22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Biasanya kita mendapatkan kabar tentang munculnya setan itu di malam Jumat Kliwon, namun mungkin karena ini bukan setan ghaib melainkan setan politik, maka kabar beritanya baru mulai menyebar di malam Selasa Pon. Sangat mungkin karena ia bagian dari dedemit istana, maka kabarnya menyebar di malam atau hari yang tak lazim seperti kebiasaannya.

Berita setan politik apakah itu? Begini, di medsos tiba-tiba muncul berita sosok perempuan cantik dan seksi yang menjadi korban penganiayaan seorang Ketua Umum Partai Politik yang mempunyai perwakilan di Parlemen. Konon, perempuan cantik dan seksi yang populer sebagai selebgram itu menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suaminya, yang merupakan Ketua Umum Partai Politik.

Sebelumnya, perempuan cantik dan seksi itu telah menjalin asmara dengan YouTuber Atta Halilintar, namun kemudian hubungannya putus dan berganti pasangan dengan Sang Ketum Parpol yang menganiayanya selama setahun lebih itu. Nama perempuan itu Nabilla Aprillya, lalu siapa nama Bang Jago yang jadi Ketum Parpol dan yang telah memukul dan menendang kepalanya ke tembok itu?

Sangat mungkin sekali dia adalah Sang Dedemit Istana, yang beberapa hari lalu meminta kader-kadernya untuk menang Pilkada dengan cara apapun dan boleh melanggar aturan asal tidak ketahuan. Ketum Parpol kader himpunan mirip Islam yang doyan mabuk-mabukan, dan sekali beli bir, satu botol bir impornya harganya mencapai Rp39 atau Rp49 juta. Hemmm…satu botol bir saja harganya puluhan juta rupiah, padahal tukang ojol saja mau beli nasi sebungkus 15 ribu rupiah saja masih mikir-mikir.

Aksi penganiayaan Setan Politik di bawah Beringin ini sudah dilaporkan oleh pengacara korban ke Polda Metro Jaya pada hari Jumat (4/Oktober/2024) dan masih menunggu proses hukum lebih lanjut. Mungkin polisinya masih menunggu momentum lengsernya Mulyono dari istana, biar lebih leluasa bergerak tanpa ada stop-stopan dari Mulyono. Kan Sang Ketum Parpol ini banyak menerima kepercayaan dari Mulyono untuk mengurus berbagai proyek strategis nasional yang kemungkinan akan banyak yang mangkrak itu?

Pada awalnya Nabilla Aprillya dinikahi siri oleh Sang Ketum Parpol itu, dan selalu mendapatkan siksaan berat. Setelah lama ia tahan-tahan untuk tidak melaporkannya ke polisi, akhirnya setelah tambah babak belur ia baru kemudian memberanikan diri untuk melarikan diri dan mencari pengacara untuk mendampingi perawatan medisnya ke rumah sakit dan kemudian berlanjut ke Polda Metro Jaya.

Apakah sang Ketum Parpol itu mempunyai kelainan seksual, hingga harus menganiaya istrinya terlebih dahulu untuk mencapai kepuasan saat esek-esekan? Itu ranahnya Seksolog, dr. H. Boyke Dian Nugraha dan bukan ranahnya Lawyer dan Analis Politik. Jadi tunggu saja kabar selanjutnya…(SHE).

Penulis: Saiful Huda Ems (SHE), Lawyer dan Analis Politik.

Money Talk, Jakarta – Ribuan Hakim mogok massal mulai 7-11 Oktober 2024. Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) menjelaskan maksud aksinya adalah tuntutan peningkatan kesejahteraan dan tunjangan yang tidak pernah naik sejak 2012, atau estimasinya 2 tahun sebelum Jokowi naik tahta. Pihak MA menyebut mogok ini sebagai cuti yang waktunya bersamaan.

Maka para hakim minta ditingkatkan tunjangan income per kapita, artinya ketika ditingkatkan income-nya. Lalu urusan selesai. Karena indikasinya hanya berlatar belakang income per kapita atau pendapatan per kepala, namun agar diperhatikan lalu dikabulkan, para hakim melakukan penetrasi dengan pola turun rame-rame atau aksi unjuk rasa, agar permohonannya secara kolektif dikabulkan.

Namun, yang menjadi ganjalan pengamat, “mengapa protes dengan mogok bersama para hakim dilakukan di saat ujung kekuasaan Jokowi? Di mana Jokowi sedang bakal mendapat banyak tuntutan hukum?

Selanjutnya etis atau tidaknya, masing-masing publik bebas berpendapat, sesuai sistematika hubungan hukum antara publik dengan pejabat publik Jo. UU. Keterbukaan Informasi Publik. Dan selebihnya merupakan domain Dewan Etik Hakim di Komisi yudisial di Mahkamah Agung.

Namun terlepas dari itu, semakin nampak oleh publik pola leadership Jokowi amburadul di banyak sisi. Tidak sekedar pelanggaran di sektor politics and law enforcement saja (korupsi, kriminalisasi, gratifikasi dan nepotisme), namun juga bobrok pada bidang administrasi publik atau sistim ketatanegaraan.

Fenomena aksi dan dinamika nyata dan langka para hakim ini, merupakan jejak history of poor leadership (Jokowi miskin kepemimpinan), sehingga pascalengser, Jokowi tidak patut dianugerahi tanda jasa. Kecuali menjalani proses hukum demi fungsi hukum yakni kepastian, manfaat serta keadilan.

Penulis: Damai Hari Lubis, Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212

MoneyTalk, Jakarta – Sri Mulyani Indrawati telah menjadi salah satu sosok ekonom selebritis di dalam pengelolaan ekonomi Indonesia selama lebih dari satu dekade terakhir. Pengalamannya yang mendalam di dunia internasional, termasuk di Bank Dunia, sering kali dijadikan alasan kuat untuk mempertahankannya sebagai Menteri Keuangan.

Meskipun berhasil menjaga stabilitas ekonomi selama masa-masa sulit, seperti krisis keuangan global dan pandemi COVID-19, kinerja Sri Mulyani dan tim ekonominya tidak menunjukkan keberhasilan dalam mencapai lompatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam dekade terakhir berkisar pada rata-rata 5%, jauh di bawah target ambisius yang dibutuhkan untuk membawa Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi.

Lebih dari itu, kebijakan fiskal yang diterapkan di bawah Sri Mulyani sering kali terlalu fokus pada stabilitas dan infrastruktur besar-besaran, tetapi gagal menghasilkan imbal hasil tinggi. Proyek-proyek besar seperti pemindahan ibu kota negara (IKN) justru menciptakan beban keuangan yang berat, dengan utang yang terus meningkat tanpa diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Infrastruktur Besar-Besaran dengan Imbal Hasil Rendah

Salah satu kritik terbesar terhadap kepemimpinan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan adalah kebijakan fiskal yang terlalu fokus pada proyek infrastruktur besar-besaran, namun tidak menghasilkan imbal hasil yang memadai. Sebagai contoh, proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) telah menyerap anggaran yang sangat besar.

Meski diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan daya saing, sampai saat ini proyek tersebut belum menunjukkan tanda-tanda memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Selain itu, berbagai proyek infrastruktur lainnya, seperti jalan tol dan bandara, meskipun meningkatkan konektivitas, masih belum memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Masalah ini diperparah dengan beban utang yang terus meningkat untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur ini.

Dalam jangka panjang, utang yang tidak disertai dengan peningkatan pertumbuhan dan pendapatan negara hanya akan memperburuk kondisi fiskal. Beban pembayaran utang yang besar akan mengurangi kemampuan negara untuk berinvestasi di sektor-sektor lain yang mungkin lebih produktif, seperti teknologi, pendidikan, dan kesehatan.

Kurangnya Fokus pada Investasi yang Produktif

Di era disrupsi teknologi dan transformasi ekonomi global, negara-negara yang ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus mampu menggerakkan sektor-sektor inovatif seperti teknologi informasi, ekonomi digital, dan energi terbarukan.

Namun, kebijakan fiskal Sri Mulyani selama ini cenderung kurang fokus pada sektor-sektor tersebut. Investasi besar-besaran pada infrastruktur fisik belum mampu mendorong produktivitas ekonomi secara signifikan.

Transformasi digital, misalnya, sangat diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan produktivitas dan inovasi di berbagai sektor. Ekonomi digital bisa menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan di masa depan, namun tanpa kebijakan fiskal yang mendukung, potensi sektor ini akan sulit terealisasi.

Kebijakan Sri Mulyani yang lebih fokus pada penyeimbangan anggaran dan stabilitas fiskal justru menghambat ekspansi yang lebih besar di bidang pengembangan SDM, inovasi dan teknologi.

Selain itu, sektor energi terbarukan yang dapat menjadi motor pertumbuhan baru di tengah transisi global menuju ekonomi rendah karbon juga belum mendapatkan perhatian yang memadai. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, Indonesia harus bisa memanfaatkan momentum ini dengan mengembangkan kebijakan fiskal yang mendukung investasi besar-besaran di sektor energi terbarukan.

Sayangnya, hingga kini, kebijakan fiskal di sektor ini masih terbatas, dan belum ada strategi yang jelas untuk mengintegrasikan transisi energi ke dalam perekonomian nasional.

Utang yang Meningkat Tanpa Imbal Hasil yang Setara

Di bawah kepemimpinan Sri Mulyani, utang pemerintah terus meningkat. Meskipun utang ini diklaim sebagai langkah strategis untuk membiayai pembangunan, kenyataannya peningkatan utang ini tidak diiringi dengan peningkatan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi atau penerimaan negara.

Bahkan, banyak proyek infrastruktur besar yang tidak memberikan imbal hasil yang sepadan, sehingga meningkatkan risiko fiskal jangka panjang. Nilai ICOR yang meningkat menunjukan setiap investasi asing masuk tidak begitu menggembirakan dalam menopang pertumbuhan ekonomi.

Utang yang diambil untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur seperti IKN dan proyek jalan tol, meskipun dianggap sebagai investasi masa depan, belum terbukti mampu meningkatkan produktivitas ekonomi dalam jangka pendek. Imbal hasil rendah dari proyek-proyek ini menjadi catatan besar terhadap kebijakan fiskal yang diambil oleh Sri Mulyani.

Hal ini juga mengindikasikan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan tidak sepenuhnya efektif dalam mendorong pertumbuhan yang lebih cepat dan inklusif.

Sementara itu, pembayaran bunga utang yang terus meningkat menjadi beban besar bagi anggaran negara. Dalam jangka panjang, jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, utang ini hanya akan menambah tekanan fiskal dan mengurangi fleksibilitas pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis lainnya.

Kesenjangan Sosial yang Kian Melebar

Di samping masalah utang dan infrastruktur, kesenjangan sosial yang terus melebar juga menjadi masalah besar di bawah kepemimpinan Sri Mulyani. Meskipun berbagai program sosial telah diluncurkan, faktanya kesenjangan pendapatan dan ketimpangan akses terhadap layanan publik masih sangat nyata di Indonesia.

Ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan belum mampu menciptakan pertumbuhan yang inklusif.

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%, kebijakan fiskal harus dirancang agar lebih inklusif, dengan menempatkan redistribusi kekayaan dan akses yang lebih luas ke layanan dasar sebagai prioritas.

Sri Mulyani belum mampu menghadirkan kebijakan yang bisa menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan secara efektif. Program-program sosial yang ada saat ini hanya bersifat tambal sulam, tanpa ada strategi jangka panjang yang jelas untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan.

Perlu Sosok yang Lebih Kreatif dan Berani

Indonesia saat ini berada pada titik krusial, di mana tantangan ekonomi semakin kompleks dan membutuhkan solusi yang out of the box. Untuk mencapai lompatan pertumbuhan ekonomi hingga 8%, Indonesia membutuhkan pemimpin ekonomi yang kreatif, berani mengambil risiko, dan mampu melihat peluang di tengah tantangan. Kebijakan fiskal yang hanya berfokus pada stabilitas dan pembangunan infrastruktur besar-besaran tanpa hasil yang jelas tidak akan cukup.

Sosok baru di posisi Menteri Keuangan harus mampu merombak kebijakan fiskal dengan lebih berani, fokus pada investasi di sektor-sektor masa depan seperti ekonomi digital, energi terbarukan, dan inovasi teknologi.

Reformasi fiskal yang progresif, yang tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan yang lebih cepat dan inklusif, adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

Selain itu, pemimpin baru juga harus mampu mendesain kebijakan yang lebih mendukung transformasi ekonomi hijau dan transisi menuju ekonomi rendah karbon. Ini adalah kesempatan besar bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi global yang semakin berfokus pada keberlanjutan.

Untuk itu, dibutuhkan kebijakan fiskal yang agresif dalam mendorong investasi di sektor ini, bukan hanya mengandalkan stabilitas yang sudah ada.

Sri Mulyani mungkin telah berhasil menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di masa-masa sulit, tetapi dalam konteks kebutuhan untuk mencapai lompatan pertumbuhan ekonomi 8%, pendekatan konservatif yang ia terapkan tidak lagi memadai. Infrastruktur besar-besaran yang diinisiasinya, seperti IKN, hanya menambah beban utang tanpa imbal hasil yang tinggi. Indonesia membutuhkan sosok baru yang lebih kreatif, berani mengambil risiko, dan mampu merancang kebijakan fiskal yang inovatif dan proaktif.

Dengan demikian, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan merata, sudah saatnya memberikan kesempatan kepada pemimpin ekonomi baru yang bisa membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi.

Penulis: Achmad Nur Hidayat (Ekonom UPN Veteran Jakarta)

MoneyTalk, Jakarta – 10 tahun ekonomi Indonesia hanya tumbuh di kisaran 5 persen, selama pandemi turun hingga minus. Naik lagi, ya 5 persen lagi. Kondisi ini boleh dibilang tidak terlalu bagus, tapi tidak terlalu jelek. Angka aman. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia tidak terlalu ambisius. Jadi 5 persen itu puasss!

Mungkin ada yang merasa heran, mengapa cuma 5 persen? Padahal kelihatanya banyak yang dibangun, banyak tambang yang dieksploitasi, banyak sumber daya alam yang diekspor, banyak utang yang dipake untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Begitulah hasilnya, semua usaha hanya menghasilkan 5 persen.

Namun, 5 persen ini bisa tampak hebat kalau disanjung-sanjung dan dipuja-puja lewat medsos. Apalagi ditambah para pejabat pemerintah mendapatkan segudang penghargaan dari berbagai lembaga, baik penghargaan berbayar maupun penghargaan tidak berbayar.

Bagaimana menghasilkan 5 persen? Pertumbuhan ekonomi 5 persen itu datang dari program 5 persen atau program biasa-biasa saja, dijalankan oleh aktor 5 persen atau orangnya biasa-biasa saja, hasilnya ya cuma bisa dibagikan kepada 5 persen orang atau dinikmati 5 persen orang atau orang yang seperti biasa menikmati hasil sebesar itu.

Usaha mendapatkan 5 persen ini dari zaman ke zaman sejak reformasi ditempuh dengan berbagai cara, mulai dengan menggeber eksploitasi sumber daya alam, sehingga menghasilkan kerusakan lingkungan seperti sekarang ini, lalu menggeber property, sehingga menghasilkan over supply rumah sekarang. Selanjutnya menggeber infrastruktur, sehingga menghasilkan over supply infrastruktur seperti listrik, airport, dll seperti sekarang ini. Semua usaha ini hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi 5 persen.

Kalau mau main aman 5 persen memang aman, program biasa bisa saja, hanya perdu dimodif sedikit, orangnya juga bisa-bisa saja, tidak perlu pikiran yang nyeleneh. Tetapi, Indonesia emas 2045 harus diundur lagi ke 2145 atau genap 200 tahun Indonesia merdeka.

Karena untuk mencapai keadaan dua kali lipat dari sekarang ini kita butuh 50 tahun atau kenaikan 100 persen. Namun, untuk mengejar ketertinggalan dengan internasional kita butuh 150 tahun lagi dari sekarang.

Ada cara yang lebih cepat yakni mencairkan 11 ribu triliun, tapi pasword, PIN, barcode harus benar. Itu bisa dilakukan oleh Satrio Pambukaning Rekening, tapi kalau belum bisa, ya sudahlah. Buat apa juga mengejar dunia, gak akan ada habisnya. Ngono Mas E.

Penulis: Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – Pilgub Jakarta, lumayan seru. Meski tidak seseru ketika ada Anies Baswedan menjadi salah satu kontestannya. No Anies, No Party.

Saat ini, Ibu Kota Negara sudah pindah ke Kaltim. Jokowi, presiden ke-7 yang sebentar lagi akan lengser ingin memastikan IKN eksis. Apakah Prabowo, presiden ke-8 akan berkantor di IKN yang baru?

Yang pasti, IKN butuh dukungan Gubernur Kaltim. Agar ada sinergi antara pemerintah daerah dengan pusat. Bisa dibayangkan jika Prabowo pasca dilantik menjadi presiden berbeda politiknya dengan Gubernur Kaltim. Ini akan jadi kendala dan persoalan tersendiri.

Faktor ini yang membuat Prabowo buru-buru membuat pernyataan dukungan kepada salah satu paslon di Kaltim, yaitu Rudy Mas’ud – Seno Aji. Video dukungannya viral. Secara verbal pesan Prabowo tegas dan jelas: meminta warga Kaltim memilih Rudy-Seno.

Di pilpres Februari kemarin, Prabowo-Gibran dapat sekitar 70 persen suara di Kaltim. Maka, dukungan Prabowo kepada Rudy-Seno diprediksi sangat besar pengaruhnya.

Tidak hanya Prabowo, Jokowi juga mendukung Rudy-Seno. Foto dan video Rudy Mas’ud dan Jokowi viral. Kata Jokowi kepada Rudy Mas’ud: Harus Menang.

Rudy Mas’ud adalah Ketua DPD Golkar Kaltim. Sedangkan Seno Aji adalah Sekretaris DPD Gerindra Kaltim. Rudy-Seno didukung oleh KIM, minus Demokrat.

Sementara lawan Rudy-Seno adalah Isran Noor – Hadi Mulyadi, eks gubernur dan wagub Kaltim ini diusung oleh PDIP dan Demokrat, plus partai-partai gurem.

Bagaimana persaingan kedua paslon ini? Seru! Tidak kalah seru dengan Jakarta. Kaltim, selain sebagai Ibu Kota, di provinsi yang luasnya sekitar 127.000 ha2 ini kekayaan alam berlimpah. 60 persen tambang batubara nasional ada di Kaltim. Belum lagi pasir silika, tambang emas, kelapa sawit, dll. Apa artinya? Di Kaltim ini ada sumber uang yang luar biasa besar. Otomotis naga sembilan bergentayangan di provinsi ini.

Kontestasi pilgub Kaltim “mau tidak mau” akan menyeret dan melibatkan para saudagar-saudagar tambang yang kaya raya. Selain tentu saja keterlibatan presiden ke-7 dan ke-8.

Sebagai eks gubernur dan wakil gubernur, Isran-Hadi pada awalnya punya elektabilitas tinggi. Setelah muncul nama Rudy-Seno sebagai penantangnya, berangsur elektabilitas Isran-Hadi turun, bahkan dibawah 50 persen.

Rudy-Seno yang diusung oleh KIM dan didukung oleh dua presiden adalah seorang pengusaha kapal yang memiliki logistik cukup kuat.

Mendapat penantang yang cukup kuat dengan dukungan dua presiden nampaknya membuat Isran Noor mulai kehilangan kepercayaan diri. Dalam sejumlah narasinya, Isran Noor banyak menyerang Rudy Mas’ud secara personal. Ini blunder dan justru semakin down-grade suara Isran Noor sendiri.

Waktu pemilihan tanggal 27 Nopember 2024. Sisa 47 hari lagi. Siapa yang akan memenangkan pilgub di provinsi IKN ini? Paslon yang didukung Jokowi-Prabowo, atau eks gub-wagub?

Penulis: Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa, Jakarta, 10 Oktober 2024

MoneyTalk, Jakarta – Jenius dan fokus. Begitulah kunci dan metodanya jika ingin berhasil. Ini berlaku buat siapa saja. Termasuk pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Mengapa?

Karena pemerintahan baru, di samping akan meneruskan program-program bagus pemerintahan sebelumnya, juga mewarisi beberapa problem besar yang menyertainya. Setidaknya ada lima problem besar tersebut. Pertama, jumlah kemiskinan yang terus meningkat. Kedua, jumlah pengangguran yang signifikan. Ketiga, skor ketimpangan yang terus melebar. Keempat, praktik ekopol yang makin mahal. Kelima, merosotnya lembaga dan agensi penegak hukum.

Bagaimana cara mengatasinya? Ada banyak formula. Terapi, semua dapat diringkas menjadi satu kalimat: dengan cara menghadirkan negara pancasila. Hal ini karena Pancasila merupakan dasar dan landasan ideologi bagi bangsa Indonesia. Maka, setiap warga negara (terutama aparatur pemerintah) wajib mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kenegaraan.

Dus, negara dan pemerintah harus segera menggelorakan kembali semangat Pancasila Sakti agar tumbuh kesadaran bersama bahwa Pancasila adalah pusaka dan sumber kekuatan untuk membangkitkan keagungan bangsa sekaligus menyelamatkan rakyatnya yang sengsara.

Pemerintah baru harus menjadikan pelantikan mereka sebagai momentum agung bagi kebangkitan Indonesia Raya sebagai bumi surgawi. Semangat lemurian, atlantik dan nusantara yang agung harus disajikan kepada semua warga negara. Mereka harus kolaboratif dalam kerja jenius yang fokus berbasis intelektual, spiritual dan kapital sehingga menghasilkan modal, model dan modul negara pancasila yang nyata.

Dari sini, tesis yang bekata bahwa, “tak akan sukses bernegara jika sumber bernegaranya mengkhianati Pancasila” menemukan buktinya. Hal ini karena Indonesia adalah buah pikiran tulus dan jenius dari para pemuda (pribumi) yang berdedikasi, berkompentensi, beritegritas dan bercita-cita luhur sehingga gagasan negaranya merupakan kesepakatan dalam kesejahteraan dan keadilan untuk seluruh warga bangsanya dengan dasar negara Pancasila yang menjunjung etik dan moral serta mental.

Maka, yang akan membuat Indonesia jadi peradaban besar adalah yang punya visi, misi, gagasan dan ide besar serta setia dengan hal-hal tersebut. Setia dengan ipoleksosbudhankam bersendi pancasila. Demikian pula demokrasi politiknya.

Demokrasi yang cocok dan khas Indonesia adalah demokrasi dengan sistem perwakilan yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Perwakilannya diisi lewat keterpilihan (utusan parpol) dan keterwakilan (utusan daerah dan utusan golongan). Ketiganya membentuk trikameral yang manunggal menjadi lembaga tertinggi negara: MPRRI.

Seperti yang dikatakan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI: “Saudara-saudara, saya usulkan, kalau kita mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek-ecconomische democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Rakyat Indonesia lama bicara tentang ini. … Saudara-saudara, badan permusyawaratan yang kita akan buat hendaknya bukan badan permusyawaratan politik democratie saja, tetapi badan yang bersama dengan masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip: politieke rectvaardigheid dan sociale rechtvaardighaeid.”

Sangat jelas dari sila keempat bahwa negara Indonesia tidak boleh dipimpin oleh satu golongan agama, oleh satu golongan orang kaya (oligarkhi), oleh satu gologang ras dan etnis; tidak dipimpin oleh para bangsawan atau salah satu raja; tidak dipimpin oleh satu kekuatan bersenjata; tidak juga para preman. Bangsa Indonesia harus dipimpin oleh “hikmat kebijaksanaan.”

Pertanyaannya, “mengapa hukum tata negara yang canggih itu dihapus lewat amandemen?” Entahlah. Sejarah kita memang parah. Para pendiri republik susah payah merekonstruksinya, generasi setelahnya membuangnya.

Akhir kata, selamat bekerja keras dan cerdas pada pemerintahan baru. Kerja akbarnya balik ke konstitusi asli. Kerja subtantifnya membalikkan kondisi ekonomi gelisah menjadi cerah. Mengapa akbar dan subtantif? Karena tingkat kerusakan ekosistem berbangsa dan bernegara kita tidak bisa diatasi kecuali dengan revolusi pancasila yang struktural dan kultural agar hadir kembali negara pancasila.(*)

Penulis: Yudhie Haryono, Presidium Forum Negarawan

MoneyTalk, Jakarta – Selasa, 8 Oktober, Edy Mulyadi dkk datangi Mabes Polri bertujuan melaporkan Gibran Rakabuming Raka terkait Penistaan Agama dan Ujaran Kebencian.

Laporan di tolak Mabes Polri?

Saya sebetulnya berkeinginan ikut hadir pada pelaporan itu. Akan tetapi, terlambat karena harus datang ke Senayan membersamai mahasiswa dalam aksi megadili Jokowi!

Sorenya saya mendapat info dari Edy Mulyadi: Laporan Penistaan Agama dan Ujaran Kebencian Fufufafa ditolak.

Saya lalu bertanya. Apa alasan polisi menolak laporan Edy Mulyadi dkk?

Soal Chatting di akun Fufufafa itu sudah jelas dan terang benderang bukan?

Akun yang chattingan menghina presiden terpilih dan keluarganya, mantan Presiden SBY dan keluarganya, mantan capres Anies Baswedan, sejumlah artis, dan berbau porno dan kotor itu oleh BSSN -Badan Siber dan Sandi Negara. Firmed akun Fufufafa adalah milik Gibran. Kaesang. Adiknya juga sudah akui. “Itu milik Kaka”.

Publik dan netizen heboh dengan isi akun fufufafa yang penuh penghinaan sejumlah tokoh bangsa, para artis, dan doyan mesum dan porno itu.

Bahkan saking hebohnya soal fufufafa. Sang pemilik akun pun tak nampak batang hidungnya di acara pelantikan DPR, DPD dan MPR. Acara kenegaraan yang sangat penting karena MK menetapkan sebagai wakil presiden.

Bahkan dalam laporan Edy Mulyadi dan kawan-kawan ke Bareskrim Polri memuat ada penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW.

Menjadi pertanyaan. Kenapa laporan Edy dkk ditolak?

Saking viral dan hebohnya persoalan Fufufafa ini. Maka publik mendesak kepolisian Republik Indonesia untuk menjelaskan. Alasan penolakan laporan Penistaan Agama dan Ujaran Kebencian yang diduga dilakukan oleh Gibran pemilik akun itu.

Publik menunggu respon dari kepolisian. Apa alasan Polri menolak laporan Edy Mulyadi dan kawan-kawan? Jika tidak ada tanggapan dari kepolisian, polisi dianggap melindungi Gibran. Karena anak presiden?

Apakah dengan penolakan laporan Edy Mulyadi dkk itu POLRI membenarkan dan membiarkan akun fufufafa itu. Dan, tindakan Gibran itu dianggap benar karena putera Presiden?

Dan, jika memang benar demikian, Kapolri, Sigit Sulistyo Prabowo harus bertanggung jawab! Demikian juga Joko Widodo sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

Demikian disampaikan oleh Muslim Arbi, Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu

MoneyTalk, Jakarta – Setiap akhir sejarah selalu datang satrio untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Sekaligus membawa bangsa dan negara ke zaman baru yang lebih cemerlang. Akhir sejarah biasanya ditandai dengan merajalelanya angkara murka di muka bumi.

Satrio Piningit merupakan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat Jawa dan Nusantara tentang datangnya sosok pemimpin baru yang cerdas, jujur, berlaku adil, dan mampu melihat masa depan. Satrio Piningit datang untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari huru-hara, goro-goro. Satrio piningit datang menurut kehendak zamannya. Menurut keadaan yang dialami bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia telah mengalami banyak goro-goro, inilah yang menempa bangsa Indonesia menjadi bangsa otot kawat balung besi. Goro-goro terjadi, huru-hara tak terelakkan, kekacauan tatanan sosial, ekonomi politik tidak terhindarkan, lalu Satrio Piningit datang menyelamatkan.

Sekarang! Kekacauan itu tampaknya tidak seperti biasanya. Kekacauan yang lama-lama biasanya diawali oleh protes atas ketidakadilan. Namun, goro-goro sekarang lebih karena keadaan kantong kering. Kantong negara kering, kantong pemerintah kerontang, kantong rakyat sudah bolong saking seringnya dirogoh, tapi uangnya tidak ada, namun tetap dipaksa dirogoh siang malam terutama habis bangun tidur.

Ini keadaan benar benar kacau jiwa dan raga. Jiwa lungali badan lemas tidak bertenaga. Situasi chaos ini mengharap kedatangan seorang Satrio Sakti digjaya pemili banyak ilmu kunci, ilmu pasword, ilmu barcode, satria itu adalah bernama Satrio Pambukaning Rekening. Kedatangannya pertama kali diceritakan oleh seorang pengamat intelijen keuangan Mr. John Mempi.

Kedatangan Satrio Pambukaning Rekening memang tepat pada waktunya. Sudah menjadi informasi yang diyakini oleh seluruh elite dan juga rakyat Indonesia bahwa Indonesia memiliki banyak rekening yang isinya banyak, namun sampai sekarang belum ada yang sanggup membukanya.

Tidak ada yang meragukan bahwa rekening harta amanah itu benar adanya, rekening rahasia tempat disimpan uang ribuan triliun rupiah adalah informasi resmi yang data keberadaan rekening itu ada di tangan pemerintah sendiri. Namun, selama ini pasword, PIN, dan barkode untuk membukanya tidak ada yang tahu. Selama sebagian besar orang hanya meraba-raba. Tidak gila pemerintah membuat kebijakan tax amnesty atau family office jika tidak ada rekening yang mau dibuka.

Satrio Pambukaning Rekening bukan hanya akan menyelamatkan kantong pemerintah yang kering, atau kantong rakyat Indonesia yang bolong, namun juga menyelamatkan isi dompet semua masyarakat dunia dalam mengatasi kekacauan akibat kejatuhan bank dan bank central, climate change, digitalisasi dan transparansi keuangan.

Penulis: Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta – Menjelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi, muncul pertanyaan besar: siapa yang akan menandatangani Kepres perpindahan ini?

Hari ini, Senin, 7 Oktober 2024, tersisa 14 hari atau dua minggu terakhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Pada tanggal tersebut, akan terjadi pergantian kekuasaan, di mana Jokowi akan digantikan oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang juga akan dilantik pada hari yang sama. Setelah pelantikan tersebut, Jokowi resmi “lengser keprabon madep pandito ratu,” dan digantikan oleh Prabowo Subianto.

Dalam konteks ini, ada satu isu penting yang menjadi sorotan publik, yaitu pemindahan Ibu Kota Negara dari Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Jokowi masih belum menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) yang menjadi syarat formal perpindahan Ibu Kota Negara, sesuai ketentuan Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Pada Pasal 39 UU No. 3 Tahun 2022 tersebut menyebutkan, “Kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden.” Sementara itu, Pasal 41 menegaskan, “Sejak ditetapkannya Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ketentuan Pasal 3, Pasal 4 kecuali fungsi sebagai daerah otonom, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Selain itu, UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 25 April 2024, mengatur bahwa Jakarta akan kehilangan statusnya sebagai Ibu Kota Negara. Namun, hingga kini, dengan sisa waktu dua minggu, Presiden Jokowi belum menerbitkan Kepres pemindahan Ibu Kota Negara. Akibatnya, Jakarta masih memegang status Ibu Kota Negara sampai adanya Kepres resmi. Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 63 UU No. 2 Tahun 2024, yang menyatakan bahwa Jakarta tetap menjadi Ibu Kota Negara hingga ada keputusan resmi dari Presiden terkait pemindahan Ibu Kota ke IKN.

Pertanyaan Besar: Siapa yang Akan Menandatangani Kepres IKN?
Menjelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi, muncul pertanyaan besar: siapa yang akan menandatangani Kepres perpindahan ini? Apakah Jokowi akan melakukannya sebelum 20 Oktober 2024, ataukah Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih yang akan mengambil keputusan penting ini?

Ada kemungkinan besar bahwa Jokowi tidak akan menerbitkan Kepres IKN sebelum 20 Oktober 2024. Tekanan publik dan pertimbangan politik mungkin menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan ini. Meskipun Jokowi mendukung penuh perpindahan ibu kota, ia mungkin mempertimbangkan dampak politik dan sosial dari keputusan ini di akhir masa jabatannya. Keputusan sebesar ini memerlukan pertimbangan matang, dan Jokowi mungkin lebih memilih untuk membiarkan presiden berikutnya mengambil langkah final.

Sementara itu, Prabowo juga mungkin tidak akan segera menerbitkan Kepres IKN setelah dilantik. Jika Jokowi tidak menandatangani Kepres IKN, tanggung jawab tersebut akan beralih ke Prabowo Subianto. Namun, meskipun Prabowo mendukung proyek tersebut, faktor-faktor politik dan ekonomi mungkin akan membuatnya ragu untuk segera menandatangani Kepres IKN. Setidaknya terdapat lima alasan yang mungkin membuat Prabowo tidak akan segera menerbitkan Kepres IKN.

Alasan petama, Prabowo kemungkinan akan lebih fokus pada janji kampanye yang mendesak. Salah satu janji kampanye utamanya adalah program makan siang gratis untuk siswa sekolah, yang memerlukan alokasi anggaran besar. Program ini mungkin akan menjadi prioritas awal pemerintahannya, sehingga perpindahan ibu kota dapat ditempatkan lebih rendah dalam agenda.

Alasan kedua, Prabowo mungkin akan melakukan peninjauan ulang terhadap anggaran IKN. Proyek ini membutuhkan biaya besar, dan ia mungkin perlu mempertimbangkan kembali apakah anggaran negara dapat menanggung beban proyek IKN bersamaan dengan program-program prioritas lainnya.

Ketiga, Prabowo mungkin akan menyesuaikan diri dengan dinamika politik dan dukungan parlemen serta opini publik. Jika perpindahan ibu kota tidak mendapat dukungan penuh dari parlemen atau publik, ia bisa saja memilih untuk menunda keputusan tersebut.

Keempat, Prabowo kemungkinan akan mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan nasional. Situasi ekonomi global yang tidak stabil mungkin membuatnya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan besar seperti perpindahan ibu kota.

Yang terakhir alasan kelima, Prabowo mungkin akan mendengarkan tuntutan publik yang menginginkan penundaan proyek IKN. Banyak kelompok masyarakat yang meminta penundaan, dan Prabowo mungkin akan merespons dengan meninjau kembali rencana perpindahan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Potensi Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota dan IKN Mangkrak serta Masalah Hukum

Jika Presiden Jokowi tidak menandatangani Kepres IKN sebelum akhir masa jabatannya, dan Presiden Prabowo juga tidak segera melakukannya, ada kemungkinan besar ketentuan tersebut tidak akan berlaku selama lima tahun kepemimpinan Prabowo. Hal ini membuka peluang bahwa Jakarta akan tetap menjadi ibu kota secara permanen. Atau mungkin selamanya?

Sesuai ketentuan dalam UU IKN dan UU DKJ, tanpa Kepres resmi, perpindahan ibu kota secara administratif dan politik belum bisa dilaksanakan, meskipun pembangunan fisik di IKN telah dimulai. Ini berpotensi menyebabkan stagnasi proyek, dengan Jakarta tetap berfungsi sebagai pusat pemerintahan de facto.

Jika Kepres IKN tidak segera diterbitkan, proyek ini berisiko mangkrak. Besarnya tekanan publik yang menolak pembangunan IKN juga berpotensi menempatkan proyek ini dalam sorotan khusus, yang memerlukan evaluasi dan kajian ulang lebih mendalam. Akibat dari evaluasi dan kajian ulang tersebut, proyek IKN bisa mengalami penundaan. Hal ini membuka kemungkinan bahwa proyek IKN benar-benar menjadi mangkrak, yaitu Proyek IKN Mangkrak.

Dalam konteks ini, pembangunan yang sudah berjalan tanpa kejelasan legalitas sebagai Ibukota Negara dapat menimbulkan persepsi terjadinya pemborosan anggaran negara dan menciptakan ketidakpastian hukum. Kondisi ini bisa membuka pintu bagi berbagai masalah hukum di masa depan, terkait potensi pelanggaran dalam pelaksanaan proyek IKN. Namun, sebagai pendukung Prabowo Subianto saat Pilpres Februari 2024 lalu, saya meyakini bahwa di bawah kepemimpinan baru Presiden Prabowo Subianto, akan ada solusi terbaik terkait masalah perpindahan Ibu Kota Negara ini.

Wallahu a’lam bishawab. Wassalam, Sugiyanto (SGY)-Emik, Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat)

Penulis adalah Pendukung atau Relawan Mandiri Capres Prabowo Subianto pada Pilpres Februari 2024 lalu.

MoneyTalk, Jakarta – Amat tepat, apa yang dikatakan Sekjen Majelis Pers, Ozzy Sulaiman Sudiro dalam pemaparan dan edukasi pendalaman profesi kejurnalistikan yang dilaksanakan Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia di Wisma Arga Muncar Bogor, Jum’at hingga Sabtu (4 dan 5 Oktober 2024).

Di antara pesannya dalam perspektif agar pers bermartabat dan mandiri, mesti melulu mengutamakan objektivitas, atau tidak keberpihakan dan idealnya mengangkat kode etik sebagai pedoman jurnalistik demi menjunjung tinggi UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers merupakan konsistensi yang tidak bisa ditawar menawar.

Dan selebihnya penulis selaku Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP. KWRI yang ikut mendampingi sang Sekjen Majelis Pers, mendapatkan beberapa poin penting lainnya yang secara eksplisit disampakan oleh Ozzy Sudiro:

1. Untuk mendapatkan pers yang profesional dan proporsional, memang sebuah keharusan, hal yang urgensi setiap wadah pers untuk mengadakan Pendalaman Disiplin Ilmu Jurnalistik. Sehingga umat jurnalistik/ insan pers dengan sendirinya dapat menilai perkembangan, internal dunia pers ditanah air secara global dengan multi fenomena dinamika kehidupan, dan termasuk banyak sisi pandang masyarakat konsumen terhadap karya jurnalistik secara positif, ada juga negatif tentunya. Karena realitas ada banyak penikmat berita, yang butuh info berita, kecewa lalu menjudge, “peliputan Pers Banyak Tebang Pilih”

2. Terkait delik sengketa pers seharusnya Dewan Pers memiliki prinsip bahwa Karya Jurnalistik Tidak Menganut Kriminalisasi Hukum Pidana;

3. Banyak pertanyaan dari insan jurnalistik, terhadap dewan pers ” Mampukah Dewan Pers Mengakomodir Aspek-Aspek Pers?”

Selanjutnya, terkait persoalan sengketa Pers kata Ozzy, telah terjadi sejak jaman orde baru hingga paska reformasi, meskipun dalam teorinya bahwa sengketa pers harus melalui proses di dewan pers, yang hakekatnya sebagai rule of the games namun banyak yang terabaikan dan tidak menemukan solusinya. Dan bicara faktanya saja, selama ini banyak teman-teman jurnalis dikriminalisasi hingga di meja hijaukan. Persoalan itu muncul karena dewan pers tidak mampu mengakomodir aspek pers. Pedoman kode etik jurnalistik dan UU Pers kerap hanya sebagai simbol, mereka berpedoman pada UU Siber dan UU ITE. Itu hal yang fatal dalam kemerdekan pers sehingga penyekatan dan diskriminatif terhadap umat Pers terus berlangsung.

4. Oleh karenanya atas gejala gejala dan perkembangan pers (jurnalistik), Majelis Pers menaruh harapan besar terhadap dewan pers saat ini.

Pada kesempatan yg sama, Penulis hanya menyampaikan dari sisi pandang hukum praktis dan aktivis, “bahwa perlu diketahui oleh masyarakat (general) makna regulasi adalah norma atau butir-butir ketentuan produk kebijakan pemerintahan yang sah atau diskresi penguasa agar dilaksanakan secara ekual untuk semua orang.

Maka ketika terdapat keberatan terhadap kebijakan dimaksud, tentu tidak dapat menganulir atau membatalkannya oleh sekedar faktor adanya pihak-pihak atau individual yang keberatan terhadap sebuah regulasi, maka ungkapan keberatan dari pihak-pihak tertentu para penggunanya, apapun argumentasi penolakannya, akan sia-sia belaka, kecuali penolakan oleh pihak yang keberatan dilakuan melalui proses upaya hukum ke badan yang berkompeten (sesuai levelitas/hirarkis regulasi atau derajat ketentuan atau norma). Misal, dilakukan uji materi melalui Mahkamah Agung, atau ke Mahkamah konstitusi atau desakan kepada presiden dan para anggota parlemen melalui surat atau upaya lainnya “.

Sehingga absurd bahkan mustahil jika perubahan diharapkan sekedar menunggu adanya “kesadaran penguasa” (eksekutif dan legislatif), yang tentunya berbenturan dengan politik fragmatis berikut berbagai dimensi kebutuhan penyelenggaraan kehidupan dalam bernegara.

Penulis: Damai Hari Lubis, Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP. KWRI