22 November 2026

Opini

MoneyTalk,Jakarta – Saat diwawancara media setelah tanggal 20 Oktober 2024 akan kemana, Jokowi menjawab akan pulang ke Solo. Lalu, Jokowi menjawab wartawan tentang kegiatan apa yang akan dilakukan, dengan mengatakan akan tidur.

Namun, dapat dipastikan Jokowi tidak akan bisa tidur nyenyak pasca lengser. Meski matanya terpejam, pikirannya akan terus dihantui kecemasan, kegalauan dan ketakutan yang luar biasa, atas segala kebohongan dan kezalimannya kepada rakyat.

Seluruh kejahatan dan kezaliman Jokowi, akan diingat rakyat. Rakjat, tidak akan melupakan, bahkan tak akan pula memaafkan.

Di Jakarta, secara pribadi Jokowi sudah digugat Habib Rizieq dkk. Saat pihak Setneg hadir, legal standingnya dipersoalkan. Karena gugatan terhadap Jokowi adalah gugatan terhadap pribadinya, bukan pada jabatannya sebagai Presiden.

Menyedihkan sekaligus memalukan. Pejabat istana, tak paham gugatan pribadi dan institusi. Mengelola negara secara amatiran.

Kedepan, Jokowi tak bisa menggunakan kekuasaannya untuk menghadapi gugatan habib Rizieq dkk. Fasilitas istana, baik Setneg hingga jaksa agung, tak akan bisa bertindak sebagai pengacara negara untuk membela Jokowi.

Jokowi hanya hadapi sidang sendiri. Kalau mau sewa pengacara, harus bayar dari kantong sendiri. Pengacara Jokowi akan malas membela Jokowi setelah tak lagi Presiden. Itu artinya, Jokowi kesepian dan harus menghadapi berbagai tuntutan.

Gugatan habib Rizieq cerdas. Diajukan di Jakarta, karena Jokowi meski digugat secara pribadi, berdomisili di istana, di Jakarta, sehingga gugatan diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan ini juga berhasil mengecoh istana. Datang dalam kapasitas Jokowi Presiden, lalu ditolak pengadilan karena legal standingnya keliru. Jokowi digugat sebagai pribadi, jadi tak ada urusannya dengan Setneg, atau atribut presiden lainnya.

Karena pejabat di lingkaran Setneg penjilat semua, mereka tidak punya malu memamerkan kebodohannya di sidang yang terbuka untuk umum. Seluruh rakyat jadi tahu, kinerja lingkaran istana memang payah.

Pasca Jokowi pulang ke Solo, sejumlah aktivis Solo juga bersiap untuk menggugat Jokowi di Solo. Rakyat di wilayah lain, juga bisa melaporkan kejahatan pidana Jokowi, ke seluruh Polda yang ada. Karena kebohongan Jokowi, bukan hanya berimplikasi perdata, tetapi juga pidana.

Jokowi, pasca lengser akan dituntut secara perdata dan pidana. Kebijakannya, akan dituntut secara tata usaha negara. Jadi, mana bisa Jokowi nyenyak tidur? Penjara, sudah siap menampung Jokowi.

Penulis : Ahmad Khozinudin. Sastrawan Politik

MoneyTalk,Jakarta – Sudah lama penulis nyatakan “Jokowi akan terkena karma politik” dan karma tersebut beberapa nya sudah mulai terbukti menyerempet tubuh Jokowi pra lengser keprabon, maka logika perspektif politiknya tentu bakal membesar paska Jokowi lengser, karena faktor hilangnya kekuasaan ?

(lebih…)

MoneyTalk, Jakarta – Tiga hari sebelum dilantik hari Minggu, 20 Oktober 2024 nanti, ada yang special untuk Prabowo Subianto.

Hari ini, Kamis, 17 Oktober 2024, Presiden RI terpilih Bp. H. Prabowo Subianto merayakan HUT-nya ke-73 tahun.

Dia dilahirkan di Jakarta, 17 Oktober 1951. Ayahnya bernama Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo. Dia adalah ekonom dan menteri terkenal pada era Presiden Soekarno dan Soeharto.

Pada 7 Januari 1946, Soemitro menikahi seorang wanita blasteran Manado-Jerman bernama Dora Marie Siregar. Ia adalah ibu kandung Prabowo Subianto.

Dora Marie Sigar yang blasteran Manado-Jerman berprofesi sebagai seorang perawat.

Kemudian, hasil pernikahan Prabowo dengan Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), mereka dikaruniai seorang putra tunggal bernama Ragowo Hediprasetyo Djojohadikoesoemo. Dia akrab dipanggil Didit Prabowo.

Didit sendiri dikenal sebagai fashion designer.

Selamat milad panjang umur, menjadi pemimpin mercusuar dunia 🎉🙏

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Inisiator GARNISUN 08, Ketum IRSI

MoneyTalk, Jakarta – Baru saja penulis mendapatkan rilis dari sahabat penulis di Solo, yakni dari Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H. Ia akademisi sekaligus advokat senior dari Surakarta. Melalui Pengadilan Negeri Solo, Dr Taufik menginformasi bahwa hari Selasa, 15/10 telah diajukan upaya hukum yudisial review terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang menjadi dasar legalisai ekspor pasir laut R.I. ke Singapura.

Kita semua tahu bahwa ekspor pasir laut meski dengan cover ‘sedimentasi’, substansinya sama. Yakni merusak lingkungan, mematikan mata pencaharian nelayan dan menjual kedaulatan batas wilayah NKRI kepada Singapura.

Di ranah hukum perdata, Habib Rizieq Shihab mengawali perlawanan pada Jokowi dengan melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan hari ini, secara hukum tata usaha Negara Dr Taufik memulai gugatan terhadap kebijakan Jokowi yang zalim melalui Pengadilan Negeri Surakarta, Solo.

Upaya untuk menggugat kebijakan ekspor pasir Jokowi yang merugikan rakyat melalui Yudisial Review ke Mahkamah Agung, secara teknis memang dapat disampaikan melalui Pengadilan Negeri Surakarta. Tuntutannya jelas, pembatalan PP yang melegalisasi pengrusakan lingkungan, mematikan mata pencaharian nelayan dan menjual kedaulatan NKRI.

Menurut rilis yang dikirim, PP Nomor 26/2023 yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan telah salah mengartikan amanat dari Pasal 56 Undang-Undang Kelautan yang mengamanatkan pemerintah untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

Perlindungan dan Pelestarian lingkungan Laut seharusnya dilakukan dengan upaya upaya sistematis dan terukur serta mempertimbangkan kebutuhan serta urgensi dari ekosistem laut dengan menentukan material atau substansi apa saja yang dapat mendegradasi ekosistem laut dan substansi apa saja yang timbul secara alami dan tidak mengakibatkan terdegradasinya ekosistem laut.

PP Nomor 26/2023 telah mencampuradukkan dan menyamakan material Pasir laut alami dan sedimentasi lain (lumpur) dimana keduanya memiliki dampak yang jauh berbeda bagi ekosistem laut.

PP Nomor 26/2023 justru akan membuka keran eksploitasi Pasir Laut yang tidak memiliki dampak buruk apapun terhadap ekosistem dan berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem laut apabila dilakukan eksploitasi. PP Nomor 26/2023.

Upaya yang ditempuh oleh Dr Muhammad Taufik melalui Kuasa Hukumnya Nael Tiano Marbun, SH, sejalan dengan aspirasi tuntutan rakyat yang menginginkan Jokowi diadili pasca lengser. Sebab, Jokowi tidak saja dituntut secara pidana dan perdata, tetapi juga harus dipersoalkan seluruh kebijakannya yang zalim secara tata negara.

Tuntutan secara Tata Negara terhadap Jokowi adalah tuntutan untuk membatalkan seluruh keputusan dan peraturan negara yang dikeluarkan saudara Jokowi, yang dipenuhi kebohongan, pengkhianatan dan kezaliman, termasuk tetapi tidak terbatas pada proyek IKN Jokowi, Keputusan Proyek Strategis Nasional Jokowi seperti di PIK 2 & BSD, Keputusan Izin Ekspor Pasir Jokowi, hingga keputusan status PSN untuk seluruh oligarki kroni Jokowi lainya, dan berbagai kebijakan dan peraturan yang merugikan rakyat.

Ikhtiar ini, telah dimulai dari Solo. Semoga, daerah lainnya menyusul. Baik dengan melakukan tuntutan hukum secara perdata, pidana maupun secara tata negara. []

Penulis: Ahmad Khozinudin, S.H., Advokat.