22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa … “perbuatan tercela” …, seperti bunyi Pasal 7A Undang-Undang Dasar:

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Faktor atau butir-butir pemakzulan presiden dan wakil presiden tersebut kemudian diturunkan ke dalam UU tentang Pemilu (No 7/2017) sebagai persyaratan untuk bisa menjadi calon presiden dan wakil presiden, seperti diatur di Pasal 169 huruf j:
Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:
J. tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

Dalam Penjelasan Pasal 169 huruf j diuraikan:
Yang dimaksud dengan “tidak pernah melakukan perbuatan tercela” adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan norma adat, seperti judi, mabuk, pecandu narkotika, dan zina.

Kedua peraturan perundang-undangan di atas, UU Pemilu dan Konstitusi, pada hakekatnya menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden Indonesia adalah manusia beradab, beretika, bermoral, dan taat hukum.

Ketika presiden atau wakil presiden terlibat perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila atau norma adat, maka yang bersangkutan wajib diberhentikan dalam masa jabatannya, alias dimakzulkan.

Ketika seseorang terbukti tidak beradab, pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila atau norma adat, maka yang bersangkutan tidak bisa dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden.

Akhir-akhir ini Indonesia dihebohkan dengan postingan akun fufufafa di platform sosial kaskus.

Postingan akun fufufafa ini menghebohkan karena berisi ejekan, atau lebih tepatnya hujatan, yang jelas bertentangan dengan norma agama, norma susila dan norma adat.

Postingan hujatan ini ditujukan kepada banyak pihak termasuk presiden terpilih Prabowo Subianto dan keluarganya, serta beberapa selebriti lainnya.

Netizen Indonesia kemudian menemukan jejak, bahwa akun fufufafa ini terafiliasi dengan Gibran Rakabuming Raka (Gibran). Bahkan ada yang mengatakan, dan cukup yakin, pemilik akun fufufafa ini adalah Gibran.

Bukti jejak digital untuk itu banyak tercecer di mana-mana, dan sudah diungkap netizen ke publik Indonesia.

Hujatan postingan akun fufufafa ternyata sudah berlangung sejak lama, sejak periode pertama pemerintahan Jokowi.

Kalau benar pemilik akun fufufafa tersebut adalah Gibran, dan hujatan postingan fufufafa sudah berlangaung sejak lama, maka Gibran tidak layak dan tidak boleh dilantik sebagai wakil presiden dari Prabowo Subianto, karena sudah melakukan perbuatan tercela yang melanggar persyaratan UU Pemilu dan melanggar konstitusi.

Apakah benar akun fufufafa terafiliasi dengan Gibran? Apakah benar akun fufufafa adalah Gibran?

Untuk memperjelas permasalahan akun fufufafa ini, MPR wajib menyelidiki dan mencari fakta kebenaran tentang akun fufufafa ini.

MPR tidak boleh membiarkan permasalahan akun fufufafa ini berkembang tanpa ada kejelasan.

Karena, terlalu berbahaya dan sangat memalukan bagi Indonesia di hadapan masyarakat internasional apabila mempunyai wakil presiden yang tidak beradab dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila atau norma adat.

Oleh karena itu, publik Indonesia menuntut, sebelum ada kejelasan tentang akun fufufafa, maka MPR tidak boleh melantik Gibran sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Penulis : Anthony Budiawan,Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

MoneyTalk,Jakarta – Security Token Offering (STO) sebagai instrumen penambahan modal di bursa crypto semakin menjadi sorotan dalam ekosistem keuangan digital. Sebagai pengamat dan pengembang blockchain, saya melihat STO memiliki potensi besar dalam mendemokratisasi akses terhadap modal dan mempercepat pengembangan perusahaan berbasis teknologi. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar STO tidak menjadi bumerang bagi pelaku pasar dan investor.

STO: Alternatif Penambahan Modal yang Transparan

STO adalah metode penggalangan dana melalui penerbitan token digital yang dipatok pada aset atau ekuitas perusahaan. Berbeda dengan Initial Coin Offering (ICO) yang sering kali tidak memiliki landasan hukum kuat, STO lebih terstruktur dan diawasi oleh otoritas regulasi, sehingga menawarkan transparansi dan perlindungan bagi investor.

Dalam konteks pasar crypto, STO dapat menjadi solusi untuk perusahaan yang ingin mengakses modal secara efisien tanpa harus melalui proses birokrasi panjang seperti di pasar modal konvensional. Keunggulan STO meliputi biaya yang lebih rendah, akses global, dan kemampuan untuk menjangkau investor ritel maupun institusi.

Namun, STO bukanlah instrumen tanpa risiko. Ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait regulasi yang masih berkembang dan pemahaman masyarakat yang belum sepenuhnya matang.

Tantangan Regulasi dan Perlindungan Investor

Salah satu isu utama dalam pelaksanaan STO adalah kerangka regulasi yang masih terus berkembang. Meski STO lebih aman dibanding ICO, belum semua yurisdiksi memiliki regulasi yang jelas dan seragam mengenai penerbitan dan perdagangan token sekuritas. Hal ini dapat menjadi penghalang bagi STO untuk mendapatkan legitimasi penuh di mata investor dan pelaku pasar.

Di Indonesia, misalnya, meskipun telah ada upaya dari Bappebti untuk mengatur perdagangan aset digital, regulasi khusus untuk STO masih dalam tahap pengembangan. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang bisa menghambat adopsi STO oleh perusahaan lokal. Tanpa regulasi yang kuat, investor bisa saja terjebak dalam investasi yang tidak terlindungi dengan baik.

Pasar crypto terkenal dengan volatilitas yang tinggi, dan STO tidak terkecuali. Investor harus siap menghadapi fluktuasi harga yang tajam, yang dapat menggerus nilai investasi mereka dalam waktu singkat. Selain itu, risiko penipuan juga tetap ada, meskipun lebih rendah dibanding ICO. Penipuan bisa muncul dari proyek-proyek yang tidak memiliki prospek bisnis yang jelas atau sengaja memanfaatkan hype untuk mengumpulkan dana tanpa komitmen pengembangan yang jelas.

STO Sebagai Alat Inklusi Finansial

Terlepas dari tantangan tersebut, STO memiliki potensi besar sebagai alat inklusi finansial. Dengan STO, perusahaan kecil dan menengah (UKM) yang biasanya sulit mengakses pasar modal konvensional dapat memperoleh modal dengan lebih mudah dan cepat. Hal ini tentu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia dan memberi peluang baru bagi inovator untuk berkembang.

Namun, inklusi finansial ini harus diimbangi dengan edukasi yang memadai bagi investor. Investor perlu memahami risiko yang ada dan memiliki kemampuan analisis yang baik sebelum berinvestasi di STO. Keberadaan platform STO yang kredibel dan memiliki mekanisme due diligence yang ketat akan sangat membantu dalam melindungi kepentingan investor.

Peran Pemerintah dan Industri dalam Mendorong STO

Agar STO bisa berkembang dengan sehat, pemerintah perlu segera merumuskan regulasi yang jelas dan komprehensif. Regulasi ini harus mengatur standar penerbitan token, perlindungan investor, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Di sisi lain, industri juga harus berperan aktif dengan membangun ekosistem STO yang transparan, akuntabel, dan aman bagi semua pihak.

Penerbitan STO juga harus disertai dengan audit yang transparan dan keterbukaan informasi yang memadai, sehingga investor memiliki kepercayaan untuk berinvestasi. Inisiatif-inisiatif seperti bursa STO terdesentralisasi, sertifikasi smart contract, dan standar keamanan yang tinggi akan menjadi fondasi penting dalam pengembangan pasar STO yang berkelanjutan.

STO menawarkan peluang besar bagi perusahaan dan investor di era digital, namun tantangan regulasi dan risiko pasar tetap harus diwaspadai. Dengan regulasi yang tepat, edukasi investor, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung, STO dapat menjadi instrumen penambahan modal yang lebih inklusif dan efisien di pasar crypto.

Bagi pelaku pasar, langkah strategis ini adalah kesempatan untuk mengakselerasi pertumbuhan, namun tetap harus diimbangi dengan mitigasi risiko yang cermat agar tidak menjadi jebakan baru di dunia investasi digital.

Penulis Gatot S. Senjaya, Pengamat dan Pengembang Blockchain

MoneyTalk,Jakarta – Ketika kita berbicara tentang kedaulatan, pikiran kita mungkin langsung tertuju pada batas wilayah fisik, pertahanan militer, dan kedaulatan ekonomi.

Namun, di era digital saat ini, ada satu aspek kedaulatan yang masih terabaikan, yaitu kedaulatan digital. Ironisnya, meskipun Indonesia adalah negara berdaulat, kita belum sepenuhnya memiliki kedaulatan di dunia digital.

(lebih…)

MoneyTalk,Jakarta – Dalam beberapa tahun terakhir, stablecoin telah muncul sebagai inovasi terpenting di dunia kripto dan keuangan digital. Mata uang digital yang dirancang untuk menjaga stabilitas nilai ini kian berkembang, dan menjadi solusi bagi transaksi lintas batas, perdagangan internasional, serta sebagai alat pembayaran sehari-hari.

Dengan meningkatnya popularitas stablecoin, banyak pengamat dan pelaku industri percaya bahwa mata uang digital ini akan memainkan peran kunci dalam sistem keuangan global di masa depan.

Salah satu perusahaan terkemuka dalam ekosistem stablecoin, Circle, baru-baru ini menyatakan pandangan optimis mengenai prospek stablecoin. Mereka menekankan pentingnya regulasi yang selaras secara global untuk mendorong penggunaan stablecoin sebagai alat pembayaran utama. Namun, apa sebenarnya stablecoin, dan mengapa banyak pihak memandangnya sebagai masa depan alat pembayaran digital?

Stablecoin adalah mata uang kripto yang dirancang untuk memiliki nilai stabil dengan mengaitkan nilainya terhadap aset tradisional seperti dolar AS, euro, atau emas. Berbeda dengan mata uang kripto lainnya seperti Bitcoin atau Ethereum yang terkenal karena volatilitasnya, stablecoin menawarkan stabilitas nilai yang konsisten. Hal ini menjadikannya pilihan ideal untuk menyimpan nilai dan sebagai alat transaksi yang lebih aman dari fluktuasi harga pasar yang tajam.

Stablecoin seperti USDC (dikeluarkan oleh Circle) dan Tether (USDT) telah mendapatkan tempat di berbagai transaksi digital, dari perdagangan internasional hingga remittance. Penggunaannya memungkinkan transaksi yang cepat dan biaya rendah tanpa harus terpapar risiko volatilitas kripto tradisional.

Circle, dalam laporannya, memprediksi bahwa stablecoin akan menjadi alat pembayaran arus utama. Mereka menyoroti bagaimana pemerintah dan institusi keuangan mulai melihat stablecoin sebagai solusi pembayaran yang lebih cepat dan efisien dibandingkan sistem tradisional. Dalam transaksi lintas negara, stablecoin menawarkan kecepatan transaksi yang signifikan, serta biaya rendah, dibandingkan dengan layanan perbankan konvensional yang sering kali lambat dan mahal.

Banyak perusahaan, khususnya di sektor e-commerce dan remitansi, telah mulai mengadopsi stablecoin untuk mempercepat proses pembayaran dan mengurangi biaya. Namun, untuk mencapai adopsi yang lebih luas, Circle menegaskan bahwa diperlukan kerangka regulasi global yang harmonis. Saat ini, regulasi mengenai stablecoin berbeda-beda di setiap negara, menciptakan tantangan bagi pelaku industri yang beroperasi di pasar internasional.

Circle percaya bahwa harmonisasi regulasi tidak hanya akan mendukung inovasi tetapi juga memastikan bahwa pengguna terlindungi dari risiko-risiko seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, hingga penipuan.

Adopsi stablecoin yang lebih luas membawa tantangan tersendiri bagi perbankan tradisional. Jika stablecoin menjadi alat pembayaran utama, model bisnis yang saat ini bergantung pada biaya transaksi dan margin bunga mungkin akan terancam. Di sisi lain, bank yang inovatif bisa memanfaatkan potensi stablecoin untuk menciptakan produk keuangan baru yang lebih efisien dan kompetitif.

Selain itu, banyak pemerintah kini sedang mengembangkan Central Bank Digital Currencies (CBDC), atau mata uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral. Muncul pertanyaan, apakah stablecoin akan bersaing dengan CBDC atau justru berkolaborasi? Circle percaya bahwa keduanya dapat saling melengkapi. Stablecoin menawarkan fleksibilitas teknologi, sementara CBDC menawarkan stabilitas yang didukung oleh negara.

Dalam skenario terbaik, kolaborasi antara stablecoin dan CBDC dapat membentuk ekosistem keuangan digital yang aman, efisien, dan inklusif. Namun, untuk mencapai ini, diperlukan infrastruktur teknologi yang mampu menangani permintaan yang terus meningkat, serta regulasi yang melindungi kepentingan pengguna.

Stablecoin menawarkan peluang besar untuk menjadi bagian integral dari sistem keuangan digital global. Namun, adopsi yang lebih luas memerlukan kolaborasi antarnegara dalam hal regulasi, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap teknologi ini. Jika tantangan ini dapat diatasi, stablecoin memiliki potensi untuk merevolusi sistem pembayaran global dan menjadi fondasi bagi masa depan keuangan digital yang lebih inklusif dan efisien.

Ke depan, bagaimana pemerintah, institusi keuangan, dan masyarakat merespons perkembangan stablecoin akan menentukan masa depan sistem keuangan global. Jika dikelola dengan baik, stablecoin bisa menjadi alat pembayaran utama yang mempercepat digitalisasi ekonomi di seluruh dunia.

Penulis : Gatot Setya Senjaya, Pengamat Blockchain

Politik secara harfiah bermakna kebijaksanaan.

MoneyTalk,Jakarta – Secara istilah, politik adalah suatu seni, teknik dan strategi mengendalikan manusia oleh manusia dengan seni merangkai kemungkinan dengan suatu keajaiban, yang mungkin bisa jadi tidak mungkin atau sebaliknya yang tidak mungkin menjadi mungkin demi kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan hidup manusia.

(lebih…)

MoneyTalk,Jakarta – mengikuti acara “RAKYAT BERSUARA” dalam episode berjudul “Jet Pribadi Kaesang, Gratifikasi atau Hak Pribadi?” yang dipandu oleh Aiman Witjaksono.

Tapi Sayang, para pakar hukum yang hadir yang diantara-nya adalah Refly Harun, lebih banyak mengemukakan opini pribadi tanpa didukung oleh dalil-dalil hukum yang valid, serta tidak menghadirkan fakta-fakta yang akurat. Hal ini membuat diskusi menjadi dangkal dan tidak menyentuh substansi isu yang diangkat.

Berikut ini adalah ulasan saya terhadap episode tersebut:

GRATIFIKASI ATAU SUAP?

Refly Harun berargumen bahwa menurut undang-undang, terdapat jenis gratifikasi yang dilarang dan yang tidak. Namun, pertanyaannya adalah, undang-undang mana yang mengatur hal tersebut? Padahal definisi gratifikasi sudah sangat jelas diatur dalam UU No. 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, khususnya pada Pasal 12B ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Jadi, jelas bahwa gratifikasi sendiri bukanlah tindak pidana. Namun, jika gratifikasi tersebut diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dan berkaitan dengan jabatan mereka, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyuapan.

Dengan demikian, boleh saja ada anggapan bahwa Kaesang telah menerima gratifikasi berupa fasilitas pesawat jet. Namun, tidak ada pelanggaran hukum yang teridentifikasi. Dengan demikian maka tindakan tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai tindak pidana suap karena Kaesang bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jika ada yang mengaitkan gratifikasi tersebut sebagai penyuapan dari pengusaha kepada kakak kandung Kaesang yang menjabat sebagai Walikota Solo, maka hal itu harus dibuktikan secara hukum.

MOU SHOPEE DENGAN WALIKOTA SOLO

MOU yang ditanda tangani oleh Gibran dengan Shopee Solo Creative & Innovation Hub adalah pemanfaatan lahan di Solo Technopark, untuk memfasilitasi generasi muda di Jawa Tengah agar dapat berjejaring dan bertukar pikiran demi menciptakan inovasi yang akan mendorong pemulihan ekonomi di Kota Solo. Di lokasi yang sama, hadir pula Garena Gaming & Community Hub, rumah bagi seluruh komunitas gaming Kota Solo untuk berkumpul, berkolaborasi, dan berkarya bersama dalam membuat acara gaming maupun menjalankan turnamen esports.

Kehadiran Shopee Creative & Innovation Hub merupakan salah satu bagian dari 2 fase pengembangan Solo Technopark yang akan dilakukan. Shopee dan Garena Hub hadir secara gratis dan terbuka untuk umum, serta akan menjadi bagian dalam cluster Technopreneurship dan akan menjadi katalis untuk memperkuat posisi Solo Technopark sebagai Pusat Inovasi dan Vokasi, khususnya di Jawa Tengah. Jadi, sangat jelas bahwa kehadiran Shopee dan Garena di Solo Technopark bukan kegiatan bisnis, melainkan sebuah inisiatif sosial yang bertujuan untuk mendukung anak-anak muda di kota Solo. Melalui program ini, mereka diharapkan dapat berinovasi dan berkontribusi pada kemajuan daerah mereka. Dengan demikian, sangat tidak masuk akal jika Shopee dan Garena, yang menjalankan kegiatan sosial, harus menyuap Walikota Solo dengan gratifikasi kepada Kaesang. Justru, sebaliknya Walikota Solo sangat berharap setiap perusahan mau memberikan vokasi dan fasilitas kepada anak muda di Solo secara gratis, agar dapat berinovasi dan berkontribusi pada kemajuan daerah mereka.

KAESANG LEBIH DULU BEKERJASAMA DENGAN GARENA

Putra Presiden Joko Widodo, Kaesang, pernah menggelar kompetisi esports bernama Sang Pisang Gaming Championship pada tahun 2018, di mana Garena Free Fire Indonesia turut menyertakan salah satu game-nya sebagai cabang dalam turnamen tersebut. Acara offline ini berlangsung dari tanggal 7 hingga 9 Desember 2018 di Phinisi Point Mall, Makassar, dan melibatkan 96 tim Free Fire yang bersaing memperebutkan total hadiah sebesar 15 juta rupiah. Dengan demikian, perkenalan Kaesang dengan Shopee dan Garena sudah terjadi sebelum Gibran menjabat sebagai Walikota Solo pada tahun 2021. Kaesang dapat dianggap sebagai pahlawan bagi anak muda di kota Solo, karena ia berhasil membujuk Shopee dan Garena untuk mendirikan fasilitas gratis yang mendukung vokasi dan inovasi bagi pemuda dikota Solo.

KASUS RAFAEL ALUN

Kasus hukum antara Rafael Alun dan Mario Dandy memiliki konteks yang berbeda dan tidak saling berkaitan. Mario Dandy dipidana karena melakukan penganiayaan berat dan terencana terhadap Cristalino David Ozora, dan tidak ada hubungannya dengan masalah gratifikasi. Di sisi lain, Rafael Alun dijatuhi hukuman karena mobil Jeep Rubicon yang digunakan Mario Dandy tidak tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya. Ia diduga terlibat dalam praktik gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang terkait penyelewengan pajak. Bukti menunjukkan bahwa Rafael Alun menerima gratifikasi sebesar Rp 10 miliar melalui PT ARME.

Penulis : Inas N Zubir,Politisi Senior Partai Hanura

MoneyTalk, Jakarta – Dalam era digital saat ini, inovasi teknologi tidak hanya memengaruhi sektor swasta tetapi juga membawa dampak besar pada sektor publik dan pemerintahan. Salah satu teknologi yang menjanjikan potensi besar dalam hal transparansi, keamanan, dan efisiensi adalah blockchain. Dengan pemerintahan Prabowo Subianto yang dikenal memiliki tekad kuat untuk reformasi dan efisiensi pemerintahan, adopsi teknologi blockchain dapat menjadi langkah strategis dalam proses hilirisasi digital.

(lebih…)