22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Ketika Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkumpul di Lembah Tidar pada akhir Oktober 2024, pilihan lokasi ini bukanlah tanpa makna yang mendalam. Lembah Tidar yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, bukan hanya latar tempat berdirinya Akademi Militer (Akmil), tetapi juga simbol historis, kultural, dan spiritual yang sangat erat kaitannya dengan sejarah kepemimpinan militer Indonesia, terutama bagi Prabowo sendiri.

Gunung Tidar, yang menjulang di tengah-tengah Pulau Jawa, secara fisik dan spiritual dikenal sebagai “Pakuning Tanah Jawa” atau paku penyeimbang pulau. Ini menambah lapisan makna tersendiri bagi acara pembekalan para menteri dan wakil menteri di kabinet baru ini. Dalam lanskap sejarah dan budaya Jawa, Gunung Tidar lebih dari sekadar tempat, melainkan simbol stabilitas dan kekuatan, yang diharapkan akan tercermin dalam kepemimpinan kabinet di bawah arahan Prabowo.

Gunung Tidar dan Akademi Militer, Warisan Kepemimpinan TNI AD, Gunung Tidar memiliki arti penting dalam pembentukan TNI Angkatan Darat. Di lereng gunung inilah berdiri Akademi Militer yang sejak tahun 1945 telah mencetak ribuan perwira tangguh yang memainkan peran sentral dalam pertahanan dan keamanan negara. Bagi Prabowo Subianto, Lembah Tidar adalah tempat di mana ia mendapatkan pembekalan awal tentang kepemimpinan, disiplin, dan ketangguhan—nilai-nilai yang sangat ia pegang erat sepanjang karier militernya.

Akmil tidak hanya mengajarkan strategi perang dan disiplin militer. Di tempat ini, para calon perwira juga dibekali dengan pendidikan akademis yang mencakup ilmu sosial, teknologi, hingga bahasa, sehingga membentuk generasi pemimpin yang tidak hanya tangguh di medan perang tetapi juga cerdas dan berwawasan luas. Ikatan emosional Prabowo dengan Akmil menjadikan Lembah Tidar lebih dari sekadar tempat penting dalam perjalanan hidupnya, melainkan sumber inspirasi bagi prinsip-prinsip kepemimpinannya.

Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa Lembah Tidar dipilih sebagai lokasi pembekalan bagi para menteri Kabinet Merah Putih. Sebagaimana Prabowo sendiri dilatih di sini untuk menjadi pemimpin yang kuat dan berintegritas, ia seolah ingin menularkan nilai-nilai tersebut kepada para menterinya, mengingatkan bahwa tugas kenegaraan adalah pengabdian total kepada bangsa dan negara.

Makna Spiritual Gunung Tidar: Paku Penjaga Pulau Jawa, Namun, Lembah Tidar tidak hanya memiliki makna militer. Dalam kearifan lokal masyarakat Jawa, Gunung Tidar sering disebut sebagai “Pakuning Tanah Jawa,” paku yang secara spiritual menjaga kestabilan Pulau Jawa. Legenda yang mengisahkan bahwa Syekh Subakir, ulama dari Persia, menancapkan tombak di puncak Gunung Tidar untuk mengalahkan energi negatif yang ada di pulau ini telah menjadi mitos yang diwariskan turun temurun. Tombak tersebut, Kiai Sepanjang, dipercaya sebagai simbol stabilitas yang menjaga agar Pulau Jawa tidak terguncang oleh kekuatan-kekuatan destruktif.

Di puncak Gunung Tidar terdapat tugu bertuliskan “Sopo Salah Seleh,” yang berarti “Siapa yang salah, akan menerima akibatnya.” Tugu ini menjadi pengingat akan prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab, yang juga dipegang teguh oleh masyarakat Jawa. Nilai-nilai spiritual dan etika moral ini seolah ingin dihadirkan kembali oleh Prabowo di tengah kompleksitas politik dan pemerintahan yang dihadapi kabinetnya.

Prabowo, dengan memilih Lembah Tidar sebagai tempat pembekalan kabinet, mungkin bermaksud untuk menegaskan pentingnya kembali kepada nilai-nilai fundamental dalam memimpin bangsa: disiplin, tanggung jawab, dan pengabdian yang tulus. Seperti Gunung Tidar yang menjadi penyeimbang pulau, para menteri dan wakil menteri diharapkan menjadi penopang stabilitas politik dan kesejahteraan bagi Indonesia.

Simbolisme Kembali ke Akar Kepemimpinan, Dalam konteks ini, pembekalan kabinet di Lembah Tidar membawa makna simbolis yang sangat kuat. Ini bukan sekadar pertemuan teknis antara para menteri, melainkan sebuah upaya untuk memperkuat kembali akar kepemimpinan dan pengabdian kepada negara. Dengan berlatar di Lembah Tidar, tempat yang penuh dengan sejarah militer dan spiritual, Prabowo seolah ingin mengingatkan bahwa kepemimpinan yang tangguh dan kokoh harus dibangun di atas fondasi disiplin, kesetiaan, dan nilai-nilai luhur yang telah teruji oleh waktu.

Bagi para menteri, ini bukan sekadar kesempatan untuk saling mengenal dan menyusun strategi kerja sama antar kementerian. Ini adalah momen penting untuk merenungkan tanggung jawab besar yang mereka emban, sembari mengingat bahwa tugas ini bukan sekadar posisi jabatan, tetapi panggilan untuk mengabdi kepada bangsa. Prabowo, melalui simbolisme yang kuat dari Lembah Tidar, mengajak kabinetnya untuk memahami arti pengabdian yang sesungguhnya—bahwa kepemimpinan bukanlah soal kekuasaan, tetapi tentang melayani dan memastikan stabilitas serta kesejahteraan bagi rakyat.

Lembah Tidar, Latar yang Memperkuat Kabinet Merah Putih, Selama acara pembekalan yang akan berlangsung di kompleks Borobudur International Golf and Country Club di dalam kawasan Akmil, tenda-tenda disiapkan bagi para menteri dan wakil menteri yang akan mengikuti arahan langsung dari Presiden Prabowo. Acara ini juga melibatkan partisipasi masyarakat lokal yang akan menyambut kehadiran rombongan kenegaraan, memperlihatkan semangat kebersamaan antara pemerintah dan rakyat.

Momentum ini menjadi penanda awal perjalanan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo dan Gibran. Dengan memilih Lembah Tidar sebagai lokasi awal, Prabowo memberikan sinyal bahwa perjalanan pemerintahan ini harus dibangun di atas fondasi yang kokoh, disiplin, dan berakar pada nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur serta pendahulu.

Lembah Tidar, dengan segala kekayaan sejarah dan makna spiritualnya, menjadi tempat yang tepat untuk memulai perjalanan Kabinet Merah Putih. Bagi Prabowo Subianto, ini bukan hanya tempat di mana ia dilatih sebagai perwira militer, tetapi juga sumber inspirasi dalam kepemimpinannya. Bagi masyarakat Jawa, Gunung Tidar adalah simbol stabilitas dan keseimbangan, yang mencerminkan apa yang diharapkan dari pemerintahan ini: kestabilan politik, kesejahteraan rakyat, dan pengabdian yang tulus kepada bangsa.

Dalam konteks pembekalan kabinet, Prabowo seolah ingin menegaskan kembali pentingnya nilai-nilai dasar dalam kepemimpinan. Lembah Tidar menjadi tempat di mana para menteri diajak untuk merenungkan tugas berat mereka, sembari memperkuat sinergi dan kerja sama yang diperlukan untuk menjalankan program-program pemerintah dengan sukses. Lembah Tidar, dengan segala simbolismenya, menjadi latar yang sempurna untuk menegaskan pentingnya kepemimpinan yang tangguh dan pengabdian yang kokoh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depan.(c@kra)

Penulis: Mus Gaber, Ketua Padepokan Hukum Indonesia

MoneyTalk, Jakarta – Baru-baru ini pemerintahan Prabowo Gibran mengangkat banyak menteri dan mebentuk banyak lembaga setingkat menteri serta akan mendapatkan anggaran setingkat menteri. Banyak yang protes atau meragukan, bagaimana membiayainya? Dari mana uangnya? Kalau nanti semua menteri dan pejanatnya minta uang yang banyak, bagaimana jadinya? Apa gak ribut rumah tangga? Ibarat Istri atau anak minta uang yang banyak, tapi bapaknya uangnya tidak banyak.

Masalah utamanya memang selama ini uang yang dibagikan oleh negara kepada kementerian dan lembaga juga kepada rakyat itu memang sedikit sekali. Sementara para pejabat mesti bagi-bagi kepada orang banyak. Belum lagi setelah dibagikan uang tersebut ditarik lagi menjadi pajak, jadi uang yang ada di kantong orang-orang sedikit sekali. Maka belanja masyarakat sedikit sekali.

Itulah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit bergerak. Aliran darah atau uangnya terlalu sedikit, sehingga lemas atau lesu darah. Padahal untuk mencapai keadaan 5 sampai 10 kali lipat keadaan harta benda sekarang, maka Indonesia membutuhkan uang banyak dan uang itu masih bertumpuk di dalam tabungan atau di dalam rekening atau di dalam gudang-gudang penyimpanan yang besar.

Bagaimana uang bisa numpuk? Itu kisah lama sekali waktunya. Uang milik Indonesia telah menumpuk dari sejak zaman kerajaan dulu, dalam bentuk emas perak logam. Lalu berlanjut di zaman VOC dalam bentuk surat berharga, saham dan kepemilikan bank, hingga era pemerintah Hidia Belanda dalam bentuk tabungan, deposito, piutang dll. Semua ini adalah uangnya Republik Indonesia. Namun semua belum cair.

Sedangkan sekarang ini uang yang beredar di Indonesia dalam bentuk uang kertas dan uang logam hanya sekitar 700 triliun rupiah. Ini jumlah yang sangat kecil sekali. Karena jika uang sebesar itu dibagikan ke seluruh rakyat Indonesia maka masing-masing orang Indonesia hanya bisa belanja 7200 rupiah sehari. Kalau demikian seluruh rakyat Indonesia adalah miskin absolut karena hanya bisa belanja di bawah 2 dollar PPP. Dengan uang di kantong masing-masing rakyat Indonesia cuma 7000 an perak per hari itu kere dan mati kutu bos!

Bagaimana cara mengeluarkan uang tersebut? itu yang menjadi pertanyaan yang harus dijawab. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mempekerjakan orang yang banyak agar bisa membagikan uang yang banyak. Alasannya cukup terang! Indonesia wilayahnya sepertiga dunia, panjangnya dari Jakarta hingga Moscow. Kalau yang urus sedikit maka jadinya tidak terurus.

Mempekerjakan orang yang banyak itu bagus. Sebab ada ajaran yang mengatakan makin banyak membantu orang makin banyak rejeki. Ini berlaku makin banyak mempekerjakan orang dalam suatu pekerjaan, maka makin banyak orang yang dapat gaji, maka akan makin banyak rejeki yang mempekerjakan. Apalagi nanti yang dipekerjakan benar-benar bekerja dan benar-benar masing-masing memberi hasil atas pekerjaannya.

Tidak ada yang kebetulan di dunia, semua sudah didesain. Mengapa banyak menteri sekarang? Itu juga bukan suatu kebetulan, karena sekarang itu uang Republik Indonesia siap akan dicairkan. Akan banyak sekali uangnya Republik Indonesia. Jika PIN, pasword dan barkodenya benar maka sudah pasti cair. Selama ini memang rada keliru pencet PIN, jadi ATM nya ketelen. Tinggal diurus lagi yang baru. Kalau bisa jangan pake kartu lagi. Pake barkode saja lebih canggih.

Penulis: Salamuddin Daeng

MoneyTalk, Jakarta –

Pidato Presiden ketika dilantik, atau sebelumnya terpilih Jadi Presiden, Prabowo Subianto cukup bombastis dan jika tidak melihat track record, maka banyak pidato mengagumkan.

Semua konten dinisbatkan demi rakyat, pemerintahan bersih dan mendorong agar rakyat berdaulat. Merdeka dari tekanan dan ancaman siapapun. Pokoknya hebatlah. Ada yang menyamakan dengan pidato Soekarno segala. Harapan digantungkan sangat tinggi.

Harapan itu mulai sirna dengan cepat setelah Prabowo mengumumkan susunan kabinet gembrot. Ini menjadi prestasi awal dalam hal penggemukan. Kabinet bercitra daging eh dagang sapi. Sudah Menteri dan Wamen numpuk ditambah lagi dengan jabatan Utusan Khusus Presiden yang isinya antara lain Gus Miftah, Raffi Akhmad dan Zita Anjani anak Zulhas.

Para Menteri di posisi strategis ternyata diisi oleh wajah-wajah orde lama, orde Jokowi. Orde yang telah terbukti apkiran dan berjalan disorder. Pidato menggebu hanya bumbu untuk mengambil keputusan abu-abu alias cemen.

Baru satu hari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo sudah dikangkangi Gibran. Tanpa ba bi bu tiba-tiba Gibran menerima kunjungan Wakil Presiden RRC di Kantor Wapres yang dilanjutkan dengan makan siang bersama. Wapres Han Zheng dan Gibran menyatakan akan memperkuat kerjasama kedua negara. Manuver politik brutal mulai dimainkan.

Presiden Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto tampaknya bertekuk lutut di bawah kaki Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ada penampakan Jokowi di belakang membayang.

Pidato hebat langsung melempem kaya kerupuk bukan saja saat takluk pada titipan Jokowi soal Kabinet, tetapi juga pada permainan atau manuver politik kunjungan Wapres RRC. Jokowi ternyata bawa-bawa China sang penjajah untuk menekan Prabowo. Apa yang dapat diharapkan dari Presiden yang berada dalam posisi di bawah tekanan ?

Manuver Gibran-Han Zheng adalah teror bagi jalannya pemerintahan Prabowo. Pemerintahan belum berjalan sudah diwarnai dengan tekan menekan, pengaruh mempengaruhi serta ancam mengancam. Gestur para pemain sulit untuk berdusta. Rakyat yang katanya berdaulat masih ditempatkan sebagai penonton. Menikmati pertunjukan para oligarki yang sedang bermonolog demi dirinya sendiri.

Rezim baru tidak tahu malu dan tidak mau tahu dengan goncangan perasaan rakyat. Rakyat kecewa dengan kabinet yang bakal memboroskan anggaran, kabinet suka-suka gue, kabinet bagi-bagi kue. Bahagia dapat kue baru juga dilantik Mendes & DT Yandri Susanto asal PAN langsung mengundang peringatan kematian ibunya dengan kop surat undangan Mendes & DT. Dari RW sampai Posyandu diundang. Kampungan sekali dan super cemen.

Rakyat kecewa dengan rezim Jokowi yang dikooptasi oleh China dan kini rezim Prabowo tak berdaya untuk melepaskannya. Pidato kemerdekaan dan kerakyatan hanya retorika.

Dulu lebih dahsyat lagi dalam beretorika, mimbar pun dipukul-pukul demi timbul dan tenggelam bersama rakyat. Ketika rakyat tenggelam, Prabowo malah timbul bersama Jokowi. Rakyat menjadi mimbar yang dipukul-pukul dengan keras, untung mimbarnya sabar hingga tidak ambruk.

Prabowo harus berontak atas kungkungan Jokowi jika ingin mandiri, merdeka dan mendapat dukungan rakyat. Saatnya untuk timbul bersama rakyat, bukan sebaliknya menenggelamkan rakyat. Jika tidak, Prabowo hanya wayang yang dimainkan dalang.

Lalu ditentukan kapan bermain dan kapan dimasukan ke dalam kotak, kapan berjaya dan kapan pula untuk dimatikan.

Tanpa ada gebrakan dan pemberontakan, maka rezim Prabowo Gibran akan menjadi rezim cemen yang hanya berpura-pura pro rakyat.

Penulis : M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan.

MoneyTalk, Jakarta – Penerapan DAO (Decentralized Autonomous Organization) di Indonesia membawa angin segar bagi tata kelola organisasi dan korporasi di era digital. Dengan pesatnya perkembangan teknologi blockchain di seluruh dunia, Indonesia kini berada pada momen krusial untuk mengadopsi konsep ini sebagai salah satu solusi inovatif dalam menghadapi tantangan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas di sektor publik maupun swasta.

Manfaat DAO bagi Indonesia

DAO menawarkan banyak keunggulan yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia, terutama dalam memperbaiki sistem tata kelola yang sering kali dikeluhkan karena kurangnya keterbukaan dan keefisienan. Dengan menggunakan smart contract di blockchain, DAO memungkinkan proses pengambilan keputusan yang lebih transparan, di mana semua pemegang token atau anggota organisasi memiliki hak suara yang sama. Hal ini dapat mengurangi dominasi elit tertentu dalam pengambilan keputusan dan memperkuat partisipasi masyarakat secara lebih luas.

Di sektor publik, DAO dapat membantu meningkatkan pengelolaan anggaran pemerintah dan mempercepat proses birokrasi yang sering lamban. Sebagai contoh, pengalokasian anggaran atau subsidi bisa dilakukan melalui voting publik, di mana masyarakat memiliki hak untuk memutuskan prioritas belanja negara. Dengan mekanisme ini, tidak ada ruang bagi penyelewengan karena semua transaksi terekam secara otomatis dan transparan di blockchain.

Tantangan dalam Penerapan DAO

Penerapan DAO di Indonesia tidak akan berjalan tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah pemahaman masyarakat tentang teknologi blockchain dan DAO itu sendiri. Saat ini, literasi digital di Indonesia masih perlu ditingkatkan, terutama di daerah-daerah yang akses teknologinya terbatas. Tanpa pemahaman yang memadai, potensi besar DAO mungkin tidak akan bisa dimaksimalkan.

Selain itu, regulasi yang ada saat ini juga belum sepenuhnya mendukung penerapan DAO. Sistem hukum Indonesia perlu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi ini, khususnya dalam aspek perlindungan hak pemegang token dan kejelasan hukum terkait smart contract. Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang tidak hanya melindungi, tetapi juga mendorong inovasi blockchain agar Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara lain dalam hal adopsi teknologi ini.

Potensi untuk Ekonomi Digital

DAO dapat menjadi katalis bagi ekonomi digital Indonesia yang tengah berkembang. Dalam dunia startup, misalnya, DAO dapat digunakan untuk membentuk model bisnis baru di mana investor, pengembang, dan pengguna semuanya memiliki bagian dalam pengambilan keputusan, menghapus batasan antara pemilik modal dan pekerja. Ini akan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih demokratis dan memberdayakan.

Sektor keuangan juga bisa mendapatkan manfaat dari penerapan DAO, terutama dalam hal desentralisasi layanan keuangan atau DeFi (Decentralized Finance). Masyarakat dapat memiliki akses yang lebih adil terhadap produk keuangan tanpa bergantung pada lembaga-lembaga keuangan tradisional yang terkadang tidak inklusif.

Penerapan DAO di Indonesia memiliki potensi besar untuk mengubah cara kita menjalankan organisasi dan mengelola sumber daya. Meski ada tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam aspek regulasi dan literasi digital, dengan upaya yang tepat, Indonesia bisa menjadi pionir dalam penggunaan teknologi DAO di Asia Tenggara.

DAO bukan hanya sekedar tren teknologi, tetapi sebuah revolusi dalam cara kita berorganisasi dan mengambil keputusan. Jika dikelola dengan bijak, DAO dapat membawa Indonesia menuju era baru di mana transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat menjadi inti dari setiap proses pengambilan keputusan. (c@kra)

Penulis: Pengamat dan Pengembang Blockchain Gatot S. Senjaya

MoneyTalk, Jakarta – Bangsa ini sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 .Telah melenceng dari cita cita tujuan bernegara.

Pengkhianatan pada Pancasila dan para pendiri negara bangsa ini perlu diingatkan kepada mereka ketua ketua partai politik yang telah merusak tatanan berbangsa dan bernegara.

Semakin hari semakin tidak jelas arah kemana kapal induk Indonesia ini menuju berlayar.

Perjuangan pendiri negeri ini yang mengorbankan harta benda dan nyawa seakan sia -sia sebab apa yang sudah dibangun setapak demi setapak melalui proses yang panjang dan melalui dialektika yang cukup melelahkan dimulai dari 28 Oktiber 1928 melahirkan Bangsa Indonesia yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda.

Pertama: Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah air Indonesia.

Kedoea: Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.

Ketiga: Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.

Sumpah Pemuda yang mempunyai tujuan : Mengangkat Harkat dan Martabat Rakyat Indonesia Asli (Pribumi).

Kemudian dengan semangat sumpah pemuda di proklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Baru kemudian tgl 18 Agustus 1945 UUD 1945 disyahkan dan berdirilah Negara Republik Indonesia. Perjalanan panjang ini dimata para pengamandemen UUD 1945 tidak ada artinya.

Apa itu ke Indonesiaan, semua dibumihanguskan diganti dengan UUD 2002 yang dasarnya Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme. PDIP sebagai motor Pengamandemen lewat ketua fraksi nya Yakob Tobing telah melakukan kudeta konstitusi terhadap UUD 1945 dan Pancasila. UUD 1945 bukan diamandemen tetapi duganti dengan UUD 2002.

Gaduhnya keputusan MK yang meloloskan Gibran ikut Capres kemudian merubah konstelasi politik Indonesia. Para pendukung Pak Jokowi yang hampir 10 tahun bisa memberi makan keluarga nya lewat buzer berubah 180 derajat ,sekarang menyerang dan menelanjangi dengan kebencian terhadap Pak Jokowi .

Gibran sebagai proxi politik Pak Jokowi mampu memporak porandakan taranan politik yang ada.

Gibran dihujat sebagai bocil blimbing sayur,tidak punya pengalaman, pemilik akun Fufufafa dan hanya karena bapak nya presiden terus beda nya apa dengan AHY dan Puan Maharani, apa AHY bisa jadi ketua partai kalau SBY bukan Presiden dan apa Puan bisa jadi ketua DPR dan anak nya bisa jadi anggota DPR kalau Emak dan nenek nya bukan Megawati.

Munculnya Gibran yang bisa menembus partai tua Golkar dan dijadikan cawapres merupakan tanda tanda yang memang sistem politik dengan UUD 2002 telah merusak sistem tata negara dan sistem tata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Para pengamat politik dan pelaku politik seperti Eros Jarot, Gunawan Muhammad, Budayawan Butet Kartajasa, Eep Saifuloh Fatah, Anies Baswedan banyak pakar hukum dan buzer menumpahkan hujatan terhadap keputusan MK. Tetapi tidak bergeming terhadap di ganti nya UUD 1945 dengan UUD 2002 tidak peduli dengan digantinya Pancasila dengan Induvudualisme, Liberalisme, Kapitalisme.

Dan lebih aneh lagi Visi Misi Negara diganti dengan Visi Misi Presiden dan tidak peduli dengan hilangnya tujuan negara Masyarakat yang adil dan Makmur.

Jadi omong kosong perubahan membuat Jargon Adil dan Makmur, Kesetaraan tetapi meninggalkan Pancasila. Padahal Kemanusiaan Yang Adil dan beradab itu didalam nya termasuk kesetaraan. Jadi aneh kalau Visi Misi Presiden tidak berdasarkan Pancasila.

Perubahan yang bagaimana kalau perubahan itu tidak didasarkan pada:

1.Ketuhanan Yang Maha Esa

2.Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap

3.Persatuan Indonesia

4.Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikma kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan

5.Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

Kelima sila Pancasila itu sudah diurai didalam UUD 1945. Memang butuh Mega thrust untuk menyadarkan bangsa ini Gibran adalah mega thrust untuk kembali pada UUD 1945 dan Pancasila.

Ada yang mengatakan mengusung perubahan, tetapi Pancasila dimutilasi hanya diambil keadilan sosial yang kemudian di tempeli kesetaraan. Ada yang mengaku anak Indeologis Soekarno tetapi Pancasila dibuang diganti dengan Liberalisme, Kapitalisme, dan keluar masuk kampung berlari membeli suara rakyat dengan sembako apa ya pantas masih ngomong Nasionalisme Soekarno.

Tinggal jendral tua yang akan bersanding dengan cucunya apa ya begini negara yang dicita-citakan pendiri negeri ini mari kita tekatkan kembali ke UUD 1945 dan Pancasila kembali pada sistem yang bermartabat untuk menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia.

Penulis: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Panca Sila

MoneyTalk, Jakarta – Tanggal 20 Oktober 2024 Prabowo telah resmi dilantik menjadi Presiden Indonesia ke-8. Tentu saja harapan rakyat sangat besar terhadap kepemimpinan Prabowo sebab harapan ini adalah harapan terakhir apakah Indonesia akan menjadi negara yang besar dan mengembalikan Negara Proklamasi dengan dasar UUD 1945 dan Pancasila atau tenggelam dalam lautan liberalisme Kapitalisme yang berujung pada bubar nya negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu program Presiden terpilih Prabowo Subianto adalah makan sehat bergizi yang akan diberikan pada generasi Z program ini harus kita dukung jika memang kita mencintai masa depan bangsa Indonesia.

Pemberian makanan bergizi bagi anak anak tumbuh kembang juga harus dibarengi dengan membangun karakter kebangsaan.

Bagaimana membangun karakter kebangsaan itu?

Membangun bangsa (nation building) dari kemerosotan zaman reformasi dari bangsa yang budayanya korupsi untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan masa depan yang lebih futuristik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), futuristik atau futuristis adalah terarah, tertuju ke masa depan; berkenaan dengan futur, futurisme, atau futurologi; modern sekali. Menjadi bangsa satu bangsa yang modern dan merdeka dalam abad ke 21 ini.

Sayang sejak amandemen diganti UUD 1945 dengan UUD 2002 bangsa ini justru tidak mampu menegakkan jati dirinya ketika neo liberalisme menjadi dasar menggantikan aliran pemikiran Pancasila. Apakah sejarah akan berulang lagi dan kita kembali di cengkeraman kolonialisme yang berubah wajah menjadi free fight liberalism? Neokolonialisme demokrasi liberal yang menguras kekayaan kita?

Justru hari ini terulang lagi, kita telah melupakan sejarah, bangsa ini akan tersandung batu yang sama. Free fight liberalism telah dihidupkan kembali, kedaulatan rakyat dirampas oleh partai politik, budaya korupsi semakin menggila, rumit dan bertemali, yang bermuara pada oligarki yang menjadikan kekuasaan untuk mengeruk dan merampok kekayaan ibu Pertiwi.

Kita mengalami demokrasi liberal “free fight liberalism di tahun 1950-an terulang lagi karakteristik sistem politik dan sistem ekonomi liberal yang sedang dijalankan di negeri ini sejak UUD 1945 diganti dengan UUD 2002.

Pengalaman itu terjadi tahun 1955 adu domba antar rakyat, sehingga akhirnya memecah belah keutuhan bangsa sama sekali.

BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) justru tidak berfungsi dan tidak melakukan apa-apa ketika negara diganti dasarnya dari Pancasila menjadi Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme dengan sistem Presidensiil yang basisnya individualisme kekuasaan dipertarung kan banyak -banyakan suara kalah menang kuat-kuatan pertarungan, post truth demokrasi.

Amandemen UUD 1945 itu yang diamandemen adalah Ideologi Pancasila mengapa sebab yang dimaksud dengan ideologi negara berdasarkan Pancasila itu Ya UUD 1945. Akibat amandemen UUD 1945 mekahirkan politik yang tidak bermartabat politik NPWP (Nomor Piro Wani Piro).

Kerusakan ini akibat pupusnya karakter kebangsaan kita. Mengapa bangsa ini bisa menjadi runyam seperti ini? Maka tata kelolanya harus benar-benar dicermati. Yang jelas, kita telah mengkhianati perjanjian luhur bangsa yaitu Pancasila dan UUD 1945 lalu menyerahkan ‘kompas’ kehidupan kepada asing dan oligarki.

Dimulai dengan amandemen UUD 1945. Dari sinilah proses kehancuran itu dimulai.
Lalu intervensi zionis Amerika melalui National Democratic Institution (NDI) untuk mengacak-acak konstitusi UUD 1945.

Sebetulnya, jauh sebelum mengamandemen UUD 1945, zionis telah lama ingin menghancurkan Pancasila, Sejak RIS, UUDS 50 .tetapi setidaknya sejak pidato Bung Karno di PBB 30 September 1959 di Gedung PBB, New York, Amerika Serikat. Saat itu, terjadi peristiwa penting yang bukan saja dialami oleh Indonesia, tetapi juga oleh dunia.

Pada hari itu Presiden pertama Indonesia Ir Sukarno berkesempatan menyampaikan gagasan di depan para pemimpin negara di PBB.

Pidato berjudul To Buid The World A New (Membangun Dunia Kembali) itu menguraikan Pancasila sebagai dasar Negara. Pancasila tidak ikut liberalis, kapitalis, blok barat atau komunis blok Timur. Sikap (Indonesia) non blok, tidak ikut block barat liberal kapitalis atau block Timur Komunis, dianggap ancaman zionis dan komunis, maka Pancasila harus dihancurkan dan ditenggelamkan.

Setelah Amerika sukses memporak porandakan konstitusi yang didukung oleh agen-agen liberal kapitalis di dalam negeri (Indonesia), maka sejak itu Indonesia semakin hari semakin terjebak dalam kubangan demokrasi liberal, nilai-nilai Pancasila yang sudah menjadi konsensus berbangsa dan bernegara dihilangkan, maka semua kehidupan ini menjadi pertarungan dan pasar bebas.

Kita bisa merasakan hari ini begitu bebasnya orang bicara tanpa ada lagi rasa persaudaraan, caci maki, fitnah, saling serang adalah seperti hal biasa tidak peduli ucapan itu menyakitkan dan melanggar norma-norma agama dan kehidupan berbangsa dan bernegara.Dianggap nya pikiran yang maju ukuran ukuran yang dipakai ukuran demokrasi liberal kebebasan berbicara,kebebasan berekspresi dan ber oposisi.

Bangsa ini sudah menjadi bangsa yang barbar. Lihatlah Rocky Gerung dengan bangga melontarkan makian bajingan tolol, dungu, dan merasa benar tentu saja ucapan seperti itu merembes pada generasi Z untuk tidak lagi menggunakan sopan santun ,tara krama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Begitu juga dengan keserakahan korupsi yang sangat menyakitkan kekayaan ibu pertiwi digarong habis-habisan oleh oligarki yang tentusaja didukung pejabat dan partai politik yang bertemali dalam berkolusi tanpa berfikir masa depan bangsa nya.
Penggarongan kekayaan ibu pertiwi ini terus berlangsung dalam pat gulipat oligarkhy dan para pemegang kekuasaan.

Ada secercah harapan pada Prabowo sebagai presiden terpilih untuk mengembalikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat.

Dari kajian Rumah Pancasila sejak 2005 sampai sekarang bangsa ini telah kehilangan karakter jati dirinya sebagai bangsa.

BPIP sebaiknya diubah dengan BPKK (Badan Pembinaan Karakter Kebangsaan) yang diisi oleh para pakar yang mengerti apa itu karakter kebangsaan, apa itu Pancasila, dan apa itu Bhinneka Tunggal Ika dan Wawasan Nusantara.Jadi tidak ada lagi ketua BPIP mengatakan, Pancasila musuh agama dan melarang hijab bagi petugas Paskibraka.

BPKK harus mampu membangun karakter generasi Z dengan materi Pancasila, UUD1945, sejarah kebangsaan, sebab bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsa nya menghargai pahlawannya.

Geo Strategi kita Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia; yang meliputi daratan, laut, serta udara dan ruang di atasnya, sebagai satu kesatuan, kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

Didasarkan pada Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya.

Tujuan utama Wawasan Nusantara adalah untuk membangun kesadaran nasional dan rasa persatuan yang tinggi. Wawasan Nusantara juga bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Wawasan nusantara juga berpedoman pada semangat gotong royong, kerjasama, dan toleransi yang berlandaskan kearifan lokal dan kebhinekaan dan memandang Indonesia sebagai kesatuan yang utuh dan mengutamakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Menurut Tap MPR tahun 1999, Wawasan Nusantara adalah pandangan dan sikap mental yang menyatakan bahwa Indonesia adalah kesatuan yang utuh dari Sabang sampai Merauke, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, serta menyadari bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang harus dikelola dan dikembangkan sebagai satu kesatuan yang utuh, serta menyadari bahwa perbedaan yang ada di antara daerah-daerah di Indonesia merupakan kekayaan yang harus dikembangkan dan digali secara bijak dan proporsional.

Tujuan Wawasan Nusantara adalah untuk mempromosikan rasa persatuan, identitas nasional, dan integrasi di antara keragaman budaya dan masyarakat Indonesia.
Konsep Wawasan Nusantara, juga dikenal sebagai “wawasan kepulauan”, bertujuan untuk memperkuat kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, serta untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, mendorong pelestarian dan promosi warisan budaya unik nusantara.

Hal ini juga menekankan pentingnya keseimbangan regional, yang merupakan konsep utama yang ingin dicapai melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan kekuatan politik yang adil dan merata di seluruh negeri. Dan ekonomi harus diarahkan pada sebesar-besar nya kemakmuran rakyat bukan di garong oleh Oligarkhy atau sekelompok konglomerat.

Pada waktu pembekalan Calon menteri perlu mendatangkan pakar geo strategi dari Amerika jika perlu juga di datangkan akhli Geo Strategi dari RRC.

Tetapi, itu hanya sebagai ilmu pengetahuan setelah para menteri dan wakil menteri itu mengerti dan memahami Geo Strategi Wawasan Nusantara.

Kalau mengikuti pidato Presiden Prabowo saya pikir menteri nya pasti sudah mengerti tentang Nasionalisme Kebangsaan Sang Presiden Prabowo.

Penulis: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Study Kajian Rumah Panca Sila

MoneyTalk, Jakarta – Penunjukan Aceh dan Sumatera Utara sebagai tuan rumah PON XXI seharusnya menjadi momentum kebangkitan olahraga di Indonesia. Dengan dukungan dana triliunan rupiah, pembangunan fasilitas olahraga berskala internasional di kedua provinsi tersebut diharapkan dapat menjadi ikon baru kebanggaan nasional. Namun, ironisnya, proyek ambisius ini justru menampilkan kegagalan pengelolaan dan kepentingan politik yang menggerogoti esensi penyelenggaraan PON itu sendiri.

Kegagalan Perencanaan dan Pengelolaan Proyek

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan PON XXI di Aceh dan Sumut adalah ketidakcocokan antara perencanaan dan pelaksanaannya. Pada awalnya, pemerintah dan para pejabat daerah di kedua provinsi ini bersemangat dalam membangun fasilitas olahraga untuk memenuhi standar internasional. Namun, dalam perjalanannya, realisasi dari proyek-proyek tersebut sangat jauh dari harapan. Di Aceh, meskipun kontrak senilai Rp536 miliar untuk rehabilitasi dan pembangunan 12 venue berhasil diselesaikan lebih cepat dari target, adanya monopoli tender oleh perusahaan besar menjadi sorotan tajam. Hal ini tidak hanya mengabaikan partisipasi kontraktor lokal tetapi juga menimbulkan ketidakpuasan publik.

Sementara itu, di Sumut, pembangunan Sport Center yang digadang-gadang akan menjadi pusat olahraga terbesar di Indonesia, justru mengalami banyak kendala. Mulai dari konflik lahan, ketidakcocokan desain, hingga keterlambatan penyelesaian proyek, semuanya mencerminkan buruknya manajemen pembangunan. Bahkan, jumlah kursi di stadion utama yang awalnya direncanakan untuk menampung 75.000 penonton, akhirnya harus dikurangi menjadi hanya 25.000 penonton. Ini jelas menunjukkan bahwa proyek yang awalnya dibanggakan sebagai simbol prestasi, berakhir menjadi simbol kemunduran.

Konflik Kepentingan dan Politisasi Proyek

Di balik kegagalan pembangunan ini, tersirat adanya kepentingan politik yang merusak jalannya proyek. Di Aceh, konflik antara KONI Aceh dan Pj. Gubernur Aceh Bustami Hamzah memicu keterlambatan pembangunan yang diduga terkait dengan manuver politik menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Aceh 2024. Dugaan bahwa Bustami memanfaatkan proyek ini untuk keuntungan politiknya mengindikasikan adanya politisasi dalam penyelenggaraan PON.

Di Sumut, konflik lahan yang terjadi antara pemerintah daerah dengan masyarakat lokal semakin memperparah situasi. Pemerintah terlihat tidak segan-segan menggunakan kekuatan aparat untuk menyingkirkan warga yang mengklaim hak atas tanah mereka, seperti yang terjadi di Desa Sena, Deli Serdang, dan Desa Partibi Lama, Kabupaten Karo. Tindakan ini memicu protes keras dari masyarakat dan memperpanjang sengketa agraria, yang pada akhirnya berdampak negatif pada kelancaran pembangunan.

Kekecewaan Presiden dan Buruknya Tata Kelola Pemerintah

Kegagalan pembangunan PON XXI juga ditandai dengan kekecewaan Presiden Joko Widodo, yang batal meresmikan Sport Center Sumut pada 10 September 2024. Keputusan Presiden untuk membatalkan kehadirannya dalam acara penting tersebut dan lebih memilih menghadiri pernikahan putra Khofifah Indah Parawangsa, Bakal Cagub Jawa Timur, mencerminkan sikap apatis pemerintah terhadap masalah mendasar dalam proyek ini. Terlepas dari klaim bahwa anggaran dan progres pembangunan terhambat oleh persiapan Pemilu 2024, keputusan tersebut mengindikasikan lemahnya pengawasan dan koordinasi dari pemerintah pusat.

Dugaan Korupsi dan Manipulasi Tender

Selain kegagalan dalam manajemen proyek, dugaan korupsi juga mencuat dalam berbagai aspek penyelenggaraan PON XXI. Dari penyelewengan honor volunteer hingga dugaan penyelewengan oleh vendor-vendor yang terlibat dalam pengadaan konsumsi, transportasi, dan akomodasi, semua ini semakin menambah buruk citra pemerintah dalam mengelola proyek berskala besar. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran menjadi sorotan utama, dan kasus ini seharusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah dalam menyelenggarakan proyek-proyek nasional di masa mendatang.

Refleksi Akhir: Harapan yang Pupus

PON XXI Aceh-Sumut seharusnya menjadi simbol kemajuan olahraga Indonesia, namun yang terjadi justru sebaliknya. Kegagalan pengelolaan, politisasi proyek, konflik lahan, dan dugaan korupsi mencerminkan ketidakmampuan pemerintah dalam mewujudkan proyek besar yang dapat dibanggakan oleh rakyat. Ironi proyek ini menjadi cerminan dari masalah sistemik dalam tata kelola pembangunan nasional, di mana ambisi besar seringkali tidak diimbangi dengan integritas dan kemampuan untuk mengelola proyek dengan baik.

Publik kini menanti langkah tegas dari pemerintah untuk menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan ini. Jika tidak, PON XXI akan dikenang bukan sebagai pesta olahraga yang membanggakan, melainkan sebagai bukti nyata dari gagalnya pemerintah dalam memprioritaskan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik dan pribadi.

Penulis : Rahmat Hidayat, Direktur LAPPOR, Fungsionaris PB HMI

MoneyTalk,Jakarta – Menurut TAP MPR RI No. 6 Tahun 2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa jika dihubungkan dengan perilaku Gibran, yang menurut pakar Dr. Roy Suryo, bahwa 99 % lebih akun fufufafa yang menghinakan dan membocorkan data pribadi Prabowo Subianto dan banyak menghujat pihak lainnya adalah milik Gibran Wapres RI saat ini, lalu analisa Dr. Roy diperkuat oleh BSSN.

(lebih…)

MoneyTalk, Jakarta – Presiden Prabowo sudah mengumumkan kabinetnya. Lebih dari 100 menteri dan wakil menteri serta kepala badan negara yang terlibat di dalam pemerintahan baru. Hanya 2 partai yang di luar kabinet. Pak Prabowo tengah menjalankan politik akomodatifnya.

Alhamdulillah sejumlah kolega dan sahabat saya masuk ke dalam kabinet. Dan tentu saya ucapkan selamat bekerja kepada Presiden dan jajarannya. Sehat dan sukses selalu, kata Nadirsyah Hosen dosen Fakultas Hukum, Universitas Melbourne sejak 1 Juli 2024.[2]

Akan tetapi, Nadirsyah Hosen hendak menyampaikan suplemen ‘vitamin’ untuk kabinet yang gemuk ini agar tetap lincah dan bisa berlari kencang dalam bekerja mengemban amanat rakyat.

Pertama, keberadaan 7 Menko itu salah satu cara untuk membackup kinerja Wapres yang minim pengalaman. Langkah ini cukup strategis meski bukan tanpa risiko. Risiko penambahan Menko jelas membebani anggaran. Akan ada beberapa Menko yang belum punya kantor dan staff.

Kedua, ada sejumlah kementrian yang dipreteli dan dibagi portfolionya. Kemenkumham dipecah jadi 3. Kemendikbudristek dibagi 3. Ini artinya akan ada posisi Ditjen yang naik menjadi level menteri. Efeknya panjang ini, dari soal perubahan logo dan nama kementrian, sampai perangkat kanwil dan kepala dinas di bawah. Positifnya tentu kerjaan menjadi lebih terfokus.

Ketiga, ada badan yang naik menjadi kementrian atau dibuat badan baru. Urusan tenaga kerja luar negeri naik menjadi kementrian. Urusan haji menjadi badan baru.

Keempat, kabinet yang gemuk membuat rantai birokrasi menjadi semakin panjang. Menko yang bertambah membuat kordinasi kementrian semakin rumit. Ego sekotral dan institusional merupakan penyakit parah di pemerintahan. Butuh adaptasi dan waktu. Perkiraan saya kabinet gemuk ini baru bisa lincah bekerja dalam 6-12 bulan ke depan.

Kelima, orang gemuk makannya banyak. Begitu juga dengan kabinet gemuk. Butuh anggaran yang luar biasa untuk pos kementrian baru. Komisi di DPR sebagai mitra dan pengawas pemerintahan juga perlu menyesuaikan diri dengan portfolio kementrian yang baru.

Kita dukung hal yang baik. Tapi juga kita kritisi hal yang kurang baik. Kata Pak Prabowo, “Tugas pemerintah itu melayani rakyat. Selamat bekerja dan mengabdi untuk rakyat.”

Penulis: Paul MS, pemerhati kebangsaan warga Republikanisme.