22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – UUD 2002 nyata telah membawa bencana dan ketika muncul upaya kembali ke UUD 45 asli, kekuatan liberalisme – kapitalis dan individualisme tetap menerkam Indonesia untuk tidak bisa kembali ke UUD 45 asli.

Tidak disadari bahwa perkembangan ideologi besar dunia yaitu liberalisme – kapitalis dan individualisme. Perkembangan ini merupakan suatu revolusi yaitu revolusi industri di Barat.

Pada akhir abad – 18 dan awal abad 19 di Barat terutama di Inggris dan Perancis terjadilah revolusi di bidang ilmu pengetahuan berkembang ke arah revolusi teknologi dan industri.

Saat itulah muncul tokoh penemu ilmu pengetahuan seperti Keppler, Galileo Galilei, Kopernives, dan Newton. Penemuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan dalam cara kerja manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut pandangan ekstensialisme hubungan manusia dengan dunia adalah “Inder Welt Sein”. Dalam perkembangannya struktur ekonomi dari feodalisme berubah menjadi merkantilisme. Dalam hubungan inilah maka berkembanglah awal sistem kapitalisme.

Atas dasar realitas inilah muncullah ideologi liberalisme – kapitalisme, individualisme dan sosialisme – komunisme sebagai konsekuensi adanya revolusi industri.

Berpangkal dari dasar ontologi bahwa manusia hakikatnya adalah sebagai mahluk pribadi, individu yang bebas. Maka menurut paham liberalisme memandang manusia sebagai makhluk pribadi yang utuh dan lengkap terlepas dari manusia lainnya dan harus berjuang untuk dirinya sendiri.

Manusia menjadi ancaman manusia lainnya dan menurut istilah Hobes disebut homo homini lupus, sehingga manusia harus membuat suatu perlindungan bersama atas dasar kepentingan bersama.

Menurut ideologi liberalisme kebebasan adalah merupakan nilai tertinggi dalam hidup. Di Indonesia berkembang copy paste dari tradisi liberalisme – individualisme yang berkembang di Barat.

Hal inilah merupakan sumber munculnya demokrasi liberal, Pancasila dilemahkan dan UUD 45 diganti dengan UUD 2002.

Padahal prinsip ontologi dan care philosophy Pancasila bahwa Indonesia bukan total individu (individualisme) dan bukan total masyarakat namun negara mengatasi semua golongan. Sesuai Pembukaan UUD 45 negara meletakkan dasar moralitas Ketuhanan dan Kemanusiaan. Tujuannya adalah kesejahteraan rakyat.

Maka tercantum dalam Pembukaan UUD 45 kalimat … dengan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

Bung Karno dan Bung Hatta menolak mentah mentah untuk mengekor model paham liberal dari Barat. Kedaulatan negara adalah kedaulatan rakyat, kekuasaan yang di jalankan oleh rakyat dan atau atas nama rakyat dengan dasar musyawarah.

Musyawarah mufakat untuk mencegah dominasi perorangan atau golongan dan dalam setiap keputusan senantiasa berorientasi pada keadilan sosial dan kepentingan umum.

Saat ini semua telah di kandaskan dengan UUD 2002 yang tidak konsisten dan tidak koheren dengan hakikat negara Proklamasi sebagai tercantum dalam Staatfundamentalnorm yaitu Pembukaan UUD 45.

Bahkan Indonesia sudah tidak jelas menganut sistem _”unicameral, bicameral atau tricameral, atau tidak semuanya artinya Indonesia sudah tidak memiliki sistem dalam bernegara.

Ini terjadi akibat tata kelola dan kedaulatan rakyat dalam UUD 2002 negara sudah tidak berdasarkan Pancasila dan melainkan berdasarkan Ideologi LIBERAL dan tidak lagi berdasarkan UUD 45.

Negara Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah bubar, negara dalam terkaman kendali dan genggaman kaum kapitalis Taipan Oligarki. (*)

Sutoyo Abadi, 07.10.2024

MoneyTalk, Jakarta – Mendapat dukungan mayoritas dari partai politik. Gibran jumawa atas kemenangan buatan itu. Pengaruh ayah sangat menentukan terhadap kemenangan.

Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Kisah Gibran memang menarik. Sejak maju sebagai calon walikota sudah menjadi bahan gunjingan.

Anak Presiden menang mutlak lawan musuh “pendamping”.

Usaha ayah berlanjut dengan mengubah persyaratan menjadi cawapres.

Usia 40 tahun ditambah dengan pernah atau sedang menjabat Kepala Daerah Bupati/Walikota. MK yang diketuai Pamanda Anwar Usman mengabulkan dan Gibran pun lolos.

Putusan kontroversial yang berefek pada pemecatan Anwar Usman dari Ketua MK dan Hasyim Asyari dari Ketua KPU tetap membuat Gibran melenggang.

Seperti ayahnya, ia ingkar janji untuk menuaikan amanah jabatan. Tidak bisa menyelesaikan periode kepemimpinannya.

Merasa hebat. Inginnya terus naik dan naik dengan tidak mengukur kemampuan diri. Yang penting jadi wapres meski dengan segala cara. Mungkin bagi Gibran tidak ada kata curang dalam dunia politik.

Tidak ada yang dapat menghalangi tirani dan politik dinasti, pelantikan wapres sudah di depan mata. Tinggal menghitung hari.

Namun, takdir menentukan lain, ada peristiwa pembocoran akun lama Fufufafa. Gibran kelabakan untuk membantah bahwa itu bukan akun miliknya, 99,99 % orang tidak percaya bantahannya.

Sebelum klarifikasi super jelas, Fufufafa adalah gambaran bahwa pemilik akunnya menderita sakit mental dan jika itu adalah wakil presiden maka artinya negara dalam keadaan bahaya (state of emergency). Wakil presiden yang memalukan tidak boleh ada di negara bermoral, negara Pancasila.

Dua pilihan yang keduanya menjadi kompetensi MPR, yaitu Gibran dilantik lalu dengan alasan politik, hukum dan moral kemudian diberhentikan. Untuk ini butuh kerja keras berupa kesepakatan atau kekompakan semua fraksi DPR maupun anggota DPD. Pilihan kedua adalah dengan alasan yang sama, tetapi tidak melantik Gibran. Wapres baru kelak dipilih dan ditetapkan oleh MPR.

Langkah moderat MPR adalah dengan menunda pelantikan Gibran sebagai wapres hingga semua masalah politik, hukum, dan moral dirinya selesai dan clear. Meskipun demikian, baik langkah moderat maupun tegas sudahlah jelas tanggal 20 Oktober 2024 yang akan datang, Gibran tidak boleh dilantik. Asasnya adalah “prevention better than cure”–mencegah lebih baik daripada mengobati.

Presiden dan seluruh jajaran penyelenggara negara akan berada dalam kesulitan akibat memikul beban berat andai Gibran dipaksakan dilantik dan ditetapkan sebagai wakil presiden. Kecacatannya sempurna apakah cacat demokrasi (KPU), cacat konstitusi (MK), cacat hak asasi (HCHR) maupun cacat moral (Fufufafa).

MPR baru dituntut untuk mau mendengar dan melihat aspirasi atau perasaan rakyat. Tidak mengulangi kesalahan masa lalu yang hanya berkutat pada kekuasaan pragmatis. Kemarin suara rakyat dibuang ke dalam keranjang sampah.

Kini aspirasi dan suara rakyat itu adalah Gibran jangan dilantik. MPR harus mewujudkan.

***

Seandainya Fufu Fafa Menjadi Wakil Presiden, oleh Laksma (Purn) Ir Fitri Hadi S,MAP, Analis Kebijakan Publik

Suka atau tidak suka, namun saatnya menatap kedepan, Prabowo dan Gibran telah resmi dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih setelah memenangkan Pemilu 2024.

Namun apa mau dikata, menjelang saat pelantikan tersebut, bangsa Indonesia dihebohkan oleh munculnya akun Fufufafa.

Nama Fufufafa terus menjadi perbincangan publik di media sosial hingga trending di X (dulu Twitter) dan turut menyeret nama anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka karena diduga pemilik akun fufufafa tersebut.

Hebohnya akun fufufafa yang diduga milik Gibran sang calon wakil presiden tersebut karena menyerang bahkan secara pribadi calon Presiden Prabowo Subiato pada hal yang paling pribadi dan hina.

Tidak akan menjadi masalah bila akun fufufafa tersebut tidak ada kaitannya dengan Gibran sang calon wakil presiden, namun bila ternyata benar bahwa wakil presiden dari presiden Prabowo Subiato adalah pemilik akun fufufafa, orang yang menghina diri Presiden Prabowo pada ucapan yang paling kasar dan kotor, maka sulit untuk disangkal hal ini akan menjadi duri dalam daging di tubuh Bapak Prabowo Subianto.

Bayangkan bapak Prabowo seorang yang telah matang asam garam kehidupan begitu direndahkan oleh seorang anak yang naik kepanggung calon wakil presiden dengan predikat anak haram konstitusi.

Inilah salah satu beban yang harus dipikul oleh presiden kita Pak Prabowo bila benar akun fufufafa pemiliknya adalah Gibran wakilnya sendiri.

Presiden Prabowo sebagai orang yang berpengalaman, tentu dapat mengesampingkan perilaku buruk si fufufafa ini.

Pintu maaf dari presiden Prabowo mungkin terbuka lebar bagi si Fufufafa, apapun yang dibuat oleh Fufufafa presiden Prabowo dapat mengabaikannya, Prabowo dapat menganggapnya bukan saja sekedar ban serep, tapi dapat pula menganggapnya tidak ada.

Meskipun demikian ini menjadi hal yang berat bagi presiden dalam mengemban amanah rakyatnya, presiden akan bekerja sendirian.

Presiden Prabowo tentu dapat saja membiarkan Fufufafa terkubur oleh tingkah lakunya sendiri.

Namun, akan berbeda dengan si Fufufafa, loyalitasnya pada presiden tentu menjadi amat diragukan, bahkan bukan hal yang mustahil Fufufafa sedang menyiapkan pukulan pamungkasnya bagi penghalang ambisi kekuasaan ayahandanya.

Hal inilah yang harus benar-benar diperhatikan oleh para loyalis Presiden Prabowo Subianto. Bahwa musuh dapat menyerang dari mana saja. Di sisi lain fakta bahwa keberadaan Fufufafa tidak bisa diabaikan.

Presiden selaku pimpinan membawahi wakil presiden, sehingga dapat mengabaikan keberadaan Fufufafa, namun apakah para menteri dan jajaran di bawahnya dapat mengesampingkan keberadaan Fufufafa?

Ini akan menjadi masalah yang harus diperhatikan sejak dini.

Itulah seadainya fufufafa benar-benar menjadi wakil presiden, loyalitasnya terhadap presiden diragukan, bahkan dapat menjadi musuh dalam selimut.

Di sisi lain keberadaan Fufufafa bila menjadi wakil presiden akan dapat mempengaruhi atau mengganggu kebijakan para menteri menterinya serta jajaran dibawah hierarki wakil presiden.

Persoalan Fufufafa bila menjadi wakil presiden akan menjadi lebih berat mengingat ambisi Jokowi selama ini dan tidak berhenti.

Hanya dalam waktu kurang dari 10 Tahun Jokowi benar-benar berupaya mengentaskan anak-anak dan menantunya serta keluarga besarnya untuk memperoleh jabatan yang tinggi di negeri ini.

Bahkan apabila perlu aturan main atau undang-undang diubah demi meloloskan kepentingan keluarganya.

Mengingat kerja keras Jokowi, kerja-kerja dengan semua cara dalam wujud cawe-cawe Jokowi, maka bukan hal yang mustahil akan muncul matahari lain di sisi Presiden Prabowo Subianto.

Indonesia berpotensi memiliki matahari kembar atau sebagai manusia Gibran tentu masih punya hati, apalagi bapaknya bukan lagi Raja Jawa, tentu ada rasa takut atas segala perbuatannya selama ini termasuk pada Presiden Prabowo Subianto yang telah dihujatnya.

Semoga analisi ini tidak terjadi dan Fufufafa bukan Wakil Presiden Republik Indonesia. (*)

Money Talk, Jakarta – Nilai sosial seseorang dalam kehidupan bermasyarakat diperoleh dari perilaku sosial dalam menjalankan norma sosial baik norma yang tertulis ataupun tidak tertulis seperti hukum adat yang berlaku. Itulah makanya Fufu Fafa selalu menjadi gunjingan dalam masyarakat karena ditengarai 99,99% mengerucut pada sosok calon orang nomor dua di republik ini.

Hukuman bagi seseorang yang melanggar norma biasanya diberikan masyarakat lebih kejam dari pelanggar hukum, baik berupa pengucilan ataupun pengusiran dari lingkungan sosial tertentu.

Saat ini psikologis Gibran sedang menjadi sorotan. Mau tidak mau, suka tidak suka, semua mata publik sedang tertuju pada pemilik akun fufu fafa…, yang katanya tanggal 20 Oktober akan dilantik sebagai RI 2.

Setelah beberapa waktu dihantam oleh terbongkarnya perilaku, kebiasaan, karakternya, bukan tak mustahil jika kejiwaan/ psikologinya harus diperiksa ulang. Jangan sampai negara ini menjadi semakin rusak akibat ketidakstabilan psikis pemangku jabatan. Apalagi RI 2 yang notabene akan Bersama-sama RI1 mengambil kebijakan untuk rakyat.

Indonesia saat ini sedang SOS. Darurat segala-galanya…, jangan sampai nasib bangsa, negara, anak bangsa, menjadi bulan-bulanan pemerintahan yang tidak sehat…

Sejatinya seorang wakil presiden sudah memenuhi segala kriteria untuk memangku jabatan penting. Teuji segalanya, punya integritas yang bagus, kwalitas yang mumpuni, jiwa yang sehat, pikiran yang jernih, dan emosi yang stabil…, serta tentunya AKHLAQ dan MORAL yang baik.

PR kita semua, sebagai anak bangsa, sebagai rakyat, untuk menilai kembali semuanya dari NOL.

Jangan serahkan pekerjaan kepada orang yang salah, karena jika itu terjadi maka kehancuranlah yang didapat.

Sahabat Ida Fillah & Lillah

Gibran akan selalu menjadi duri dalam daging untuk Republik ini, apalagi bagi Pak Prabowo dan keluarganya yang telah dihinakan lewat akun tersebut.

Jadi teringat pernyataan akademisi yang membidangi pertahanan nasional sebelum Pilpres yaitu Ibu Prof. Conny Bakrie, yang mengatakan Parbowo hanya akan diberi waktu dua tahun untuk menjadi presiden. Tentu saja bagi seorang ilmuwan sekaliber Bu Conny, bukan sekedar manuver, tetapi ada sumber yang akurat.

Politik memang kejam. Siapa yang tidak bisa mengendalikan bola liar akan jatuh tersungkur oleh kelicikan lawannya.

Itulah sebabnya tuntutan untuk membatalkan pelantikan Gibran gemuruh bak angin topan yang siap menghantam dinasti politik yang dibangun di atas pondasi rapuh yaitu pengkerdilan hukum yang dilakukan oleh para hakim yang berada di ketiak Penguasa Tiran.

Teruslah berjuang untuk tegaknya hukum di republik yang kita cintai.

Fufu fafa akan tertulis dalam sejarah Indonesia, bahwa ada seorang putra mahkota yang amoral melenggang menjadi pemimpin bangsa.

Harga diri bangsa HANCUR seketika. Jargon Indonesia adalah bangsa bagian timur yang dikenal dengan sopan-santun, ramah, penuh etika, bermoral… ternyata berbanding terbalik dengan fakta yang ada. Tercoreng dan hancur oleh seorang GIBRAN yang ber fufu fafa.

Pembuktian bahwa Jokowi sebagai orang tua, sebagai ayah, GAGAL TOTAL. Tak heran jika Indonesia hancur di tangannya, karena memimpin keluarga, mendidik anak pun gagal alias tidak berhasil.

Saya yakin bahwa Pak Prabowo lebih cinta pada rakyatnya daripada harus menutupi bau bangkai yang ditimbulkan oleh lingkaran Jokowi, perusak tatanan bernegara dan berbangsa selama satu dekade ini.

Rakyat menunggu BUKTI

Tetesan Tinta Ida 061024

Penulis: Id@.NKusdianti, Sekjend FTA

MoneyTalk, Jakarta – Pembelajaran kedewasaan berpikir seseorang tidak bisa dilepas dari akar historisnya. Refleksi atas sejarah pembelajaran hidup akan menghantarkan kepada pemahaman: bagaimana kita menjadi, siapa kita dan apa yang kita percayai hari ini.

Istilah Jasmerah yang diucapkan Soekarno, berarti jangan sekali-kali meninggalkan sejarah’. Meski sejarah merupakan produk masa lalu, tapi eksistensinya telah membentuk kita saat ini. Kita bisa menggunakan sejarah sebagai bagian pengalaman dan pelajaran dalam hidup. Sehingga langkah tindak historis dan keberpihakan tetap dalam mata rantai sejarah yang telah ikut membentuk kedirian kita saat ini.

Sadar atau tidak dampaknya, masyarakat Garut pernah terdidik dan merasakan pemikiran dan hasil perjuangan seorang ulama dan tokoh nasional yang konsen dalam bidang agama dan pendidikan, yakni Prof. KH. Anwar Musaddad.

Prof. KH. Anwar Musaddad pada masa revolusi kemerdekaan (1945-1949), bersama KH Yusuf Taujiri dan KH Mustofa Kamil, telah memimpin pasukan melawan agresi Belanda yang ingin kembali menjajah RI. Sempat ditangkap Belanda (1948) dan mendekam di penjara, baru dibebaskan setelah pengakuan kedaulatan (1950).

Pada tahun 1953, Prof. KH. Anwar Musaddad mendapat tugas dari Menteri Agama KH. Fakih Usman untuk mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIN) di Yogyakarta, yang menjadi cikal-bakal Institut Agama Islam Negeri (IAIN), yang kini berkembang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Pada tahun 1967, beliau ditugaskan merintis IAIN Sunan Gunung Djati Bandung dan kemudian menjadi rektor pertamanya hingga tahun 1974.

Bersamaan dengan itu, Prof. KH. Anwar Musaddad juga mendirikan Sekolah Persiapan IAIN (SP IAIN) di Garut, Cipasung, Tasikmalaya (Institut Agama Islam Cipasung), Cilendek Bogor, Ciparay, Bandung, dan Majalengka. Tujuannya pemerataan bagi masyarakat luas dalam mengenyam pendidikan dengan misi mengulamakan intelektual dan mengintelektualkan ulama.

Karir di organisasi keagamaan, Prof. KH Anwar Musaddad pernah menjabat sebagai Wakil Rais Am Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan ketua K.H. Bisri Syansuri. Hingga akhir hayatnya dalam posisi sebagai Dewan Penasihat (Musytasar) PBNU.

Sekelumit sejarah ini bagi masyarakat Garut tentu harus menjadi sebuah pelajaran penting untuk menata kehidupan masa kini. Dari perjuangan sosok KH. Anwar Musaddad, ada kiprah besar terbukanya kemerdekaan yang dirasakan bukan hanya oleh masyarakat Garut, tetapi juga oleh masyarakat Indonesia.

Konon, sejarah adalah visi dari ciptaan Tuhan yang terus bergerak, kata Arnold J. Toynbee dalam “A Study of History”. Hari ini visi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh Prof. KH. Anwar Musaddad tentang peningkatan sekolah agama dan pemerataan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat dilanjutkan oleh anggota keluarganya.

Semisal oleh Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP., M.T. (Sekjen Kemenag RI). Seperti yang telah dilansir beberapa media online nasional dalam taglinenya, beliau mengatakan bahwa negara wajib hadir dan berpihak pada madrasah.

Anggota keluarga lainnya yang dikenal sebagai ilmuwan dan teknokrat yakni Dr.Ir. Abdusy Syakur Amin, M.Eng.IPU juga sama, selalu konsen dalam pengembangan dunia pendidikan. Seperti juga telah dilansir dalam beberapa media online, beliau selalu menggelorakan perlunya keberpihakan kepada masyarakat untuk pemerataan akses pendidikan mereka. Sehingga SDM masyarakat garut semakin cerdas, hebat, unggul, dan bertakwa.

Dalam konteks politik dibutuhkan keberpihakan kepada seseorang yang terkait dengan mata rantai perjalanan sejarah tempat kelahiran dan tumbuh kembang kehidupan.

Kata Henry James dalam “The Turn of The Screw”, seseorang dalam perkembangannya butuh membuka sejarah tempat kelahirannya. Sebab sejarah tempat kelahirannya merupakan salah satu literasi penting dalam memilih dan berpihak kepada perkembangan asal daerahnya. Tanpa memahami sejarah itu, seseorang akan terdistorsi dari nilai-nilai kearifan daerahnya sendiri.

Ada irisan masa lalu dan masa kini, termasuk apa yang pernah diperjuangkan oleh Prof. KH. Anwar Musaddad di masa lalu yang diteruskan oleh anggota keluarganya. Sepakat dengan Elizabeth Cady Stanton dalam “Declaration of Sentiments and Resolutions” menyatakan bahwa sejarah masa lalu merupakan perjuangan panjang menuju kesetaraan sosial.

Dan, ini akan terulang dan diingat terus oleh mereka-mereka yang sadar dan memiliki irisan, baik genetik maupun pemikiran untuk menghidupkan kembali perjuangan kesetaraan sosial dalam segala bidang kehidupan.

Serpihan sejarah ini berkaitan dengan perkembangan Kabupaten Garut. Paling tidak serpihan sejarah ini dapat menjadi salah satu rujukan keberpihakan seseorang dalam konteks kepemimpinan daerahnya sendiri.

Sepakat Rota Safetys dalam novel “The Fountains of Silence”, catatan ini hanya tanggung jawab moral kepada sejarah daerah kelahiran tempat tumbuh kembang kehidupan.

Prof. KH. Anwar Musaddad, ulama dan tokoh nasional yang telah memberi pengaruh besar pada sejarah perkembangan Kabupaten Garut. Kini sejarah itu dilanjutkan oleh anggota keluarganya. Salah satunya oleh Dr. Ir. Abdusy SYAKUR Amin, M.Eng. IPU#

#Manusia Hening #Alumni Permata Intan Garut

MoneyTalk, Jakarta – Banyak yang tidak mengerti hubungan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan UUD 1945. Akibatnya tidak mengerti, tetapi melakukan amandemen. Maka yang diamandemen adalah pandangan hidup, falsafah hidup, tujuan hidup, dan cita-cita hidup.

Tindakan merusak ini seperti virus yang menyerang otak dengan Demokrasi Liberal ala Amerika dan FTA dengan Chris Komari-nya menyebarkan Virus Demokrasi Liberal ala Amerika itu.

Marilah kita merenungkan kembali apa yang pernah dipidatokan oleh Bung Karno pada peringatan 17 Agustus 1963. Berikut bunyinya:

………. ”Dan sinar suryanya! Pada waktu kita berjalan, Proklamasi menunjukkan arahnya jalan.

Pada waktu kita lelah, Proklamasi memberikan tenaga baru kepada kita.

Pada waktu kita berputus asa, Proklamasi membangunkan lagi semangat kita.

Pada waktu di antara kita ada yang nyeleweng, Proklamasi memberikan alat kepada kita untuk memperingatkan si penyeleweng itu bahwa mereka telah nyeleweng.

Pada waktu kita menang, Proklamasi mengajak kita untuk tegap berjalan terus, oleh karena tujuan terakhir memang belum tercapai.

Bahagialah rakyat Indonesia yang mempunyai Proklamasi itu; bahagialah ia, karena ia mempunyai pengayoman, dan di atas kepalanya ada sinar surya yang cemerlang!

Bahagialah ia, karena ia dengan adanya Proklamasi yang perkataan-perkatannya sederhana itu, tetapi yang pada hakikatnya ialah pencetusan segala perasaan-perasaan yang dalam sedalam-dalamnya terbenam di dalam ia punya kalbu, sebenarnya telah membukakan keluar ia punya pandangan hidup, ia punya tujuan hidup, ia punya falsafah hidup, ia punya rahasia hidup, sehingga

selanjutnya dengan adanya Proklamasi beserta anak kandungnya yang berupa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, ia mempunyai pegangan hidup yang boleh dibaca dan direnungkan setiap jam dan setiap menit.

Tidak ada satu bangsa di dunia ini yang mempunyai pegangan hidup begitu jelas dan indah, seperti bangsa kita ini. Malah banyak bangsa di muka bumi ini, yang tak mempunyai pegangan hidup sama sekali!

Dengarkan sekali lagi bunyi naskah Proklamasi itu:

“Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.”

Dan, dengarkan sekali lagi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Dan, perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan sela-mat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melak-sanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemer-dekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : “Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Demikianlah bunyi Proklamasi beserta anak kandungnya yang berupa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Alangkah jelasnya! Alangkah sempurnanya ia melukis-kan kita punya pandangan hidup sebagai bangsa, – kita punya tujuan hidup, kita punya falsafah hidup, kita punya rahasia hidup, kita punya pegangan hidup!

Karena itu maka Proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah satu “pengejawantahan” kita punya isi jiwa yang sedalam-dalamnya, satu Darstellung kita punya deepest inner self. 17 Agustus 1945 mencetuskan keluar satu proklamasi kemerdekaan beserta satu dasar kemerdekaan. Proklamasi 17 Agustus 1945

Mencetuskan keluar satu proklamasi kemerdekaan beserta satu dasar kemerdekaan. Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah sebenarnya satu proclamation of independence dan satu declaration of independence.

Bagi kita, maka naskah Proklamasi dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah satu.

Bagi kita, maka naskah Proklamasi dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tak dapat dipisahkan satu dari yang lain.

Bagi kita, maka naskah Proklamasi dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah loro loroning atunggal.

Bagi kita, maka proclamation of independence berisikan pula declaration of independence. Lain bangsa, hanya mempunyai proclamation of independence saja. Lain bangsa lagi, hanya mempunyai declaration of independence saja.

Kita mempunyai proclamation of independence dan declaration of independence sekaligus.

Proklamasi kita memberikan tahu kepada kita sendiri dan kepada seluruh dunia, bahwa rakyat Indonesia telah menjadi satu bangsa yang merdeka.

Proklamasi kita adalah sumber kekuatan dan sumber tekad perjuangan kita, oleh karena seperti tadi saya katakan, Proklamasi kita itu adalah ledakan pada saat memuncaknya kracht total semua tenaga-tenaga nasional, badaniah dan batiniah – fisik dan moril, materiil dan spirituil.

Declaration of independence kita, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, memberikan pedoman-pedoman tertentu untuk mengisi kemerdekaan nasional kita, untuk melaksanakan kenegaraan kita, untuk mengetahui tujuan dalam memperkembangkan kebangsaan kita, untuk setia kepada suara batin yang hidup dalam kalbu rakyat kita.

Maka dari itulah saya tadi tandaskan, bahwa Proklamasi kita tak dapat dipisahkan dari declaration of independence kita yang berupa Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pembukaannya itu.

“Proklamasi” tanpa “declaration” berarti bahwa kemer-dekaan kita tidak mempunyai falsafah.

Tidak mem-punyai dasar penghidupan nasional, tidak mempunyai pedoman, tidak mempunyai arah, tidak mempunyai “raison d’etre”, tidak mempunyai tujuan selain daripada mengusir kekuasaan asing dari bumi Ibu Pertiwi.

Sebaliknya, “declaration” tanpa “proklamasi”, tidak mempunyai arti. Sebab, tanpa kemerdekaan, maka segala falsafah, segala dasar dan tujuan, segala prinsip, segala “isme”, akan merupakan khayalan belaka, – angan-angan kosong-melompong yang terapung-apung di angkasa raya.

Tidak, Saudara-saudara! Proklamasi Kemerdekaan kita bukan hanya mempunyai segi negatif atau destruktif saja, dalam arti membinasakan segala kekuatan dan kekuasaan asing yang bertentangan dengan kedaulatan bangsa kita, menjebol sampai ke akar-akarnya segala penjajahan di bumi kita, menyapu-bersih segala kolonialisme dan imperialisme dari tanah air Indonesia, – tidak, proklamasi kita itu, selain melahirkan kemerdekaan, juga melahirkan dan menghidupkan kembali kepribadian bangsa Indonesia

Dalam arti seluas-luasnya:

. kepribadian politik,

. kepribadian ekonomi,

. kepribadian sosial,

. kepribadian kebudayaan, pendek kata kepribadian nasional.Kemerdekaan dan kepribadian nasional adalah laksana dua anak kembar yang melengket satu sama lain, yang tak dapat dipisahkan tanpa membawa bencana kepada masing-masing……………

Sekali lagi, semua kita, terutama sekali semua pemimpin-pemimpin, harus menyadari sangkut-paut antara Proklamasi dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945:

. kemerdekaan untuk bersatu,

. kemerdekaan untuk berdaulat,

. kemerdekaan untuk adil dan makmur,

. kemerdekaan untuk memajukan kesejahteraan umum,

. kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,

. kemerdekaan untuk ketertiban dunia, kemerdekaan perdamaian abadi,

. kemerdekaan untuk keadilan sosial,

. kemerdekaan yang berkedaulatan rakyat,

. kemerdekaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa,

. kemerdekaan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab,

. kemerdekaan yang berdasarkan persatuan Indonesia;

. kemerdekaan yang berdasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,

. kemerdekaan yang mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
semua ini tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, anak kandung atau saudara kembar daripada Proklamasi 17 Agustus 1945.

Bagi orang yang benar-benar sadar kita punya proclamation dan sadar kita punya declaration, maka Amanat Penderitaan Rakyat tidaklah khayalan atau abstrak.

Bagi dia, Amanat Penderitaan Rakyat terlukis cetha wela-wela (sangat nyata dan jelas) dalam Proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bagi dia, Amanat Penderitaan Rakyat adalah konkrit-mbahnya-konkrit. Bagi dia, – dus bukan bagi orang-orang gadungan -, melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat adalah berarti setia dan taat kepada Proklamasi.

Bagi dia, mengerti Amanat Penderitaan Rakyat berarti mempunyai orientasi yang tepat terhadap rakyat. Bukan rakyat sebagai kuda tunggangan, tetapi rakyat sebagai satu-satunya yang berdaulat di Republik Proklamasi,
sebagai tertulis di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.

(Cuplikan Pidato Presiden Soekarno 17 Agustus 19 63 di Istana Negara)

Pidato ini sunggu masih sangat relevan untuk direnungkan. Kedaan bangsa yang karut-marut sejak reformasi dan mengamandemen UUD 1945. Tatanan kenegaraan telah diubah tanpa mau memperdalam apa yang menjedi kesepakatan bersama yaitu Pembukaan (Preambul ) UUD 1945.

Demokrasi liberal yang menjadikan rakyat hanya sebagai kuda tunggangan. Rakyat hanya sebagai “tambal butuh“ yang hanya diberi sekedarnya.

Diberi sembako, setelah itu semua janji-janji manis dilupakan. Akibatnya Amanat penderitaan rakyat terus akan berlanjut tanpa cita-cita. Sementara penguasa bergelimang kemewahan, membangun dinasti politik.

Anggota DPR dan DPD hanya sebuah pekerjaan untuk mencari kenikmatan kehidupan pribadi dan golongannya.

Partai politik hanya sebagai gerombolan manusia tanpa ideologi kebangsaan.

Penulis: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Study Kajian Rumah Panca Sila

MoneyTalk, Jakarta – Dengan mengolah data dari World Bank, LSI Denny JA menyimpulkan bahwa selama 10 Tahun Jokowi (2014-2024), ekonomi Indonesia tidak hanya tumbuh, tetapi juga naik peringkat dunia.

Pada tahun 2014 PDB Indonesia tercatat sebesar US$ 890,81 miliar. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada peringkat 18 ekonomi terbesar di dunia.

Pada tahun 2023 (data tahun 2024 belum tersedia) PDB Indonesia meningkat menjadi US$ 1,37 triliun. Ini menjadikan Indonesia naik peringkat sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-16 di dunia.

Selama 10 tahun Jokowi, peringkat PDB Indonesia di dunia naik dari nomor 18 menjadi nomor 16. Pertumbuhan ini signifikan, baik dalam hal nilai PDB maupun peringkat global.

Evaluasi publik terhadap kinerja seorang presiden setelah masa jabatannya berakhir penting dilakukan. Ini bertujuan untuk menilai, apakah pemerintahannya berhasil atau tidak.

LSI Denny JA telah mengembangkan metode penilaian kinerja presiden yang sudah selesai masa jabatannya. Ia menggunakan tujuh indeks global, yang bersumber dari lembaga-lembaga internasional terkemuka. Antara lain World Bank, Transparency International, The Heritage Foundation, hingga SDSN di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Presiden Indonesia yang akan datang juga akan dinilai menggunakan ketujuh indeks ini. Indeks dan indikator tersebut mencakup berbagai aspek, termasuk ekonomi, politik, hukum, dan sosial, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja pemerintahan.

Dengan membandingkan data dari tahun pertama hingga tahun terakhir pemerintahan Jokowi (2014 VS 2024, atau 2023 jika data 2024 belum tersedia), Jokowi meraih 3 rapor biru, 3 rapor netral, dan 1 rapor merah.

Secara keseluruhan, dalam 10 tahun pemerintahannya, Jokowi lebih banyak meraih rapor biru dibanding rapor merah. LSI Denny JA akan memfokuskan penilaian khusus pada Produk Domestik Bruto (PDB).

Apa itu Produk Domestik Bruto (PDB)?

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah ukuran total nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam batas wilayah suatu negara dalam periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. PDB mencerminkan produktivitas dan ukuran ekonomi suatu negara.

Seberapa penting indikator PDB bagi sebuah negara?

PDB merupakan indikator utama dalam mengukur kesehatan ekonomi suatu negara. PDB menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi yang terjadi, dan membantu menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta kualitas hidup.

Pemerintah, investor, dan pembuat kebijakan menggunakan PDB untuk merancang kebijakan ekonomi dan strategi pembangunan.

Bagaimana cara mengukurnya?

PDB diukur dengan menghitung nilai tambah dari semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara selama periode tertentu.

Lembaga mana yang mengukur ini dan seberapa kredibel lembaga serta datanya?

World Bank adalah lembaga utama yang mengukur PDB secara global. Lembaga ini sangat kredibel dan memiliki standar tinggi dalam pengumpulan data ekonomi. Metodologi yang digunakan oleh World Bank dikenal transparan, konsisten, dan banyak dijadikan acuan oleh pemerintah, investor, serta organisasi internasional untuk analisis ekonomi.

Kapan indikator PDB ini mulai diukur dan berapa banyak negara yang diukur pada tahun 2023?

Indikator PDB mulai diukur secara sistematis oleh World Bank sejak tahun 1966, setelah Konferensi Internasional tentang Pengukuran Pendapatan Nasional yang diselenggarakan PBB pada tahun 1953.

Pada tahun 2023, World Bank mengukur PDB lebih dari 190 negara di seluruh dunia, mencakup hampir seluruh negara yang diakui secara internasional.

Pertumbuhan PDB Indonesia Selama 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

Selama pemerintahan Presiden Jokowi, PDB Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Jika membandingkan data tahun 2014 dengan tahun 2023 (data 2024 belum dirilis), terlihat bahwa PDB Indonesia mengalami peningkatan yang sehat.

Pada tahun 2014, PDB Indonesia tercatat sebesar US$ 890,81 miliar, menempatkan Indonesia pada peringkat 18 ekonomi terbesar di dunia.

Kemudian pada tahun 2023, PDB Indonesia meningkat menjadi US$ 1,37 triliun, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-16 di dunia. Pertumbuhan ini signifikan, baik dalam hal nilai PDB maupun peringkat global.

Data ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia terus tumbuh selama satu dekade pemerintahan Jokowi. Pertumbuhan ini juga menegaskan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan Jokowi, terutama pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi, memberikan dampak positif yang nyata.

Apa yang Menyebabkan Pertumbuhan Ekonomi Ini?

Ada beberapa faktor kunci yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 10 tahun terakhir.

Salah satu fokus utama pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur yang masif. Melalui proyek-proyek seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan rel kereta api, Jokowi berhasil menciptakan jaringan transportasi yang lebih efisien, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

Selain itu, kebijakan deregulasi yang diterapkan Jokowi juga berperan penting. Pemerintah secara bertahap memperbaiki iklim investasi dengan memangkas aturan-aturan yang menghambat, serta memberikan kemudahan bagi investor asing.

Hal ini terlihat dari peningkatan peringkat Indonesia dalam Indeks Kebebasan Ekonomi yang juga mengalami perbaikan selama masa pemerintahan Jokowi.

Faktor lainnya adalah peningkatan daya saing sektor manufaktur dan jasa. Kedua sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia selama 10 tahun terakhir.

Pertumbuhan industri pengolahan, yang didukung oleh peningkatan kapasitas produksi, serta perkembangan sektor jasa yang semakin modern dan terintegrasi dengan teknologi digital, turut mendorong stabilitas pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Jokowi juga berhasil meningkatkan produktivitas di sektor pertanian dan maritim. Program-program untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta penguatan sektor maritim, telah membantu menstabilkan perekonomian nasional, terutama dalam menjaga ketahanan pangan dan menurunkan tingkat kemiskinan di pedesaan.

Tantangan dan Kelemahan yang Masih Ada

Meski demikian, 10 tahun pemerintahan Jokowi tidak sepenuhnya bebas dari tantangan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah ketimpangan ekonomi antar daerah. Meskipun pertumbuhan ekonomi secara nasional terus meningkat, disparitas pembangunan antara pulau Jawa dan luar Jawa masih cukup tinggi.

Daerah-daerah di luar Jawa masih tertinggal dalam hal akses infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Diversifikasi ekonomi juga menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia agar tidak terlalu bergantung pada sektor-sektor tertentu, seperti ekspor komoditas batu bara dan minyak sawit. Ketika harga komoditas internasional turun, pendapatan negara ikut terpengaruh, yang pada gilirannya memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Korupsi juga tetap menjadi isu yang perlu diatasi. Masalah korupsi masih terus muncul dan menjadi tantangan bagi stabilitas ekonomi jangka panjang. Upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor publik perlu terus ditingkatkan guna menjaga kepercayaan publik dan menarik lebih banyak investasi asing.

Penutup: Apa yang Harus Dilakukan ke Depan?

Secara keseluruhan, selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi, ekonomi Indonesia telah tumbuh secara signifikan.

Dengan pertumbuhan PDB yang stabil dan peningkatan peringkat global, Indonesia berada di jalur yang positif untuk terus berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Asia dan dunia.

Namun, tantangan yang masih ada seperti ketimpangan pembangunan, ketergantungan pada komoditas, dan masalah korupsi, perlu segera diatasi oleh pemerintahan berikutnya agar fondasi ekonomi yang telah dibangun dapat bertahan dan semakin kuat di masa depan.

Pertumbuhan dan kesehatan ekonomi suatu negara tidak hanya dapat diukur dari PDB saja. Di luar PDB, ada berbagai indikator lain yang juga penting, seperti distribusi pendapatan, tingkat pengangguran, dan kesejahteraan sosial. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, memberikan gambaran yang lebih luas tentang kualitas kehidupan masyarakat.

PDB tetap menjadi indikator yang paling umum digunakan untuk melihat secara cepat seberapa besar kemajuan ekonomi suatu negara.

Jokowi telah meletakkan fondasi ekonomi yang kuat, ditandai dengan pertumbuhan PDB yang signifikan dan peningkatan peringkat global. Tantangan masih ada, dari ketimpangan pembangunan hingga korupsi. Kini, tugas pemimpin selanjutnya adalah menjaga momentum ini dan memperbaiki kelemahan yang tersisa.

Jika dilakukan dengan tepat, Indonesia tidak hanya akan terus tumbuh, tetapi juga semakin kokoh sebagai kekuatan ekonomi global.

Demikian disampaikan oleh LSI Denny JA, Jakarta, 7 Oktober 2024.

Catatan:

Data dan Analisa 10 Tahun Pemerintahan Jokowi dilihat dari 7 Indeks Dunia dapat dibaca melalui link ini

https://drive.google.com/file/d/1IYYCOMCA25SZuMZoILTBDf4rYkoUKGjQ/view?usp=drivesdk

MoneyTalk, Jakarta – Menyikapi pernyataan sahabat saya, Bapak Jenderal Moeldoko, Kepala Staf Presiden RI, atas pernyataannya yaitu mendorong Keppres Pemindahan Ibu Kota Negara segera dirampungkan agar Presiden terpilih 2024 dilantik di IKN Penajam Kalimantan Timur.

Sebagai sahabat, saya menyayangkan atas pernyataannya itu. Maka nasehat saya sebagai masukan baik untuk pemerintah maupun untuk presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, agar berhati-hati terkait pernyataan KSP itu. Bisa dianggap presiden ilegal, karena Indonesia menganut negara hukum berdasarkan konstitusi.

Dalam Pembukaan UUD 1945 Batang Tubuh dan pasal-pasal UUD 1945 serta penjelasannya membuktikan bahwa kita negara hukum bukan negara atas kekuasaan. Sumpah Jabatan Presiden dianggap ilegal apabila tidak dilakukan di gedung MPR di hadapan anggota MPR dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya.

UUD 1945 pasal 9 menyatakan bahwa Sumpah Presiden antara lain harus memegang teguh UUD dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar wajib menjunjung hukum.

Oleh karena itu, KSP Moeldoko harus memahami inti dari negara hukum bahwa suatu keputusan pemerintah tidak dapat diambil, apabila tidak berdasarkan hukum yang sudah ada, bukan hukum yang diadakan secara mendadak atau sewenang-wenang. Karena harus berdasarkan jenjang hukum yang telah ada dan atas keadilan bukan atas kemauan Kepala Staf Presiden Group.

Ini sebuah negara bukan suatu perusahan milik Joko Widodo. Negara kita menganut paham konstitusional, artinya suatu pemerintahan yang dibatasi oleh ketentuan yang termuat dalam konstitusi UUD 1945.

Demikian disampaikan oleh Dr. Rahman Sabon Nama, Wareng V Adipati Kapitan Lingga Ratuloly, Ketua Umum PDKN Parpol Non Kontestan Pemilu 2024

Money-Talk, Jakarta – Kemarin, Sabtu 05/10/2024, bangsa ini memperingati usia 79 tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang pada awal pembentukannya, lembaga ini bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Lalu, TKR dibubarkan dan kemudian berdirilah Tentara Republik Indonesia (TRI), dan berganti nama menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Kemudian setelah pemisahan antara militer dengan kepolisian maka diubah kembali menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini.

Pada masa Orde Lama alias Demokrasi Terpimpin hingga masa Orde Baru, TNI pernah digabung dengan Kepolisian. Penggabungan ini dikenal secara kolektif dengan singkatan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Sesuai Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan POLRI, maka sejak tanggal 18 Agustus 2000 keduanya kembali terpisah.

Indonesia pada awal berdirinya sama sekali tidak mempunyai kesatuan tentara. Kemudian dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) di sidang PPKI tanggal 22/08/1945 dan diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23/08/1945. Namun, BKR bukanlah tentara sebagai suatu organisasi kemiliteran yang resmi. Baru melalui Maklumat Pemerintah tanggal 05/10/1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada tanggal 07/01/1946, TKR berganti nama menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian pada 26/01/1946, diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

Sejak 1959, tanggal 05/10 ditetapkan sebagai Hari Angkatan Perang atau Hari Angkatan Bersenjata, yang saat ini disebut sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia, yaitu hari nasional yang bukan hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 316 Tahun 1959 tanggal 16/12/1959 untuk memperingati peristiwa kelahiran angkatan bersenjata Indonesia. Oleh karenanya saat ini TNI sudah berusia 79 tahun dihitung saat pembentukan TKR pada 05/10/1945 silam.

Oleh karenanya, saat Peringatan HUT TNI ke-79 yang dipusatkan di Monumen Nasional (Monas) kemarin, ditampilkan 1.059 jenis Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan melibatkan 100.000 prajurit aktif. Alutsista modern yang tampil mulai dari milik TNI-AU Pesawat-pesawat Tempur Sukhoi SU-27 Flanker, F-16 Fighting Falcon, T-50 Golden Eagle, Hercules C-130J, HS Hawk 100/200 hingga berbagai jenis Drone (Geospasial, Surveillance, Tactical Combat, Angkut Logistik, hingga Drone CH4). Sementara melalui Videotron juga ditampilkan Alutsista milik TNI-AL yang terdiri atas All Terrain Assault Vehicle (ATAV), Indonesian Light Strike Vehicle (ILSV), Rigid/Rubber Hulled Inflatable Boat (RHIB), hingga Explosive Ordnance Disposal (EOD).

Sementara TNI-AD tak kalah garang menampilkan jajaran produksi PINDAD mulai dari Anoa (APC dan Morse), Komodo, Komob Kopassus, P2 Tiger, Panser Badak & Pandur, Panser V-150 Kanon,Tank Harimau,Tank Marder, Tank Armoured Recovery Vehicle (ARV), Tank Armoured Engineer Vehicle (AEV), juga kebanggaan TNI AD Tank Leopard 2 dan Tank Scorpion. Ada juga LML (Lightweight Multiple Launcher) dan RapidRanger Multi Mission System (RapidRanger MMS) dengan rudal Starstreak/rudal mistral ATLAS dan Multi Purpose Combat Vehicle (MPCV). Ada juga Radar bergerak CM200/Shikra dan Mistral Coordination Post (MCP) dari Decon Nubika (nuklir, biologi, kimia), lidik Nubika, Spider Excavator, Unit M3I Amphibious Pontoon, unit Treva, dan Faun Trackaway, Monob Hubad, Komob Hubad, SOTM Hubad, ECS Hubad dan Jammer Hubad.

Menariknya, Alutsista-alilutsista TNI ini beberapa di antaranya kemarin sengaja diperbolehkan untuk dinaiki masyarakat yang ikut tumpah ruah di lokasi, sehingga tercipta Manunggal antara Rakyat dan Tentara. Hal ini bagus dan patut diapresiasi karena rakyat memang ingin agar TNI dan alutsistanya yang dibeli dengan uang masyarakat tersebut memang harus menyatu dan tidak boleh justru digunakan untuk melawan rakyatnya sendiri. Demikian juga rakyat juga berharap agar TNI tetap berpihak kepada rakyat dan negara, bukan hanya kepada pemerintah apalagi rezim tertentu, karena kalau mengigat sejarah kelahirannya dulu TNI adalah Tentara Keamanan Rakyat (TKR yang berpihak kepada rakyat.

Namun ironisnya, kemeriahan di Jagad Nyata tersebut tampak sedikit berbeda di alam maya. Netizen +62 justru lebih banyak menyoroti kemunculan Wapres terpilih yang kemarin saat Acara Pelantikan Anggota DPR-RI sama sekali tak tampak batang hidungnya, padahal saat itu bahkan semua mantan wapres dan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, hadir khidmat mengikuti acara.

Berbagai cuitan di X / Twitter-pun terbaca antara lain dari @CakKhum: “Setelah dicari-cari akhirnya Gibran Wapres terpilih hadir bersama Prabowo di Perayaan HUT ke-79 TNI. Coba perhatikan, Gibran tidak berani di samping Prabowo, malah sempat ngintil di belakang Bapaknya”.

Ada juga @Boediantar4: “Setelah Dicari cari Akhirnya Si Gibran Bocil Tengil Fufufafa Cawapres Dipilih .Hadir Bersama Prabowo di Acara Perayaan HUT ke 79 TNI. Tapi pak Prabowonya malah menggandeng wapres Ma’ruf Amin 😀” kemudian @Dalam_temaram: “Gaya canggung Gibran didekat Prabowo acara HUT TNI. Cocok berlindung dibalik ketek Mulyono. 😁😁”. Lucunya beberapa media-pun berkomentar serupa, misalnya @liputan6dotcom : ” Beda Gaya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Saat Hadiri HUT ke-79 TNI” kemudian @Kilat_com : “Kehadiran Gibran Rakabuming Saat HUT TNI ke 79 Jadi Sorotan, Tak Berani Disamping Prabowo” dan @geloraco : “Sejak Heboh ”Fufufafa”, Gibran Kini Terlihat Bersama Prabowo di HUT TNI”.

Kesimpulannya, sayang sekali kemegahan HUT TNI ke-79 dan citra positif yang sudah terbentuk antara TNI dan Rakyat kemarin tampak malah terganggu oleh penampilan wapres terpilih yang secara raut mukanya juga banyak dikomentari oleh Netizen dan berbagai media (karena terlihat sangat tegang dengan kantung mata menebal seperti kurang tidur atau tampak seperti over dosis tertentu).

Kalau hal ini terus terjadi, maka bukan hanya citra TNI yang dipertaruhkan, namun citra bangsa Indonesia secara keseluruhan di masa depan. Akankah semua prediksi yang sudah dikritisi oleh Para Pengamat Politik, Ahli Kesehatan dan Pakar Hukum Tatanegara, bahkan sampai dipentaskan oleh Ki Dalang Jlitheng Suparman dengan WKS / Sayang Kampung Sebelah-nya akan kejadian di Indonesia? Tidak ada jalan lain, masyarakat harus membuat penyelamatan terhadap negeri tercinta. Tidak ada jalan lain …

Ditulis oleh Dr. KRMT Roy Suryo, M.Kes – Pemerhati Telematika, Multimedia, AI & OCB Independen – Jakarta, 06 Oktober 2024.

MoneyTalk, Jakarta – Selama sepuluh tahun di bawah pemerintahan rezim ruwaibidhah, Joko Widodo, rakyat Indonesia seakan telah menyia-nyiakan waktunya yang sangat berharga. Harapan menjadi masyarakat yang maju ekonominya, sejahtera hidupnya, bermartabat pergaulan sosialnya, dan beradab secara moral, seakan punah tak berbekas.

Masyarakat disuguhi perilaku badut-badut politik yang mengokohkan keberadaan politik dinasti, dan pada akhirnya menyisakan dinasti politik Fufu Fafa.

Pada 20 Oktober 2024, Jokowi akan lengser dari jabatan presiden, dan akan dilantik Presiden baru RI, Prabowo Subianto. Namun, menjelang akhir masa jabatan rezim Jokowi, bukannya taubatan nasuha atas segala dosa dan kesalahannya pada rakyat Indonesia. Dia justru mengeluarkan berbagai Kepres yang merusak kehidupan sosial dan moral masyarakat. Misalnya, keluarnya Kepres legalisasi aborsi, menghalalkan penggunaan alat kontrasepsi bagi mahasiswa dan pelajar. Di tengah masyarakat merajalela dekadensi moral, perdagangan miras, narkoba, judi, zina online, pinjol, makanan non halal, dll.

Tragisnya, baru-baru ini ada temuan produk minuman beralkohol dengan nama tuyul, tuak, beer, serta wine yang mendapat sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

Sementara kondisi politik kenegaraan, persis seperti nubuwah Rasulullah Saw, tentang ciri-ciri rezim ruwaibidhah.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَمَامَ الدَّجَّالِ سِنِينَ خَدَّاعَةً يُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ الْفُوَيْسِقُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ. (رواه أحمد)

“Dari Anas bin Malik ra berkata, Rasulullah saw bersabda, “Sebelum munculnya Dajjal akan ada beberapa tahun munculnya para penipu, sehingga orang jujur didustakan, sedang pendusta dibenarkan. Orang yang amanat dikhianati, sedang orang yang suka berkhianat dipercaya, dan para al-ruwaibidhah angkat bicara.” Ada yang bertanya, apa itu ruwaibidhah? RasulullahSaw bersabda, “Orang fasik yang berbicara tentang persoalan publik.” (HR Ahmad).

MENASIHATI PENGUASA

Menurut ulama revolusioner dari Pakistan, Abul A’la Al-Maududi, segala bentuk kerusakan yang menimpa suatu negara, disebabkan oleh dua hal. Pertama, buruknya sistem pemerintahan negara. Kedua, jahatnya para pejabat negara.

Oleh karena itu, untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia haruslah dengan melakukan reformasi terhadap keduanya. Yaitu, memperbaiki sistem pemerintahan dengan menerapkan Syari’at Islam, dan mengganti pejabat negara yang bermental rusak.

Pada 29 April 2002, Majelis Mujahidin beraudiensi dengan Dr. Hamzah Haz, Wapres Megawati Sukarnoputri, di istana Wapres, Jakarta.

Misi utama delegasi Majelis Mujahidin yang terdiri dari: Ustadz Abu Bakar Ba’asyir, Ir. Syahirul Alim, MSc, Prof. Dr. Deliar Noor, Drs. Muhammad Thalib, Mawardi Noor, SH, Irfan S. Awwas, M. Shabbarin Syakur; adalah menyampaikan pandangan politik Majekis Mujahidin tentang situasi nasional dan internasional. Supaya pemerintah bersikap tegas terhadap segala bentuk infiltrasi dan intervensi asing yang mengganggu integritas NKRI. Selain itu, mengklarifikasi statemen Wapres Hamzah Haz, yang ikut latah menolak berlakunya syariat Islam di lembaga negara.

Selama satu jam bersama Wapres, audiensi kemudian diakhiri dengan tazkirah dari wakil ketua Ahlul Halli wal Aqdi Majelis Mujahidin, Drs. Muhammad Thalib.

Pada kesempatan ini, kata M. Thalib mengawali, saya tidak menyampaikan analisis atau pendapat tentang hal-hal yang dilakukan dan dihadapi oleh Pak Hamzah Haz sebagai Wapres. Akan tetapi, saya hanya menyampaikan apa yang seharusnya menjadi panduan serta dasar bertindak dan berfikir sebagai pemimpin atau penguasa negara. Untuk kepentingan ini saya sampaikan ketentuan Allah dan Rasulullah sebagai berikut:

Pertama, firman Allah di dalam Al-Qur’an surat Yasin, ayat 12:

اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْۗ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِيْٓ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ

“Kamilah yang menghidupkan yang mati. Kamilah yang mencatat setiap perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia dan pengaruh baik atau buruk dari perbuatan itu sepeninggalnya. Semuanya itu Kami catat dengan teliti pada buku catatan amal yang mudah dibaca oleh pelakunya kelak di akhirat.” (QS. Yasin [36] : 12)

Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas setiap perbuatan dan perkataan yang telah dilakukannya. Pahala dan siksa yang akan diterimanya sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Pengaruh baik maupun buruk atas perbuatan atau ucapannya terhadap orang lain akan menjadi beban dan tanggung jawabnya di akhirat kelak.

Sebagai Wapres, Anda punya 200 juta lebih rakyat yang bisa dipengaruhi oleh setiap tindakan atau ucapan yang Anda keluarkan. Bila ternyata pengaruh yang melekat pada rakyat adalah perilaku yang jelek, berdosa dan menyalahi Syari’at Islam, maka dosa 200 juta rakyat Indonesia niscaya akan menjadi beban Anda.

Kedua, Rasulullah Saw bersabda: “Wahai Abu Dzar, sesungguhnya jabatan pemerintahan itu suatu penyesalan dihari kiamat. Barang siapa mengambil dengan haknya, maka dia mendapatkan syurga, dan siapa yang mengambilnya bukan dengan haknya, maka dia masuk neraka.”

Maksud dari kalimat “mengambil dengan haknya” dalam hadist di atas ialah menjalankan Syari’at Islam. Sedangkan kalimat “mengambil bukan dengan haknya” artinya tidak menjalankan Syari’at Islam.

Ketiga, Rasulullah Saw bersabda: “Sungguh Allah pasti akan mengokohkan Islam ini dengan beberapa kaum yang tidak berakhlak.” (Hr. Thabrani)

Hadits ini menegaskan bahwa setiap muslim, betapapun rusak akhlaknya, tetap berkewajiban menegakkan Islam dan memperjuangkan syari’atnya. Karena, bukan mustahil orang-orang yang berakhlak rusak itu, bermanfaat untuk membela Islam dari rongrongan musuh-musuhnya, sehingga Islam menjadi kuat dan jaya. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk menjauhi perjuangan penegakan Syari’at Islam, terutama bila dia memegang jabatan atau kekuasaan negara.

Respons Wapres terhadap klarifikasi dan anjuran supaya beliau menjadi pemimpin yang bersedia menegakkan syariat Islam, cukup melegakan. Ekspresi wajah Wapres Hamzah Haz yang teduh, seakan terkesima mendengarkan tazkirah tadi.

“Saya berbahagia mendapat kunjungan ulama dan intelektual dari Majelis Mujahidin,” katanya dengan nada tulus.

Siapa tahu, nasehat dari Majelis Mujahidin ini didengar dan sampai ke telinga presiden baru RI, Jenderal (purnawirawan) Prabowo Subianto. Ataupun kepada calon kepala daerah yang akan berkompetisi di Pilkada, November 2024 nanti. Wallahu’alam bishawab. []

Penulis: Irfan S. Awwas, Yogyakarta, 6 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Berdirinya Negara Israel diprakarasi oleh Zionis Internasional melalui imigrasi Yahudi – yang diaspora – ke tanah Palestina. Sejak Zionis Internasional resmi berdiri pada tahun 1897, imigrasi ke Palestina menjadi salah satu program utama yang dilakukan secara terorganisir. Setidaknya ada dua doktrin primer yang dikembangkan dalam upaya kolonialisasi di Palestina yaitu, “Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan” dan “Tanah yang dijanjikan Tuhan”. Dua doktrin inilah yang dijadikan ideologi Zionisme baik secara teologis, historis, politis maupun secara ekonomi.

Terdapat dua peristiwa sejarah penting yang menjadi fondasi berdirinya Negara Yahudi di tanah Palestina. Pertama, perjanjian Sykes-Picot tahun 1916 antara Inggris dan Perancis. Di mana perjanjian tersebut membagi peninggalan Ottoman (Turki Utsmani) di wilayah Arab. Ditegaskan pula, Perancis mendapat wilayah jajahan Suriah dan Libanon. Adapun Inggris memperoleh wilayah jajahan Irak dan Jordania. Sementara Palestina dijadikan status wilayah Internasional. Kedua, Inggris memberi mandat kepada Yahudi untuk mendirikan negara berdasarkan Deklarasi Balfour, pada tanggal 2 November 1917.

Cita-cita Zionis Internasional untuk mendirikan Negara Yahudi dikemukakan Theodore Herzl dalam tulisannya pada tahun 1896, “Der Judenstaat: Versuch Einer Modernen Losung Der Judenfrage” atau “Proposal Untuk Solusi Modern Bagi Masalah Yahudi”. Dalam buku tersebut, dia menyatakan bahwa bangsa Yahudi memiliki “identitas nasional” yang perlu diakui. Bangsa Yahudi tidak bisa lepas dari ancaman anti-Semitisme, kecuali jika mereka hidup di komunitas sebagai mayoritas.

Herzl juga mendefiniskan Jews (orang-orang Yahudi) sebagai sebuah entitas politik dengan tujuan untuk mendirikan sebuah Jewish State (Negara Yahudi) di daerah Palestina. Pendapat Herzl tersebut merupakan kelanjutan ide Moses Hess, seorang tokoh Yahudi yang membentuk pemikiran Karl Marx. Tokoh Yahudi ini adalah juga seorang filsuf dengan pola pikir Hegel. Hess dalam bukunya, “Rom und Jerussalem” (1862), mengatakan bahwa paham “Nasionalisme Yahudi” harus dibangun sebagai upaya eksistensi kaum Yahudi.

Dia kemudian mempropagandakan idenya tentang kebangkitan “Tanah Air Yahudi” di Palestina. Gagasan nasionalisme Yahudi inilah yang kemudian membentuk ideologi Zionis Internasional. Zionisme juga memunculkan istilah “The Promised Land” yang menunjuk tanah Palestina sebagaimana klaim mereka, “Tanah yang dijanjikan Tuhan”. Hal ini menjadi salah satu alat propaganda gelombang imigrasi ke Palestina.

Dengan semakin bergejolaknya sikap dan perilaku anti-Semitisme di Eropa, lambat laun gagasan Herzl semakin dikenal. Pada akhirnya, gagasan Herzl itu diikuti oleh sebagian tokoh dan pimpinan Yahudi lainnya. Salah satu gagasan konkritnya adalah dengan melakukan lobi pada berbagai kelompok penting di Eropa, termasuk pimpinan-pimpinan politik tertinggi di Inggris dan negara lain. Dimaksudkan agar memberikan persetujuan politik untuk pendirian sebuah negara yang dikhususkan untuk bangsa Yahudi. Pilihan mereka jatuh pada Palestina. Sebuah wilayah pemukiman bangsa Arab di Timur Tengah yang pada saat itu berada di bawah otoritas Kekhalifahan Utsmaniyah Turki. Disadari bahwa hal itu sungguh tidak mudah, dikarenakan Palestina sendiri sudah lama dihuni oleh orang-orang Arab yang mayoritas beragama Islam.

Selanutnya, muncul tawaran dari pihak Inggris yang memberikan wilayah negara bagi mereka, yakni Uganda dan Argentina. Namun, Herzl dan kawan-kawannya menolaknya. Mereka bersikukuh bahwa tanah yang dijanjikan itu berada di kawasan Palestina. Wacana ini terus dikembangkan, dan pada akhirnya mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok Zionisme di berbagai negara.

Hampir limapuluh tahun wacana pendirian Negara Israel dan gerakan Zionisme terus bergulir. Puncaknya, pada tahun 1948, Inggris beserta kekuatan Eropa lainnya bersepakat untuk memberikan sebuah wilayah di Palestina untuk dijadikan Negara Israel yang dicita-citakan itu. Sejak saat itulah, ribuan orang-orang Yahudi dari berbagai negara di dunia berdatangan ke Palestina. Mereka datang dengan kendaraan darat dan laut, yang menjadikan wilayah Timur Tengah ini semakin ramai.

Dalam waktu yang tidak begitu lama, pemukiman Yahudi di Palestina semakin membesar. Jumlah orang Yahudi lambat-laun mampu melebihi jumlah orang-orang Arab di Palestina. Tidak jarang, penduduk Arab yang asli Palestina harus pindah dan menyingkir ke wilayah pinggiran Palestina. Bangsa-bangsa Arab menganggap kehadiran orang-orang Yahudi itu telah mengusik kehidupan mereka. Apalagi, kehadiran secara tiba-tiba dan massal tersebut merupakan ancaman yang serius bagi keberlangsungan hidup mereka sebagai bangsa Arab di Palestina.

Kemudian, ketika “paham nasionalisme” dan ide “negara bangsa” (nation state) di Eropa mulai dicetuskan orang-orang Yahudi Eropa, maka seiring dengan itu gerakan Zionis Internasional semakin menggeliat. Adapun ide mengenai “tanah air” bagi kaum Yahudi disampaikan oleh Leon Pinsker pada tahun 1882 lewat buku, “Auto-Emancipation”. Pemikiran tersebut telah memengaruhi pemikiran Herzl. Dalam bukunya, “Der Judenstaat”, dia menjelaskan tentang bagaimana membentuk, mendirikan, dan idealnya dari suatu Negara Yahudi. Buku tersebut dipandang sebagai salah satu dari tulisan-tulisan penting bagi Zionisme dan identitas ke-Yahudian.

Pada konsep awal tahun 1903, pendirian Negara Yahudi ditetapkan Argentina atas anjuran Baron Hirch, Uganda (Afrika Timur) atas saran Inggris, Cecil Rhodes mengusulkan Afrika Selatan. Namun Herzl memilih Palestina. Gagasan Herzl didukung oleh 295 suara melawan 177 suara yang menentang, sementara 100 suara abstain. Pada tahun 1904, Herzl meninggal dunia, ketika usianya 44 tahun. Setelah dia meninggal, kongres Yahudi ketujuh menolak Uganda dan menetapkan Palestina sebagai tanah air Israel.

Pilihan Palestina sebagai negara Israel merupakan bentuk persekongkolan international guna mewujudkan impian bangsa pilihan Tuhan. Hal di ungkapkan Nahem Golmen, bangsa Yahudi telah memilih Palestina bukan karena tambang yang dihasilkan dari laut mati bernilai 3 milyar dolar, bukan pula karena cadangan minyak yang ada di Amerika Utara dan selatan, tetapi pertama karena mereka berpegang pada ajaran Taurat, dan kedua oleh karena Palestina adalah titik pusat yang paling vital bagi kekuatan dunia, dan merupakan pusat strategis kemiliteran yang bisa dijadikan tonggak untuk menguasai dunia.

Patut dicatat, bahwa pendirian Israel di tanah Palestina tidak melalui suatu perjuangan antikolonial oleh rakyat untuk membela tanah airnya dan berperang melawan penjajah asing. Sebaliknya, kemerdekaan Israel diperoleh dan diproklamasikan oleh komunitas pendatang. Usaha itu diawali dengan pengusiran etnis yang telah menempati Palestina. Sensus di Inggris mencatat pada tahun 1922 terdapat 660.651 orang Arab Palestina dan 83.790 orang Yahudi di Palestina. Untuk membaliknya, dilancarkan Yahudisasi Palestina dan imigrasi besar-basaran oleh kaum Zionis.

Pendirian sebuah “rumah nasional” bagi kaum Yahudi sangat terkait dengan gerakan Zionisme sebagaimana dimaksudkan oleh Hess tentang nasionalisme Yahudi sebagai basis ideologi politik Zionisme. Kesemuanya itu juga tidak dapat dipisahkan dengan gerakan Zionis Internsional yang digagas oleh Herzl. Sebagaimana dirumuskan dalam konferensi Zionisme Internasional pertama di Bazel Swiss pada tahun 1897. Perihal rumah nasional itu, kemudian diakomodasi dalam Deklarasi Balfour pada tahun 1917. Pernyataan publik Pemerintah Inggris tersebut menyebutkan, “Pemerintah Yang Mulia memandang baik pendirian sebuah ‘rumah nasional’ bagi bangsa Yahudi di Palestina.”

Substansi deklarasi tersebut sungguh aneh dan membingungkan para sejarawan. Cendekiawan Yahudi terkemuka, Arthur Koestler menyebutnya sebagai salah satu dokumen politik yang paling tidak mungkin sepanjang masa. Terlebih lagi istilah rumah nasional, tidak dikenal dan tidak memiliki preseden dalam Hukum Internasional. Begitu pun menyangkut batas-batasnya tidak dijelaskan. Frasa “di Palestina” mengandung makna yang bias, bahwa rumah nasional Yahudi itu dapat ditafsirkan mencakup seluruh wilayah Palestina seluruhnya.

Konspirasi Zionisme telah berhasil menguasai pemerintahan kerajaan Inggris dengan menempatkan tiga orang agennya, yaitu; David Lloyd George, Arthur Balfaour, dan Wiston Churcill. Mereka memberikan mandat kepada Liga Bangsa-Bangsa, dimana Al-Quds menjadi Ibu Kota Palestina di bawah mandat Inggris (1920-1948). Kemudian diserahkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah Perang Dunia II.

Deklarasi Balfour tidak dapat dilepaskan dengan peran Chaim Azriel Weizmaan, tokoh utama Zionis Internasional. Dia telah memberikan bantuan yang sangat berharga bagi kemajuan industri amunisi Inggris. Melalui dirinya, metode produksi aseton – sebagai pembuatan propelan peledak kordit – digunakan selama Perang Dunia. Pencapaian Weizmann yang signifikan tersebut, pada akhinya sangat membantu negosiasi politik Zionis Internasional guna pemberian tanah Palestina.

Dalam kaitannya dengan “nation state” yang didalilkan oleh Zionis Internasional, maka demikian itu adalah ahistoris. William G. Carr mengatakan, kaum Yahudi Eropa yang kini berkuasa di Negara Israel adalah kelompok Yahudi Ashkenazi, yang jumlahnya 82% dari seluruh orang Yahudi non-Semitik. Sejalan dengan Carr, Letnan Jenderal (Purn) Z.A. Maulani, dalam bukunya yang berjudul, “Zionisme Gerakan Menaklukkan Dunia” mengatakan kaum Yahudi Eropa yang kini berkuasa di Negara Israel adalah kelompok Yahudi Ashkenazi.

Tokoh militer Indonesia dan mantan Kepala BIN itu juga mengatakan, mereka keturunan bangsa pagan Cathar, yang menghuni dataran tinggi Georgia di Rusia Selatan. Yahudi Ashkenazi yang berdiam di Rusia Selatan kemudian menyebar ke seluruh Eropa, Amerika, dan Australia. Mereka kemudian berkembang menjadi kelompok yang lebih dominan baik dalam jumlah maupun perannya di dunia. Kaum Ashkenazi memiliki ritual ibadah dan logat Ibrani tersendiri, yang membedakan mereka dengan Yahudi Sephardi, kaum Yahudi dari negeri Judah, yang berpegang pada Taurat Musa. Kaum Yahudi Ashkenazi menjadi pemrakarsa gerakan Zionisme internasional dan di kemudian hari memegang kekuasaan politik Negara Israel dibandingkan dengan kelompok Yahudi Sephardi.

Yahudi Ashkenazi lebih mengutamakan Talmud ketimbang Taurat. Selain itu, mereka juga berpedoman pada Protokol Para Tua-Tua Sion (The Protocols of the Elders of Zion). Dalam Talmud disebutkan bahwa tuhan itu bernama Jehovah dan tuhan seperti manusia. Jehovah digambarkan sesuai dengan keinginan cita-cita dan kepentingan bangsanya. Dikatakan juga, Jehovah berperangai lebih rendah dari manusia. Kitab Talmud dan Protokol Zionis menjadi ideologi guna pengembangan Zionisme International, yang mengklaim bahwa “Yahudi adalah bangsa pilihan” dan “Jerusalem adalah tanah yang dijanjikan”. Padahal tidak pernah ada disebutkan dalam Taurat, Zabur, injil dan al-Qur’an.

Gugatan telak tentang identitas orang-orang Yahudi datang dari Ernest Renan pencetus konsep “negara bangsa” (nation state). Renan seorang filsuf dan sejarawan Perancis, yang juga pakar peradaban dan bahasa Semitik. Dia adalah orang yang pertama mengemukakan “Teori Khazaria”, antara lain dalam tulisannya, “Judaism as a Race and as Religion”. Teori Khazaria pada intinya menyatakan, orang-orang Yahudi Ashkenazi adalah keturunan bangsa Khazar yang pernah eksis di Eurasia. Mereka sesungguhnya adalah orang-orang Turki (bukan Kanaan). Menyusul kehancuran Imperium Khazaria akibat serbuan Mongol, mereka kemudian bermigrasi ke Eropa. Kaum Yahudi Kanaan berbahasa Ibrani, sedangkan kaum Yahudi Khazaria berbahasa Yiddish. Bahasa Yiddish itu pun tetap digunakan oleh orang Yahudi di Israel saat ini. Terminologi Turki yang digunakan Renan, bukanlah dalam pengertian sempit bangsa Turki saat ini.

Sebagai catatan, Turki dalam pengertian ini meliputi suku-suku nomaden yang hidup di kawasan yang luas, mulai dari Asia Tengah hingga Eurasia. Imperium Khazaria sendiri mulai berdiri pada abad ke-7. Suku semi-nomaden Turki ini mengambil alih kawasan tersebut menyusul runtuhnya Kekaisaran Hun pasca kematian Attila the Hun. Teori Khazaria yang disampaikan Ernest Renan kemudian menemukan pembuktian kuat.

Sendada dengan Renan, Profesor Abraham dalam bukunya “Khazariya” mengatakan bahwa bangsa Yahudi (Khazari) itu dapat kita anggap sebagai inti (cikal bakal) bagi pendudukan Yahudi terbesar di wilayah timur Eropa. Realitas menyatakan bahwa mayoritas terbesar orang-orang Yahudi di seluruh dunia, pada saat sekarang ini, berasal dari sebelah timur Eropa. Mereka juga bukan berasal dari tanah Kanaan. Mereka berasal dari Kaukasia yang sejak dulu diyakini sebagai tempat kelahiran ras Aria. Dari segi struktur keturunan, mereka lebih dekat ke kabilah Hon, Uigur dan Magyar, ketimbang kabilah keturunan Nabi Ibrahim AS, Ishaq AS dan Ya’qub AS.

Begitu juga Mihna Yusuf Hadad mengatakan bahwa, orang-orang Yahudi yang merampas Palestina sekarang ini adalah Yahudi Khazar, yang tidak memiliki pertalian apapun dengan Bani Israel, baik etnik, darah ataupun keturunan. Mereka yang memerintah sekarang ini, yang membentuk Negara Israel yang mengklaim “hak historis”, yang menyatakan bahwa diri mereka adalah cucu dari Nabi Ibrahim AS dan Yakub AS adalah orang-orang Zionis. Orang-orang Yahudi sekarang ini adalah hasil dari Yahudisasi, bukan hasil keturunan dari Nabi Ibrahim AS atau dari orang-orang Israel kuno lainnya, kecuali beberapa gelintir Yahudi Timur di negeri Arab yang menjaga garis keturunan mereka dengan cara indogami (kawin antar kerabat), khususnya setelah penaklukan Islam.

Pendapat di atas diperkuat oleh Koestler. Dikatakan olehnya bahwa, Yahudi bukan lagi sebuah ras yang terjaga kemurniannya. Mereka terdiri dari berbagai macam ras yang tidak memiliki keistimewaan apapun. Hal ini ia buktikan dengan menggunakan sandaran fakta-fakta sejarah, studi migrasi bangsa-bangsa dan Yahudi Eropa, antropologi, seperti ilmu humaniora, penemuan ilmiah dan kedokteran, dengan membandingkan bentuk fisik manusia dan golongan darah, serta geneologi. Koestler menggunakan referensi kuat dalam penelitian ini, yakni laporan dari UNESCO yang menolak dengan tegas kemurnian ras Yahudi. Lebih lanjut, menurut Fuad Muhammad Fachruddin, kaum Yahudi tidak pernah menduduki Palestina sebagai satu kesatuan Bangsa, kecuali di masa Nabi Daud AS dan Nabi Ibrahim AS selama 50 tahun.

Muhammad Anwar Guru Besar Ushuluddin Universitas Al-Azhar dalam salah satu tulisannya tentang Yahudi melihat bahwa kandungan gerakan-gerakan Zionis terletak dalam Kitab Suci mereka yang dinamakan protokol. Menjadi jelas, bahwa Zionis pada hakikatnya merupakan gerakan politik yang tidak memiliki hubungan dengan persoalan agama. Zionis menggunakan agama sebagai tameng sehingga gerakan terselubung itu seolah-olah murni didasarkan pada argumen teologis-historis.

Sholeh Hasyim turut menyampaikan kesesuaian pendapat. Dia mengatakan bahwa Yahudi sekarang tidak ada kaitannya dengan Yahudi yang beriman kepada Nabi Musa AS. Adapun klaim mereka terhadap bumi Palestina, itu merupakan pengembangan dari kekufuran mereka terhadap Nabi Musa AS dan Nabi-Nabi sesudahnya. Mereka telah keluar dari tauhid dan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Kebanyakan Yahudi sekarang bukan berasal dari Bani Israil. Orang-orang Yahudi yang merampas wilayah Palestina sekarang, bukan berasal dari keturunan yang dulu pernah bersama-sama hidup dengan Nabi Musa AS. Sekarang, Yahudi keturunan Israil, yang dikenal dengan sebutan Saphardi, tidak lebih dari 20% jumlahnya di dunia. Komunitas ini pun percampuran dari berbagai etnis lain karena pernikahan dan lain-lain. Sebagian kecil dari jumlah di atas, bukanlah asli keturunan Bani Israil. Adapun mayoritas kaum Yahudi di dunia yang mencapai 80%, itu berasal dari Eropa, dan berbagai negara di dunia. Mereka dikenal dengan sebutan Ashkenazi, dimana mereka memasuki ajaran Yahudi yang sarat dengan Paganisme.

Imigrasi ke Palestina bukan hanya dalam hal hidup bersama dalam kesatuan geografis dan entitas ras, atau juga “hak historis” melainkan guna kepentingan kesatuan politik. Dalam kaitan ini Syafiq Jasir mengatakan bahwa sepanjang sejarah manusia tidak ada ditemui adanya “hak historis” sebagaimana yang dimaksudkan oleh Zionis Internasional atas Palestina. Alasan “tanah leluhur” mereka yang telah memerintah sebagian wilayahnya sejak tiga ribu tahun sebelum Masehi tidak dapat dibenarkan. Argumen Jasir tepat, jika logika mereka mendalilkan hak historis, maka konsekuensi logisnya sebagian besar bangsa kontemporer tidak dapat tinggal di wilayah yang kini ini mereka diami. Demikian itu menunjuk pada Amerika Serikat, negara-negara Amerika Latin, Australia, Spanyol dan lain sebagainya

Sejalan dengan Jasir, Mahir Ahmad Agha mengatakan bahwa bangsa Yahudi tidak pernah mayoritas dan bukan penduduk asli Palestina, lebih dari lima abad. Pada masa itu, bangsa Yahudi adalah minoritas di tengah-tengah bangsa Kanaan yang merupakan penduduk asli Palestina sebelum dan sesudah Masehi. Pendapat Agha selaras dengan pernyataan sejarawan dan orientalis terkemuka, Arnold Toynbe. Ditegaskan olehnya bahwa secara legal wilayah Israel, dari dulu sampai sekarang adalah milik bangsa Arab Palestina yang diusir dari rumah-rumah mereka secara paksa. Begitu juga Lord Muin, Gubernur Inggris di Kairo mengatakan, orang-orang Yahudi bukanlah termasuk keturunan bangsa Ibrani, sehingga mereka tidak punya hak untuk menuntut Tanah Suci tersebut.

Patut dipahami, Deklarasi Balfour yang menjadi dasar pendirian negara Israel merupakan kelanjutan dari gelombang imigrasi sebelumnya guna membentuk nasionalisme bangsa Yahudi. Jadi, gelombang kedatangan Yahudi ke Palestina sudah dilakukan sebelum Inggris menyatakan dukungannya terhadap Zionis Yahudi untuk mendirikan rumah nasional di Palestina. Populasi Yahudi di Palestina yang pada awal tahun 1900-an hanya sejumlah 50 ribuan, meroket menjadi sekitar 600 ribuan pada tahun 1948.

Tidak terlupakan, Deklarasi Balfour telah menjadi penyulut peristiwa Nakba, yakni pembersihan etnis Palestina pada tahun 1948 dan penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Kala itu, kelompok bersenjata Israel yang dilatih oleh Inggris, secara paksa mengusir lebih dari 750.000 warga Palestina dari tanah air mereka. Israel juga telah melakukan pengusiran dan teror terhadap ras Arab Palestina yang menempati wilayah Palestina demikian lama. Sudah lebih dari 14 abad, semenjak Khalifah Umar bin Khattab RA pada tahun 637 Masehi menaklukan bangsa Romawi atas kekuasaannya di Palestina.

Zionis Internasional telah pula memainkan isu anti-Semitisme. Mereka membangun sentimen terhadap Yahudi ketika Hitler berkuasa dengan aksi holocaust, sehingga meningkatkan gelombang anti-Semitisme. Demikian itu dilakukan secara terstruktur, sistemik dan masif. Zionisme membangun narasi holocaust secara berlebihan. Selain mendapatkan pembayaran ganti rugi dari Jerman dengan jumlah yang besar, namun juga sebagai strategi dan justifikasi pendirian negara Israel di tanah Palestina.

Zionis Internasional telah memainkan standar ganda, yang sulit dicerna dengan akal sehat. Di satu sisi, mereka menginginkan kedaulatan bagi bangsa Yahudi di tanah Palestina dan itu tentunya dengan klaim yang penuh kepalsuan. Di sisi lain, mereka mengadopsi “rasionalisasi kolonialisme” dan memandang bangsa Palestina sebagai pihak yang rendah (inferior). Kemudian, narasi mereka pun berubah dari awalnya “rumah nasional” menjadi “Persemakmuran Yahudi”, dengan otoritas kedaulatan penuh atas pencaplokan tanah Palestina.

Dari dulu hingga sekarang, mereka telah melakukan holocaust (genosida) terhadap bangsa Palestina. Sebelumnya, mereka mengutuk tindakan holocaust Nazi Hilter terhadap umat Yahudi yang diklaim sekitar 6 juta jiwa. Dengan terjadinya holocaust tersebut, umat Yahudi mampu dimobilisasi untuk imigrasi ke Palestina. Padahal tindakan holocaust tersebut memang diketahui dan diinginkan oleh Zionis Internasional. Terlebih lagi, mereka sebagai pihak yang menyulut terjadinya Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Mereka pula yang menanamkan ajaran Darwinisme bagi gerakan fasisme Nazi Hitler.

Kepercayaan terhadap ajaran evolusi Darwin yang memengaruhi Adolf Hilter, diterapkan pula oleh Zionisme terhadap bangsa Palestina. Sama halnya dengan Hitler yang menganggap ras Arya sebagai superior atas Yahudi, demikian pula kaum Zionisme telah menempatkan Yahudi sebagai bangsa yang unggul (superior), sementara bangsa Palestina adalah inferior. Dalam ajaran Zionisme, manusia di luar mereka adalah “goyim” dan itu tidak lebih sebagai binatang. Sebagai manusia yang unggul, maka akan menghancurkan yang lemah, dan ini sejalan dengan ajaran Charles Darwin yang dibentuk oleh kakeknya Erasmus Darmin. Kakek Darwin ini adalah seorang Yahudi paganisme dan merupakan tokoh Masonik.

Genosida yang dilakukan hingga saat ini adalah juga berasal ajaran Karl Ernst Haushofer. Dia berasal dari keluarga Yahudi-Jerman. Hilter dalam bukunya, “Mein Kampf” membenarkan perang untuk mencapai ekspansionisme Jerman dengan menggunakan Lebensraum (ruang hidup), salah satu ide utama dari Haushofer. Haushofer yang mendasarkan teori geopolitiknya berlaku untuk studi seleksi alam Darwinisme.

Baik Hitler maupun Zionisme menggunakan ruang hidup versi Darwin, bahwa orang-orang yang secara ras lebih unggul memiliki kewajiban moral untuk menyita tanah orang-orang yang lebih rendah. Gagasan ini diterjemahkan ke dalam pemaknaan, bahwa bangsa yang lebih kuat memiliki hak untuk menguasai, dengan kekerasan jika perlu, wilayah yang dianggap perlu oleh bangsa yang lebih kuat untuk kelangsungan hidupnya. Sama halnya dengan Friedrich Ratzel, ia memberikan pandangan bahwa konsep Lebensraum menyatakan tidaklah salah mengambil tanah orang yang lebih lemah. Tindakan tersebut selaras dengan “hukum alam”, sebagaimana diajarkan evolusi Darwin.

Ideologi utama Nazi yang didasarkan pada superioritas rasial dimana orang Yahudi dan kelompok lain, termasuk Roma akan dibunuh, berkesesuian dengan ajaran Yahudi. Sebagaimana terdapat dalam kitab mereka Talmud dan Protocols of the Elders of Zion. Jadi, tindakan holocaust terhadap bangsa Palestina merupakan suatu resultan dari ajaran Yahudi itu sendiri. Dapat dikatakan, holocaust yang diciptakan oleh Zionisme itu bermata dunia. Pada sisi pertama, digunakan untuk terjadinya imigrasi kaum Yahudi ke Palestina. Pada sisi kedua, digunakan agar terwujud emigrasi bangsa Palestina ke luar dari airnya di Palestina.

Uraian di atas memberikan pemahaman bagi kita, bahwa Zionis Internasional telah melakukan kebohongan yang nyata. Bagi mereka, kebenaran adalah kekuatan konspirasi. Jadi, kepalsuan identitas kebangsaan Yahudi adalah bagian dari konspirasi itu sendiri. Kesemuanya itu dimaksudkan dalam rangka pendirian dan pengakuan Negara Yahudi satu-satunya di dunia ini.”

Penulis: Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H., Pakar Hukum & Pemerhati Zionisme, Pusat Pemikiran Al Fatih, Jakarta, Selasa 1 Oktober 2024.