MoneyTalk,Jakarta – Indonesia dan benua selatan tidak bisa dipisahkan. Di negeri ini kisah tentang kerajaan selatan begitu kuat, dalam, ada masiv disenatero nusantara bukan hanya di Jawa. Bahkan ada yang melihat masa depan itu ada di selatan.
Opini
MoneyTalk, Jakarta – Orang-orang revolusioner itu biasanya lahir dari desa. Hidupnya sangat sederhana, tidak manja, dan mengikuti denyut nadi irama penderitaan masyarakat.
Tiap saat ia selalu berdialektika dengan persoalan sosialnya dan berusaha terus menerus mencari solusi demi solusi problem-problem hidup yang dihadapinya.
Karena kejernihan dan kejujuran pemikirannya, ia jadi manusia yang pemberani, kokoh dalam pendirian, teguh dengan prinsip-prinsip perjuangan, hingga ia militan.
Angela Dorothea Markel (biasa dikenal Angela Markel) ketika menjadi Kanselir Jerman misalnya, ia tetap hidup di apartemennya yang sangat sederhana bersama suaminya dan tanpa ditemani oleh seorang pun asisten rumah tangga.
Bahkan sampai sekarang ketika Angela Markel tak lagi menjadi Kanselir Jerman, ia tetap hidup sederhana bersama suami tercintanya di apartemennya yang sederhana.
Berbeda jauh dengan Jokowi atau Prabowo yang sangat kaya raya dan banyak pembantunya. Pemimpin-pemimpin seperti ini tidak akan memiliki kepedulian atau empati pada penderitaan rakyat yang susah.
Memperhatikan orang-orang yang dipanggil Prabowo untuk diangkat menjadi menterinya, saya pesimis Indonesia ke depan akan maju, terlebih lagi ketika Prabowo nanti menjabat dengan beban warisan hutang ribuan triliun dari Pemerintahan Jokowi.
Ada beberapa menteri dari kabinetnya Jokowi yang bermasalah, mau diberi tempat terhormat lagi sebagai menteri di kabinetnya Prabowo. Terlebih lagi ketika yang menjadi Wapresnya adalah Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden yang memiliki persoalan kesehatan mental. Bagaimana mungkin Indonesia ke depan akan lebih maju?
Ormas-ormas bergaya preman diberi tempat terhormat di pagar kekuasaan. Seolah mengganti fungsi POLRI, TNI, dan BIN. Ini semua akan berakibat buruk dari lemahnya keamanan dan pertahanan kita sebagai sebuah bangsa dan negara.
Akan banyak pelanggaran hukum yang tidak hanya dilakukan oleh para penjahat yang kelaparan, melainkan pula oleh para preman yang dilindungi oleh Pemerintah. Tragisnya, POLRI tidak akan berani menindaknya karena mereka dianggap sebagai kaki tangan penguasa.
Oleh karena itu, melalui opini saya ini, saya memohon pada Presiden Terpilih, Pak Prabowo Subianto, agar lebih berhati-hati memilih calon-calon menterinya. Orang-orang yang tidak cakap di bidangnya, terlebih ia bermasalah dengan hukum, sebaiknya tidak diangkat menjadi menteri.
Pak Prabowo dari kecil lahir sebagai orang kaya raya, tentu kepekaan Pak Prabowo pada penderitaan masyarakat kecil sangatlah kurang. Oleh karenanya, Pak Prabowo sebaiknya didampingi oleh orang-orang yang sudah teruji wawasan dan komitmen kerakyatannya.
Jangan pernah memberi tempat pada para preman untuk berkuasa di tengah rakyat, sebab sehebat apapun para preman kalau sudah berhadapan dengan amarah rakyat akan digulung juga.
Lebih baik Pak Prabowo memfasilitasi anak-anak bangsa untuk menuntaskan pendidikannya, mencerdaskan hidup dan kehidupannya, hingga rakyat dapat menjadi pagar betis keamanan nasional dari pengaruh para infiltran asing, serta menjadi pendukung utama kinerja atau program-program Pemerintah untuk memajukan negara, Indonesia.
Patriotisme seseorang tidak bisa dilihat dari orasi-orasinya, melainkan dari realitas hidupnya yang sangat militan dalam bekerja untuk memajukan negara dan bangsanya.
Kepemimpinan Jokowi yang sangat buruk di akhir masa jabatannya, patut menjadi peringatan agar Pak Prabowo lebih mawas diri dan berani berbenah total, untuk kemajuan bangsa dan negara tercinta ini…(SHE).
15 Oktober 2024, Saiful Huda Ems (SHE), Lawyer dan Analis Politik.
MoneyTalk,Jakarta – Jelang pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang akan digelar 20 Oktober dinamika situasi politik, menjadi tinggi. Bagus buat rakyat, bila PDIP, Nasdem,PKS (lebih…)
MoneyTalk,Jakarta – Saat ini Joko Widodo atau siapapun nama asli dan asal garis keturunan sebenarnya, yang pastinya sosok bekas Presiden 2 (dua) periode 2014-2024 yang tinggal menghitung hari, jam lalu menit, lalu bakal detik. Dan nampak nyata-nyata saat ini diberbagai artikel di media warta dan mayoritas media sosial, Jokowi tengah dihujani caci maki serendah-rendahnya seorang pemimpin yang masih berkuasa.
MoneyTalk, Jakarta – Seperti diketahui, saat ini teknologi finansial itu sangat berkembang. Seiring dengan perkembangan itu, membawa juga dampak yang signifikan.
Salah satu dampak teknologi ini ialah adanya pinjaman online (pinjol). Salah satu dari banyaknya bentuk financial technology (fintech). Mereka menawarkan pinjaman dengan syarat serta ketentuan yang lebih mudah dan fleksibel jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank.
Pinjaman online merupakan suatu fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi. Mulai dari proses pengajuan, persetujuan, hingga pencairan dana dilakukan secara online.
Adanya pinjaman online ini sering digunakan masyarakat, terutama kawula muda yaitu mahasiswa. Pinjaman online sendiri mempunyai berbagai dampak untuk mahasiswa, yaitu dampak baik dan dampak buruk.
Dampak baik dari pinjaman online terhadap mahasiswa ialah sangat membantu mahasiswa yang mempunyai keperluan mendadak dan sangat penting. Terutama jika urusan itu mengharuskan mahasiswa untuk mendapat uang secepatnya. Apalagi teruntuk mahasiswa yang merantau, ini sangat membantu.
Namun, pinjman online sendiri tidak hanya memiliki dampak baik. Pinjaman online juga mempunyai dampak buruk bagi mahasiswa. Apalagi mahasiswa yang menyalahgunakan pinjaman online ini untuk hal-hal yang bisa dibilang buruk untuk mahasiswa itu sendiri.
Penyalahgunaan pinjaman online dari mahasiswa sendiri seperti, meminjam uang untuk digunakan hal-hal seperti judi online, mabuk-mabukan, atau mungkin narkoba. Selain yang telah saya sebutkan di atas tadi, masih banyak lagi penyalahgunaan pinjaman online dari mahasiswa.
Nah, apa sih, dampak buruknya? Saya ambil contoh dari mahasiswa yang menyalahgunakannya dengan bermain judi online. Dengan kemudahan persyaratan untuk meminjam, mahasiswa akan sangat mudah untuk mendapatkan pinjaman dari aplikasi pinjaman online.
Kemudian dengan kemudahan yang didapat tadi, mahasiswa yang sudah kecanduan akan terus bermain, sehingga menghabiskan uang yang telah dipinjam. Oleh karena nafsu sudah menguasai mahasiswa tersebut, maka dia akan mencari aplikasi lain untuk meminjam. Begitu seterusnya sampai mahasiswa tersebut terjebak banyak hutang di aplikasi pinjaman online.
Bahkan, di media online ada kasus yang hutangnya mencapai puluhan juta hingga ratusan juta. Tidak hanya karena judi online, bahkan ada beberapa kasus yang melibatkan mahasiswa dalam pinjaman online terkait pembayaran uang kuliah tunggal (UKT).
Kasus ini terkuak pada awal 2024 dengan total pinjaman yang telah disalurkan mencapai Rp450 M. Setelah mahasiswa itu sudah kehabisan akal utuk mencari aplikasi pinjaman, mahasiswa itu akan depresi akibat terlilit hutang.
Hal ini akan berdampak pada perkuliahan yang pastinya akan semakin buruk. Apalagi jika ditambah dengan tugas yang menumpuk. Mahasiswa itu akan depresi, sehingga mentalnya terganggu. Dampak terburuknya bisa berujung bunuh diri.
Dengan melihat maraknya kasus mahasiswa yang terlilit hutang di aplikasi pinjaman online, menurut saya sebaiknya pemerintah memperhatikan pinjaman online ini. Khususnya memikirkan dampaknya terhadap Masyarakat, terkhusus lagi bagi kawula muda seperti mahasiswa.
Melihat dari banyaknya dampak buruk yang ditimbulkan pinjaman online ini, serta minimnya dampak baik yang ditimbulkan, pinjaman online ini harus segera dihapus saja.
Jika pinjaman online ini diteruskan, ditakutkan akan merusak generasi bangsa. Apalagi dengan dampak yang begitu besar, bisa jadi negara kita hancur karenanya.
Kemudahan yang diberikan oleh aplikasi pinjaman online membuat banyak masyarakat tergoda untuk menggunakannya. Mereka tidak memikirkan apa dampak yang ditimbulkan setelah meminjam.
Setelah apa yang sudah kita bahas tadi, menurut saya pinjaman online ini sangat berbahaya bagi Masyarakat. Pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk menghilangkan segala bentuk aplikasi pinjaman online. Harapannya, generasi yang tumbuh tidak rusak karenanya.
Penulis: Silvia, Jurusan Hubungan internasional Universitas Jakarta
MoneyTalk, Jakarta – Penolakan terhadap diskusi kebangsaan yang diinisiasi oleh para tokoh pergerakan, yang rencananya diadakan hari ini, Senin 14 Oktober 2024 dan nyata selalu mengalami penolakan oleh pengelola lokasi diskusi (balai, hotel dan gedung).
Walau info sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak, antara pengguna tokoh aktivis pergerakan dan pengelola gedung.
Sedangkan misi diskusi ini juga cukup aneh dirasakan oleh penulis, sehingga penulis dengan anggota kelompok, menyampaikan sikap mendukung pertemuan namun menolak hadir saat pertemuan diskusi dimaksud.
Maka penolakan ini, identik ditinjau dari sisi substansial bahwa terhadap “gerakan politis” yang ada, menunjukan barometer sikap politik masyarakat bangsa ini adalah REALISTIS menolak upaya Jokowi 3 periode.
Dan sebaliknya lebih setia menunggu pelantikan Prabowo pada 20 Oktober 2024 menjadi Presiden RI.
Penulis : Damai Hari Lubis,Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212.
MoneyTalk, Jakarta – Kabinet pemerintahan Indonesia maju Inshaa Allah akan segera dilantik. Semua tentu berharap bahwa ini adalah kabinet yang akan menjadi tonggak utama untuk menuju Indonesia emas 2045. Kabinet yang merupakan koalisi besar seluruh kekuatan gerakan sosial politik nasionalis, patriotik, kerakyatan.
Pelantikan presiden baru dan kabinet baru bertepatan dengan pergantian tema zaman yang tengah berlangsung di muka bumi. Pergantian dari tema lama bumi globe, globalisasi, neoliberalisme, pasar bebas, menjadi bumi datar, world flat, digitalization, otomatization, transparacy, yang membuat dunia terhubung dari ujung Timur hingga Barat dan tidak ada lagi utara selatan. Dunia yang transparan, sehingga manusia tidak lagi sanggup menyembunyikan nafsu dan uang hasil kejahatannya.
Zaman baru yang ditopang oleh energi baru terbaharukan, menggantikan zaman lama yang ditopang oleh energi fosil. Zaman lama yang hidup dari petro dolar berganti dengan zaman baru yang didukung green rupiah. Zaman lama yang penuh dengan sampah, limbah, asap, polusi, wabah dan penyakit, diganti dengan zaman baru yang hijau, rimbun, segar dan penuh harapan.
Baru terbaharukan dua kata kunci kabinet akan diisi oleh orang-orang yang baru dengan pikiran-pikiran baru dan keinginan baru untuk melakukan pembaharuan. Orang-orang lama, dengan pikiran-pikiran lama, akan dibiarkan terkubur menjadi fosil.
Lalu, kata kunci kedua adalah terbaharukan yakni orang-orang yang terbaharukan, pikiran pikiran yang terbaharukan, dan keinginan yang besar untuk membaharukan keadaan ketidakpastian, berantakan, kekacauan dalam politik dan ekonomi negara.
Baru itu berarti kabinet yang membawa pasword, pin, barcode baru. Karena kartu lama sudah rusak, pin lama sudah kadaluarsa, sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk transaksi. Untuk mencairkan uang di rekening lama saja sudah tidak bisa, apalagi untuk mendapatkan sumber uang baru, sudah pasti akan diblokir.
Terbarukan berarti kabinet yang telah dibersihkan, dimandikan kembang tujuh rupa, badannya tidak bau dan dia bukan bagian dari masalah lama karena kabinet ini akan menyelesaikan masalah lama, yakni kerusakan yang dihasilkan oleh 25 tahun reformasi neoliberalisme. Kabinet ini adalah mimpi, kabinet ini adalah imajinasi.
Penulis: Salamuddin Daeng
MoneyTalk, Jakarta – Menjelang suksesi kepemimpinan nasional ini, umat Islam Indonesia perlu mewaspadai upaya-upaya sistemik agar suksesi itu tidak terjadi secara damai, termasuk dengan memperalat mahasiswa. Upaya untuk mengulangi reformasi 1998 pepesan kosong sedang berlangsung, sehingga bangsa ini terpuruk Kembali, lalu gagal menjadi bangsa yang percaya diri untuk merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sesuai visi para pendirinya sendiri.
Umat Islam bangsa ini menyadari bahwa UUD45 sebagaimana diberlakukan kembali secara de yure melalui Dekrit Presiden 1959 gagal dilaksanakan secara penuh sehingga bangsa ini selalu terombang-ambing oleh kekuatan-kekuatan nekolimik global yang tidak pernah berhenti membegal perwujudan visi pendiri bangsa sebagai creme d’la creme yang diinyatakan melalui proklamasi 17/8/45 dan diuraikan dalam UUD45.
Upaya penjegalan suksesi kepemimpinan nasional ini dinarasikan dengan menjadikan Jokowi sebagai satu-satunya kambing hitam. Seperti dulu gerakan reformasi menjadikan Soeharto sebagai sumber masalah. Padahal Jokowi hanya petugas partai jika bukan boneka oligarki.
Jokowisme yang dikeluhkan oleh pemuja demokrasi mbelgedhes seperti Gunawan Muhammad, Ikrar Nusabakti, Butet Kartarajasa dan para creator UUD2002 hanya bisa tumbuh dalam sebuah ekosistem, di mana elite parpol leluasa bersekongkol dengan para oligarch untuk melakukan maladministrasi public, sehingga berhasil mengakumulasi hampir semua sumberdaya politik dan ekonomi di tangan mereka.
Seperti yang dikatakan oleh Noam Chomsky, bahwa organisasi yang paling berbahaya di planet ini adalah partai politik, bukan ISIS, atau al Qaeda, atau Thaliban, apalagi FPI atau HTI. Ini terjadi di AS di mana partai Republik dan partai Demokrat AS adalah dua organisasi yang paling bertanggung jawab atas kehancuran lingkungan global, dan rangkaian perang dan konflik yang terjadi di seantero planet ini paling tidak selama 25 tahun terakhir ini.
Kekuatan-kekuatan barat pula, bersama kaki tangan domestiknya di Indonesia yang telah menjatuhkan Soeharto pada Mei 1998 di saat Indonesia hendak lepas landas menjadi macan Asia sebagai negara maju mendahului China. UUD2002 hasil reformasi telah terbukti menghasilkan deformasi kehidupan berbangsa dan bernegara, deindustrialisasi ekonomi, dan full fledged capitalism yang menjadikan hampir semua kekayaan nasional dikuasai oleh segelintir taipan. Ini tidak bisa diterima Prabowo sebagai patriot bangsa. Situasi ini harus disadari oleh para pemimpin ummat Islam bangsa ini.
Berbeda dengan Jokowi atau Anies Baswedan yang tidak memiliki partai politik. Prabowo sejak awal membangun modal politiknya melalui Gerindra. Sebagai presiden terpilih, Prabowo bukan petugas partai biasa seperti Jokowi yang diperlakukan demikian oleh Megawati.
Bahkan banyak elite parpol hanya menjadi makelar politik. Setelah paling tidak 2 kali kalah dalam Pilpres, Prabowo adalah sosok yang konsisten dalam perjuangan politiknya walaupun dia menyadari bahwa biaya politik yang dipikulnya sama sekali tidak murah. Bahkan Pilpres terbukti mahal, melelahkan, dan brutal. Umat Islam kini perlu membantu Prabowo untuk mewujudkan platform politik Gerindra untuk kembali pada UUD45.
Penulis: Daniel Mohammad Rosyid @Rosyid College of Arts, Gunung Anyar, 13 Oktober 2024.
MoneyTalk, Jakarta – Baru-baru ini pemerintah mengumumkan akan memproduksi batubara 1 miliar ton. Wow, dahsyat! Ini uang indonesia bakal melimpah ruah. Uang Indonesia bagaimana banjir bandang menerjang, tidak bisa dibendung siapapun.
Berapa nilai 1 miliar ton tersebut? Jika mengacu pada harga acuan yang ditetapkan pemerintah maka nilainya mencapai 125,85 miliar dollar. Jika dikalikan dengan kurs Rp15.500/dollar maka nilainya mencapai 2000 triliun rupiah. Sebagaimana diketahui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga acuan batubara (HBA) untuk Januari 2024 sebesar USD125,85 per ton batubara.
Lalu berapa bagian negara? Dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara, untuk setiap penjualan batu bara dengan harga batu bara acuan (HBA) di bawah US$70 per ton dikenakan tarif 14%, sementara HBA di antara US$70 per ton sampai US$80 per ton dikenakan tarif 17%, selanjutnya HBA di rentang US$80 per ton sampai US$90 per ton dikenakan tarif 23%. Sementara itu, tarif 25% berlaku untuk penjualan batu bara dengan HBA di angka US$90 per ton sampai US$100 per ton. Adapun, tarif maksimal sebesar 28% dikenakan untuk HBA di atas atau sama dengan US$100 per ton.
Di sisi lain, pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan IUPK bukan dari kelanjutan operasi atau perjanjian, dikenakan royalti dengan tarif sebelumnya antara 3%, 5%, sampai dengan 7% sesuai kalori batubara.
Jadi nanti dengan hasil penjualan batubara sebanyak 1 miliar ton tersebut maka APBN akan mendapatkan sedikitnya 28 persen dari nilai penjualan. Maka dengan demikian pemerintah akan memperoleh uang sebanyak Rp560 triliun. Ini sungguh dahsyat dan gile benar. Pemerintahan Prabowo Gibran kaya mendadak.
Meskipun dalam RAPBN 2025 disebutkan bahwa pendapatan sumber daya alam direncanakan sebesar Rp217,96 triliun terdiri atas:
a. pendapatan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi; dan
b. pendapatan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi. Pendapatan batubara saja bisa tiga kali akumulasi seluruh pendapatan SDA migas, seluruh mineral dan seluruh hasil pertambangan.
Dengan produksi batubara 1 miliar ton maka negara bisa melupakan produksi minyak yang cuma seupil. Minyak adalah masa lalu. Batubara telah mengambil alih APBN dari dominasi minyak. Sebagaimana diketahui industri hasil hulu migas Indonesia hancur lebur. Produksi migas merosot dari produksi jaman dulu 1,6 juta barel sehari, sekarang tinggal 600 ribu barel sehari. Ini yang membuat pemerintahan Jokowi sedikit kere karena menanggung beban migas terutama impor gila gilaan dan subsidi BBM, LPG 3 kg, yang ugal-ugalan.
Hanya dalam hal batubara ini pemerintah Prabowo Gibran harus sedikit waspada, karena penerimaan negara selama ini dari batubara secara keseluruhan hanya puluhan triliun. Jadi katanya pengusaha batubara ini rata-rata pelit mendit. Mereka enggan menyetor ke negara dengan cara lebih baik menjual murah batubara ke luar negeri, sehingga tidak terkena peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Mineral dan Batubara. Jadi misalnya kalau batubara dijual ke tiongkok 40 dolar, ya negara dapatnya seupil, bos. Jangan-jangan uangnya dikirim ke tempat lain di luar negeri? Siapa tau, Coy!
Wah, mantap sekali ini BATUBARA AKAN DIPRODUKSI HINGGA 1 MILIAR TON. Nilainya 130 miliar dollar atau 2000 triliun lebih. Bisa buat makan siang gratis 10 Tahun Boss!
Indonesia Approves nearly 1 billion tonnes of Coal Production Quotas for 2024
Penulis: Salamuddin Daeng
MoneyTalk, Jakarta – Apapun narasinya, apakah “Lengserkan Jokowi”, “Tangkap Jokowi”, “Adili Jokowi” atau lainnya, simbol yang paling pas adalah “Tali Gantung”. Hal ini menunjuk pada hukuman berat atas kejahatan akibat mengkhianati rakyat. Ada yang menyebut “Gantung di Monas” untuk memaknai “Monumen Akal Sehat”. Dulu ada juga tokoh yang menantang untuk digantung di Monas jika korupsi, tidak lama kemudian tokoh ini benar-benar divonis melakukan korupsi.
Meski kini hukuman mati dijalankan dengan tembak sampai mati, namun karena dilaksanakan di tempat yang dirahasiakan maka rasanya tidak berefek jera. Berbeda dengan hukum gantung yang dapat dilihat banyak orang karena dilaksanakan di ruang terbuka. Membuat siapapun takut untuk melakukan hal serupa.
Pasal 11 KUHP menyatakan:
“Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat di leher terpidana dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri”
Itu adalah aspek Juridis untuk sanksi pelanggaran hukum berat, apakah korupsi, pembunuhan politik atau penghianatan negara. Hukum harus menakutkan di samping mendidik atau berefek jera. Penpres 2 tahun 1964 ataupun UU No 2/Pnps/1964 tidak eksplisit menghapus Pasal 11 KUHP. Aturan pidana harus tegas dan jelas. Bukan semata interpretasi.
Adapun dampak psikologis atau sosiologis simbolik itu menyangkut dosa politik Jokowi yang telah menumpuk. Lengser sebelum atau sesudah 20 Oktober 2024 menuntut pertanggungjawaban. Rakyat tidak rela Jokowi turun dengan nyaman bahkan tidur nyenyak di rumah 100 milyar hadiah negara. Sanksi sosial harus dijatuhkan dengan menjadikan lahan 1,2 hektar di Colomadu sebagai “square” atau “garden” demonstrasi rakyat.
Dari aspek politis “tali gantung” adalah political pressure bagi Jokowi untuk mundur secepatnya dalam rangka menghormati aspirasi atau sekurangnya mengingatkan para pemangku kebijakan agar bersikap membiarkan proses budaya dan hukum berjalan dalam menghakimi Jokowi. Termasuk Pemerintahan Prabowo pasca pelantikan tidak boleh melindungi.
Di akhir masa jabatan yang tinggal beberapa hari lagi, gerakan menggugat Jokowi semakin menguat. Mempermasalahkan berbagai kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat.
Semestinya kekayaan Jokowi dan keluarga segera diperiksa atau diaudit untuk klarifikasi nilai mencurigakan yang didapat selama menjabat sebagai Presiden.
Kasus laporan keuangan aneh Nadiem Makarim menjadi pelajaran.
Paket pertanggungjawaban Jokowi dimulai dari audit untuk kondisi keuangan, tangkap untuk kriminal nepotisme, adili untuk banyak kasus-kasus pidana baik umum maupun pidana politik. Termasuk sorotan atas penghianatan negara.
Rakyat mulai bergerak menuntut pertanggungjawaban Jokowi.
“Tali Gantung” adalah simbol dari tuntutan agar Jokowi segera diadili.
Penulis: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan
