22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) selalu menjadi ajang pertempuran politik yang penuh sensasi. Tapi, ada yang lebih menghibur daripada saling klaim kemenangan: quick count (qc) yang jadi bahan bakar optimisme membabi-buta. Siapa yang butuh Netflix kalau drama Pilkada Jakarta sudah menawarkan cliffhanger gratis di setiap penghitungan sementara?

Untuk Pilkada Jakarta, Ketua Tim Pemenangan paslon Pramono Anung-Rano Karno, Lies Hartono alias Cak Lontong, dengan percaya diri menyatakan, “Kami menang di atas 50 persen. Pilkada selesai di putaran pertama.” Pernyataan ini mungkin cocok untuk headline, tapi tidak untuk buku statistik. Orang yang ngerti statistik pasti berteriak, “Ada margin of error, Pak!”

Cak Lontong mengacu pada enam lembaga survei, yang memberi QC untuk paslon Ridwan Kamil-Suswono vs Pramono Anung-Rano Karno dengan angka ini: SMRC 38,80 vs 51,03%, Charta Politika 39,25 vs 50,15%, Poltraking 39,14 vs 50,48%, Voxpol Center 39,4 vs 50,11%, LSI 39,29 vs 50,10%, LSI DJA 39,18 vs 50,14%. Hanya SMRC yang memberi nilai 51% untuk Pram-Rano, sementara lima lembaga survei lainnya di angka 50 plus kecil.

Angka ini bukan penentu tunggal. Sebagaimana diingatkan Denny JA, si jawara survei, angka di quick count itu bisa saja mirip bayangan di cermin retak: sedikit berlekuk-lekuk, kadang bikin salah sangka. Jika hasil quick count menunjukkan 50,14% seperti hasil rekap lembaganya —sekilas sudah cukup untuk satu putaran— padahal margin of error sebesar ±1% bisa membuat angka itu turun jadi 49,14%.

Dan, di Jakarta kalau angka 50% tidak terpenuhi, kita otomatis meluncur ke putaran kedua. Dan itulah yang ditunjukkan oleh hasil quick count kelima lembaga survei selain SMRC. Bagi tim pemenangan, ini seperti membayar tiket film dua kali untuk cerita yang sama, tapi dengan ending tak terduga.

Jakarta, masih sebagai ibu kota, memang punya kebiasaan unik. Kalau daerah lain cukup menentukan pemenang dengan suara terbanyak, di sini tidak. UU Nomor 2 Tahun 2024 memastikan hanya pasangan Pilkada Jakarta dengan 50%+1 suara yang bisa menang dalam satu putaran. Kurang sedikit saja? Selamat, Anda masuk babak tambahan.

Kasus ini terjadi di Pilkada 2017. Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus bertarung dua kali meski sudah unggul jauh di putaran pertama. Apakah ini karena warga Jakarta punya adrenalin politik? Bisa jadi. Tapi alasan sebenarnya, regulasi yang memanjakan statistik sambil menghukum kandidat yang terlalu percaya diri.

Optimisme berlebihan dari tim pemenangan sering kali tidak berlandaskan fakta. Bahkan kadang data sengaja direkayasa untuk mengelabuhi ketidak-tahuan publik. Mereka mungkin melihat quick count seperti episode akhir sinetron, padahal itu baru teaser. Ada beberapa penyebab kenapa salah paham ini terus terjadi.

Pertama, ketergesaan informasi. Dalam dunia politik, siapa cepat dia dapat sorotan. Tapi kecepatan ini seringkali mengorbankan keakuratan. Berikutnya, klaim sepihak yang berlebihan. Pernyataan seperti, “Kami sudah menang,” seringkali muncul meski hitungan belum selesai. Ini seperti menyalakan kembang api sebelum gol dibuat.

Nah, terakhir, minimnya pemahaman statistik. Publik awam sering mengabaikan margin of error. Margin of error (MoE) adalah istilah dalam statistik yang merujuk pada rentang ketidakpastian atau variasi yang mungkin terjadi dalam hasil survei atau polling. Istilah ini menggabungkan dua konsep: “margin,” yang berarti batas atau rentang, dan “error,” yang tidak merujuk pada kesalahan langsung, melainkan pada ketidakpastian yang wajar akibat metode sampling.

Dalam praktiknya, margin of error menunjukkan sejauh mana hasil survei dapat berbeda dari nilai sebenarnya dalam populasi. Misalnya, jika hasil survei menunjukkan seorang kandidat memperoleh 50% dukungan dengan margin of error ±3%, maka dukungan sebenarnya di populasi diperkirakan berada di antara 47% hingga 53%. Hal ini terjadi karena survei tidak melibatkan seluruh populasi, melainkan hanya sampel yang representatif.

MoE dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ukuran sampel, distribusi jawaban, dan metode sampling. Semakin besar ukuran sampel, semakin kecil margin of error, karena sampel yang lebih besar cenderung lebih representatif. Namun, jika jawaban responden sangat bervariasi, margin of error bisa meningkat. Selain itu, metode sampling yang acak dan bebas dari bias membantu menjaga margin of error tetap kecil.

Konsep ini penting karena mengingatkan kita bahwa hasil survei bukan angka pasti, melainkan perkiraan yang mengandung ketidakpastian. Tanpa margin of error, orang bisa salah memahami hasil survei sebagai fakta mutlak, padahal itu hanyalah gambaran situasi berdasarkan sampel tertentu. Mereka lantas mengira quick count adalah skor final, padahal itu hanya babak pengumpulan data parsial, lagi pula tidak resmi.

Jika Pilkada ini harus berlanjut ke putaran kedua, pertarungan antara dua kandidat akan semakin intens. Tim pemenangan yang sebelumnya terlihat santai akan berubah menjadi serigala lapar, siap menerkam apa saja untuk mengamankan suara tambahan. Dalam suasana seperti ini, Jakarta bukan hanya panggung demokrasi, tetapi juga arena survival politik.

Apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Quick count sudah jadi bagian dari seni politik modern: menyeimbangkan antara harapan dan realita dengan sedikit bumbu hiperbola. Jadi, sebelum kita terlalu serius menelan klaim kemenangan, mari ingat satu hal: politik, terutama di Jakarta, adalah gabungan statistik, strategi, dan sedikit lawakan gelap.

Margin of error? Itu hanya cara alam semesta untuk memastikan kita tidak terlalu cepat puas. Jakarta, kita siap untuk episode berikutnya?

Penulis: Cak AT – Ahmadie Thaha, Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 28/11/2024

MoneyTalk, Jakarta – Sehari sebelum pemungutan suara pada Rabu, 27 November 2024, tepatnya pada Selasa, 26 November 2024, saya menulis artikel berjudul, “Menebak Pemenang Pemilihan Gubernur 2024 di Sumut dan Pulau Jawa: Jakarta Milik Siapa?”

Artikel tersebut menggambarkan siapa yang berpotensi menjadi pemenang di Pulau Jawa dan Sumatera Utara (Sumut), berdasarkan analisis elektabilitas, dukungan partai, kekuatan tokoh nasional/lokal, serta dampak dari hasil Pilpres 2024 dan faktor lainnya.

Tulisan artikel saya ini bukan bermaksud mengecilkan arti Pilkada Serentak di luar Pulau Jawa dan Sumatera Utara, melainkan hanya sebagai gambaran umum. Adapun hasil Pilkada Serentak di daerah lain tetap penting, karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan hasil Pilkada Serentak di Tanah Air ini.

Dari enam provinsi yang saya prediksi, empat provinsi terbukti sesuai dengan perkiraan saya. Namun, prediksi saya meleset di dua provinsi: Banten dan Jawa Tengah. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut.

Provinsi dengan Prediksi Akurat

Di Sumatera Utara (Sumut), pasangan Bobby Nasution-Surya unggul dengan hasil quick count di atas 60% atau sekitar 64%. Kemenangan ini menjadi momentum strategis bagi Gerindra untuk memperkuat pengaruhnya di Sumatera Utara. Saat ini Bobby Nasution telah resmi tercatat sebagai kader Gerindra.

Di Jawa Barat (Jabar), pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan (Gerindra-Golkar) memimpin dengan hasil quick count mencapai sekitar 61 persen. Dedi Mulyadi adalah kader Gerindra, sehingga hal ini mengukuhkan Jabar sebagai basis utama Gerindra di Pulau Jawa.

Sementara itu, di Jawa Timur (Jatim), pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak (Gerindra-Golkar) meraih kemenangan dengan hasil hitung cepat (quick count) sekitar 58 persen. Hasil ini menegaskan kekuatan koalisi besar yang dipimpin oleh Gerindra.

Dalam konteks ini, saya menduga Khofifah kemungkinan besar telah atau akan menjadi kader Gerindra, sehingga Jatim dapat dianggap “milik” Gerindra.

Untuk di Jakarta, pertarungan berlangsung sengit antara pasangan nomor 1, Ridwan Kamil-Suswono (didukung koalisi besar 13 partai, termasuk Gerindra), melawan pasangan nomor 3, Pramono Anung-Rano Karno (PDIP).

Hasil quick count menunjukkan pasangan Pram-Rano atau PRAM-DUEL, unggul dengan perolehan sekitar 49% hingga 50,5%, nyaris memastikan kemenangan dalam satu putaran dengan raihan 50% plus satu.

Dengan margin of error 1 persen, kepastian apakah Pilkada Jakarta selesai dalam satu putaran atau harus menuju dua putaran masih menunggu hasil real count dari KPU. Semua pihak tentu perlu bersabar menantikan hasil resmi tersebut.

Provinsi dengan Prediksi Meleset

Di Jawa Tengah (Jateng), prediksi saya meleset. Pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen (Gerindra-PPP) unggul atas pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi dengan perolehan hasil quick count sekitar 59,3% suara.

Sebelumnya, saya memprediksi PDIP akan tetap menang karena Jateng dikenal sebagai “Kandang Banteng” serta faktor Andika Perkasa sebagai mantan Panglima TNI dan kekuatan jaringan Hendrar Prihadi sebagai mantan Wali Kota Semarang.

Namun, meski kalah, PDIP masih mampu meraih suara sekitar 40,7%. Dalam hal tersebut, saya juga meyakini, mungkin Ahmad Luthfi, juga telah atau akan menjadi kader Gerindra. Dengan kemenangkan ini, Jawa Tengah kini dapat dianggap sebagai wilayah kekuasaan Gerindra.

Selain itu prediksi saya juga meleset di Banten.
Saya memprediksi pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi (Golkar-PDIP) akan menang dengan elektabilitas diatas 70% yang dimilikinya. Namun, hasil berbeda terjadi. Kondisi ini tentu sangat mengejutkan kancah dunia politik nasional, khusunya di Provinsi Banten.

Di Banten, secara spektakuler, pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah (Gerindra-PPP) justru unggul, membalikkan dominasi Golkar di Banten sejak era Ratu Atut. Selama ini, Patat Golkar selalu mendominasi dan menang di Pilada pada Provinsi Banten. Akan tetapi kali ini Golkar pun tumbang di Banten.

Hasil quick count mencatat Andra Soni-Dimyati memperoleh sekitar, 57,5% melampaui pasanggan Airin-Ade, yang hanya mempoleh sekitar, 42,8%. Dengan kemenangan ini, Banten kini dapat dianggap menjadi milik Gerindra. Partai Gerindra bersama partai koalisi sukses menguasai Banten.

Kemenangan Lain yang Mengejutkan Depok

Di Pemilihan Wali Kota Depok, Gerindra juga mencatatkan kemenangan besar. Kota Depok, yang selama hampir 20 tahun dikenal sebagai basis PKS, kini menyaksikan runtuhnya kejayaan PKS yang beralih ke Gerindra dan gabungan partai koalisinya.

Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Supian-Chandra unggul dengan memperoleh suara 53,51 persen, sementara pasangan Imam-Ririn hanya mengumpulkan suara 46,49 persen.

Dalam hal ini, saya meyakini Supian Suri juga kemungkinan sudah atau akan menjadi kader Gerindra. Dengan demikian, Depok kini dapat dianggap menjadi basis partai Gerindra, yang dipimpin oleh Ketua Umumnya, Presiden RI Prabowo Subianto.

Kuasai Pulau Jawa, Kunci Potensi Kemenangan Pilpres 2029

Ada istilah politik yang mengatakan, “Jika ingin menang Pilpres, kuasailah Pulau Jawa.” Hal ini masuk akal mengingat jumlah penduduk dan pemilih terbesar berada di Pulau Jawa.

Saya melihat bahwa dalam Pilkada serentak 2024 ini, Gerindra, dengan dukungan koalisinya, telah berhasil menguasai mayoritas wilayah strategis di Pulau Jawa. Dalam konteks ini, jika Gerindra kembali mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2029, maka, peluang kemenangan sangat besar.

Keberhasilan Gerindra tidak hanya terlihat di Pulau Jawa tetapi juga di Sumatera Utara, yang dapat dianggap sebagai provinsi simbolik Pulau Sumatra. Hal ini mungkin akan semakin memperkuat posisi Gerindra untuk kembali mengusung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2029, dengan peluang kemenangan yang signifikan. Siapapun calon wakil presiden pendamping Prabowo, mungkin tak akan jadi masalah, karana boleh jadi, Gerindra dan partai koalisi, akan sangat solid dan kuat untuk terus mengusung Prabowo Subianto.

Sekarang tinggal Jakarta. Jika Pilkada Jakarta 2024 berlangsung dalam dua putaran, saya memprediksi Partai Gerindra, sebagai motor dari 13 partai koalisi, akan all-out. Intinya, Gerindra akan berusaha keras memenangkan pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK)-Suswono atau RIDO melawan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno atau Pram-Duel.

Tentu hal tersebut akan menjadi perhatian serius bagi pasangan Pram-Duel untuk terus berusaha keras. Pram-Duel akan tetap berupaya mempertahankan keunggulan yang diraih di putaran pertama demi mencapai kemenangan di daerah yang masih disebut dengan julukan Ibukota Jakarta. Yang pasti, putaran kedua Pilkada Jakarta akan berlangsung sengit dan ketat dalam perebutan posisi sebagai juara pemenang Pilkada Jakarta.

Wallahu a’lam bishawab, Jakarta, Kamis, 28 November 2024, Wassalam

Penulis: Sugiyanto (SGY)-Emik

MoneyTalk, Jakarta – Perjuangan melawan tindakan-tindakan inkonstitusional yang dilakukan oleh Jokowi, tidak bisa direduksi hanya pada persoalan pertentangan kontroversial lama antara Jokowi dan Bu Mega.

Persoalan Jokowi dan Bu Mega adalah persoalan internal partainya, namun persoalan Jokowi yang melakukan tindakan-tindakan inkonstitusional, serta mengencingi hasil pencapain pergerakan Reformasi ’98, harus diadili oleh kekuatan revolusioner rakyat itu sendiri.

Kemudian apabila rakyat itu diam-diam saja, tidak memberi reaksi pada Jokowi atau bahkan malah sebagian turut mendukungnya, itu artinya mereka rakyat yang masih harus dicerahkan, bahwa kepastian hukum dan keadilan lebih utama daripada yang lainnya.(SHE)

Penulis: Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer, Jurnalis dan Aktivis ’98, 28 November 2024.

MoneyTalk, Jakarta – Ada fakta “Anies dikhianati” oleh PKS, akhirnya banyak tokoh masyarakat dan para tokoh ulama, diantaranya justru datang dari anggota dewan pakar PKS yang dikenal juga sebagai aktivis muslim senior Prof.Dr. Eggi Sudjana, SH., MSI agar PKS diminta kembali mendukung Anies Baswedan, setelah ada keputusan MK yang merubah aturan main Pilkada 2024 dimana partai yang dapat mengusung calon Kepala Daerah/ Gubernur cukup bermodalkan 8,5% suara, sementara PKS jumlahnya 18 Kursi atau 17% suara, melebihi target minimal 8,5% suara.

Namun PKS bergeming, malah memberikan dukungan resminya kepada Ridwan Kamil/ RK eks mantan Gubernur Jawa Barat, untuk posisi bakal Cagub DKI periode 2024.

Sedangkan Anies yang amat dikenal di Jakarta dan terbukti telah bekerja keras dan sukses untuk membangun DKI Jakarta, dan para kader PKS dan simpatisannya di Jakarta umumnya diketahui punya rasa simpati yang amat besar kepada Anies, hal ini bisa ditakar melalui asumsi estimasi jumlah kursi legislatif PKS terbesar di DPRD DKI Jakarta, okeh sebab banyaknya warga Jakarta yang memilih Anies saat pilpres 2024 diperkirakan mayoritas memilih caleg dari PKS.

Dan Anies pada kenyataannya, setelah ditinggal oleh PKS didekati secara pertemanan oleh para kader senior partai PDIP diantaranya oleh Pramono Anung sendiri dan Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP. akhirnya Anies luluh, terbukti memberi pernyataan sikap dukungan kepada Pramono-Rano calon tetap pilgub DKI Jakarta nomor urut 3, dengan alasan Pramono punya latar belakang yang bagus atau mumpuni baik dalam sisi admistrasi pemerintahan negara, juga memiliki hubungan baik terhadap banyak pihak.

Oleh sebab itu, andai pasangan Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno yang sore hari ini (27 Nopember 2024) penghitungan perolehan suaranya sementara dari beberapa lembaga survei dikabarkan unggul dari pasangan nomor 1 RK- Sus dan juga dari pasangan calon independen nomor urut 2 lalu tenyata tetap unggul sampai hasil keseluruhan suara pemilih pemilu pilkada masuk ke KPUD DKI maka tak pelak, kemenangan pasangan 03 kuat indikasi adanya faktor dukungan Anies kepada Pramono-Rano, ditambah adanya peristiwa salah lidah dari Suswono yang banyak dihujat saat berkampanye, karena menyatakan agar para perempuan “pilih calon suami “pemuda pengangguran mirip Rasulullah”, akhirnya Suswono pun minta maaf mengakui ilustrasinya keliru, namun tak lama berselang cagub RK juga blunder, sehingga menambah problem yang pernah Suswono lakukan, karena RK. pada putaran akhir kampanye, malah berkesan merendahkan martabat barisan emak-emak, sehingga dan selebihnya membuat kaum kelompok emak-emak yang memiliki rasa kesetiakawanan terhadap rekan-rekannya yang kebetulan berstatus single parent (janda) menjadi tersinggung, akhirnya banyak yang bersikap antipati kepada kedua pasangan nomor urut 3, kemudian melampiaskan suaranya untuk mendukung pilihan Anies yakni pasangan nomor urut Pramono dan Rano Karno.

Sehingga dapat disimpulkan prediksi akumulasi jumlah suara kemenangan Pramono-Rano andai kelak resmi dibacakan oleh KPU DKI Jakarta, maka sulit dipungkiri, bahwa kemenangan perolehan suara nomor urut 3 berasal paling tidak dari 3 (tiga) faktor dukungan suara warga Jakarta yang berasal dari:

1. Akar rumput PDIP yang terkenal loyalis partai bergambar kepala banteng bertanduk, plus gabungan;

2. Gabungan suara simpatisan Anies non partai dan pengidola Rano Karno artis papan atas terkenal yang memang sudah menjadi artis sejak masa kanak-kanak dan Rano pernah tinggal di Tebet, Jakarta Selatan;

3. Simpatisan partai PKS yang marah kepada partai PKS karena “menyepak” Anies dari pilihan sebagai bakal calon Gubernur 2024.

Dan perolehan kemenangan pasangan nomor 3 ini andai sudah berkepastian memang sudah diprediksi oleh penulis sejak sebelum hari H pencoblosan.

Penulis: Damai Hari Lubis

MoneyTalk, Jakarta – Artikel ini adalah tulisan ketujuh sekaligus yang terakhir dalam rangkaian analisis saya mengenai Pilkada Jakarta. Kali ini, pembahasan saya meluas ke Pilkada di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) serta beberapa provinsi besar di Pulau Jawa. Semua ulasan ini dilakukan secara netral tanpa keberpihakan terhadap calon mana pun.

Analisis ini bertepatan dengan H-1 hari pencoblosan Pilkada serentak yang akan digelar esok hari, Rabu, 27 November 2024.

Kajian didasarkan pada berbagai faktor seperti elektabilitas dan popularitas calon, latar belakang kedaerahan, dukungan partai politik, serta pengaruh dari tokoh nasional dan lokal. Dukungan para pendukung calon presiden pada Pilpres Februari 2024 juga menjadi variabel penting dalam prediksi ini.

Sumatera Utara: Milik Gerindra?

Prediksi di Sumut mengarah pada kemenangan pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Bobby Nasution-Surya. Pasangan ini diusung koalisi besar yang melibatkan Partai Gerindra, Golkar, NasDem, PAN, Demokrat, PKS, dan PBB. Di sisi lain, paslon nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, didukung oleh PDIP, Hanura, Partai Buruh, serta partai non-parlemen seperti PKN, Gelora, dan Ummat.

Bergabungnya Bobby Nasution dengan Gerindra pada Mei 2024 menambah kekuatan politiknya. Survei terbaru menunjukkan elektabilitas pasangan ini melampaui 60%. Oleh karena itu, kemenangan Bobby-Surya akan menjadi kemenangan strategis bagi Gerindra.

Banten: Dominasi Golkar?

Di Banten, pasangan nomor urut 1, Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi, yang diusung oleh Golkar dan PDIP, unggul dalam survei. Pasangan ini juga didukung oleh PBB, PKN, Partai Buruh, Ummat, dan Gelora. Sementara itu, paslon nomor urut 2, Andra Soni-Dimyati Natakusumah, diusung oleh Gerindra, PKS, NasDem, dan partai lainnya.

Airin, meski sempat menuai kontroversi saat mendaftar melalui PDIP, tetap dikenal sebagai kader Golkar. Survei LSI mencatat elektabilitasnya mencapai 73,7%, menempatkan pasangan ini sebagai favorit. Jika menang, Banten akan menjadi milik Golkar.

Jawa Barat: Kemenangan Gerindra?

Di Jabar, pasangan nomor urut 4, Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan, yang diusung Gerindra, Golkar, Demokrat, PSI, dan partai lainnya, menunjukkan keunggulan dengan elektabilitas mencapai 74%.
Paslon lainnya, seperti Acep Adang-Gitalis Dwi Natarina (PKB) dan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja (PDIP), tampak tertinggal. Jika Dedi Mulyadi menang, kemenangan ini akan semakin mengokohkan dominasi Gerindra di Jabar.

Jawa Timur: Kekuatan Koalisi Khofifah-Emil?

Di Jatim, paslon nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, diusung oleh koalisi besar yang melibatkan Gerindra, Golkar, Demokrat, dan partai lainnya. Elektabilitas mereka konsisten, bahkan tembus di atas 60%.

Khofifah, mantan menteri di era Gus Dur, dan Emil, Ketua DPD Demokrat Jatim, memiliki daya tarik kuat di wilayah ini. Kemenangan mereka akan menjadi milik partai-partai pendukung, terutama Gerindra dan Demokrat.

Jawa Tengah: PDIP Masih Perkasa?

Pilkada Jateng mempertemukan dua paslon kuat. Nomor urut 1, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi, diusung PDIP, bersaing ketat dengan nomor urut 2, Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen, yang didukung Gerindra, Golkar, dan partai lainnya.

Sebagai kandang Banteng, Jateng memiliki basis loyalitas kuat terhadap PDIP. Figur Andika sebagai mantan Panglima TNI dan Hendi sebagai mantan Wali Kota Semarang meningkatkan peluang mereka untuk menang tipis, meskipun persaingan tetap ketat.

Jakarta Kemungkinan Milik PDIP?

Pilkada Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) atau DKI Jakarta 2024 menjadi sorotan utama. Pertarungan ini diikuti oleh tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur.

Nomor urut 1: Ridwan Kamil (RK) dan Suswono (RIDO), diusung oleh koalisi besar 13 partai politik, termasuk Golkar, PKS, Gerindra, Demokrat, NasDem, dan partai lainnya. Nomor urut 2: Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, yang maju melalui jalur independen. Nomor urut 3: Pramono Anung dan Rano Karno (PRAM-RANO), diusung oleh PDIP dan Partai Hanura.

Seperti Pilkada di Jawa Tengah, kontestasi Pilkada Jakarta kali ini berlangsung sangat ketat, terutama antara pasangan nomor urut 1 (RIDO) dan nomor urut 3 (PRAM-RANO). Memasuki akhir masa kampanye, suasana semakin memanas dengan perang dukungan dari tokoh-tokoh nasional.

RIDO mendapatkan dukungan kuat dari koalisi 13 partai, dengan Gerindra sebagai motor penggeraknya dimana Prabowo Subianto sebagi Ketumnya yang juga Presiden RI periode 2024-2029. Selain itu, pasangan ini juga didukung oleh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sementara itu, PRAM-RANO mendapatkan dukungan dari dua mantan Gubernur DKI Jakarta, yaitu Anies Baswedan, eks capres 2024, dan Fauzi Bowo (Foke). Dengan dukungan tersebut, jika pasangan ini menang, kemenangan tersebut akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi PDIP.

Hasil Survei Elektabilitas

Beberapa survei menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan PRAM-RANO terus meningkat. Survei terbaru dari Alvara Research Center, yang dilakukan pada 17-21 November 2024, menunjukkan: PRAM-RANO: 49%, RIDO: 44,5%, dan Dharma-Kun: 1,9%. Belum Memutuskan: 4,6%.

Sebelumnya, hasil survei dari lembaga lain juga menunjukkan keunggulan tipis PRAM-RANO atas RIDO, di antaranya, SMRC: PRAM-RANO 46%, RIDO 39%, Litbang Kompas: PRAM-RANO 38,3%, RIDO 34,6%, LSI: PRAM-RANO 41,6%, RIDO 37,4%, dan PolMark Indonesia: PRAM-RANO 40,3%, RIDO 34,8%.

Namun, survei lain mencatat keunggulan pasangan RK-Suswono, antara lain, LSI Denny JA: RK-Suswono 37,4%, PRAM-RANO 37,1%, Parameter Politik Indonesia (PPI): RK-Suswono 47,8%, PRAM-RANO 38%, Katadata Telco Survei: RK-Suswono 48,4%, PRAM-RANO 22,1%,
Charta Politika: RK-Suswono 48,3%, PRAM-RANO 36,5%, dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: RK-Suswono 53%, PRAM-RANO 36%

Peluang Dua Putaran

Merujuk pada aturan yang mengharuskan perolehan suara minimal 50 persen plus 1 untuk memenangkan Pilkada Jakarta, besar kemungkinan Pilkada Jakarta 2024 akan berlangsung dalam dua putaran. Saat ini yang mungkin bisa dilakukan adalah, Koalisi KIM Plus, khusunya PKS, harus memaksimalkan pergerakan mesin partainya, untuk tujuan menang satu putaran atau unggul dalam putaran kedua.

Namun, jika tren positif pasangan PRAM-RANO terus berlanjut hingga hari pencoblosan pada 27 November 2024, peluang mereka untuk menang cukup besar. Jika pasangan ini menang, Jakarta akan kembali menjadi wilayah dengan dominasi politik PDIP.

Jakarta, Selasa, 26 November 2024, Wassalam, Sugiyanto (SGY)-Emik

MoneyTalk, Jakarta Apa kata Bank Dunia dan bagaimana jalan keluarnya? Mengapa bisa kere keriting? Karena lebih besar pasak dari pada tiang. Apa yang membuat pasak besar? Utang pemerintah yang menyebabkan untuk bayar bunga dan cicilan pokok yang sangat besar. Apa lagi? Karena gagal mendistribusikan subsidi tepat sasaran, terutama subsidi dan kompensasi BBM, subsidi LPG 3 kg, dan over supply listrik yang mengakibatkan pembayaran subsidi dan kompensasi listrik terus membengkak. Ini bukan masalah uang semata tapi kesalahan sistem.

Apa penyebab paling fundamental APBN kere keriting? Karena sistem pengelolaan sumber daya alam yang tidak benar atau menyimpang dari konstitusi. Negara tidak mendapatkan bagi hasil sumber daya alam. Negara hanya memungut pajak ala kadarnya atas kegiatan eksploitasi sumber daya alam. Seharusnya negara mendapatkan bagi hasil, bukan pungut pajak. Sekarang negara mendapatkan sedikit sekali dari eksploitasi SDA, sementara pemilik modal asing dan kroninya mendapatkan sangat banyak. Keuntungan mereka atas eksploitasi SDA melimpah ruah.

Bukan hanya APBN yang kere, namun rakyat juga keriting. Apa sebab? Sistem ekonomi Indonesia sampai saat ini menganut model sistem ekonomi lintah darat. Terlalu banyak menghisap ke dalam tubuh rakyat sendiri. Melalui apa? Dua kebijakan utama yakni pajak terhadap kegiatan sehari hari masyarakat seperti orang makan minum dipalaki, belanja kebutuhan sehari hari dipajaki, usaha kecil kelontongan dipajaki. Ini semua menyedot uang yang beredar dalam masyarakat. Uang beredar yang sangat kecil disedot dengan vacuum cleaner.

Apalagi model ekonomi lintah darat ini? Yakni bunga yang sangat menghisap darah rakyat. Bunga bank mencekik, mengapa karena bunga surat utang negara lebih tinggi. Uang mengalir ke bank dan mengalir ke surat utang negara. Lama lama masyarakat tidak memiliki sisa uang di rekening, saldo nol, tidak bisa belanja. Lalu berutang ke dalam sistem pinjaman onlen untuk mendapatkan uang membeli sesuap nasi setiap hari. Ini yang membuat ekonomi kere keriting. Mengapa bunga bank tinggi, karena resiko ekonomi tinggi, uang ditakutkan mengalir ke luar negeri, karena rupiah yang labil. Maka dihadapilah dengan bunga tinggi. Makin kering ekonomi terhisap riba dan lintah darat.

Apa Kata Bank Dunia

Berikut saya kutip dari laporan bank dunia tentang tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia, mengapa seperti sekarang ini? Mengapa PPN yang menjadi incaran sejak datang covid 19 oleh Kementerian Keuangan (Menkeu). PPN memang cara paling sederhana, paling mudah, pukul rata, naikin beberapa persen, dapat uang, tapi ini sama dengan peras langsung dari masyarakat.

Kata Bank Dunia Pendapatan negara Januari hingga April mencapai 4,1 persen PDB, turun dari 4,8 persen PDB tahun sebelumnya, sebagian besar disebabkan oleh penurunan pendapatan dan penerimaan pajak sumber daya alam.

Penurunan penerimaan pajak sebagian besar diatribusikan pada Pajak Penghasilan dan PPN, seiring melemahnya permintaan dalam negeri dan harga komoditas secara bertahap menurun. Pemerintah mengutip lebih tinggi pengembalian pajak karena perusahaan akan membayar lebih berdasarkan pajak mereka. Walaupun kinerja bisnis yang lebih buruk dari perkiraan.

Kata Bank Dunia diantara PNBP, pendapatan sumber daya alam yang paling terkontraksi, khususnya di sektor minyak, seperti beberapa ladang minyak habis. Walaupun sebenarnya Indonesia akan memproduksi 1 miliar ton batubara tahun 2025 dan juga akan meningkatkan ekploitasi berbagai sumber daya alam lainnya. Masalah ladang migas kering atau habis masih menjadi kecurigaan banyak pihak apakah ini benar habis atau dicuri oleh pihak tertentu.

Menggenjot PPN Kontraproduktif

Bank dunia rupanya sadar akan kemampuan aparatur pajak Indonesia dan bagaimana perilaku mereka. Jadi dibuatlah analisis yang mudah atau cara yang tidak perlu mikir panjang untuk cari uang dengan cara memeras masyarakat.

Apa kata Bank Dunia? menaikkan tarif pajak merupakan bagian dari reformasi dari perspektif desain kebijakan, hal dibarengi dengan langkah langkah untuk memperluas pajak dan meningkatkan kepatuhan. Reformasi dimulai melalui THL pada tahun 2021 dapat dilengkapi melalui langkah-langkah jangka pendek dan menengah.

Untuk dalam jangka pendek, reformasi dapat dilengkapi ambang batas pajak yang lebih rendah, penghapusan pengecualian pajak, dan perbaikan dalam mekanisme audit untuk meningkatkannya kepatuhan.

Dalam jangka menengah, pilihan untuk menaikkan pengumpulan pajak dapat dilaksanakan melalui perbaikan akses dan ketersediaan data pihak ketiga untuk dilacak dan diverifikasi pendapatan, serta upaya formalisasinya.

Iming iming Bank Dunia adalah penerimaan pajak yang lebih tinggi pada gilirannya dapat membiayai kegiatan sosial bantuan untuk memberi kompensasi kepada masyarakat miskin yang terkena dampak tarif PPN yang lebih tinggi tersebut. Padahal sebenarnya PPN ini langsung menyedot pendapatan kaum miskin dan mengembalikan kepada kaum miskin akan melewati birokrasi yang panjang dan sangat korup. Bank Dunia tentu tau itu.

Tidak Efisien atau Korup

Kata Bank Dunia masalah Indonesia bukan menaikkan pajak PPN, tapi bagaimana efektifitas dan efisiensi dalam pengumpulan pajak. Pajak yang diterima negara tidak sesuai dengan yang disetorkan masyarakat. Banyak sekali nyangkut dimana mana. Kata Bank Dunia ini tidak efisien dan tidak patuh.

Dikatakan Indonesia menghadapi tantangan efisiensi yang membatasi potensi kenaikan tarif pajak untuk menghasilkan tambahan pajak pendapatan. Hanya sebesar 0,53, rasio efisiensi PPN adalah 0,17 poin di bawah rata-rata negara-negara tetangga di kawasan (rasio angka 1 menunjukkan sistem pemungutan pajak yang sangat efisien). Ini namanya pajak dipungut tapi tidak disetor pada negara.

Kata Bank Dunia, keadaan ini menunjukkan potensi pendapatan yang bisa dimiliki dikumpulkan dengan tarif saat ini hampir dua kali lipat yaitu pemungutan pajak yang sebenarnya. Jika rasio C-koleksi ditingkatkan ke tingkat yang setara dengan negara-negara lain di kawasan, perkiraan menunjukkan bahwa pengembalian fiskal dari PPN kenaikan suku bunga bisa meningkat hingga 32 persen keuntungan saat ini.

Kekurangan berasal dari kedua kebijakan tersebut desain PPN dan kepatuhan pajak yang rendah. Bukti dari negara lain menyarankan bahwa PPN menurut undang undang kenaikan suku bunga mungkin menghasilkan sedikit atau tidak ada pendapatan tambahan
keuntungan jika tantangan ketidakpatuhan terus berlanjut. Efisiensi pajak yang rendah disebabkan oleh sempitnya basis pajak dan kepatuhan yang rendah, yang mengakibatkan pengumpulan pajak tambahan terbatas jika tarif dinaikkan. Jadi masalahnya bukan naikin PPN akan tetapi korupsi nya diberantas, dihabisi sampai ke akar akarnya, sehingga pajak yang dipungut sampai ke kas negara.

Rapi-Rapi, Bersih-Bersih, Bagi-Bagi Duit

Kalau melihat data ekonomi yakni deflasi dalam lima bulan terakhir, seharusnya memberi gambaran kepada pemerintah bahwa daya beli masyarakat menurun. Apalagi deflasi dipicu oleh penurunan bahan makanan, berarti masyarakat sudah kehilangan kemampuan membeli bahan pokok. Harga bahan pokok makin tidak terjangkau oleh saldo yang tersisa direkening orang. Mana bisa menaikkan PPN dalam situasi dan kondisi begini?

Pemerintah harus mengubah orientasinya dari menyedot uang dari masyarakat menjadi kebijakan membagikan uang kepada rakyat atau kalimat awam dari distribusi pendapatan. Mengatasi keadaan sekarang ini dapat dilakukan dengan membangi uang yang banyak, kalau tidak bisa membagi pekerjaan maka langsung saja membagikan uang. Ini cara paling baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang kita tau ditopang oleh konsumsi.

Mengingat sekarang ini pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi, konsumsi ditopang oleh kredit konsumsi atau pinjaman onlen. Maka lama lama uang di masayarakat mengering. Mengatasinya tidak bisa lagi dengan mekanisme pinjaman berbunga tinggi, namun langsung membagikan uang kepada masyarakat.

Sekarang darimana uangnya? Apakah ada? Tentu saja ada. Mencari uang bisa dimulai dengan membenahi, merapikan data data ekploitasi sumber daya alam, minyak, batubara, timah, nickel, sawit dan lain sebagainya. Ini harus dimulai dengan mebentuk komando pasukan khusus untuk merapikan masalah ini.

Selanjutnya coba dipikirkan bagaimana caranya agar uang yang diperoleh dari hasil ekspor sumber daya alam bisa kembali ke dalam negeri, berputar dalam ekonomi nasional. Uang swasta yang diperoleh dari keruk SDA balik ke dalam negeri mengisi darah dan memperkuat urat nadi ekonomi nasional. Sekarang kita tau ini banyak disimpan di luar negeri. Ini perlu Pangkokamtib untuk rapi rapi, bersih bersih, dan selanjutnya bagi bagi duit kepada masyarakat. Ok bos?

Penulis: Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – Yang sulit dalam politik itu untuk jujur dan konsisten. Karena umumnya, para politisi itu pembohong dan inkonsisten. Umumnya, janji politik didefinisikan sebagai cara paling praktis untuk membohongi rakyat, agar mendapat dukungan suara.

Agar konsisten, kita perlu membuat kaidah yang konstan dalam memilih pemimpin. Di antaranya, bisa diterjemahkan dengan beberapa kaidah sebagai berikut:

Pertama, kita tidak boleh memilih calon yang akidahnya berseberangan dengan kita. Karena orang muslim, haram memilih pemimpin kafir.

Kedua, kita tidak boleh memilih calon yang didukung Parpol yang jelas berseberangan dengan perjuangan umat Islam. Kalaupun mereka saat ini seolah melawan rezim, itu sebenarnya hanya sandiwara politik.

Ketiga, kita tidak boleh memilih calon yang didukung Jokowi. Karena apa? Banyak dosa politiknya. Saya ringkas saja:

1. Jokowi tukang bohong yang punya dosa membuat Indonesia punya utang besar, dan saat ini Jokowi digugat di PN Jakarta Pusat, karena kebohongan dan utang yang menggunung.

2. Jokowi adalah penguasa, yang punya peran pada tragedi KM 50, sebuah tragedi yang menyebabkan 6 laskar FPI meninggal dunia.

3. Jokowi, hingga saat ini terus berusaha mencengkeram kekuasaan dan mengendalikannya untuk kepentingan dirinya dan keluarganya.

4. Dll.

Lalu, mana yang mau dipilih? Dharma Pongrukeun? Tidak lolos kaidah pertama, karena non muslim.

Pramono – Rano? Keduanya, didukung PDIP. Bahkan, Pramono juga orang kepercayaan Jokowi saat di Seskab. Jadi, tidak lolos kaidah kedua.

RK – Suswono? tidak lolos kaidah ketiga. Karena pasangan ini didukung Jokowi. Bahkan, Jokowi secara khusus datang ke Jakarta untuk mendukung Paslon ini.

Mendukung atau memilih calon dukungan Jokowi, berarti berkhianat pada 6 nyawa pengawal FPI yang telah berjuang dan meraih syuhada, untuk mengawal HRS. Lalu apa pilihan kita?

Berjuang untuk Islam adalah pilihan utama, dengan dakwah amar Ma’ruf nahi mungkar. Golput adalah pilihan taktis di Pilkada, agar terhindar dari dosa mendukung calon yang punya jejak zalim kepada umat Islam.

Saat ini, lebih baik umat Islam konsolidasi gerakan untuk membela rakyat yang terzalimi, seperti korban perampasan tanah PIK 2. Jangan mau terlibat dukung mendukung Pilkada, yang ujungnya hanya mengantarkan politisi ke tampuk kekuasaan, yang setelah berkuasa mereka melupakan kita, bahkan berbuat zalim kepada umat. []

Penulis: Ahmad Khozinudin, Sastrawan Politik

MoneyTalk, Jakarta – Kehadiran Megawati Sukarnoputri, sebagai Ketua Umum PDIP dan tokoh sentral dalam politik Indonesia, berkuasa selama 10 tahun belakangan, selama ini menjadi simbol kekuatan partai tersebut. Namun, ada yang berbeda, belakangan ini, ada fenomena yang menarik perhatian: Megawati kok jarang muncul dalam kampanye Pilkada yang menampilkan calon kepala daerah dari PDIP? Ketidakhadirannya ini menimbulkan pertanyaan besar bagi sebagian orang, apakah ini sebuah keputusan strategis atau justru merupakan tanda awal dari pergeseran dalam dinamika politik PDIP di kancah politik nasional.

Megawati dan Beban Elektoral?

Dalam konteks kontestasi Pilkada 2024, ketidakhadiran Megawati dalam kampanye bisa dipahami sebagai langkah cermat dari PDIP. Seiring berjalannya waktu, Megawati tidak hanya dikenal sebagai putri Bung Karno, tetapi juga sebagai figur yang memiliki hubungan yang rumit atau bisa dikatakan perseteruan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang sebelumnya merupakan kader PDIP yang sukses dan kini memiliki kekuasaan yang besar namun kini seolah-olah muncul menjadi musuh politik terbesar. Perseteruan yang terjadi antara keduanya, meski tidak terlalu terbuka, tentu dapat berpotensi menciptakan beban elektoral bagi calon kepala daerah yang didukung oleh PDIP.

Sebagai figur yang sangat terkait dengan PDIP, Megawati secara tidak langsung bisa memicu perasaan negatif pada sebagian pemilih, terutama para pendukung Jokowi.

Hadirnya Jokowi yang pernah menjadi kader PDIP memberikan dukungan kepada beberapa kepala daerah mungkin membuat keterlibatan Megawati dalam kampanye tampak kontradiktif, seolah mengingatkan masyarakat akan friksi antara keduanya. Maka dari itu, tidak menampilkan Megawati dalam kampanye adalah sebuah pilihan strategi yang dapat “meringankan” beban elektoral bagi calon-calon yang diusung oleh PDIP.

Generasi Baru Klan Sukarno Pro Prabowo

Senin, 25 November 2024, sesosok laki-laki besar berjalan di dalam istana Kepresidenan, dia adalah Didi Mahardika, cucu dari Sukarno Proklamator dan Presiden pertama Indonesia , sosok yang belum banyak dikenal oleh publik.

Didi Mahardika adalah anak dari Alm Rachmawati Sukarnoputri putri ketiga dari Sukarno. Publik dikejutkan dengan kehadiran Didi ke Istana, publik belum begitu mengenal dan tahu betul sosok Didi Mahardika sebagai cucu Sukarno.

Publik lebih mengenal Puan Maharani, Prananda atau Pratama yaitu putra putri dari Megawati Sukarnoputri yang sudah terjun ke kancah politik Indonesia melalui PDIP.

Munculnya figur anak dari Rachmawati Sukarnoputri, keponakan langsung dari Megawati, yang baru-baru ini diundang oleh Prabowo Subianto ke Istana menjadi pertanyaan politis di berbagai kalangan.

Prabowo, yang memiliki hubungan politis yang dekat dengan keluarga Sukarno, tampaknya mulai mendorong figur-figur yang lebih muda dari keluarga Sukarno, terutama yang memiliki potensi untuk menarik suara pemilih yang lebih luas di kalangan anak muda.

Didi Mahardika yang sebelumnya pernah berkiprah pokitik di Nasdem kini sudah menjadi salah satu pengurus DPP Gerindra adalah salah satu klan Sukarno yang mulai muncul.

Mungkin ini adalah strategi politik Prabowo untuk membangun citra baru yang lebih inklusif dan progresif, memperkuat garis nasionalisme dalam jalan politiknya.

Mengundang Didi Mahardika putra dari Rachmawati ke Istana bisa dilihat sebagai upaya untuk menarik perhatian bagi para lapisan baru anak muda simpatisan keluarga Sukarno yang mulai tumbuh di Indonesia.

Persimpangan Sejarah bagi Moncong Putih?

Jika dilihat dari berbagai dinamika yang ada, kekalahan dalam pilpres yang lalu, perseteruan dengan mantan Presiden Jokowi, ketidakhadiran Megawati dalam kampanye Pilkada 2024 terlihat ada dinamika tersembunyi di dalam PDIP apakah ini menjadi sinyal dari pudarnya sinar dan kepemimpinan PDIP di politik tanah air setelah 10 tahun gagah perkasa berkuasa?

Meskipun demikian partai ini masih partai yang besar, juara di pileg dan mempunyai kursi terbanyak di DPR kesejarahan yang panjang dan memiliki jaringan politik yang luas pasti akan melakukan segala daya upaya agar tetap diperhitungkan di kancah politik nasional.

Penulis: Khalid Zabidi, Aktivis Pro Demokrasi

MoneyTalk, Jakarta – Telinga yang kerap mendengar kebohongan demi kebohongan akan sulit mendengar suara-suara kebenaran. Itulah mengapa Joseph Goebbels ahli agitasi dan propaganda Nazi Jerman, terus menerus mengumandangkan kebohongan demi kebohongan, agar orang lama-lama menerimanya sebagai kebenaran.

Jokowi sadar benar akan hal ini, itulah sebabnya Jokowi selalu menebar kebohongan dari waktu ke waktu.

Pertama bilang ia tidak suka pinjam ke luar negeri, tidak suka Bansos, Balsem, BLT dll., ternyata begitu jadi presiden dia rajin bagi-bagi Bansos, bahkan lebih parahnya lagi ditujukan untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas diri dan anaknya sendiri.

Kedua, Jokowi sewaktu masih jadi Gubernur, dia mengendarai mobil dinas yang jauh lebih murah dari mobilnya kepala-kepala dinas, sampai-sampai banyak orang yang terkagum-kagum padanya ketika Jokowi berkunjung ke kantor-kantor kelurahan. Jokowi juga sampai pernah masuk ke gorong-gorong untuk memeriksa pengerjaan proyeknya.

Ternyata tidak tahunya setelah Jokowi jadi presiden, dia selalu menggunakan mobil-mobil mewah dan selalu bikin gorong-gorong politik untuk memanipulasi hukum sebagai jalan masuk anaknya berkuasa!

Ketiga, Jokowi bilang anaknya tidak ada yang berminat terjun ke politik, eee…ternyata aslinya kemaruk politik semua sampai ke menantu-menantunya, walaupun harus menjarah kedaulatan rakyatnya.

Keempat, Jokowi bilang setelah tak lagi jadi presiden dia akan diam di Solo, namun ternyata malah bergentayangan kemana-mana jadi Makelar Pilkada.

Kalau sudah begini, saya harus bilang apa? Bilang Jokowi orang baik? Jokowi pemimpin adil? Jokowi tidak korup? Jokowi tidak ndablek? Jokowi taat konstitusi dan segudang bualan-bualan lainnya?

No! Saya tidak memiliki karakter orang yang suka mengada-ada seperti itu! Saya tidak mungkin bisa dipaksa untuk bersimpati dan berempati pada orang-orang rakus, tamak dan gemar membohongi rakyatnya seperti itu!

Saya lebih memilih untuk mau mendengar suara kebatinan rakyat kecil dan lemah, kaum marginal, dhuafa/mustadh’afin yang teredam. Juga berusaha mendengar suara siapapun mau orang lemah, kuat atau orang elite yang diperlakukan tidak adil.

Saya lebih senang memperjuangkan aspirasi mereka, baik melalui tulisan maupun melalui lobi-lobi politik di lingkaran elite kekuasaan, baik terang-terangan maupun secara senyap, apapun resikonya!

Rawe-rawe rantas malang-malang putung ! (SHE)

Penulis: Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer, Jurnalis, Analis Politik dan Aktivis ’98.

MoneyTalk, Jakarta – Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, serta didasari keinginan luhur untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, kami yang berkumpul pada hari Selasa, 26 November 2024 di Pejaten Timur, bersepakat membangun FRONT RAKYAT TOLAK PSN. Kesepakatan ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan kami atas pelaksanaan pembangunan atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertentangan dengan cita-cita Konstitusi.

Oleh karena itu kami menyatakan 5 masalah fundamental PSN:

Bahwa PSN telah menjadi alat baru perampasan tanah, wilayah adat, dan wilayah tangkap nelayan di berbagai daerah.

Bahwa PSN di berbagai daerah telah menyebabkan krisis agraria, sosial, ekonomi, lingkungan yang berdampak luas dan genting.

Bahwa PSN telah menghilangkan sumber pencaharian, pangan dan penghidupan rakyat yang memperparah kemiskinan nasional secara terstruktur, sistematis, dan massif.

Bahwa PSN di berbagai daerah dilaksanakan dengan cara-cara represif, intimidatif, manipulatif, dan koruptif dengan menghilangkan partisipasi rakyat secara bermakna dan transparan.

Bahwa PSN di sebagian daerah memobilisasi keuangan negara untuk kepentingan kelompok bisnis.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, kami menyatakan dengan tegas dan keras MENOLAK PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN).

Dengan demikian kami mendesak kepada:
Presiden Republik Indonesia (RI) untuk menghentikan pelaksanaan PSN di berbagai daerah.

DPR RI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang melegitimasi pelaksanaan PSN di berbagai daerah.

BPK RI melakukan audit investigatif terhadap seluruh pelaksanaan PSN yang memobilisasi keuangan negara.

TNI dan POLRI untuk menghentikan cara-cara represif dan intimidatif dalam menangani konflik agraria akibat PSN.

Presiden dan DPR RI harus mendorong model-model pembangunan yang berpusat pada kepentingan rakyat.

Kami menyerukan kepada seluruh organisasi gerakan rakyat untuk bergabung dalam FRONT RAKYAT TOLAK PSN, dan seluruh rakyat untuk bangkit bersatu melawan PSN.

Dan FRONT RAKYAT TOLAK PSN terdiri dari,

1. Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA)
2. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)
3. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI Pembaruan)
4. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
5. Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI)
6. Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI)
7. Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI)
8. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)
9. FIAN Indonesia
10. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
11. Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN)
12. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia)
13. LBH Jakarta
14. Greenpeace Indonesia
15. Indonesia Memanggil 57+ Institute (IM 57+)
16. Front Mahasiswa Nasional (FMN)
17. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Selatan
18. Pergerakan Petani Banten (P2B)