22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Banyak yang tidak memahami terhadap negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Sebagai negara ada dasar dan desain yang dibuat oleh pendiri negeri ini. Indonesia mempunyai sistem dan ciri khas tersendiri dalam ketatanegaraannya, oleh sebab itu ukuran-ukurannya juga tidak bisa menggunakan teori-teori negara barat presidensial maupun parlementer.

Ya, itulah keunikan negara yang berdasarkan Panca Sila yang menjadi konsensus pendiri negeri ini.

Sadar atau tidak sadar amandemen UUD 1945 adalah membubarkan negara yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Mengapa? Sebab pendiri negeri ini sudah membentuk negara berdasarkan Panca Sila sesuai dengan Alinea ke-4 UUD 1945.

“……Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia…….”

Pertempuran 10 Nopember 1945 oleh heroiknya arek-arek Surabaya yang telah menjadikan Surabaya membara menjadi lautan darah suhadah untuk mempertahankan negara yang telah diproklamasikan 17 Agustus 1945 dan negara dibentuk pada tanggal 18 Agustus 1945 berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Negara yang mengibarkan anti penjajahan di muka dunia.

Sebanyak 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban dan 1.600 tentara Inggris tewas, hilang dan luka-luka.

Aubertin Walter Sothern Mallaby atau juga dikenal dengan Brigadir Mallaby (12 Desember 1899 – 30 Oktober 1945) adalah brigadir Britania yang tewas dalam peristiwa baku tembak 30 Oktober di Surabaya dan memicu keluarnya ultimatum Inggris dan meledaknya Pertempuran 10 November 1945.

Artinya negara yang diproklamasihkan itulah yang ada di UUD 1945. Bahkan Bung Karno mengatakan hubungan Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945 adalah loro-loroning atunggal yang tidak bisa dipisahkan yang di pertahankan didalam pertempuran di Surabaya.

Alangkah jelasnya! Alangkah sempurnanya ia melukis-kan kita punya pandangan hidup sebagai bangsa, -kita punya tujuan hidup, kita punya falsafah hidup, kita punya rahasia hidup, kita punya pegangan hidup!

Karena itu maka Proklamasi dan Undang Undang Dasar 1945 adalah satu pengejawantahan kita punya isi jiwa yang sedalam-dalamnya, satu Darstellung kita punya deepest inner self. 17 Agustus 1945 mencetuskan keluar satu proklamasi kemerdekaan beserta satu dasar kemerdekaan.

Kita mempunyai proclamation of independence dan declaration of independence sekaligus. Proklamasi kita memberikan tahu kepada kita sendiri dan kepada seluruh dunia, bahwa rakyat Indonesia telah menjadi satu bangsa yang merdeka.

Declaration of independence kita, yaitu terlukis dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Pembukaannya, mengikat bangsa Indonesia kepada beberapa prinsip sendiri, dan memberi tahu kepada seluruh dunia apa prinsip-prinsip kita itu. (pidato Soekarno).

Jadi jelas UUD 1945 beserta pembukaannya mengikat bangsa indonesia kepada beberapa prinsip sendiri dan sekaligus memberi tahu kepada dunia apa prinsip-prinsip kita itu.

Rupanya para pengamandemen tidak memahami prinsip-prinsip negara yang diproklamasikan. Sadar atau tidak sadar sesungguhnya Amandemen telah membubarkan negara yang diproklamasihkan pada 17 Agustus 1945. Sebab Amandemen telah merubah prinsip-prinsip negara, sehingga Panca Sila tidak menjadi dasar negara dengan dimasukkannya prinsip Individualisme pada pasal 28.

Juga hilangnyanya prinsip kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara, prinsip sistem sendiri yang menjadikan Presiden adalah mandataris MPR. Prinsip musyawarah mufakat juga telah diganti dengan banyak-banyakan suara kalah-menang, dan hilangnya politik rakyat yang disebut GBHN.

Kalau 10 November 1945 secara heroik arek-arek Surabaya berperang mempertahankan negara yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 dan 18 Agustus 1945 negara dibentuk dengan dasar Pancasila dan UUD 1945. Dengan ikhlas 20.000 arek Surabaya menjadi suhadah bagaimana dengan kita membiarkan negara Proklamasi 17 Agustus 1945 dibubarkan dengan amandemen. Apakah kita bagian dari pengecut atau kita akan ikut berjuang kembali pada Pancasila dan UUD 1945 murni?

Penulis: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Study Kajian Rumah Panca Sila

MoneyTalk,Jakarta – Aguan melalui anak usaha Agung Sedayu Group, yakni PT Sedayu Sejahtera Abadi (PT SSA), mensomasi portal Suara Nasional agar menghapus (takedown) artikel yang saya buat dengan judul ‘AGUAN KAMUFLASE AKAN BANGUN MASJID, HANYA UNTUK MEREDAM KEMARAHAN RAKYAT ATAS PERAMPASAN TANAH DI PIK 2’. Padahal, kebebasan berpendapat di Republik ini dijamin, bagian dari hak konstitusi.

Merespons somasi tersebut, portal berita Suara Nasional langsung menghapus dan meminta maaf. Saya, bisa memahami kebijakan portal, karena memang tidak nyaman menjalankan fungsi jurnalisme dibawah represi berdalih somasi.

Saya sendiri, telah merespons tindakan Agung Sedayu Group melalui PT SSA dengan mengunggah artikel dengan judul ‘AGUAN SEBAIKNYA BICARA LANGSUNG KE SAYA, TIDAK PERLU MENYAMPING DENGAN MENSOMASI PENGELOLA PORTAL SUARA NASIONAL’. Karena salah satu dasar permintaan menghapus artikel, dianggap mencemarkan Aguan.

Saya sudah jelaskan, bahwa hak sanggah dalam ruang jurnalisme, semestinya yang ditempuh. Bukan somasi. Apalagi, somasi yang telah ditindaklanjuti dengan penghapusan artikel, tidak bisa membendung substansi artikel, yang isinya sudah beredar kemana-mana.

Karena setiap mengunggah artikel, saya tidak pernah menggantungkan peredarannya pada portal berita. Ada yang beredar via GWA, telegram, Facebook, Youtube, dll.

Artikel juga diedarkan secara berantai via japri (jaringan pribadi), baik dikalangan aktivis, ulama, tokoh, kiyai hingga lingkaran pejabat. Artikel yang beredar ini, tidak bisa dihapus dan dicabut, meski suara nasional telah men-takedown. Jadi, percuma saja di takedown.

Era now, adalah era sosmed. Bukan era koran kertas seperti tempo dulu. Dulu, koran di breidel, berita tak beredar. Sekarang?

Represifme di ruang sosial media, justru akan menambah simpati pada pihak yang direpresi dan menimbulkan antipati pada pihak yang merepresi. Kritik terhadap kezaliman proyek PIK 2, tidak akan berhenti. Penghapusan artikel di Suara Nasional, tidak akan menghapus jejak kezaliman proyek oligarki property yang menyengsarakan rakyat Banten ini.

Lagipula, soal proyek PIK 2 bermasalah dan menimbulkan banyak kerugian, itu sudah menjadi pengetahuan publik. Proyek PIK merugikan rakyat dan Negara.

Rakyat mengalami kerugian finansial, sosial dan spiritual. Kerugian spiritual seperti potensi hilangnya syi’ar dakwah Islam, hilangnya ibadah dan kajian Islam di Masjid dan Mushola akibat dampak penggusuran proyek, hilangnya ratiban, maulidan, dll, jelas kerugian yang tidak bisa dikompensasi dengan apapun dan nilai berapapun.

Adapun negara, dirugikan karena potensi pendapatan negara berkurang akibat harga tanah tidak dibayar dengan harga pasar, melainkan hanya ganti rugi sekedarnya. Itu menyebabkan, PPh dan BPHTB dari transaksi peralihan hak tanah, menjadi kecil. Saya sudah menghitung, potensi kerugian negara ini dalam artikel terpisah.

Negara juga dirugikan, karena dampak adanya entitas ‘Negara Dalam Negara’. Kompleks perumahan elit yang ekslusif, akses komplek yang ditutup dengan interaksi publik, jelas menjadikan PIK 2 seolah entitas lain, yang tunduk pada otoritas lain, bukan pada otoritas Negara.

Adapun perjuangan membela SK Budiardjo & Nurlela, tetap akan saya lakukan sepanjang urusannya belum selesai, atau sepanjang tidak dicabut kuasanya. Jadi, Aguan tidak bisa menghentikan tugas pengacara untuk membela kliennya.

Soal Aguan dan Alexander Halim Kusuma semestinya berstatus tersangka tapi sampai saat ini masih melenggang bebas, itu karena perlindungan kekuasaan Jokowi saja. Semoga, dengan pergantian kekuasan, dalam waktu dekat dan tidak terlalu lama, kasus penyerobotan tanah SK Budiardjo & Nurlela, yang oleh Agung Sedayu Group dijadikan komplek perumahan Golf Lake Residence, akan segera ditingkatkan ke penyidikan.

Penulis : Ahmad Khozinudin, S.H. Advokat

Bahaya China di Indonesia?

Ini Catatan dan resensi dari buku Rising China’s Soft Power in Southeast Asia, Impact On Education and Popular Culture.

Sekitar 6 milyar penonton Xianxia di Asia Tenggara, sebuah film homoseksual antara lelaki cantik yang diproduksi China untuk penetrasi kebudayaan di wilayah ini. Xianxia (hal. 128), berasal dari kata Shenxian dan Xia, berkisah tentang manusia yang mencapai kekuatan Tuhan atau kekal. Film seperti ini merupakan strategi baru yang diadopsi China dari Korea dan Jepang, untuk melengkapi penetrasi kebudayaan China melalui Wuxia, film-film bertema Kung Fu, yang dianggap hanya menyentuh sedikit kalangan masyarakat bawah saja. Kebanyakan penonton film-film China model Xianxia disebarkan melalui WeTV, Netflix, Astro Malaysia, dan lainnya.

Presiden Hu Jianto, 2017, (hal. 238), secara tegas menekankan pentingnya mempromosikan budaya populer China untuk mempengaruhi seluruh dunia. Xi Jinping sendiri, membuat perencanaan 5 tahunan untuk mendorong industri budaya China melalui berbagai sektor seperti percetakan, film, animasi, serial TV dan panggung hiburan.

China Soft Power adalah strategi baru China untuk melakukan hegemoni budaya terhadap bangsa lain. Joseph S. Nye, 1990, mengajukan konsep ini. Soft power merujuk pada kultur dan ekonomi. Menurut Nye, “Hard power is like brandishing carrots or sticks, soft power is more like a magnet”. (Hal. 15). Untuk itu China menginfiltrasi budaya mereka ke Asia Tenggara dengan mendirikan Confucian Institute (CIs) dan The Overseas Chinese Affairs Office of State Council (ACAO). Tahun 2018 ACAO dikontrol langsung Sentral Komite Partai Komunis China, namun seiring negara mereka lebih kuat dari orang-orang China di perantauan, lembaga ini dilepaskan pada lembaga setingkat kementrian.

Infiltrasi budaya Cina tersebut dilakukan melalui penyebaran Bahasa Mandarin, kerjasama pendidikan dan seni kepada seluruh negara Asia Tenggara. Dibidang pendidikan, saat ini Indonesia telah mengirimkan lebih banyak pelajaran ke China dibandingkan dengan Amerika dan Australia. Selain itu, Universitas China ekspansi keberbagai negara. Malaysia misalnya membangun Xiamen University Malaysia. Pada tahun 2023, dari 7000 mahasiswa terdapat 4109 orang Malaysia, 2200 orang China dan sisanya dari berbagai dunia lain. Selain itu China mengirimkan tenaga tenaga guru bahasa untuk menjadikan Bahasa Mandarin sebagai bahasa utama. Di Jawa Timur, pesantren Nurul Jadid, yang berafiliasi ke NU, merupakan salah satu networking penyebaran Bahasa Mandarin (hal. 161). Pondok ini juga merupakan pionir dalam mengirimkan santri-santri belajar ke China. Klaim Hadist Rasulullah bahwa “Mencari Ilmu Sampai Ke Negeri China”, merupakan dasar ideologis untuk hal tersebut. Alumni santri dari sekolah ke China ini nantinya akan menjadi pembela keberadaan dan eksistensi China di Indonesia, khususnya (hal. 171).

Di Filipina, perasaan bangga telah belajar ke China oleh kalangan muda mereka diuraikan dalam bab 10 (hal. 181). Dalam sub judul “Assessment of China’s Soft Power Among China-Educated Filipinos”. Filipina, diteliti bagaimana image orang-orang Filipina sebelum adanya kerjasama pendidikan China-Filipina dan setelahnya. Tahap pertama kerjasama dimulai dengan kerjasama universitas, yang dijembatani Confucius Institute, sebuah lembaga di bawah kementerian pendidikan China. Universitas Sun Yat Sen, Hanban University, Fujian University dan Xiamen University dari China bekerjasama dengan 4 universitas Filipina.

Pendidikan Bahasa Mandarin ditujukan awalnya kepada komunitas China-Filipina melalui the Philippines Chinese Education Research, baik di Filipina maupun ke China. Kerjasama ini selanjutnya memberikan kesempatan pada pelajaran Filipina studi di China. Hasil penelitian ini menunjukkan kebanggaan orang-orang Filipina atas China semakin tinggi.

Negara-negara Asia Tenggara lainnya juga mengalami penetrasi, seperti Thailand, Laos, Kamboja dan Vietnam. Namun, di masyarakat China Yunan Thailand Utara, sekolah pro China Taiwan masih lebih dominan daripada pro China Peking. Sedangkan di Vietnam, kontrol Negara Komunis Vietnam atas dominasi kultural China dapat dikontrol. Khususnya, terkait hubungan politik Vietnam dengan China yang sering memanas.

Ini adalah beberapa catatan, pertama, Pendekatan “Soft Power” melalui budaya, pendidikan, bahasa dan bantuan ekonomi telah membuat kehadiran China di Asia Tenggara tidak dapat terelakkan. Peningkatan kecintaan masyarakat kawasan Asia atas budaya China semakin besar, khususnya lagi setelah popular culture yang dilakukan menyentuh kalangan intelektual melalui film drama percintaan, bukan sekedar Kungfu.

Kedua, Dominasi budaya China di Indonesia telah berlangsung dalam. Pergeseran kecintaan masyarakat China Indonesia dan juga orang-orang asli Indonesia terhadap budaya China semakin tinggi. Ini ditunjukkan dengan pilihan pendidikan lanjutan ke China telah melampaui tujuan sebelumnya, yakni Amerika, Australia maupun eropa. Film-film asal China juga telah diterima dengan senang.

Soft power melalui pendidikan dan kebudayaan ini pada akhirnya akan lebih membuat Indonesia menjadi sub ordinat RRC ke depan. Hal ini terutama setelah ketergantungan politik dan dagang kita berkiblat ke sana.

Ketiga, Persoalannya adalah bagaimana memitigasi resiko hubungan Indonesia dan China. Budaya Indonesia yang kurang jelas arah pembangunannya tidak akan mampu melindungi kebanggaan ke Indonesia an, jika dominasi dan hegemoni China tidak terbendung lagi.

Keempat, Untuk itu, “Soft Power” China di Indonesia harus diimbangi dengan pembangunan kebudayaan Indonesia, khususnya Islam Indonesia, agar mampu menahan arus dominasi yang terjadi.

Dan kelima, Indonesia dan China dapat saja bekerjasama dalam kedaulatan yang seimbang. Hal ini perlu dipikirkan strateginya, mengapa di era pak Soeharto, kebanggaan ke Indonesia an bisa lebih tinggi dibandingkan saat ini, secara budaya?B

Serta buku ini terbitan baru, 2024. Ada 16 penulis dari berbagai universitas di Asean. Diterbitkan oleh ISEAS, Singapore dan diedit oleh Leo Suryadinata.

Penulis : Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle

MoneyTalk, Jakarta – Penurunan suku bunga oleh Bank Sentral AS, Federal Reserve (Fed), sebesar 25 basis poin ke kisaran 4,50%-4,75% di tengah euforia kemenangan Presiden terpilih Donald Trump menjadi langkah yang menarik untuk dianalisis.

Keputusan ini bukan hanya refleksi atas dinamika ekonomi terkini di Amerika Serikat, tetapi juga sinyal kebijakan yang harus dibaca dalam konteks perubahan politik yang besar di Washington.

Konteks Data Ekonomi AS

Dari sisi ekonomi, AS menghadapi situasi yang relatif stabil, tetapi dengan sejumlah tantangan yang memerlukan respons kebijakan yang cermat.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) AS pada kuartal ketiga 2024 tercatat sebesar 2,8%, sedikit lebih rendah dari ekspektasi tetapi masih di atas rata-rata jangka panjang AS sekitar 1,8%-2%.

Indikator inflasi juga mencatatkan angka yang hampir mendekati target Fed, dengan tingkat inflasi inti mencapai 2,7%.

Meskipun ini mengindikasikan stabilitas ekonomi, potensi inflasi yang lebih tinggi bisa muncul seiring dengan kebijakan-kebijakan ekspansif yang diusulkan oleh administrasi Trump, seperti pemotongan pajak dan peningkatan belanja infrastruktur.

Pasar tenaga kerja AS, di sisi lain, mulai menunjukkan beberapa tanda pelonggaran.

Pertumbuhan lapangan kerja melambat pada Oktober, dengan penambahan hanya 12.000 pekerjaan, sebagian besar terdampak oleh badai di wilayah Tenggara dan sejumlah pemogokan.

Kondisi ini mendorong Fed untuk menurunkan suku bunga guna menjaga agar ekonomi tetap stabil, mendukung investasi, serta memastikan pasar tenaga kerja tetap kuat.

Mengapa Fed Memilih Menurunkan Suku Bunga?

Penurunan suku bunga ini mencerminkan sikap antisipatif Fed terhadap ekspektasi inflasi yang mungkin terdorong oleh kebijakan fiskal administrasi Trump.

Dengan kemenangan Trump, pasar memperkirakan peningkatan belanja infrastruktur, kebijakan proteksionis, dan pemotongan pajak yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Namun, kebijakan-kebijakan ini juga dapat menaikkan inflasi, terutama melalui peningkatan permintaan agregat dan harga barang impor yang lebih tinggi akibat tarif.

Keputusan Fed untuk menurunkan suku bunga adalah upaya untuk menyediakan stimulus tambahan guna memastikan bahwa ekonomi tetap berada pada jalur pertumbuhan yang stabil.

Langkah ini juga diambil untuk menjaga stabilitas di pasar keuangan, di mana pasar telah mengantisipasi pemangkasan suku bunga ini sejak pertemuan Fed pada bulan September.

Tindakan ini berfungsi sebagai “baantalan” untuk menyeimbangkan dampak dari kebijakan fiskal agresif yang mungkin akan diberlakukan oleh pemerintahan Trump.

Faktor Politik di Balik Keputusan Fed

Konteks politik pasca kemenangan Trump menjadi pertimbangan penting lainnya.

Trump diperkirakan akan menjalankan kebijakan yang sangat berbeda dari pemerintahan sebelumnya, termasuk kebijakan perdagangan yang lebih proteksionis dan kebijakan fiskal yang lebih agresif.

Dalam situasi ini, Fed harus memastikan bahwa kebijakan moneter tetap cukup longgar untuk mendukung ekonomi, tetapi juga siap untuk mengubah arah jika kebijakan Trump ternyata mendorong inflasi terlalu cepat.

Independensi Fed dalam mengambil keputusan ini juga penting untuk dipahami. Meski Fed sebenarnya berpotensi terancam independensinya saat nanti Trump berkuasa.

Seberat apapun tekanan independensi Fed, menjaga stabilitas ekonomi AS seharusnya menjadi adalah harga mati bagi FED.

FED idealnya melakukan sejumlah kebijakan moneter tanpa terpengaruh oleh dinamika politik jangka pendek.

Setidaknya saat ini Chairman Fed Jerome Powell masih memastikan hal tersebut. Ia menegaskan bahwa kebijakan moneter tidak akan dipengaruhi langsung oleh pemerintahan yang baru.

Namun pernyataan Powell tersebut bisa jadi adalah sinyal dirinya tidak lagi diperlukan oleh pemerintahan Trump yang akan datang.

Disinilah letak kenegarawanan Power karena selama dia menjadi Gubernur FED, dirinya akan berkomitmen pada mandatnya untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung lapangan kerja, tanpa tergantung pada preferensi politik pemerintahan yang berkuasa.

Saya kira dirinya sedang mempertaruhkan jabaatan saat mengatakan demikian.

Dampak dan Harapan ke Depan

Penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin ini menjadi sinyal bahwa Fed siap beradaptasi dan “bekerjasama” dengan perubahan yang akan datang di bawah kepemimpinan Trump.

Ini juga sinyal bahwa sebenarnya Powell, bukan sosok yang anti Trump sama sekali meski pendahulunya Janet Yellen menjadi Menteri Keuangan dari rival politiknya Biden-Harris.

Di satu sisi, langkah penurunan suku bunga ini memberikan dorongan bagi pasar untuk terus bergerak positif, karena suku bunga yang lebih rendah dapat mendorong investasi dan konsumsi.

Hal ini terlihat dari reaksi pasar yang cukup optimis, dengan kenaikan di indeks Nasdaq dan S&P 500.

Reaksi ini menunjukkan bahwa investor melihat penurunan suku bunga sebagai langkah yang tepat untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan memberikan ruang bagi pertumbuhan.

Ini juga petanda awal akan menguatnya Dollar dan melemahnya mata uang lain termasuk Indonesia.

Namun, di sisi lain, kebijakan Fed tersebut juga menunjukkan bahwa Fed berada dalam situasi yang kompleks.

Dengan kebijakan fiskal ekspansif yang diharapkan dari administrasi Trump, risiko inflasi yang lebih tinggi tampak nyata.

Suku bunga yang lebih rendah dapat membantu mendukung ekonomi jangka pendek, tetapi jika inflasi terus meningkat akibat tarif yang lebih tinggi atau lonjakan belanja pemerintah, Fed mungkin harus berbalik arah dan menaikkan suku bunga lebih cepat dari yang direncanakan.

Fed kini menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga dalam konteks pemerintahan yang mungkin lebih fokus pada stimulus fiskal.

Pertanyaan yang muncul adalah, sejauh mana Fed dapat mempertahankan independensinya di bawah tekanan politik, terutama jika kebijakan moneter yang dipilihnya dianggap tidak selaras dengan keinginan politik pemerintah?

Dalam kondisi ini, kepemimpinan Powell di Fed akan sangat diuji.

Sementara ia bersikeras untuk tetap berpegang pada mandat Fed tanpa intervensi politik, situasi ini akan terus memunculkan potensi gesekan antara kebijakan Fed dan kebijakan pemerintah.

Dalam jangka menengah, langkah Fed ini diharapkan mampu memberi “bantalan” bagi ekonomi AS di tengah ketidakpastian kebijakan fiskal.

Penurunan suku bunga memberikan waktu bagi Fed untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan Trump, seperti tarif dan pengeluaran infrastruktur, sambil terus menjaga pertumbuhan ekonomi.

Namun, jika inflasi mulai tidak terkendali, Fed mungkin terpaksa harus merubah arah kebijakan dan kembali mengetatkan suku bunga lebih cepat dari yang diperkirakan saat ini.

Catatan Penting

Penurunan suku bunga Fed di tengah euforia kemenangan Trump adalah langkah politis dan strategis yang mencerminkan kehati-hatian Fed di tengah perubahan politik besar.

Dengan kebijakan fiskal yang agresif diharapkan dari administrasi Trump, Fed nampaknya akan terus mengantisipasi dan memitigasi dampak potensial dari lonjakan inflasi sambil mempertahankan pertumbuhan yang stabil.

Bagi ekonomi AS, penurunan suku bunga ini adalah angin segar yang dapat memperkuat pasar tenaga kerja, mendorong investasi, dan menjaga pasar tetap optimis di tengah ketidakpastian.

Namun, langkah ini juga membawa risiko jangka panjang, khususnya terkait potensi tekanan inflasi yang lebih besar.

Fed sedang bersiap untuk menghadapi situasi yang kompleks ini, memastikan bahwa keputusan-keputusannya tetap berlandaskan data ekonomi dan bukan preferensi politik.

Di bawah tekanan transisi pemerintahan, komitmen Fed untuk menjaga stabilitas harga dan lapangan kerja akan menjadi penentu utama keberhasilan ekonomi AS di era baru ini.

Penulis: Achmad Nur Hidayat (Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta)

MoneyTalk,Jakarta – Pada hari Kamis 7 November 2024, protes proyek oligarki property PIK 2 di Provinsi Banten, bukan hanya diprotes oleh sejumlah tokoh Nasional di Jakarta. Di Lokasi Proyek, di Kabupaten Tangerang, Proyek ini juga diprotes masyarakat.

Penulis bersama sejumlah tokoh seperti Letjen TNI (Purn) Fachrur Razi, Mayjen TNI (Purn) Soenarko, Letnan Jenderal TNI (Mar) (Purn) Suharto, Edy Mulyadi, Marwan Batubara, Eka Jaya (Ormas Pejabat), Bunda Merry (Lampung), Rizal Fadillah (Bandung), Syafril Sofyan, Refly Harun, Roy Suryo, Yusuf Blegur, dan yang lainnya, *mengadakan diskusi dengan kesimpulan meminta kepada pemerintah untuk mencabut status PSN proyek PIK 2. Ternyata dihari yang sama (Kamis, 7/11) pada sekitar pukul 08.30 telah terjadi musibah yang memilukan. Di daerah Jl. Salembaran Kecamatan Teluknaga (Depan Komplek Puri).

Seorang anak perempuan SD berusia 13 tahun, meninggal akibat terlindas mobil truck pengangkut material tanah untuk proyek PIK 2. Sontak, warga marah dan melakukan tindakan pengrusakan terhadap sejumlah truck dan alat mixer (molen) proyek PIK 2.

Sebenarnya, warga sekitar proyek sudah lama menahan amarah karena dirugikan oleh proyek PIK 2. Pasalnya, truck pengangkut material tanah untuk menimbun proyek melakukan aktivitas pengangkutan tanah secara terus menerus selama 1 x 24 Jam.

Padahal, merujuk ketentuan Pasal 3 Perbup Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2022, jam operasional truck semestinya hanya boleh beroperasi dari pukul 22.00 WIB (Jam 10 malam) sampai jam 05.00 WIB (pagi). Akibatnya, masyarakat dirugikan oleh aktivitas proyek PIK 2 yang menimbulkan polusi, kerusakan jalan, kemacetan dan kecelakaan, akibat hilir mudiknya truck pengangkut tanah untuk proyek PIK 2.

Aktivitas truck yang tidak patuh jam operasional ini, jelas melanggar hukum dan hanya melayani kerakusan proyek PIK 2. Tidak ada motif lain, yang menyebabkan truck beroperasi 24 jam selain untuk mengejar progres pembangunan PIK 2. Motifnya, hanya untuk tujuan keuntungan proyeknya Aguan, dengan mengabaikan hak masyarakat bahkan hingga menimbulkan korban jiwa masyarakat.

Proyek PIK 2 punya Aguan ini, jelas telah memakan korban bocah. Satu dasar yang kuat bagi pemerintah untuk segera membatalkan status PSN PIK 2, bahkan mengkaji ulang perizinan proyek agar tak semakin merugikan masyarakat.

Pihak PIK 2 hanya peduli pada target pencapaian pembangunan, agar mereka bisa segera dagang tanah kavling siap bangun dan sejumlah property yang mereka bangun. Di kepala mereka, hanya ada cuan dan cuan. Tak peduli, ekspansi proyek mereka merenggut nyawa rakyat.

Wajar saja, rakyat marah. Selain telah merampas kedaulatan tanah rakyat, proyek PIK 2 juga merampas hak-hak publik rakyat hingga merampas nyawa rakyat. Kerakusan PIK 2 ini harus segera dihentikan.

Proyek ini bukan saja merugikan Negara, melainkan juga merugikan rakyat. Negara dirugikan dari potensi pendapatan pajak yang mengempis karena nilai tanah yang dibuat murah melalui ganti rugi semaunya. Negara dirugikan, karena kendali negara hilang di area kawasan komersial tersebut. Kawasan ini telah menjadi Negara dalam Negara.

Sementara rakyat, dirugikan dalam banyak aspek. Kerugian finansial, spiritual, sosial, hingga kerugian kultural karena sejarah budaya Banten yang kental dengan nuansa Islam, akan diurug dan ditenggelamkan, diganti budaya hedonis kaum liberal.

Tak akan ada lagi yang beribadah dan menyembah Allah SWT. Tak ada lagi sholat berjama’ah, maulidan, pengajian, rathiban, dan syiar Islam lainnya, karena Madjid dan Mushola terancam tergusur, kehidupan kampung terancam punah, diubah menjadi kawasan elit yang ekslusif.

MoneyTalk,Jakarta – Program 3 juta rumah tampaknya akan benar benar terlaksana. Pemerintah akan membuat rumah rumah untuk rakyat, untuk mengatasi kelompok masyarakat yang tidak punya rumah atau bahasa sekarang homeless, atau menempati rumah tidak layak, atau numpang rumah mertua. Ini adalah niat yang baik tentunya.

Kalau kita menengok sejarah umat manusia dari jaman Jawa kuno yang konon adalah kelompok manusia paling tua di muka bumi ini, orang tidak punya rumah karena tidak bisa membeli rumah, karena miskin, karena tidak punya usaha atau pekerjaan alias menganggur, dan seterusnya berakibat manusia tersebut tidak punya rumah.

Sejarah membuat rumah untuk wong kere pernah dicoba secara kapitalis di Amerika Serikat. Para pengembang membuat rumah yang banyak lalu dijual dengan cara kredit ke masyarakat. Karena masyarakatnya tidak cukup uangnya untuk kredit rumah maka rumah tersebut boleh diagunkan ke bank untuk mendapatkan utang. Nilai pinjamannya berdasarkan asumsi harga runah 10 tahun ke depan. Rumah yang sama dijadikan agunan oleh bank untuk dapat utang atas dasar asumsi harga rumah 20 tahun ke depan. Aset rumah yang sama menjadi sumber uang bagi banyak pihak untuk dapat utang untuk pesta pesta. Makmurlah semua Amerika Serikat.

Tapi apa yang terjadi ternyata terjadi penggelembungan harga rumah, tejadi gelembung kredit konsumsi, terjadi gelembung utang property. Gelembung itu meledak, kempes, perusahaan property tidak bisa bayar utang, kredit macet, AS negara ambruk ekonominya, menular ke seluruh dunia. AS mengatasinya dengan memprinting uang kertas dollar banyak sekali. Namun tidak selamat juga sampai hari subprime mortgage menjadi gunung beku yang akan meledak berulang ulang. enaknya AS waktu itu bisa print uang, jadi masih bisa bagi uang.

Cara pembangunan perumahan di China lebih menggila, utang besar besaran yang sebagian besar bersumber dari bank bank dalam negeri melibatkan investor global telah membentuk utang sekitar 65 persen GDP Tiongkok. Namun ini adalah andalan pertumbuhan ekonomi mereka. Walaupun krisis telah dimulai pada tahun 2014 mencapai puncak penurunan penjualan rumah pada 2019 dan terjadi gagal bayar utang sektor property yang mengemuka adalah Evergrande Group. Langkah gila telah ditempuh dengan memperpanjang batas pembayaran kredit perumahan KPR hingga 50-60 tahun atau utang seumur hidup atau utang yang bisa diwariskan kepada anak cucu.

Usaha membangun rumah dengan utang menjadi cara seluruh dunia. Di Indonesia pembangunan perumahan begitu marak, tidak jauh beda dengan AS. Orang beli rumah awalnya banyak, rumah dan apartemen terus dibangun, lama lama yang beli makin berkurang, makin sedikit, tapi pembangunan rumah tetap merupakan unggulannya banking. Meskipun banyak proyek perumahan yang gagal total seperti Meikarta, dll yang skalanya lebih kecil.

Mengapa? sebabnya masyarakat memang uangnya sedikit, masih mikir panjang untuk kredit rumah, apalagi dengan bunga di Indonesia kelas lintah darat. Bunga bank untuk kredit perumahan bisa 13-15 persen setahun. walaupun banknya utang ke luar negeri dengan bunga cuma 3-6 persen setahun. Ya bank bank sendiri tidak dapat menghindar menjadi tengkulak atau lintah darat karena inflasi yang juga tinggi.

Usaha membangun rumah kini akan dilanjutkan lebih masiv. Jumlah yang akan dibangun tidak main main, mencapai 3 juta unit rumah. Jika dihitung hitung akan menghabiskan anggaran 300 triliun rupiah dengan asumsi harga rumah 100 juta rupiah per unit. Jika ini terealisasi maka ini adalah ledakan besar pertumbuhan ekonomi double digit bisa terjadi.

Sekarang masalahnya bagaimana menyalurkan rumah itu kepada orang yang tidak punya rumah? dibagi gratis, sewa, atau dibeli secara kredit?Kalau kredit uang muka nya berapa? bunganya berapa? ini penting. Sebab model kredit dengan uang muka sekarang dan bunga sekarang telah membuat banyak orang kapok. Mahal dan membuat makan tidak enak dan tidur tidak nyenyak. Sekarang hanya 45 persen apartemen di Jakarta yang terisi.

Atau akan dibagi gratis? nah ini cara yang enak. pembangunan rumah dibiayai oleh APBN lalu dibangi gratis kepada masyarakat miskin, setengah miskin, pengangguran, dll yang sejenis. Cara semacam ini pasti banyak yang senang, mengingat sekarang terjadi deflasi sudah 5 bulan berturut turut, yang berarti masyarakat sedang tidak punya uang, alias kere keriting, sehingga belanja berkurang maka terjadi deflasi. ora po po, biarpun saldo nol tapi menempati rumah harga 100 juta rupiah pemberian gratis dari pemerintah. keren juga gaes !

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – Di tahun 1983 Sindunata menerbitkan karya sastra berjudul Anak Bajang Menggiring Angin. Kalahnya moralitas manusia melawan godaan hawa nafsu menjadi akar segala malapetaka.

Mengadaptasi cerita legendaris Ramayana, Anak Bajang Menggiring Angin berhasil membawakan nilai-nilai kemanusiaan dengan epic.

Beberapa hari ini saya masih di Jogyakarta dan biasa selalu mencari buku yang membuatku berbunga-bunga rasa dahaga hilang di Gramedia aku menemukan karyasastra Sindunàta yang berjudul “Buku Ratu Adil: Ramalan Jayabaya dan Sejarah Perlawanan Wong Cilik”.

Buku ini mengklaim, Romo Sindhu sendiri mengatakan bahwa di buku ini wong cilik bukan dilihat dari agama, tapi kebudayaan. Pandangan kebudayaan dapat menggerakkan pola pikir dan api semangat dari wong cilik dengan caranya sendiri.

Cover buku ayam jago. Ayam jago sendiri merupakan simbol yang kuat terutama dalam kancah perpolitikan.

Di dalam politik, wong cilik tidak memiliki ruang berekspresi sehingga hanya bisa melakukan perlawanan secara simbolisme. Salah satu gerakan protes melawan kolonialisme yang begitu besar adalah lewat sabung ayam jago. Di mana di sana rakyat kecil berkumpul dan merasakan perasaan ‘desir-desir’ kalah dan menang seperti dalam medan perang.

Sindhunata mengatakan bahwa pemilihan kata ‘pemberontakan’ merupakan varian-varian dari protes dan ‘pemberontakan’ memiliki daya dobrak dari perlawanan. Rakyat kecil tidak sekedar melawan, tetapi mereka berani berkorban walaupun kalah untuk menunjukkan bahwa harapan sangat berharga.

Ekspresi rakyat yang digambarkan Sindunata dalam karya sastra nya rakyat Surabaya dengan Bonek nya (Bondo Nekat) berani melawan Inggris dengan tank dan pesawat tempur nya

Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani tanggal 29 Oktober 1945, keadaan berangsur-angsur mereda. Walaupun begitu tetap saja terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata antara rakyat dan tentara Inggris di Surabaya.

Bentrokan-bentrokan tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Mallaby (Pimpinan Tentara Inggris untuk Jawa Timur) pada 30 Oktober 1945.

Kematian Jendral Mallaby ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Mallaby yaitu Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansergh mengeluarkan Ultimatum 10 November 1945 yang meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara AFNEI dan administrasi NICA serta ancaman akan menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara apabila orang orang Indonesia tidak mentaati perintah Inggris.

Mereka juga mengeluarkan instruksi yang isinya bahwa semua pimpinan bangsa Indonesia dan para pemuda di Surabaya harus datang selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945, pukul 06.00 pagi pada tempat yang telah ditentukan.

Namun ultimatum itu tidak ditaati oleh rakyat Surabaya, sehingga terjadilah pertempuran Surabaya yang sangat dahsyat pada tanggal 10 November 1945, selama lebih kurang tiga minggu lamanya.

Medan perang Surabaya kemudian mendapat julukan “neraka” karena kerugian yang disebabkan tidaklah sedikit.

Pertempuran tersebut telah mengakibatkan sekitar 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban, sebagian besar adalah warga sipil.

Selain itu diperkirakan 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota Surabaya dan tercatat sekitar 1600 orang prajurit Inggris tewas, hilang dan luka-luka serta puluhan alat perang rusak dan hancur.

Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat yang menjadi korban ketika itu serta semangat membara tak kenal menyerah yang ditunjukkan rakyat Surabaya, membuat Inggris serasa terpanggang di neraka dan membuat kota Surabaya kemudian dikenang sebagai kota pahlawan

Jika kita kaitkan dengan rakyat Surabaya menghadapi Inggris rakyat mempunyai jiwa heroik berani berkorban jiwaraga nya.
Perlawanan rakyat yang ingin datang nya Ratu Adil adalah cara rakyat mengekspresikan kitadak puasanya nya terhadap ketidak adilan .

Penulis: Prihandoyo Kuswanto, Pojok Angkringan Stasiun Tugu.

MoneyTalk, Jakarta – Jika Kamala Harris terpilih sebagai presiden, beberapa komoditas utama Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan dari kebijakan perdagangan yang lebih terbuka dan inklusif.

Harris diperkirakan akan mendukung perjanjian perdagangan internasional yang stabil, sehingga produk-produk seperti tekstil, alas kaki, elektronik, serta beberapa barang manufaktur Indonesia bisa lebih mudah masuk ke pasar AS tanpa terbentur hambatan yang berat.

Di sisi lain, pendekatan pro-lingkungan yang diusung Harris dapat memberikan tantangan bagi industri tertentu di Indonesia yang belum menerapkan standar keberlanjutan, terutama komoditas yang terkait dengan produksi berbasis lahan seperti minyak kelapa sawit.

Meski demikian, jika sektor industri Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan standar tersebut, komoditas ramah lingkungan bisa mendapatkan keunggulan di pasar AS di bawah pemerintahan Harris.

Jika Donald Trump kembali menjabat, kemungkinan besar kebijakan perdagangan proteksionisnya akan memengaruhi ekspor komoditas Indonesia.

Kebijakan ini bertujuan untuk mengutamakan produk dalam negeri AS melalui tarif tinggi dan pembatasan impor, yang akan menyulitkan produk tekstil, alas kaki, dan hasil manufaktur Indonesia bersaing di pasar AS.

Komoditas pertanian seperti minyak kelapa sawit mungkin juga terkena dampak, mengingat Trump cenderung mengurangi impor bahan mentah yang bisa diproduksi di dalam negeri.

Sebagai alternatif, perusahaan Indonesia mungkin akan berfokus pada diversifikasi pasar ekspor mereka ke negara-negara lain yang menawarkan akses lebih terbuka.

Secara keseluruhan, hasil Pilpres AS akan sangat memengaruhi komoditas Indonesia di pasar global. Pemerintahan Harris yang lebih inklusif dan berwawasan lingkungan berpotensi membuka peluang baru bagi produk-produk berkelanjutan Indonesia, sementara pendekatan proteksionis Trump bisa menghadirkan tantangan bagi komoditas yang sangat bergantung pada pasar AS.

Hasil pemilu AS begitu ditunggu tidak hanya oleh masyarakat AS namun juga oleh masyarakat dunia.

Karena diduga akan banyak perubahan sebagai dampak dari pemilu presiden di AS tersebut.

Jika Kamala Harris memenangkan pemilu, pendekatannya yang lebih konvensional seperti kebijakan Biden dengan perubahan yang inkremental. Ini artinya diperkirakan kemenangan Kamala akan diikuti keterbukaan bagi perdagangan dan hubungan internasional.

Kamala Harris cenderung melanjutkan kebijakan perdagangan yang mendukung kerja sama dengan negara-negara lain dalam kerangka perjanjian multilateral atau bilateral yang lebih stabil dan terbuka.

Indonesia berpotensi mendapatkan manfaat dari kebijakan ini, terutama karena Harris diharapkan akan mendorong perjanjian perdagangan yang lebih inklusif, yang dapat memperluas akses produk Indonesia ke pasar AS.

Bagi Indonesia, ini berarti peningkatan ekspor produk seperti tekstil, alas kaki, elektronik, dan barang manufaktur lainnya yang selama ini menjadi andalan.

Kepercayaan investor juga mungkin akan meningkat, mengingat stabilitas kebijakan yang lebih terjamin dalam jangka panjang.

Industri manufaktur di Indonesia dapat lebih berkembang dengan adanya aliran teknologi dan investasi dari AS, yang diharapkan Harris akan dorong sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi global yang saling terhubung.

Di sisi lain, jika Donald Trump terpilih kembali, perdagangan antara Indonesia dan AS kemungkinan akan menghadapi lebih banyak tantangan.

Trump dikenal dengan kebijakan perdagangan proteksionis yang bertujuan melindungi industri dalam negeri AS melalui tarif yang tinggi dan berbagai hambatan dagang lainnya.

Kebijakan seperti ini berpotensi mengurangi akses produk Indonesia ke pasar AS karena daya saing produk Indonesia bisa terganggu oleh bea masuk yang lebih tinggi atau ketentuan lain yang ketat.

Trump diperkirakan akan mendorong produksi dalam negeri AS untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor.

Ini berarti bahwa sektor-sektor manufaktur di negara-negara seperti Indonesia perlu menghadapi persaingan lebih ketat atau bahkan merelokasi pasar utama mereka ke negara lain.

Kebijakan Trump dapat menyebabkan penurunan ekspor produk-produk Indonesia, terutama di sektor tekstil dan alas kaki, yang merupakan salah satu komoditas ekspor utama ke AS.

Selain itu, ketidakpastian dalam kebijakan perdagangan yang mungkin muncul dapat mempengaruhi rencana ekspansi atau investasi dari pelaku industri manufaktur di Indonesia yang selama ini menargetkan pasar AS.

Secara keseluruhan, perbedaan pendekatan kebijakan antara Kamala Harris dan Donald Trump sangat signifikan dan akan mempengaruhi pola perdagangan antara Indonesia dan AS.

Harris diperkirakan akan lebih membuka peluang bagi kerja sama perdagangan bebas dan memberikan insentif bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk memperkuat kemitraan dengan AS.

Ini dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha di Indonesia yang ingin memperluas pasar atau meningkatkan volume ekspor mereka.

Sebaliknya, kebijakan Trump yang lebih proteksionis dapat menurunkan minat pelaku industri di Indonesia untuk berinvestasi dalam kapasitas ekspor ke AS, mengingat risiko yang lebih tinggi dari pembatasan perdagangan yang ketat.

Pada aspek industri, kebijakan Harris yang pro-lingkungan juga dapat memberikan tantangan baru bagi industri yang berorientasi ekspor.

Harris diperkirakan akan mendorong standar yang lebih ketat terkait emisi karbon dan keberlanjutan, yang dapat mempengaruhi produk manufaktur dari Indonesia yang belum sepenuhnya menerapkan standar ramah lingkungan.

Namun, jika industri di Indonesia dapat beradaptasi dengan standar ini, pasar AS akan menjadi peluang yang menguntungkan di bawah kepemimpinan Harris.

Sebaliknya, Trump yang tidak terlalu menekankan pada regulasi lingkungan akan lebih fokus pada keuntungan langsung bagi industri AS, dan ini mungkin meningkatkan daya saing barang-barang manufaktur dalam negeri AS dibandingkan barang impor.

Demikianlah analisis skenario utama dalam proyeksi perdagangan dan industri ke depan tergantung pada hasil pemilu di AS.

Perbedaan pendekatan ini dapat menentukan arah kebijakan perdagangan dan investasi Indonesia-AS dalam beberapa tahun ke depan.

Penulis: Achmad Nur Hidayat (EKONOM UPN VETERAN JAKARTA)

MoneyTalk,Jakarta – Sejumlah badan usaha penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM), seperti PT Pertamina (Persero), Shell Indonesia, BP-AKR hingga PT Vivo Energy Indonesia kompak menaikkan harga produk BBM non subsidi. Dan kenaikan harga tersebut berlaku sejak 1 November 2024.

(lebih…)