22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Yang pasti pada PEMILU 2024 ketika rakyat tahu bagaimana manipulatifnya Jokowi, kemudian rakyat melakukan perlawanan habis-habisan untuk “menghajar” Jokowi, PDIP tanpa Jokowi, ternyata berhasil keluar lagi sebagai pemenang PEMILU untuk yang ketiga kalinya berturut-turut.

Kenyataan politik yang demikian menunjukkan, bahwa sebenarnya kedaulatan dan kejayaan itu menjadi miliknya rakyat, dan Jokowi tanpa dukungan rakyat terbukti kemudian turun derajat, dari Presiden dua periode menjadi Makelar PILKADA.

Kalau masih sangsi dengan logika politik saya itu, maka silahkan lagi pikirkan tentang PILKADA Jakarta, Jateng dan Jatim serta Sumut, calon dari PDIP (Pramono Anung, Andika Perkasa, Tri Rismaharini dan Edy Rahmayadi) dikroyok oleh nyaris semua partai yang dikomandani Jokowi.

Jika kemudian nantinya Pramono Anung, Andika Perkasa, Tri Rismaharini dan Edy Rahmayadi kalah tipis suaranya, maka berarti “gigi” Jokowi sudah rontok semua dihajar oleh kekuatan rakyat melalui pergerakan civil society, karenanya calon yang didukungnya hanya menang tipis.

Namun sebaliknya, jika Pramono Anung, Andika Perkasa, Risma Triharyani dan Edy Rahmayadi menang baik itu unggul jauh atau unggul tipis, itu berarti Jokowi sudah benar-benar busuk, masuk ke tong sampah sejarah dan dipenuhi belatung-belatung kemuakan rakyat.

Meski demikian apapun yang terjadi, dengan gerakan masyarakat sipil yang semakin kuat dan berteriak lantang memprotes keterlibatan Partai Coklat, maka saya meyakini bahwa tamatnya Jokowi tinggal menunggu waktu.

*

Oh ya, ini sedikit saya tambahkan penjelasan untuk opini-opini politik yang saya tulis selama beberapa tahun ini:

Dari 2011 sampai 2023 (12 thn) saya tiap hari menulis opini politik dengan mengangkat hal-hal yang positif dari Jokowi, dari mulai Jokowi masih menjadi Walikota Solo, Gubernur Jakarta hingga jadi Presiden. Nah masak baru satu tahun ini saya menulis penuh kritikan untuk Jokowi dibilang saya tidak objektif?

Yang benar saja. Apa yang dimaksud tulisan objektif itu tulisan yang hanya boleh memuja muja Jokowi saja? Keliru sekali itu, terlihat tidak siap untuk menyikapi sesuatu secara sportif, jernih dan proporsional. Itu zhalim namanya. (SHE)

Penulis: Saiful Huda Ems (SHE). Advokat, Jurnalis, Analis Politik & Aktivis ’98.

MoneyTalk, Jakarta – Perusahaan Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah perusahaan publik yang dikelola oleh pemerintah. Perusahaan publik, berarti pemiliknya adalah seluruh rakyat Indonesia atau secara sederhana dalam terminologi korporasi rakyatlah sebagai pemegang sahamnya. Atas dasar inilah, kebijakan pemecahbagian (stock split) saham BUMN melalui kebijakan penawaran perdana (Initial Public Offering/IPO) ke pasar bursa dengan alasan mencari pendanaan/pembiayaan (financing) menjadi tidak bisa dibenarkan logikanya karena persentase saham negara berkurang! Maka itulah, kebijakan Menteri BUMN (MBUMN) Erick Tohir yang melakukan penciutan jumlah BUMN dari awalnya mencapai 114 unit dengan 24 klaster menjadi 47 unit dan 12 klaster pada tahun 2024 patut dipertanyakan dasar hukumnya.

Inilah alasan kuat, partisipasi publik untuk mengawal keberadaan (eksistensi) BUMN melalui pengawasan jalannya operasi perusahaan tanpa tendensi politik partisan. Dalam konteks mengawasi tersebut tidak bisa seseorang atau sekelompok orang disebut atau dicap dengan kata yang lagi populer saat ini, yaitu “nyinyir”. Apalagi, sebagai perusahaan publik BUMN juga harus mengikuti prinsip tata kelola yang baik dan bersih (good and clean governance) diantaranya yaitu aspek transparansi dan akuntabilitasnya. Sebab menurut MBUMN yang merangkap Ketua Umum PSSI ini, akronim dari BUMN bukanlah badan usaha milik nenek lu!

Termasuk dalam hal ini pelaksanaan transparansi seleksi dan perekrutan (recruitment) jajaran dewan manajemen (direksi dan komisaris) yang profesional menjadi keharusan agar BUMN tidak dikelola secara nepotis, kolutif dan koruptif (KKN) serta kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif menurut kaidah yang berlaku. Tidak bisa hanya begitu saja selesai menjabat pimpinan BUMN tanpa mengevaluasi capaian-capaian yang telah ditetapkan dan umum dilakukan berdasarkan teori dan praktek manajemen perusahaan.

PT. Petamina (Persero) adalah salah satu perusahaan publik disektor energi selain Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang saat ini belum diIPO-kan oleh pemerintah (termasuk PLN) harus dikelola dengan baik dan benar demi keberlanjutannya di masa depan. Sebagai pemegang mandat publik pemerintah melalui MBUMN) Erick Tohir telah menetapkan sasaran bagi Pertamina untuk mencapai nilai pasar (market value/cap) sejumlah US$100 miliar atau sekitar Rp1.550 triliun pada tahun 2024. Artinya, BUMN Pertamina harus memilki harta kekayaan (asset), yaitu posisi utang dan modal sendiri (equity/ekuitas) serta kinerja operasi dan keuangan sejumlah nilai tersebut yang diakui oleh pasar keuangan.

Untuk tujuan itulah, beberapa proyek strategis yang krusial dan penting, seperti pembangunan infrastruktur hulu migas menjadi prioritas utama digenjot. Lalu, bagaimanakah perkembangan dan kemampuan kinerja keuangan Pertamina selama Dirut Pertamina dijabat oleh Nicke Widyawati selama enam (6) tahun kaitannya dengan masa depan kinerja Pertamina ditangan penggantinya Simon Aloysius Mantiri? Berikut ini adalah analisis beberapa rasio keuangan kunci menurut teori manajemen keuangan. Sekaligus untuk mengkonfirmasi pernyataan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) sebelumnya, yaitu Basuki Tjahja Purnama atau Ahok yang pernah mengungkapkan bahwa Pertamina selama ini sering berutang.

Ahok dahulu menyatakan bahwa utang BUMN Pertamina pada tahun 2019 telah mencapai US$16 miliar atau sekitar Rp236 triliun (US$1= Rp 14.800). Menurut Ahok, utang yang diperoleh Pertamina sangat sering dipergunakan untuk melakukan akuisisi ladang dan blok minyak di luar negeri sementara di dalam negeri masih ada potensi eksplorasi minyak dan gas yang besar. Bahkan, Pertamina merupakan salah satu BUMN penyumbang utang terbesar berdasar laporan keuangan konsolidasi tahun 2022 (diaudit) yang dipublikasikan.

Utangnya, terdiri dari utang, jangka pendek sejumlah US$21,2 miliar atau setara Rp316,68 triliun dan utang jangka panjang sejumlah US$29,39 miliar atau setara Rp439 triliun. Dengan demikian, total utang Pertamina periode 2022 telah mencapai US$50,59 miliar atau setara Rp755,69 triliun. Angka itu mengalami lonjakan sejumlah US$5,87 miliar atau setara Rp87,7 triliun dari posisi utang perusahaan per 2021 yang sejumlah US$44,72 miliar atau setara Rp667,99 triliun. Dibandingkan saat awal menjabat Dirut Pertamina, kenaikan utang yang dilakukan oleh Nicke Widyawati mencapai sejumlah US$34,59 atau senilai Rp519,69 triliun, adalah catatan prestasi atau rekor utang yang sangat fantastis!

Dari jumlah utang dan investasi yang telah dilakukan itu dapat dihitung tingkat hasil yang telah diperoleh oleh Pertamina melalui laporan keuangannya, yaitu laba atau rugi secara periodik. Perbandingan laba bersih atas investasi yang dikeluarkan dalam terminologi manajemen keuangan disebut Return On Investment (ROI) merupakan penilaian kinerja atas berbagai penanaman modal untuk mencapai tujuan meraih laba. Penilaian kinerja lainnya, yaitu perbandingan perolehan laba bersih atas total harta kekayaan (asset), termasuk penambahan utang yang dikenal dengan Return on Asset (ROA). Dan, perbandingan laba bersih yang bisa diperoleh dari penggunaan modal sendiri atau ekuitas (equity) perusahaan atau tambahan modal dari pemerintah dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN Pertamina dinyatakan dalam Return on Equity (ROE).

Sebelum Nicke Widyawati menjabat Dirut Pertamina, tingkat pengembalian hasilnya masing-masing dapat diperbandingkan dari periode ke periode dengan jajaran dewan manajemen yang berbeda. Berdasarkan laporan keuangan Pertamina dan pernyataan Direkter Keuangan Arief Budiman saat itu pada tahun 2018, nilai investasi perusahaan minyak dan gas bumi (Migas) ini sejumlah US$5,6 miliar atau sekira Rp84 triliun (US$1=Rp14.300). Investasi yang dibelanjakan oleh Pertamina sumbernya sebagian besar dari utang atau saham global (global) dan terbesar di sektor hulu.

Dari investasi itu, Pertamina menghasilkan laba bersih senilai Rp36 triliun pada periode tersebut, yang berarti tingkat hasil pengembaliannya, yaitu laba bersih dibagi atas investasi (ROI) tersebut adalah sebesar 42,8 persen. Tingkat pengembalian hasil ROI pada tahun 2019 setelah setahun Dirut Pertamina dijabat oleh Nicke Widyawati dengan nilai investasi sejumlah US$4,3 miliar atau Rp61,7 triliun berhasil mencatatkan laba senilai Rp35,8 triliun atau ROI-nya sebesar 58 persen. Kinerja Dirut Pertamina yang baru menggantikan Elia Massa Manik ini berhasil mencapai tingkat pengembalian hasil investasi perseroan lebih baik sebesar 15,2% dengan investasi lebih rendah dibanding pendahulunya.

Dengan jumlah utang senilai US$10,51 miliar atau Rp149,77 triliun pada tahun 2018, tingkat pengembalian hasil atas pengelolaan harta kekayaan (asset) adalah sebesar 15,4 persen dengan total aset sejumlah Rp151 triliun ditambah Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp82,3 triliun atau senilai Rp233,3 triliun. Sedangkan, tahun 2019 mengacu pada pernyataan Komutnya utang Pertamina meningkat sejumlah US$5,49 miliar atau bertambah Rp112 triliun. Sejumlah Rp108 triliun digunakan untuk investasi Refinery Development Master Plan (RDMP) kilang Balikpapan. Raihan ROA dicapai telah menurun menjadi sebesar 7,2 persen atau berkurang sebesar 8,2 persen.

Selanjutnya, ditahun 2022 utang Pertamina telah semakin menggunung dan bertambah sejumlah Rp519,69 triliun atau setara US$33,53 miliar. ROA yang berhasi dicapai hanya sebesar 10,8 persen atau masih lebih rendah dibanding capaian jajaran dewan manajemen ditahun 2018. Meskipun, laba bersih yang dicatatkan pada periode 2022 ini diklaim meningkat sebesar 86 persen dibanding tahun 2021, yaitu senilai Rp56,6 triliun atau US$3,8 miliar. Namun, dengan peningkatan utang yang lebih tinggi menghasilkan kinerja korporasi yang semakin menurun. Artinya, pertambahan nilai pengelolaan harta kekayaan (asset) Pertamina dengan semakin meningkatnya utang dan investasi semakin menghasilkan inefisiensi dan tidak efektif berkinerja positif.

Oleh karena itu, publik patut menuntut transparansi dan akuntabilitas kinerja tingkat pengembalian hasil tersebut kepada jajaran direksi dan komisaris Pertamina. Tidak hanya kepada Dirut Pertamina ansich tetapi juga kepada Direktur Keuangan Emma Sri Hartini, Direktur Logistik dan Infrastruktut Alfian Tanjung dan Erry Widiastono selaku Direktur8 Penunjang Bisnis. Sebab, dengan mengambil asumsi rata-rata laba bersih per tahun sejumlah Rp56 triliiun saja, maka utang Pertamina baru akan lunas 13,5 tahun ke depan atau di tahun 2037-2038. Apalagi, jika capaian laba bersih lebih rendah dari Rp56 triliun maka pelunasan utang tidak akan menghiasai sasaran Indonesia Emas 2045. Pertanyaannya, apakah ini hasil kinerja seorang dan beberapa orang direksi dan komisaris yang profesional dengan gaji serta tunjangan dan tantiem yang besar?

Penulis: Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi

MoneyTalk, Jakarta – Kita harus waspada, jurus adu domba antara kelompok masyarakat yang dimotori Hercules VC kelompok masyarakat yang dipelopori Sugengwaras, setelah pernyataan Polres Tangerang terkait Keputusan dan penetapan SAID DIDU yang dipanggil sebagai saksi dalam kasus penindasan di PIK 2 dinyatakan TIDAK DITAHAN.

AGUAN sang OLIGARKI, secara tidak langsung sebagai kompor adu domba antara masyarakat kelompok Hercules dan kelompok Sugengwaras.

Oleh karenanya saya mengimbau, agar kita tetap waspada atas adu domba ini.

Saya sebagai mantan militer yang pernah bertugas di TIMOR TIMUR, sangat paham terhadap karakter rakyat Timor Timur (TIM TIM).

Rakyat TIM TIM pada umumnya berkarakter bagus, pemberani, sumbu pendek dan mudah disemangati.

Tapi, di balik itu, rakyat TIM TIM memiliki jiwa yang luwes, lembut dan penyayang.

Maka menyikapi komentar saudara Hercules di video yang berdurasi 2′ 30″, saya secara pribadi hanya tersenyum.

Kenapa?

Itu bukan karakter Hercules asli, dengan kata lain settingan dari kepanjangan tangan AGUAN.

Saya mengimbau, kita, baik pihak Saudara HERCULES maupun pihak Sugengwaras, tidak perlu terpancing dan terpengaruh. Apalagi dalam masa tenang menjelang pencoblosan dan pasca Pilkada.

Tanggung jawab saudara Hercules sebatas hilangnya perhatian masyarakat pada video itu.

Saya yakin saudara Hercules tidak serius atas perkataanya, karena pihak Hercules akan berhadapan dengan rakyat Kecamatan Kosambi, Tangerang, dan Banten yang tertindas.

Apalagi H HERCULES, jauh berbeda dengan Hercules muda dahulu.

Beliau sudah semakin banyak makan ilmu dan pengalaman.

Islam mengajarkan ilmunya yang telah dimiliki oleh saudara HERCULES.

Saya yakin beliau berpandangan DI ATAS LANGIT MASIH ADA LANGIT!

Sekali lagi, saya mengimbau, kita bantu pemerintah dhi BPK Presiden Prabowo, agar Indonesia tetap tenang, damai dan berprestasi.

Semoga Alloh SWT senantiasa, membimbing dan melindungi kepada kita semua, serta memberikan jalan terbaik kepada kelompok saudara Hercules dan Sugengwaras.

Amiin Aamiin Aamiin YRA….

ALLOHU AKBAR!

MERDEKA!

Bandung, 26 November 2024, Kol Purn Sugengwaras

MoneyTalk, Jakarta – Dalam hiruk-pikuk politik, masyarakat Jakarta, seperti di kota-kota lain, pun bersiap menghadapi pesta demokrasi. Tiga pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta bertarung untuk merebut hati pemilih. Namun, berdasarkan rilis Poltracking Indonesia yang dipandu oleh Masduri Amrawi, para pengamat harus memasang sabuk pengaman menghadapi kelokan tak terduga. Pilkada ini tak hanya penuh kejutan, tapi juga berpotensi menjadi dua babak penuh ketegangan.

Menurut survei terbaru Poltraking, paslon M. Ridwan Kamil (RK)-Suswono dan Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) beradu kuat. Dengan elektabilitas masing-masing 43,3% dan 40,6%, selisih suara mereka bak tipisnya kerupuk yang dicelupkan ke kuah soto. Sementara itu, pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto, dengan elektabilitas 4,5%, harus puas menjadi kuda hitam, yang bahkan belum tentu memiliki cukup pelana untuk balapan hingga garis akhir.

Tentu, survei tak lupa menyebutkan pemilih yang masih bingung atau malu-malu menyimpan rahasia pilihan, istilah kerennya undecided voters, sebesar 11,6%. Artinya, mereka yang belum memutuskan pilihan ini merupakan elemen X yang mampu mengubah jalannya pertandingan. Jika mereka memutuskan secara kolektif pada pagi hari pencoblosan, dan memutuskan pilih RK-Suswono, Jakarta bisa saja menyaksikan momen ajaib ala film superhero.

Model prediksi Poltracking yang canggih (terima kasih pada istilah keren seperti SMOTE Random Forest) mencoba memetakan arah suara undecided voters tadi. Hasilnya? RK-Suswono mendapat 48,1%, sedikit unggul dibanding Pramono-Doel dengan 47,0%. Data ini mengindikasikan bahwa kemenangan RIDO akan sangat tipis, seperti upaya seorang pengemudi ojek online menemukan nomer alamat kiriman tanpa plang.

Namun, angka ini masih dalam margin of error ±3,1%. Jadi, jika Anda bertanya siapa yang menang, jawabannya adalah: siapa pun yang berhasil merayu undecided voters dengan paling banyak jargon, senyuman, dan stiker kampanye. Bahkan, jika ada paslon yang punya duit bergunung-gunung, bisa saja menggaet dengan “serangan fajar.” Jangan lupa, orang Jakarta seperti manusia pada umumnya, cenderung berubah pikiran seperti gonta-ganti playlist lagu saat macet.

Skenario Pilkada ini seperti main catur dengan dua alternatif akhir. Pilihan pertama: Pilkada berlangsung dua putaran, dan kita harus bersabar menyaksikan duel lanjutan RK vs Pram —sebuah sequel yang mungkin lebih menarik dari Clash of the Titans. Pilihan kedua: RK menang tipis di putaran pertama, dengan bantuan undecided voters yang akhirnya memutuskan untuk “pilih yang ini aja, deh”, atau “karena sesuai pilihan ulama.”

Namun, di tengah segala prediksi ini, satu hal yang perlu kita ingat, hasil survei hanyalah potret sesaat —seperti selfie dengan filter, hasil akhirnya bisa berbeda tergantung sudut pandang dan pencahayaan. Hasil pastinya berada di tangan warga yang menyadari, Pilkada ini bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga soal menentukan siapa yang akan memikul beban menghadapi banjir, macet, kemiskinan, kekumuhan, kemajemukan, dan protes di media sosial.

Lebih afdal jika Anda sudi merenungkan pesan bijak dari para tokoh dunia yang mengingatkan pentingnya partisipasi dalam politik. Ali bin Abi Thalib ra, sepupu Nabi Muhammad Saw yang juga seorang politisi, pernah berkata, “Kezaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik.”

Dalam konteks Pilkada, diamnya orang baik berarti menyerahkan keputusan masa depan kepada mereka yang mungkin tidak memprioritaskan kepentingan bersama. Ini saatnya warga Jakarta bersuara, karena pilihan Anda bukan hanya tentang nama di surat suara, tetapi juga tentang arah masa depan kota ini.

Sejalan dengan itu, Syaikh Yusuf Qardhawi memberikan panduan moral untuk memilih: jika ada pilihan yang baik, pilih yang terbaik; jika semua buruk, pilih yang lebih sedikit keburukannya (akhaffu al-dhararain). Pesan ini didukung pula oleh Prof. Hamid Fahmy Zarkasyi, yang mengingatkan bahwa dengan tidak memilih, Anda justru menyerahkan kendali kepada mereka yang tak peduli pada nilai-nilai yang Anda junjung.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga menegaskan, jika orang baik tidak terlibat, politik akan dipenuhi mereka yang tidak bertanggung jawab. Ingatlah pula pesan Necmettin Erbakan: “Muslim yang tidak peduli politik akan dipimpin oleh politikus yang tidak peduli pada Islam.” Maka, gunakan hak pilih Anda, karena perubahan dimulai dari bilik suara. Jangan biarkan kejahatan dan ketidakadilan menang hanya karena diamnya orang baik.

Jadi, siapakah yang akan menang? Satu putaran atau dua? Itu semua tergantung pada Anda, warga Jakarta. Selamat mencoblos, dan jangan lupa siapkan popcorn untuk menikmati pesta demokrasi ini hingga akhir.

Penulis: Cak AT Ahmadie Thaha, Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 26/11/2024

MoneyTalk, Jakarta – Gejala-gejala pada judul tulisan, sudah dimulai oleh Hasto lumayan untuk silih berganti menyerang kejahatan Fufu Fafa yang sudah mulai ditenggelamkan oleh pihak penenggelam, dengan metode alih geser isu kepada proses pemanggilan Said Didu oleh Polres Tiga Raksa, ternyata kontra produktif, malah menimbulkan rasa benci (dibaca; heroisme) atau perlawanan rakyat Tangerang Banten kepada kelompok oligarkis wujud peninggalan siapa lagi, kalau bukan sosok “pemimpin sesat” Jokowi.

Jokowi sosok pemimpin yang sekedar memiliki sebuah keahlian yang bersifat ganjil (tidak normal), namun melukai ratusan juta orang, yakni pandai berbohong, berbohong melalui 3 pola, pertama melalui komunikasi kinesik atau bahasa tubuh, kedua pencitraan dan ke-telu lips service.

Prabowo Subianto, kini sudah berkuasa, walau kuku tajam Jokowi masih bisa mencengkeram, entah karena apa.

Namun sampai kapan sang jenderal bakal tahan untuk terus bisa “diintimidasi” Jokowi, karena se-kardus-kardusnya seorang Jenderal yang fakta alumni AKMIL, mbok iya pasrah dijajah oleh sekedar “isu buatan” seorang pemimpin yang dituding publik user ijasah bodong S 1.

Terlebih “JasMerah” peristiwa masih hangat dan membekas serta masih terus berlangsung, sisa-sisa akibat pola kinerja Jokowi yang:

1. hanya jualan Populisme melaksanakan “amanah rakyat” sekedar lips service, namun prakteknya menyimpang dari sistim konstitusi, melanggar sila ke-tiga Keadilan dari Teori Panca Sila, sehingga mutatis mutandis;

2. kepemimpinan Jokowi bias dari sistim konstitusi UUD. 1945;

3. Projek 100 triliun IKN riil balangsak;

4. Sampai selesai jabatannya Jokowi tidak mau mengakui salah dan minta maaf tehadap rakyat maupun kepada para wakil rakyat (legislatif), KHUSUS se-abreg-abreg janji+ bohongnya sederet angka bilangan asli 1 sampai100 lebih, sejak janji produksi mobil ESEMKA sampai dengan kepindahan ASN September 2024 ke IKN di Kalimantan dan janji penutup, ” garis kemiskinan di tahun di 2024 Indonesia bakal 0

Tidak berlebihan, wajar bangsa ini JasMerah terhadap “kekurangajaran” (moral hazard) Jokowi, maka sebagai moral pressure untuk Prabowo, para oposan memberi waktu 3 bulan sampai dengan 6 bulan kedepan sejak pelantikan presiden 20 Oktober 2024 untuk dapat melaksanakan penegakan hukum:

1. Mengganti Gibran Fufu Fafa dengan figur yang pantas menjadi orang kedua di Republik ini dan Jokowi harus dipatahkan dan diberangus sepak terjangnya melalui proses hukum (law enforcement) yang semestinya, sehingga tidak ada kesempatan pembelokan sejarah terhadap kepemimpinan bangsa ini di era 2014-2024 yang bau busuk menjadi wangi, sekaligus efek jera bagi para Presiden RI kelak kedepannya, melalui ketegasan aparatur penegak hukum untuk memproses hukum Jokowi dan keluarga serta kroninya yang terlibat penyalahgunaan kekuasaan disertai konspirasi politik ekonomi dan hukum, empuk kepada para cukong aseng dan asing, sebaliknya pahit bagi anak bangsa ini,. Atau Prabowo menerima opsi;

2. Rakyat yang sebelumnya oposan bakal menarik dukungannya, lalu bersuara keras diikuti berbagai aksi, agar Prabowo melaksanakan isi sumpah dan jabatannya, yakni “melaksanakan tugas presiden dengan sebaik baiknya dan seadil-adilnya.” Diantaranya, memproses hukum Jokowi dan keluarganya (Gibran, Kaesang, Bobby dan Kahiyang) atas dugaan pelanggaran yang telah mereka lakukan, baik yang sudah dilaporkan mau pun belum. Kesemua penegakan hukum ini memang hal yang wajib dilakukan seorang Presiden RI selaku kepala pemerintahan tertinggi di NRI.

Andai Prabowo dalam rangka melaksanakan law enforcement membutuhkan bantuan rakyat, maka mayoritas bangsa Lintas Sara, akan datang bergelombang turun membantu termasuk gelombang kekuatan PDIP terlebih bantuan tersebut “untuk menangkap sekedar “common enemy” seorang Jokowi eks penguasa residu, pribadi yang ulkus tropikum atau sosok cacat (korengan) hukum sepanjang sejarah sosok presiden sejak NRI merdeka.

Hal beberapa prioritas terhadap seorang Jokowi yang bukan semata-mata dendam publik, namun pertanggungjawaban moral terhadap kebenaran atau ketidakbenaran status ijasah S.1 dari fakultas kehutanan UGM/ Universitas Gajah Modo, yang telah mengakibatkan beberapa individu divonis penjara selama bertahun-tahun. Juga termasuk proses hukum terhadap Gibran dan Kaesang atas laporan di KPK.(Gratifikasi atau money laundry).

Kendati gejala-gejala peristiwa politik hukum ini, akan menjadi peristiwa latar belakang sejarah seorang presiden Prabowo, namun apakah Prabowo akan berpihak kepada Jokowi dengan makna identik dengan obstruction of justice, disobidience atau memilih bertindak objektif demi bangsa dan negara, demi persatuan dan kesatuan seluruh anak bangsa, selain bentuk implementasi rule of law sebagai amanah sesuai sumpah jabatan presiden.

Mudah-mudahan Presiden Prabowo populisme dan janji-janjinya akan nyata terealisir tidak BUAL seperti Jokowi.

Maka, andai bangsa ini teguh untuk konsisten dan konsekuen dengan pedoman JasMerah dengan terus memberikan ekstra perhatian terhadap pemerintahan Prabowo, atas semua perilaku kepemimpinan Jokowi yang gila-gilaan, maka Prabowo AKAN MENYERAHKAN SOSOK JOKOWI DENGAN SEGALA “KEJAHATAN” DISKRESI POLITIK EKONOMI DAN HUKUMNYA KEPADA YANG BERWENANG SECARA ADIL SEADIL-ADILNYA.

Selain Prabowo dapat berkonsentrasi penuh kepada programnya sendiri terhadap bangsa dan negara ini.

Serta alasan politik hukum lainnya Prabowo tidak lagi bakal direcoki dengan tuntutan yanah macem-macem oleh Jokowi, walau yang sebenarnya Prabowo tidak punya hutang budi kepada Jokowi. Prabowo substantif dikorbankan untuk jadi bumper politik Jokowi, melalui jabatan Menhan, lalu Jokowi yang purna tugas malah menitipkan sosok beban kepada Prabowo, yaitu Gibran Fufu Fafa untuk menjadi Cawapres di 2024 melalui metode nepotisme bersama lembaga yudikatif (MK dan Anwar Usman), akhirnya tenyata Gibran belakangan diketahui memiliki karakter celaka 13, Gibran diduga 99,9 persen pemilik dan sosok pengguna akun yang menggunakan nama fufu fafa pada situs jejaring sosial kaskus, yang amat kejam menghinakan pribadi dan keluarga besar Prabowo dan keluarga besar Almarhum Jendral Soeharto.

Penulis: Pramuria Anaknya Nur

MoneyTalk, Jakarta – Saya sudah menulis ini lebih dari 30 tahun yang lalu, semasa Dawam Rahardjo dan Adi Sasono masih aktif di LSM. Mereka sudah pula tiada…

Kami sungguh prihatin dengan nasib dan masa depan orang-orang Betawi yang pada awalnya menempati wilayah sepanjang jalan Sudirman, Jakarta. Wilayah itu sudah menjadi bagian kota yang elit penuh dengan gedung-gedung bertingkat, dan kantor-kantor korporasi yang megah…

Tetapi, ke mana orang-orang Betawi itu menyingkir dan bagaimana nasibnya? Mereka pasti menyingkir ke pinggiran ke tempat yang lebih kumuh, di pedesaan, jauh dari keramaian kota (far from fhe madding crowd). Mungkin sedikit tersisa sesudah uang ganti ruginya dipakai naik haji.

Beginikah pembangunan harus dilaksanakan?! Para pengembang dan pemilik gedung menikmati keuntungan luar biasa, sementara mantan pemilik hak atas tanah menjadi tersingkir, nasibnya tidak menentu, bahkan menjadi miskin dan mati dalam kemiskinan.

Kami berpikir, ganti rugi untuk orang-orang tergusur itu terlalu murah. Seharusnya dihitung dari benefit forgone. Sekalipun hanya kapling100 m2 dengan rumah gubug di atasnya, tapi mereka bisa mencukupi kebutuhan hidupnya di jalan Sudirman dengan bekerja seadanya di Setiabudi dan lain-lain.

Ambillah 3 juta rupiah sebulan atau 36 juta setahun. Lalu dihitung nilainya untuk 30 tahun ke depan dengan bunga 6% setahun (sesuai dengan KUH Perdata). Hasilnya 36×13.76=495 juta rupiah. Itu pun minimal, karena kebutuhan meningkat terus. Bisakah mereka mendapatkan Ganti Rugi sebesar itu?

Kelihatannya sangat besar dibanding model PSN A Gwan di Teluk Naga yang hanya 50 ribu x 100m = 5 juta rupiah. Tapi yang 495 juta itu pun akan cepat hilang sebelum 30 tahun, kalau tidak pandai menyimpan dan memanfaatkannya. Mereka pun akhirnya akan jatuh miskin dan melahirkan anak-anak miskin.

Kami masih memikirkan model yang lain… Yaitu menyerahkan tanahnya kepada pengembang, tapi mengubahnya menjadi saham senilai 500 juta. Kalau satu gedung membutuhkan 1000 m2, maka ada 10 keluarga dg saham 5 milyar Rupiah. Tigapuluh tahun yang lalu, bisa saja itu bernilai 20% dari total aset… sehingga berhak mendapat deviden 20% dari keuntungan bersih. Dengan deviden itu mereka bisa bikin rumah sehat, mendapat pekerjaan dan bisa menyekolahkan anak2nya.

Belum tentu itu model yang terbaik untuk membikin rakyat miskin Betawi menjadi sejahtera hidupnya. Tapi dalam model ini tidak terjadi perampasan hak rakyat atas tanah oleh pendatang Asing seperti terjadi di jaman Wild West di Amerika… Yang jelas, tidak terjadi paradox, di mana si Kaya Asing bertambah kaya, dan si Miskin Pribumi menjadi lebih miskin dan terusir…

Penulis: Sri-Bintang Pamungkas, Jakarta 25 Nov 2024, @SBP Hizbullah Indonesia

MoneyTalk, Jakarta – Demokrasi runtuh bukan karena munculnya orang kuat dan kharismatik, melainkan karena keroposnya struktur etika-masyarakat, spesifik aparat pemerintahan, yang menopangnya.

Miskonsepsi terbesar demokrasi adalah menyamakannya dengan terselenggaranya pemilu. Dalam budaya politik tanpa etika, etik-ndasmu, demokrasi runtuh justru melalui pemilu. Demokrasi juga bisa runtuh di tangan penguasa psikopat atau plonga-plongo tapi gila kuasa. Itu pelajaran sejarah dari pengalaman Jerman saat munculnya Hitler, dan Indonesia di era Jokowi.

Ironi terbesar dari Hitler dan Jokowi adalah keduanya naik kekuasaan melalui jalan demokrasi (pemilu), namun kemudian justru berupaya membunuh demokrasi yang memberinya kekuasaan. Hitler menggunakan Fasisme-Naziisme, Jokowi memakai Populisme. Dua ideologi ini punya kemiripan, dalam hal pemujaan berlebihan pada figur politikus.

Kemiripan lainnya adalah anti-elitisme dan anti-expertisme. Elitis dan ekspertis dianggap sebagai penyebab utama susahnya rakyat. Fasisme, menggusur elite tradisional (bangsawan, cendekiawan) menggantinya dengan elite baru aparatus kekuasaan. Populisme membangun polarisasi “kami vs mereka,” kami adalah rakyat sejati dan mereka adalah elite yang harus disingkirkan atau dipersekusi.

Fasisme dan populisme menggunakan retorika atau slogan emosional untuk memobilisasi massa. Menggunakan propaganda untuk memengaruhi opini publik. Cenderung meremehkan atau melemahkan lembaga demokrasi, dengan alasan dikuasai kelompok elite yang tidak mewakili “rakyat”. Fasisme secara terbuka menolak demokrasi dengan menerapkan sistem otoriter. sedangkan populisme menunggangi demokrasi dengan memanipulasi aturan dan sistem.

Fasisme sudah hampir punah sebagai ideologi, namun populisme menunjukkan kecenderungan menguat di sejumlah negara. Menguatnya populisme didukung oleh munculnya media sosial, sebagai medium banal untuk perang informasi dan opini. Terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika adalah contoh kemenangan populisme di Amerika. Orang menaruh kepercayaan pada politikus lancung, seperti Trump (AS), Viktor Orban (Hungaria), Bolsonaro (Brasil), atau Jokowi (Indonesia), karena memakai bahasa simplistik dalam menyuarakan “aspirasi”. Mereka disukai pendukung fanatiknya karena seolah-olah “merakyat”.

Populisme memandang informasi sebagai senjata untuk perang narasi, buzzer bayaran adalah pasukan garda depan. Penganut populisme menganggap tidak ada realitas atau kebenaran objektif menyangkut prinsip, hukum, etika, dan norma dalam penyelenggaraan negara. Mereka menganggap kebenaran bersifat kabur. Kekuasaan adalah satu-satunya realitas, sehingga semua kebijakan sosial diambil untuk kepentingan kekuasaan. Contoh aktual adalah memakai program Bansos untuk kepentingan politik kekuasaan.

Paradoks populisme adalah dimulai dengan propaganda pro-rakyat (“Jokowi adalah kta”), namun saat berkuasa, perilakunya menjadi “kekuasaan adalah kami”. You’re either with me or against me. Frasa yang sengaja dipakai untuk menciptakan polarisasi dan sikap permusuhan antar sesama warga.

Jokowi adalah politikus populis tanpai partai, ia sukses menjadikan lembaga kepolisian menjadi semacam partainya (populer dengan julukan “partai coklat”). Ia tidak punya nyali untuk bersikap otoriter, layaknya seorang fasis. Ia cukup memanipulasi aparat kepolisian, dan aparat hukum lainnya untuk melakukan aksi-aksi pseudo-Gestapo, dengan menekan, menyandera, dan mengintimidasi lawan dan kawan politik.

Hari-hari ini viral di media sosial video sosok si populis, Jokowi, “bekerja keras” berkampanye untuk memenangkan orang-orangnya di kompetisi Pilkada. Ia memakai istilah “titip”, untuk mempromosikan calon-calon kepala daerah yang ia dukung agar menang dalam Pilkada serentak, 27 November lusa. Titip pada siapa? Tentu pada “partai coklat”, aparat, dan birokrat yang ikut mengawal dan mengamankan pelaksanaan Pilkada. Ia ingin mengulang “sukses” memenangi Pilpres 2024.

Lazimnya, politikus populis cuma punya power saat masih berkuasa. Propaganda dan perintahnya hanya ekfektif saat berkuasa. Kita lihat dan tunggu, apakah di awal era pemerintahan Prabowo saat ini Jokowi memang secara real masih yang berkuasa. Ataukah cuma seorang pemain sirkus politik populis yang cari perhatian, merasa masih berkuasa, dan mampu meruntuhkan demokrasi Indonesia.

Penulis: Lukas Luwarso

MoneyTalk, Jakarta – Seorang kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yakni Andre Vincent Wenas (AVW) menulis opini dengan judul Cengengnya Hasto Kristiyanto Mengadu ke Akbar Faizal Uncensored Ditemani Connie Rahakundini Bakrie. Panjang banget judul opininya Mas Andre, kok mirip hidungnya Raja Pinokio Mulyono Al-nggedabrusi yang dilukis oleh Mas Butet Kartaredjasa.

Dalam opininya itu AVW nampak sekali berusaha menggiring pembaca untuk menyudutkan Hasto Kristiyanto, seorang politisi petarung yang menjadi sekjen partai politik terbesar dan sebagai pemenang Pemilu 3x berturut-turut, yakni PDIP.

AVW menganggap apa yang dilakukan oleh Dr. Hasto Kristiyanto dan Prof. Connie Rahakundini Bakrie di Podcast Akbar Faizal Uncensored merupakan tindakan yang cengeng, hanya bicara ngalor ngidul ke sana kemari. Padahal bagi banyak orang, apa yang dikatakan oleh dua sahabat senior saya (Mas Hasto dan Teh Connie) itu sangat luar biasa, menarik sekali.

Buktinya podcast Akbar Faizal Uncensored yang mendatangkan Dr. Hasto Kristiyanto dan Prof. Connie Rahakundini Bakrie itu melalui Youtube, viewersnya sudah mencapai 1,65 juta orang lebih hanya dalam waktu tidak sampai dua hari sejak ditayangkan! Waowww…

Ini jauh lebih banyak dari perolehan suara asli PSI, yang meskipun –kata banyak pengamat politikloh– sudah capek-capek digelembungkan berlipat-lipat oleh Jokowi, namun tetap saja tidak lolos ke Senayan, Mas Andre.

Selanjutnya AVW mengatakan kalau Mas Hasto mengada-ngada, yang mengatakan hasil PILKADA 2024 ini sudah diset semua.

“Sudah diset apanya, dan bagaimana cara mensetnya serta di mana salahnya juga tidak dijelaskan oleh Hasto. Kalau dalam konteks kampanye politik, bukankah Hasto dan team PDIP juga menset dengan cara mereka agar jagoannya menang PILKADA di daerah-daerah. Ini kan soal adu strategi dan hal yang biasa saja dalam kompetisi politik”. Itu kata AVW di opini yang ditulisnya.

Hemmm, angel…angel…wes angel…Bicara dengan kader partai gurem yang patah hati karena partainya tidak lolos ke Senayan begini angel…angel…wes angel… Masak saya harus menyanyikan lagu dangdut Patah Hatinya H. Rhoma Irama?

Masak sih AVW tidak bisa membedakan mana taktik dan strategi yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang PILKADA?

Penggunaan ASN atau instrumen negara (contohnya Partai Coklat) untuk kemenangan calon yang didukung oleh Jokowi itu bukan hanya taktik dan strategi yang keliru, namun juga melanggar UU PILKADA.

Berikutnya, AVW juga menyinggung soal Connie yang mengaku mendapatkan info A1 dari Mr. X, bahwa Hasto akan ditersangkakan oleh KPK kalau Hasto masih terus ngomong keras soal PILKADA.

Bagi AVW itu tidak jelas, karena menurut AVW, Hasto sebelumnya menyebut Polisi (Partai Coklat) dan KPK yang sedang membidiknya untuk jadi tersangka, mana yang benar? Tanya AVW.

Mas Andre, saya beri tahu ya, memang benar info dari Teh Connie bahwa yang sedang mengincar dan mau mentersangkakan Mas Hasto itu KPK, namun apa Mas Andre lupa, bahwa sahabat dan “informan” nya Mas Hasto itu juga banyak? Dari sanalah Mas Hasto juga tahu, bahwa beliau juga sedang diincar oleh Partai Coklat.

Apakah Mas Andre juga lupa, kalau Mas Hasto juga pernah diperiksa di POLDA Metro Jaya untuk soal wawancara salah satu stasiun TV dengan beliau yang dituduh menyebarkan hoax dll., padahal pemberitaan wawancara itu kan ranahnya kode etik jurnalis yang harusnya ditangani oleh Dewan Pers atau bisa juga oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), bukannya ke polisi.

Selanjutnya AVW juga menyinggung soal kasus Harun Masiku yang akan jadi alasan KPK mentersangkakan Mas Hasto, padahal kata AVW, “kasus Harun Masiku itu tidak perlu didramatisir, ini seperti memperalat Akbar Faizal Uncensored untuk jadi saluran propaganda yang murahan,” ujar AVW.

AVW pun mengatakan, bahwa Kasus Harun Masiku sudah lama dan ada keputusan pengadilannya, orang-orang yang terlibat pun sudah dipenjara.

Waduuuh…ngomong apa ini AVW kok mbulet sekali? Justru karena kasus Harun Masiku itu sudah lama dan sudah ada keputusan tetap pengadilannya, serta orang-orang yang terlibat dalam kasus ini sudah dipenjara semua, lah kok kemudian KPK sekarang mau mentersangkakan Mas Hasto untuk soal Harun Masiku itu apa alasannya?

Begini Mas Andre, Harun Masiku itu hanyalah kriminalisasi kasus dan melalui sidang pengadilan tidak ada kaitannya dengan Hasto Kristiyanto. Itu sudah terbukti dan proven, sudah ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang tidak bisa dimohonkan atau dibatalkan ulang (inkracht van gewijsde).

Kasus Harun Masiku itu dikiaskan seperti Warga Negara Indonesia umumnya, dianggap melanggar lampu lalu lintas, lalu Polisi meminta uang dan yang ditilang tidak berdaya, lalu terjadilah suap.

Dalam case ini Harun Masiku tidak melanggar lampu lalu lintas, dia punya kedudukan hukum yang kuat, hanya saja dia dipersulit oleh oknum KPU lalu diperas. Dalam sidang pengadilan tidak ada yang dari Hasto Kristiyanto dan Hasto Kristiyanto tidak termasuk yang menyuap.

Kalau alasannya sampai sekarang KPK belum juga menemukan Harun Masiku, itu urusan KPK, bukan urusan Mas Hasto. Toh setelah KPK merampas 3 Handphone milik Mas Hasto beberapa bulan yang lalu, KPK mengatakan keberadaan Harun Masiku sudah diketahui KPK, lah kok sampai sekarang KPK belum menangkapnya juga?

Dan perlu Mas Andre ketahui juga, kasus Harun Masiku ini kasus kecil, penyuapan ke oknum KPU yang negara sama sekali tidak dirugikan baik secara materiil maupun imateriil, kenapa?

Karena keputusan PDIP untuk menetapkan Harun Masiku sebagai PAW dari alm. Nazarudin Kiemas itu sudah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung, yang sebelumnya dimintai fatwa hukum oleh PDIP.

Adapun jika ada penyuapan pada oknum KPU, itulah yang membingungkan, masak orang mau jadi anggota DPR melalui PAW, dan sudah disetujui oleh partainya, kok malah dimintai uang oleh oknum KPU. Sudah dimintai uang, mau dipenjara pula. Jadi siapa yang salah?

Untuk yang terakhir ini, biar Mas Andre tidak bingung sendirian, ya baiklah saya temani bingung juga. Mari kita berbingung-bingung ria Mas Andre. Beginilah potret hukum dan politik di Zaman Mukidi bin Mulyono Al Nggedabrusi… (SHE).

Penulis: Saiful Huda Ems (SHE). Advokat, Jurnalis, Analis Politik serta Aktivis ’98.

MoneyTalk, Jakarta – Hari ini, 25 November di Surakarta 79 tahun silam telah lahir organisasi profesi para guru yang kini kita kenal sebagai Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Hari kelahiran PGRI itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Guru Nasional.

Pada masanya organisasi para guru itu sempat memiliki irisan dengan politik, sehingga pada Orde Lama kita kenal PGRI Vaksentral dan PGRI Non Vaksentral. Pada zaman Orba PGRI menyalurkan aspirasinya ke Golkar ketika dipimpin Basyuni Surianihardja. Tidak seperti organisasi advokat yang tidak lagi tunggal, demikian juga organisasi profesi pewarta, posisi PGRI sebagai satu-satunya wadah organisasi guru pupus pasca 1998, setelah 18 tahun dipimpin Basyuni Surianihardja. Artinya PGRI tidak lagi memonopoli organisasi guru di Indonesia.

Guru berasal dari bahasa Sansekerta yang berasa dari kata gu dan ru yang berarti pembawa cahaya dari ke gelapan pemukul terang. Dalam bahasa Jawa sering diinterpretasikan sebagai yang digigit dan ditiru (dipercaya dan diteladani).

Guru dalam budaya Jawa tidak hanya terkait dengan proses belajar- mengajar semara, tetapi juga berarti pedoman, tuntunan atau patokan. Contohnya guru lagu, guru gatra, dan guru wilangan yang merupakan patokan akhiran sajak, jumlah kata, serta irama. Ada juga guru laki, suami yang menjadi pedoman istri.

Dalam pewayangan Jawa posisi dewa raja ditempati Bathara Guru atau Hyang Syiwa dengan segala kelebihan dan kekurangannya Dalam mitologi Hindu Jawa, dewa itu manusiawi tidak selalu benar. Dewa bisa saja berbuat salah. Hal itu berbeda dengan konsep ilahiah agama Ibrahimi yang berasal dari Timur Tengah yang mengedepankan kebenaran mutlak. Agama-agama yang berasal dari Asia Tengah, Asia Selatan dan Asia Timur penuh dengan relativisme.

Dalam bahasa Kawi guru juga disebut Dwija. Dulu banya guru Jawa yang setelah diangkat sebagai PNS dan menikah menambah nama depannya dengan Dwija. Kini kata Dwija lebih banyak digunakan dalam dunia militer, misalnya dwija sistha.

Dulu profesor disebut mahaguru, dan muridnya disebut mahasiswa. Dalam bahasa Inggris siswa PAUD sampai S3 disebut student. Di lingkungan kementerian dan lembaga ada guru pengajar para pegawai yang disebut widyaiswara. Widya berarti belajar dan Iswara berati luhur atau mulia. Widyaiswara artinya guru bagi para pejabat atau pembesar.

Sekadar catatan ringan tentang guru dan Selamat Hari Guru Nasional.

Penulis: Rachmad Bahari, Soloensis

MoneyTalk, Jakarta – Bukan hanya rakyat yang keriting sekarang menghadapi keadaan sekarang ini, namun APBN Indonesia juga kere. Sehingga keadaan bangsa Indonesia sekarang boleh dibilang kere keriting. Sementara pada bagian lain keinginan untuk belanja sangat besar. Belanja yang dipaksakan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang kecil dan biasa biasa saja yakni 5 persen saja. Makanya saya namakan kabinet 5 persen.

Berapa target belanja pemerintah? Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.701,4 triliun (termasuk sebesar Rp1.541,4 triliun Belanja Non-KL pada Belanja Pemerintah Pusat) serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp919,9 triliun.

Berapa pendapatan negara? Pendapatan Negara dalam APBN tahun 2025 direncanakan sebesar Rp3.005,1 triliun, yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun.

Masih ada sisa jika Pendapatan negara dikurangi dengan belanja pemerintah pusat dan daerah?. Jika negara hanya menggunakan uangnya untuk menggaji pegawai, mulai dari presiden, menteri, anggota DPR, PNS, dan pegawai kontrak, maka APBN masih ada sisa Rp. 300 triliun. Harusnya bisa nabung ya.

Akan tetapi? APBN dipaksa membayar bunga, pokok utang dalam dan luar negeri yang sangat besar. Sehingga APBN sudah tidak dinamis lagi, tidak memiliki kemampuan merespon perubahan, tidak punya lagi kemampuan menjalankan program program baru, dia terbujur kaku karena tidak ada lagi darah segar dalam APBN tersebut.

Bayangkan bagaimana utang menyandera APBN. Dalam RAPBN tahun anggaran 2025 pembayaran bunga utang direncanakan sebesar Rp552.9 triliun atau naik 10,8 persen dari outlook pembayaran bunga utang pada tahun anggaran 2024. Jumlah tersebut terdiri atas:(1) pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp497.6 triliun; dan (2) pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp55.2 triliun.

Pembayaran pokok dan bunga utang terus melesat naik dari 314,1 triliun tahun 2020, menjadi 552,9 tahun 2025. Naik 75,8 persen dalam lima tahun. Kecepatan meningkatnya bunga utang jauh dibandingkan dengan kecepatan naiknya penerimaan dalam APBN Indonesia.

Sementara jatuh tempo utang akan menjadi masalah besar dalam tahun tahun mendatang. Tahun 2023 jatuh tempo utang senilai 539,9 triliun dan tahun 2024 senilai 335,2 triliun. Dengan demikian di dalam tahun 2025 mendatang utang jatuh tempo dan bunga akan lebih besar lagi.

Satu lagi anggaran tidak kalah besarnya yakni anggaran subsidi dan kompensasi energi, yakni subsidi dan kompensasi BBM seperti solar, lpg 3 kg, subsidi dan kompensasi energi untuk membayar listrik orang miskin. Subsidi dan kompensasi ini selalu jebol dan bocor. Pengelolaan tidak bagus dan tidak transparan. Padahal tidak ada lagi anggaran yang tersisa dalam APBN.

Lalu kurangnya berapa APBN Pak Prabowo? Kurangnya banyak sekali!. Defisit APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau secara nominal sebesar Rp616,2 triliun. Pemerintah bersama dengan DPR telah menyepakati APBN 2025 masih membutuhkan pembiayaan utang sebesar Rp775,9 triliun. Wah ini besar sekali.

Akan tetapi ini belum tentu juga ada yang mau kasih utang. Waktu presiden sebelumnya dimasa covid pemerintah utang sangat besar. Utangnya kepada Bank Indonesia (BI). Entah darimana Bank Indonesia dapat uang kasih utang pemerintah hingga Rp. 1600 triliun. Apakah sekarang bisa? Seperti BLBI, sekarang namakan saja Liquditas Bank Indonesia untuk Pemerintah atau LPB.

Masalahnya sekarang tidak ada lagi sisa dana yang dapat digunakan untuk menghadapi krisis besar ke depan. Dunia meramalkan krisis akan mengguncang dunia dalam 2025 – 2027. Adanya krisis perubahan iklim, semakin ketatnya liquiditas global akibat peningkatan suku bunga dan makin besar ancaman dari rantai pasok akibat bencana alam dan perang. Piye iki Mas?

Penulis: Salamuddin Daeng