22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Pada 14 Oktober 2005, tepatnya di Hotel Cemara, Jakarta, Antonius Benny Susetyo, sebagai agamawan Katolik menyampaikan pikirannya tentang pluralisme dan kondisi kebangsaan yang saat itu tampak rapuh, karena reformasi 1998 baru bisa mencetak perubahan sebagian struktur formal kenegaraan dan belum menyentuh segi-segi fundamental bernegara. Pandangan kritis tokoh dan aktivis yang biasa dipanggil Romo Benny ini melampaui para tokoh agama pada umumnya.

Sekalipun tergolong junior di forum kecil tidak lebih dari 22 orang, yang dihadiri Abdurrahman Wahid, Azyumardi Azra, Hendardi, Rocky Gerung, dan pendiri Setara Institute lainnya termasuk saya, pandangan Benny menjadi salah satu peneguh pilihan SETARA Institute menjadikan agenda penguatan pluralisme dan pemajuan HAM sebagai pilar gerakan dan pemikiran organisasi yang kami dirikan di 19 tahun lalu.

Kini Benny Susetyo telah mangkat dan dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Duka mendalam kami rasakan. Selama 15 tahun Benny Susetyo terus menjadi Sekretaris Dewan Nasional organisasi yang didirikannya, dengan menemani para peneliti dan aktivis di Setara Institute dan mewarnai berbagai gerakan sosial yang dinamis, baik dalam soal ancaman nyata atas ideologi Pancasila, ancaman pluralisme dan HAM, pelemahan KPK hingga demokrasi yang dirusak oleh rezim yang justru lahir dari berkah demokrasi.

Pergaulan yang luas dan luwes, menjadikan Romo Benny bisa diterima di banyak kalangan dan terus mengobarkan aneka gerakan sosial, meski lebih dari 8 tahun terakhir dirinya dipercaya menjadi Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP. BPIP sebelumnya UKP PIP sendiri dibentuk salah satunya merupakan hasil pergulatan Romo Benny, Setara Institute dan Ketua MPR Almarhum Taufik Kiemas, yang mengomunikasi ke berbagai pihak memastikan rekomendasi riset Setara Institute-MPR RI di 2011 untuk melakukan rejuvenasi Pancasila melalui gerakan kebudayaan dan dialektika yang terus hidup, bisa diwujudkan saat PDIP dan Jokowi memenangi kontestasi di 2014. Makanya kami sering bercanda dengan menyebut Romo Benny sebagai duta Setara di BPIP.

Kami bersaksi Benny Susetyo adalah orang baik. Soal kegigihan dan dedikasinya yang tanpa batas diakui banyak pihak. Benny sering berganti baju saat ingin menyampaikan pikiran dan kegelisahan. Kadang menyebut diri sebagai wakil BPIP, kadang Pendiri Setara Institute, rohaniawan dan budayawan. Predikat-predikat itu menandakan bahwa Benny bisa berganti peran, tetapi idealismenya untuk kemanusian, pluralisme dan HAM serta demokrasi tidak berubah. Makanya Hendardi, Coki Naipospos, Rocky Gerung, kolega di Setara Institute, sering menyebutnya sebagai Romo Forkot. Forkot merujuk pada Forum Kota, gerakan mahasiswa 98 yang salah satu tokohnya Adian Napitupulu dan terdepan dalam menyampaikan kritik jelang dan sesudah reformasi.

Pertemuan 27 Agustus 2024 lalu ternyata pertemuan terakhir saya dan Benny Susetyo. Dan saat itu, dalam forum diskusi pakar, Benny mengingatkan soal kemerosotan etika bernegara, korupsi, dan vetokrasi republik. Pembudayaan ideologi Pancasila dan disiplin dengan prinsip negara hukum demokratis atau demokrasi konstitusional harus tetap menjadi pemandu untuk mewujudkan Indonesia emas 2045.

Selamat jalan, Pak Benny Susetyo. Istirahat dalam tenang dan damai. Setara Institute dan banyak kawan tokoh dan aktivis serta komunitas korban dan marjinal yang dibela, berduka mendalam, dan merasa kehilangan.

Penulis: Ismail Hasani, Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Jakarta, 6 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Kemarin, Jumat, 4 Oktober 2024, saya menerima sebuah brosur lewat WhatsApp (WA) Messenger berupa himbauan tentang penolakan terhadap sertifikasi halal di sektor logistik dan ancaman mogok yang dilontarkan oleh para pelaku usaha truk petikemas.

Penolakan dari pelaku usaha jasa logistik, terutama pengangkut petikemas, dapat dipahami. Mereka merasa kebijakan ini hanya menambah beban dan menciptakan birokrasi yang tidak perlu.

Mengutip dari media online Ocean Week pada hari yang sama, terdapat judul berita “Tarigan: Ancam Mogok, Sertifikasi Halal Truk ‘Ngaco.’” Dalam berita tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Gemilang Tarigan, menyampaikan secara tegas penolakan terhadap kebijakan sertifikasi halal jasa angkutan barang.

Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan yang mewajibkan jasa logistik untuk memiliki sertifikasi halal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh proses terkait produk halal, mulai dari produksi hingga distribusi, memenuhi standar kehalalan sesuai dengan syariat Islam.

Namun, kebijakan ini memicu pro dan kontra, khususnya di kalangan pengusaha jasa logistik. Mereka merasa aturan tersebut tidak relevan dengan sektor yang lebih fokus pada distribusi teknis daripada produksi langsung.

Banyak pengusaha logistik, terutama yang bergerak di bidang pengangkutan petikemas, menilai kebijakan ini sebagai beban yang berlebihan dan berpotensi merugikan. Setidaknya ada tiga alasan utama di balik penolakan mereka.

Pertama, Jasa logistik hanya bertanggung jawab atas transportasi dan penyimpanan barang, bukan produksi. Produk yang sudah disertifikasi halal oleh produsen sudah terjamin kehalalannya. Tugas penyedia jasa logistik adalah memastikan proses distribusi tidak mencemari status halal produk tersebut.

Kedua, kebijakan ini berpotensi menambah beban biaya bagi pengusaha logistik untuk memenuhi syarat sertifikasi halal. Hal ini dapat meningkatkan biaya operasional dan pada akhirnya dibebankan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga layanan.

Ketiga, sertifikasi halal untuk jasa logistik dinilai menambah birokrasi yang tidak perlu, terutama karena mayoritas layanan logistik tidak melibatkan aspek yang mempengaruhi kehalalan produk.

Apakah Pengusaha Truk Petikemas Wajib Sertifikasi Halal? Setelah menganalisis lebih dalam, saya berpendapat bahwa tidak semua jasa logistik diwajibkan memiliki sertifikasi halal, termasuk truk petikemas.

Berdasarkan Undang-Undang JPH, kewajiban sertifikasi halal berlaku untuk jasa yang terkait langsung dengan produk makanan, minuman, obat, kosmetik, dan produk lain yang dikonsumsi masyarakat.

Jasa logistik yang tidak berkaitan dengan produk-produk tersebut, seperti pengangkutan petikemas, tidak seharusnya diwajibkan memiliki sertifikasi halal. Jika produk sudah memiliki sertifikat halal, maka tidak perlu ada sertifikasi terpisah untuk jasa logistik yang hanya bertanggung jawab atas distribusinya.

Jika pendapat saya ini keliru atau tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai kewajiban sertifikasi halal untuk jasa logistik, maka demi tercapainya kesamaan pemahaman atas aturan ini, penting bagi pemerintah untuk menyediakan forum dialog, terutama dengan para pelaku usaha petikemas.

Penolakan dari pelaku usaha jasa logistik, terutama pengangkut petikemas, dapat dipahami. Mereka merasa kebijakan ini hanya menambah beban dan menciptakan birokrasi yang tidak perlu.

Wajar jika kebijakan ini dianggap ‘ngaco’ oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, pemerintah perlu merespon masalah ini dengan bijaksana dan cepat, sebelum terjadi mogok yang bisa berdampak besar pada sektor logistik dan perekonomian.

Demikian disampaikan oleh Sugiyanto, pelaku usaha logistik di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

MoneyTalk, Jakarta – Gibran Rakabuming Raka alias putra Mulyono terbukti tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon Wakil Presiden R.I. Berdasarkan Pasal 169 huruf q UU No 7/2017, syarat minimum usia capres cawapres adalan 40 tahun. Saat mendaftar tanggal 25 Oktober 2023, usia Gibran belum genap 40 tahun. Gibran masih bocil.

Gibran ditolong sang Paman Usman, melalui putusan MK No. 90. Tapi, lagi-lagi Gibran tetap tidak sah diterima sebagai Cawapres. Karena saat mendaftar tanggal 25 Oktober 2023, Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 belum diubah.

Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tetap mewajibkan syarat Capres Cawapres harus minimun 40 tahun. Gibran diterima dan ditetapkan sebagai Cawapres oleh KPU, padahal usianya masih bocil.

PKPU baru diubah setelah pendaftaran Gibran selesai, yakni tanggal 3 November 2023. Itu artinya, ada cacat prosedur dan substansi. Secara prosedur, KPU telah salah menerima Gibran sebelum mengubah PKPU. Secara substansi, usia Gibran belum genap 40 tahun sehingga tidak bisa ditetapkan sebagai Cawapres berdasarkan PKPU sebelumnya.

Karena Gibran cacat atau tidak sah sebagai Cawapres, otomatis tidak sah atau cacat sebagai Wapres, sehingga batal demi hukum. Tidak boleh dilantik.

Kalau tetap dilantik, maka Indonesia bukan negara hukum, melainkan negara Jokowi. Kalau tetap dilantik, berarti negara telah menjadi alat kekuasaan Jokowi.

Kalaupun Gibran dilantik, karena dorongan kekuasaan Jokowi. Maka pascadilantik harus segera dimakzulkan. Bisa dengan dasar tidak memenuhi syarat karena belum 40 tahun maupun karena skandal FUFUFAFA, sehingga tak layak karena tak sehat jasmani dan ruhani. Kalau tetap tidak dimakzulkan, ah sudahlah anggap saja Indonesia tidak memiliki wapres. Jika Presiden meninggal, Wapres tak boleh otomatis menjadi presiden karena cacat sejak awal.

Sekarang, saatnya semua elemen anak bangsa menyuarakan penolakan terhadap Gibran. Aib bangsa ini harus diakhiri sampai di sini, jangan diwariskan kepada anak cucu.

Jangan sampai generasi saat ini jadi bahan tertawaan anak cucu, karena terlihat lucu membiarkan cawapres tak memenuhi syarat tetap dilantik. Lagipula, agar bangsa Indonesia bisa membusungkan dada di hadapan bangsa dunia.

Kalau wapresnya Gibran, jangankan membusungkan dada, menampakkan wajah saja malu. Malu, punya wapres masih bocil yang tak memenuhi syarat, tapi tetap dilantik.

Malu, hukum dikangkangi oleh bocil, tapi tak berdaya. NKRI mati harga di hadapan dinasti politik Jokowi.

Demikian disampaikan oleh Ahmad Khozinudin, Sastrawan Politik.[]

MoneyTalk, Jakarta – Di era digital yang serba cepat ini, teknologi terus berkembang untuk memberikan solusi terhadap kebutuhan akan keamanan, kecepatan, dan transparansi. Salah satu teknologi yang menarik perhatian banyak pihak adalah blockchain. Meski seringkali dikaitkan dengan cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum, sebenarnya blockchain memiliki potensi yang jauh lebih luas dan revolusioner.

Secara sederhana, blockchain adalah sebuah sistem pencatatan yang aman dan transparan. Cara kerjanya memungkinkan data disimpan dalam blok-blok yang terhubung satu sama lain dalam sebuah rantai (chain), sehingga membentuk blockchain. Setiap blok memuat berbagai informasi, termasuk data transaksi, cap waktu, dan hash (kode unik yang dihasilkan dari informasi dalam blok tersebut). Ketika sebuah blok baru ditambahkan, ia juga akan menyimpan hash dari blok sebelumnya, menciptakan ikatan yang kuat antara blok-blok tersebut. Ini membuat blockchain tahan terhadap manipulasi, karena jika satu blok diubah, seluruh rantai di belakangnya ikut terpengaruh.

Salah satu kekuatan blockchain adalah jaringannya yang desentralisasi. Artinya, tidak ada satu pun pihak yang mengendalikan seluruh jaringan. Setiap pengguna atau node memiliki salinan dari seluruh rantai, yang berarti mereka dapat memverifikasi transaksi dan menjaganya tetap valid. Keamanan ini diperkuat oleh algoritma konsensus seperti Proof of Work (PoW) dan Proof of Stake (PoS), yang memastikan bahwa transaksi yang tercatat adalah sah dan tidak dapat dipalsukan.

Menariknya, blockchain juga dikenal memiliki transparansi tinggi yang menciptakan rasa percaya dan akuntabilitas di antara penggunanya. Namun, meski transparan, blockchain tetap melindungi privasi pengguna dengan cara pseudonim, sehingga identitas pengguna tetap tersembunyi di balik alamat digital.

Namun, selain kekuatan yang luar biasa ini, blockchain juga dihadapkan pada beberapa tantangan, terutama pada aspek skalabilitas dan penggunaan energi, terutama pada sistem Proof of Work yang memerlukan daya komputasi tinggi. Walaupun demikian, terus ada inovasi dalam mengembangkan teknologi ini agar lebih efisien.

Teknologi blockchain sebenarnya menawarkan peluang untuk revolusi di berbagai sektor – mulai dari perbankan, logistik, kesehatan, hingga pendidikan. Bayangkan jika dokumen penting, seperti sertifikat atau rekam medis, disimpan di dalam blockchain; keamanan dan keasliannya dapat terjamin tanpa perlu pihak ketiga. Tak hanya itu, blockchain juga memungkinkan adanya smart contract, yaitu kontrak digital yang dapat berjalan secara otomatis tanpa perantara. Ini merupakan langkah besar menuju dunia tanpa batas dan lebih terdesentralisasi.

Seiring waktu, adopsi blockchain di berbagai industri bisa memperkuat keamanan data sekaligus meningkatkan efisiensi dalam berbagai proses. Namun, penting untuk diingat bahwa pemahaman yang lebih dalam dan pengawasan yang ketat tetap dibutuhkan. Dengan kolaborasi antara inovasi teknologi dan regulasi yang tepat, blockchain berpotensi membawa kita ke era baru yang lebih transparan, efisien, dan terdesentralisasi.

Blockchain bukan sekadar teknologi masa depan – ia adalah cara baru untuk menjalankan sistem yang adil, transparan, dan aman.(c@kra)

Demikian disampaikan oleh Gatot S Senjaya, Pengamat dan Pengembang Blockchain, Jakarta, 04 Oktober 2024

MoneyTalk, Surabaya – Dalam sejarah politik Indonesia, Tap MPR (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat) menjadi salah satu instrumen penting yang mencerminkan kebijakan dan ideologi suatu rezim.

Beberapa ketetapan tersebut, terutama yang berhubungan dengan Orde Baru dan warisannya, sering kali dinilai mengandung “bercak dosa” yang berpotensi merugikan perkembangan demokrasi di Indonesia.

Di tengah dinamika politik saat ini, rezim Joko Widodo berupaya mendorong pencabutan Tap MPR tertentu sebagai langkah untuk membersihkan jejak buruk rezim sebelumnya. Namun, apakah tindakan ini benar-benar akan menghilangkan dosa-dosa masa lalu atau justru menyimpan risiko baru bagi stabilitas politik Indonesia?

Pentingnya Pencabutan Tap MPR

Pencabutan Tap MPR merupakan langkah strategis yang memiliki potensi untuk memperbaiki citra dan legitimasi pemerintahan saat ini. Beberapa Tap MPR yang masih berlaku, seperti yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi, dapat dianggap sebagai penghalang bagi pemerintah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Dengan mencabut ketetapan-ketetapan ini, rezim Jokowi dapat membuka jalan bagi pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Pencabutan ini juga dapat menjadi sinyal bahwa pemerintah saat ini berkomitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, tindakan tersebut bisa diinterpretasikan sebagai usaha untuk menegakkan kedaulatan hukum dan mengurangi pengaruh negatif dari sejarah politik yang kelam.

Risiko yang Muncul

Namun, langkah pencabutan Tap MPR tidaklah tanpa risiko. Tindakan ini dapat menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat dan berbagai elemen politik. Beberapa pihak mungkin melihat upaya ini sebagai usaha untuk “menyembunyikan” kesalahan masa lalu tanpa adanya proses pertanggungjawaban yang jelas. Tanpa langkah konkret untuk mengevaluasi dan mengakui kesalahan rezim sebelumnya, pencabutan Tap MPR bisa dipandang sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu yang lebih mendesak, seperti korupsi yang masih merajalela dan pelanggaran hak asasi manusia yang belum terselesaikan.

Ada pula risiko bahwa pencabutan ini akan menjadi alat politik untuk kepentingan tertentu, di mana rezim yang berkuasa dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkuat kekuasaan dan mengurangi ruang gerak oposisi. Jika tidak diimbangi dengan mekanisme checks and balances yang kuat, tindakan ini bisa berpotensi mengarah pada otoritarianisme yang lebih besar.

Upaya Rekonsiliasi dan Transparansi

Agar pencabutan Tap MPR dapat dipandang sebagai langkah positif, rezim Jokowi perlu melibatkan semua elemen masyarakat dalam prosesnya. Diskusi terbuka mengenai pentingnya pencabutan ketetapan-ketetapan ini harus dilakukan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan partai politik. Dengan melibatkan berbagai pihak, pemerintah dapat membangun konsensus yang lebih kuat mengenai langkah ini.

Selain itu, langkah pencabutan sebaiknya diikuti dengan komitmen untuk menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah harus memberikan penjelasan yang jelas mengenai tujuan dan manfaat pencabutan Tap MPR, serta menyusun rencana aksi untuk memastikan bahwa jejak-jejak dosa masa lalu tidak diulangi. Ini termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar hak asasi manusia dan tindakan korupsi yang belum dituntaskan.

Rezim Jokowi yang mendorong pencabutan Tap MPR berpotensi untuk membersihkan jejak buruk rezim sebelumnya, tetapi juga menyimpan risiko yang perlu diperhatikan. Tindakan ini harus dilaksanakan dengan hati-hati, mempertimbangkan pentingnya akuntabilitas dan transparansi. Pencabutan tanpa pertanggungjawaban dapat memperparah situasi dan menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat.

Maka dari itu, langkah ini perlu dilengkapi dengan upaya rekonsiliasi yang menyeluruh dan komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Dengan pendekatan yang tepat, pencabutan Tap MPR dapat menjadi momentum positif bagi perbaikan demokrasi di Indonesia, serta menciptakan ruang bagi dialog dan pembangunan yang inklusif. Hanya dengan cara ini, kita dapat berharap bahwa pencabutan ini akan membawa berkah bagi bangsa dan negara, mewujudkan cita-cita bersama untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih adil.

Penulis : Totok Santoso,Direktur Eksekutif Cakra Network Consultant (CnC)

MoneyTalk, Jakarta – Perbankan telah mendominasi perekonomian dunia selama ratusan tahun. Pernahkah Anda mendengar kutipan, “Jika Anda mengendalikan uang, Anda mengendalikan segalanya”? Ungkapan tersebut mencerminkan filosofi Mayer Anselm Rothschild, seorang tokoh berpengaruh dalam sejarah keuangan global. Melalui perjalanan sejarah perbankan modern, kita dapat memahami alasan di balik lahirnya DeFi (Decentralized Finance), sebuah sistem keuangan terdesentralisasi yang menjanjikan revolusi di dunia keuangan.

Sejarah Perbankan Modern, Pada tahun 1791, Rothschilds melalui Alexander Hamilton berhasil mendirikan Bank Sentral pertama di Amerika Serikat, yang dikenal sebagai The First Bank of the United States. Bank ini memperoleh mandat selama 20 tahun dari Kongres Amerika untuk menjadi pusat pengendalian moneter di negara tersebut. Namun, ketika Kongres menolak memperpanjang mandat bank ini pada tahun 1812, Rothschilds mengancam akan menyeret Amerika ke dalam perang dengan Inggris. Ancaman ini akhirnya terwujud dengan pecahnya perang antara Amerika dan Inggris yang berlangsung hingga tahun 1815.

Setelah perang berakhir, Rothschilds kembali mendapatkan mandat kedua untuk mendirikan Second Bank of the United States pada tahun 1816. Perjalanan panjang pengaruh Rothschilds berlanjut hingga tahun 1913 ketika mereka berhasil mendirikan Bank Sentral ketiga yang dikenal sebagai Federal Reserve, sebuah lembaga swasta yang hingga kini masih mengendalikan sistem keuangan Amerika dan dunia.

Perjanjian Bretton Woods dan Lahirnya Fiat Currency, Pada tahun 1944, 44 negara berkumpul di Bretton Woods dan mencapai kesepakatan bahwa dolar AS yang didukung oleh emas akan digunakan dalam transaksi internasional. Dengan nilai 35 dolar AS dapat ditukar dengan 1 oz emas, sistem ini bertahan hingga tahun 1971 ketika Presiden Richard Nixon secara sepihak meninggalkan standar emas. Dunia memasuki era baru keuangan fiat, yang berarti uang kertas tidak lagi didukung oleh aset fisik seperti emas. Sebuah “prank” besar-besaran bagi seluruh dunia, saat emas dipertukarkan dengan kertas yang tidak memiliki nilai intrinsik.

Lahirnya DeFi, Revolusi Finansial Baru, DeFi atau Decentralized Finance muncul sebagai solusi atas ketergantungan pada sistem perbankan tradisional. DeFi memungkinkan siapa saja untuk terlibat dalam kegiatan finansial tanpa perlu bergantung pada bank sentral atau lembaga keuangan lainnya. Di dunia DeFi, hukum ditentukan oleh algoritma dan kode, yang dikenal dengan istilah “Code is Law”. Tidak ada direktur atau dewan yang mengontrol sistem ini, melainkan setiap pengguna yang tergabung dalam DAO (Decentralized Autonomous Organization) yang memiliki hak suara dalam setiap perubahan aturan.

Dalam ekosistem DeFi, transaksi dilakukan melalui blockchain dan banyak protokol DeFi berjalan di atas Ethereum dan Binance Smart Chain (BSC). Salah satu platform terkemuka di BSC adalah Biswap, yang menawarkan biaya transaksi yang sangat rendah, hanya 0,2%. Selain itu, Biswap juga menghadirkan berbagai program rewards yang menguntungkan pengguna, seperti staking dan farming.

Keuntungan DeFi dan Akses Keuangan Global, Salah satu alasan utama mengapa DeFi begitu revolusioner adalah karena ia menawarkan akses ke layanan keuangan kepada lebih dari 2 miliar orang di dunia yang tidak memiliki akses ke bank. Misalnya, di negara-negara seperti Afghanistan, Kamboja, dan Chad, kurang dari 25% populasi memiliki akses ke sistem perbankan. Namun, dengan adanya internet, mereka dapat memanfaatkan DeFi untuk terlibat dalam transaksi keuangan global.

DeFi tidak terbatas oleh zona waktu atau batas negara. Ia tersedia 24 jam sehari dan dapat diakses di mana saja selama ada koneksi internet. Ini juga memberikan kesempatan kepada individu untuk mendapatkan keuntungan dari simpanan dan pinjaman dengan suku bunga yang lebih tinggi daripada bank tradisional. Salah satu fitur menarik dalam DeFi adalah staking, di mana pengguna dapat menyimpan aset kripto mereka dan mendapatkan imbal hasil yang signifikan.

Unbanked Revolution, Gerakan Lepas dari Sistem Perbankan: Di tengah berkembangnya DeFi, muncul gerakan yang dikenal sebagai Unbanked Revolution, di mana individu dan komunitas mulai melepaskan diri dari ketergantungan pada sistem perbankan tradisional. Banyak yang sudah memanfaatkan DeFi untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pembayaran, investasi, hingga mendapatkan pinjaman.

Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi blockchain, DeFi membuka babak baru dalam sistem keuangan global. Dengan memberikan akses keuangan yang lebih luas, transparan, dan efisien, DeFi menawarkan alternatif yang menarik bagi sistem perbankan tradisional. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun DeFi membawa potensi besar, ia masih merupakan eksperimen yang sedang berkembang, dan risiko-risiko tertentu, seperti impermanent loss dalam liquidity pool, harus dipahami oleh setiap pengguna.

Dengan demikian, DeFi adalah masa depan keuangan dunia yang kini berada di tangan setiap pengguna, bukan lagi di bawah kendali bank atau lembaga keuangan tradisional. Gerakan menuju kebebasan finansial yang lebih inklusif kini dimulai.

Penulis :Gatot S. Senjaya,Pengamat dan Pengembang Blockchain.

MoneyTalk,Jakarta – Marissa Haque (61 tahun) meninggal dunia dini hari tadi Rabu (2/10/’24) tanpa didahului oleh sakit atau penyakit apa-apa. Ia sosok artis yang cerdas dan berintegritas, mampu meraih gelar doktor di tengah kesibukannya sebagai artis populer Indonesia.

Marissa Haque meninggal secara mendadak di kamar tidurnya. Meski langkah-langkah politik Marissa Haque selama ini kontroversial, namun ada hal yang perlu diingat, ia selalu menyandarkan pemikirannya pada Syariat Islam yang diyakininya, terlepas kita sepakat atau tidak dengan pemikirannya.

Saya sendiri sampai saat ini masih meyakini kebenaran Syariat Islam, namun untuk menjadikannya sebagai sistem negara saya tidak setuju, mengingat Syariat Islam yang berdasarkan Al Qur’an dan Sunnah Nabi masih memerlukan kajian yang mendalam dan sampai detik ini penafsirannya masih bermacam-macam, berbeda-beda, tergantung dari latar belakang derajat keilmuan dan disiplin ilmu masing-masing orang.

Sedangkan sistem negara harusnya rigid, saklek, tidak memerlukan penafsiran lagi demi tercapainya kepastian hukum. Mungkin karena itu pula masih banyak tokoh-tokoh cendekiawan muslim yang masih belum mau bersepakat soal Syariat Islam untuk dijadikan sebagai sistem negara, melainkan cukup untuk dijadikan pedoman dan prilaku kehidupan keseharian saja dalam konteksnya sebagai manusia beragama. Sedangkan dalam konteksnya sebagai warga negara semuanya harus berpedoman pada Dasar Negara, Pancasila dan Konstitusi Negara.

Marissa Haque sendiri semasa hidupnya dalam kiprahnya di dunia politik, saya perhatikan juga tidak berusaha sungguh-sunguh menjadikan Syariat Islam sebagai sistem negara, hal itu bisa dilihat dalam pilihan politiknya yang mau berhimpun di salah satu Partai Politik. Keikut sertaannya di partai politik memberikan gambaran bahwa ia masih mau menerima demokrasi, yang berarti pula masih mau mengakui Pancasila sebagai Dasar Negara.

Kegigihan Marissa Haque dalam memegang prinsip-prinsip Syariat Islam untuk dijadikannya spirit perjuangan merupakan suatu hal yang perlu diapresiasi, sebab tanpa itu manusia hanyalah makhluk berpikir yang kering akan nilai-nilai spiritualitas, yang berakibat seringnya manusia kehilangan orientasi juangnya yang meliputi dunia dan akhirat.

Selamat jalan Marissa Haque, aktor film monumental yang dapat menyelaraskan pikiran dan hatinya pada Cahaya Keabadian. Selebriti negeri ini patut meneladani perjalanan intelektual dan spiritualmu, tanpa harus terjebak pada jargon-jargon hijrah yang menghempaskan dirinya ke jurang klaim kebenaran mutlak, hingga menagisikan dialog-dialog keagamaan dan kebangsaan yang menuntun jiwa manusia untuk bisa berdamai dengan perbedaan-perbedaan yang ada di sekelilingnya.

Husnul khatimah untukmu, Marissa Haque…(SHE).

Penulis : Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Mantan koordinator pengembangan ummat di ICMI Orsat Berlin tahun 1993.

MoneyTalk,Jakarta – Disampaikan pada acara Silaturahim Antar Tokoh dan Elemen Perubahan, di Jakarta, 1 Oktober 2024 Sepuluh tahun pemerintahan Jokowi, Indonesia semakin mundur. Dalam bidang hukum dan politik, Indonesia sangat mundur, dan menjadi yang terburuk sepanjang Indonesia berdiri sejak 1945.

(lebih…)

MoneyTalk, Jakarta – Seiring dengan perkembangan teknologi, transformasi digitalisasi semakin menyentuh berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor aset fisik. Salah satu konsep yang kini mendapatkan perhatian besar adalah Real World Assets (RWA) atau aset dunia nyata, yang terintegrasi dengan teknologi blockchain dan digitalisasi aset.

Apa itu RWA?

Secara sederhana, Real World Assets (RWA) merujuk pada aset fisik atau tangible assets seperti properti, emas, saham, atau obligasi yang keberadaannya nyata di dunia fisik. Namun, melalui tokenisasi dan integrasi teknologi blockchain, aset-aset ini dapat direpresentasikan dalam bentuk digital. Hal ini memungkinkan pemilik aset untuk memfasilitasi transfer kepemilikan, perdagangan, dan akses investasi dengan lebih mudah dan cepat.

Dengan RWA, batasan antara dunia fisik dan digital semakin menipis. Aset fisik yang dulunya hanya dapat diperdagangkan secara konvensional kini bisa diperdagangkan di pasar digital global, memberikan akses yang lebih luas kepada investor.

Keunggulan RWA dan Tokenisasi Aset

Aksesibilitas Global Tokenisasi aset memungkinkan investor dari berbagai belahan dunia untuk memiliki sebagian kecil dari aset besar seperti real estate atau koleksi seni. Jika sebelumnya hanya individu dengan modal besar yang bisa berpartisipasi, kini RWA membuka peluang investasi yang lebih terjangkau bagi masyarakat luas.

Likuiditas yang Meningkat Aset fisik, terutama yang bernilai tinggi, sering kali kurang likuid dan sulit dijual dengan cepat. Dengan tokenisasi, aset ini menjadi lebih likuid karena setiap unitnya bisa diperdagangkan dengan mudah di pasar digital. Misalnya, kepemilikan properti yang biasanya harus dijual secara keseluruhan, kini bisa dijual dalam bentuk token yang mewakili bagian-bagian kecil dari properti tersebut.

Transparansi dan Keamanan Blockchain memberikan transparansi yang tak tertandingi dalam proses transaksi. Setiap perubahan kepemilikan tercatat secara permanen dan dapat dilacak, mengurangi risiko manipulasi data atau penipuan. Keamanan sistem ini juga terjamin oleh sifat desentralisasi blockchain, yang membuatnya lebih tahan terhadap gangguan eksternal.

Diversifikasi Portofolio Investor yang tertarik untuk mendiversifikasi portofolio mereka dapat memanfaatkan RWA untuk mengakses berbagai jenis aset fisik di berbagai sektor, mulai dari properti, komoditas, hingga kendaraan investasi lainnya. Ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam merancang strategi investasi yang lebih tangguh terhadap fluktuasi pasar.

Tantangan dalam Digitalisasi Aset

Meskipun menawarkan banyak manfaat, digitalisasi aset melalui RWA juga menghadapi sejumlah tantangan. Regulasi menjadi salah satu faktor utama. Banyak negara yang belum sepenuhnya mengadopsi kerangka regulasi untuk mengakomodasi tokenisasi aset dan penggunaan blockchain. Selain itu, permasalahan seperti kepercayaan, teknologi, dan standar interoperabilitas juga masih menjadi hambatan dalam adopsi massal.

Di Indonesia, pengembangan regulasi yang mendukung digitalisasi aset masih dalam tahap awal. Meskipun beberapa inovasi sudah mulai diakui, seperti aset kripto, perlu adanya kerangka hukum yang lebih jelas untuk memfasilitasi tokenisasi aset fisik seperti properti atau komoditas. Selain itu, dibutuhkan sinergi antara pelaku industri, regulator, dan masyarakat dalam membangun ekosistem yang mendukung.

Edukasi juga memegang peranan penting. Sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya memahami manfaat dan risiko dari tokenisasi aset. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan literasi mengenai teknologi blockchain dan tokenisasi di kalangan investor ritel dan institusi.

Potensi Transformasi Ekonomi

Indonesia, dengan potensi sumber daya alam yang besar, dapat memanfaatkan digitalisasi aset untuk mempercepat transformasi ekonominya. Misalnya, aset-aset sumber daya alam yang besar seperti tambang, minyak, atau perkebunan dapat ditokenisasi dan diakses oleh investor dari berbagai belahan dunia. Ini tidak hanya meningkatkan likuiditas sektor-sektor tersebut, tetapi juga membuka akses permodalan yang lebih luas.

Lebih jauh lagi, sektor keuangan inklusif juga bisa mendapatkan keuntungan besar dari penerapan RWA. Di negara berkembang seperti Indonesia, di mana akses terhadap produk keuangan seringkali terbatas, digitalisasi aset dapat memungkinkan masyarakat dengan modal kecil untuk berpartisipasi dalam investasi yang sebelumnya tidak dapat dijangkau. Konsep micro-investment dapat semakin berkembang dengan tokenisasi RWA.

Dengan semakin matangnya ekosistem blockchain dan meningkatnya adopsi teknologi di berbagai sektor, RWA dan digitalisasi aset memiliki potensi besar untuk merevolusi cara kita memperlakukan dan memperdagangkan aset fisik. Namun, keberhasilan implementasinya sangat tergantung pada kecepatan adaptasi regulasi, inovasi teknologi, dan penerimaan masyarakat terhadap konsep ini.

Bagi Indonesia, ini adalah peluang untuk menjadi bagian dari revolusi keuangan global. Dengan memanfaatkan teknologi blockchain, Indonesia dapat membuka akses investasi yang lebih inklusif dan memberdayakan ekonomi digital yang lebih maju.

Era digitalisasi aset sudah dimulai. Mereka yang dapat menyesuaikan diri dengan cepat akan menikmati berbagai keuntungan yang ditawarkan. Bagi para pengembang dan regulator, inilah saatnya untuk bergerak cepat dan mengambil langkah konkret menuju masa depan keuangan yang lebih modern dan terbuka. Adopsi teknologi blockchain, regulasi yang mendukung, dan edukasi masyarakat adalah kunci utama untuk menciptakan ekosistem digitalisasi aset yang sukses di masa depan.(c@kra)

Demikian disampaikan oleh Gatot S Senjaya, Pengamat dan Pengembang Blockchain, Jakarta, 30 September 2024