22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – (Abstrak, Quo Vadis Peran Serta Mayarakat Sebagai Perintah Undang-Undang namun absurd penerapannya)

Dalam kasus ujar kebencian hate speech/ HT dan Jo. pencemaran nama baik Jo. Menyangkut Perkataan atau pernyataan bohong merupakan problematika hukum tanah air yang menyangkut UU. Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berlaku saat ini, yang ketentuannya diatur oleh UU Nomor 1 Tahun 2024, yang merupakan perubahan kedua atas UU. No. 11 Tahun 2008.

Tuduhan terhadap pasal HT senafas dengan pasal yang tertera di KUHP. Dan sesuai asas dan teori hukum pidana karakter dari HT merupakan delik aduan dengan kategori delik materil.

Perkara yang menyangkut HT atau ujar kebencian ini dapat berkembang menjadi sebuah perkara pidana, untuk menggunakan tuduhan tehadap pasal ini aparatur penegak hukum harus mengawali dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap Pasal 28 Ayat 2 atau Pasal 28 Ayat 3 UU ITE tentang penyebaran informasi yang sifatnya menghasut dan menimbulkan kebencian serta penyebaran berita bohong, andai melibatkan kelompok atau golongan tertentu mesti di Juncto kepada pasal 45A ayat (2) dan yang terkait delik ini juga diatur di dalam Pasal 310, Jo. Pasal 311 KUHP tentang fitnah yang berakibat pencemaran nama baik.

Maka sesuai rumusan hukum tersebut antara kedua sistim hukum yang menyangkut UU. ITE dan KUHP absolut harus memenuhi kriteria dengan dengan 5 faktor penting:

1. Harus adanya laporan dari korban;

2. Delik dilakukan dengan sumber dari sebuah atau lebih kebohongan;

3. Faktor perbuatan Terlapor dilakukan dengan menggunakan atau penyebarannya melalui alat information of technology/ IT;

4. Ada akibat yang menimbulkan kerugian materil pada korban individu (lintas profesi dan lintas jabatan) atau perbuatan pelaku telah atau bakal berakibat kerugian moril lalu menjadi “ganjalan atau menghalangi” atau merusak reputasi dan nama baik atau merugikan kepentingan pribadi si korban pelapor atau kelompok dan atau golongan tertentu;

5. Ada dua alat bukti yang cukup yaitu barang bukti dan dua orang saksi

Oleh karenanya dan oleh sebab hukum, tanpa adanya 5 aspek dimaksud, maka segala tuduhan pelapor yang menyertainya terhadap terlapor harus gugur demi hukum, karena dugaan terhadap tuduhan tidak memenuhi rumusan kriteria delik HT atau ujar kebencian.

Oleh sebab hukum, setelah tidak menemukan kriteria dimaksud, penyidik Polri atau Penyidik Kejaksaan, harus segera menghentikan proses hukum tehadap tuduhan atas perkara melalui surat penghentian penyelidikan pada tingkat penyelidikan atau surat penghentian pada tingkat penyidikan melalui surat perintah penghentian penyidikan atau SP. 3.

Maka, andaikan penyerahan berkas objek perkara terlanjur (dipaksakan) oleh oknum penyidik atau sepakat diterima oleh JPU untuk ditingkatkan kepada penuntutan, lalu setelahnya baru ditemukan persyaratan kriteria tidak terpenuhi (setelah melalui tahapannya) maka pihak JPU. dapat mengeluarkan surat penghentian penuntutan.

Bahwa, kesemua surat yang bersifat perintah ditetapkannya penghentian dari instansi Polri atau penghentian penuntutan oleh pihak Kejaksaan atau JPU ketentuan pengaturannya terdapat di dalam KUHAP/ UU. RI. Nomor 8 Tahun 1981 yang jika tidak diterbitkannya surat penetapan yang bersifat penghentian dimaksud akan bermuara di badan peradilan umum lalu menyisakan perilaku pelanggaran HAM.

Eksistensi Peran Serta Masyarakat dan Hate Speech dan Realitas serta Hubungan Hukum

Asas Legalitas Peran Serta Masyarakat dan historis hukum

Sebuah kepastian hukum bahwa ketentuan hukum tentang Peran Serta Masyarakat memiliki sifat absolutisme yaitu HARUS BERLAKU atau WAJIB DIBERLAKUKAN (IUS KONSTITUTUM) karena peran serta masyarakat merupakan wujud atau implementasi penjabaran substansial atau makna sesungguhnya terkait sikap bangsa dan negara saat kemerdekan atau saat berdirinya NKRI dalam wujud kesepakatan bahwa kedaulatan negara berada ditangan rakyat atau rakyat bangsa ini memiliki kedaulatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti makna atau logika hukum yang tercantum di dalam Pasal 2 ayat (1) UUD. 1945 sebagai induk konstitusi dan keterkaitan terhadap hubungan hukum serta pemahaman terhadap ketiga asas-asas fungsi hukum yaitu kepastian, manfaat serta keadilan.

Dan selanjutnya dari dan oleh karenanya hal kedaulatan ditangan rakyat hirarkis dari UUD. 1945 sebagai induk acuan sistem hukum, turun lalu termaktub di dalam semua undang-undang sebagai sebuah eko sistim hukum yang sifatnya adalah hukum positif, sehingga otomatis ketentuan pasal pasal yang mengatur tentang Peran Serta Masyarakat eksis berada pada seluruh undang-undang dan semua regulasi dibawahnya, sebagai kebutuhan pengawasan didalam penyelenggaran negara (alat kontrol sosal) terhadap seluruh pejabat (tinggi) publik dan atau fungsi kontrol terhadap para penyelenggara negara, akibat daripada sistim hukum a quo yanh ada, maka mutatis mutandis para pejabat publik dan atau para penyelenggara negara tidak kuasa menolak peran dan fungsi umum daripada Peran Serta Masyarakat dalam makna seluas-luasnya.

Hate Speech dan Reaitas Tuduhan

Bahwa menyangkut HT maka peristiwa perkaranya harus menyentuh UU. ITE tepatnya Pasal 28 Ayat 2 atau Pasal 28 Ayat 3 Jo. 45A ayat (2) dan Jo. Pasal 310, Jo. Pasal 311 KUHP.

Dan tentunya terhadap tuduhan yang beresiko penjara adalah hal yang super serius. Oleh karenanya agar tidak salah menghukum atau tergelincir sebagai bentuk penganiayaan terhadap HAM seorang manusia atau dalam bentuk kolegial, maka kebenaran substansial (materiele waarheid) atau kebenaran yang sebenar-benarnya kebenaran, sehingga mewajibkan para penegak hukumnya (aparatur negara) menggali background atau historis perbuatan si terlapor terduga, oleh karenanya aparatur yang bertugas harus intensifikasi dan menganalisis secara kompleks, jangan sampai semua pihak terjebak, bahwa ternyata perkara yang dituduhkan sebagai delik HT merupakan bagian daripada pelaksanaan atas perintah sistim hukum dari sebuah pasal yang pasti ada terdapat pada seluruh undang-undang yang berlaku, sebagai penjelmaan tuntutan dari induk sistim hukum (UUD. 1945) yang biasa disebut sebagai “Peran Serta Masyarakat”. Sehingga sejatinya dalam perspektif logika hukum, justru perilaku terlapor merupakan wujud kepatuhan atau ketaatan pada perintah hukum sesuai hukum positif atau hukum yang justru mengikat sesuai asas ius konstitutum dalam makna : “HUKUM ITU HARUS BERLAKU atau HUKUM HARUS DILAKSANAKAN

Adapun Realitas Tuduhan Hate Speech saat rezim Jokowi mayoritas dugaan pasal HT/ ujar kebencian kepada individu publik di tanah air berdasarkan data empirik, perkara cenderung berlanjut ke vonis oleh “muaranya hukum”, dan indikasi yang mengacu dari sisi pandang sosiologi hukum, justru dikarenakan adanya faktor tendensi pemaksaan dari pihak eksternal, disebabkan bahwa terhadap diri pelapor atau objek laporan menyentuh tubuh individu the have (orang yang beruang) atau pejabat publik atau berhubungan dengan pihak swasta dari kelompok konglomerat yang memiliki pengaruh selaku kroninya pihak penguasa (oligarki) atau kolega seorang oknum pejabat tinggi publik dan atau sesuatu yang berhubungan dengan pejabat tinggi penyelenggara negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif).

Sehingga, antara “Peran Serta Masyarakat” sesuai perintah konstitusi, dengan perilaku/ perbuatan fitnah/ dugaan delik laster atau Kebohongan telah terjadi overlapping pemahaman, yang akhirnya melahirkan dualisme penerapan hukum, oleh sebab sisi pandang dan perilaku aparatur justru subjektif, dan faktor subjektivitas yang justru diluar unsur prinsip hukum, telah berkolaborasi dengan gejala gejala faktor kepentingan dari pelapor dan penyidik oleh kemudian faktual sistim hukum secara de facto terkontaminasi dalam pemahaman bahkan disaat penegakannya.

Selebihnya HT menjadi alat “komoditi” kepentingan penguasa dan oligarkis, oleh sebab temuan indikasi adanya faktor intervensi oleh atas dasar kekuasaan atau bahkan oleh sebab keterpaksaan para oknum aparat atau hal yang diluar kemampuan para aparatur untuk menolaknya. Sederhananya, gejala-gejala bad morality para aparatur, disebabkan adanya konspirasi politik hukum yang menyentuh atau keterkaitan terhadap tubuh pihak-pihak atau para oknum penyelenggara negara.

Tentang sosiologi politik hukum pola penghentian penyidikan diluar SP. 3 dan penghentian tuntutan persentasenya amat kecil, dan jika pun terjadi yang “mendapatkan reward” adalah mayoritas diluar aktivis atau diluar tokoh oposan, melainkan para individu koalisi rezim, bahkan ada yang menguap begitu saja atau stagnasi tanpa alasan hukum apapun.

Namun, diluar daripada realitas penegakan hukum yang ada dan nyata, secara legalitas hukum, ada pola penghentian penyidikan dengan metode sistim hukum restoratif of justice, disertai bukti perdamaian dan tanda pencabutan laporan/ pengaduan.

Sisitim Hukum Peran Serta Masyarakat diatur oleh semua undang-undang

Oleh karenanya keberadaan sistim hukum yang keseluruhannya terkait khususnya pasal yang terdapat ketentuan atau bermakna “peran serta masyarakat” sebenarnya tidak terdapat dualisme, yang membuat perbedaannya adalah faktor attitude individual aparatur (behavior) yang tidak berlaku objektif sehingga tidak akuntabel karena adanya faktor kepentingan terhadap pelapor atau faktor seseorang yang diluar kemampuan atau tidak ber-kesanggupannya para aparatur dilapangan menolak terhadap intervensi model cawe -cawe pada beberapa a quo in casu yang mereka tangani,

Walau dalil keterpaksaan para oknum aparatur irelevant mendapat justifikasi, oleh sebab sistim hukum dilarang turut serta pada setiap perilkau kejahatan dari entitas dengan tipikal moral hazard (kelompok amoral)

Penegak Hukum Transparan “sengaja men-disabilitas” Pemahaman Konstitusi

Walau dasar hukum peran serta masyarakat juga diatur dalam pasal.108 KUHAP yang secara majas, sebagai KUHAP hidangan sarapan pagi para oknum penyidik polri, dan Penyidik Kejaksaan/ JPU bahkan para hakim, sehingga sesuai fungsi dengan jabatan intelektual yang mereka emban serta dikaitkan dengan asas fiksi hukum atau presumptio iures de iur, yang bermakna prinsip keberlakuan hukum yang dianut oleh sistim negara Republik, bahwa semua orang dianggap tahu tentang keberadaan semua undang-undang, walau hidup dan kehidupan mereka sekalipun selamanya berada di wilayah pegunungan dan mereka tidak tamat sekolah dasar.

Lalu bagimana para penegak hukum dapat menyimpang untuk memahami pasal 108 KUHAP yang isinya setiap hari mereka telan? Pasal yang dari seluruh pasal dari kitab hukum yang memuat “peran serta masyarakat”:

Pasal 108 KUHAP

“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis”

Sehingga sepanjang pelapor dan penyidik tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan terlapor bagian daripada delik melainkan sebagai bentuk peran serta masyarakat, melainkan perbuatan atas temuan dalam hubungannya dengan peran serta masyarakat, maka seandainya pun tentang apa yang disampaikannya baik melalui lisan maupun tulisan keliru oleh sebab bukan hal yang menjada-ada atau sengaja ingin memfitnah dan bukti yang Ia sampaikan atau gunakan pun bukan sengaja dibuat oleh nya sendiri yang sengaja dirinya palsukan, atau tahu bahwa temuan yang Ia atau dirinya sampaikan dan atau yang Ia gunakan dia sudah ketahui sebelumnya adalah kabar atau sesuatu yang bohong atau palsu, namun tetap Ia sampaikan, maka andai diluar itu semua, irrelevant untuk dituduh sebagai pelaku ujar kebencian atau delik fitnah/ laster atau yang dapat dituduh sebagai pelaku delik pencemaran nama baik, justru TEPATNYA ANDAI ADA INDIVIDUAL atau JAMAK MELAKUKAN “PERAN SERTA MASYARAKAT” MAKA LAYAK TERHADAP MEREKA DISAMPAIKAN REWARD MINIMAL DARI PARA APARATUR ATAU PENGUASA NEGARA DUA KATA, “TERIMA KASIH”

Adapun deskriptif narasi artikel merupakan cerminisasi penegakan hukum realistis atau wajah hukum yang berada dibawah bayang-bayang politik kekuasaan (oligarkis), fenomena moral hazard atau perilaku penguasa yang TERAMAT JAUH DARI SEMPURNA, TEPATNYA MENYIMPANG JAUH DARI TEORI MORAL PANCA SILA.

Sehingga bangsa ini sulit memperoleh inti dari 3/ tiga fungsi hukum yang tertinggi, karena nyatanya rezim penguasa era lalu Jokowi, menolak keadilan/ Justice.

Namun bagaimana dengan era kekinian? Wait and see. Semoga lebih baik bagi bangsa ini kedepannya yang hobi ewuh pakewuh, yang emoh terapkan kalimat ILMIAH, CERDAS, INDAH dan TEGAS, “JASMERAH” Walau hak konstitusi mereka dan bakal cicit mereka terkoyak, tercabik-cabik serta terpotong-potong dan banyak terbuang.

Sebuah kesimpulan hubungan hukum antara Hate Speech-Peran Serta Mayarakat

Bahwa hubungan hukum antara keduanya hate speech dan peran serta masyarakat amat sinkronisasi dan indah adalah (synergy and very beautiful). Tidak ada overlapping, justru yang dirasakan oleh publik, para aktor yang malah membuat tumpang tindih, termasuk yang cacat (disabilitas) pemahaman atau cacat berpikir adalah para perilaku manusia penggunanya atau para aparatur yang lupa fungsi hukum (user behavior).

Apa dalil kesimpulan dari argumentasi hukum artikel ini ? Bahwa KUHAP sebagai kitab Hukum Acara Pidana Formil, berisi ketentuan atau norma untuk digunakan sebagai panduan dan pedoman seluruh aparatur penegak hukum (polisi, jaksa, advokat serta para hakim), petunjuk perilaku untuk memproses perkara sejak pemanggilan pertama, atau investigasi, penetapan status TSK dakwaan, requisitoir, pleidooi dan vonis hingga banding dan kasasi serta herziening, dan diantaranya, ada perintah kepada publik, agar melaksanakan peran serta masyarakat yang nyata dan jelas terdapat pada pasal 108, bahwa seseorang uang menemukan atau melihat atau mengalami tindak kejahatan, maka dapat melaporkan kepada pihak kepolisian yabg terdekat, dan pola laporan tentu saja halal dengan pola kritisi, protes, petisi. Dan bahkan unjuk rasa, sesuai sistim hukum Kebebasan Menyampaikan Pendapat dan juga sesuai UU. Tentang Hak Asasi Manusia atau UU. HAM baik secara lisan dan atau tulisan sendiri atau melalui teori “rame-rame tidak dapat dikalahkan”.

Salam sedih dan hormat dan tanya, “quo vadis NKRI?”

Penulis adalah Sekretaris DK DPP KAI/ Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia, Damai Hari Lubis.

MoneyTalk, Jakarta – Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Pasal 9 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas”.

Tim Advokasi yang terdiri dari berbagai organisasi advokasi/bantuan hukum, kantor hukum, dan individu advokat mengecam keras upaya kriminalisasi terhadap Said Didu. Sejak awal, rangkaian proses hukum terhadap Said Didu ini kami duga bertujuan untuk membungkam kritik keras Said Didu terhadap implementasi kebijakan Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk 2 (PSN PIK-2).

Alih-alih dihentikan, proses hukum ini justru terus berlanjut. Dalam perkembangan yang terbaru, Said Didu justru dipanggil oleh Satreskrim Polresta Tangerang untuk hadir memberikan keterangan sebagai saksi pada 19 November 2024. Ia akan dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang penyebaran informasi yang sifatnya menghasut dan menimbulkan kebencian, Pasal 28 ayat (3) UU ITE tentang penyebaran berita bohong, serta Pasal 310 tentang pencemaran nama, dan Pasal 311 KUHP tentang fitnah.

Lebih lanjut, terkait dengan proses hukum terhadap Said Didu ini, kami berpandangan sebagai berikut:

Pertama, proses hukum terhadap Said Didu adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak konstitusional warga negara. Hal tersebut karena berbagai pernyataan Said Didu terkait dengan PSN PIK-2 merupakan pendapat atau ekspresi yang disampaikan di ruang publik secara sah dan damai, serta dijamin oleh berbagai instrumen hukum dan HAM baik di level nasional maupun internasional.

Dalam konteks ini, negara, khususnya pemerintah berposisi sebagai pemangku kewajiban (duty bearer). Artinya negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM dan hak konstitusional warga negara. Oleh karenanya, segala macam gangguan atau intervensi terhadap pendapat atau ekspresi individu, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Termasuk di dalamnya gangguan atau intervensi yang dilakukan melalui suatu proses hukum.

Kedua, Said Didu adalah figur publik yang aktif menyuarakan berbagai persoalan ketidakadilan, khususnya mengenai proyek-proyek pembangunan yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat. Bukan hanya soal PSN PIK-2, Said Didu juga mengkritisi PSN Rempang Eco City, proyek pembangunan Bandara Kertajati dan jalan tol Becakayu, serta banyak kebijakan pembangunan lainnya. Kritik yang disuarakan di ruang publik merupakan bagian dari partisipasi warga negara untuk kepentingan publik. Hal tersebut adalah hal yang lumrah dalam negara yang mengaku diri sebagai negara yang demokratis.

Jika dikaitkan dengan proses hukum yang bergulir terhadapnya, maka hal ini kami nilai sebagai kriminalisasi. Adapun yang kami maksud sebagai kriminalisasi merujuk pada penegakan hukum yang dilakukan bukan untuk tujuan penegakan hukum itu sendiri. Akan tetapi, kewenangan-kewenangan penegakan hukum yang seolah-olah bertujuan untuk menegakan hukum dan motif lain di baliknya, yang semata-mata hanyalah untuk merugikan seseorang yang diproses hukum dilandasi dengan itikad buruk (improper motive or improper purpose).

Itikad buruk tersebut salah satunya dapat dilihat dari ketidakjelasan kedudukan hukum (legal standing) pihak yang diduga sebagai pelapor. Sebagaimana diketahui dari berbagai pemberitaan yang beredar, Said Didu dilaporkan ke Polresta Tangerang oleh seseorang bernama Maskota, yang merupakan Kepala Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang sekaligus Kepala Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang.

Jika dicermati, tidak ada relevansi antara pernyataan Said Didu dengan Maskota. Dalam berbagai pernyataannya mengenai PSN PIK-2, Said Didu bahkan tak sekalipun pernah menyebut nama Maskota. Oleh karenanya, sudah barang tentu tidak ada pula kerugian materiil maupun immateriil yang dialami Maskota sebagai pelapor.

Berdasarkan berbagai informasi dan kecenderungan anti kritik pihak-pihak yang berkepentingan dalam PSN PIK-2, seperti melakukan somasi terhadap media yang meliput dampak buruk pembangunan PSN PIK-2, kami menduga kuat bahwa proses hukum terhadap Said Didu ini merupakan upaya kriminalisasi guna memuluskan proses pembangunan. Hal ini sejalan dengan temuan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang mencatat kriminalisasi sebagai salah satu pola untuk menaklukan pihak yang kritis. Dalam temuan tersebut, YLBHI menemukan adanya 43 kasus kriminalisasi sejak kebijakan PSN diimplementasikan.

Ketiga, sebagaimana telah dijelaskan di atas, Said Didu dilaporkan dengan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3) UU ITE, serta Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Jika dicermati, pasal- pasal tersebut sama sekali tidak relevan dengan apa yang dilakukan oleh Said Didu. Unsur- unsur dalam pasal-pasal tersebut tidak terpenuhi jika dikaitkan dengan apa yang menjadi kritik Said Didu.

Sejak awal, Said Didu secara konsisten mengkritik pembangunan PSN PIK-2. Dalam berbagai kritiknya, yang menjadi titik fokus adalah mengenai implementasi PSN PIK-2 menimbulkan persoalan ketidakadilan. Tidak terdapat tendensi SARA maupun kebohongan, apalagi kerusuhan atau keonaran yang timbul dalam kehidupan sosial masyarakat sebagaimana yang dituduhkan.

Oleh karenanya, penerapan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan SKB antara Menkominfo RI, Kapolri, dan Jaksa Agung mengenai Pedoman Implementasi UU ITE disebutkan mengenai pentingnya pembuktian motif dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang harus betul-betul membangkitkan permusuhan atas dasar SARA. Begitu pula dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU ITE dan kaidah hukum dalam Putusan MK Nomor 78/PUU- XXI/2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “kerusuhan” atau “keonaran” adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber.

Hukum pidana merupakan ultimum remedium atau upaya terakhir, yang seharusnya digunakan dalam hal upaya-upaya lain telah dicoba dan tidak memadai untuk menyelesaikan permasalahan sosial-kemasyarakatan. Dalam kasus ini, sudah sepatutnya digunakan terlebih dahulu upaya-upaya lain di luar hukum pidana seperti klarifikasi atau mediasi maupun upaya- upaya pada bidang hukum lain. Penggunaan instrumen hukum pidana sebagai langkah awal dan utama (premium remedium) justru menguatkan dugaan bahwa aparat penegak hukum tidak paham dan taat asas, serta dalam pelaksanaan kerja-kerjanya rentan diintervensi kepentingan korporasi tertentu.

Berdasarkan pandangan-pandangan kami di atas, demi keutuhan demokrasi serta ikhtiar penghormatan dan perlindungan HAM, kami mendesak Kapolri untuk memerintahkan jajaran di bawahnya, khususnya Kapolresta Tangerang agar segera menghentikan proses penyidikan dalam perkara ini.

Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan rekan- rekan media untuk terus mengawal kasus ini. Salah satunya dengan hadir memberikan dukungan dan melakukan peliputan terhadap proses pemeriksaan yang dijadwalkan pada Selasa, 19 November 2024 pukul 11:00 WIB di Polres Kota Tangerang, Jalan Abdul Hamid, Tigaraksa, Kab. Tangerang, Banten.

Hormat kami,
Tim Pengacara:
LBHAP PP Muhammadiyah YLBHI, LBH Jakarta, Themis Indonesia, AMAR Law Firm PBHI.

Didukung oleh lebih 200 individu berlatar belakang aktivis dan tokoh nasional yang bergabung dalam Tim Advokasi Korban Penggusuran.

Demikian Siaran Pers disampaikan oleh Tim Pengacara Dr. Muhammad Said Didu, diterima Redaksi MoneyTalk, Jakarta, 18 November 2024.

MoneyTalk, Jakarta – Sepertinya Jokowi masih belum juga kapok setelah didemo oleh ribuan mahasiswa dan civitas akademika dari kampus-kampus besar di masa Jokowi masih menjadi Presiden R.I. Ketika itu Jokowi dengan terang-terangan berkampanye untuk mendukung Capres-Cawapres Prabowo-Gibran.

Sekarang setelah Jokowi tidak lagi menjadi presiden, Jokowi telah berkampanye kembali untuk memenangkan calon-calon Kepala Daerah yang didukungnya khususnya di PILKADA JAKARTA (RIDWAN KAMIL) JAWA TIMUR (KHOFIFAH) JAWA TENGAH (Komjen Purnawirawan (Polisi) LUTHFI), dan SUMATERA UTARA (BOBBY NASUTION, Sang Menantu). Meski dengan cara mengendap-endap, alias sembunyi-sembunyi, Jokowi bergerak mengerahkan para penjabat kepala daerah dan partai coklat.

Di PILKADA Jakarta misalnya, di mana putra Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden dan berkantor di Jakarta, Jokowi melalui tangannya Raffi Ahmad yang saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, telah mengundang Ridwan Kamil sebagai nara sumber di acara Dialog Terbuka bertajuk After Office.

Dalam kapasitasnya Raffi Ahmad sebagai pejabat negara tersebut, mengundang calon Kepala Daerah Jakarta sebatas hanya pada Ridwan Kamil, tentu ini merupakan bentuk kampanye terselubung yang telah diremout oleh Jokowi atau setidaknya Wapres Gibran untuk memenangkan Ridwan Kamil yang tengah bertarung melawan Pramono Anung-Rano Karno.

Selanjutnya, dari berbagai sumber yang terpercaya, di antaranya dari diskusi Bocor Alus Politik TEMPO, kita dapat mengetahui, bahwa Jokowi telah memanfaatkan instrumen-instrumen negara untuk kemenangan Calon-Calon Kepala Daerah yang didukungnya.

Di PILKADA JATENG misalnya, Jokowi bergerak secara senyap dengan menggunakan instrumen negara mulai dari institusi POLRI hingga Kepala-Kepala Desa untuk kemenangan calon Kepala Daerah yang didukungnya, yakni Komjen Purn. (Polisi) Luthfi. Namun dengan moncernya Andika Perkasa-Hendi, Jokowi akhirnya bergerak terbuka dan tanpa malu-malu mendesak Presiden Prabowo untuk mendukung Luthfi. Dari ekspresi Presiden Prabowo nampak enggan, penuh ragu, dan pendeknya derajatnya diturunkan Jokowi dari Presiden menjadi Jurkam.

Dan di SUMUT dikerahkannya untuk kemenangan menantunya, yakni Bobby Nasution. Operasi pemenangan Bobby ini terbuka, kasar dan licik. Letjen TNI Purn Edy Rachmayadi benar-benar dikunci ruang geraknya. Jokowi lupa, keistimewaan yang diberikan ke POLRI bisa menimbulkan antipati dari kalangan TNI.

Apa yang dilakukan oleh Jokowi ini sangat bertolak belakang dengan apa yang pernah diucapkannya sendiri, yakni akan “Puasa Politik” sebulan, namun ternyata Jokowi masih bergentayangan di PILKADA JAKARTA, JATIM, JATENG DAN SUMUT. Mungkin itu sudah menjadi tabiat Jokowi yang gemar menjilat ludahnya sendiri, sebagaimana yang sering kita saksikan dari waktu ke waktu.

Jokowi tahu benar, bahwa Provinsi Jateng misalnya, merupakan basis kaum nasionalis dan agamis, karena itu Jokowi meminta tolong pada Gus Yusuf untuk memenangkan Luthfi di Jateng. Tindakan Jokowi yang seperti ini, kemudian direspon oleh kubu pemenangan Andika Perkasa untuk meminta pada Gus Umar Wahid (Adik kandung Gus Dur dan Cucu Hadlrat Al-Syaikh KH. Hasyim Al-Asy’ari Pendiri NU) untuk membantu memenangkan pasangan Andika-Hendi.

Yang terjadi kemudian, Pasangan Andika-Hendi yang pada awalnya menurut survei-survei kalah elektabilitasnya, mendadak naik dan mengungguli elektabilitas Luthfi-Yasin. Jokowipun mulai sempoyongan, lalu semakin gencarlah Jokowi menggunakan instrumen negara untuk mendongkrak kembali suara Komjen Purn. (Polisi) Luthfi agar bisa menang melawan Rambo (baca: Jenderal Purn. (TNI) Andika Perkasa).

Ya, orang-orang se Indonesiapun mulai “akrab” dengan istilah Pertarungan Rambo VS. Sambo di Pilkada Jateng ini, sebagai kalimat pengganti Pertarungan Partai Coklat (Polisi) melawan Purnawirawan TNI. Istilah inipun tidaklah boleh disalahkan dan dituduh yang macam-macam, karena pada kenyataannya, Polisi sendiripun masih mau-maunya dilibatkan dalam pertarungan politik praktis (PILKADA) yang dampaknya sangat luar biasa.

Jika menurut penulusuran team Bocor Alus Politik TEMPO mobil-mobil Polisi pernah berseliweran, keluar masuk untuk memenangkan Komjen Purn. (Polisi) Luthfi melalui intimidasi Kepala-Kepala Desa di Jateng.

Jika menurut penelusuran team Bocor Alus Politik TEMPO Polisi-Polisi telah mengintimidasi Kepala-Kepala Desa melalui pemanggilan dan permintaan klarifikasi Bantuan Desa dari Pemerintah Pusat dan dari Provinsi Jateng, lalu kemudian mereka diarahkan untuk menyukseskan kemenangan Komjen Purn. (Polisi) Luthfi, maka itu berarti PILKADA khususnya di Jateng tak lain dan tak bukan merupakan ajang berikutnya dari Genk Jokowi untuk merusak kembali tatanan demokrasi di Indonesia.

Di PILKADA JATIM, Jokowipun sama sekali tidak pernah mendukung Cagub Tri Rismaharini (Bu Risma) yang banyak prestasinya dan pernah berhasil memajukan Kota Surabaya menjadi Kota Maju bertaraf internasional. Di Pilkada JATIM Jokowi malah mendukung Khofifah Indarparawansyah, yang terindikasi banyak kasus korupsi, dan kantornya pernah didatangi oleh KPK untuk digeledah.

Demikian halnya dengan PILKADA di SUMUT, Bobby Nasution juga terendus oleh team Bocor Alus Politik TEMPO telah menggunakan berbagai instrumen negara secara masif untuk kemenangannya. Mulai dari konsolidasi PJ Kepala-Kepala Daerah hingga Partai Coklat ditambah lagi dengan jaringan Mafia Tambang Blok Medan, yang diharuskan oleh Bobby untuk mendapatkan kemenangan Bobby minimal 60% suara!

Rakyat SUMUT pun –masih menurut Bocor Alus Politik TEMPO– diiming-imingi uang Rp.25.000 perorang plus Bansos Sembako. Tidak hanya itu, menurut Bocor Alus Politik TEMPO pula, Jokowi pernah datang ke SUMUT dan meminta Kepala-Kepala Daerah, institusi POLRI dll. untuk “menjaga” Bobby.

Sungguh ini suatu tragedi penghancuran demokrasi yang sangat menyedihkan. Kasihan sekali dengan Polisi-Polisi kita yang masih bekerja dengan benar, idealis, rela berkorban mempertaruhkan nyawanya demi bangsa dan negara, namun marwah institusinya dirusak oleh orang-orang yang tidak bisa menahan syahwat politiknya seperti Jokowi.

Atas dasar itu semua, kita sebagai kekuatan Pro Demokrasi atau Kedaulatan Rakyat, sudah seharusnya untuk lebih gigih dan militan berjuang dalam menumbangkan Calon-Calon Kepala Daerah yang didukung oleh pelanggar berat Konstitusi, yakni Jokowi yang selama ini bekerja sama dengan Oligarki penghisap darah perekonomian rakyat. Merdeka! (SHE).

Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik.

MoneyTalk, Jakarta – Cita-cita Presiden Prabowo dalam membangun ekonomi Indonesia amatlah besar. Memberi makan orang miskin, memelihara anak yatim, menyekolahkan anak anak Indonesia seluruhnya dan banyak lagi untuk mengakhiri segelas ketertinggalan dan keterbelakangan yang dialami bangsa dan negara Indonesia.

Semua itu membutuhkan sumber daya ekonomi yang sangat besar, membutuhkan modal yang kuat, membutuhkan uang yang sangat banyak. Sementara Indonesia mengalami masalah utama yakni (1) Sumber daya ekonomi tersedia terutama uang serba sedikit. (2) Uang yang sedikit tidak terdistribusi secara baik namun tekonsentrasi di tangan segelintir orang. (3) Uang yang sedikit Dikorupsi oleh segelintir orang lalu disimpan di rumahnya, ditimbun dan ditumpuk. Semua itu membuat kapasitas ekonomi bangsa dan negara Indonesia menjadi kurus kering ibarat ikan teri dijemur lama.

Maka Prabowo selaku presiden segera setelah dilantik sebagai presiden pergi ke luar negeri, mengelilingi berbagai negara, menghadiri pertemuan berbagai organisasi multilateral, semua dilakukan untuk mencari uang untuk bangsa Indonesia. Kerja yang sangat keras untuk mencari dana dalam untuk membiayai misi yang besar. Cuma sayangnya sekarang semua negara di dunia kesulitan dana dan tidak mungkin dapat membagi dalam jumlah yang berarti kepada Indonesia. Semua negara di dunia sedang sibuk mambangun pertahanan keuangannya ditengah gempuran digitalisasi, climate change dan kejahatan keuangan internasional. Negara negara yang tadinya katanya kaya sekarang sibuk mencari utang, menagih piutangnya yang tersisa dan tidak memiliki keleluasaan untuk membagi uang kepada Indonesia.

Sekembalinya dari lawatan ke luar negeri dapat dipastikan tidak akan banyak uang yang dibawa ke Indonesia dikarenakan geopolitik yang tidak memungkinkan. Satu satunya pilihan strategis Presiden Prabowo adalah kembali menghitung segenap kekuatan dalam negeri, segenap kekuatan Indonesia, terutama kekuatan keuangannya, untuk membiayai visi misi Presiden yang besar dan mulia. Kekuatan indonesa adalah sumber daya alamnya, iklimnya, lingkungannya yang strategis, keuangannya yang sangat besar.

Transfer Of Power

Sayangnya kekuatan keuangan Indonesia tidak berada di tangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekuatan keuangan Indonesia telah dipindahkan ke tangan pihak swasta yang merupakan bagian dari jaringan keuangan global. Pemindahan kekuasaan tersebut telah dilakukan pada saat amandemen UUD 1945, sehingga secara sah dan legal jaringan kekuasaan keuangan global mengendalikan atau mengontrol keuangan Indonesia. Setiap sen yang dihasilkan dalam jerih payah ekonomi Indobesia mengalir ke kantong kantong jaringan keuangan global.

Apa buktinya? Bukti itu ada di depan mata. Perhatikan tambahan dalam APBN Indonesia setiap tahun hanya sekitar 300-400 triliun rupiah. Sementara pada saat yang sama setiap tahun anggaran APBN harus membayar utang dan bunga utang sebesar 500-600 triliun rupiah. Tidak hanya itu APBN Indonesia mengalami defisit dan harus menambah utang baru senilai 700-800 triliun rupiah setiap tahun. Apa arti data itu? Ekonomi Indonesia itu sepenuhnya bekerja sebagai abdi dari jaringan keuangan internasional yang ada di dalam negeri. Ekonomi Indonesia tidak akan pernah dapat meningkatkan atau memambah kapasitasnya namun akan terus menyempit atau mengecil. Apakah ada contoh lain? Banyak! Tapi saya tidak akan kemukakan di sini.

Bagaimana situasinya bisa seburuk itu? Bagaimana transfer kekuasan itu diikuti dengan transfer uang dan transfer of capacity ke tangan jaringan keuangan global? Prosesnya dilakukan secara terbuka melalui Amandemen UUD yang berkaitan dengan politik, keuangan dan ekonomi. Sebetulnya itu bukan Amandemen UUD akan tetapi UUD yang baru dengan segenap kaidah kaidah baru dalam penguasaan keuangan, sumber daya alam, ekonomi dan pasar Indonesia. Sehingga seluruh kekuasan atas sumber daya ekonomi dan politik tidak ada lagi di tangan negara namun dipindahkan ke tangan swata dan jaringan keuangan Internasional.

UUD Indonesia yang baru yang dibuat dalam tahun 1998-2002 itu berisikan (1) Kekuasaan politik berada ditangan oligarki swasta dan asing (2) Kekuasaan keuangan berada ditangan kekuasaan keuangan internasional bersama institusi keuangan dalam negeri seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga pendukungnya yakni perbankkan. (3) Kekuasaan atas bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada di tangan swasta dan jaringan keuangan internasional.

UUD baru pengganti UUD 1945 menjadi dasar bagi pemindahan kekuasaan keuangan kepada swasta melalui empat bidang UU yakni (1) Undang Undang yakni UU bank Indonesia, (2) UU sistem moneter dan lalu lintas devisa atau sering disebut UU devisa bebas, (3) UU perbankkan, asuransi dan sejenisnya, serta (4) seluruh UU Investasi, migas, energi, kehutanan dan sumber daya alam lainnya. UUD dan turunannya tersebut telah secara utuh memindahkan kekuasaan negara ke tangan swasta dan jaringan keuangan Internasional.

Hal itulah yang menyebabkan negara selalu tidak punya uang, negara harus berhutang bank Indonesia dan kepada swasta baik swasta nasional maupun asing. Selanjutnya uang negara yang sedikit tersebut digunakan untuk membayar utang kepada swasta dan asing serta lembaga keuangan internasional yang menjadi jaringan swasta tersebut. Karena akumulasi utang semakin besar maka akumulasi kewajiban juga semakin besar. Akibatnya kapasitas negara semakin kecil dan kapasitas swasta makin besar.

Proklamasi Kemerdekaan Kembali

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 bukan sekedar kata kata atau ucapan namun suatu deklarasi pemindahan kekuasaan. Dasar bagi pemindahan kekuasaan adalah pembukaan UUD 1945. Kekuasaan pertama tama harus dipindahkan dari tangan penjajah atau dari tangan kolonial ke tangan bangsa Indonesia. Lalu bangsa Indonesia, etnis, suku, bangsa, raja raja Indonesia, pemuka agama, elite terdidik Indonesia, para pemuda Indonesia, semua, bersama sama membentuk pemerintahan Indonesia merdeka dengan dasar Pancasila dan UUD 1945.

Tahun 1998-2002 ditengah kekacauan dan kepanikan masyarajat kerana krisis ekonomi buatan atau krisis yang direkayasa, jaringan keuangan Internasional bersama segelintir elite Indonesia yang sejak lama bekerja menjadi karyawan mereka, membuat UUD yang baru beserta UU pendukung nya, yang secara efektif memindahkan kekuasaan politik, cabang cabang kekuasaan politik, uang dan segenap sumber daya perekonomian, ke tangan swasta dan jaringan keuangan internasional. Melalui berbagai regulasi jaringan keuangan internasional memindahkan sedikitnya 630,13 triliun rupiah yang dari tangan negara ke tangan swasta melalui BLBI dan KLBI. Jumlah yang sangat besar yakni sekitar 6-7 kali APBN Indonesia saat itu. Inilah modal mereka mengakhiri Kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Sekembalinya Presiden Prabowo dari luar negeri, jika tidak mendapatkan uang sebagaimana harapan (syukur syukur dapat uang) harus mulai menghitung kapasitas uang di dalam negeri. Yakni uang yang harus dipindahkan dari tangan swata beserta jaringan keuangan internasional yakni, uang dalam peredaran yakni M2 senilai 8973 triliun rupiah yang selama ini telah disalahgunakan dan uang senilai 11000 triliun rupiah yang disimpan di luar negeri secara ilegal di dalam rekening rekening rahasia. Semua uang itu harus dikembalikan sebagai milik negara dan dikelola didalam sistem UU kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pemindahan kekuasaan keuangan adalah tonggak utama untuk kembali kepada UUD 1945. Seperti bagaimana awalnya dimulai dengan memindahkan uang ke tangan bangsa Indonesia melalui UUD 1945.

Penulis: Salamuddin Daeng

MoneyTalk,Jakarta – Materi artikel ini sejatinya merupakan representatif atas hak-hak seorang WNI dalam bentuk implementasi secara fisik (komunikasi verbal) atau bentuk penyampaian hak-hak konstitusi maupun hak atas harta benda yang dimiliki seorang WNI telah mengalami kerugian atau bakal kerugian, yang kebetulan datang dan menyentuh individu seorang Dr. Said Didu tokoh aktivis yang faktual dan de yure seorang pakar ekonom.

Sehingga apa yang sedang dilakukan serta disuarakan oleh Dr Said Didu, sang pakar ekonom, justru bentuk implementasi terhadap hak dan tanggung jawab yang cukup serius dilakukan selain sebagai wujud kepatuhan terhadap pelaksanaan sistim hukum dan perundang-undangan yang memerintahkan kepada setiap individu rakyat bangsa ini agar turut berperan dalam pengawasan terhadap perilaku penyelenggara negara (fungsi social control), yang secara substansial sebenarnya dapat diambil alih atau disuarakan oleh mandataris rakyat di parlemen.

Nomenklatur dari pada wujud perintah sistim hukum dan perundang-undangan tersebut dinyatakan sebagai “PERAN SERTA MASYARAKAT” yang pasalnya berada pada seluruh undang-undang di republik ini, dan berlaku positif. Sehingga dari sisi ilmu teori hukum, perintah fungsi kontrol ini sebagai bagian dari teori asas ius konstitutum atau HUKUM YANG HARUS BERLAKU ATAU DIBERLAKUKAN. Bukan sekedar hukum cita-cita atau sekedar berharap berlaku (IUS KONSTITUENDUM)

Sehingga makna dan pelaksanan daripada nomenklatur peran dimaksud adalah kata kerja “perintah” kepada masyarakat untuk melakukannya atau harus berbuat sebagai fungsi kontrol yang merupakan tuntutan dan kewajiban.

Hal hak dan tuntutan hukum yang dilakukan sang pakar ekonom, pas untuk diilustrasikan melalui keberadaan Peraturan Pemerintah/ PP. Nomor 43 Tahun 2018 Tentang peraturan pemerintahan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam PP ini, masyarakat punya hak berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan: mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi serta dalam pelaksanaanya masyarakat justru dibantu atau dipermudah memperoleh melalui pelayanan untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi, bahkan diberikan saran saran agar pola pelaksanaan laporan atas dasar peran serta masyarkat ini pola penyampaiannya secara bertanggung jawab dan kepada aparatur penegak hukum diperintahkan agar pelapor atau pengadu mendapat atau memperoleh jawaban atas perihal laporan yang diberikan oleh mayarakat serta mutatis mutandis memperoleh perlindungan hukum dari aparatur negara.

Analogi hukum melalui eksistensi dan keberlakuan PP a quo dengan komparasi giat juang Dr. Said Didu selaku sosok figur dan intelektual adalah amat dibutuhkan, bahkan digugu dan ditiru ‘bukan atau nyaris dikriminalisasi”, juga perlu penjabaran, tentang makna sebenarnya (nomenklatur) Peran Serta Masyarakat yang terdapat pada seluruh sistim hukum positif (berlaku) kemudian sepatutnya diterapkan.

Dan jika dianalisa terkait objek a quo peran serta masyarakat yang dilakukan Sang Pakar Ekonom, bukan kah dapat menjadi celah tengara pihak aparatur (Polri Kejaksaan) khususnya KPK terhadap kemungkinan adanya temuan dugaan delik korupsi atau gratifikasi, oleh sebab ada indikasi janggal, bahwa harga tanah dibeli oleh konglomerat (penguasa kaya raya) dengan nominal dibawah pasaran atau tidak memenuhi acuan hukum tentang asas-asas penggunaan tanah oleh negara, dimana pemiliknya harus mendapatkan ganti rugi yang layak”

Apa konstruksi hukum yang dapat dijadikan asas legalitas dan landasan berpikir untuk melaporkan terhadap subjek individu yang ideal melaksanakan perintah undang-undang justru mau dipenjarakan?

Karena secara ringkas hukumnya, bentuk kepedulian Dr Said Didu terhadap hak rakyat atas tanah yang berbekal alas hak milik atau hak atas garap atau hak tanah yang ditempati, tidak dipaksakan oleh pihak-pihak harus dijual dan harus mau menerima harga yang datang sepihak, bukan atas dasar tawar menawar atau secara layak dan berperikemanusiaan sehingga tidak sedikitpun bertentangan dengan prinsip sistim hukum yang tertera didalam undang undang pertanahan, terlebih ternyata pihak property yang ingin menggunakan lahan hak milik Dr. said Didu dan hak atas tanah saudara – saudaranya sesama anak bangsa Indonesia, memiliki alat bukti formal dalam bentuk; sertifikat, AJB. Ketitir/ Girik, maupun hak garap tanah negara dengan bukti PBB maupun tidak memiliki bukti formal sama sekali, namun memiliki hak materil (hak fisik), yaitu sudah puluhan tahun atau turun temurun menggarap atau mendiami diatas tanah walau tanah yang digarap a quo berstatus tanah milik negara (HGU atau Hak Pakai atau HGB).

Selebihnya bahwa hak-hak hukum Dr. Said Didu yang sounding nya terekam atau terdokumentaei selama ini terkait projek PIK 2 merupakan representatif Dr. Said Didu sebagai pendapat, kritisi atau protes bahkan dapat dinyatakan merupakan bentuk laporan atau pengaduan masyarakat secara lisan dengan pola menggunakan fasilitas IT. Apa yang keliru dan salahnya dimana? jika dihubungkan dalam koridor hukum pelaksanaan “peran serta masyarakat” sebagai hak fungsi kontrol dan wujud nyata daripada KEPATUHAN PUBLIK TERHADAP AMANAH UNDANG-UNDANG.

Lalu logika dari sisi hukumnya, kenapa Dr. Said DIdu yang patuh dan setia terhadap tuntutan atau perintah sistem hukum yang harus berlaku/ dilakukan (ius konstitum) oleh dirinya, namun malah dilaporkan sebagai perbuatan pidana, BUKAN JUSTRU DIBERI REWARD oleh pejabat penyelenggara negara ?

Andai pun memang ada pola komunikasi verbal yang muatannya kritik atau suara protes atau masukan atau laporan atau pengaduan yang dilakukan oleh individu sebagai bagian dari KEMERDEKAAN ATAU KEBEBASAN BERPENDAPAT melalui lisan atau tulisan, terbuka maupun tertutup, individu maupun kelompok maka silahkan saja M Said Didu dipanggil untuk diberikan klarifikasi oleh pihak-pihak yang merasa terusik atau diberikan arahan oleh penyidik tentang pola komunikasi pelaporan/ pengaduan, atau bahkan sah andai materinya (yang disampaikan oleh Said Didu) dijadikan info pengaduan demi kepastian dan manfaat hukum serta berkeadilan.

Maka pertanyaan hukumnya, kenapa yang setia kepada amanah undang-undang hendak dicederai bahkan mau dipenjarakan? Justru yang elegant dan manusiawi mengingat konsideransi semua ketentuan hukum yang ada tentang peran serta masyarakat, maka setidak-tidaknya kepada Dr. Said Didu diberikan apresiasi oleh pihak penguasa atau abdi hukum, walau sekedar melalui ucapan terima kasih.

Jelasnya, peristiwa hukum yang menjadi materi artikel, sinkronisasi dengan peran serta masyarakat dan pemahaman tentang asas fiksi hukum yang bermakna, “setiap orang dianggap tahu tentang keberadaan dan keberlakuan hukum yang terdapat didalam semua undang-ndang termasuk ancaman hukuman yang tertera didalamnya”.

Oleh karenanya dari sisi pandang hukum terkait tupoksi yang dimiliki aparatur polres tiga raksa, Kab. Tangerang dan hak pelapor/ pengadu dalam keterikatan terhadap asas fiksi hukum, maka petugas penyidik polri (Polres Tiga Raksa) telah melakukan pembangkangan hukum atau sengaja mengkriminalisasi Dr. Said Didu yang sedang mematuhi atau melaksanakan perintah undang-undang atau semua yang terlibat telah melakukan praktik nyata obstruction of justice atau menghalangi keberlakuan sistim hukum dan atau menyalahgunakan ketentuan sistim perundangan-undangan.

Saran dan solusi penulis, agar tidak ada judge yang bersifat negatif terhadap para aparatur, maka para aparatur (geralis) tidak cukup sekedar menguasai ilmu hukum pidana (KUHP, KUHAP DAN TIPIKOR,) namun ideal wajib intensif serta kompleks dalam menguasai dan memahami ilmu hukum tata negara dan atau sistim hukum lainnya yang ada dan berlaku, diantaranya vide Pasal 108 KUHAP, Jo. Pasal 28 UUD 1945 Jo. UU. No. 9 Tahun 1998 Tantang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Jo. UU. No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM termasuk hak kaum jurnalis atau umat pers Jo. UU. No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, andai mau dan berkesempatan meliput atau menyiarkan narasi dalam bentuk jurnalistik (melaporkan kepada publik) atau menyampaikan hasil liputan dan atau cek dan ricek atau klarifikasi kepada institusi negara yang ada hubungannya dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Said Didu. Karena jika aparatur menguasai semua ilmu hukum yang ada dan berlaku tentu bakal menghasilkan kinerja yang presisi dan subjek hukum aparat dan lembaga tempat mereka bertugas akan berwibawa dan lebih dihormati serta menjadi role model, dan andai ada laporan diterima menyangkut sektor law enforcement, para aparat dapat memilah-milah dan mengetahui dan memahami tentang apakah objek llaporan atau pengaduan merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik dan atau sebagai implementasi “peran serta masyarakat” atau serius menyangkut faktor adanya kebohongan sehingga mengandung unsur-unsur delik fitnah atau pencemaran nama baik?

Selanjutnya tidak kalah penting penguasaan ilmu hukum yang intensif dan kompleks dari para aparatur dalam pelaksanaan tupoksinya, yakni agar tercipta sinergitas terhadap para aktivis lintas profesi, termasuk mencegah terjadi insiden terhadap para jurnalis/ umat pers di lapangan terlebih andai berujung di meja hijau, lau vonis penjara, akhirnya dapat berimplikasi tindak pelanggaran atau kejahatan HAM oleh penguasa atau “state of crime”.

Penulis : Damai Hari Lubis, Ketua Bidang Hukum & HAM DPP. KWRI/ Dewan Pimpinan Pusat Komite Wartawan Reformasi Indonesia.

MoneyTalk,Jakarta – Nilai judi onlen yang didengung dengungkan selama ini sangat meresahkan. Nilainya mencapai 900 triliun rupiah. Sangat besar sekali. Kalau sebesar itu maka habislah seluruh uang rakyat Indonesia telah terkirim ke pusat judi onlen.

Mengapa dikatakan habis!? Karena jumlah uang beredar yakni uang kartal di Indonesia sampai saat ini hanya sekitar 900 triliun. Jika uang kartal itu terdistribusi secara merata ke seluruh anggota masyarakat maka setiap orang Indonesia hanya memegang sekitar 7000-8000 rupiah per orang setiap harinya.

Maka jika angka judi onlen sebagaimana yang dimumkan oleh pemerintah yakni senilai 900 triliun maka habislah semua uang itu. Maka dengan demikian sekarang ini masyarakat tidak mungkin bisa belanja dengan uang kertas atau uang logam.

Namun angka 900 triliun rupiah nilai judi onlen bisa saja disalahgunakan untuk kepentingan lain. Angka itu tidak benar benar terjadi namun dibesar besarkan untuk tujuan tertentu seperti pencucian uang dan lain sebagainya.

Adanya usaha baru baru ini oleh pemerintah untuk memburu sumber pendapatan negara dari uang judi onlen agar dilakukan secara tertib hukum baik secara nasional maupun internasional. Jangan sampai Indonesia dianggap sebagai negara tempat bagi pencucian uang judi onlen yang terjadi di seluruh dunia.

Selain itu angka judi onlen ini sebaiknya dibuka secara jujur. Karena angka 900 triliun terlalu besar jika dibandingkan dengan jumlah uang beredar. Jangan sampai hal ini menjadi justifikasi atas menurunya daya beli rakyat saat ini atau deflasi yang terjadi saat ini selama lima bulan berturut turut.

Para pembantu presiden Prabowo sebaiknya segera melakukan langkah kongkrit untuk memperbaiki daya beli masyarakat yang tengah anjlok. Jangan sampai keadaan ekonomi ini disembunyikan seperti api dalam sekam, yang dapat berkobar sewaktu waktu.

Benar bahwa pemerintah harus segera menghentikan judi onlen baik yang berpusat di dalam negeri maupun luar negeri. Namun yang lebih penting adalah bagaimana memperbaiki daya beli masyarakat yang tengah jatuh. Waspada juga pihak pihak yang ingin memanfaatkan situasi ini untuk pencucian uang seperti tax amnesty beberapa waktu lalu.

Negara kita Indonesia harus benar benar bersih dari uang kotor yang selama ini telah mengambil alih kedaulatan negara, dan merusak tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Ingat artikel Mbak Sri Mulyani Dirty Money and Development. Negara kita mau jadi apa?

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta — Gibran Rakabuming Raka (Gibran) makin dicintai rakyat Indonesia setelah membuka posko pengaduan Lapor Mas Wapres. Posko ini membuktikan Gibran sangat peduli terhadap persoalan rakyat.

Demikian dikatakan Koordinator Sedulur Gibran, Armanto Hadimulyo dalam pernyataan kepada redaksi MoneyTalk, jumat (15/11/2024).

“Gibran tidak banyak berwacana tetapi langsung memberikan solusi yang dihadapi masyarakat,” ungkapnya.

Di usia muda, Kata Armanto, Wapres Gibran membawa energi baru, pendekatan segar, dan kemauan untuk hadir langsung di tengah masyarakat.

“Gibran sering hadir di berbagai acara masyarakat, dari festival budaya hingga kunjungan ke pasar tradisional, yang menunjukkan kesediaannya untuk mendengarkan aspirasi rakyat secara langsung. Ini kontras dengan beberapa pejabat lain yang cenderung mengandalkan laporan tanpa menyaksikan situasi nyata di lapangan. Sikap ini membuat masyarakat merasa lebih dihargai, karena mereka melihat seorang wakil presiden yang tidak segan turun ke bawah dan berbincang tanpa jarak formal,” tegasnya.

Gibran dikenal sangat aktif di media sosial yang memudahkan masyarakat dari segala usia untuk mengikuti kegiatannya. Tidak hanya sekedar postingan, Gibran juga aktif merespons komentar-komentar dari netizen, sering kali dengan bahasa yang lugas dan tanpa basa-basi.

“Ini membuat masyarakat, terutama anak muda, merasa lebih terhubung dengannya. Penggunaan media sosial yang cerdas juga memungkinkan Gibran untuk membangun citra sebagai pemimpin yang terbuka dan responsive,” tegasnya.

Putra sulung mantan Presiden Jokowi ini terkenal dengan gaya komunikasinya yang santai, terkadang menggunakan bahasa sehari-hari yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Dia tidak ragu untuk berbicara blak-blakan dalam menyampaikan pendapat atau mengomentari isu-isu penting, termasuk kritik yang konstruktif terhadap kebijakan pemerintah apabila diperlukan.

“Sifat ini membuatnya tampil sebagai sosok pemimpin yang jujur dan tidak mengedepankan kepentingan politik semata,” paparnya.

Kata Armanto, peluang Gibran maju sebagai calon presiden di Pilpres 2029 semakin menguat. Dukungan dari berbagai kalangan, terutama anak muda dan simpatisan Jokowi, memberikan indikasi bahwa Gibran dianggap sebagai sosok potensial untuk melanjutkan kepemimpinan nasional di masa depan.

“Meski belum memberikan kepastian, Gibran telah menjadi salah satu tokoh muda yang namanya paling banyak disebut sebagai kandidat masa depan, sebuah pengakuan atas pengaruh dan popularitasnya di mata publik,” pungkasnya. (NZ)

MoneyTalk,Jakarta – Kontestasi Pemilihan Bupati (Pilbup) Pekalongan kali ini menjadi perhelatan politik yang penuh dinamika, diwarnai oleh pertarungan sengit antara dua tokoh sentral, Fadia dan Riswadi. Fadia, memiliki dukungan kuat dari koalisi besar KIM (Koalisi Indonesia Maju) plus beberapa partai lain, sementara Riswadi hanya didukung oleh PDI Perjuangan. Pada awal masa kampanye, Fadia sangat diunggulkan. Dengan mesin politik yang besar di belakangnya, Fadia semula diprediksi akan mendominasi kontestasi ini.

Namun, dalam beberapa bulan terakhir, tren elektabilitas Riswadi menunjukkan lonjakan yang signifikan. Fenomena ini mengejutkan banyak pihak, mengingat dominasi awal Fadia yang begitu kuat. Pertanyaannya, mengapa Riswadi bisa sefenomenal itu hingga mampu mengejar dan bahkan hampir menyamai popularitas Fadia? Jawabannya terletak pada strategi komunikasi politik yang cerdik, yakni penggunaan jargon “Wonge Dewe”.

Jargon “Wonge Dewe” menjadi senjata utama Riswadi dalam mendekati hati masyarakat Kabupaten Pekalongan. Ungkapan ini sangat sederhana namun sarat makna. Dalam bahasa Jawa, “Wonge Dewe” dapat diartikan sebagai “orang kita sendiri”. Frasa ini membangkitkan rasa kedekatan emosional dan keterhubungan antara calon pemimpin dengan masyarakat yang ingin diwakilinya. Strategi ini berhasil menggugah kesadaran kolektif masyarakat bahwa Riswadi adalah sosok yang berasal dari mereka, memahami mereka, dan berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan mereka.

Efektivitas jargon ini bukanlah kebetulan. Masyarakat Kabupaten Pekalongan dikenal memiliki keterikatan kuat dengan nilai-nilai lokal dan budaya Jawa. Riswadi, yang dikenal sebagai figur merakyat, berhasil memanfaatkan keunggulan ini dengan menyentuh sisi emosional masyarakat. Kampanye yang dibawanya bukan hanya janji-janji program, tetapi lebih kepada ajakan untuk “kembali ke akar”, yakni memprioritaskan pemimpin yang mengerti aspirasi dan tantangan warga dari dalam. “Wis Wayahe Wonge Dewe”, yang berarti “sudah waktunya orang kita sendiri”, menjadi slogan yang bergaung dan diterima dengan baik.

Dalam konteks politik lokal, strategi ini memberikan dampak psikologis yang kuat. Masyarakat merasa disapa secara personal dan dilibatkan dalam perjuangan politik yang lebih besar. Riswadi mampu mengemas pesan ini dengan menyentuh aspek historis dan tradisional yang melekat pada masyarakat.

Selain itu, popularitas Riswadi yang meningkat juga disebabkan oleh aktivitas kampanyenya yang gencar di lapangan. Ia dikenal rajin turun langsung ke desa-desa, menghadiri berbagai acara, dan berbincang dengan masyarakat kecil tanpa sekat. Pendekatan yang personal dan langsung ini semakin memperkuat kesan bahwa Riswadi adalah pemimpin yang dekat dan memahami kebutuhan rakyatnya.

Tidak hanya itu, pengaruh media sosial dalam kontestasi politik saat ini juga tidak bisa diabaikan. Riswadi dan timnya berhasil memanfaatkan platform-platform digital untuk menyebarkan narasi “Wonge Dewe” ke berbagai kalangan, termasuk generasi muda yang semakin aktif dalam diskusi politik. Konten kampanye yang kreatif, ringan, dan mudah dibagikan menjadikan pesan-pesan Riswadi viral dan membentuk opini publik yang positif.

Di sisi lain, meskipun Fadia memiliki kekuatan koalisi besar, keunggulan ini tidak serta merta menjamin dominasi penuh di kontestasi Pilbup. Masyarakat mulai jenuh dengan komunikasi politik yang terkesan elitis dan kurang memperhatikan akar rumput. Faktor ini semakin menguatkan keinginan masyarakat untuk mendukung calon yang dianggap lebih autentik dan berakar kuat di komunitas mereka, yaitu Riswadi.

Sementara Fadia harus menghadapi tantangan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak hanya mengandalkan dukungan partai-partai besar, tetapi juga memiliki komitmen kuat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat kecil. Kekuatan finansial dan jaringan politik yang besar yang dimiliki Fadia terkadang malah menjadi pisau bermata dua, karena menimbulkan persepsi bahwa pemerintahannya lebih mementingkan kepentingan elit daripada rakyat biasa.

Di sisi lain, dukungan PDI Perjuangan terhadap Riswadi, meskipun hanya satu partai, justru memperkuat citra bahwa Riswadi adalah pilihan “wong cilik” yang berjuang dari bawah. PDI Perjuangan memiliki basis massa yang solid di Kabupaten Pekalongan, dan dukungannya memberikan kredibilitas lebih bagi Riswadi sebagai kandidat yang memiliki kekuatan akar rumput.

Dengan waktu yang masih tersisa menjelang hari pencoblosan, kontestasi ini diprediksi akan semakin memanas. Kekuatan narasi “Wonge Dewe” dan upaya Fadia dengan kekuatan partai-partai besar pengusungnya menjadi duel politik yang menarik untuk disimak. Apakah strategi Riswadi yang merakyat akan terus menggerus dominasi Fadia, atau justru Fadia akan menemukan cara untuk mengembalikan dominasi elektabilitasnya? Satu hal yang pasti, Pilbup Pekalongan kali ini membuktikan bahwa suara rakyat menjadi penentu utama, dan narasi “Wonge Dewe” telah menjadi angin perubahan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Kampanye “Wonge Dewe” berhasil menarik simpati dari banyak kalangan, termasuk tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda yang menginginkan perubahan di Kabupaten Pekalongan.

Penulis : Untung Nursetiawan, Pemerhati Sosial Kota Pekalongan

MoneyTalk, Jakarta – Bagian paling menarik dalam sejarah Indonesia dan Amerika Serikat adalah dalam hal bagi-bagi uang. Presiden Obama dalam kesempatan kunjungan ke Indoneaia mengatakan bahwa Indonesia dan AS memiliki hubungan sejarah yang panjang. Adakah yang lebih penting bagi Amerika selain sejarah uang dolar?

Bagaimana tidak? Terbitnya Amerika Serikat dan Terbitnya Indonesia pada tahun 1945 memiliki titik tolak yang sama yakni tukar guling pulau Run dengan New Amsterdam yang sekarang menjadi New York antara pihak VOC dengan United Kingdom.

Treaty of Breda pada 31 Juli 1667. Inti perjanjian tersebut adalah tukar guling wilayah. Pulau Run di Maluku yang dikuasai Inggris harus diserahkan ke Belanda. Sedangkan Belanda harus menyerahkan Nieuw Amsterdam ke Inggris.

Negara Amerika Serikat dimulai dari sini, dari suatu kota yang dibangun dengan jerih payah VOC dalam mengambil hasil bumi Nusantara emas dan rempah rempah nusantara menjadi tonggak Awal kejayaan Amerika Serikat. Selanjutnya Belanda membangun kembali New Amsterdam di sebelah Sukabumi yang kita kenal sekarang dengan nama Australia. Apa buktinya dalam peta peta kuno Australia sekarang dulu disebut New Amsterdam.

Sejarah Bersambung dan tidak mungkin di lupakan. Di zaman yang lebih modern. Sebuah perjanjian yang tidak mungkin dilupakan siapapun karena menjadi fondasi keuangan modern saat ini yakni perjanjian Green Hilton Agreement antara Presiden Sukarno dengan Presiden Keneddy. Perjanjian ini menjadi polemik mengenai supremasi mata uang dolar dalam mengatur dunia modern saat ini. Menghadirkan pertanyaan tunggal siapa yang berhutang kepada Indonesia saat ini? Apakah Amerika Serikat tempat Indonesia menumpuk piutang?

Itulah yang membuat Amerika Serikat tidak memiliki masalah dengan uang? Apa itu uang? Yakni lembaran kertas yang digambar dengan tinta lalu ditetapkan sebagai uang dan manusia menerimanya. Lembaran kertas itu adalah kertas yang sama atau tidak lebih berharga dari kertas pembungkus rokok.

Uang kertas Dolar Amerika dicetak oleh The Federal Reserve, sebuah bank swasta yang memperoleh dari dirinya sendiri sebagai lembaga independen. The Fed bukan merupakan bagian dari pemerintah AS. Uang kertas yang dicetak The Fed dijual kepada pemerintah AS, Kepada bank central seluruh dunia. Lalu bank sentral seluruh dunia menjual uang tersebut kepada pemerintah sedunia dan bank bank nasional sedunia. Itulah yang mengakibatkan berapapun uang kertas dolar diprint tidak menyebabkan inflasi di AS saja namun inflasi didistribusikan menjadi beban seluruh umat manusia, negara miskin atau kaya, orang miskin atau orang kaya semua ikut menanggung.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat salah satunya adalah untuk memburu kertas uang dolar ini. Karena diburu oleh semua negara maka kertas uang dolar ini menjadi berharga. Meskipun orang tidak tau apa yang ada dibelakang kertas itu sehingga berharga. Uang kertas dolar yang diprint The Fed diutangkan kepada pemerintah AS dan selanjutnya diutangkan kepada pemerintah Indonesia. Indonesia membayar bunga bukan hanya atas utangnya sendiri namun juga membayar bunga atas utang AS. Berkali kali bayar bunga.

Seandainya Green Hilton Agreement berbunyi otoritas untuk memprinting uang Adalah Bank Indonesia (BI), lalu bank Indonesia menghutangkan kepada Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Indonesia menghutangkan kepada AS? Bisa kah Presiden Prabowo dalam lawatan ke AS menegosiaikan hal ini? Saya rasa ada jalannya. Mengapa? Karena The Federal Reserve udah dicabut mandat nya entah oleh siapa, tidak boleh memprinting uang lagi.

Penulis: Salamuddin Daeng

MoneyTalk,Jakarta – Situasi yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto mengingatkan saya pada Sisyphus. Dalam mitologi Yunani, Sisyphus adalah raja yang harus menderita dalam hukuman abadi dengan mendorong batu besar ke atas bukit yang curam tanpa henti, hanya untukbmenggelindingkannya ke bawah setiap kali dia mendekati puncak. Sisyphus punya makna metafora untuk menggambarkan tugas yang tidak ada akhirnya, atau tugas sia-sia tanpa hasil.

Sisyphus harus menderita karena dia memerintah dengan zalim. Saya hakulyakin Prabowo orang jujur dan punya niat tulus memajukan bangsanya dan memakmurkan rakyatnya. Tapi saya tidak percaya ia akan berhasil. Penyebabnya, ia menerima dan menjalankan kerangka berpikir koruptif Mulyono. Juga harus menerima orang-orang bermasalah dan tidak kompeten yang didesakkan Mulyono untuk diberi kursi di kabinet.

Mereka itu membawa agenda oligarki yang bersekongkol dengan Mulyono untuk menyelamatkan kepentingan sendiri. Bagaimana mungkin Prabowo bisa memberantas korupsi bila ia menerima begitu saja calon pemimpin dan calon anggota dewan pengawas KPK yang dipilih Mulyono menjelang habis masa tugasnya? Terlebih, para capim dan calon dewas itu diragukan integritasnya. Menurut keputusan MK dan UU KPK, yang berhak mengajukan nama-nama capim dan dewas KPK ke DPR untuk disetujui haruslah presiden baru.

Prabowo tak mau memanfaatkan kesempatannya untuk memilih sendiri panitia seleksi yang bebas dari unsur Mulyono yang, pada gilirannya, memilih capim dan dewas KPK yang kredibel untuk memberantas korupsi. Situasi ini meyakinkan publik bahwa mustahil Prabowo bisa memberantas korupsi. Juga memperlihatkan Prabowo masih di bawah pengaruh Mulyono. KPK dan Dewasnya memang harus di bawah kendali Mulyono agar KKN yang dilakukan putera-puteri, menantu, dan kroninya aman terkendali.

Prabowo pernah menegaskan akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Tapi bagaimana kita bisa yakin kalau menteri-menterinya yang terlibat isu tindak pidana korupsi tidak tersentuh? Yang dijadikan pesakitan justru Tom Lembong, tokoh yang dikenal jujur. Ini bukan atas perintah Prabowo. Tapi dengan membiarkannya menyadarkan kita bahwa ada negara di dalam negara. Tom Lembong adalah langkah awal Mulyono menggerogoti wibawa Prabowo. Ada wacana di publik bahwa pada saatnya Prabowo akan menyingkirkan loyalis Mulyono saat posisinya sudah kuat.

Sebagian orang percaya pada diskursus ini. Saya tidak. Bukan lantaran Prabowo tidak tulus memberantas korupsi, tapi karena ia tidak mampu melakukannya. Pertama, ia terobsesi merangkul semua kekuatan politik ke dalam pemerintahannya untuk menciptakan stabilitas. Dalam pandangannya, stabilitas yang tanpa oposisi akan membuat pemerintahannya lebih efektif. Pemikiran ini keliru karena mengandaikan oposisi sebagai pengganggu.

Padahal, kehadiran oposisi penting untuk menjaga pemerintah tetap berjalan dalam koridor hukum, inklusif, dan meningkatkan kualitas kebijakan yang dikeluarkannya. Kedua, lembaga-lembaga penegak hukum dipimpin oleh loyalis Mulyono, yang menjadi alat penjaga status quo. Bahkan menghadirkan ancaman terhadap Prabowo. Kasus Lembong adalah contohnya. Contoh lain, pemerintah seperti tak berdaya menghadapi kasus Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, loyalis Mulyono, yang diduga kuat terlibat kasus judi online.

Besarnya pengaruh Mulyono terhadap Prabowo dapat dilihat pada contoh dua kasus berikut. Pertama, soal susunan kabinet. Beredar luas di kalangan kaum terpelajar bahwa seminggu sebelum Prabowo dilantik, Mulyono mengadakan pertemuan dengannya di Solo. Di sana, Mulyono menyodorkan nama-nama loyalisnya untuk diakomodasi Prabowo dalam kabinetnya. Kendati kecewa, Prabowo patuh pada desakan Mulyono. Desakan lain, kasus Fufufafa menghina Prabowo dan keluarganya tidak dijadikan masalah. Desakan ini disertai ancaman serius bila Prabowo mengabaikannya.

Apakah Prabowo punya masalah besar yang dapat meruntuhkan pemerintahannya kalau dibongkar? Entahlah. Yang saya dengar, Mulyono mengemukakan konsekuensi-konsekuensi ekonomi, hukum, dan politik bila Prabowo tak patuh pada kehendaknya. Hal lain yang diminta Mulyono adalah Prabowo tidak boleh memasukkan PDI-P dalam koalisi pemerintahannya. Sangat mungkin Mulyono juga menekan Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN. Itu terlihat dari perubahan sikap Prabowo terkait proyek mercusuar yang berbiaya besar ini.

Awalnya, Prabowo mengatakan, perlu waktu lama, sekitar 25-30 tahun, untuk menyelesaikannya. Hal ini masuk akal karena membangun ibu kota yang serba canggih butuh dana jumbo dan perancanaan matang. Tapi sekonyong-konyong Prabowo berubah dengan mengatakan ia akan menyelesaikan IKN hanya dalam waktu empat tahun. Tiongkok dan pengusaha domestik sanggup melakukannya. Mengapa tiba-tiba oligarki berubah pikiran dari sebelumnya ogah berpartisipasi menjadi bersemangat untuk mewujudkannya?

Masuk akal dugaan sementara bahwa oligarki dan Tiongkok bersedia mengerjakannya karena ada keuntungan lain yang mereka peroleh. Mulyono menjadikan proyek Pondok Indah Kapuk sebagai Proyek Strategis Nasional. Dengan begitu, negara berhak menggusur pemukiman dari lahan tempat proyek itu dibangun dengan membeli lahan penduduk dengan harga sangat murah sebagai kompensasi kesediaan oligarki membangun IKN. Tiongkok juga bersedia sebagai tukar guling “pengakuan” Indonesia bahwa Laut Natuna Utara sebagai wilayah sengketa dengan Tiongkok.

Isu terakhir ini bukan hanya menggemparkan publik tanah air, tapi juga menghebohkan negara-negara ASEAN yang punya klaim tumpang tindih dengan Tiongkok atas pulau-pulau di Laut China Selatan. Sebenarnya Indonesia tak punya klaim tumpang tindih dengan Tiongkok, tapi dengan menandatangani kesepakatan mengelola bersama Laut Natuna Utara secara tidak langsung RI mengakui Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia itu sebagai wilayah sengketa. Ini akan mengganggu stabilitas kawasan dan melemahkan posisi Vietnam, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina vis a vis Tiongkok.

Sebagai seorang jenderal, mestinya Prabowo mengerti betul masalah ini karena terkait dengan teritori, kedaulatan, dan keamanan negara. Setelah menandatangani kesepakatan itu saat Prabowo berkunjung ke sana (8-10 November), Tiongkok menyatakan senang Prabowo akan melanjutkan program pembangunan Mulyono. Secara implisit, pernyataan Tiongkok ini bersentuhan dengan isu IKN. Dus, Prabowo menyatakan akan membangun IKN dalam waktu empat tahun sangat mungkin terkait dengan kesediaan oligarki dan Tiongkok menggelontorkan dana untuk IKN sebagai hasil kesepakatan dengan Mulyono.

Tiongkok juga akan membantu program makan bergizin gratis Prabowo. Bagaimanapun, dana yang dikeluarkan oligarki dan Tiongkok tidak seberapa dibandingkan keuntungan yang mereka peroleh dari proyek PIK dan Laut Natuna Utara. Sangat mungkin, AS juga akan menekan pemerintahan Prabowo untuk membatalkan kesepakatan pengelolaan Laut Natuna Utara dengan Tiongkok sebagaimana dilakukan Filipina. Memang berdasarkan hukum maritim internasional (UNCLOS), klaim Tiongkok atas pulau-pulau di Laut China Selatan berdasarkan sembilan garis putus-putus (nine dash line) tidak berdasar.

Yang saya tulis ini baru sebagian dari legacy Mulyono yang pasti menghambat program pembangunan Prabowo. Prabowo adalah Sisyphus dan batu besar adalah legacy Mulyono. Melihat kuat dan luasnya jejaring Mulyono di pemerintahan Prabowo dan kecenderungan Prabowo untuk menerima semua yang didesakkan Mulyono, saya tidak percaya Prabowo mampu mengantarkan negara ini ke gerbang Indonesia Emas. Seperti Sisyphus, pekerjaan pemerintahan Prabowo akan berakhir sia-sia. Ibarat ironi situasional, terjadi perbedaan mencolok antara apa yang diharapkan terjadi dan apa yang sesungguhnya terjadi.

Penulis : Smith Alhadar,Penasihat Institute for Democracy Education (IDe)