22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Dalam situasi ekonomi yang menantang seperti sekarang, penurunan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, menjadi langkah strategis yang seharusnya dipertimbangkan pemerintah. Harga minyak mentah dunia sedang berada dalam tren penurunan, yang seharusnya membuka peluang bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM di dalam negeri.

Penyesuaian ini tidak hanya sekadar mencerminkan perubahan harga pasar, tetapi juga penting untuk menjaga daya beli masyarakat yang menurun. Selain itu, langkah ini dapat membantu sektor industri yang tertekan serta mengimbangi tekanan deflasi yang terus berlanjut.

Penurunan harga BBM secara langsung akan membantu memulihkan daya beli masyarakat. Hal ini juga dapat menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan ruang bagi industri untuk bertumbuh dalam kondisi permintaan yang lemah dan indeks PMI yang menunjukkan pelemahan.

Pertama, harga minyak mentah dunia telah mengalami penurunan signifikan dalam beberapa waktu terakhir, terutama pada jenis West Texas Intermediate (WTI) dan Brent. Pada Oktober 2024, harga WTI sempat anjlok sebesar 6% dalam sehari, mencapai level terendah sejak awal bulan Oktober di kisaran USD67 per barel.

Penurunan harga ini disebabkan oleh lemahnya permintaan global dan kondisi geopolitik di Timur Tengah yang mulai mereda. Rencana Amerika Serikat untuk membeli minyak guna mengisi Cadangan Minyak Strategis (SPR) juga menunjukkan bahwa harga minyak global memiliki potensi untuk tetap berada di level rendah dalam beberapa bulan ke depan.

Dengan adanya penurunan harga minyak global, biaya pengadaan bahan bakar di dalam negeri juga ikut mengalami penurunan. Idealnya, penurunan ini tercermin pada harga jual BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, di dalam negeri.

Kedua, daya beli masyarakat Indonesia mengalami penurunan yang signifikan, terlihat dari angka deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa banyak konsumen kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, sementara harga BBM yang tetap tinggi memperburuk situasi.

Penurunan harga BBM akan langsung berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat, karena biaya transportasi dan logistik akan lebih rendah. Hal ini akan menstabilkan harga barang kebutuhan dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ketika banyak sektor sedang mengalami penurunan permintaan, penurunan harga BBM dapat meringankan beban konsumen. Ini akan mendorong lebih banyak pengeluaran dan membantu mengembalikan daya beli ke tingkat yang lebih stabil.

Ketiga, harga BBM yang tinggi menciptakan beban biaya tambahan bagi sektor industri, terutama industri yang sangat bergantung pada bahan bakar, seperti transportasi, logistik, dan manufaktur. Dalam kondisi ekonomi global yang lemah dan permintaan yang menurun, sektor industri menghadapi tantangan besar untuk menjaga profitabilitas sambil tetap memenuhi kebutuhan operasional.

Penurunan harga BBM akan mengurangi beban operasional bagi perusahaan dan memberikan ruang bagi industri untuk beroperasi lebih efisien. Ini juga membantu menjaga harga produk lebih stabil dan menghindari pengurangan produksi atau PHK.

Dengan harga BBM yang lebih rendah, sektor industri dapat lebih kompetitif, meningkatkan kapasitas produksi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Hal ini juga berdampak positif pada ekonomi secara keseluruhan.

Keempat, deflasi yang berlanjut selama lima bulan berturut-turut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam struktur ekonomi saat ini. Penurunan harga ini disebabkan oleh menurunnya permintaan konsumen.

Kondisi ini dapat menjadi ancaman serius bagi pertumbuhan ekonomi, karena konsumen dan perusahaan akan menahan pengeluaran dan investasi mereka. Hal ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Penurunan harga BBM akan membantu menjaga inflasi pada tingkat yang seimbang, mengurangi tekanan deflasi, dan memicu aktivitas ekonomi. Dengan menurunkan harga BBM, pemerintah dapat mendorong permintaan dan mendorong konsumen untuk berbelanja, yang pada akhirnya akan membantu menstabilkan ekonomi.

Kelima, indeks Manajer Pembelian (PMI) Indonesia baru-baru ini menunjukkan tren penurunan, yang mencerminkan penurunan aktivitas di sektor manufaktur dan industri secara keseluruhan. Tren ini mengindikasikan pelemahan sektor industri yang cukup mengkhawatirkan.

Indeks PMI yang lebih rendah menunjukkan bahwa sektor-sektor utama mengalami penurunan pesanan baru dan produksi. Dengan menurunkan harga BBM, pemerintah dapat memberikan stimulus bagi sektor industri.

Penurunan harga BBM ini juga dapat membantu menjaga biaya produksi pada level yang lebih kompetitif. Sehingga sektor manufaktur dapat kembali bergairah dan berkontribusi positif bagi perekonomian.

Keenam, harga BBM yang tinggi membuat ketergantungan masyarakat terhadap BBM subsidi semakin besar. Dengan menurunkan harga BBM nonsubsidi, masyarakat dapat beralih ke BBM nonsubsidi dengan beban yang lebih ringan.

Hal ini akan mengurangi tekanan terhadap anggaran subsidi pemerintah, yang pada akhirnya dapat dialokasikan untuk sektor lain yang membutuhkan. Dengan demikian, penurunan harga BBM nonsubsidi akan mengurangi beban anggaran negara dan memperbaiki alokasi subsidi yang lebih efektif.

Ketujuh, dalam kondisi ekonomi global yang tidak menentu, konsumsi domestik memiliki peran penting sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Penurunan harga BBM akan membantu meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya akan mendorong konsumsi domestik.

Konsumsi yang lebih tinggi akan memberikan dampak positif bagi berbagai sektor, terutama ritel, transportasi, dan jasa, yang sangat tergantung pada daya beli konsumen. Dengan memperkuat konsumsi domestik, ekonomi Indonesia akan lebih tahan terhadap guncangan global dan mampu menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan.

Kedelapan, penurunan harga BBM juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk memulihkan ekonomi pascapandemi. Harga bahan bakar yang lebih terjangkau akan membantu sektor-sektor yang masih dalam tahap pemulihan, seperti transportasi, pariwisata, dan usaha kecil dan menengah (UKM).

Dengan memberikan insentif berupa harga BBM yang lebih rendah, pemerintah dapat membantu sektor-sektor ini bangkit lebih cepat. Ini akan menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Hal ini juga akan membantu mengurangi ketimpangan ekonomi, karena masyarakat menengah ke bawah akan lebih terbantu dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

Kesembilan, harga BBM yang lebih rendah akan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Biaya transportasi dan logistik yang lebih rendah akan membuat produk-produk dalam negeri lebih kompetitif di pasar internasional.

Dengan daya saing yang lebih tinggi, produk Indonesia akan lebih mudah bersaing dengan produk impor, sehingga akan memberikan dorongan bagi ekspor dan memperbaiki neraca perdagangan. Di sisi lain, daya saing yang meningkat juga akan membantu menarik lebih banyak investasi asing, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Kesimpulan

Penurunan harga BBM baik subsidi maupun nonsubsidi merupakan langkah yang sangat dibutuhkan dalam situasi ekonomi saat ini. Dengan menurunkan harga BBM, pemerintah dapat meringankan beban masyarakat, membantu sektor industri, menstabilkan ekonomi, dan mendukung pemulihan daya beli yang tertekan.

Selain itu, langkah ini juga akan membantu memperbaiki indikator ekonomi penting seperti indeks PMI dan mengurangi ketergantungan pada subsidi pemerintah. Dalam jangka panjang, harga BBM yang lebih rendah akan memperkuat konsumsi domestik, meningkatkan daya saing, dan menciptakan ekonomi yang lebih tangguh.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan langkah ini sebagai strategi untuk menjaga keseimbangan ekonomi di tengah ketidakpastian global dan tantangan domestik yang ada. Penyesuaian harga BBM yang mencerminkan tren penurunan harga minyak mentah global akan memberikan banyak manfaat bagi ekonomi Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang.

Penulis: Achmad Nur Hidayat, MPP (Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta)

MoneyTak, Jakarta – Jokowi pusing tujuh setengah keliling. Fufufafa tak turun-turun rating-nya. Berita, analisis, dan aksi tuntutan publik tidak juga reda.

Tidak ada cara lain. Harus ada kasus sensasional yang diledakkan. Yang liputannya akan masif dan bakal menyita perhatian tak henti-henti.

“Siap, komandan! Tom Lembong saja kita ‘lego’ hari ini.”

Begini kira-kira jawaban singkat dan padat dari seorang brutalis yang biasa memadamkan berita besar. Dia keluarkan semua teori dasar dan teori advance tentang “how to hijack public attention” (bagaimana cara membajak perhatian publik).

Maka, diumumkanlah penetapan Tom sebagai tersangka kasus korupsi impor gula. Dan disusul dengan penahanannya setelah dia diparadekan dalam keadaan diborgol.

Taktik untuk mengubur Fufufafa ini sukses. Medsos dan media konvensional (medkon) menjadi heboh. Tom Lembong dibicarakan di mana-mana. Netizen bereaksi keras.

Setelah itu, Kejaksaan Agung menggelar penjelasan tentang penangkapan mantan menteri Jokowi itu. Warganet semakin jengkel. Mulai dikeluarkan kasus-kasus korupsi yang diduga kuat melibatkan sejumlah pejabat tinggi pemerintahan Prabowo.

Nitizen menuntut agar kasus Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto, Tito Karnavian, Luhut Panjaitan, dan lain sebagainya segera juga dibuka kembali. Netizen mendesak supaya Kejaksaan Agung tidak tebang pilih.

Fufufafa mereda sebagaimana diharapkan oleh tim pencitraan Gibran Rakabuming. Tom Lembong menjadi ‘trending topic’ di medsos.

Tapi, bisakah ini bertahan lama? Akankah pembicaraan tentang Fufufafa lenyap untuk selamanya?

Kelihatannya tak mungkin. Fufufafa akan kembali lagi mendominasi percakapan publik. Ini tak terelakkan.

Sebab, kualitas pribadi Fufufafa dan cara dia dinaikkan ke kursi wakil presiden tidak akan sirna dari pikiran masyarakat. Ditambah lagi dengan kejengkelan rakyat terhadap ugal-ugalan Jokowi dalam pengambilan kebijakan dan cara dia mengelola pemerintahan, maka Fufufafa akan terus dibicarakan.

Tim pencitraan Jokowi mungkin bisa menenggelamkan bahasan Fufufafa dengan dua langkah. Pertama, Jokowi menyuruh Jaksa Agung dan Kapolri agar terus-menerus membongkar kasus-kasus lama. Pasti medsos dan medkon (koran, televisi, radio) akan meminggirkan bahasan tentang Fufufafa. Namun, sekali lagi, ini akan berlangsung sementara waktu saja.

Kedua, Jokowi suruh Gibran mengundurkan diri dari jabatan wapres. Barulah nanti Fufufafa lenyap dari pembicaraan publik. Langkah kedua ini yang paling efektif.

Kita tunggu saja salah satu langkah ini. Berani apa tidak?

Penulis Asyari Usman, Jurnalis Senior

MoneyTalk, Jakarta – Sistem hukum Negara RI/NRI tidak mengatur bahwa seorang presiden yang berkuasa atau pernah berkuasa dapat mewariskan jabatannya kepada anak kandungnya atau kepada orang yang ia tunjuk.

Dan, konstitusi NRI juga tidak mengatur perihal jabatan publik yang dapat dipindahtangankan secara hibah atau testament kepada sebuah pihak atau siapapun individu-individu dimaksud.

Peralihan kekuasaan atau jabatan presiden tidak bisa digadai dengan ilustrasi sebagai sebuah objek benda/barang tak bergerak yang oleh pemiliknya/ pledger digadaikan kepada pemilik gadai melalui penyerahan dalam bentuk uang atau emas dengan nominal tertentu, serta tercatat melalui sebuah perikatan.

Adapun nomenklatur objek gadai berbentuk tanah sawah yang menghasilkan padi atau beras yang dapat dikonsumsi pemilik gadai atau hasilnya dijadikan uang hasil dari transaksional atau jual beli hasil tanah sawah (objek gadai).

Kemudian, objek akan kembali dalam penguasaan pledger, jika objek gadai ditebus oleh pemilik objek gadai kepada pemilik gadai sesuai nominal gadai dan sesuai masa perikatan/ isi perjanjian ATAU jika tidak ditebus dalam jangka 8 tahun oleh pemberi hak gadai/ pledger, maka penerima gadai harus menyerahkan barang/objek gadainya kepada penggadai/ pledger. Hal ini umumnya berlaku dalam kehidupan hukum adat atau kebiasaan di P. Jawa (Suku Jawa dan Suku Sunda). Berdasarkan asumtif dan estimasi dari sisi ekonomi, “bahwa Penerima gadai sudah tertebus dengan sendirinya oleh sebab dari hasil panen padi dan beras atau jual beli dari hasil objek gadai (sawah) selama 8 tahun sudah dinikmati oleh penerima gadai berikut hasil keuntungannya.

Terlebih, terkait masa gadai 8 tahun ini terdapat yurisprudensi, sehingga menjadi hukum yang mengikat terhadap bangsa ini, “bahwa setelah lebih dari 7 tahun tanah garapan atau tanah gadai harus dikembalikan kepada pemiliknya.”

Namun analogi hukum adat ini, tidak berlaku pada sistim hukum NRI terhadap jabatan yang berdasarkan elektoral pemilu pilpres.

Andai pun kemenangan yang diraih Prabowo selaku Presiden RI atas “cawe-cawe” Jokowi dalam Pilpres 2024. Maka Prabowo tidak memiliki kewajiban balas jasa kepada Jokowi, dengan “kompensasi jabatan presiden” untuk Gibran selaku anak kandung Jokowi atau kepada sosok lain yang ditunjuk oleh Jokowi.

Jika pun ada dalam bargaining politik, baik lisan atau di bawah tangan atau sekalipun melalui akte otentik antara Jokowi dengan Prabowo, saat Prabowo menjadi Menhan atau pra pilpres 2024 kepada Jokowi selaku atasan, maka kualitas hukum terhadap kesepakatan bargaining dimaksud, merupakan perjanjian yang tidak beritikad baik, karena inkonstitusional atau pengikatan yang melawan hukum.

Sehingga perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum serta tidak berharga menurut hukum, justru wajib diabaikan oleh Prabowo Subianto selaku Presiden RI 2024-2029. Terkecuali hanya melalui langkah merujuk konstitusi atau ketentuan sistim hukum yang berlaku.

Penulis: Airahidis

MoneyTalk, Jakarta – Dalam adat Jawa Barat atau kehidupan kebudayaan tatar Sunda, ada hukum adat yang dikenal dengan istilah nyalindung kagelung, yaitu seorang lelaki yang menikahi seorang perempuan atau janda kaya.

Ketika sang lelaki menikahi calon pasangannya, dirinya tidak memiliki harta bawaan apa-apa, sebaliknya sang mempelai calon istri, sudah memiliki rumah atau harta, termasuk usaha. Sehingga selanjutnya sang lelaki hidup menumpang atau bersandar kepada istrinya. Sehingga dari kacamata orang lain, sang suami mirip pembantu atau sekedar menjadi karyawan seorang nyonya.

Jika asumtif pasangan nyalindung kagelung dikomparasi antara Prabowo dan Jokowi tentu jauh berbeda. Prabowo adalah mantan capres yang pernah menjadi lawan Jokowi 2 (dua) kali, lalu kini menjadi capres, namun selebihnya Prabowo memiliki latar belakang seorang jenderal lulusan akmil, dan biografinya jelas sebagai putra pakar ekonom Alm. Sumitro yang dikenal sebagai tokoh besar bangsa pada masa Orla. Sementara sosok Jokowi, publik malah meragukan keaslian ijasah S.1 nya dan latar belakang keturunannya “simpang siur atau dalam pergunjingan publik”.

Maka “Prabowo tidak boleh mirip seorang lelaki nyalindung gelung, “Prabowo tidak bermodalkan kolor ketika masuk ke dalam istana”, sehingga Prabowo tidak boleh tunduk dan diatur oleh Jokowi dalam memimpin negara ini.

Bahkan Prabowo saat ini bisa menyuruh pembantunya Jaksa Agung dan Kapolri untuk memeriksa dan menangkap Jokowi atas dosa-dosanya selama satu dekade kepemimpinannya.

Penulis: Ujang Asep Ferdinand Rajagukguk

MoneyTalk,Jakarta – “Saya ingin dipanggil Ketum,” kata Cak Imin menirukan, sambil tertawa terkekeh-kekeh. Hal tersebut mendapat asumsi publik, “Cak Imin sedang menyindir Anies Baswedan.”

Kesimpulannya, semua para tokoh bangsa di negara ini, sulit dicari yang benar-benar jujur dan role model. Dan kadang kala fenomenanya amat melucukan dan mengagetkan.

Airlangga dan Zulhas malah yang santer dalam beberapa kasus dan bolak balik dipanggil oleh lembaga penegak hukum malah aman-aman saja dan kembali jadi menteri.

Begitu juga Muhaimin, yang pernah dituduh melakukan beberapa kali penyimpangan, bahkan pernah menjadi lawan Gibran pada konstelasi politik serius Cawapres di pilpres 2024 tetap aman-aman saja

Kemudian kembali kepada sosok Anies yg inovatif, jujur, cerdas dan banyak punya bukti karya, namun mengecewakan banyak pendukungnya, barisan para pejuang yang berharap nyata pada angin perubahan. Ternyata Anies,

Pertama, Selain banyak kelebihannya, namun bukan tokoh proaktif dan progresif. Anies sosok sekedar aktif saja. Bukan tokoh dgn etos (naluri) pelawan radikal menuju cita-cita perubahan yang Ia gaungkan serta gayung bersambut, atau;

Kedua, Beliau sosok tokoh normatif. Sekedar ingin melawan melalui unsur badan yudikatif, padahal lembaga isinya rawan akan kroni rezim (MK dan PTUN, PN dll). Atau ibarat ” ingin melawan barisan abnormal dan bersenjata lengkap cukup dengan intifada air jernih segayung, atau dengan pola “sopan santun”;

Dan ketiga, ternyata jenis orang di sekeliling Beliau pun banyak yang “hampir identik” dengan rezim yang akan di reformasi akhlaknya, atau beda se-kulit ari.

Maka, andai “hasil normatif” Anies menang, kondisi amat rapuh, karena faktor para jenis mimikris didalam gerbong kepercayaan Anies, banyak punya catatan hitam ditangan rezim yang dikalahkan. Sehingga apa jadinya jika para koruptor kongsi dana lalu menggunakannya disertai bukti-bukti akurat untuk menjadi bahan pola turun rame-rame mendesak aparatur agar tangkap semua orang di kabinet Anies ?

Bisa jadi yang Maha Tahu atas Segala Isinya, tetap memberikan kesempatan kepada para aktivis untuk memperoleh lebih banyak pahitnya dunia nyata agar tidak tercebur kedalam yang lebih dalam, gelap dan bau bunga bangkai.

Pesan penulis, diskursus poltik hukum aneh-aneh era rezim yang lalu, sementara masih kental. Maka para advokat orang dekat Tim Hukum Anies mesti bersiap diri dan mengasah ilmu di bidang UU. TIPIKOR selain butuh mempertajam keberanian bukan show kuantitas saja (banyak tapi ecek-ecek) tapi berkualitas dan JAMIN TIDAK LUNTUR.

Penulis : Damai Hari Lubis, Pengamat Hukum dan Politik Mujahid 212

MoneyTalk,Jakarta – Tom Lembong ditetapkan oleh Kejagung sebagai Tersangka korupsi. Kasusnya, Tom memberikan izin import gula mentah kepada perusahaan swasta, tanpa rekomendasi Kemendag. Perusahan Swasta, tidak berwenang import gula mentah, yang merupakan kewenangan Bulog. Tom telah merugikan keuangan negara Rp. 400 miliar.

Berbeda dengan Tom Lembong, Airlangga tidak diproses dalam kasus korupsi minyak goreng. Sama-sama korupsi di Kemendag, sama-sama ditangani Kejagung, bahkan kerugiannya lebih besar yaitu 6,47 triliun, jauh lebih besar ketimbang korupsi gula mentah.

Saat itu, pemerintah mewajibkan produsen minyak goreng agar menyetok pasar domestik 20 % dari total produksi CPO. Tapi, karena tergiur harga minyak internasional, sejumlah perusahaan berbondong-bondong eksport CPO, tak menyisakan bagian untuk kebutuhan rakyat Indonesia, tempat dimana sawit itu tumbuh subur dan menghasilkan CPO. Dan itu, atas izin kemendag yang dikoordinatori oleh Menko Ekonomi Airlangga Hartarto.

Airlangga hanya dipanggil Kejagung, lalu setelah merapat ke Jokowi dengan memboyong Partai Golkar untuk mendukung Prabowo Gibran, kasus Airlangga menguap. Hukum era Jokowi tebang pilih, dan dijadikan alat politik.

Sekarang, hal itu kembali terjadi di era Prabowo. Andai saja, Tom Lembong bagian dari KIM yang mendukung Prabowo, pasti kasusnya tidak akan naik. Airlangga yang kerugiannya Rp 6,4 triliun saja tidak dinaikan, apalagi cuma Rp 400 miliar. Semua, gara-gara tom terlibat dalam Timnas Amin.

Jadi, setelah berkuasa rupanya pembalasan dendam politik dimulai. Yang tidak sejalan, kembali dipangkas. Yang merapat, diberi jabatan. Hingga seorang Babe Haekal yang pernah berjanji oposisi sampai mati, sekarang mati-matian membela Prabowo dan mendapat jabatan.

Jangan katakan ini murni penegakan hukum, tidak ada kaitannya dengan Presiden. Ingat! Hukum adalah produk politik. Aparat penegak hukum, baik Kejaksaan Agung Polri hingga KPK pasca amandemen UU KPK sekarang dibawah kendali eksekutif.

Presiden punya wewenang untuk menetapkan corak penegakan hukum. Mau tebang pilih, atau berantas tuntas. Dalam kasus Tom Lembong vs Airlangga, jelas tebang pilih.

Ketidakadilan, itu terjadi pada saat orang baik dijadikan penjahat. Persis, seperti kriminalisasi pada ulama dan aktivis, hanya karena berdakwah dan menyampaikan pendapat, mereka ditangkap dan diperlakukan layaknya penjahat.

Ketidakadilan juga terjadi, pada saat penguasa tebang pilih. Menebang lawan politik, membiarkan tumbuh subur korupsi konco dan kelompok politiknya.

Tulisan ini tidak sedang membela Tom Lembong. Tapi untuk menunjukan betapa rusaknya hukum sekuler yang diterapkan di negeri ini. Tidak era Jokowi, tidak era Prabowo, semuanya sama-sama tidak adil. Zalim.

Penulis : Ahmad Khozinudin,Sastrawan Politik

MoneyTalk, Jakarta – Seperti diketahui, pada tanggal 24 Oktober tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menetapkan pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih hasil pilpres tahun 2024.

Penetapan tersebut tertuang dalam berita acara nomor 252/pl.01.9-BA/05/2024 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024.

Prabowo-Gibran berhasil meraih 96.214.691 suara atau 58.58% dari total suara sah nasional. Perolehan ini memenuhi sedikitnya 20% suara setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.

Hingga tanggal 20 Oktober tahun 2024, Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilantik melalui rapat paripurna oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Acara pelantikan dilaksanakan dalam sidang paripurna MPR di gedung Nusantara, Kompleks Parlemen MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.

Pada proses pelantikan, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membacakan sumpah dan janji sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Janji dan sumpah itu telah diatur dalam pasal 9 UUD tahun 1945.

Bunyi sumpah presiden dan wakil presiden: “Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-selurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Bunyi Janji presiden dan wakil presiden: “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh, akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia Wakil Presiden Republik Indonesia, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Dengan ini secara resmi jabatan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin digantikan Prabowo Subianto dan Gibra Rakabuming Raka, selaku Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029.

Dalam proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029 hadir sejumlah tamu undangan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Tamu undangan terdiri dari atas berbagai kalangan mulai dari koalisi, pimpinan partai politik, kepala negara sahabat, hingga presiden dan wakil presiden periode sebelumnya.

Kehadiran tamu undangan dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029 menjadi saksi pada pembacaan sumpah Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Oleh karena itu, kita selaku masyarakat negara Republik Indonesia harus menjadi satu kesatuan dan mendukung penuh kepemimpinan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029, menantikan janji dan sumpah dalam waktu 5 tahun ke depan kepemimpinan presiden terpilih seperti apa.

Penulis: Nofanolo Buulolo FISIP Universitas Jakarta

MoneyTalk,Jakarta – Sebuah manufer politik melalui abuse of power yang dibangun oleh Jokowi diakhir kekuasaannya, hanya untuk proteksi dari GAUNG BESAR YANG BERDAMPAK DIRI DAN KELUARGANYA RESAH DAN GELISAH, walau datangnya gaung dari segelintir oposan yang nyata radikal, yang minta Jokowi dihukum penjara atas banyaknya kerugian moralitas sosial, ekonomi dan pastinya membuat babak belur di sektor law enforcement (penegakan hukum) saat dirinya berkuasa dalam satu dekade di republik ini.

Lagi-lagi biaya besar sekedar melaksanakan ide by design seorang Jokowi. Namun disponsori oleh penguasa tertinggi baru. Karena Jokowi saat dikawal pulang Ke Solo nyata menyandang status purna tugas.

Namun semua atraksi politik ini justru menunjukan diri Jokowi sudah lemah, karena butuh gertak sambal setelah merasa dirinya melakukan “oppression of million ” atau penindasan terhadap jutaan orang” bangsa ini melalui kebijakannya yang otoritarian selaku presiden.

Sehingga langkah anak bangsa yang ingin menuntut Jokowi serta memenjarakannya, butuh solusi melalui ticket sekali jalan (one way ticket), yakni bekerjasama dengan pemerintahan baru, melalui cara konstitusional dengan pola pressure moral terhadap sang penguasa tertinggi saat ini (penggantinya), melalui metode aksi besar peran serta masyarakat dalam menyampaikan pendapat “turun rame-rame” dengan skala kekuatan harus ratusan kali lipat skuadron dari sekedar setengah atau seperempat skuadron (8 pesawat tempur). Sehingga cukup dengan satu tiket sekali jalan dapat menjemput Jokowi dan memasukannya ke Penjara.

Jika tidak, penguasa baru yang diisi oleh orang lama yang sengaja lebih dulu “dibangun” oleh Jokowi pra dukungan capres, yakni bargaining position untuk para tokoh eks terjerat hukum pada kabinetnya dahulu. Maka terhadap bargaining ini tentu sulit dipatahkan oleh penguasa tertinggi tanpa adanya “kerjasama dengan rakyat” untuk keterpaksaan proses penangkapan, mengadili serta penjarakan Jokowi.

Andai sesering apa pun giat juang namun sekedar “salam ‘onani’ perlawanan” dari berbagai forum diskusi, tidak lama gizi bakal terkuras lalu peserta bosan dan capek sendiri, yang dihasilkan sekedar mimpi dihari siang .

Dan terakhir, jika serius hendak mengupayakan one way ticket pro tangkap dan adili Jokowi. HARUS SATU KOMANDO TIDAK LAGI BOLEH ADA OTAK KAVLINGAN, atau tunggu gen Jokowi yang sudah berada pada anak tangga terakhir menuju podium.

Penulis : Damai Hari Lubis,Pengamat hukum & Politik Mujahid 212

MoneyTalk, Jakarta – Sejarah Perumahan Rakyat sebagai kebijakan negara sudah berlangsung lama di Indonesia. Program Perumahan Rakyat sangatlah menyejarah karena tak lepas dari upaya pemerintah di bawah Presiden Soeharto untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat tak mampu. Saat itu Pak Harto terkenal dengan program Sandang, Pangan dan Papan. Namun, kini nomenklatur “Perumahan Rakyat” diganti menjadi “Perumahan dan Kawasan Permukiman”, kata “Rakyat” dihilangkan. Nama Perumahan Rakyat dihapus oleh pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini tentunya sangat disayangkan karena menghapus sejarah program Perumahan Rakyat begitu saja di tengah krisis perumahan yang dihadapi rakyat jelata. Ada kalangan yang beralasan bahwa nama itu sesuai dengan nama Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Alasan ini jelas salah kaprah. Tidak ada UU Pekerjaan Umum dan juga tidak ada UU Agama, misalnya. Namun nama kementeriannya ada. Tidak ada dasarnya penamaan sebuah kementerian harus mengacu ke judul Undang-undang. Penamaan kementerian mengacu kepada visi presiden dan sejarah kelembagaan dan program pembangunan sebelumnya.

Kementerian Perumahan Rakyat dinamai oleh Pak Harto pada tahun 1978 sejak awal Pelita ke-3. Nama ini terinspirasi dari Habitat Conference di Vancouver, yang diadakan oleh PBB pada tahun 1976 di Canada. Habitat Agenda, sebagai dokumen hasil konferensi, memuat agenda shelter for all people, yang diratifikasi secara global. Butir inilah yang kini tercantum dalam SDGs butir ke 11. Sehabis konferensi, banyak negara di Asia yang berhasil keluar dari jeratan kekurangan rumah layak terjangkau di pusat-pusat urbanisasinya. Kota-kota besar Asia seperti Singapura, Tokyo dan Taipei sudah mencapai status “shelter for all” dan “city without slums”. Kini Malaysia, Korea Selatan dan RRC “on the right track”. Sedangkan Jakarta, Surabaya dan Bandung masih jauh tertinggal.

Indonesia sebenarnya pernah berada di jalur itu pada tahun-tahun 1970-an dan 1980-an. Krisis moneter yang diikuti krisis politik tahun 1998 merontokkan semua capaian yang bagus itu. Liberalisasi kebablasan di bidang properti membuat posisi pemerintah melemah. Justru lobi-lobi developer properti yang semakin menguat. Sampai hari ini. Fenomena ini dimulai sejak akhir era Orde Baru di pertengahan tahun 1990-an yang ditandai oleh penguasaan tanah skala besar hingga beribu-ribu hektar oleh pengembang raksasa di seputar Jabodetabek. Lalu banyak proyek properti yang menyebabkan meletusnya gelembung ekonomi pada saat krismon.

Melemahnya perumahan rakyat dan bisnis properti yang kebablasan menjadi penyumbang krismon pada masa itu. Pemerintah di era reformasi sejak 1998 sampai kini masih belum mampu mengembalikan kemajuan pembangunan di bidang perumahan rakyat. Hal ini ditandai oleh “on-off” lembaga Kementerian Perumahan Rakyat. Subsidi KPR yang tidak efektif tetap dilanjutkan demi memperlicin bisnis properti. Akibatnya, banyak keluarga tak mampu perkotaan tetap tinggal di permukiman kumuh. Permukiman kumuh di perkotaan terus meluas dan housing backlog membengkak (Sensus BPS 2020).

Sebenarnya program Perumahan Rakyat di Era Orde Baru sudah menunjukkan respon yang tepat terhadap fenomena urbanisasi pada 1970-an. Indonesia mulai mengalami lonjakan urbanisasi, terutama di Jakarta, Surabaya dan Bandung. Pak Harto melihat kebutuhan mendesak untuk menyediakan perumahan bagi kalangan berpenghasilan rendah agar tidak terjadi lonjakan permukiman kumuh. Pembangunan perumahan rakyat hingga 1980-an sudah memupuk pondasi yang kuat untuk masa selanjutnya. Tren positif ini ditandai dengan didirikannya Perumnas, dibentuknya Kementerian Perumahan Rakyat dan ditugaskannya BTN untuk menyalurkan KPR bersubsidi. Model hunian vertikal mulai diperkenalkan dengan rumah susun sewa untuk mengatasi keterbatasan lahan di kota.

Mengapa dinamakan perumahan rakyat dan bukan perumahan? Hal ini untuk memberi penekanan bahwa ini program kerakyatan yang ditujukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kata “rakyat” di sini merujuk pada PNS golongan rendah dan pekerja dari golongan masyarakat bawah yang tak mampu menjangkau perumahan di pasar properti. Pemerintah ingin menekankan bahwa program perumahan rakyat bukan untuk kalangan menengah-atas. Perumahan rakyat harganya disubsidi dan berbeda dengan perumahan komersial yang lebih mahal. Penggunaan kata rakyat ini sama dengan istilah ekonomi rakyat yang mengacu pada ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah.

Di era Orde Baru, jargon “pembangunan untuk rakyat” digunakan untuk menunjukkan bahwa pemerintah berperan aktif dalam menyejahterakan masyarakat. Dalam hal ini lapisan ekonomi lemah yang membutuhkan kehadiran negara agar mereka mampu bersaing di pasar. Penyediaan perumahan dianggap sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap Kesejahteraan Rakyat dan oleh karena itu dinamai Perumahan Rakyat. Hanya dua kementerian itu yang masih menggunakan kata “Rakyat” (Kemenpera dan Kemenko Kesra). Namun kini keduanya sudah hilang, modal dasar untuk maju tersebut sirna.

Peran Perumnas sebagai strong public developer, sebagaimana di Jepang, Singapura, Korea Selatan, Republik Rakyat Cina dan Malaysia, kini sudah hilang. Di Bandung, kantor Perumnas di Jalan Suci dijadikan super market. Padahal tanggung jawabnya merumahkan rakyat makin tertinggal. Meskipun pemerintah tetap menyediakan program subsidi KPR, banyak sekali masalahnya. Seperti tidak tepat sasaran, keterbatasan kualitas bangunan dan kurangnya fasilitas dan prasarana yang memadai di kawasan perumahan bersubsidi. Program ini makin tak terjangkau masyarakat tak mampu (mendekati 200 juta rupiah) dan dibangun sangat jauh dari pusat-pusat kegiatan. Semua ini akibat tekanan pasar liberal dan lobi-lobi kelompok pengembang properti.

Sedangkan program Rusunawa masih jauh tertinggal akibat lemahnya intervensi pemerintah dalam penyediaan tanah, tata ruang dan infrastruktur. Padahal program rusunawa lebih tepat untuk diperkuat karena lebih sesuai dengan prinsip “bertempat tinggal” dan bukannya “memiliki rumah” yang menjadi amanat Pasal 28-H UUD 1945. Soal pemeliharaan rumah susun menjadi isu krusial karena pemerintah tidak memupuk kapasitas public housing delivery system secara memadai. Rusunawa tetap menjadi permainan proyek APBN antara birokrasi dan rekanan (konsultan dan kontraktor) dan program politis antara Menpera dan Polri/TNI dan Pesantren. Kini malah muncul program baru seperti bedah rumah yang populis dan mudah dibagi-bagi secara karitatif.

Pemerintah tidak kunjung mau belajar dari negara lain yang sukses dengan program public rental housing dan program community-based housing. Pemerintah malah membuat program aneh bernama Rusunami alias Rumah Susun Sederhana Milik yang tidak ada dicontohkan negara lain. Apa sebabnya? Tampaknya kegemaran main proyek APBN dan keasyikan dilobi-lobi pengembang swasta itulah yang jadi penyebabnya. Rumah susun sederhana itu tidak mungkin milik, sedangkan rumah susun milik itu tidak mungkin sederhana. Mengapa? Karena rumah susun dengan struktur menara itu memang mahal dan hanya boleh dibangun di zona yang memiliki daya dukung infrastruktur kota yang memadai sehingga harga tanahnya mahal.

Kembali ke soal semula, mengapa kata “Rakyat” itu dihapus? Mengapa “Perumahan Rakyat” diganti jadi “Perumahan dan Kawasan Permukiman”? Di dalam diskusi di media sosial, beberapa teman menduga karena Perumahan tanpa Rakyat lebih pro pengembang bisnis properti. Sedangkan Perumahan Rakyat yang lebih pro-rakyat kurang direstui kelompok pengembang yang memiliki akses luas ke pusaran kekuasaan. Benarkah dugaan itu? Tentunya pelaksanaan program yang akan datang yang bisa menjelaskannya. Namun adanya pemberian status PSN untuk dua kawasan bisnis properti di seputar Jakarta sudah jadi penanda adanya intervensi kekuatan kapital dalam kebijakan negara.

Kesimpulannya, pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto sementara ini hanya melanjutkan gagalnya perumahan rakyat sejak awal reformasi. Subsidi APBN berkelanjutan ketimbang perumahan rakyat dan kota-kota yang berkelanjutan. Apakah pemerintah akan melanjutkan klaim-klaim sejuta rumah di periode sebelumnya dengan memasukkan perbaikan rumah dan produksi rumah kelas menengah atas sebagai kinerja pemerintah? Sementara hasil Sensus BPS tahun 2010 dan 2020 menunjukkan melonjaknya angka housing backlog dan luas permukiman kumuh. Tampaknya demikian, jika memang tidak ada perubahan berarti.

Penulis: M. Jehansyah Siregar, Ph.D, dosen SAPPK-ITB

MoneyTalk, Jakarta – Ketika sering berkunjung ke rumah alm. Bu Rachmawati Soekarnoputri dulu, yang akhirnya melahirkan kasus “Makar 1”, saya memberanikan diri bertanya padanya, “Mbak, kenapa Sukarno dulu bekerja sama dengan Jepang?” Dia menjawab spontan, “Karena cuma itu satu-satunya jalan untuk Indonesia merdeka.”

Mendapatkan informasi dengan akurasi tinggi adalah penting dalam melihat sejarah. Namun, ahli sejarah, Yuval Noah Harari, mengatakan sejarah adalah “common story”, bukan sepihak. Orang-orang perjuangan anti Jepang saat itu lebih percaya bahwa Belanda memang harus secara natural mengantarkan Indonesia merdeka dalam naungan Kerajaan Belanda, bersama Belanda, Suriname dan Curacau Antilen. Akhirnya, sejarah dalam perspektif non Sukarno menyatakan bahwa ditangan Dr. Syahrir dkk anti Jepang lah Indonesia bisa merdeka, melalui serangkaian perundingan.

Perspektif sejarah juga kehilangan makna jika bobot political economy atau ekonomi-politik (ekpol) tidak dimasukkan didalamnya. Pertarungan perang dunia ke dua, awal momentum Indonesia merdeka, adalah perang Imperialisme di mana Jerman, Italia dan Jepang berusaha mengambil alih imperium barat dan koloninya dari tangan Inggris dan Prancis. Rebutan imperium ini, di dalam negeri Jerman dan eropa adalah membunuh semua Jahudi, karena Hitler, dalam Mein Kamf, meyakini diaspora Jahudi adalah otak kapitalisme sekaligus Komunisme itu. Jika imperialisme harus dihancurkan, maka Jahudi harus dibasmi.

Secara dialektik sebenarnya Jahudi Internasional dengan kekuatan dagangnya bertahun-tahun memboikot dagang dengan Jerman di era Hitler. Mereka menolak diskriminasi Hitler atas Jahudi. Namun, ini pulalah yang membuat Hitler yakin bahwa seluruh perdagangan dunia dikendalikan Jahudi. Satu-satunya jalan adalah membangun kekuatan antara negara anti Yahudi, baik sebagai ras maupun ideologis, khususnya anti Komunis.

Dalam perspektif ekpol ini, kita melihat sesungguhnya Hitler bersama Mussolini dan Jepang ingin menguasai kekayaan dunia. Jepang sendiri, sudah bangkit sebagai negara maju di awal abad ke 20. Di Indonesia, era 1930 an, pemerintah Belanda ketika memberlakukan politik segregasi, di mana eropa sebagai kelas satu, China, Arab dan lainnya kelas dua, serta pribumi sebagai jongos pekerja rodi, memberikan kenaikan kelas satu kepada Jepang.

Jepang sendiri, dalam “Nusantara”, Bernard Vlekke, pada tahun 1930 telah menguasai 30% impor barang asing di Indonesia. Bahkan, Jeanne Van Dijen, dalam “Ibu Maluku”, mengisahkan kesaksiannya bahwa pemilik-pemilik toko orang Jepang semakin meningkat menjelang perang dunia, di Ternate kala itu. Ternyata ketika Jepang masuk, pemilik toko itu adalah agen-agen pemerintah Jepang.

Tentang Rezim Prabowo

Cerita saya di atas mungkin terlalu panjang. Namun, pemahaman atas analisa historis dan ekpol sering tidak dipakai para kritikus kita. Kritikan yang muncul di publik terhadap rezim Prabowo, khususnya karena Gibran dan kabinetnya, terkesan menjadi dangkal dan emosional. Seperti mengatakan “Kabinet 90% Koruptor” oleh Hehamahua, “Kabinet Fufufafa” oleh Said Didu, “Kabinet Seken” oleh Tere Lye, “Kabinet Bias Gender” oleh Neno Warisman, dll. Kita tidak menolak fakta dari kritik tersebut, hanya tanpa analisa, kita tidak melihat peta situasinya secara utuh.

CNBC Indonesia dalam “Deretan Emiten Calon Menteri Wamen Prabowo, Auto-m Cuan”, 16/10, sebenarnya mulai membahas bagaimana keterkaitan ekpol yang ada. Menteri-menteri Prabowo yang dipilih secara dominan adalah mewakili entitas bisnis. CNBC menulis beberapa group seperti Saratoga, Mahaka, Bumi Resources, Siloam, Jonlin, dll. Di luar yang ditulis CNBC, konglomerat baru seperti Bomba Group, Agung Sedayu dan Toba Sejahtera juga terlihat akan mendominasi pemerintahan Prabowo ke depan. Rizal Ramli, dahulu, sering mengkritik bahwa pemerintahan Jokowi yang dikuasasi korporasi sebagai Peng-Peng alias pengusaha sekaligus penguasa.

Kabinet yang didominasi kalangan kapitalis tentunya secara ekpol akan mendorong perekonomian berkembang untuk kepentingan kapitalis itu sendiri. Bank-bank yang selama ini tidak ditujukan untuk mendanai UMKM dan koperasi, tentu saja akan meneruskan sistem mereka itu. Sebab, dari sisi prinsip kaum kapitalis dan Neoliberal, meminjamkan uang kepada segelintir orang kaya akan lebih menguntungkan bagi bisnis dibanding memberikan kepada sebanyak-banyaknya UMKM. Hal ini juga menjadi prinsip salah satu bank terbesar dunia, Citi Bank.

Ekpol dalam konteks lokal juga merupakan bagian dari pertarungan ekonomi politik global. Dominasi RRC di kawasan Asia sudah berlangsung beberapa dekade ini. Pejuang “Umbrella Movement” di Hongkong, beberapa tahun lalu, menangis karena berpikir barat, khususnya Amerika, bisa melindungi mereka dari RRC. Satu-satunya yang masih dilindungi Amerika adalah Taiwan, karena Taiwan merupakan pemasok teknologi semikonduktor termaju di dunia saat ini. Amerika takut teknologi itu jatuh ke China. Sisanya, 70% lebih pemimpin Asean berkibar ke Peking.

Peking yang sudah memukul Majapahit abad ke XIV ke pedalaman, dengan mendorong munculnya kerajaan Islam di Malaka dan Pantai Utara Jawa, sekarang lebih canggih lagi dengan memakai strategi “Proxy War”. Peking membanjiri asia dengan pinjaman uang, teknologi dan perdagangan. Pendekatan ini sudah berhasil sejak pemerintahan SBY, ketika Asean-China Trade Agreement dilakukan. Kuatnya pengaruh China di Asia dan Indonesia, tentunya, tidak mengherankan membentuk lapisan elit nasional kita yang menjadi perpanjangan kekuatan mereka.

Peking sendiri, didukung Rusia, berhasil memanfaatkan situasi Palestina saat ini. Dukungan terbuka China dan Rusia terhadap Palestina dan sebaliknya, dukungan Amerika terhadap Israel, membuat umat Islam Indonesia, dan tentunya dunia, melihat poros China sebagai pahlawan dunia. Sehingga, secara politik, negara-negara Islam semakin banyak yang mesra dengan China. Ditambah kepentingan dagang, setelah China dan Rusia berhasil membangun kaukus dagang non barat, Brics, banyak negara masuk ke poros ekonomi ini.

Situasi di Indonesia ini tentu saja sudah dipahami elit politik kita. Prabowo Subianto pada tahun 2019, ketika memilih bersekutu dengan Jokowi, tentunya dengan kesadaran history bahwa dunia berubah. Persekutuan Prabowo harus dilakukan dengan penguasa domina di Asia, yakni China. Dan China belakangan ini sudah membangun jejaring di Indonesia. Strategi Prabowo tentu saja sama dengan Sukarno dalam cerita di atas di awal tadi, yakni bekerjasama. Itu juga yang membuat kunjungan Prabowo Subianto setelah menang pilpres adalah ke China.

Orang -orang di Indonesia, sayangnya, terlalu percaya jargon politik bebas aktif. Politik bebas aktif itu sebenarnya hanyalah slogan Sukarno dan pemimpin dunia yang baru merdeka, yang saat itu berusaha menaikkan bargain politik mereka. Namun, sejatinya dalam teori realisme politik, pilihan politik itu adalah tidak bebas dan tidak selalu aktif. Semua kekuatan yang lebih kecil harus tunduk pada kekuatan yang lebih besar.

Persoalannya apakah itu salah?

Sebagaimana sejarah Sukarno tadi di atas, untuk pendukung Sukarno tentu benar. Namun, kelompok anti Sukarno menuduhnya sebagai antek fasis, kolaborator fasis Jepang dan bahkan disebut sebagai “Mandor Romusha”. Itulah dua sisi melihat sejarah.

Bagaimana melihat Prabowo?

Pertama, dalam perspektif realisme bukan ideal, maka pilihan Prabowo bersekutu dengan Jokowi, proxy RRC dan kaum kapitalis lokal adalah tepat. Tepat karena dia meyakini, mungkin, bahwa kekuasaan harus direbut terlebih dahulu. Selanjutnya pembenahan.

Kedua, pemilihan kabinet Prabowo, kembali dalam perspektif realisme, merupakan konsekwensi pilihan persekutuannya. Beberapa group kapitalis seperti kelompok Haji Isam, Bomba Group, dan Mahaka, misalnya, bisa dipandang sebagai sekutu dalam perspektif “pribumi”. Istilah pribumi, mengutip pernyataan Hashim Djojohadikusumo beberapa waktu lalu, yakni akan membangun pengusaha pribumi (lihat tulisan saya, “Hashim Djojohadikusumo dan Masa Depan Pribumi di Indonesia”, RMOL, 13/10), tentu membutuhkan kaum kapitalis yang se visi.

Ketiga, Prabowo berusaha menempatkan kaum idealis aktifis dalam layer kedua. Beberapa nama seperti Ferry Juliantono, Agus Jabo, Fahry Hamzah, Natalius Pigai, Emanuel Ebenezer, Budiman Sudjatmiko dan Anies Mata sebagai bagian kabinet, tentu dapat mengisi sisi progresif ideologis.

Di samping ketiga hal di atas, tentu saja kita percaya pada niat baik. Prabowo, seperti juga Soekarno, tentunya mempunyai sejarah sebagai orang baik. Maksudnya kehidupannya didedikasikan pada kepentingan rakyat. Pertarungan niat baik atau subjektif seseorang dengan kondisi objektivitas bisa saja dimenangkan niat tersebut. Gorbachev di Rusia misalnya, berhasil membubarkan Komunisme, karena subjektifnya sendiri.

Penutup

Rezim Prabowo Subianto dalam perspektif sejarah, dan ekonomi-politik telah memilih jalan realistik. Kompromi Prabowo dengan kekuatan kapitalis, Neoliberal, dan oligarki lokal merupakan konsekwensi situasi objektif saat ini. Saya telah menerangkan dominasi Peking di Asia dan dominasi kaum kapitalis di Indonesia saat ini. Ruang politik bagi Prabowo dalam membangun dalam perspektif idealis masih jauh dari harapan. Namun, kita tetap melihat bahwa Prabowo tetap berusaha membangun bangsa kita untuk lebih baik ke depan.

Bagi kaum aktifis oposisi, seperti kita, adalah memperkuat terus kesadaran rakyat. Kesadaran itu terkait dengan kerangka normatif berbangsa dan bernegara, kesadaran rakyat harus berdaulat dan kesadaran rakyat untuk menjadi subjek dalam pembangunan. Jika demokrasi dan kebebasan berpendapat terus membesar, maka kaum oposisi bisa menyumbangkan pemikiran dan gagasan konstruktif bagi rezim Prabowo kelak.

Penulis: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle