menyangkut dugaan perundungan, itu cuma akan menjadi liputan kecil di media lokal mengingat magnitude-nya yang kurang untuk masuk kategori berita layak.

Kejadian-kejadian itu untungnya terekam kamera, dan menyebar di berbagai platform media sosial seperti api di padang kering. Publik marah, netizen mengecam, tagar menggema. Dalam sehari, Miftah harus mundur. Dalam hitungan jam, polisi bertindak menangkap Ivan di bandara, menjebloskannya ke penjara, dan bersama itu publik memviralkan borok-borok lainnya dari mereka.

Hebatnya, reaksi ini muncul bukan karena berita di media arus utama, tetapi karena tekanan langsung dari publik yang terpicu oleh video viral. Ini memperlihatkan fenomena “tanpa viral, tiada keadilan” yang semakin mengakar. Maka, bagi anda, jangan ragu memanfaatkan kamera handphone anda.

Kekuatan media sosial tak hanya memaksa tindakan cepat aparat hukum, tetapi juga membuka borok-borok lain. Setelah kasus ini mencuat, terungkap sikap kasar Miftah lainnya, serta dugaan Ivan terlibat tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan memiliki belasan rekening yang diblokir PPATK. Mungkin juga, banyak lagi kasus lainnya.

Fakta ini memperlihatkan bahwa viralitas bukan sekadar alat untuk mengungkap kasus, tetapi juga medium untuk memperbesar eksposur masalah lain yang selama ini mungkin terkubur. Juga, mengungkap realitas watak otentik seseorang berdasarkan rekaman seketika, yang mungkin selama ini telah banyak membawa korban yang bungkam.

Dalam dunia nyata, dampak media sosial begitu nyata hingga sulit diabaikan. Miftah dan Ivan tak hanya dicaci-maki, tetapi juga mendapat hukuman sosial. Ketika masuk ke ruang tahanan, Ivan disambut dengan sorakan “Sujud! Gonggong!” oleh para tahanan lainnya. Inilah bentuk ironi keadilan sosial —sebuah “karma instan” yang muncul akibat penghakiman publik di dunia maya.

Namun, di sisi lain, ada pertanyaan yang perlu kita renungkan: apakah keadilan kini hanya bisa ditegakkan jika ada viralitas? Apakah aparat hukum membutuhkan dorongan dari publik untuk bertindak? Dalam kasus ini, tindakan polisi baru terasa setelah muncul gelombang kemarahan di media sosial. Padahal, bukti dan saksi kasus tersebut sebenarnya sudah cukup kuat sejak awal.

Kasus ini menyoroti ketergantungan penegakan hukum pada media sosial. Di satu sisi, media sosial menjadi alat penting untuk membongkar kasus yang mungkin tidak tersentuh hukum. Di sisi lain, ini juga memperlihatkan kelemahan sistem hukum kita, yang cenderung reaktif terhadap opini publik ketimbang bertindak secara proaktif berdasarkan fakta dan data.

Media sosial memang kuat, tetapi bukan tanpa risiko. Viralnya kasus sering kali membawa dampak negatif, seperti pengadilan massa yang bisa saja melampaui batas. Seseorang bisa dihukum secara sosial bahkan sebelum mendapatkan proses hukum yang adil. Namun, jika sistem hukum berjalan efektif, keadilan seharusnya tidak memerlukan tagar atau video viral untuk dijalankan.

Kasus Miftah dan Ivan menjadi pengingat pahit tentang betapa pentingnya media sosial dalam menyoroti keadilan dan rasa keadilan. Namun, ini juga menegaskan perlunya sistem hukum yang lebih kuat dan independen, yang tidak hanya bertindak ketika ada tekanan publik.

Media sosial mungkin pedang bermata dua: ia bisa menjadi pendorong keadilan, tetapi juga bisa menjadi alat penghakiman tanpa batas. Kini, tantangannya, bagaimana kita memanfaatkan kekuatan ini tanpa kehilangan esensi keadilan dan rasa keadilan yang sejati —adil bukan karena viral, tapi karena sistem hukum yang benar-benar bekerja.

Penulis : Cak AT – Ahmadie Thaha, Ma’had Tadabbur al-Qur’an,