22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Setiap kali seorang pemimpin baru dilantik, terutama pada posisi tertinggi seperti presiden, rakyat menaruh harapan besar pada pidato pelantikan mereka. Pidato ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah cerminan visi yang ditawarkan pemimpin tersebut kepada bangsa.

Demikian pula ketika Prabowo dilantik sebagai presiden kemarin 20 Oktober 2022, pidatonya menjadi pusat perhatian, bukan hanya untuk mendengar apa yang ia sampaikan, tetapi juga untuk mencari tanda-tanda mengenai masa depan kepemimpinannya.

Apakah ia akan menjadi pemimpin yang mampu menjawab tantangan bangsa, atau justru akan mengulangi pola yang sama seperti pendahulunya?

Dalam pidato Prabowo, kita bisa menangkap harapan besar yang ia tanamkan kepada rakyat. Sebagai seorang yang dikenal memiliki latar belakang militer, semangat patriotisme sering kali menjadi tema sentral dari retorikanya. Prabowo kerap berbicara tentang cinta tanah air, tentang keberpihakan pada rakyat kecil, tentang masalah korupsi pada bangsa ini dan pentingnya kedaulatan bangsa.

Kata-kata seperti ini, bila diresapi, tentu menggugah dan memberikan secercah harapan di tengah berbagai problematika yang dihadapi bangsa. Namun, retorika, sebagaimana kita ketahui, belum tentu menjadi jaminan terhadap realisasi janji-janji politik.

Rakyat Indonesia sudah terlalu sering mendengar janji-janji manis dari para pemimpin sebelumnya. Sosok seperti Jokowi, misalnya, pada awal pemerintahannya sepuluh tahun lalu, juga datang dengan membawa angin segar harapan. Namun, sejarah kemudian mencatat bahwa banyak janji yang tak terpenuhi, dan justru proyek-proyek ambisius seperti Ibu Kota Negara (IKN) menjadi prioritas, sementara kebutuhan mendasar seperti pendidikan dan kesejahteraan rakyat sering kali terabaikan.

Lebih tragis lagi, baru-baru ini, pada 20 Oktober, bangsa ini disuguhkan dengan pemandangan di mana putra Jokowi dilantik melalui jalur nepotisme, sebuah tindakan yang dianggap mencederai prinsip demokrasi dan keadilan bagi bangsa besar ini seolah melempar kotoran di wajah bangsa ini.

Di tengah kekacauan seperti ini, harapan rakyat kepada Prabowo menjadi semakin besar. Banyak yang berharap bahwa Prabowo bukanlah sekadar demagog, sosok yang pandai mengobral janji tetapi tak mampu mewujudkannya. Rakyat ingin melihat tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata. Prabowo diharapkan mampu memahami penderitaan rakyat yang kini menanggung beban dari berbagai proyek mercusuar pemerintahan sebelumnya, proyek yang, meskipun ambisius, sering kali mengabaikan kebutuhan mendasar rakyat.

Salah satu tantangan terbesar bagi Prabowo adalah membuktikan bahwa ia benar-benar seorang patriot, seorang pemimpin yang berdiri bersama rakyat. Ini berarti ia harus mampu mendengarkan suara rakyat, mengutamakan kebutuhan mendasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, serta berani menolak segala bentuk kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir elit dan oligarky. Bila ia mampu melakukannya, maka ia akan dikenang sebagai pemimpin yang berhasil membawa perubahan nyata bagi bangsa ini.

Namun, bila Prabowo hanya mengulangi pola-pola sebelumnya, di mana janji-janji hanya menjadi sekadar hiasan pidato dan realitas rakyat tetap sama—penuh penderitaan dan ketidakadilan—maka ia tidak lebih dari seorang penipu, sosok yang memamerkan harapan palsu seperti yang pernah dilakukan Jokowi. Rakyat berharap Prabowo mampu melampaui harapan, membuktikan bahwa ia bukan bagian dari siklus politik yang korup, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara.

Semoga Prabowo mampu membuktikan dirinya sebagai seorang patriot sejati, bukan seorang politisi yang hanya mengejar ambisi pribadi. Sejarah akan mencatat, dan rakyat akan menjadi saksi, apakah Prabowo benar-benar seorang pemimpin yang peduli pada rakyat atau hanya seorang demagog yang menjanjikan perubahan tanpa bukti nyata. Semoga ia memilih jalan yang benar, jalan di mana kepentingan bangsa dan rakyat menjadi prioritas utama.

MoneyTalk, Jakarta – Menurut saya untuk mencapai cita-cita politik hukum Indonesia kita membutuhkan keberanian seperti yang disampaikan Buya Hamka “Puncak dari segala keberanian yaitu berani melakukan tindakan untuk menegakkan suatu bentuk keadilan meskipun tentang kepentingan pribadi”.

Sejauh yang penulis ketahui tentang komitmen Prabowo dalam penegakkan hukum di Indonesia adalah dengan perbaikan sistem, dengan penegakkan hukum yang tegas dengan sistem digitalisasi. Maka di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Kabinet Merah Putih akan mempengaruhi arah politik hukum Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Dengan membawa visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, pemerintah bertekad untuk memperkuat demokrasi, hak asasi manusia, dan Pancasila sebagai landasan ideologi negara. Meski begitu, tantangan dalam melaksanakan reformasi hukum dan birokrasi akan menjadi ujian krusial untuk mewujudkan janji-janji politik yang telah disampaikan​.

Reformasi Hukum dan Upaya Anti-Korupsi

Pemerintah Prabowo-Gibran menetapkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas, bukan sekadar janji politik, melainkan sebagai langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Akan tetapi, efektivitas upaya ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam memastikan pengawasan dan konsistensi kebijakan, agar tidak terganggu oleh kompromi politik dengan partai-partai dalam koalisi​.

Tantangan Koalisi dan Stabilitas Pemerintahan

Dengan adanya berbagai partai dalam kabinet, yang memiliki kepentingan politik yang berbeda-beda, kemungkinan besar akan timbul tantangan dalam menyelaraskan visi dan kebijakan hukum. Hal ini bisa mempengaruhi stabilitas pemerintahan serta arah dari reformasi hukum yang dijalankan, dengan kekhawatiran bahwa fokus lebih kepada melanjutkan program yang ada daripada melakukan perubahan yang signifikan​.

Perbaikan Birokrasi dan Layanan Publik

Pemerintah berjanji untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri, termasuk guru dan tenaga kesehatan, dengan harapan memperbaiki kualitas pelayanan publik dan tata kelola birokrasi. Namun, keberhasilan program ini sangat tergantung pada komitmen pemerintah untuk menjalankan hukum secara adil dan mengurangi pengaruh politik dalam birokrasi​.

Keseimbangan Politik dan Hukum

Kepemimpinan Prabowo-Gibran akan diuji dalam menjaga independensi lembaga penegak hukum. Salah satu tantangan utama adalah memastikan supremasi hukum tidak terganggu oleh kepentingan politik dari partai-partai besar. Pemerintah juga dihadapkan pada tugas memperbaiki hubungan antara politik dan hukum yang selama ini seringkali dianggap saling tumpang tindih.

Kesimpulan

Era Prabowo-Gibran memiliki potensi untuk membawa reformasi signifikan di bidang politik hukum, meskipun berbagai tantangan besar menanti. Keberhasilan pemerintahan ini dalam mengimplementasikan visi reformasi dan menjaga stabilitas politik di tengah kompleksitas koalisi akan menjadi faktor penentu dalam memperkuat demokrasi dan penegakan keadilan di Indonesia​.

Selamat menjalankan amanat rakyat lima tahun ke depan.

Penulis: Iradat Ismail S.H. C.Med (Direktur Kornas JAPI/Sekjend FAPII

MoneyTalk,Jakarta – Pidato perdana presiden Prabowo cukup mengejutkan. Prabowo menunjukkan kualitas yang berbeda dengan Jokowi.

Pidato perdana Prabowo terdengar sangat serius, berwibawa, dan juga heroik, dengan mengakui peran dan pengorbanan rakyat miskin, wong cilik, dalam merebut kemerdekaan Indonesia.

Prabowo, “Kita paham dan mengerti bahwa kemerdekaan kita bukan hadiah. Kemerdekaan kita, kita dapat dengan pengorbanan yang sangat besar. Dan kita harus paham dan ingat selalu pengorbanan yang paling besar adalah pengorbanan dari rakyat kita yang paling miskin, wong cilik, yang berjuang memberi makan kepada pejuang-pejuang”.

Pidato perdana Prabowo
juga terdengar sangat jujur. Prabowo mengakui, kondisi Indonesia saat ini belum, atau tidak, baik-baik saja. Khususnya terkait kemiskinan dan korupsi.

Prabowo, “Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah.”

Prabowo juga sangat jujur berani mengakui, Indonesia sedang menghadapi permasalahan korupsi yang sangat serius, yang dapat mengancam masa depan Indonesia.

Prabowo ”Kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran penyelewengan korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita”.

Prabowo juga paham, korupsi yang sudah sangat parah ini akibat praktek kolusi yang dilakukan oleh para pejabat politik, pejabat pemerintah, dan pengusaha (nakal). Khususnya tentu saja di era pemerintahan Jokowi.

Prabowo “Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik”.

Pernyataan Prabowo ini merupakan tamparan keras kepada Jokowi, mencerminkan pemerintahan Jokowi gagal total, khususnya dalam pengentasan kemiskinan serta pemberantasan korupsi.

Tetapi, yang menjadi tantangan utama presiden Prabowo dalam lima tahun ke depan, bagaimana mengatasi kedua permasalahan kemiskinan dan korupsi yang sudah merajalela ini.

Semoga optimisme pidato perdana ini tidak menguap seiring berjalannya waktu.

Penulis : Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

MoneyTalk, Jakarta – Tamparan keras dari banyak media hari ini terhadap Jokowi tidak main-main. Hal ini dibuktikan dari temuan banyaknya isi warta online termasuk media publik tik tok yang ternyata narasinya terkait Hasto Kristiyanto/ HK dalam sidang terbuka promosi doktor kajian strategik dan global di Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat, Jumat (18/10/2024).

Hal warta tentang kajian ilmiah sang senior, orang nomor dua partai PDIP digambarkan oleh publik, sebuah peristiwa sejarah politik yang sulit untuk dilupakan oleh Sang Sekjen Partai, berupa aib yang dilemparkan kepada “mereka ‘dari anak haram’ yang sukses dibesarkan, lalu pergi dengan cara haram pula”.

Hal tamparan keras ini sebetulnya satire, maka bisa saja dikatakan pukulan keras dan telak, karena beredar pada saat Jokowo siap-siap meninggalkan Istana Merdeka dan Istana Bogor eks tempat hunian almarhum mantan Presiden Soekarno, yang dengan sombongnya Jokowi nyatakan, “tinggal di istana serasa zaman kolonial”, padahal istana IKN yang dibangunnya oleh banyak publik dideskripsikan mirip istana hantu”, dan entah bakal dilanjut atau bakal diisi para hantu benaran?

Pukulan keras dan telak tersebut beredar hari ini bagai sebuah hinaan yang amat sangat, karena berita pertanggungjawaban disertasi Hasto di hadapan guru besar booming berbarengan dengan pelepasan masa jabatan Jokowi yang berakhir saat ini, Ahad 20 Oktober 2024 di Gedung MPR di Senayan Jakarta Pusat.

Dan narasi ilmiah yang pahit bagi Jokowi dan keluarga, sebaliknya karya besar ilmiah dari Sekjen PDIP. Hasto Kristiyanto, kepada publik. Terkait sosok eks kader Patai PDIP yang nyatanya tidak hanya mencederai bangsa ini, juga khianati partai dan seluruh kader, dan tentunya inklud khianati Sang Sekjen PDIP.

Pastinya subtansial Informasi media sebuah peristiwa ilmiah mengikuti cerahnya geliat dunia akademisi dari sisi politik praktis yang disampaikan di sebuah perguruan tinggi dan sengaja (boleh) tuk diekspos sebagai tanda, “disertasi sah dibuat oleh diri Hasto sendiri, bukan oleh joki, atau nantinya dari sisi hukum sebagai bukti sah kelulusan disertasi dan dapat dipertahankan atau gelar bukan berasal dari ijasah palsu”.

Dan andai metode Hasto dianggap sekedar kritisi atau kekesalan ini tuduhan naif, selebihnya tentu hal yang tepat dan keren, karena kritik disampaikan melalui disertasi untuk mendapatkan gelar Doktor Ilmu Politik, sehingga yang Hasto sampaikan sebuah sejarah keberlangsungan politik yang ilmiah dan Jasmerah bagi dirinya bagi partainya dan bagi semua anak bangsa saat ini dan kelak.

Dan sebuah hal faktor ketidakterimaan yang manusiawi dari Hasto namun “disampaikan dengan pola penerapan metodelogi atau teori akademik, sehingga ideal, karena Hasto memaparkan fakta dan data yang objektif selain hakekatnya sebagai “subjek individu korban”, dan tidak membangun dengan narasi kebencian serta fitnah yang didasarkan pada asumsi dan diksi atau spekulasi, melainkan objektif tidak subjektif dan hasilnya nyata produk ilmiah”

Namun pantaskah disertasi tersebut dari sisi moralitas, tentu patut dan pantas. Karena Jokowi khianat atau tidak, gagal atau berhasil, namun nyata-nyata dirinya merupakan bekas presiden 2 kali (dua periode), sehingga disertasi Hasto adalah realitas sejarah sosiologi politik, dan penting bagi publik, wujud klarifikasi sejarah politik yang justru tak dapat atau sulit disanggah, diantaranya meluruskan anggapan miring dari beberapa publik kaum intelektual, yang menjudge seolah “Jokowi berkhianat terhadap PDIP dan Megawati merupakan sandiwara politik”.

Maka jasmerah disertasi Hasto merupakan karya ilmiah dihantarkan tepat di rumah akademik, di uji oleh para guru besar di salah satu perguruan tinggi terkemuka. Materi disertasi ada sub atau bagian bukti historis attitude Jokowi selaku pemimpin yang tidak role model, sebaliknya amoral atau nir adab.

Publik nalar sehat, perlu mensuport dan apresiasi, “bravo Mas Hasto atas disertasinya,” terus bersama amati Jokowi, agar enemy bangsa dan negara tidak lagi menambah beban puluhan dustanya melalui pemerintahan baru, karena eks “sang anak haram partai” membutuhkan legalitas tambahan terus menerus” mencegah tuntutan hukum terhadap kelalaiannya dalam satu dekade kepemimpinannya dan inline dengan spanduk legitimasi buatan yang dipaksakan melalui kata ” terima kasih Pak Jokowi”.

Damai Hari Lubis, Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212

(Ikhtisar, apresiasi kepada Hasto)

MoneyTalk,Jakarta – Betapa dahsyatnya mantra demokrasi, sehingga rakyat meskipun berkali-kali tertipu dan terperosok di lubang yang sama, masih saja percaya. Meskipun sudah nyata mereka sering kali ditipu dan dikebiri.

Siapa penguasa sesungguhnya dalam sistem demokrasi di Indonesia di alam UUD 2002, rakyat kah,  jawabnya : bukan. Penguasa sesungguhnya adalah para bohir kapitalis, oligarki dan elite politik. Merekalah yang mengendalikan sumber-sumber ekonomi negara, sampai distribusinya.

Di Indonesia mereka sudah cukup kuat menguasai semua jaringan penyelenggara dan pengelola negara. Mereka yang mengambil keputusan politik untuk kepentingan mereka.

Rakyat hanya ditoleh penguasa ketika mereka butuh suara di bilik suara dan ketika negara butuh dana sebagai sumber pemasukan negara melalui pajak dan berbagai pungutan yang terus melonjak.

Dalam politik, peran bohir sebagai rentenir politik yang memberikan modal berupa uang sementara (meminjamkan uang) kepada para calon yang ingin bertarung dalam hajatan pemilu / pilpres. Uang bukan hanya memiliki peranan penting, menentukan dalam dunia politik Indonesia.

Awal penyusunan kabinet Prabowo Subianto, sarat diduga tersambung dengan uang rentenir saat bertarung dalam hajatan pilpres. Ini akan menciptakan hubungan simbiosis antara pengguna uang rentenir dengan para bohir.

Bohir sebagai pemilik modal mendapatkan akses ke kebijakan dan pengambilan keputusan politik, termasuk dalam penyusunan kabinetnya. Bahkan pertaruhan dengan partai untuk jatah menteri, wakil menteri, badan dan pos ekonomi lainnya, kuasa partai sampai terpental.

Jangan pernah bermimpi Presiden yang sudah masuk perangkap bohir taipan oligarki akan leluasa menyusun kebinetnya.

Pidato Presiden Prabowo Subianto, harus diapresiasi sebagai pidato yang patriotik  keinginan sumberdaya alam akan digunakan sebesar besarnya untuk rakyat.

Hanya dari pidato pertama setelah angkat sumpah dan resmi sebagai Presiden dengan Surat Keputusan, isi pidatonya belum ada keberanian tersirat atau tersurat akan menghentikan peran bohir taipan oligarki yang telah mengacak acak politik dan ekonomi negara

Akan lebih patriotik kalau dalam pidatonya dengan tegas bahwa dalam dunia bisnis diri dan keluarganya tidak akan dan tidak boleh manfaatkan kekuatan dan kekuasaan dirinya sebagai Presiden.

Kondisi tersebut wajar menimbulkan spekulasi apakah politik dan ekonomi dinasti yang terjadi selama ini akan berubah menjadi politik dan ekonomi bohir

Rakyat masih menaruh harapan perbaikan untuk kehidupannya dan perbaikan untuk negara sesuai isi pidatonya, sekalipun tetap dalam pantauan, kewaspadaan dan kecemasan dengan bukti apa yang akan terjadi.

Kecemasan wajar tetap muncul karena indikasi kuat Presiden Prabowo Subianto belum bisa lepas dari kekuatan bayangan bohir taipan oligarki dan pengaruh dan kendali dari Luar Negeri.

Penulis : Sutoyo Abadi

MoneyTalk,Jakarta – Alhamdulillah, hari ini (Ahad, 20/10) penulis dapat hadir di acara syukuran. Bukan sembarang syukuran, syukuran yang spesial.

Acara bertajuk ‘OPERA JAWA’, ‘ORASI PERGANTIAN RAJA JAWA’, saya peroleh undangannya dari Bang Refly Harun. Di lokasi acara di Jakarta, nampak sejumlah tokoh hadir.

Setelah menyalami Bang Refly Harun, saya langsung menyalami Pak Soenarko, Bang Said Didu, Bung Rizal Fadillah, Om Liem (Mursalim), Bang Eka Jaya, Bang Juju Purwantoro, Bang Marwan Batubara, Bang Taufiq Bahaudin, dll. Terlihat Pak Amien Rais, Dr Tifa, Bung Roy Suryo, Bu Nurhayati Assegaf, juga hadir.

Sejumlah tokoh yang hadir menyampaikan pandangannya. Dalam kesempatan tersebut, saya menyampaikan beberapa pandangan, sebagai berikut:

Pertama, Ahad tanggal 20 Oktober 2024 adalah hari bersyukur. Bersyukur bawa akhirnya Saudara Jokowi Widodo lengser dari jabatannya.

Kita tahu, Saudara Joko Widodo berusaha gigih agar nyawa kekuasaannya tidak menemui ajal pada tanggal 20 Oktober 2024. Modusnya dengan mencoba mengakali konstitusi agar jabatan Presiden bisa tiga periode.

Jokowi juga berusaha menunda Pemilu 2024 dengan dalih pandemi Covid-19. Namun karena perlawanan rakyat, akhirnya semua upaya Jokowi untuk mempertahankan kekuasaannya gagal total. Jokowi akhirnya demi hukum lengser hari ini, Ahad 20 Oktober 2024.

Kedua, namun demikian Ahad tanggal 20 Oktober 2024 juga menjadi hari berkabung. Kenapa demikian, karena fufufafa akhirnya tetap dilantik menjadi Wakil Presiden R.I. Padahal, Gibran atau fufufafa ini tidak memenuhi syarat, melawan pasal 169 huruf e dan q UU No. 17/2017 tentang Pemilu.

Namun, MPR RI alih-alih menerbitkan TAP MPR untuk membatalkan pelantikan Gibran, namun tetap melantiknya. Jadi, jelas ini menjadi hari berkabung bagi 282 juta penduduk Republik Indonesia.

Seolah, negeri ini kehilangan stock pemimpin sehingga harus memaksakan fufufafa dilantik menjadi Wakil Presiden. Reputasi NKRI yang dibangun dengan perjuangan, darah dan air mata para pendahulu bangsa, hancur luluh oleh peristiwa pelantikan Gibran.

Jadi, berdasarkan dua realitas tersebut, yakni rasa syukur dan berkabung, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan tindakan:

Pertama, Menuntut Jokowi agar diadili, melanjutkan perjuangan menuntut Jokowi pasca lengser. Jangan biarkan seluruh kejahatan, kezaliman dan ketidakadilan Jokowi melenggang begitu saja.

Dan kedua, Menuntut agar Fufufafa segera dimakzulkan. Republik ini masih banyak stock putra terbaik, untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu.

Gugatan terhadap Jokowi sudah dimulai di PN Jakarta Pusat. Gugatan terhadap Gibran, juga sudah terjadi di PTUN Jakarta, bahkan tinggal menunggu putusan.

Sehingga, dua agenda penting ini harus dikawal. Agenda adili Jokowi, dan makzukkan fufufafa.

MoneyTalk,Jakarta – Saya penasaran dengan komentar soal Jokowi dari netter yang menuliskan “kere munggah bale”, yang katanya itu merupakan pepatah Jawa. Bahkan, Saya sendiri sebagai orang Jawa sangat asing dengan pepatah itu.

Kere munggah bale diartikan sebagai orang rendahan (miskin) yang tiba-tiba mendapatkan jabatan, bisa juga diartikan sebagai orang kaya mendadak atau istilah populernya yaitu orang kaya baru (OKB). Kere artinya miskin/orang rendahan, munggah artinya naik, bale artinya pendopo/bangunan/aula (yang besar).

Kalimat kere munggah bale ini begitu menarik, namun sayangnya belum banyak informasi yang tersedia untuk menjelaskannya. Nah berhubung menurutku cukup menarik, maka Saya akan coba untuk menulis tentang pepatah ini dengan menjadikan Jokowi dan keluarganya sebagai lakon.

Kenapa “lakon”? Karena kalimat kere munggah bale, menurut informasi di internet, pernah digunakan dalam acara wayang. Nah, jika dirasa ada kekeliruan, jangan sungkan untuk memberikan koreksi 🙂

Jokowi

Mulyono merupakan nama kecil dari Joko Widodo atau Jokowi yang kita kenal sebagai Presiden Indonesia ke 7, ia tadinya merupakan seorang Wali Kota di Solo dengan branding, Solo: The Spirit of Java. Fafifu bla bla bla wasweswos, Jokowi mulai ekspansi ke tingkat yang lebih tinggi menjadi Gubernur DKI Jakarta bersama Basuki T. Purnama alias Ahok.

Nama Jokowi awalnya begitu asing bagi masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta. Namun dengan branding “wong ndeso”, ia berhasil menjadi orang nomor 1 di Jakarta. Citra kalem dan merakyat berhasil membuat ia berkuasa, janji keramat yang berbunyi “macet dan banjir lebih mudah diatasi jika jadi Presiden” mampu membuat segenap elemen masyarakat ter-waw-waw.

Hingga pada akhirnya, Jokowi berhasil menjadi Presiden Indonesia selama 2 periode. Sedangkan banjir dan kemacetan, sampai hari ini tidak juga teratasi. Entah dia lupa, atau berpikir tidak pernah menjanjikannya sehingga dalam banyak kesempatan di depan awak media, Jokowi berkata “yo ndak tau kok tanya Saya”.

Jokowow

Ketika kampanye pada tahun 2014, Jokowi berjanji tidak akan mengambil utang luar negeri, berjanji bahwa ia akan membawa ekonomi Indonesia meroket hingga menembus bima sakti (7%), berjanji akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, dan janji-janji yang begitu banyak lainnya tapi sampai hari ini tydack terbhuktie.

Merasa keenakan, ia pun mencalonkan lagi sebagai Presiden periode 2019-2024. Janji-janji fafifu bla bla bla wasweswos pun kembali ia lontarkan, salah satunya tentang APBN yang tepat sasaran. Memang benar, ketika Jokowi berkuasa banyak sekali bantuan sosial yang diberikan. Namun, ternyata itu hanya sebatas siasat untuk membodohi rakyat, terutama kaum miskin.

Bayangkan, 10 tahun berkuasa membuatnya lupa daratan hingga akhirnya muncullah isu-isu seperti perpanjangan masa jabatan Presiden dan isu tiga periode. Dia pikir rakyat masih bodoh seperti 10 tahun yang lalu, sehingga dengan mimik plonga-plongonya, ia selalu membantah ketika ditanya soal isu-isu tadi. Yo ndak tau kok tanya Saya. Yo ndak tau yo ndak tau ndasmu, Jok!

Mulyono ini culas, merasa sudah pegang kartu kematian para petinggi parpol, dengan seenaknya ia menabrak konstitusi hingga melahirkan anak haram konstitusi yang berhama Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Bayangkan, muka sepolos dan selugu Jokowi, namun daya rusaknya begitu luar biasa.

Kere munggah bale, sepertinya memang layak disandang oleh Jokowow eh maksudnya Jokowi eh Mulyono.

Pangeran Fufufafa

Gibran, ahhhhh Gibran si fufufafa ini tengilnya minta ampun. Ia merasa dirinya seperti tak berdosa, hingga melontarkan hinaan kepada Prabowo Subianto ketika sedang bertarung menghadapi papa Jokowi di Pilpres 2019.

Katanya Prabowo tentara pecatan, cerai, pendukungnya radikal, membayangkan Prabowo berada di Gunung Semeru dan berteriak “titiekkkkk kembalilah ke pelukanku”, terus mau lebaran sama siapa? Tak sampai di situ, fufufafa pun mengatakan bahwa Prabowo mempunyai anak yang melambai alias homo.

Ketika dirinya sedang menjadi Wali Kota, ia sering merespon user platform X yang me-mention dirinya. Sehingga tak jarang user yang mention itu mendapatkan perundungan online. Kejadian ini tentu menimbulkan persepsi, “apakah Gibran sedang mempertontonkan abuse of power?”.

Ketengilannya tidak berhenti begitu saja, ketika ia sudah resmi berpasangan dengan orang yang dihinanya dulu, ia dengan songong berkata “tenang Pak Prabowo jangan takut, sekarang sudah ada Saya di sini”. Hah? “Sudah ada Saya”? Memangnya, siapa kau wahai tutup khong guan Gibran? Memandang seakan Prabowo orang lemah, berlagak seolah bapakmu akan lama berkuasa. Heyyyy tutup botol kecap, ngaca!

Pangeran Muka Pot

Kaesang ini rada unik, pada awal kiprah bapaknya berkuasa hingga sebelum adanya bentrok, dia lebih tenang dan tidak banyak tingkah. Namun, semenjak didapuk menjadi Ketua Umum Partai Sosialis Indonesia yang baru menetas dari kinderjoy, lagaknya mulai songong.

Si muka terpal ini mulai menunjukan jati dirinya yang selama ini terpendam, seperti membusungkan dada ketika ia akan dicalonkan menjadi Wakil Kepala Daerah. Teknisnya masih sama seperti fufufafa, aturan ditabrak oleh Jokowi untuk memuluskan jalan Kaesang.

Tapi eeeeee tunggu dulu, saat ini rakyat sudah tidak bisa dibohongi (kecuali buzzer penjilat bool keluarga Jokowi). Putusan MA soal batas minimal usia calon Wakil Kepala Daerah membuat para mutan keluar dari sarang, aksi Peringatan Darurat pun berhasil menggagalkan pencalonan Kaesang. Mampos.

Merasa malu, ia pun menghibur diri dengan melancong ke Amerika Serikat bersama istrinya. Namun naas pesawatnya terbakar oleh basoka para pendekar dari goa hantu. Bagaimana tydack? Para pendekar itu melucuti gratifikasi yang diterima oleh hingga ke jeroannya, semuanya dikorek tak terkecuali sampai ke lubang silit.

Setelah kasus gratifikasinya terekspose, ia seperti bersemedi di lubang cacing, tak menampakkan dirinya hingga akhirnya, ia muncul ke permukaan dengan menggunakan kaos bertuliskan Putra Mulyono.

Kesel dong? Pasti kesel, kan? Iya kan? Perhimpunan komplotan pembegal Jokowi pun bergerilya guna merespon tantangan Kaesang. Isu gratifikasi, fufufafa, dan Mulyono pun terus dimainkan hingga membuat pihak kerajaan frustasi.

Dia pikir, dia hebat? Merasa punya power? Gi la loe.

Queen Iriana

Waaaikiii, Queen Bee Iriana yang sejak awal terkenal kalem akhirnya tak tahan juga hingga akhirnya melakukan oplas dagu. Sejak menjabat pada periode kedua, sifat kere munggah bale-nya kian terlihat tatkala ia memakai tas dan barang-barang branded. Coba pikir, apakah pantas seorang Ibu Negara pamer kemewahan? Mulyono saja sampai saat ini masih terlihat seperti wong ndeso demi menjaga citranya di depan kaum miskin yang menerima bansos.

Pesona Iriana makin gacor ketika Bocor Alus Tempo berbisik ke seluruh penjuru tanah air bahwa, ia marah kepada Megatron karena sudah mempermalukan Jokowow di depan umum. Hingga akhirnya, Gibran pun dipaksa untuk maju mendampingi Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden.

Kalem tapi mematikan, terlihat lemah tapi bisa ledakannya seperti nuklir. Kiranya seperti itulah gambaran rumit tentang Irian setelah nyaman dengan kekuasaan yang sebelumnya tak pernah ia rasakan.

Namun kere tetaplah kere, sehingga bale yang membuatnya nyaman menyedot dirinya seperti Thror yang menjadi gila akibat oakenshield.
Empress Erina

Ternyata, keheranan publik tak hanya pada Jokowi, Iriana, Gibran, dan Kaesang. Seolah tak ingin melewatkan pesta caci maki, Erina Gudono pun memutuskan untuk join the party dengan pamer kemewahan.

Sintingnya, sudah tahu bahwa ia merupakan menantu dari seorang Presiden, tapi dengan ‘polos’nya memamerkan dirinya yang sedang menaiki jet pribadi. Bukan hanya itu, roti seharga 400 ribu rupiah pun ia pamerkan di media sosial miliknya. Marah dong? Kesel dong? Wah nyari perkara ini si bau ketek.

Tak terima dengan ke-pamer-an yang dilakukan oleh Erina, penghuni gunung tidar pun ramai-ramai menerbangkannya hingga tinggi dan membuatnya menangis terus di Amerika Serikat. Sedangkan sang suami pun bingung, otaknya seakan menolak untuk memberikan solusi.

Isu flexing yang dilakukan oleh Permaisuri ini sudah hampir mereda, namun karena merasa bangga telah menjadi bahan cemoohan seluruh penghuni Nusantara, ia pun kembali pamer memakan omakase dengan dilayani oleh chef pribadi pasca melahirkan.

Wah, masyarakat semakin marah dong? Hingga akhirnya Erina kembali mendapat bogem mentah di media sosial akibat sikap haus validasinya yang tak berkesudahan.

Ya, bagaimana tydack? Siapa Erina sebelum menikah dengan Pangeran Muka Terpal? Ia tak lebih dari sekedar mbak-mbak kaum mendang-mending, dan ketika sudah dinikahi oleh Kaesang? Jiwa ndeso-nya keluar dengan memamerkan kemewahan di depan publik.

Erina Gudono, mbak-mbak yang tadinya kere akhirnya munggah bale. Ia lupa bahwa dirinya merupakan menantu dari seorang penyelenggara negara, sehingga hal-hal yang bersifat pamer kemewahan tidak boleh dilakukan karena tidak etis serta bermoral.

Namun apa daya? Erina yang tadinya bukan siapa-siapa kini merasa memiliki dunia dan bisa dengan mudah mendapatkan apa yang ia inginkan, kecuali menghilangkan bau ketek.

Sampai Di Sini Saja

Kekuasaan memang indah, nikmat, klimaksnya bisa membuat mereka terbang melayang. Namun kere tetaplah kere, sehingga ketika munggah bale, bisa membuat mereka gila yang akhirnya membawa mereka ke dalam jurang kehancuran yang mereka ciptakan sendiri.

Penulis : Hara Nirankara

MoneyTalk, Jakarta – Menarik sekali jika kita membaca cakrawala pemikiran seorang Hasto Kristiyanto yang meraih gelar Doktor keduanya dari Universitas Indonesia, setelah Doktor pertamanya di bidang Geopolitik diraihnya dari Universitas Pertahanan Indonesia.

Dalam salah satu topik bahasan dari Disertasi Doktoral keduanya Mas Hasto Kristiyanto di Universitas Indonesia (UI), Jum’at (18/Oktober/2024) ini, disebutkan oleh Mas Hasto, Sekjen PDIP yang juga merupakan sosok intelektual politisi Indonesia, bahwa:

“Pada masa Presiden Jokowi iklim feodalisme dibangun melalui strategi kebudayaan untuk memperkuat makna kekuasaan dengan simbol-simbol budaya. Penampilan Presiden Jokowi dengan menggunakan simbolisasi raja melalui atribusi pakaian daerah dan perhelatan pesta pernikahan Kaesang Pangarep di Istana Mangkunegaran, membangun persepsi bahwa presiden juga sosok raja.”

“Ketika kultur ini berhasil dibangun maka aura feodalisme menyelimuti kekuasaan presiden. Hal inilah yang menjadi alasan rasionalitas kritis elite politik terbungkam. Dalam situasi ini Presiden Jokowi menggunakan otoritas kekuasaannya untuk membangun konsensus dengan para Ketua Umum Partai Politik pendukung dalam posisi yang tidak setara, sebagaimana dijelaskan oleh Ranciere.”

“Para Ketua Umum Partai Politik berperan sebagai “Pembantu Presiden” karena posisinya sebagai menteri, dan kemudian dimasukkan dalam suatu elite kerjasama besar untuk mengikuti kemauan penguasa”.

Luar biasa bagaimana Mas Hasto Kristiyanto menjelaskan soal problematika politik kekuasaan di era kepemimpinan Jokowi ini. Banyak rakyat yang terjebak oleh gaya politik Jokowi yang membungkus kebohongan dengan berbagai kebijakan populisnya.

Orang-orang seperti terhipnotis oleh gaya politik Jokowi seperti itu, hingga tanpa sadar Indonesia sebenarnya telah dikembalikannya seperti pada zaman kerajaan yang feodalistik, dimana pemimpinnya telah menjelma menjadi pribadi yang otoriter populis.

Otoriter populis yang mengabaikan check and balances dan membangun legitimasi atas nama rakyat, namun menginjak-injak asas fairness, pembatasan kebebasan sipil, dan nilai-nilai pembangunan yang adil, sebagaimana pandangan Prof. Norris dan Inglehart (2019) yang dijelaskan oleh Mas Hasto Kristiyanto dalam rangkuman disertasinya.

Selamat mengikuti Sidang Disertasi Doktoral keduanya di Universitas Indonesia (UI), Mas Hasto Kristiyanto. Semoga lulus Summa Cum Laude, dan ilmunya semakin mencakrawala, serta bermanfaat bagi Bangsa dan Negara Indonesia yang telah lama tak mendapatkan pencerahan dari presiden plonga-plongonya. (SHE)

Jakarta, 18 Oktober 2024, Saiful Huda Ems (SHE), Lawyer dan Analis Politik.