22 November 2026

Opini

MoneyTalk,Jakarta – Selama menjabat Presiden dua periode 2014-2019 dan 2019-2024, Jokowi telah melakukan banyak pelanggaran peraturan perundang-undangan dan Konstitusi.

Ada tiga modus pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan rezim Jokowi. Pertama, Peraturan Presiden melanggar sejumlah Undang-Undang (UU) dan Konstitusi. Kedua, Undang-Undang melanggar sejumlah Undang-Undang lainnya dan Konstitusi. Ketiga, pelaksanaan pemerintahan melanggar sejumlah Undang-Undang yang berlaku dan Konstitusi.

Peraturan Presiden yang melanggar sejumlah UU dan Konstitusi sudah dijelaskan di bagian 1 dari tulisan ini.

Pelanggaran modus kedua, UU melanggar sejumlah UU lainnya dan Konstitusi, menjadi topik bahasan dalam tulisan ini, sebagai berikut:

1. PERPPU No 1 Tahun 2020 / UU No 2 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 …”. Selanjutnya disebut PERPPU Covid-19.

Pertama, PERPPU Covid-19 yang “mewajibkan” Bank Indonesia membeli Surat Utang Negara di pasar perdana, melanggar peraturan tentang independensi Bank Indonesia, seperti diatur di dalam Konstitusi, Pasal 23D UUD 1945, yang berbunyi “Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang”.

Yang kemudian diatur dan ditegaskan di dalam Pasal 55 ayat (4) UU No 17 Tahun 2003: “Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara … kecuali di pasar sekunder.”

Artinya, bentuk dari independensi Bank Indonesia, antara lain “tidak boleh membeli surat utang negara, kecuali di pasar sekunder”, yang merupakan bagian dari kebijakan moneter.

Kedua, PERPPU Covid-19 mengatur APBN ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Hal ini melanggar Pasal 23 ayat (1) UUD, yang berbunyi: “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang ….

PERPPU Covid-19 juga melanggar Pasal 3 ayat (2) UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan, “APBN dan Perubahan APBN setiap tahun ditetapkan dengan UU”.

2. Undang-Undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), melanggar sejumlah UU dan Konstitusi.

UU IKN menetapkan Pemerintah Daerah IKN dinamakan Otorita, dengan Kepala Daerah dinamakan Kepala Otorita, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, serta tidak memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

UU IKN ini melanggar Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (6) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia dibagi atas, atau terdiri dari, daerah-daerah Provinsi, dan daerah Provinsi terdiri dari Kabupaten dan Kota, dengan Kepala Daerah masing-masing dinamakan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dipilih secara demokratis. Pemerintah daerah memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi.

UU IKN juga melanggar UU Pemerintahan Daerah No 23/2014, bahwa pembentukan daerah baru (provinsi, kabupaten atau kota) melalui pemekaran daerah, dan wajib mendapat persetujuan dari DPRD pemerintah daerah yang dimekarkan, serta wajib memenuhi persyaratan administrasi lainnya.

Dampak atas pelanggaran ini, sebagian teritori milik dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Timur, direbut alias “dianeksasi” oleh pemerintah pusat, melalui Otorita IKN (setara Kementerian atau Lembaga) yang merupakan bagian dari pemerintah pusat.

Artinya, pendapatan asli daerah yang seharusnya masuk APBD kedua Kabupaten tersebut direbut dan diakui sebagai pendapatan Otorita, dan masuk APBN.

Kenekatan Jokowi memanipulasi bentuk Pemerintahan Daerah menjadi Otorita didasari niat jahat agar Pembangunan Daerah Otorita IKN dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan menggunakan dana APBN. Laporan BPK menunjukkan banyak masalah dalam proyek pembangunan IKN, indikasi terjadi banyak kebocoran.

Sebagai konsekuensi, maka semua pengeluaran negara terkait Otorita IKN yang cacat hukum ini menjadi tidak sah, dan harus diakui sebagai penyimpangan APBN dan menjadi kerugian negara. Apalagi kalau proyek pembangunan Otorita IKN ini benar-benar menjadi mangkrak.

3. Undang-Undang Cipta Kerja dan PERPPU Cipta Kerja, melanggar sejumlah UU dan Konstitusi.

PERPPU Cipta Kerja memanipulasi faktor “Kegentingan Memaksa”, dengan alasan akan ada “krisis ekonomi global”, untuk memaksakan penerbitan PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) yang menjadi dasar ditetapkannya Proyek Strategis Nasional (PSN).

Hal ini melanggar Pasal 22 UUD terkait “Kegentingan Memaksa”, yang pada prinsipnya tidak boleh berdasarkan prakiraan, tetapi harus berdasarkan fakta nyata, bahwa peristiwa genting sedang berlangsung.

Dalam hal PERPPU Cipta Kerja, faktor genting “krisis ekonomi global” harus sedang terjadi, dan di samping itu tidak ada UU yang bisa mengatasi peristiwa genting “krisis ekonomi global” tersebut, sehingga terjadi kekosongan hukum, dan karenanya diperlukan UU (atau PERPPU) dalam waktu secepatnya untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Faktanya, tidak ada “krisis ekonomi global”. Tidak ada kegentingan memaksa. Karena itu, penetapan PERPPU Cipta Kerja tidak sah, menipulatif, karena tidak memenuhi persyaratan “Kegentingan Memaksa” Pasal 22 UUD.

Kemudian, pelaksana PSN seharusnya adalah negara (pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD). Tetapi kemudian dimanipulasi dengan mengikutsertakan proyek swasta, seperti Rempang, PIK-2 atau BSD, dan karena itu melanggar PERPPU Cipta Kerja tersebut.

Selain itu, penetapan PSN dalam PERPPU Cipta Kerja juga melanggar Konstitusi terkait Hak Asasi Manusia, Pasal 28H ayat (4) UUD yang berbunyi “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”

Sedangkan status PSN disalahgunakan untuk mengusir dan “merampas” lahan milik masyarakat secara paksa, seperti yang terjadi di Wadas, Rempang, PIK-2, BSD, dan lainnya.

Masih banyak UU yang dibuat rezim Jokowi yang bertentangan dengan UU lainnya dan Konstitusi.

Antara lain, Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mewajibkan masyarakat untuk menabung, melanggar hak masyarakat untuk memilih apakah konsumsi sekarang atau nanti (menabung).

Mengingat pelanggaran peraturan perundang-undangan yang sudah begitu banyak, Jokowi tidak layak lagi menjabat Presiden, dan harus diberhentikan.

Penulis : Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

MoneyTalk, Jakarta- Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi blockchain telah menjadi topik yang hangat dibicarakan di berbagai kalangan, mulai dari komunitas teknologi, akademisi, hingga pemerintah. Potensi revolusionernya untuk merubah berbagai sektor industri membuat banyak pihak tertarik untuk mengeksplorasi lebih jauh teknologi ini. Salah satu inisiatif yang semakin mendapatkan perhatian adalah inkubator bisnis berbasis blockchain. Tetapi, seberapa pentingkah inkubator ini untuk mendukung inovasi dan perekonomian digital di masa depan?

Blockchain Lebih dari Sekadar Cryptocurrency

Blockchain seringkali diidentikkan dengan cryptocurrency seperti Bitcoin atau Ethereum. Namun, pada kenyataannya teknologi ini memiliki potensi yang jauh lebih luas. Blockchain dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, mulai dari pengelolaan rantai pasokan, sistem pemungutan suara yang transparan, hingga kontrak pintar yang mengotomatiskan perjanjian bisnis tanpa perlu perantara.

Untuk mewujudkan potensi ini, ekosistem yang mendukung pengembangan dan adopsi blockchain perlu diperkuat. Di sinilah peran inkubator bisnis berbasis blockchain menjadi krusial.

Inkubator Blockchain, Pusat Inovasi dan Kolaborasi

Inkubator bisnis berbasis blockchain adalah platform yang memberikan dukungan komprehensif bagi startup untuk mengembangkan solusi berbasis teknologi blockchain. Mereka menawarkan pendanaan awal, bimbingan dari para ahli, akses ke jaringan industri, dan dukungan teknis. Ini membantu startup mengatasi tantangan yang mungkin mereka hadapi di tahap awal pengembangan, seperti kekurangan dana, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya pemahaman teknis.

Dalam konteks ekonomi digital, inkubator blockchain berfungsi sebagai pusat inovasi dan kolaborasi. Mereka bukan hanya membantu startup menciptakan produk yang inovatif, tetapi juga berperan dalam membangun ekosistem yang sehat, di mana ide-ide baru dapat diuji dan dikembangkan. Dengan adanya inkubator ini, kita dapat mendorong lebih banyak pengusaha muda untuk berani mengambil risiko dan menciptakan solusi yang mungkin dapat merubah cara kita berbisnis, berinteraksi, dan menjalani kehidupan sehari-hari.

Mendorong Ekosistem Blockchain yang Lebih Sehat dan Terpercaya

Salah satu isu yang kerap muncul dalam dunia blockchain adalah masalah kepercayaan dan transparansi. Dengan banyaknya proyek cryptocurrency yang bermunculan tanpa visi yang jelas atau model bisnis yang kuat, tidak jarang kita mendengar kasus penipuan atau proyek gagal yang merugikan investor. Inkubator bisnis berbasis blockchain, dengan proses seleksi dan pendampingan yang ketat, dapat menjadi filter yang membantu memastikan hanya proyek-proyek berkualitas yang mendapatkan dukungan.

Selain itu, inkubator ini juga dapat membantu startup menghadapi tantangan regulasi yang sering kali berubah-ubah. Dengan bimbingan hukum dan kebijakan dari para ahli, startup dapat lebih siap untuk mematuhi regulasi dan beroperasi secara legal di berbagai yurisdiksi. Hal ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi investor, tetapi juga membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap teknologi blockchain itu sendiri.

Mendorong Adopsi Teknologi dan Peningkatan Ekonomi Digital

Bagi negara-negara yang ingin menjadi pemimpin dalam ekonomi digital, mendukung pengembangan teknologi blockchain melalui inkubator bisnis dapat menjadi langkah strategis. Blockchain memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan di berbagai sektor, mulai dari keuangan, logistik, hingga kesehatan. Dengan menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi, negara dapat mempercepat adopsi teknologi ini dan memperoleh keunggulan kompetitif di pasar global.

Lebih jauh lagi, inkubator bisnis berbasis blockchain juga dapat menjadi alat untuk mendorong inklusi keuangan. Dengan solusi berbasis blockchain, kita dapat menciptakan layanan keuangan yang lebih terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem keuangan tradisional. Ini dapat membuka peluang ekonomi baru dan membantu mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.

Tantangan yang Masih Harus Diatasi

Tentu saja, inkubator bisnis berbasis blockchain bukan tanpa tantangan. Regulasi yang belum seragam di berbagai negara, ketidakstabilan pasar cryptocurrency, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang teknologi ini masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Namun, dengan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi, tantangan ini dapat diatasi.

Inkubator Blockchain Sebagai Katalis Inovasi Masa Depan. Inkubator bisnis berbasis blockchain memainkan peran penting dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital. Mereka bukan hanya mendukung startup untuk berkembang, tetapi juga membantu menciptakan ekosistem yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Dengan potensi yang besar untuk merubah berbagai sektor industri, dukungan terhadap inkubator ini seharusnya menjadi prioritas bagi semua pihak yang ingin melihat blockchain menjadi pilar penting dalam perekonomian digital masa depan. Dukungan ini tidak hanya akan membawa manfaat bagi startup dan pengusaha, tetapi juga bagi masyarakat luas yang akan menikmati manfaat dari solusi berbasis blockchain yang lebih aman, transparan, dan efisien.(c@kra)

Demikian disampaikan oleh Gatot S Senjaya, Pengamat dan Pengembang Blockchain, Jakarta, 29 September 2024

MoneyTalk, Jakarta – Rencana aksi Cuti Bersama Hakim yang akan berlangsung dari 7 hingga 11 Oktober 2024 telah mengguncang kesadaran publik terkait fungsi krusial yang diemban para hakim dalam menjaga keadilan. Gerakan yang diinisiasi oleh Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) ini muncul sebagai protes terhadap stagnasi kesejahteraan hakim. Terutama gaji dan tunjangan yang tidak mengalami perubahan signifikan selama lebih dari satu dekade. Meskipun tuntutan ini memiliki dasar yang kuat dan harus ditanggapi serius oleh pemerintah, aksi cuti massal hakim tetap menimbulkan kekhawatiran besar terhadap kedaulatan hukum di Indonesia.

Sebagai penjaga keadilan, hakim memiliki peran sentral dalam memastikan sistem peradilan berjalan dengan baik, tanpa pengaruh atau tekanan dari mana pun. Hakim adalah simbol keadilan yang netral dan independen. Ketika mereka memilih untuk absen secara massal, kita tidak hanya berbicara tentang hilangnya fungsi administratif, tetapi juga potensi hilangnya akses masyarakat terhadap keadilan. Ini bukanlah sekadar masalah internal peradilan, melainkan krisis hukum nasional yang bisa mengganggu fondasi negara hukum.

Hakim sebagai Pilar Keadilan

Hakim bukanlah sekadar pegawai negeri. Mereka adalah benteng utama yang menjaga tegaknya hukum dan keadilan. Saat hakim memutuskan untuk mogok kerja atau mengambil cuti massal, mereka meninggalkan tugas yang paling mendasar: melindungi hak-hak masyarakat. Keputusan untuk melakukan aksi cuti massal, meskipun dimotivasi oleh ketidakpuasan yang sah, tetap menimbulkan pertanyaan besar tentang dampak yang dihadapi masyarakat luas. Apa yang akan terjadi pada kasus-kasus hukum yang tertunda? Bagaimana nasib orang-orang yang mencari keadilan ketika pintu pengadilan tertutup?

Jika gerakan ini berlanjut, masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan hukum menjadi korban. Di tengah situasi ekonomi yang menekan, di mana kesejahteraan rakyat juga tidak ideal, akses terhadap keadilan yang tertunda atau terhambat akan semakin memperburuk kepercayaan publik terhadap hukum.

Ancaman Terhadap Kedaulatan Hukum

Kedaulatan hukum adalah landasan utama negara yang demokratis. Ini berarti bahwa hukum harus ditegakkan dengan adil, tanpa ada kompromi terhadap pihak mana pun. Namun, ketika hakim — yang merupakan simbol independensi peradilan — memilih untuk melakukan aksi cuti bersama, kedaulatan hukum berada dalam risiko besar. Hukum tidak dapat berjalan sendiri tanpa ada tangan yang menegakkannya. Jika institusi peradilan terhenti, kita menghadapi ancaman kosongnya kekuasaan hukum, yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin melemahkan negara hukum.

Dalam perspektif yang lebih luas, aksi cuti massal ini dapat dianggap sebagai preseden yang berbahaya. Jika hakim, sebagai pelindung utama keadilan, memilih mogok, apa yang akan mencegah lembaga-lembaga lain dalam sistem hukum untuk melakukan hal serupa? Kepolisian, kejaksaan, bahkan lembaga eksekutif, bisa saja terpengaruh untuk meniru langkah ini. Dampaknya akan merambat luas, menciptakan efek domino yang bisa menggoyahkan kestabilan hukum di Indonesia.

Tuntutan Kesejahteraan Hakim, Sebuah Kebutuhan Mendesak

Tidak bisa dipungkiri bahwa kesejahteraan hakim adalah isu penting yang harus segera diselesaikan. Gaji dan tunjangan hakim yang stagnan selama lebih dari satu dekade adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian. Tuntutan SHI untuk revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 sangat masuk akal, mengingat beban tanggung jawab moral dan sosial yang mereka emban. Inflasi yang meningkat dari tahun ke tahun tanpa adanya penyesuaian dalam gaji dan tunjangan tentu akan berdampak pada kesejahteraan pribadi para hakim dan keluarganya.

Namun, penyelesaian masalah ini tidak dapat dilakukan dengan cara yang dapat membahayakan sistem peradilan. Sebaliknya, pemerintah harus segera merespons tuntutan ini melalui dialog terbuka dengan SHI dan Mahkamah Agung, serta mencari solusi yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Tidak ada yang meragukan bahwa kesejahteraan hakim sangat berkaitan dengan kualitas keadilan yang mereka tegakkan. Hakim yang sejahtera lebih mampu menjaga integritas dan independensinya, sehingga memastikan proses peradilan yang adil bagi semua pihak.

Membangun Jalan Tengah, Dialog dan Tindakan Nyata

Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi hukum, kita harus mencari solusi yang lebih bijaksana daripada sekadar aksi cuti massal. Aksi ini hanya akan menambah masalah baru, bukan menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi para hakim. Dialog yang konstruktif antara pemerintah, Mahkamah Agung, dan SHI harus segera dilakukan untuk menemukan jalan keluar yang tepat. Pemerintah harus bertanggung jawab dalam menciptakan regulasi yang dapat memenuhi kesejahteraan hakim, sementara SHI perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari aksi yang mereka lakukan terhadap masyarakat luas.

Keadilan adalah pilar utama dari kedaulatan hukum. Ketika keadilan tidak dapat diakses, kedaulatan hukum akan runtuh. Untuk itu, saya mendesak semua pihak yang terlibat untuk tidak mengabaikan tanggung jawab mereka. Hakim harus tetap menjadi tiang penyangga sistem peradilan yang berfungsi dengan baik, sementara pemerintah harus berperan aktif dalam memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Negara hukum kita tidak boleh terguncang hanya karena pemerintah lambat dalam merespons tuntutan kesejahteraan.

Kedaulatan Hukum Tidak Boleh Dikorbankan

Pada akhirnya, keadilan bukanlah sekadar masalah penggajian atau tunjangan. Ini adalah soal menjaga martabat profesi hakim dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang adil. Kesejahteraan hakim memang penting, tetapi harus dicapai melalui cara-cara yang tidak merusak kedaulatan hukum. Saya berharap aksi cuti massal ini dapat dipertimbangkan kembali, dan solusi yang lebih baik dapat ditemukan melalui dialog yang produktif.

Kedaulatan hukum adalah milik kita semua. Mari kita jaga dengan bijaksana, demi masa depan hukum yang lebih adil dan masyarakat yang berdaya.

Demikian disampaikan oleh Mus Gaber, Ketua Padepokan Hukum Indonesia, Jakarta, 28 September 2024

MoneyTalk,Jakarta – Peristiwa kericuhan yang terjadi pada acara silaturahmi yang digelar oleh Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang, Jakarta pada Sabtu pagi, 28 September 2024, sangatlah disayangkan. Mengingat, dalam acara itu sejatinya para tokoh berkumpul untuk memikirkan kebaikan untuk bangsa ini.

Tindakan sekelompok orang bertindak anarkis memporakparandakan panggung, menyobek backdrop, mematahkan tiang microphone, dan mengancam para peserta yang baru hadir, tidak boleh dijadikan fokus pembahasan. Mereka, adalah bagian dari anak bangsa yang tidak sadar sedang digerakan untuk menjelaskan agenda pecah belah elemen bangsa Indonesia.

Alhamdulilah, sejumlah tokoh yang hadir, juga panitia tidak terprovokasi. Acara juga akhirnya bisa diselesaikan hingga purna.

Saya sendiri hadir bersama sejumlah tokoh lainnya. Ada Bung Refly Harun, Marwan Batubara, Said Didu, Pak Din Syamsuddin, Rizal Fadhilah, serta Ketua dan Sekjen FTA, Tata Kesantra dan Ida N. Kusdianti, termasuk sejumlah elemen aktivis lainnya.

Kami berkumpul karena prihatin atas kondisi bangsa selama era kepemimpinan Saudara Jokowi. Tentu saja, sikap batin yang prihatin terhadap kondisi bangsa, juga dirasakan oleh segenap elemen anak bangsa lainnya.

Karena itu, jangan sampai fokus masalah pada kezaliman Jokowi ini teralihkan. Apapun yang terjadi, tuntutan untuk mengadili Jokowi harus tetap digulirkan.

Walau kita tidak boleh terprovokasi, saya meminta kepada Saudara Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus itu. Karena ada sejumlah kejahatan yang dilakukan oleh kelompok penyerang baik berupa tindakan memporakparandakan panggung, menyobek backdrop, mematahkan tiang microphone, dan mengancam para peserta yang baru hadir.

Sekali lagi, kepada segenap elemen bangsa, saya menghimbau agar tetap fokus pada upaya untuk menyelamatkan bangsa dari kezaliman rezim Jokowi. Pasca lengser, rezim Jokowi dan seluruh dinasti politiknya harus dipenjara dan diadili.

Peristiwa yang dialami oleh FTA ini, makin meneguhkan bahwa rezim Jokowi adalah rezim yang membungkam kebebasan sipil. Peristiwa semacam ini tidak mungkin terjadi, jika tidak ada perlindungan kekuasaan melalui alat Nagara yang dikendalikan kekuasan, sehingga ada keberanian yang telanjang dari para perusuh menyerang gelaran diskusi.

Peristiwa ini makin membulatkan tekat, bahwa kita semua elemen anak bangsa harus bersatu, bersinergi untuk menuntut Jokowi. Jangan sampai, kita terpancing dan masuk pada agenda pecah belah rezim, untuk melemahkan tuntutan rakyat dengan modus operandi membenturkan sesama elemen anak bangsa.

Penulis : Mayjen TNI (Purn) Soenarko, Mantan Danjen Kopasus

MoneyTalk, Jakarta – Mungkin para intelektual baru setengah siuman mengadakan kongres Pancasila di UGM. Dan kali ini tema Kongres Pancasila XII tahun ini mengusung tema “Pancasila Nyawa Bangsa: Menghalau Kemerosotan Moral dalam Praktik Penyelenggaraan Berbangsa dan Bernegara.”

Mendengar dan memahami pembicaraan didalam kongres Pancasila tidak ada satupun yang bicara soal nyawa Bangsa dan negara itu berada di UUD 1945. Dimana UUD 1945 ini kemudian disembelih dengan pisau amandemen UUD 2002 dengan perubahan 97%  menurut hasil penelitian Prof Kaelan.

Sekarang yang dikongreskan soal etika berbangsa dan bernegara. Tetapi lucu nya para pakar yang sok etika itu tidak membongkar bahwa pelanggaran etika paling akut adalah amandemen UUD 1945.

Tidak ada nya Naskah akademik dan rakyatpun tidak ditanya tapi tiba tiba  kemufakatan jahat dicabut nya Tap MPR Tap MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum kemudian dicabut karena menurut pengamandemen di dalam UUD 1945 tidak ada aturan tentang amandemen.

Kalau cara berfikir nya begitu,  apa ada di dalam UUD 1945 tentang partai politik? kok sekarang partai politik menjadi segala gala nya ?

Amandemen UUD 1945 itulah pelanggaran etika paling akut tetapi dalam kongres tidak berbicara tentang amandemen padahal amandemen itulah pencabutan nyawa berbangsa dan bernegara.

Ternyata amandemen yang dilakukan terhadap UUD 1945 berimplikasi pada perubahan sistem ketatanegaraan, berubahnya negara berideologi Pancasila menjadi sistem Presidensial yang pada dasarnya individualisme, liberalisme, dan kapitalisme.

Bagaimana dalam kongres Pancasila bertema nyawa bangsa tetapi tidak bicara tentang UUD 1945 yang telah di amandemen. Rupa nya dalam kongres tersebut ada usaha untuk mensetubuhkan Pancasila dengan paham Individualisme, Liberalisme, dan Kapitalisme.

Kita perlu membedah perbedaan negara bersistem MPR berideologi Pancasila dan Negara dengan sistem Presidensial berideologi individualisme,liberalisme, dan kapitalisme. Dan agar semua ini kita semua paham dan mengerti telah terjadi penyimpangan terhadap ideologi Pancasila.

Sistem MPR adalah kolektivisme, kekeluargaan, basisnya unsur rakyat yang duduk menjadi anggota MPR yang disebut Golongan Politik yang diwakili oleh DPR. Sedangkan Golongan Fungsional yang diwakili oleh Utusan Golongan-golongan dan Utusan Daerah.

Tugasnya menetapkan politik rakyat yang disebut Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Setelah GBHN terbentuk barulah dipilih Presiden untuk menyelenggarakan GBHN. Oleh karena itu, presiden adalah mandataris MPR. Dan Presiden di masa akhir jabatannya mempertangungjawabkan GBHN yang sudah dijalankan.

Presiden tidak boleh menjalankan politiknya sendiri atau politik golongannya apa lagi Presiden sebagai petugas partai, seperti di negara komunis

Demokrasi berdasarkan Pancasila adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan. Pemilihan Presiden dilakukan dengan permusyawaratan perwakilan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan, artinya tidak semua orang bisa bermusyawarah yang dipimpin oleh bil hikmah.

Hanya para pemimpin yang punya ilmu yang bisa bermusyawarah, karena permusyawaratan bukan kalah menang bukan pertarungan tetapi memilih yang terbaik dari yang baik.

Pemilihan didasarkan atas nilai-nilai kemanusiaan, nilai persatuan Indonesia, Permusyawaratan perwakilan yang bertujuan untuk Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan semua hasil itu semata-mata untuk mencari ridho Allah atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perbedaan Ideologi sistem presidensiil basisnya Individualisme. Maka kekuasaan diperebutkan banyak-banyakan suara, kuat-kuatan, pertarungan, dan kalah-menang. Yang menang mayoritas dan yang kalah minoritas.

Demokrasi dengan cara-cara liberal,atau kapitalis, membutuhkan biaya yang besar menguras dana rakyat untuk tahun 2024 dibutuhkan 110,4 triliunan rupiah untuk memilih pemimpin pilkada, pileg, dan pilpres.

Dengan sistem pemilu yang serba uang bisa kita tebak maka menghasilkan para koruptor, hampir 80% kepala daerah terlibat korupsi, dan lebih banyak lagi korupsi miris seperti hal yang lumrah di negeri ini.

Begitu pula petugas KPU-nya, juga bagian dari sistem korup, kondisi bagian dari strategi pemilu.

Liberalisme, dan kapitalisme entah apa yang ada di pikiran Megawati Soekarnoputri dan punggawa di BPIP. Sudah jelas mana mungkin keadilan sosial diletakan pada sistem liberalisme atau kapitalisme jelas bertentangan dengan Pancasila.

Begitu juga para intelektual yang berbicara di Kongres Pancasila di UGM tema :tema “Pancasila Nyawa Bangsa: Menghalau Kemerosotan Moral dalam Praktik Penyelenggaraan Berbangsa dan Bernegara.”

Bagaimana mau menggalau kemerosotan moral , kalau UUD 2002 hasil amandemen sudah tidak ber nyawa Pancasila.

Apakah Pusat Study Pancasila UGM tidak tahu hasil penelitian nya Prof Kaelan ?
Guru Besar Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM).

Prof Kaelan menyatakan bahwa Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tahun 2002 tidak lagi berdasar pada Pancasila. Sebab, amandemen yang dilakukan mengubah sekitar 97 persen UUD 1945.

Dari hasil penelitian, penelitian hukum normatif dan filosofis, jadi tidak berhenti normatif tapi filosofis, bahwa konstitusi amandemen 2002 itu sudah bukan lagi amandemen. Karena yang diubah bukan satu pasal atau dua pasal, saya hitung hampir 97 persen.

Masya Allah, itu sudah bukan lagi amandemen, tetapi ganti. Jadi kita ini sudah tidak berdasarkan Pancasila,” kata Kaelan.

Dan Prof Kaelan mencontohkan pasal yang mengatur tentang HAM hanya mencomot dari HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sementara HAM menurut UUD 1945, hasil amandemem tahun 2002 tidak lagi mencerminkan Pancasila.

Karena HAM yang ada di dunia itu kan liberal, tidak memperhitungkan realisasi bahwa negara kita memandang HAM dengan nilai luhur yang bertanggung jawab, juga berketuhanan.

Penulis : Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Study Kajian Rumah Panca Sila.

MoneyTalk,Jakarta – Pada era digital saat ini, kemajuan teknologi blockchain telah membuka berbagai peluang baru, terutama dalam dunia media online. Blockchain, yang dikenal sebagai teknologi di balik cryptocurrency, menawarkan keunggulan yang dapat mengubah cara kita berinteraksi dengan konten dan menghasilkan pendapatan. Dalam opini ini, saya ingin menyoroti keuntungan media online yang berbasis blockchain dan bagaimana individu atau organisasi dapat memanfaatkan teknologi ini untuk mendapatkan income.

1. Desentralisasi dan Keamanan

Salah satu keuntungan utama dari media online yang dibangun di atas blockchain adalah desentralisasi. Dengan menggunakan teknologi ini, tidak ada pihak ketiga yang mengendalikan data atau informasi. Hal ini memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi dan mengurangi risiko pencurian data atau penyensoran konten. Pengguna dapat berpartisipasi dalam ekosistem tanpa harus khawatir akan privasi dan keamanan data mereka.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Blockchain menawarkan transparansi yang tinggi. Setiap transaksi yang terjadi di jaringan dapat dilihat oleh semua pihak yang terlibat. Ini memberikan akuntabilitas yang lebih besar bagi penerbit konten dan pengiklan. Dalam media tradisional, seringkali sulit untuk melacak penggunaan konten dan bagaimana pendapatan dibagikan. Dengan blockchain, semua aktivitas dapat dicatat dan diaudit secara real-time, memastikan bahwa semua pihak mendapatkan imbalan yang adil.

3. Model Pendapatan Baru

Media online yang menggunakan blockchain dapat mengadopsi berbagai model pendapatan inovatif. Misalnya, mereka dapat memanfaatkan tokenisasi untuk menjual konten secara langsung kepada konsumen. Dengan cara ini, penulis atau pembuat konten tidak perlu bergantung pada iklan sebagai satu-satunya sumber pendapatan. Sebagai gantinya, mereka dapat menerapkan sistem berlangganan atau pay-per-view menggunakan cryptocurrency.

4. Microtransaction dan Monetisasi Konten

Salah satu kelebihan blockchain adalah kemampuannya untuk memfasilitasi microtransaction dengan biaya yang rendah. Ini memungkinkan pembuat konten untuk memonetisasi karya mereka dengan cara yang lebih fleksibel. Misalnya, seorang penulis bisa mengenakan biaya kecil untuk membaca artikel tertentu atau menonton video, tanpa harus khawatir tentang biaya transaksi yang tinggi yang sering terjadi di sistem pembayaran tradisional.

5. Kesempatan untuk Membangun Komunitas

Blockchain juga memungkinkan pembentukan komunitas yang lebih kuat di sekitar konten. Dengan mekanisme tokenomics, pengguna dapat diberi insentif untuk berkontribusi pada ekosistem, baik melalui berbagi konten, memberikan feedback, atau mengajak orang lain untuk bergabung. Ini tidak hanya meningkatkan engagement tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan di antara pengguna, yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas dan pendapatan.

Kesimpulan

Keuntungan media online berbasis blockchain sangatlah signifikan. Dengan keamanan, transparansi, dan model pendapatan baru yang ditawarkan, individu dan organisasi dapat memanfaatkan teknologi ini untuk mendapatkan income yang berkelanjutan. Untuk itu, sudah saatnya kita mulai menjelajahi potensi blockchain dalam dunia media dan beradaptasi dengan perubahan yang akan datang. Mengadopsi teknologi ini bukan hanya tentang mengikuti tren, tetapi juga tentang memposisikan diri kita di masa depan industri media yang lebih adil dan terbuka.

Penulis : Gatot S. Senjaya
Pengamat dan Pengembang Blockchain

MoneyTalk,Jakarta – Hari Selasa (24/9) malam, sejumlah group WA diramaikan dengan postingan foto-foto. Yang menggambarkan pertemuan antara calon paket pimpinan DPD RI, yang terdiri dari Sultan Baktiar Najamudin, GKR Hemas, Tamsil Linrung dan Yorrys Raweyai dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

(lebih…)

Jakarta – Joko Widodo, alias Jokowi, menjabat presiden dua periode, 2014-2019 dan 2019-2024. Selama menjabat, Jokowi melakukan banyak pelanggaran peraturan perundang-undangan, termasuk pelanggaran konstitusi. Pelanggaran peraturan perundang-undangan ini terlihat jelas dilakukan secara sadar, dan terencana.

Oleh karena itu, sesuai konstitusi, Jokowi tidak pantas dan tidak layak lagi menjabat sebagai Presiden. Artinya, Jokowi seharusnya diberhentikan dalam masa jabatannya: alias dimakzulkan, seperti diatur di Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945.

Pelanggaran peraturan perundang-undangan Jokowi dapat dibagi ke dalam tiga kategori.

Pertama, penetapan dan materi muatan Peraturan Presiden melanggar sejumlah Undang-Undang dan Konstitusi. Kedua, penetapan dan muatan mateti Undang-Undang melanggar Konstitusi. Ketiga, pelaksanaan pemerintahan melanggar Undang-Undang yang berlaku dan atau Konstitusi.

Berbagai pelanggaran ini mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan atau menguntungkan pihak lain atau korporasi, dan masuk kategori tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, Jokowi wajib diberhentikan dalam masa jabatannya.

Beberapa contoh Peraturan Presiden yang melanggar Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

1. Peraturan Presiden No 36 Tahun 2020 (Perpres 36/2020) tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Menurut UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden hanya dapat diterbitkan atas perintah UU (atau Peraturan Pemerintah).

Sedangkan Perpres 36/2020 dibuat tanpa ada dasar hukum, tanpa ada rujukan perintah UU atau Peraturan Pemerintah, sehingga melanggar UU No 12/2011 tersebut di atas.

Perpres 36/2020 ditetapkan dengan hanya merujuk Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”

Jokowi “memanipulasi” dan menerjemahkan arti Pasal 4 ayat (1) ini seakan-akan Presiden dapat membuat hukum sendiri, seakan-akan Presiden dapat membuat Peraturan Presiden tanpa melibatkan DPR, seakan-akan Presiden mempunyai kekuasaan tanpa batas untuk menetapkan hukum sendiri, alias tirani.

Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) UUD yang berbunyi “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.”

Oleh karena itu, “menurut UUD” pada kalimat “Presiden … memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD” wajib dimaknai, kekuasaan Presiden dibatasi oleh UUD, sesuai pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, seperti diatur di dalam UUD, di mana DPR mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang, seperti diatur Pasal 20 ayat (1) UUD.

Artinya, kekuasaan Presiden “menurut UUD” bukan berarti kekuasaan tanpa terbatas, dan bisa menetapkan Peraturan Presiden secara sepihak dan sewenang-wenang.

Sedangkan menurut Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Presiden hanya merupakan penjabaran teknis untuk menjalankan perintah UU yang sudah ditetapkan oleh DPR.

Oleh karena itu, Peraturan Presiden tentang program Kartu Prakerja, yang ditetapkan tanpa rujukan untuk melaksanakan UU, secara jelas melanggar UU No 12/2011 dan melanggar konstitusi Pasal 20 ayat (1) UUD.

Sebagai konsekuensi, semua belanja negara terkait program Kartu Prakerja menjadi tidak sah, melanggar UU Keuangan Negara, melanggar UU APBN, dan karena itu merugikan keuangan negara, dengan menguntungkan pihak lain dan korporasi Platform Digital sebagai penyelenggara pelatihan program Kartu Prakerja.

Kerugian keuangan negara terkait Program Kartu Prakerja yang tidak sah dan ilegal tersebut mencapai Rp18,25 triliun untuk tahun anggaran 2020 saja.

2. Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 (Perpres 3/2016) tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Sama seperti Perpres No 36/2020, Perpres No 3/2016 tentang PSN juga melanggar UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan melanggar Konstitusi Pasal 20 ayat (1) UUD, karena Perpres tersebut ditetapkan hanya berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD.

Selain itu, Perpres No 3/2016 tentang PSN ini juga melanggar Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28H ayat (4) UUD, terkait hak milik pribadi yang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Karena status PSN justru digunakan untuk mengusir penduduk setempat, dan mengambil alih tempat tinggal mereka secara paksa, sehingga merugikan dan memiskinkan masyarakat daerah terkena dampak PSN, dengan menguntungkan korporasi yang melaksanakan proyek strategis nasional.

Di samping itu, pemberian judul Perpres No 3/2016 ini beraroma manipulatif. Kata “Pelaksanaan” di kalimat “Percepatan Pelaksanaan PSN” seolah-olah Perpres dibuat dalam rangka pelaksanaan sebuah undang-undang. Padahal, Perpres No 3/2016 dibuat tanpa ada rujukan atau perintah UU, tetapi hanya mengacu Pasal 4 ayat (1) UUD.

3. Peraturan Presiden tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penetapan APBN melalui Peraturan Presiden, bukan dengan UU, melanggar UU tentang Keuangan Negara dan Konstitusi.

Pasal 23 ayat (1) UUD mengatur, APBN wajib ditetapkan dengan UU: “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Artinya, APBN tidak boleh ditetapkan dengan Peraturan presiden.

Selain melanggar Konstitusi Pasal 23 ayat (1), penetapan APBN dengan Perpres juga melanggar UU tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (2) UU yang berbunyi: “APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang”, dan Pasal 11 ayat (1) yang berhunyi: “APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang- undang”.

Sebagai konsekuensi, APBN dan Perubahan APBN yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden menjadi tidak sah alias ilegal. Antara lain:
• Perpres No 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020,
• Perpres No 72/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020,
• Perpres No 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 104 Tahun 2021 tentang Rinciqn Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
• Perpres No 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peratyran Presiden No 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sebagai konsekuensi, semua Belanja Negara berdasarkan Perpres yang tidak sah tersebut, juga menjadi tidak sah.

Untuk itu, Presiden Jokowi sudah layak, dan wajib, diberhentikan dalam masa jabatan, selain juga harus mempertanggungjawabkan kerugian negara akibat penetapan Perpres tentang APBN yang tidak sah tersebut. Bersambung …

Demikian disampaikan oleh Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

JAKARTA – Dua mantan Direksi BUMD Migas di Riau malah didakwa melakukan tindak pidana penggelapan lantaran menjalankan rekomendasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau.

Padahal, hasil audit BPKP tanggal 30 Desember 2014 telah menyatakan kesepakatan bersama antara PT Sarana Pembangunan Riau dan Kingswood Capital Ltd tanggal 18 April 2010 tidak seimbang antara kedua pihak dan terindikasi merugikan keuangan negara.

Menurut BPKP Provinsi Riau, nilai kerugian negara akibat Kesepakatan Bersama antara PT SPR dengan Kingswood Capital Ltd sejak tahun 2009 hingga tahun 2014 mencapai sekitar USD 7,4 juta.

Sejak adanya hasil audit BPKP Provinsi Riau itu, Direksi PT SPR Langgak yang kala itu masih dijabat Rahman Akil, menghentikan pembayaran bagi hasil kepada Kingswood Capital Ltd. Kebijakan itu pun dilanjutkan oleh Direktur Utama PT SPR Langgak setelahnya, inisial IF, hingga saat ini.

Penghentian pembayaran bagi hasil kepada Kingswood Capital Ltd oleh PT SPR Langgak lantaran adanya temuan indikasi merugikan negara oleh BPKP Provinsi Riau itu juga disetujui oleh Direktur Utama PT Sarana Pembangunan Riau inisial MND, yang melanjutkan menjadi Dirut PT SPR menggantikan Rahman Akil.

Atas tindakan melaksanakan rekomendasi BPKP Provinsi Riau itulah, IF dan MND menjadi terdakwa kasus penggelapan.

Pada persidangan kedua yang berlangsung Senin (23/9/2024) di PN Jakarta Selatan, Tim Penasehat Hukum IF dan Tim Penasehat Hukum MND dalam eksepsi mereka menegaskan dan menekankan bahwa dakwaan terhadap IF dan MND tidak jelas dan kabur.

Selain itu, menurut Penasihat Hukum IF, Denny B Latief SH MH, perbuatan terdakwa yang disebutkan JPU dalam dakwaan bukanlah merupakan sebuah tindak pidana, melainkan perselisihan perdata.

Denny juga mengutarakan dalam eksepsinya, dakwaan terhadap IF adalah keliru menentukan terdakwa serta prematur. Tak kalah penting, Denny dalam eksepsinya juga menegaskan bahwa pelapor dalam kasus tersebut tidak memenuhi kapasitas sebagai pelapor.

Sedangkan Penasihat Hukum MND, Nora Haposan Situmorang SH MH dalam eksepsinya juga menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat dalam malah menguraikan peristiwa perdata dalam dakwaannya.

Haposan juga menyatakan dalam eksepsi itu bahwa penuntut umum tidak cermat menjelaskan kualifikasi terdakwa berdasarkan pasal 55 KUHP dalam dakwaan.

Oleh sebab itu, Tim Penasihat Hukum IF dan MND dalam eksepsinya, memohonkan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut untuk membatalkan dakwaan JPU dan membebaskan terdakwa IF dan MND dari segala dakwaan hukum.

Demikian disampaikan oleh Penasehat Hukum IF, Denny Latief SH MH, dan Penasehat Hukum ND, Nora Haposan Situmorang, SH, MH. (*)