22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Pada 1 Mei 1949 Panglima Besar Jenderal Sudirman mengatakan: Bahwa penderitaan pahit semenjak tanggal 19 Desember 1948 itu, disebabkan karena sebagian pemimpin kita, baik sipil maupun militer semua terpikat oleh perundingan, sehingga mereka lupa bahwa lawan (Belanda) telah bersiap lengkap di depan pintu kita (Yogyakarta, 1 Mei 1949, Amanat sebagai tanggapan terhadap kebijaksanaan pemerintah yang kurang memperhatikan peranSan kekuatan militer).

Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Salah satu peristiwa bersejarah dalam penegakan kedaulatan negara Indonesia.

Jenderal Besar Sudirman menolak permintaan Sukarno tetap tinggal di istana, dalam kondisi sakit parah harus meninggalkan Yogjakarta masuk hutan pimpin perang gerilya untuk menegakkan dan mempertahankan kedaulatan negara.

Pada 11Agustus 1951 hanya 6 tahun setelah kemerdekaan RI, M. Natsir menulis sebuah artikel berjudul “Jangan Berhenti Tangan Mendayung Nanti Arus Membawa Hanyut”. Beliau menggambarkan betapa jauhnya kondisi Indonesia paska Kemerdekaan.

Peringatan M. Natsir saat melihat para elit bangsa 6 tahun Kemerdekaan berlalu sudah kehilangan orientasi, egois, serba pamrih dan tidak tahu lagi apa yang harus di perbuat.

Mereka berpikir perjuangan sudah selesai dan seolah olah tujuan bangsa sudah tercapai. Kata M. Natsir “Saudara baru berada di tengah arus, tetapi sudah merasa sampai di tepi pantai……..

Mundur di era penjajahan … Belanda merasa ada bahaya kerja sama dagang dengan etnis Cina maka Belanda memberlakukan aturan larangan penyewaan dan penjualan tanah pertanian di Jawa kepada orang orang Cina. Untuk membatasi gerakan dagang Cina yang bisa membahayakan Belanda.

Kilas balik di era reformasi penguasa negara hilang kesadarannya untuk menjaga, menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan NKRI.

Kekuasaan rezim saat ini lumpuh total dipengaruhi dan dikuasai oleh kapitalis yang merupakan persekongkolan para Taipan, korporatokrasi, sembilan barongsai, oligarki, dan neo kolonialisme. Mereka bersekongkol untuk berkuasa di Indonesia secara absolut.

Bonekanya Oligarki Presiden Joko Widodo secara resmi telah menandatangani pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). UU ini disahkan Presiden Jokowi pada Kamis, 25 April 2024

“Ibu kota Jakarta” akan di buang ke Kalimantan Timur, Jakarta akan disulap menjadi kawasan aglomerasi bersama wilayah sekitarnya (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur) akan menjadi urusan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka. Pasal 55 ayat 3 UU DKJ berbunyi, “Dewan Kawasan Aglomerasi dipimpin oleh Wakil Presiden. Sama saja akan di serahkan penjajah gaya baru.

Khubilai Khan (nenek moyang etnis Cina) telah sampai pada cita citanya, dengan munculnya PNS PIK 1 dan 2 etnis Cina akan membentuk negara dalam negara.

Sadar atau tidak proyek IKN hanyalah tipuan dan akal akalan para Taipan sebagai penjajah gaya baru akan menguasai Jakarta, Indonesia (Nusantara).

Inilah era paling gelap yang dikhawatirkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman dan M.Natsir dan para pejuang patriot kemerdekaan, penjajah akan datang kembali lebih sadis, ganas, kejam dan bengis. (*)

Penulis: Sutoyo Abadi, 21.11.2024

MoneyTalk, Jakarta – Tiga tahun periode krisis kesehatan global atau COVID-19 menjadi faktor penghambat yang menyebabkan penanganan sejumlah program pemerintah di berbagai sektor harus dilanjutkan dan diselesaikan oleh para menteri anggota Kabinet Merah Putih. Para menteri bisa menyimak program-program dimaksud dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun-tahun sebelumnya.

Diyakini bahwa semua program dan target dalam RPJMN serta RKP tahun terdahulu bertujuan utama memperkokoh pondasi perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, sebagaimana sudah menjadi pengetahuan bersama, realisasi semua program dalam RPJMN dan RKP itu tidak berjalan sesuai rencana karena terganggu oleh wabah COVID-19. Hampir tiga tahun durasi krisis kesehatan itu memaksa negara melakukan penyesuaian di sana-sini, dengan prioritas dan fokus menyelamatkan segenap lapisan masyarakat dari ancaman virus COVID-19.

Untuk tujuan itu, sepanjang durasi wabah Covid-19 (Maret 2020-Juni 2023), pemerintah melakukan refocusing dan realokasi anggaran pada dan dari semua kementerian serta lembaga (L/K) untuk mendapatkan kekuatan maksimal menangani krisis kesehatan itu. Hingga tahun 2022, total anggaran penanganan COVID-19 mencapai Rp1.895,5 triliun. Refocusing dan realokasi anggaran itu menyebabkan realisasi sejumlah program prioritas digeser, atau bahkan ditunda.

Setelah para menteri Kabinet Merah Putih dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, pada Senin, 21 Oktober 2024, konsolidasi kementerian dan institusi lainnya diharapkan telah selesai. Dalam konteks keberlanjutan, para menteri perlu menyimak RPJMN dan RKP tahun-tahun sebelumnya. Dapat dipastikan bahwa akan ditemukan program yang belum selesai atau tertunda. Para menteri bisa berpijak pada hasil Evaluasi Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) terhadap belasan target pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang dipublikasikan baru-baru ini.

Memang, tidak salah jika seorang menteri menetapkan dan merancang program baru sesuai perkembangan keadaan. Namun, apa pun model programnya hendaknya selalu berpijak pada aspirasi publik demi kebaikan bersama. Para menteri pun diharapkan tidak ragu untuk melakukan koreksi kebijakan institusinya selama kebijakan itu tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan nasional. Misalnya, kebijakan impor produk manufaktur yang terkesan tidak proporsional itu, atau kebijakan tentang biaya pendidikan.

Sudah menjadi fakta yang dicatat masyarakat bahwa Indonesia masih diselimuti beragam masalah mendasar. Maka, selain hasil evaluasi Bappenas itu, publik bersama para pengamat dan praktisi pun punya sudut pandang tentang program-program yang perlu diprioritaskan sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat.

Aspek kesehatan masyarakat misalnya, masih menyisakan masalah yang belum juga terselesaikan. Utamanya masalah stunting dan angka kematian ibu-bayi. Hingga akhir paruh pertama 2024, pemerintah pun masih prihatin karena lambatnya penurunan angka stunting. Menurut data Kementerian Kesehatan, angka stunting per 2023 tercatat 21,5 persen. Dibanding tahun 2022 yang datanya tercatat 21,6 persen, skala penurunannya hanya 0,1 persen. Hasil kajian melaporkan bahwa ada masalah dalam eksekusi di lapangan sehingga program pencegahan stunting tidak berjalan optimal. Para menteri terkait diharapkan segera mencari rumusan model implementasi yang lebih efektif.

Penanganan masalah angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) hendaknya diprioritaskan. Sistem pencatatan AKI pada Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa jumlah kematian ibu per 2022 mencapai 4.005, dan tahun 2023 meningkat menjadi 4.129. Sedangkan AKB per 2022 sebanyak 20.882, dan tahun 2023 tercatat 29.945. AKI merupakan kematian ibu yang terjadi selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Sedangkan AKB menjelaskan jumlah kematian bayi berusia 0-11 bulan per 1.000 kelahiran hidup.

Perhatian lebih juga patut diarahkan pada masalah keberlanjutan pendidikan anak dan remaja. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menyebutkan, masih banyak anak Indonesia putus sekolah di berbagai jenjang pendidikan. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 mengungkapkan bahwa angka putus sekolah semakin tinggi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada tahun ajaran 2023/2024, dilaporkan adanya 1.267.630 yang lulus dari salah satu jenjang pendidikan, tetapi tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Banyaknya anak dan remaja yang putus sekolah tentu saja sangat memprihatinkan, karena fakta itu mengemuka ketika masyarakat Indonesia sedang melakoni dan terus beradaptasi dengan progres era digitalisasi.

Perubahan yang berkelanjutan menyebabkan negara butuh belasan juta talenta digital. Pemenuhan akan kebutuhan talenta digital patut masuk skala prioritas. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebutkan bahwa kebutuhan negara akan talenta digital hingga tahun 2030 mencapai 12 juta orang, sementara perguruan tinggi di dalam negeri hanya mampu menyediakan sekitar sembilan (9) juta talenta digital. Kominfo juga mencatat, Indonesia per tahunnya kekurangan 500 ribu talenta digital.

Pada aspek ekonomi pun masyarakat sangat prihatin. Akhir-akhir ini, melalui sarana media sosial, sejumlah kalangan sering menyajikan data tentang perkembangan jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Terjadi gelombang PHK yang berkelanjutan akibat menurunnya produktivitas sektor manufaktur, sehingga mendorong banyak pelaku industri atau pabrik, baik skala besar maupun skala UMKM, melakukan penyesuaian dengan mem-PHK pekerja.

Data kementerian tenaga kerja mencatat, sepanjang periode Januari –Oktober 2024, total PHK dialami lebih dari 52.993 pekerja. Tahun lalu, total PHK mencapai 64.000. Patut untuk diwaspadai bahwa jumlah pengangguran menjadi sangat besar jika ditambahkan dengan 10 juta komunitas Gen-Z yang tidak melanjutkan pendidikan dan tidak bekerja, sebagaimana diungkap Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei 2024. Para menteri ekonomi tentunya perlu merumuskan strategi baru untuk memberi ruang bagi sektor industri dalam negeri bertumbuh dan berkemampuan menyerap angkatan kerja.

Kehendak mewujudkan swasembada pangan sebagaimana telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto patut menjadi program prioritas.

“Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh bergantung dari sumber makanan dari luar,” tegas Presiden Prabowo dalam pidatonya usai Pengucapan Sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia di Gedung MPR/DPR/DPD Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024.

Selain itu, para menteri perlu menunjukkan kesungguhan untuk merealisasikan agenda transformasi ekonomi nasional melalui hilirisasi ragam sumber daya alam (SDA). Program hilirisasi, menurut rencana Presiden akan menyentuh 28 komoditas unggulan Indonesia, meliputi nikel, timah, tembaga, besi baja, emas perak, batu bara, aspal buton, dan minyak bumi. Sasaran hilirisasi lainnya meliputi gas bumi, kelapa, karet, getah pinus, udang, ikan TCT, rajungan, rumput laut, pasir silika, kobal, logam tanah jarang, kakao, pala, dan tilapia.

Terwujudnya swasembada pangan dan keberhasilan hilirisasi ragam SDA akan mengurangi ketergantungan Indonesia akan bahan pangan impor, memperkuat strtuktur industri dan penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya di dalam negeri.

Catatan Politik Senayan, Bambang Soesatyo, Anggota Komisi III DPR RI, Ketua MPR RI ke-15, Ketua DPR RI ke-20, Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Borobudur, Trisakti, Jayabaya dan Universitas Pertahanan (UNHAN)

MoneyTalk, Jakarta – Jika jurnalisme tradisional ibarat wasit yang meniup peluit tanda pelanggaran, maka jurnalisme konstruktif adalah pelatih yang masuk ke lapangan sambil berteriak, “Bagaimana kalau begini saja solusinya?” Wasit memang tugasnya begitu, tetapi pelatih melangkah maju dengan memberikan petunjuk menuju arah yang lebih baik.

Saat Tempo meluncurkan single brand untuk menyatukan semua produk berita dalam satu platform, Tempo.co, pada hari libur pekan lalu, kita bukan hanya menyaksikan revolusi digital. Namun, Tempo juga mengukir langkah maju dengan mengadopsi model jurnalisme konstruktif yang lebih relevan dengan tantangan zaman.

Seperti Anda yang mungkin merasa hidup ini terlalu banyak drama, jurnalisme konstruktif mencoba menjawab kebosanan audiens terhadap berita yang melulu soal masalah, konflik, dan penderitaan. Apalagi di era media sosial, banjir informasi membuat kebosanan berubah menjadi kejenuhan yang memuakkan.

Gagasan jurnalisme konstruktif pada mulanya diperkenalkan oleh Ulrik Haagerup, seorang jurnalis Denmark, yang percaya bahwa berita juga harus berisi solusi. Dalam bukunya, Constructive News, ia menegaskan bahwa media harus memberdayakan masyarakat dengan ide dan inspirasi, bukan sekadar melaporkan keburukan dunia.

Istilah simpelnya, dari isu ke solusi. Bayangkan sebuah laporan investigasi tentang kemacetan di Jakarta. Jurnalisme tradisional akan menyuguhkan data kemacetan, wawancara dengan korban yang “terjebak macet lima jam,” hingga ulasan tentang jalan rusak, lengkap dengan jepretan foto ribuan mobil yang mengular.

Di sisi lain, jurnalisme konstruktif melangkah lebih jauh: menyajikan solusi inovatif, seperti mempelajari kesuksesan sistem transportasi di Tokyo atau merekomendasikan integrasi transportasi ramah lingkungan untuk Jakarta. Disertai analisis pakar tentang efisiensinya, yang menggerakkan pembaca ke arah perubahan.

Tempo, dengan sejarah panjang sebagai watchdog di Indonesia, kini memposisikan dirinya tak hanya sebagai pengkritik, tapi juga pemandu. Dalam platform barunya, investigasi tidak berhenti di soal siapa yang salah, tetapi berlanjut ke apa yang bisa dilakukan. Misalnya, investigasi soal krisis air di suatu wilayah dapat dilengkapi dengan solusi berbasis teknologi pemanen air hujan yang diterapkan di negara lain.

Teori agenda-setting oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw mengajarkan, media menentukan apa yang dianggap penting oleh publik. Dengan pendekatan konstruktif, media tidak hanya menyusun agenda masalah tetapi juga agenda solusi. Efeknya? Audiens tidak hanya terpapar isu, tetapi juga diajak berpikir kritis dan optimis.

Filsafat jurnalisme positif ini juga sejalan dengan gagasan Johan Galtung tentang peace journalism. Galtung menyebut, berita tidak boleh berhenti pada konflik saja, tapi harus menjembatani kesenjangan dengan menghadirkan perspektif damai. Dalam konteks ini, Tempo bukan hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga pemain aktif dalam mencari solusi untuk masyarakat yang lebih baik.

Sebagai pelopor dalam jurnalisme kritis, Tempo telah membuktikan dirinya mampu bertahan di tengah badai politik dan digital. Kini, dengan mengusung model single brand di Tempo.co, ia mencoba membangun pengalaman membaca berita yang lebih lengkap.

Tidak hanya menyajikan berita breaking, freemium, atau berbayar, mereka juga menambahkan fitur eksplainer dan jurnalisme konstruktif. Semua ini dirancang untuk mengajak pembaca berpikir lebih jernih di tengah tsunami informasi.

Langkah ini tentu bukan tanpa risiko. Mengandalkan pembiayaan dari pembaca (bukan iklan yang makin intrusif) adalah taruhan besar di tengah dominasi budaya gratisan di internet. Namun, bukankah inovasi sering kali lahir dari keberanian mengambil risiko? Dan Tempo pasti bisa.

Kalau dunia butuh jurnalisme yang lebih baik, kenapa tidak mulai dari Tempo? Dengan peluncuran single brand-nya, Tempo seolah berkata, “Kami tidak hanya di sini untuk melaporkan dunia yang kacau, tetapi juga untuk membantu memperbaikinya.”

Sebuah perubahan yang pantas dirayakan, tentu saja, dengan tetap mengingatkan mereka: jangan lupa, berita konstruktif juga perlu tetap menarik dan enak dibaca. Sebab, kalau pembaca bosan, semua filosofi tinggi itu hanya akan tenggelam di antara notifikasi media sosial dan meme viral tentang kucing.

Sebuah langkah baru untuk Tempo, tempat saya pernah berkiprah di dalamnya. Sebuah harapan baru untuk jurnalisme Indonesia. Karena dunia ini sudah cukup kacau tanpa berita yang memperkeruh suasana.

Penulis: Cak AT – Ahmadie Thaha, Ma’had Tadabbur Al-Qur’an, 21/11/2024

MoneyTalk, Jakarta – Baru-baru ini Pemerintahan Prabowo Subianto mendeklarasikan pembentukan Danantara. Sebuah lembaga yang akan mengelola keuangan ribuan triliun karena menggabungkan aset BUMN utama Indonesia yakni BUMN perbankan dan BUMN energi.

Namun ada satu hal yang harus diperhatikan oleh seluruh anggota Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto dalam merespon isue transisi energi yakni berubahnya aset menjadi beban dikarenakan berubah tema ekonomi dan bergesernya tema keuangan.

Harus dipahami bahwa transisi energi bukanlah tema dalam bidang energi semata, namun ini adalah tema utama dalam transisi keuangan. Hal yang harus juga dipahami bahwa keuangan adalah puncak dari semua masalah ekonomi. Sekarang ini tengah berlangsung transfer of power atau pemindahan kekuasaan tersebut.

Transisi energi merupakan usaha memindahkan lekuasaan keuangan dari pihak yang tadinya menguasai energi fosil ke tangan penguasa baru yang menguasai anergi baru terbaharukan. Pemindahan ini adalah pemindahan yang memaksa yang meniadakan sama sekali kewenangan keuangan pada penguasa energi fosil dan mengadakan kekuasaan penuh atas keuangan pada penguasa energi baru terbaharukan.

Apa akibatnya? Sesuatu yang tadinya merupakan aset keuangan atau bahkan jangkar keuangan, sekarang justru menjadi beban yang harus dibayarkan kepada keuangan. Sebaliknya sesuatu yang tadinya adalah beban sekarang justru menjadi aset dan portofolio keuangan yang besar.

Beban tersebut ada pada keseluruhan rantai supply ekonomi mulai dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari usaha penyediaan bahan mentah, bahan baku, pengolahan, produknya, hingga perdagangannya sampai pada sektor keuangannya seperti banking, insurance dan lain lain semua adalah beban. Semua yang berada di luar portofolio transisi energi harus dibayarkan bebannya setiap hari, bahkan harus dihentikan perdagangan dan keuangannya.

Keuntungannya bagi pemerintahan Prabowo adalah bahwa Indonesia telah diberi gelar secara resmi oleh pemerintah Inggris bahwa Indonesia adalah climate super power yang berarti ada transfer of power kepada Indonesia dari penguasa dunia sebelumnya.

Hal ini harus dikaitkan oleh pemerintahan Prabowo dengan usahanya mengintegrasikan segenap kekuatan keuangan nasional melalui Danantara, dalam rangka mendukung usaha usaha pembangunan nasional dan dunia dalam tema baru dunia saat ini. Strategi, program dan projectnya harus sesuai dengan tema zaman yang tengah mengalami patahan sejarah.

Penulis: Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – Said Didu menolak perdamaian kepada pelapor orang yang bukan musuhnya. Said Didu santun menanggapi ajakan mediasi sebagai syarat pencabutan pelaporan pihak oknum yang mengatasnamakan Maskota Si Pelapor hate speech, berikut ini lengkapnya tanggapan sang sosok tokoh pejuang melawan oligarki, Muhammad Said Didu:

Kronologis

1) tawaran mediasi datang lewat seseorang saat saya istrahat makan siang sktr jam 15.15. Saya langsung jawab : saya hanya berjuang utk hentikan penggusuran rakyat di PSN PIK- 2 dan wilayah lain. Perjuangan membela rakyat tersebut tdk mungkin dinegosiasikan krn saya bukan penghianat.

2) sepertinya krn penolakan saya tsb maka APDESI lakukan konperensi Pers bhw ingin mediasi dan cabut laporan.

3) setelah sholat magrib saya diserbu wartawan menanyakan sikan saya atas tawaran mediasi APDESI. Jawaban saya saat itu : (1) saya tdk tahu apa yg mau dimediasi krn saya tdk pernah memusuhi mereka krn saya hanya memperjuangkan hak rakyat, (2) substansi yg saya sampaikan selama ini adalah kritikan sesuai fakta, bukan berita bohong shg mari kita buktikan saja, (3) saran saya agar mereka perbaiki saja pelaksanaan kebijakan agar tdk merugikan rakyat.

Alasan menolak mediasi:

1) saya berjuang bkn utk kepentingan pribadi saya, tapi utk hentikan kezaliman penggusuran oleh pengembang PSN PIK-2.

2) saya tidak biasa “bekerja” di ruang tertutup.

3) saya tdk tahu apa yg mau dimusyawarahkan dan apa posisi hukum APDESI dalam kasus laporan Maskota, karena laporan Maskota ke polisi dilakukan sendiri smtr yg dilaporkan tdk terkait dg dirinya.

4) terkait tuduhan berita bohong, faktanya :

a) APDESI secara terbuka terkait langsung dg pembebasan lahan untuk PIK-2 – lihat foto kantor pembebasan lahan dan lokasi proyek PIK-2 – jelas2 tertulis “didukung oleh Apdesi Kab. Tangerang”. Saya tdk bisa musyawarah dg pihak penggusur rakyat.

b) Kepala Desa adalah pjbt publik, shg boleh dikritik

c) transaksi jual beli tanah di PSN PIK-2, seperti umumnya, dipastikan melibatkan aparat desa.

5) masalah penggusuran di PSN PIK-2 bukan perjuangan saya pribadi – tapi sudah jadi perjuangan publik shg saya tdk punya kewenangan bermusyawarah dg siapapun.

Saran ke APDESI

Saran saya, daripada ngurusin mediasi, lebih baik APDESI melakukan:

1) hentikan dukungan Apdesi kepada pengembang penbebasan lahan PIK-2, krn itu bentuk kolusi dan bisa mengarah ke korupsi.

2) minta dan sebarkan peta batasan PSB PIK-2 yg sebenarnya hanya 1.755 Ha tapi kenapa sampai Tanara ?

3) buka ke masyarakat izin lokasi PSN PIK-2

4) buat Tim penaksir harga dan minta konsultan penaksir harga utk membuat patokan harga minimum tanah rakyat yg mau menjual ke pengembang.

5) minta daftar dan besaran ganti rugi asset negara (jalan, sungai, irigasi, jalan, pantai dan laut)”

Maka, jika disimak, tanggapan dari Said Didu sebagai orang yang disakiti, serius sebuah perjuangan dengan ber-kesadaran tinggi disertakan lambang kecerdasan dengan nalar sehat, tidak emosional, semata-mata sebagai WNI yang ingin mematuhi sistim hukum atau konsitusi yang berlaku di tanah air yang menghimbau berupa kewajiban bagi setiap anak bangsanya untuk berperan serta dalam fungsi pengawasan, monitoring, mengkoreksi serta mengkritisi para penyelenggara negara.

Adapun dalil hukum penulis bahwa himbauan terhadap peran serta Masyarakat yang dilaksanakan secara serius oleh Said Didu memiliki strata wajib, oleh sebab himbauan tersebut tertera dinyatakan didalam seluruh kitab undang-undang yang berlaku positif atau hukum yang harus berlaku dan diberlakukan sesuai makna daripada asas ius konsititutum, dalam makna Said Didu tidak dalam posisi melakukan hal yang dirujuk oleh asas ius konstituendum atau sekedar hukum yang sekelas mudah-mudahan berlaku atau sekelas cita cita hukum.

Dan pada penutup tulisan kronologis dari Said Didu tetap tercermin seorang yang sungguh peduli terhadap keberlakuan hukum dengan tetap mengingatkan kewajiban para pihak penyelenggara negara dan atau melalui kroninya konglomerat, agar “mematuhi kewajiban terhadap sistim adminstrasi hukum sesuai UU. KIP. (Undang-Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik)”.

Pastinya, perlawanan dan penolakan yang disampaikan Said Didu seorang Doktor pakar ekonom, serius sebuah role model perlawanan intelektual seorang tokoh yang benar-benar tokoh, semoga perlawanannya menambah daya juang melawan “kolonialis modern tanah air.” Serta menambah keberanian para pejuang yang sebenarnya sangat banyak namun hanya berani di ruang tertutup, mudah-mudah mereka bakal berani atau memberanikan diri turut berjuang nyata di ruang terbuka, melawan kezaliman “para residen, dan para demang dan para tentara kompeni melayu”, melawan “para oligarki bangsat bangsa.”

Hormat dan salam kepada Beliau sang tokoh, dari Kami, segenap kelompok giat juang perlawanan terhadap oligarki, Tim Pembela Ulama dan Aktivis/ TPUA, Aliansi Anak Bangsa/ AAB dan KORLABI, Koordinator Pelaporan Bela Islam.

Penulis: Damai Hari Lubis SH., MH., Jogjakarta, 21 Nopember 2024

MoneyTalk, Jakarta – Waktu pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah serentak untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota tanggal 27 November 2024 kurang satu minggu lagi. Kerja keras tim sukses partai politik selama beberapa bulan terakhir akan dilihat hasilnya sebentar lagi. Strategi kampanye menjelang masa tenang mulai ditingkatkan dan makin massif.

Kampanye terakhir semakin seru ketika masing-masing Tim Kampanye mulai menurunkan ‘jagoan’ yang dianggap dapat meningkatkan dan menguatkan para pemilih untuk memberikan suaranya pada masing-masing kandidat yang didukungnya. Tak terkecuali Pilkada Gubernur di Daerah Khusus Jakarta. Pasangan calon Gubernur Ridwan Kamil dan Suswono memunculkan figure Joko Widodo dan pasangan calon Gubernur Pramono dan si Doel memunculkan figure Anies.

Munculnya tokoh-tokoh pendukung pasangan calon menambah ‘ramai’ suasana kampanye pilkada di Jakarta. Bukan hanya tokoh yang meramaikan, bahkan pengamat politik dan praktisi survey M. Qodari pun ikut berkomentar atas keterlibatan para tokoh dalam mendukung para jagoannya.

Dalam Podcast Total Poltik, tanggal 20 November 2024, M. Qodari dengan gaya ‘khasnya’, menilai bahwa kehadiran Anies yang mendukung pasangan calon Pram dan Doel bukannya akan meningkatkan suara, tapi malah akan membuat dukungan masyarakat ke Pram dan Doel akan menurun. Deklarasi dukungan Anies akan menjadi blunder politik dan menggagalkan kemenangan Pram dan Doel, kata Ketua KoPi GD (Komunitas Pecinta Gagasan Demokrasi), Mahmud Hamdani.

Secara lugas M. Qodari menjelaskan bahwa Anies akan menjadi “Hantu” yang lebih menyeramkan dari PKS bagi Minoritas. Bahkan dalam paparan lanjutannya, Qodari berani menyatakan bahwa Anies adalah Game Changer. bukan untuk kebaikan tapi dalam keburukan. Menutup dialognya, dengan istilah khas Gen Z beliau menegaskan Anies dikira Suhu ternyata Cupu, jelas Mahmud Hamdani.

Beberapa Pernyataan M. Qodari dalam dialog Podcast Total Politik, mungkin biasa saja dalam tataran konsep atau kajian ilmiah, namun ketika disampaikan dalam suasana kampanye tentu menjadi beda maknanya. Kritikan terhadap keterlibatan Anies atas deklarasi dukungan ke pramono dan Doel, tidak lagi terlihat sebagai kritikan tetapi sudah dapata dimaknai sebagai ujaran kebencian (hate Speech), lanjut Mahmud Hamdani.

Ini ulasan dan kajian Mahmud Hamdani atas Pernyataan Qodari, pertama bahwa Anies akan menjadi ‘Hantu” yang lebih menyeramkan dari PKS bagi minoritas. Jelas merupakan penggiringan “opini” kepada masyarakat dan menganggap bahwa Anis Baswedan merupakan figure yang anti perbedaan dan jika memimpin akan membahayakan minoritas etnis dan agama lain.

Kedua, Pernyataan Qodari bahwa Anis Baswedan sebagai Game Changer, bukan untuk kebaikan tapi untuk keburukan semakin memperjelas tontonan “ketidaksukaan” dan ungkapan ujaran kebencian (hate speech) seorang Qodari terhadap Anis Baswedan. Jikalau pernyatan itu hanya sampai kata Game Changer kekalahan pram dan doel, mungkin masih bisa ditolerir. Namun tambahan kalimat bukan untuk kebaikan tapi untuk keburukan mempunyai makna lain, yaitu menyebarkan ujaran kebencian (hate Speech).

Terakhir, pernyataan meskipun bercanda bahwa Anies dikira Suhu ternyata Cupu, merupakan ujaran untuk menghina dan melecehkan secara pribadi Anies Baswedan.

Selain itu Mahmud Hamdani juga menyayangkan Beberapa Pernyataan Qodari seperti sebagai Wakil Kepala Kantor Komunikasi Presiden seharusnya Qodari berhati-hati ketika mengeluarkan pendapat pribadinya. Karena sekarang bukan lagi sebagai manusia bebas berkomentar, tapi setiap ucapannya adalah kebijakan negara.

Dan Mahmud Hamdani Pengingat, berdasarkan Pasal 3 Perpres Nomor 82 Tahun 2024, Kantor Komunikasi Kepresidenan memiliki tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas presiden. Adapun enam fungsi diantaranya menganalisis, mengelola isu dan informasi terkait program prioritas presiden, melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian/lembaga terkait mengenai program prioritas tersebut. Uraian lebih lengkapnya diatur pada Pasal 4. Selain itu juga berdasarkan Pasal 17 disebutkan Kepala Kantor Kepresidenan juga bisa bertindak sebagai Juru Bicara Presiden.

Paparan Tupoksi Kantor Komunikasi Presiden menjelaskan bahwa keberadaan institusi itu untuk komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas presiden. Sehingga seorang wakil Kepala kantor Komunikasi Presiden ketika berbicara diwilayah publik jelas akan membawa isntitusi lembaganya (meskipun sedang cuti). Pernyataan dengan “enteng” mendiskriditkan seorang Anies Baswedan sebagai tokoh yang berbahaya dan Anti keberagaman. Menunjukkan adanya arogansi kekuasaan dan upaya menutup perbedaan pilihan.

Semoga, ke depan tidak ada lagi pernyataan pejabat publik yang asal bicara meskipun di forum ilmiah sekalipun. Semoga, tutup Mahmud Hamdani.

Penulis: Mahmud Hamdani, Ketua KoPi GD (Komunitas Pecinta Gagasan Demokrasi).

MoneyTalk, Jakarta – Pelaksanaan proyek PIK-2 sudah makan banyak korban, terutama rakyat yang tinggal di wilayah 9 kecamatan pesisir utara Provinsi Banten, membentang dari Tangerang ke arah Merak. Total rakyat yang menjadi korban bisa mencapai ratusan ribu orang. Di samping dipaksa keluar dari tempat tinggal dan menjual lahan dengan harga super murah, para korban proyek oligarki ini pun sebagian besar kehilangan mata pencaharian, sumber hidup dan kehidupan. Mereka juga tercerabut dari akar budaya leluhur dan adat yang telah hidup ratusan tahun. Tak sedikit korban rakyat korban PIK-2 menjadi gelandangan tak punya tempat tinggal, jatuh miskin, hidup tanpa pekerjaan, atau malah mati terkubur dilindas truk-truk PIK-2!

Pemaksaan, penindasan, penjajahan dan pembunuhan rakyat yang lemah ini berlangsung tanpa hambatan karena negara atau NKRI memang sudah tidak hadir di PIK-2. Pemerintahan negara yang berkuasa di PIK-2 adalah Negara Oligarki PIK-2 yang telah mengendalikan sebagian lembaga pemerintahan milik NKRI, mulai dari lurah, camat, menteri-menteri, hingga Presiden. Bahkan parlemen pusat dan daerah tunduk di bawah Negara Oligarki PIK-2 yang terdiri dari 2 unsur utama: pengusaha dan penguasa. Pengusaha tersebut meliputi pengembang, termasuk pelaksana proyek PIK-2, dan PANI yang dipimpin Aguan dan Salim. Sedang penguasa PIK-2 adalah para pejabat rezim oligarki yang dipimpin oleh Jokowi, Airlangga, dll.

Peran dan kendali rezim oligarki pimpinan Jokowi masih sangat kuat dalam pemerintahan Prabowo (non-Gibran, layak makzul). Sehingga, lebih dari 50% anggota Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo diyakini adalah “All Jokowi’s Men”, yang cukup kuat untuk mencengkeram kekuasaan dan menjalankan agenda-agenda rezim oligarki Jokowi. Maka, karena nilai bisnisnya dapat mencapai Rp 20.000 triliun, PIK-2 harus berlanjut. Tak heran jika cengekraman harus dipertahankan dengan berbagai cara, termasuk menggunakan politik sprindik, ancaman gangguan ekonomi dan keuangan terhadap Prabowo, serta pemaksaan agar Maruarar Sirait, diangkat jadi Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP).

Maruarar adalah “orang dekat Aguan” titipan pengusaha oligarkis berperan melancarkan berlanjut dan suksesnya PIK-2. Terlihat PIK-2 coba “diamankan” melalui proyek 3 juta unit rumah per tahun yang jadi agenda Prabowo. Launching proyek “populis” ini dipromote dengan menunjuk perusahaan milik Aguan sebagai pionir, berupa pembangunan 250 unit di Desa Sukawali, Tangerang. Aguan pun sempat menyatakan akan membangun masjid besar dan mewah di kawasan PIK-2. Jika agenda tipu-tipu ini sukses, bisa saja Prabowo terperangkap dan tak berdaya melawan Negara PIK-2. Padahal Prabowo pernah menyatakan tidak akan membiarkan praktik negara dalam negara (20/10/2024), yang tentu termasuk Negara PIK-2.

Sejalan dengan mempromosikan program populis dan sarat pencitraan seperti program 3 juta unit rumah dan kerjasama dengan Aguan, ternyata lembaga NKRI seperti Polri masih berkeja di bawah kendali Negara Oligarki PIK-2. Hal ini dibuktikan dengan pemanggilan M. Said Didu oleh Satreskrim Polresta Tangerang untuk keterangan sebagai saksi pada 19 November 2024. Pemanggilan dikaitkan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang penyebaran informasi bersifat menghasut dan menimbulkan kebencian, Pasal 28 ayat (3) UU ITE tentang penyebaran berita bohong, serta Pasal 310 tentang pencemaran nama, dan Pasal 311 KUHP tentang fitnah.

Pemanggilan Said Didu diproses atas pengaduan ke Polresta Tangerang oleh Maskota, yang merupakan Kepala Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang sekaligus Kepala Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Tangerang. Pelaporan Said Didu ini sangat jelas mengindikasikan sistem oligarki Negara PIK-2 masih bekerja secara sistemik: ada kerja oleh struktur Polri, ada oleh struktur ASN dan ada kerja pengendali, terutama pemilik PANI, Aguan dan Salim. Tujuannya membungkam suara-suara kritis. Padahal suara Said sangat dibutuhkan rakyat guna melawan penindasan dan penjajahan Negara PIK-2 “pimpinan Jokowi”, yang telah menetapkan PIK-2 sebagai proyek strategis nasional (PSN). Maka, rakyat harus bangkit dan membela Said Didu: We – People, Stand With Said Didu!

Sesuai ketentuan PP No.42/2021, ada tujuh manfaat yang didapat proyek jika memperoleh status PSN: 1) kemudahan perizinan dalam percepatan proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, dst.; 2) kemudahaan pembiayaan; 3) jaminan pemerintah jika biaya proyek bersumber pembiayaan lain; 4) fasilitas program dan anggaran untuk penanganan dampak sosial; 5) kemudahan penyelesaian masalah hukum yang timbul; 6) tax holiday yang berbeda dengan tax holiday yang berlaku saat ini; dan 7) mendapat fasilitas pajak daerah berupa pengurangan, pembebasan, pemotongan dan penundaan pembayaran pokok, maupun sanksi Pajak Daerah dan Retribusi daerah (PDRD).

Dengan status PSN, pengembang PIK-2 telah menjalankan proyek sesuka hati, kebal hukum dan amoral, terutama agar dapat keuntungan semaksimal mungkin, biaya seminimal mungkin dan cepat selesai. Pelaksanaan proyek dapat berjalan demikian karena didukung penuh penyelenggara negara meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam satu komando yang sistemik dan otoriter di bawah rezim oligarki pimpinan Jokowi. DPRD kabupatan/kota, DPRD provinsi dan DPR pusat, termasuk partai-partai pun bungkam atas praktik brutal dan biadab pelaksanaan proyek PIK-2. Status PSN PIK-2 telah memberi wewenang bagi oligarki untuk menindas, menjajah dan (terbukti) telah membunuh rakyat.

Terhadap Rakyat, dalam membebasan lahan, pengembang PIK-2 antara lain telah nyata merampas hak hidup dan aset rakyat, tanpa rasa keadilan dan kemanusiaan. Aguan dan Salim bersama kelompok pejabat, aparat, operator lapangan dan preman telah mempraktekkan kebijakan ala penjajah VOC berupa: 1) menggusur rakyat secara paksa; 2) menurunkan NJOP sarat konspirasi jahat; 3) memaksa jual lahan sesuai NJOP sangat rendah; 4) mengintimidasi, menguntit, menekan, meneror, menebar ketakutan; 5) mengisolasi atau menutup akses dengan tembok atau menguruk lahan sekitar; 6) mengkriminalisasi rakyat yang mempertahankan hak; 7) menimbun lahan meski belum bayar ganti rugi; 8) merusak jalan lingkungan sebagai fasilitas pendukung aktivitas dan kehidupan rakyat; 9) menggunakan truk-truk pengangkut tanah tanpa nomor polisi; 10) mengoperasikan truk penyebab polusi dan pengganggu kenyamanan publik; 11) menyebabkan korban hingga mati tanpa proses hukum, ganti rugi; 12) membangun proyek tanpa batas wilayah yang jelas sejak awal; 13) menciptakan kondisi sulit dan tak nyaman agar rakyat pindah dan menerima “perintah relokasi”; 14) menyebabkan banjir bagi daerah sekitar proyek PIK-2, setelah proyek diurug; 15) menyita surat tanah rakyat dengan membayar DP, namun tidak melunasi; 16) menghentikan sumber ekonomi dan mata pencaharian rakyat yang biasa hidup sebagai petani, petambak, nelayan, dll. Semua kejahatan ini didukung fakta, tidak asbun atau sekedar onon-omon. IRESS dan sahabat M. Said Didu memiliki data-data faktual kejahatan sistemik ala VOC, yang telah berlangsung sejak April 2024, hingga sekarang!

Terhadap Negara, pengembang PIK-2 berada di atas negara, sehingga nekad mencaplok aset-aset negara tanpa ganti rugi dan tanpa peduli dampak negatif terhadap mobilitas, akses, ekonomi, lingkungan dan kehidupan rakyat. Aset negara tersebut antara lain berupa jalan-jalan provinsi, kabupaten/kota, jalan lingkungan, irigasi, sungai-sungai, bantaran sungai, hutan mangrove, tanah timbul, pantai, muara, dan laut (bahkan laut pun sudah dipatok!) Seluruh aset negara dan ruang/fasilitas publik dapat bernilai ratusan triliun Rp ini hilang tanpa bekas dan tanpa ganti rugi kepada negara maupun publik. Hal ini dibiarkan begitu saja atau bahkan dilindungi oleh penyelenggara negara yang dipimpin Joko Widodo!

Terhadap Rakyat & Negara, Negara PIK-2 telah merubuhkan banyak sekolah, fasilitas sosial, fasilitas umum, taman-taman, masjid, balai rakyat dan musolla yang sebelumnya telah dibiayai negara/pemda maupun swasembada rakyat. Berbagai fasilitas ini telah lenyap dan dilenyapkan, tanpa pengganti dan ganti rugi yang jelas. Maka, sangat melecehkan akal sehat dan menghina kehormatan rakyat jika Aguan menyatakan akan membangun masjid besar dan megah di PIK-2, namun dengan sengaja dan brutal telah merobohkan dan telah melenyapkan puluhan atau ratusan masjid/musolla di 9 kecamatan yang digusur untuk Negara PIK-2!!

Prilaku zolim, rakus dan menghalalkan segala cara ala VOC pengembang PIK-2 jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip moral Pancasila, yang antara lain melanggar sila-2, sila ke-4, dan sila ke-5 Pancasila. Pengembang PIK-2 sudah menganggap wilayah utara Pantai utara Banten, terbentang sekitar 100 km ke arah Merak, seakan milik sendiri, terutama karena mendapat dukungan penuh rezim Jokowi yang mencengkeram Indonesia melalui sistem pemerintahan oligarki yang terlibat kejahatan SCC dan dukungan China RRC.

Permenko No.6/2024 berisi norma penting dan strategis bagi negara dan rakyat telah disusupi berbagai penyelewengan yang mestinya diatur dalam UU. Penyeludupan norma hukum ini jelas melanggar konstitusi: a) Pasal 1 ayat (2): Kedaulatan berada di tangan rakyat; b) Pasal 22A: ketentuan yang harus dijalani dalam membentuk UU; c) Pasal 27 ayat (1): Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum; d) Pasal 28C ayat (2): Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak. Permenko No.6 juga melanggar Pasal 5 huruf-huruf a, e, f dan g, UU No.12/2011 tentang Proses Pembentukan Per-UU-an. Proyek Negara PIK-2 juga melanggar sejumlah ketentuan dalam UU terkait, seperti UU RPJMN, UU Tata Ruang, UU LH, UU Agraria, dll.

Penindasan rakyat di PIK-2 melanggar minimal 6 dari 10 amanat konstitusi UUD 1945 tentang HAM. Hak-hak tersebut meliputi: mempertahankan hidup dan kehidupan (28A), memenuhi kebutuhan dasar (28C), jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum (28D), memilih tempat tinggal dan berpendapat (28E), perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan (28G), mendapat perlakuan adil; hak milik pribadi tidak boleh diambil alih secara paksa (28H), hak hidup, tidak disiksa, diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan bebas perlakuan diskriminatif (28I).

Motivasi utama kejahatan sistemik state-corporate crime (SCC) ini meraih untung semaksimal mungkin dan menekan biaya seminimal mungkin. Potensi keuntungan yang dapat diraih mencapai Rp 20.000 triliun, dan ingin tetap berlanjut walau pemerintah berganti. Padahal proyek ini telah melanggar tiga prinsip dasar bernegara, yakni Pancasila, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan berlaku. Dengan “Negara PIK-2”, aset negara dan rakyat dirampok, rakyat diperlakukan secara biadab dan sumber penghidupannya dilenyapkan.

Karena itu, sudah waktunya rakyat bersatu membangun kebersamaan, bekerjasama dalam langkah-langkah advokasi, dan membangkitkan aksi-aksi pembangkangan (disobedience) dan perlawanan kepada negara yang berlaku fasis. Rakyat Banten bersama rakyat Jabodetabek dan seluruh Indonesia, harus segera bangkit menggugat rezim penindas dan pengkhianat yang pro oligarki, pro Negara PIK-2 dan pro China yang telah mengangkangi daulat dan amanat rakyat, serta mengkhianati prinsip-prinsip moral, etika, kemanusiaan, keadilan dan konstitusi.

Pembangkangan dan perlawanan rakyat harus terus digelorakan, dengan tuntutan yang harus dilaksanakan pemerintahan Prabowo (tanpa Gibran) sbb:

Pertama, batalkan proyek PIK 2 segera, yang otomatis membatalkan status PSN-nya;

Kedua, tangkap dan adili pengembang proyek PIK 2 karena terlibat kejahatan SCC;

Ketiga, tuntut pelaku SCC ganti rugi ratusan hingga ribuan triliun Rp, karena telah merugikan negara, serta merugikan dan mengorbankan rakyat secara materil dan moril;

Keempat, gugat oligarki pemilik PANI yang terdaftar di BEI ke arbitrase internasional;

Kelima, proses hukum pelaku SCC karena telah melakukan pelanggaran HAM Berat;

Keenam, audit proyek PIK-2 dan semua kebijakan dan peraturan secara menyeluruh;

Ketujuh, bentuk Pansus PIK-2 di DPR guna memproses hukum SCC, memulihkan daulat rakyat dan membebaskan partai dari cengkeraman oligarki dan politik sandera Jokowi.

Kedelapan, hentikan kriminalisasi terhadap pejuang rakyat, M. Said Didu.

Rezim oligarki Jokowi telah mewariskan praktik negara dalam negara (NDN) di Rempang (Permenko No.7/2023) dan berlanjut di Negara PIK-2 (Permenko No.6/2024). Terbuka kemungkinan praktik NDN akan berlanjut ke wilayah Pantai Utara Jawa, Pesisir Sumatera dan wilayah-wilayah lain di Indonesia, jika penyelenggara negara diam atau malah ikut berkomplot dengan oligarki dan pejabat pengkhianat negara. Karena ketidakhadiran NKRI, rakyat Banten di “Negara PIK-2” telah kalah, terpuruk, terjajah, dirampok dan terbunuh saat berhadapan dengan Negara PIK-2 pimpinan Aguan dan Salim dukungan rezim Jokowi.

Karena itu, rakyat Banten dan seluruh rakyat Indoensia harus bangkit membangkang dan melawan oligarki dan melenyapkan Negara PIK-2. Presiden Prabowo dituntut tidak hanya berretorika dan omon-omon, tetapi harus bertindak: sesuai kata dengan perbuatan! Rakyat akan berada dalam barisan yang sama dengan Presiden Prabowo, sepanjang memimpin Indonesia sesuai Pancasila dan konstitusi, Sapta Marga perajurit.TNI, daulat rakyat, dan berani memenuhi 8 tuntutan rakyat di atas. Tuntutan rakyat yang sangat mendesak: lenyapkan Negara PIK-2 dan hentikan kriminalisasi Said Didu! []

Penulis: Marwan Batubara, Petisi 100 & FRSDR, Jakarta, 19 November 2024, FORUM RAKYAT SEMESTA UNTUK DAULAT RAKYAT (FRSDR)

MoneyTalk, Jakarta – Kemaren pagi, saya membaca berita online. Pelapor Bang Said Didu ‘mengemis’ minta mediasi, dan mempertimbangkan untuk mencabut laporan. Sikap rendahan seperti ini, jelas muncul setelah dia melihat bertapa besarnya dukungan kepada Bang Said Didu saat pemeriksaan kemarin (Selasa, 19/11).

Secara terpisah, saya menghubungi Bang Said Didu agar tak usah merespons. Abaikan saja. Biarkan saja, pelapor bosan menunggu hingga datangnya ‘hari kiamat’, agar laporan mereka bisa diproses lebih lanjut.

Saya sendiri, melihat para kepala desa (Kades) pelapor ini hanya jongos. Tak ada relevansi dan urgensi, Kades melaporkan Said Didu yang mengkritik Proyek PSN PIK 2. Kalau mau protes, karena merasa dirugikan, ya Sugiyanto Kusuma alias Aguan. Bukan Kades.

Semestinya, kepala Desa justru melindungi warganya yang tanahnya dirampas. Diganti rugi murah, semau-mau pengembang. Bukan malah membekingi oligarki property.

Tapi kembali ke proses pemeriksaan kemarin (Selasa, 19/11). Saya ingin ceritakan, bahwa suksesnya pemeriksaan, yang berujung pulangnya Bang Said Didu bukan peran beberapa orang, melainkan karena peran banyak pihak yang saling bersinergi. Dari yang memberikan jaminan, walau akhirnya tidak diperlukan. Sampai yang hadir, sekedar mengantar dan mengawal pemeriksaan.

Saya melihat sendiri, banyak peran yang terlibat dalam pengawalan. Ada yang terlibat dengan membawa makanan, minuman, hingga buah-buahan. Ada yang menyatakan dukungan, pembelaan, dari pernyataan hingga tulisan dalam poster.

Ada Dimas, yang paling sibuk di seksi logistik. Selalu seliweran, dengan aksen khasnya. Ada Bu Menuk, yang mengkoordinir barisan Emak ARM nya. Ada ‘Pasukan’ Ormas PEJABAT dibawah komando Ust Eka Jaya. Ada ‘Tentara’ ikhlas, dengan seragam lorengnya yang gagah, dibawah pimpinan Pak Kolonel (Purn) Sugeng Waras. Ada Jawara Banten, yang juga menyampaikan pandangan dalam ‘live update’ yang ditayangkan langsung via sejumlah kanal YouTube.

Saya memang meminta tim media, untuk menyediakan stand live, agar para peserta pengawalan dapat menyampaikan pandangan pembelaan secara bergantian. Media yang terlibat juga banyak, dari RH Channel, Mimbar Tube, Salwa Media Channel, Essie Channel, OneKaOne Channel, POPOLE TV, dan masih banyak lagi.

Ada juga barisan Emak Pandeglang, yang ikut sibuk membantu meng-copy formulir jaminan karena 100 lembar yang disediakan telah habis di teken. Ada para ustadz, yang terus berdoa dan berdzikir di Masjid. Ada yang bermunajat via Sholawat Al Asyighil, ada yang membaca Al Qur’an.

Ada barisan alumni UI, dengan jaket kuningnya. Ada pasukan Bang Juju Purwantoro. Ada Bang Meidy, ada Ust Irwan Syaifulloh atau yang lebih dikenal ‘Ustadz Ghanas’. Ada mahasiswa, yang datang membawa sejumlah poster, diantaranya bertuliskan ‘Tangkap Aguan’. Dll.

Sejumlah poster yang dibawa juga dibentangkan oleh emak-emak. Tulisannya variatif. Yang paling menarik adalan poster dengan tulisan ‘WE STAND WITH SAID DIDU’.

Ada juga sejumlah poster dengan tagar. Di antaranya bertuliskan:

KRTIK & PENDAPAT ADALAH HAK KONSTITUSI JANGAN DIKRIMINALISASI #StandWithSaidDidu #SaveSaidDidu #LawanOligarkiProperty #BatalkanPSN-PIK2

YANG MERAMPAS TANAH RAKYAT OLIGARKI PROPERTY BUKAN SAID DIDU!

#StandWithSaidDidu #SaveSaidDidu #LawanOligarkiProperty #BatalkanPSN-PIK2

BERSAMA SAID DIDU, TOLAK PERAMPASAN TANAH PIK 2! #StandWithSaidDidu #SaveSaidDidu #LawanOligarkiProperty #BatalkanPSN-PIK2

NEGARA HARUS MELINDUNGI HAK KONSTITUSI, JANGAN MELAYANI OLIGARKI! #StandWithSaidDidu #SaveSaidDidu #LawanOligarkiProperty #BatalkanPSN-PIK2

POLISI PENGAYOM RAKYAT, BUKAN PELAYAN OLIGARKI PROPERTY #StandWithSaidDidu #SaveSaidDidu #LawanOligarkiProperty #BatalkanPSN-PIK2

Intinya, kesuksesan pengawalan Bang Said Didu adalah karena pernah banyak pihak. Termasuk yang memantau dari media, dan terus berdoa untuk kesuksesannya.

Karena itu, kebahagian atas suksesnya pengawalan Said Didu adalah kebahagiaan kita semua. Ke depan, mari kita kawal semua tokoh pejuang yang membela rakyat, dari unsur manapun dan latar apapun. []

Penulis: Ahmad Khozinudin, Sastrawan Politik

MoneyTalk, Jakarta – Pilkada serentak 2024 jangan paradoks pemahaman antara manfaat dan mudharat karena bukan pada posisi diaspora.

Saat menjelang pilkada serentak 2024 ada banyak para tokoh individu maupun para kelompok besar dan kecil punya pandangan yang berbeda, ikut memilih, tidak mau milih, dan GERCOS.

Dan ada faktor pemilih pada pilihan berdasarkan pola pikir yang diperlihatkan oleh para tokoh individu namun output (bisa bias) pemaknaan seolah bersifat universal atau general, seolah sebagai kebijakan final sebuah kelompok terkait dukungan pada seorang Calon Gubernur/ Kepala Daerah khususnya wilayah Jakarta.

Umum, kental asumsi Kota Jakarta sebagai sentral atau pusat percontohan suara seluruh anak bangsa, mulai dari sisi model gaun, sampai dengan kehidupan glamornya kaum selebritis dan sosialita, sampai dengan pola “peran serta masyarakat” dalam bentuk aksi, kritisi protes keras sampai dengan model petisi terhadap berbagai kebijakan penguasa negara. Oleh sebab, Dimata pubik dan dimata pemimpin negara-negara asing seolah kebijakan pemerintahan pusat, karena berdomisili di Jakarta, sehingga gejala-gejala (konflik) politik “keputusan pemerintah pusat yang menimbulkan gejolak di Jakarta” seolah representasi mayoritas bangsa di semua daerah, dan kenyataannya memang ada benarnya, andai tolak ukur kebijakan yang ditolak warga Jakarta nyatanya menyentuh kepentingan nasional.

Adapun pola memilih sosok pilihan terhadap kwalitas SDM para cagub, tidak boleh dengan parameter subjektif, andai pun harus membuat ilustrasi atau contoh atau PERUMPAMAAN harus objektif terhadap kriteria seorang calon dan pasangannya lalu permisalan yang dihubungkan terhadap sesuatu peristiwa, jangan dengan menggunakan ilustrasi pembanding secara paradoksos atau tidak boleh berselimut dengan berbagai latar belakang faktor kepentingan, karena walau argumentatif mengandung kebenaran namun menghasilkan dua hasil yang kontradiktif.

Terlebih jika andaikan sounding nya melalui publikasi stiker dan atau media publik lalu narasinya berkonten instruksi yang arahnya tidak bersifat eksklusif (internal) namun malah generalis, melewati batasan kelompok lain walau pada sesama golongan (identitas keyakinan) sehingga terbaca intervensi wilayah dengan tanda pada kalimat yang terekspos , merupakan perintah yang bukan berada pada domainnya. Dan ini mejadi bahan tertawaan publik.

Semuanya mungkin karena ada faktor kepentingan sponsor/ tunggangan, sehingga berkecenderungan sikap yang over dan antiklimaks karena diluar kontrol sehingga dapat membuat ketersinggungan bahkan antipati, hanya akibat kecerobohan yang demikian tendensius sifatnya, ini amat berbahaya dan sebuah kejelasan atas adanya kepentingan yang tidak dapat ditutupi, bahkan lebih celaka dari paradoks sebuah tracking keliru dan menyimpang jauh andai ditolerir atau diikuti.

Sehingga dari sisi pandang objektivitas, pola pikir paradoks memberikan bukti dan kesan alasan memilih, atau menolak calon hanya berdasarkan intuitif (nalar yang irasional). Sesuatu yang bertentangan dengan kualitas dan realitas dari hal peristiwa yang sama-sama diketahui dan dialami oleh publik secara umum, dan selain peristiwa percontohan menohok serta menjadi pusat perhatian, sehingga menolak paradoks menjadi ilmiah jika berdasarkan “fakta dan data (empirik)”.

Sekali lagi paradoks dalam pemahaman, walau terhadap sesuatu “memang benar ada.dan nyata” namun konteks ilustrasi (contoh) berlebihan atau sengaja menyempitkan sisi pandang, karena ada faktor kepentingan tertentu atau memilih atau menolak karena subjektivitas dan pragmatis sehingga paradoks dalam politik dapat menyisakan fakta bad history, sejarah negatif terhadap individu maupun kelompok pendukung yang menyisakan sejarah cemerlang atau sebaliknya jika jagoan pilihannya kalah akan mendapat ejekan. Terlebih andai pada sebuah kelompok yang menggunakan identitas KEMULIAAN namun berlebihan ditunggangi faktor subjektifitas (indikasi faktor kepentingan diluar misi mulia). Maka hasil kepentingan murahan namun punya daya distorsi, tidak sekedar merugikan pada anggota kelompok namun merugikan PARA TOKOH BESAR YANG SEHARUSNYA DIMULIAKAN, lalu menyedihkan bagi para simpatisan pada sebuah makna perjuangan dan kemuliaan. Sehingga paradoksis karena ditunggangi, bakal berakhir dengan amat menyedihkan pada banyak sisi.

Lain ceritanya jika menggunakan analogi objektifitas, maka kalah menang atau berhasil atau gagal sekalipun TETAP MULIA DIMATA SIMPATISAN MAUPUN DIMATA PARA LAWAN.

Maka “kacamata pilhan yang menggunakan kacamata paradoks,” ketika masih ada kesempatan, harus segera dibatalkan agar tetap meninggalkan jejak simpati atau setidaknya berani tampil dengan jubah tanpa kenal kata terlambat, salah satu sikap contoh nyatakan transparan, “maaf sesuai hasil musyawarah internal, kami tidak dalam posisi keberpihakan Pilkade DKI Jakarta 2024 walau logika politik pilkada hal yang mustahil putus dalam hubungannya dengan faktor pada semua sektor kekuasaan dalam artian luas. Namun anda kata, “daripada daripada” yang bakal berimplikasi high risk bagi organisasi, organisasi yang dibutuhkan banyak pihak dan berbagai kelompok dari para simpatisan yang banyak mendukung, namun hanya oleh sebab faktor segelintir kepentingan dan bukan keberpihakan yang prinsip harus diletakan pada kondisi momentum wajib. Sehingga nyaris kebijakan paradoks dan berkesan ambiguitas, kelak, andai oleh karena bukan berlandaskan objektivitas dan tidak berdasar rasa keadilan, bakal mengarah distorsi yang permanen, sehingga cita-cita pihak antipati untuk menghancurkan organisasi tercapai dengan sendirinya dibantu oleh paradoksos internal.

Sehingga kemuliaan bisa dirusak oleh segelintir orang yang menunggangi namun ada faktor, “tidak ingin tegas mencegah”, terlebih masih ada temuan nice position yakni netralitas, sebagai cermin sikap yang netral dan realitas menolak tanggung jawab dalam menjatuhkan pilihan yang keliru, selain dalam posisi tidak ada pilihan. Dan posisi netral ini bukan dalam kondisi penduduk diaspora yang minoritas, yang dalam kondisi ikut pemilu di negara asing yang mayoritas berbeda dalam faktor keyakinan atau dasar negaranya.

Dalam hal pemilu pilkada, tentu bagi WNI masih banyak celah perjuangan diluar faktor ikut memilih. Karena ada perjuangan model monitoring atau fungsi kontrol dalam bentuk “peran serta masyarakat” kelak kepada siapapun pemimpin yang tepilih

Sehingga kesimpulannya paradoks untuk sebuah kelompok yang berbasis “asas identik kemuliaan”, mesti pandai-pandai atau cerdas membuat analogi menentukan eksistensi dan timing/ momentum keberpihakan mereka, hal ini tidak sulit cukup dengan berpikir benar atau objektif atau berkata dan berbuat jujur.

Penulis: Damai Hari Lubis, Ketua Aliansi Anak Bangsa

MoneyTalk, Jakarta – Berbicara soal pemikiran manusia, kita akan dihadapkan dengan dua pola atau ciri khas (typical) berpikir manusia, yakni ada yang typical Textbook Thinking ada pula yang typical Out of The Box Thingking.

Textbook Thinking bisa diartikan dengan cara berpikir yang menggunakan buku teks sebagai sumber utama informasinya, sedangkan Out of The Box Thingking bisa diartikan dengan cara berpikir yang kreatif, inovatif dan tidak konfensional, yang jika dipersingkat menjadi berpikir diluar kotak.

Orang-orang yang cara berpikirnya model Textbook Thinking biasanya tidak kreatif dan inovatif, cenderung abai pada persoalan-persoalan masyarakat di sekitarnya, dan biasanya gagap menyikapi secara tegas problem-problem kebangsaan dan kenegaraan.

Cara berpikir yang seperti demikian, alih-alih dapat membumikan pemikirannya untuk terwujudnya suatu perubahan, malahan yang ada biasanya menjadi tukang-tukang stempel penguasa yang harus diluruskan!

Bung Karno dalam pidato-pidato kenegaraannya, pernah berkali-kali mengkritik dengan keras orang-orang yang gemar berpikir Textbook ini, karena bagi Bung Karno orang-orang yang seperti demikian paling susah diajak Revolusi.

Begitupun dengan sastrawan terkemuka Indonesia, alm. WS. Rendra yang mengkritik keras typical orang Textbook Thingking dengan sindirannya, “apalah artinya berpikir jika terpisah dari masalah kehidupan?”

Jika kita sudah mengetahui persoalan pokok munculnya Kancil-Kancil Pilek (Kancil yang kena flu, sariawan dll.) menurut istilahnya Bung Tomo, atau bisa diartikan dengan intelektual yang buta dengan keadaan, diam melihat penindasan, bahkan malah jadi “tukang stempelnya” penindas dll., maka kita tidak akan pernah kebingungan lagi menjawab pertanyaan itu.

Para pejuang-pejuang tangguh Tanah air ini dahulu, seperti Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sjahrir, Tan Malaka dll. merupakan orang-orang yang terbiasa berpikir Out of The Box, meskipun beliau-beliau itu semua merupakan pelahap buku-buku berbobot yang menginspirasi pemikir-pemikir dunia.

Pada zamannya, pemikir-pemikir atau kritikus-kritikus itu dicap oleh Pemerintah Kolonial sebagai Kaum Ekstrimis, kalau orang-orang BOTOL zaman sekarang mungkin akan menyebutnya sebagai Tukang Nyinyir. Namun pada akhirnya semua mata kesadaran telah terbuka, bahwa beliau semua ternyata pejuang-pejuang tangguh yang membebaskan bangsa dan negeri ini dari penjajahan!

Berpikir Out of the Box dapat memudahkan orang untuk membuat keputusan yang sangat sulit dari persoalan-persoalan yang kontroversial. Misalnya, Jokowi itu aslinya bodoh ataukah tukang ngibul. Jokowi itu korup ataukah ahli pencitraan dll. Pertanyaan-pertayaan kontroversial semacam ini bisa dipecahkan dengan mudah oleh orang-orang yang terbiasa berpikir Out of The Box.

Selain itu, berpikir Out of The Box juga sangat berguna untuk menemukan solusi alternatif, tetap kompetitif, dapat menumbuhkan ketegasan sikap, keberanian dll. Aristoteles pernah berkata: “Kamu tidak akan pernah melakukan apapun di dunia ini tanpa keberanian. Itu adalah kualitas terbesar dari pikiran setelah kehormatan”.

Olehnya kita tidak perlu heran, mengapa para pemikir terkemuka di Tanah air ini, yang kelak muncul sebagai bapak-bapak pendiri bangsa berpikirnya tidak Textbook melainkan Out of The Box!

Sastrawan dan Aktivis Politik terkemuka Rusia, pendiri metode sastra realisme sosialis, Maxim Gorky mewanti-wanti pada kita seperti ini; “Teruslah membaca buku, tetapi ingatlah bahwa buku hanyalah buku, dan anda harus belajar berpikir sendiri”.

Kezaliman Jokowi tak seharusnya dilegitimasi oleh intelektual-intelektual Ahlul Proposal, melainkan harus terus dilawan oleh Rakyat Revolusioner yang sudah tercerahkan, sampai pendukungnya kocar-kacir tulang belulangnya gemetaran.

Maka putar otak kalian, lebarkan sayap nalar kalian, dengarlah rintihan batin masyarakat kalian, hingga pada akhirnya akan terbangun komitmen juang yang tangguh di jiwa kalian! Merdeka! (SHE).

Penulis: Saiful Huda Ems (SHE), Lawyer dan Petarung Politik.