22 November 2026

Opini

MoneyTalk,Gresik – Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE Gresik, yang melibatkan Konsorsium PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) 3 dan PT AKR Corporindo Tbk, dengan hadirnya PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) sebagai pengelola baru, memunculkan isu baru terkait penerbitan girik oleh pemerintah desa di Tanah Oloran. Langkah ini menimbulkan pertanyaan: apakah ini langkah cerdas dalam pengelolaan tanah ataukah justru membawa risiko?

KEK JIIPE Gresik, yang dikelola oleh konsorsium besar, telah menjadi pusat perhatian karena perannya dalam perekonomian regional. Dalam proses pengembangan ini, PT BKMS membeli tanah dari warga dengan alas hak girik yang diterbitkan oleh pemerintah desa. Girik adalah alat bukti hak atas tanah yang diterbitkan oleh pemerintah desa, yang seringkali dipandang kurang formal dibandingkan sertifikat hak milik.

Penerbitan girik baru oleh pemerintah desa di atas tanah oloran, yang mencakup ratusan hektar, menimbulkan sejumlah pertanyaan. Tanah oloran, yang secara historis mungkin memiliki status hak tanah yang tidak terdaftar secara resmi, kini sedang diproses sebagai bagian dari proyek besar ini.

Ada beberapa risiko yang harus dipertimbangkan. Pertama, penerbitan girik baru dapat menimbulkan sengketa hukum jika ada klaim hak atas tanah yang tumpang tindih atau jika prosedur penerbitan tidak transparan.

Kedua, penggunaan girik yang bukan sertifikat resmi dapat menimbulkan masalah legalitas dan kepastian hukum dalam transaksi tanah.

Dan Ketiga, ada potensi dampak sosial jika warga merasa tidak mendapatkan kompensasi yang adil atau jika proses pengadaan tanah tidak melibatkan mereka secara memadai.

Namun, di sisi lain, langkah ini juga dapat dilihat sebagai strategi yang memungkinkan pengembangan proyek dengan lebih cepat dan efisien.

Dengan membeli tanah dari warga menggunakan girik, pengelola KEK mungkin dapat mempercepat proses pengadaan tanah dan meminimalkan hambatan birokrasi.

Jika dikelola dengan baik, ini bisa menjadi contoh bagaimana pemerintah desa, pengelola proyek, dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan.

Keputusan untuk menerbitkan girik baru di Tanah Oloran harus diimbangi dengan perhatian serius terhadap aspek legalitas dan hak-hak masyarakat. Pemerintah desa, PT BKMS, dan semua pihak terkait perlu memastikan bahwa semua prosedur dilakukan dengan transparansi dan bahwa hak-hak masyarakat lokal dilindungi. Dengan pendekatan yang hati-hati dan inklusif, langkah ini dapat menjadi bagian dari strategi sukses dalam pengelolaan KEK Gresik yang berkelanjutan dan adil.

Penulis : Totok Santoso, Direktur Eksekutif Client Network Consultant

MoneyTalk, Jakarta – Ketika kita berbicara tentang tantangan kepemimpinan nasional, salah satu isu yang kerap muncul di dunia usaha Indonesia adalah adanya dualisme di tubuh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Dualisme ini telah berlangsung bertahun-tahun dan menciptakan ketidakpastian dalam dunia usaha. Namun, dengan semakin dekatnya Pilpres 2024, muncul optimisme bahwa Prabowo Subianto, dengan kepemimpinannya yang tegas dan inklusif, bisa menjadi sosok yang mampu menyatukan dua kubu yang berseteru ini.

Prabowo pemimpin yang Memahami Dinamika Ekonomi. Sebagai mantan Menteri Pertahanan dan tokoh militer, banyak yang mungkin meragukan kapasitas Prabowo dalam memahami isu-isu ekonomi. Namun, selama menjabat sebagai menteri dan dalam peran politiknya yang semakin aktif, Prabowo telah menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya stabilitas ekonomi bagi masa depan Indonesia. Ia sering berbicara tentang perlunya Indonesia untuk maju menjadi negara industri, dengan memperkuat sektor perdagangan dan ekonomi yang inklusif.

Dalam konteks dualisme Kadin, kepemimpinan Prabowo dapat dilihat sebagai kunci dalam menyatukan kedua kubu yang selama ini berseberangan. Kadin sebagai wadah yang mewakili dunia usaha seharusnya bersatu dan fokus pada upaya memajukan perekonomian bangsa. Namun, dengan adanya perpecahan yang berkepanjangan, agenda pembangunan ekonomi nasional kerap terganggu oleh konflik internal.

Potensi Penyatuan dengan Kepemimpinan Tegas dan Kolaboratif. Prabowo memiliki rekam jejak kepemimpinan yang tegas, tetapi juga terbuka untuk berdialog. Ketika ia memimpin sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo dikenal mampu merangkul berbagai pihak, bahkan mereka yang sebelumnya berseberangan secara politik. Kemampuannya untuk bernegosiasi dan mencari solusi yang saling menguntungkan adalah modal besar dalam upaya menyatukan dualisme di Kadin.

Dalam konteks ini, Prabowo bisa memainkan peran sebagai jembatan antara kedua kubu yang selama ini bertikai, memberikan ruang bagi mereka untuk menemukan titik temu yang sama. Keberhasilannya dalam meredam berbagai konflik politik di kabinet menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk memediasi perselisihan dan memfasilitasi tercapainya konsensus. Kadin yang bersatu akan memperkuat iklim investasi, memperlancar regulasi, dan memberi dampak positif bagi ekonomi nasional.

Membangun Kepercayaan Dunia Usaha. Salah satu tantangan terbesar bagi Prabowo dalam menyelesaikan masalah dualisme Kadin adalah membangun kembali kepercayaan dunia usaha terhadap organisasi tersebut. Dunia usaha membutuhkan kepastian hukum, stabilitas, dan kepemimpinan yang solid. Dualisme Kadin selama ini menciptakan ketidakpastian yang merugikan semua pihak. Dengan kepemimpinan Prabowo yang diharapkan lebih kolaboratif dan inklusif, ada peluang besar untuk memulihkan kepercayaan dunia usaha dan memperkuat posisi Kadin sebagai mitra strategis pemerintah.

Prabowo juga dapat mengambil langkah-langkah konkret dalam mendukung reformasi organisasi di Kadin, yang selama ini mungkin terkendala oleh egoisme dan kepentingan masing-masing pihak. Ia dapat memfasilitasi dialog yang produktif antara dua kubu yang bertikai, dengan menekankan pentingnya persatuan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kemajuan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Visi Indonesia Maju 2045, Kadin Bersatu sebagai Katalisator. Prabowo memiliki visi besar untuk Indonesia pada tahun 2045, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Visi ini tentu tidak akan terwujud tanpa partisipasi aktif dunia usaha yang bersatu dan kuat. Kadin, sebagai representasi dunia usaha, harus mampu menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jika dualisme di Kadin dapat diselesaikan di bawah kepemimpinan Prabowo, maka Kadin dapat berperan lebih maksimal dalam mendukung agenda besar pemerintah untuk pembangunan ekonomi yang inklusif dan merata.

Dalam kaitan ini, Prabowo juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah, dengan menjadikan Kadin sebagai mitra utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Kadin yang bersatu akan memiliki legitimasi yang lebih kuat untuk mewakili kepentingan dunia usaha dalam dialog dengan pemerintah.

Prabowo Adalah Harapan Baru Bagi Penyatuan Kadin. Dengan karakter kepemimpinan yang kuat, inklusif, dan tegas, Prabowo Subianto adalah harapan baru untuk menyelesaikan dualisme di tubuh Kadin. Kepemimpinannya yang terbukti dalam berbagai posisi strategis menunjukkan bahwa ia mampu menangani konflik internal dan mendorong tercapainya kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak.

Indonesia memerlukan Kadin yang solid untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan mencapai visi Indonesia Maju 2045. Dengan dukungan penuh dari Prabowo, dunia usaha dapat kembali bersatu dan fokus pada upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Keberhasilan Prabowo dalam menyatukan Kadin bukan hanya akan menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga langkah penting bagi masa depan perekonomian Indonesia.

Penulis : Mus Gaber,Ketua Padepokan Hukum Indonesia

MoneyTalk,Jakarta – Dalam pidato nya ketua DPR Puan Maharani mengatakan Dalam berdemokrasi, rakyat tidak pernah berkuasa, rakyat hanya menentukan siapa yang akan berkuasa. Hakikat demokrasi adalah untuk memberi jalan agar kekuasaan mendapatkan legitimasinya, sehingga kekuasaan dapat digunakan untuk mengatur bangsa dan negara, bagi memberikan rakyatnya hidup sejahtera dalam harkat dan martabatnya.

(lebih…)

MoneyTalk,Jakarta – Banyak yang bilang climate change, transisi energi, Net Zero Emission (NZE), semua ini adalah agenda omong kosong, tidak akan dilaksanakan, sebab kalau energi fosil terutama minyak berhenti, maka dollar hancur, kalau dolar hancur maka The Federal Reserve lumpuh, kalau AS tidak lagi bisa print uang kertas maka Amerika dan Dunia lumpuh. Menakutkan!

Tapi di bagian lain untuk melanjutkan ekonomi fosil sekarang ini sudah tidak ada lagi yang mau membiayainya, ekonomi fosil sudah dianggap old money, kotor, dosa, primitif, jadi harus ditinggalkan sama sekali. Sebaliknya transisi menuju keberlanjutan dan energi bersih menghadirkan peluang pasar yang sangat besar, yang memerlukan investasi global sebesar $8 triliun hingga $11 triliun per tahun hingga tahun 2050.

Hal ini berarti transisi menuju keberlanjutan dan energi bersih menghadirkan peluang pasar yang sangat besar, yang memerlukan investasi global sebesar $8 triliun hingga $11 triliun per tahun hingga tahun 2050, yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Apa yang hendak mereka lakukan terhadap dunia kotor sekarang ini, dunia yang ditopang uang kotor, dunia yang menghasilkan wabah dan penyakit? Para investor atau pemilik uang baru hendak memperbaiki Pembangkit listrik, transportasi, serta penggunaan lahan, lahan- perubahan pemanfaatan, dan kehutanan (LULUCF) adalah tiga sektor yang berada di garis depan dalam transformasi yang diperlukan dalam transisi energi ini.

Karena begitu banyaknya uang yang berseliweran untuk transisi energi, sementara uang untuk investasi fosil sudah tidak ada lagi, membuat pemerintah Indonesia sangat bersemangat. Pemerintah juga telah menerapkan berbagai insentif peraturan dan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ramah lingkungan, dengan fokus pada mobilitas listrik, pasar karbon, dan energi terbarukan. Pada bulan September 2022, Indonesia meningkatkan target Kontribusi Nasional (NDC), yang kini menargetkan pengurangan emisi tanpa syarat sebesar 31,9 persen (naik dari 29,0 persen) dan pengurangan emisi tanpa syarat sebesar 43,2 persen (naik dari 41,0 persen) dengan dukungan internasional. skenario biasa pada tahun 2030. Target ini mencakup pengurangan emisi dari LULUCF.

Selain itu yang lebih menarik adalah Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP), yang dibentuk pada KTT Pemimpin G20 pada tahun 2022, semakin menegaskan komitmen Indonesia untuk mewujudkan transisi yang adil di sektor ketenagalistrikan. Melalui JETP, Indonesia bertujuan untuk mengurangi emisi karbon hingga 250 juta metrik ton per tahun untuk sektor listrik on-grid pada tahun 2030, sekaligus meningkatkan pangsa pembangkit energi terbarukan menjadi 44 persen.

Terakhir, kekayaan mineral penting seperti nikelyang penting untuk baterai kendaraan listrik (EV)bersama dengan potensi penyimpanan karbon dan solusi berbasis alam (NBS) yang dimiliki Indonesia, menempatkan Indonesia sebagai pemain utama di sisi pasokan dalam pasar dekarbonisasi.9 Mineral-mineral tersebut sumber daya alam dan ekosistem yang mendukung dapat membantu menciptakan peluang besar bagi bisnis di bidang energi terbarukan, produksi kendaraan listrik, dan praktik berkelanjutan.
Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mengurangi emisi GRK sebesar 43,2 persen pada tahun 2030 (sekitar 31,9 persen tanpa syarat dan tambahan 11,3 persen bergantung pada dukungan internasional).

Negara ini memiliki potensi yang sangat baik untuk pertumbuhan berkelanjutan namun mencapai target pertumbuhan hijau dan pengurangan GRK ini memerlukan investasi yang besar, diperkirakan mencapai sekitar $150 miliar hingga $200 miliar per tahun hingga tahun 2030. Oleh karena itu, melibatkan beragam pelaku keuangan dan menawarkan serangkaian instrumen keuangan ramah lingkungan sangat penting bagi transisi ramah lingkungan di Indonesia.

Mengikuti langkah global perbankan dan sektor keuangan Indonesia juga ikut berbenah. Sebab kalau tidak bisa disuntik mati. Maka dirancanglah pembiayaan berkelanjutan dapat dilakukan dalam tiga bentuk utama: pinjaman tradisional dari bank, obligasi ke pasar domestik dan internasional, dan pembiayaan campuran dari sumber publik dan swasta. Pinjaman dan obligasi dapat bersifat keberlanjutan, dimana tingkat suku bunga atau tingkat kupon berubah ketika tujuan keberlanjutan tercapai, atau berbasis proyek dimana proyek tersebut harus merupakan proyek ramah lingkungan yang memenuhi syarat.

Sementara di Asia, obligasi ramah lingkungan dan pinjaman terkait keberlanjutan merupakan mayoritas pembiayaan berkelanjutan yang diterbitkan. Obligasi ramah lingkungan, sosial, dan keberlanjutan, yang biasanya diterbitkan oleh pemerintah, entitas sektor publik, atau organisasi supranasional, merupakan bagian terbesar dari pasar (lebih dari 50 persen), dan pinjaman terkait keberlanjutan menempati sebagian besar pasar lainnya.

Pembiayaan campuran memberikan proposisi nilai yang lebih unik karena disediakan oleh sekelompok pemberi pinjaman antara sektor publik dab lembaga keuangan pembangunan swasta (DFI), bank pembangunan multilateral (MDB), dan investor. Hal ini dapat mencakup banyak kelas aset seperti hibah, ekuitas, utang, konsesi, pembebasan pajak, kekebalan terhadap investor, asuransi, dan jaminan. Misalnya, JETP menggunakan mekanisme pembiayaan campuran yang terdiri dari gabungan pinjaman lunak, pinjaman berbasis pasar, hibah, jaminan, dan instrumen lainnya.

Nah bagaimana dengan APBN atau belanja negara Indonesia. Dari sisi utang, pinjaman, dll, APBN Indonesia masih mengandalkan uang dari sumber kotor. APBN sebagaimana juga bersumber dari penerimaan kegiatan kotor di dalam negeri, minyak, tambang batubara, sawit, penebangan hutan, dan lain sebagainya. Ada pertentangan kuat disini antara resim APBN dengan Rezim perubahan iklim. Rezim APBN masih dikuasai uang kotor, sementara lingkungan ekonomi Indonensia adalah climate change super power. Mengerikan pertempuran ini bisa membuat APBN dalam bahaya, APBN lumpuh karena bertentangan dengan hukum alam. Wallahualam.

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – Dalam konteks hukum pidana, unsur kealpaan atau kelalaian memainkan peran penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dikenakan hukuman. Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang timbul akibat kurangnya kehati-hatian, dan dalam beberapa kasus, seseorang yang bertindak karena kealpaan dapat dibebaskan dari tanggung jawab pidana.

Kasus yang melibatkan Nyoman Sukena, seorang pemelihara landak, menggambarkan situasi di mana kealpaan menjadi faktor utama dalam menentukan kesalahannya. Jika kelalaian tersebut bersifat ringan dan tidak disengaja, ada peluang bahwa Nyoman Sukena dapat dibebaskan dari tanggung jawab pidana.

Kealpaan dalam Hukum Pidana

Kealpaan atau kelalaian dijelaskan dalam hukum pidana Indonesia sebagai bentuk kesalahan yang kurang berat dibandingkan kesengajaan. Seseorang yang lalai tidak memiliki niat untuk menyebabkan kerugian, tetapi karena kurang hati-hati atau gagal mengambil tindakan yang diperlukan, akibat yang merugikan pun terjadi.

Menurut Pasal 359 dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kelalaiannya apabila tindakan tersebut menyebabkan kematian atau luka-luka pada orang lain. Namun, tidak semua bentuk kelalaian dapat dihukum, terutama jika kealpaan tersebut tidak memenuhi kriteria-kriteria tertentu.

Kasus Nyoman Sukena Pertimbangan Kealpaan

Nyoman Sukena, sebagai pemelihara landak, memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan bahwa hewan yang dipeliharanya tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain. Namun, kelalaian dalam mengurus hewan, terutama yang termasuk kategori hewan liar atau eksotis seperti landak, dapat dipahami dalam beberapa perspektif.

Untuk melihat apakah Nyoman Sukena dapat dibebaskan dari tanggung jawab pidana, ada beberapa poin yang perlu dipertimbangkan:

1. Tingkat Kealpaan
Apabila kealpaan yang dilakukan Nyoman Sukena tergolong ringan atau tidak disengaja, ini menjadi alasan yang kuat untuk membebaskannya dari hukuman. Sebagai contoh, jika kandang landaknya telah dirawat sesuai dengan standar yang wajar, tetapi landak tersebut berhasil melarikan diri karena faktor yang tidak terduga, maka Sukena bisa dikatakan telah melakukan langkah yang sepatutnya.

2. Tidak Ada Niat Buruk
Dalam hal kelalaian yang menyebabkan akibat merugikan, penting untuk melihat apakah ada dolus (niat buruk) dalam tindakan tersebut. Jika tidak ada indikasi bahwa Nyoman Sukena sengaja melalaikan kewajibannya, maka hal ini bisa menjadi dasar pembebasan. Dalam kasus Sukena, kemungkinan besar tidak ada unsur kesengajaan untuk menyebabkan bahaya.

3. Kewajaran Tindakan
Apabila Nyoman Sukena telah mengambil langkah-langkah yang dianggap wajar dalam merawat landaknya, maka tanggung jawab hukumnya bisa dikurangi. Sebagai pemelihara hewan eksotis, Sukena mungkin telah mengikuti aturan perizinan dan perawatan yang berlaku, dan jika insiden terjadi di luar kontrolnya, ini dapat digunakan sebagai pembelaan bahwa dia telah bertindak sesuai dengan standar yang berlaku.

Asas Pembebasan dalam Hukum

Seseorang yang melakukan kealpaan ringan bisa dibebaskan dari hukuman apabila:

Tidak ada pelanggaran terhadap standar umum kehati-hatian: Sukena dapat dibebaskan jika dapat dibuktikan bahwa dia telah menjaga landaknya sesuai dengan standar yang berlaku, dan kecelakaan yang terjadi merupakan sesuatu yang tidak dapat diprediksi atau dihindari.

Kealpaan tidak mengakibatkan kerugian besar: Jika insiden yang melibatkan landak tersebut tidak menimbulkan kerugian yang signifikan atau merugikan orang lain, maka tanggung jawab pidana Sukena dapat diperdebatkan. Hal ini dapat digunakan sebagai dasar untuk meminta pembebasan.

Prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana berarti bahwa pidana seharusnya menjadi jalan terakhir setelah semua upaya hukum lain digunakan. Dalam kasus ini, hukuman pidana terhadap Nyoman Sukena harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Apabila terdapat opsi sanksi administratif atau perdata, maka penerapan sanksi pidana bisa dihindari.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, saya berpendapat bahwa Nyoman Sukena dapat dibebaskan dari tanggung jawab pidana jika kelalaian yang dilakukannya tidak bersifat berat dan tidak ada niat buruk yang menyebabkan terjadinya insiden. Kealpaan yang ringan serta tindakan-tindakan yang sudah sesuai dengan kewajiban sebagai pemelihara hewan bisa menjadi dasar kuat untuk pembebasan.

Pengadilan harus mempertimbangkan segala faktor yang relevan, termasuk tingkat kealpaan, kewajaran tindakan, dan dampak dari kejadian tersebut. Kealpaan yang tidak disengaja tidak selalu layak dihukum secara pidana, terutama jika terdapat faktor-faktor yang berada di luar kendali pemelihara.

Penulis : Mus Gaber, Ketua Padepokan Hukum Indonesia

MoneyTalk,Jakarta – Ketika diberikan pertanyaan apa itu blockchain? Mayoritas masyarakat akan menjawab crypto trading. Inilah yang sering membuat citra blockchain tidak didudukkan semestinya. Crypto trading merupakan sebuah bagian hilir dari teknologi blockchain. Lebih fatalnya adalah banyak pelaku pemula yang terjebak dalam kerugian saat melakukan aktifitas trading aset kripto dan ini mengakibatkan citra buruk atas teknologi blockchain.

(lebih…)

MoneyTalk,Jakarta – Hari itu suasana hening, sepi, tak terlihat aktivitas yang menonjol. Hanya, sesekali antek Partai dan antek Oligarki, terlihat hilir mudik datang menuju TPS untuk mencoblos jagoan mereka.

Namun, mayoritas rakyat tinggal di rumah. Mereka kecewa, karena ternyata kedaulatan dalam demokrasi bukan ditangan mereka, melainkan ada pada kendali Parpol dan Oligarki.

Mereka, mengambil sikap perlawanan dengan Golput. Diam dirumah, dan tidak datang ke TPS.

Dalam sebuah rumah, terdengar percakapan antara anak dan ayah:

“Ayah, tadi saya lihat ada 3 atau 4 orang masih tetap datang ke TPS, kenapa mereka tetap ke TPS?”,Tanya sang Anak.

“Begini Nak, mereka adalah antek Partai. Mereka, makan dan hidup dari Partai. Ada juga, yang sekedar dapat uang rokok dari Partai”.

“Mereka, orang yang tak punya pendirian. Hanya mengikuti perintah Partai. Meski bertentangan dengan nurani, mereka tetap menjalankan titah Partai”.

“Mereka, adalah orang-orang yang tertipu. Merasa melawan kejumawan oligarki, tapi tunduk pada jumawa Partai. Sama saja”,jelas sang Ayah.

“Lalu, kenapa Ayah bersama mayoritas rakyat lainnya tidak ke TPS?”, sang Anak bertanya lagi.

“Ya, karena ayah dan mayoritas rakyat punya idealisme. Kami tidak mau tunduk pada oligarki dan Partai. Kami tidak mau dijadikan kerbau Partai atau kerbau Oligarki, yang digiring ke TPS, hanya untuk memilih calon pilihan partai dan oligarki”, tegas sang Ayah.

“Tapi ayah, mereka bisa curang nanti kalau ayah tak nyoblos ke TPS?”, Tanya sang Anak.

“Memangnya, selama ini mereka jujur? Justru ketika kita datang ke TPS, kehadiran kita dijadikan dalih legitimasi mereka untuk terus berkuasa dan terus menipu rakyat”,jawab sang Ayah mantab.

“Bagaimana dengan datang untuk nyoblos semua?”,sergah sang Anak.

“Itu pilihan yang paling bodoh. Sudah tahu calonnya diganjal Partai, masih mau datang ke TPS. Saat nyoblos semua, itu tak akan dipedulikan. Bagi oligarki dan Partai, yang mereka butuhkan hanya partisipasi”,tutup sang Ayah.

Dan benar saja, seluruh TPS sepi. Hanya beberapa suara masuk, sebagian ke RAKUS, sebagian ke PORNO. Ada segelintir saja yang ke DRAKUN.

Golput begitu besar, lebih dari 70 %. Oligarki & Parpol tak PD mengumumkan kemenangan calon. Diantara mereka, juga saling sikut dan saling klaim suara.

Akhirnya, rakyat lah pemenangnya. 70 % rakyat menolak Pilkada, menolak tipu-tipu oligarki dan Partai Politik. Jika sudah begini, apa yang akan terjadi?

Dan Cerita diatas hanya fiksi belaka, namun bisa menjadi nyata saat seluruh rakyat kompak Golput.

Penulis : Ahmad Khozinudin, Sastrawan Politik

“Kebijakan Pajak Karbon Dan Dampaknya Bagi Indonesia”

MoneyTalk,Jakarta – Pajak karbon sudah pasti akan segera ditetapkan di Indonesia. Apalagi masalah polusi perkotaan telah menjadi sorotan media Internasional, terutama sekali polusi Jakarta. Bekas Ibu Kota negara Republik Indonesia ini telah dikatakan sebagai kota terpolusi di dunia. Sebanyak 40 persen polusi dikontribusikan sektor transportasi.

Pajak karbon telah dipandang sebagai solusi untuk membuat mahal mobil atau kendaraan BBM beserta seluruh aspek yang terkait dengan produk tersebut baik bahan bakarnya, industrinya, jasa pendukungnya, hingga keuangannya, semua akan dipajaki.

Rezim pajak ini bukan untuk mencari uang. Karena karbon adalah kewajiban, maka menyelesaikannya akan memberi peluang mendapatkan uang dari banyak sisi, terutama kemudahan pembiayaan dimasa depan. Namun bisa saja Indonesia menjadikan pajak karbon dalam memgatasi defisit APBN, tapi itu adalah langkah yang bodoh, karena bukan itu maksudnya.

Singapura baru baru ini mengumumkan akan menaikkan pajak emisi karbonnya dari S$5 ($3,69) per ton saat ini menjadi S$25 pada tahun 2024-2025, S$45 pada tahun 2026-2027, dan S$50-S$80 pada tahun 2030, yang menurut para analis dapat menambah jutaan dolar terhadap biaya penyulingan.

Ini berarti akan membuat banyak industri terutama kilang kilang minyak dan petrochemical di Singapore akan memburu portofolio NZE agar tetap bertahan. Atau kilang kilang itu dijual. Namun bisa saja semua beban pajak karbon akan dibebankan kepada pelanggan mereka yakni konsumen Indonesia, sebagai tujuan ekspor BBM paling utama bagi Singapora.

Bagaimana dengan kilang Indonesia, ini lebih gawat lagi. Tidak mungkin dapat menghindar dari pajak karbon. Masalahnya kilang dibangun dengan investasi sangat mahal, utang, bunga, pajak, membuat kilang tidak kompetitif untuk bersaing di Asean apalagi di ASIA. Jadi produk kilang Indonesia yang mahal akibat berbagai kebijakan di dalam negeri mau dijual kemana?

Dikarenakan Indonesia pada sektor energi harus mengambil langkah sama sebagai komitmen atas kerjasama ekonomi Asean yang diikat dengan konstitusi ASEAN Charter, maka kebijakan pajak karbon sudah pasti akan sama dengan negara ASEAN lainnya. Padahal kilang mungkin akan menyelesaikan RDMP 2025 nanti. Sementara kilang Tuban mungkin akan mangkrak total.

Dikarenakan manajemen kilang tinggal diam dan tidak melakukan langkah apapun mengejar portofolio NZE, maka sepenunya karbon akan menjadi beban, liability yang tidak akan bisa diatasi. Padahal Indonesia adalah climate change super power. Harusnya ini menguntungkan Indonesia.

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – Keputusan DPD Gerindra Maluku Utara yang belum merekomendasikan pelantikan Nazlatan Ukhra Kasuba (NUK), putri mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK), sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku Utara mengundang sejumlah pertanyaan dari perspektif hukum dan keadilan. Pernyataan Ketua DPD Gerindra Malut, Sahril Taher, yang mengatakan bahwa NUK masih menjadi saksi dalam kasus yang melibatkan ayahnya sebagai alasan penundaan tersebut, dapat dianggap tidak tepat dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

(lebih…)