22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Dalam deklarasi Keluarga Besar Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), kami mencoba mencermati pemilihan diksi “setia”. Àrti kata setia dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah setia/se·tia/ a 1 berpegang teguh (pada janji, pendirian, dan sebagainya); patuh; taat:

Ini adalah sebuah kata yang syarat makna dan bisa diartikan setia kepada UUD 1945 artinya kembali ke UUD1945 dan Pancasila yang disahkan 18 Agustus 1945.

Nomor 3 Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mengapa? Sebab jika kata setia di letakan pada Pancasila dan UUD 1945, maka UUD itu harus bersumber pada pembukaan UUD 1945 dan menguraikan sila-sila Pancasila pada batang tubuhnya.

Dalam Pembukaan UUD 1945 terkandung pokok-pokok pikiran yang tidak lain adalah cita-cita bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila.

Pokok-pokok pikiran itu lalu dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal didalam batang tubuh dan Penjelasan UUD 1945.

Pancasila adalah falsafah bangsa Indonesia. Sebagai filsafat, sila-sila Pancasila itu tersusun secara sistematis (teratur/berurutan).

Keempat pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 itu (yang tidak lain adalah sila-sila Pancasila itu sendiri) merupakan perwujudan operasional dari filsafat Pancasila.

Inilah yang dimaksud oleh kalimat kunci dalam Penjelasan UUD 1945; “Undang-undang dasar menciptakan Pokok-pokok Pikiran yang terkandung dalam Pembukaan dalam pasal-pasalnya”.

Kesetiaan juga dapat diartikan sebagai patuh, taat, dan tetap teguh hati terhadap Pancasila dan UUD 1945.

UUD 2002 hasil amandemen adalah bentuk tidak adanya kesetiaan, mengapa? Sebab amandemen telah merubah UUD 1945 97% dan menghilangkan pokok-pokok pikiran yang ada di penjelasan dan batang tubuh UUD 1945 adalah penjabaran sila sila Pancasila.

Jika kita melihat pada Sila ke-1 Pancasila (Pokok Pikiran IV dari Pembukaan UUD 1945), tampak jelas keterkaitannya dengan Pasal 29 Batang Tubuh UUD 1945. Jadi, Pasal 29 tersebut merupakan penjabaran dari Sila ke-1 Pancasila. Apabila kita ingin mengetahui bagaimana penafsiran Sila Pertama Pancasila, maka tiada jalan lain, kecuali harus melalui ketentuan Pasal 29 itu.

Demikian pula halnya dengan Sila ke-2 Pancasila (Pokok Pikiran IV Pembukaan UUD 1945), yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 26 sd 34 Batang Tubuh UUD 1945. Sila ke-3 Pancasila (Pokok Pikiran UUD 1945) dijabarkan dalam Pasal 1 ayat ( 1), 35, dan 36. sila ke-4 Pancasila.

(Pokok Pikiran III) dijabarkan dalam Pasal1 ayat (2), 3, 28 dan 37. sila ke-5 Pancasila.

(Pokok Pikiran II Pembukaan UUD1945) dijabarkan dalam Pasal 23, 27 sd 34.

Undang-undan Dasar 1945 memang singkat, namun juga soepel (elastis, kenyal) karena hanya memuat aturan-aturan pokok. Aturan-aturan ini dimuat di Batang Tubuh. Untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok yang dijabarkan lebih lanjut dengan undang-undang (dan peraturan lainnya).

Seperti yang dinyatakan dalam Penjelasan UUD1945, kita harus memiliki semangat untuk menjaga supaya sistem undang-undang dasar kita itu jangan sampai ketinggalan jaman atau lekas usang (verouderd).

Penjelasan UUD 1945 menyatakan, “Yang sangat penting penyelenggara negara,semangat para pemimpin pemerintahan.

Meskipun dibikin Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan (paham negara persatuan), jika semangat para penyelenggara, para pimimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, Undang-Undang dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktik.

Sebaliknya, meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan yang baik, Undang-Undang dasar itu tentu tidak akan merintangi negara”.

Jika kita koreksi apakah pasal pasal -pasal dalam UUD 2002 hasil amandemen bersumber dari Pembukaan UUD1945? Jadi kalau pasal pasal hasil amandemen tidak bersumber dari pembukaan UUD1945 Dan Pancasila maka UUD hasil amandemen tidak setia terhadap Pancasila dan pembukaan UUD 1945.

Penulis: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Study Kajian Pancasila.

MoneyTalk, Jakarta – Pelan namun pasti, dukungan perolehan suara untuk pasangan Cagub-Cawagub Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno akan terus naik meninggalkan pasangan Ridwan Kamil (RK) dan Suswono, meskipun sebelumnya pasangan RK-Suswono ini selalu mendominasi perolehan suara hasil survei dari lembaga-lembaga survei yang terpercaya.

Mengapa hal itu bisa sampai terjadi? Ini karena pertama, situasi politik nasional sedikit mulai bergeser dari dominasi politik Presiden Jokowi menjadi bergeser ke Presiden Prabowo Subianto. Bagi Koalisi KIM Plus yang semula menginginkan Jakarta dipimpin oleh RK, mulai berubah pikiran dengan tidak terlalu habis-habisan lagi mendukung RK.

Bagi KIM Plus, RK yang sangat ambisius merupakan ancaman nyata untuk suksesi Pilpres 2029. Bila RK menang, dikhawatirkan RK akan semakin populer dan berpotensi menjadi kontestan Capres terkuat di 2029.

Memperkuat RK itu sama dengan mau melemahkan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, memperkuat RK berarti pula memperkuat Partai GOLKAR, dan memperkuat Partai GOLKAR berarti sama halnya akan melemahkan Partai GERINDRA, partainya Prabowo Subianto.

Karena itu, KIM Plus perlahan-lahan mundur secara teratur untuk tidak mau lagi mati-matian mendukung RK-Suswono. Malahan kalau bisa RK “dihabisi” saja di Jakarta, disaat Jawa Barat nantinya sudah akan dikuasai oleh Gubernur (sekarang masih Cagub) Dedi Mulyadi. Dengan strategi itu pula Partai GERINDRA berharap bisa naik lagi perolehan suaranya di PILEG 2029.

Kedua, situasi nasional saat ini juga sedikit mulai berubah. Prabowo Subianto yang awalnya sangat memerlukan dukungan dari Presiden Jokowi, sekarang sudah tidak terlalu Presiden Prabowo butuhkan lagi. Terlalu dekat dengan Jokowi, bagi Presiden Prabowo malah hanya akan menimbulkan persoalan baru, karena di era Presiden Jokowi terlalu banyak proyek-proyek raksasa yang akan meninggalkan banyak masalah.

Skandal-skandal korupsi di masa Pemerintahan Jokowi satu persatu mulai terungkap, tinggal “gong” nya saja, Jokowi dan keluarganya satu persatu akan berurusan dengan hukum. Bila Presiden Prabowo masih tetap “lengket” dengan Jokowi, Presiden Prabowo nantinya tidak hanya akan berurusan dengan hukum, melainkan pula berurusan dengan perlawanan rakyat.

Oleh karena itu, yang diperlukan oleh Presiden Prabowo saat ini adalah dukungan kuat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dukungan dari PDIP selain diperlukan untuk terwujudnya persatuan dan kedamaian nasional, juga untuk mendongkrak partisipasi rakyat dalam setiap kebijakan yang telah diputuskan oleh Presiden Prabowo.

Bicara tentang dukungan dari PDIP tidak akan terlepas dari figur atau sosok Ketua Umumnya, yakni Ibu Megawati Soekarnoputri. Beliau bukan hanya Ketum Partai Politik namun juga tokoh nasional yang memiliki riwayat perjuangan panjang perjalanan demokrasi di negeri ini.

Tanpa dukungan politik penuh dari Ibu Megawati dengan PDIP nya, waktu kekuasaan Prabowo akan berumur singkat. Ini bukan hanya karena hilangnya Demokrasi Partisipatoris dari rakyat, melainkan pula karena ancaman yang sangat nyata dari “gerilya politik” Jokowi dan Genk Solonya, yang akan segera mendaulat Gibran menjadi Presiden dengan sebelumnya melengserkan Presiden Prabowo melalui berbagai cara.

Nah, untuk menjembatani persatuan politik Prabowo-Megawati ini, yang paling tepat bukanlah RK melainkan Pramono Anung !. Karena itulah figur Pramono Anung akan lebih realistis untuk didukung oleh Presiden Prabowo daripada RK. Sedangkan partai-partai yang tergabung dalam KIM Plus selain GERINDRA, akan kembali seperti karakter aslinya; “cari makan” pada siapapun yang mau menyuapinya.

Ketiga, RK telah memiliki riwayat kegagalan panjang baik sebagai Walikota Bandung maupun ketika RK sebagai Gubernur Jawa Barat. Banyak dana APBD Kota Bandung dan Provinsi Jabar terbuang sia-sia, salah satunya Proyek Teras Cihampelas Kota Bandung yang sepi dan ditinggalkan para pengunjung dan pedagangnya, mesin Parkir Elektronik yang terbengkalai dll.

Selain itu RK juga dikenal temperamental, suka memarahi orang seenaknya, dan suka bicara melecehkan warga Jakarta. Jejak digitalnya sudah lama bergentayangan di Medsos dari waktu ke waktu. RK juga pernah beberapakali berurusan dengan hukum, yang proses kasusnya sudah tidak jelas lagi. Mungkin ini “berkat” kedekatannya dengan Jokowi yang masyhur sebagai “penyandera” kasus koruptor.

Tak hanya RK, Calon Wakil Gubernur Suswono yang mendampinginya juga sudah dicap sebagai Penista Agama. Baru-baru ini orang-orang Betawi sudah melaporkan Suswono ke Polisi gara-gara Suswono mengatakan Nabi Muhammad SAW itu pengangguran yang menikahi janda Siti Khadijah. Ini pernyataan yang sangat melukai perasaan dan keyakinan Ummat Islam, dimana Nabi Muhammad SAW itu sangat dimuliakan.

Pramono Anung-Rano Karno sekali lagi, perlahan namun pasti akan terus berjalan menuju kemenangan. Karena itu tak heran jika Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil surveinya yang dilakukan dari tgl. 10 hingga 17 Oktober 2024; Pramono Anung-Rano Karno 41.6 %, Ridwan Kamil-Suswono 37.4 %, sementara pasangan Dharma-Kun memperoleh 2.9 %.

Penulis: Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Pemerhati Politik

MoneyTalk, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Tom Lembong telah menyalahgunakan wewenang atas pemberian izin impor Gula Kristal Mentah tahun 2015 kepada perusahaan swasta PT AP, sehingga merugikan keuangan negara Rp400 miliar.

Pernyataan kerugian keuangan negara dalam kasus impor Gula Kristal Mentah ini sangat aneh dan tidak masuk akal.

Pada hakekatnya, kerugian keuangan negara disebabkan oleh dua hal. Pertama, pengeluaran negara dari APBN lebih besar dari seharusnya, misalnya markup. Kedua, pendapatan yang diterima negara lebih rendah dari seharusnya. Hal ini sering terjadi di bidang penerimaan pajak dan bea cukai.

Dalam hal pemberian izin impor Gula Kristal Mentah, kerugian keuangan negara dari kedua kemungkinan tersebut nihil, atau tidak mungkin terjadi sama sekali.

Karena, pemberian izin impor tersebut pasti tidak ada pengeluaran uang negara dari APBN, sehingga tidak ada potensi markup. Dan pemberian izin impor tersebut juga tidak dipungut biaya, alias gratis, sehingga tidak ada potensi penerimaan negara lebih rendah dari seharusnya.

Memang dalam pemberian izin impor bisa saja oknum pejabat negara minta kompensasi, atau fee, atau uang suap, seperti sering terjadi di kementerian yang menggunakan sistem kuota, baik impor atau ekspor. Antara lain, impor produk hortikultura, ekspor benur lobster.

Tetapi, kasus suap ini pun tidak ada kerugian keuangan negara, tetapi masuk tindak pidana korupsi.

Apakah Tom Lembong menerima suap? Sejauh ini jaksa tidak menemukan bukti aliran dana kepada Tom Lembong. Oleh karena itu, berdasarkan azas praduga tidak bersalah, Tom Lembong tidak menerima suap dan karena itu tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Jadi, bagaimana Kejagung bisa menghitung ada kerugian keuangan negara mencapai Rp400 miliar, yang dikaitkan dengan kasus impor Gula Kristal Mentah Tom Lembong?

Ooh, ternyata.

Ternyata, Kejakgung memhubungkan-hubungkan kasus impor Gula Kristal Mentah (Tom Lembong) dengan kasus penjualan Gula Kristal Putih PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PPI, sebuah perusahaan BUMN.

Padahal keduanya merupakan dua kasus atau dua peristiwa yang terputus, atau terpisah sama sekali.

Yang satu ada di sisi hulu industri untuk produksi Gula Kristal Rafinasi untuk keperluan industri, dan yang satu lagi ada di sisi hilir distribusi (atau penjualan) untuk keperluan konsumsi.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan diuraikan peta industri gula di Indonesia.

Kebutuhan jenis gula di Indonesia dibagi menjadi dua kategori: Gula Kristal Rafinasi dan Gula Kristal Putih.

Gula Kristal Rafinasi diperlukan untuk industri pengolahan makanan dan minuman, dan tidak boleh dijual untuk gula konsumsi masyarakat. Ada 11 perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) yang memproduksi Gula Kristal Rafinasi untuk keperluan industri. Salah satunya adalah PT Angel Product (AP) yang disebut-sebut Kejagung menerima izin impor Gula Kristal Mentah.

Bahan baku untuk memproduksi Gula Kristal Rafinasi adalah Gula Kristal Mentah, yang semuanya (100 persen) dipenuhi melalui impor. Karena Indonesia tidak produksi Gula Kristal Mentah.

Oleh karena itu, pemberian izin impor Gula Kristal Mentah harus dilihat dalam konteks untuk memenuhi kebutuhan industri pengolahan Gula Kristal Rafinasi untuk keperluan industri.

Artinya, selama impor Gula Kristal Mentah digunakan untuk produksi Gula Kristal Rafinasi (atau Gula Kristal Putih: akan dibahas di bawah ini), maka pemberian izin impor sudah sah secara hukum, dengan asumsi semua persyaratan perizinan impor sudah dipenuhi, dan tidak ada suap.

Artinya, pemberian izin impor Gula Kristal Mentah tersebut tidak bisa dikaitkan dengan persoalan distribusi Gula Kristal Putih untuk konsumsi, karena keduanya merupakan dua hal yang terpisah.

Yang kedua adalah Gula Kristal Putih untuk keperluan konsumsi masyarakat. Bahan baku produksi Gula Kristal Putih di Indonesia berbasis tebu. Pabrik Gula Kristal Putih konsumsi bisa BUMN dan Swasta, yang saat ini berjumlah lebih dari 60 perusahaan.

Salah satu regulasi penting dalam pengelolaan dan tata niaga Gula Kristal Putih konsumsi adalah harga, untuk menjaga harga gula konsumsi tidak terlalu tinggi agar tidak membebani masyarakat, dan tidak terlalu rendah agar tidak membebani petani tebu. Untuk itu dibentuk Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kalau harga eceran gula terlalu tinggi melampaui HET, berarti pasokan (Gula Kristal Putih konsumsi) tidak bisa memenuhi permintaan (gula konsumsi masyarakat) sehingga membuat harga eceran gula naik.

Untuk mengatasi masalah ini, maka pemerintah harus segera menambah pasokan Gula Kristal Putih dari impor untuk memenuhi defisit pasokan Gula Kristal Putih, sehingga harga eceran gula bisa normal kembali, bisa melalui operasi pasar.

Oleh karena itu, karena ada fungsi sosial untuk stabilisasi harga, maka yang boleh melakukan impor Gula Kristal Putih hanya perusahaan negara (BUMN), sering kali melalui penugasan.

Faktanya, output produksi pabrik Gula Kristal Putih berbasis tebu tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumsi, karena pasokan (dari perkebunan) tebu tidak cukup.

Dalam kondisi ini, pabrik Gula Kristal Putih dapat mengajukan impor Gula Kristal Mentah untuk diproses menjadi Gula Kristal Putih. Hal ini sah secara hukum. Bahkan seharusnya ini yang dilakukan, karena jauh lebih baik dan bermanfaat bagi perekonomian nasional, dari pada harus impor Gula Kristal Putih yang tidak ada nilai tambahnya.

Hasil produksi Gula Kristal Putih dari pabrik gula (PG) kemudian didistribusikan atau dijual ke masyarakat melalui perusahaan distributor. Salah satunya adalah PPI yang disebut di atas.

Untuk melaksanakan distribusi gula, PPI membeli Gula Kristal Putih dari satu atau lebih pabrik Gula Kristal Putih yang berjumlah lebih dari 60 perusahaan itu.

Ketika ada permainan harga, atau komisi, atau kickback, antara oknum PPI dengan (delapan) perusahaan swasta, maka itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi oknum PPI dan perusahaan swasta tersebut, dan jelas tidak ada urusan dengan pemberian izin impor Gula Kristal Mentah sebagai bahan baku untuk pemenuhan kapasitas produksi yang ada di hulu industri gula.

Kalau ada perusahaan gula swasta yang melanggar peraturan tata kelola gula, menjual gula konsumsi dengan harga lebih tinggi dari HET, maka itu sepenuhnya tanggung jawab perusahaan swasta tersebut. Tidak ada urusannya dengan pemberian izin impor Gula Kristal Mentah yang ada di hulu industri.

Oleh karena itu, tuduhan Kejagung yang menghubungkan kedua kasus yang jelas terpisah ini, impor Gula Kristal Mentah dan distribusi Gula Kristal Putih, merupakan tuduhan yang salah fatal, terindikasi memaksakan mencari-cari kesalahan, yang dapat dimaknai bermotif politik.

Artinya, apabila ada kickback komisi atau pelanggaran prosedur penjualan Gula Kristal Putih konsumsi yang dilakukan oknum PPI bersama perusahaan swasta, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, apabila ada, bukan menjadi tanggung jawab Tom Lembong, atau bukan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh Tom Lembong. Clear.

Semoga Kejagung dapat menjadi gerbang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menegakkan keadilan sesuai peraturan yang berlaku, bukan mencari-cari kesalahan dari yang benar. Karena, fakta yang benar akan selalu benar, meskipun disalahkan.

Penulis: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

MoneyTalk, Jakarta – Menjelang akhir jabatannya, Jokowi sukses menerapkan politik carrot and stick. Metafor “wortel dan tongkat” sebagai konsep politik realis-pragmatis, memakai hadiah dan hukuman untuk politik penundukan. Sarana untuk menyandera kawan dan lawan, dalam permainan kotor politik kekuasaan.

Contoh aktual, Erlangga Hatarto, Zulkifli Hasan, Erick Tohir, Bahlil, dan politikus semacam mereka, mendapat wortel, sementara Tom Lembong merasakan pukulan tongkat kekuasaan. Para pengerat wortel hidup nikmat dalam sandera politik. Mereka mengalami Stockholm Syndrom.

Stockholm Syndrom merujuk pada kisah nyata, kasus perampokan bank dan penyanderaan di kota Stockholm pada 1973. Para tersandera justru bersimpati dan mendukung perampok karena punya “itikad baik” pada mereka yang kooperatif.

Jokowi menyandera politikus melalui “politik sprindik”. Politikus bermasalah, alias korup, di lingkaran Koalisi Indonesia Maju (KIM), mendapat wortel, hadiah “kebaikan” Jokowi. Mereka tidak dipersekusi, tapi justru mendapat posisi menteri. Sejauh mereka bersedia tunduk-tersandera, terus mendukung dan mengikuti skenario politik the power that be. Beda dengan nasib Tom Lembong, bekas menteri yang dipentung tongkat, karena berani beroposisi.

Dengan politik sprindik Jokowi sukses men-stockholm-syndrom-kan para politikus bermasalah, dan mengelevasi posisinya menjadi figur yang dipatuhi, sekaligus “disukai”. Kaum tersandera itu terus dapat mengunyah wortel, dan menjilat Jokowi, terus terpakai sebagai menteri, berlanjut di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo.

Politik sandera-sprindik ala Jokowi bukan hal baru. Praktek ini “lazim” dipakai oleh politikus despotik untuk mendapat atau mempertahankan kekuasaan. Machiavelli mendeskripsikannya dalam buku “Sang Penguasa” (Il Principe,1532). Bagaimana berkuasa tanpa mengindahkan etika, memakai tipu muslihat, ancaman, paksaan, dan manipulasi. Politik Machiavellis itu bahkan pernah terjadi di negeri kampiun demokrasi, Amerika, pada kurun 1924-1972.

Direktur FBI, J. Edgar Hoover, bisa bertahan selama 48 tahun sebagai “penguasa” dunia intelijen Amerika dengan memakai metode retro-sprindik (ala Jokowi kini). Menggunakan kekuasaan lembaga intelijen dan kepolisian untuk menyandera politikus.

Hoover mengorek-orek informasi privasi, memata-matai, mencuri, menyadap, menyusup dan mengintimidasi secara illegal. Ia memakai informasi skandal memalukan untuk menyandera politikus Amerika. Cara-cara licik itu ia pakai untuk mempertahankan jabatan, selain untuk menjalankan agenda politik konservatifnya. Ia sukses menggunakan informasi rahasia untuk “menundukkan” delapan presiden Amerika, dari Calivin Coolidge (1924), Herbert Hoover, Franklin Roosevelt, Harry Truman, Dwight Eisenhower, John Kennedy, Lyndon Johnson, hingga Richard Nixon (1972).

Selain urusan skandal seks (ingat perselingkuhan Presiden Kennedy dan Marilyn Monroe?), Hoover memakai isu korupsi, manipulasi, komunisme-McCarthyism, rasialisme, dan keamanan nasional, sebagai pembenaran aksi-aksi sanderanya. Ia memakai segala cara, memanipulasi Informasi dan menggalang opini publik untuk memperkuat agendanya. Ia ditakuti oleh anggota kongres, senator, termasuk presiden AS. Delapan presiden tidak berani memecatnya karena berisiko akan diungkap rahasianya. Kekuasaannya, selama 48 tahun sebagai direktur FBI, baru berakhir saat kematiannya,

Jokowi beberapa tahun menjelang akhir kekuasaannya memakai metode J. Edgar Hoover untuk konsolidasi membangun kekuatan politik. Dengan metode ini, sebagai politikus yang tak berpartai, ia ingin melanjutkan kekuasaan. Ia sukses membawa anak, menantu, kerabat, dan kroninya menduduki posisi penting, serta memantabkan posisinya sebagai “king maker”. Ia sukses membawa Prabowo, bersama Gibran, putra sulungnya, menduduki tahta kekuasaan.

Namun, apakah metode politik sandera ala Hooverian Jokowi bakal efektif ketika ia tidak lagi berkuasa secara formal? Apakah ia bisa menggunakan wakil presiden Gibran–dan 19 menteri atau wakil menteri–sebagai proxy untuk melanjutkan ambisi politiknya, dan menjadikan (pemerintahan) Presiden Prabowo sebagai sandera?

Dari susunan personel kabinet yang kental “beraroma Jokowi” kuat terkesan Prabowo sedang tersandera secara politik. Sejumlah policy awal juga menunjukkan ada cawe-cawe Jokowi. Termasuk, misalnya, mendadak menjadikan Tom Lembong, sebagai tersangka dan menjebloskannya ke penjara.

Pertanyaan krusial, apakah Prabowo sedang tersandera, menderita gejala Stockholm Syndrom, akan terjawab dalam beberapa minggu ke depan. Misalnya apakah ia konsisten untuk berani menjebloskan (men-Tom-Lembong-kan) para menteri perdagangan yang ikut mengimpor manisnya gula? Termasuk “mengejar sampai ke Antartika” kasus-kasus korupsi yang membelit sejumlah menteri pengunyah wortel yang proxy-Jokowi?

Kalau persekusi, pentungan tongkat, terhadap para menteri dan pejabat korup tidak juga terjadi. Boleh jadi asumsi bahwa Prabowo tersandera, dan “tak berdaya” sedang menikmati wortel Jokowi, cukup valid.

Apakah Prabowo sedang tersandera, karena gejala Stockholm Syndrom atau terancam metode Edgar Hoover (akan diungkap rahasia skandalnya)? Cepat atau lambat bakal bisa diketahui. Apapun faktanya, tidak semustinya Indonesia dikelola oleh pemerintahan yang berada di bawah tekanan atau tersandera. Prabowo tidak ada pilihan lain, selain harus melawan.

Penulis: Lukas Luwarso

MoneyTalk, Jakarta – “Untuk saat ini baik Inchcape Indomobil Distribution Indonesia (IIDI) maupun Inchcape Indomobil Manufacturing Indonesia (IIMI) belum ada skema kerjasama dengan Pindad sehingga kami tidak bisa memberikan komentar lebih jauh perihal tersebut,”

[Kariyanto Hardjosoemarto, Sales and Marketing Director PT Inchape Indomobil Distribution Indonesia, 1/11/2024]

Istana menyebut beberapa komponen Mobil Pindad Maung yang rencana akan menjadi mobil menteri dan sejumlah pejabat lainnya ternyata diambil dari beberapa produsen, salah satunya Mercy. Sementara, pihak Mercedes-Benz melalui Sales and Marketing Director PT Inchape Indomobil Distribution Indonesia Kariyanto Hardjosoemarto, menyatakan saat ini tidak ada kerjasama antara Mercedes-Benz Indonesia dengan Pindad.

Lalu, bagaimana Maung Pindad mendapatkan sejumlah komponen Mercy? Dari pasar Loakan, atau dari barang bekas pasca tabrak lakalantas? Atau, Pindad mendapatkan komponen Mercy untuk Maung Pindad secara ilegal di Pasar Gelap?

Mercedez Benz, adalah produsen mobil berkelas. Mustahil, mengizinkan komponen atau suku cadangnya, dipakai produsen lainnya tanpa dasar kerja sama yang jelas.

Bahkan, untuk memproteksi dan menjaga kualitas kendaraan, Mercedez Benz secara ekslusif hanya memproduksi komponen dan sparepart untuk kendaraan produksi sendiri. Bukan untuk kendaraan di pasaran umum.

Padahal, sebelumnya Maung Pindad ini dielu-elukan sebagai mobil buatan anak negeri. Sudah di populerkan seantero negeri, nyaris mengalahkan kepopuleran mobil Esemka Jokowi.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto membanggakan Pindad Maung memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang cukup tinggi. Menurut Putranto, TKDN Pindad Maung itu sudah menyentuh 70 persen. Sementara itu, 30 persennya masih berasal dari banyak sumber seperti Mercedes-Benz dan juga merek Korea Selatan Ssangyong.

Waduh, ternyata kebanggaan terhadap Maung hanya seumur jagung, eh bahkan seumur jamur. Klaim penggunaan komponen Mercy, tanpa ada dasar kerjasama yang legal antara Pindad dengan produsen mobil jerman itu, menjadikan penggunaan komponen Mercy pada Maung Pindad ilegal.

Aktivitas ilegal ini, meruntuhkan kebanggaan pada Maung Pindad. Kalau cuma pasang komponen ambil dari produsen sana sini, ‘sekelas karoseri bermodal las asetilin juga bisa.’

Maung Pindad Prabowo, yang sudah dibanggakan tak seperti Mobil Esemka Jokowi ternyata sama saja. *Sama-sama memiliki Tingkat Kebohongan Dalam Negeri.* Hanya saja, memang Maung Pindad tak separah Esemka kandungan kebohongannya, tapi siapa sangka ternyata komponen Maung Pindad juga ilegal semua, bukan hanya yang dari Mercy?

Ini benar-benar memalukan! Mobil yang dibanggakan karya anak bangsa, ternyata memiliki unsur kebohongan. Menggunakan Komponen mercy tanpa dasar kerja sama, ini ilegal namanya !

Penulis: Ahmad Khozinudin, Sastrawan Politik

MoneyTalk, Jakarta – INILAH paradoks ekonomi Indonesia; gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berkelanjutan akibat bangkrutnnya sektor manufaktur menjadi fakta yang mengemuka, ketika ekonomi terus bertumbuh dengan kekuatan konsumsi masyarakat sebagai penopang utama. Paradoks ini harus segera dikoreksi karena sudah menyakiti dan mendegradasi kualitas hidup masyarakat kebanyakan yang ditandai dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja yang menganggur.

Karena itu, keputusan Presiden Prabowo Subianto menangani krisis PT Sritex idealnya menjadi pijakan awal menyelaraskan kebijakan ekonomi yang berfokus pada penguatan industri dalam negeri. PT Sritex, bersama belasan perusahaan lainnya adalah contoh kasus tentang pelaku industri manufaktur yang bangkrut, justru ketika perekonomian Indonesia terus bertumbuh di kisaran 5 persen, dengan kekuatan konsumsi masyarakat sebagai penopang utama pertumbuhan itu. Lazimnya, konsumsi masyarakat dalam negeri yang kuat membuat industri manufaktur dalam negeri sehat dan mampu menyejahterahkan pekerja.

Alih-alih menikmati kekuatan pertumbuhan konsumsi itu, para pekerja di sektor industri manufaktur justru kehilangan pekerjaan karena pabrik tempat mereka bekerja tidak berproduksi akibat tidak adanya order atau permintaan dari pasar. Pertanyaannya, aneka produk manufaktur yang bertebaran di pasar dalam negeri dan dibeli oleh masyarakat itu berasal dari mana? Jawaban paling masuk akal adalah produk impor. Harga yang ditawarkan demikian murah sehingga muncul kesan produk-produk impor itu dijual dengan harga dumping.

Banjir produk impor dengan harga sangat murah itu menjadi pukulan telak bagi industri manufaktur dalam negeri. Berbagai kalangan sudah berulangkali mengingatkan ekses dari banjir produk impor itu. Kementerian Tenaga Kerja mencatat, sepanjang periode Januari –Oktober 2024, total PHK dialami lebih dari 52.993 pekerja. Tahun 2023, total PHK mencapai 64.000. Semakin banyak produsen yang bangkrut memunculkan asumsi bahwa gelombang PHK di berbagai sektor industri bakal terus membesar hingga di atas 70.000 pekerja pada akhir tahun 2024. Jumlah pengangguran menjadi sangat besar jika ditambahkan dengan 10 juta komunitas Gen-Z yang tidak melanjutkan pendidikan dan tidak bekerja, sebagaimana diungkap Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei 2024.

Menanggapi paradoks ekonomi itu, Presiden Prabowo Subianto bertindak responsif, dengan memerintahkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian BUMN dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menyelamatkan Sritex. Keempat menteri diminta segera mengkaji sejumlah opsi untuk menyelamatkan Sritex.

“Pemerintah akan segera mengambil langkah menyelamatkan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex), setelah perusahaan itu dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang, Minggu (27/10). Perusahaan ini menaungi tak kurang dari 50.000 pekerja. Selain merugi selama empat tahun berturut-turut sejak 2021, Sritex pun menanggung beban utang 1,597 miliar dolar AS, setara Rp 25 triliun pada kurs Rp 15.600 per dolar AS.

Cerita tentang Sritex dan juga kebangkrutan Sepatu Bata memang menyita perhatian publik. Namun, melihat dan memaknai catatan pengurus organisasi serikat pekerja di beberapa daerah, faktanya lebih memprihatinkan lagi. Sejumlah perusahaan skala menengah pun diambang kebangkrutan karena tak ada permintaan atau order. Melakukan PHK atau merumahkan karyawan menjadi opsi tak terhindarkan.

Sepanjang durasi pandemi Covid-19 hingga tahun 2024 ini, perekonomian nasional selalu tumbuh positif. Tahun 2021 tumbuh 3,69 persen, dengan kekuatan konsumsi masyarakat 2 persen. Pertumbuhan tahun 2022 tercatat 5,31 persen dan konsumsi masyarakat berkontribusi sebesar 4,9 persen. Tahun 2023, perekonomian nasional tumbuh 5,05 persen, ditopang oleh kekuatan konsumsi masyarakat sebesar 4,47 persen. Catatan historis memang membuktikan bahwa konsumsi masyarakat atau konsumsi rumah tangga mampu menjaga laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kalau data tentang partumbuhan ekonomi dan data kekuatan konsumsi masyarakat itu dihadap-hadapkan dengan fakta dan data kebangkrutan sektor manufaktur dan gelombang PHK yang berkelanjutan, tema diskusi yang layak dimunculkan kemudian adalah kualitas pertumbuhan. Data pertumbuhannya bagus, tetapi tampak menjadi sebuah paradoks karena nilai tambah pertumbuhan itu tidak dirasakan semua elemen masyarakat, khususnya komunitas pelaku industri manufaktur dan angkatan kerja di dalam negeri.

Para ekonom dan praktisi bisnis sudah menunjuk kebijakan atau peraturan yang merusak kualitas pertumbuhan ekonomi nasional, utamanya di sektor tata-niaga. Impor manufaktur harus bisa dikendalikan dalam takaran yang proporsional agar tidak mematikan industri manufaktur dalam negeri, sebagaimana yang dialami PT Sritex, Sepatu Bata dan komunitas produsen lainnya.

Inisiatif Presiden Prabowo menyelamatkan Sritex patut diapresiasi karena menyangkut kehidupan puluhan ribu pekerja di perusahaan itu. Namun, presiden pasti berharap para ekonom pemerintah melihat persoalannya secara komprehensif, dalam arti tidak hanya berfokus pada Sritex. Sebab, tantangan riel saat ini adalah upaya mencegah industri manufaktur dalam negeri dari kebangkrutan total.

Industri manufaktur lokal harus diberi ruang untuk hidup sehat di negaranya sendiri, karena aneka industri dengan ragam produk itu mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah yang signifikan. Sejumlah kebijakan atau peraturan harus dikoreksi, jika kebijakan dan peraturan itu nyata-nyata menjadi faktor penyebab turunnya produktivitas industri manufaktur dalam negeri. Semua orang paham bahwa produktivitas sektor manufaktur yang menurun tajam mendorong banyak pelaku industri atau pabrik, baik skala besar maupun skala UMKM, melakukan penyesuaian.

Salah satu opsi yang lazim dipilih adalah PHK untuk menurunkan biaya operasional. Hari-hari ini, jumlah angkatan kerja yang menganggur terus bertambah. Kenyataan ini harus disikapi dengan penuh kebijaksanaan.

Penulis: Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Wakil Ketua Umum koordinator Polhukam KADIN Indonesia/Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Borobudur, Trisakti, Jayabaya dan Universitas Pertahanan (UNHAN)

MoneyTalk, Jakarta – Sebelum memasuki rumusan teori dan asas-asas hukum pidana, dibutuhkan pemahaman daripada makna korupsi serta pola daripada rumusan atau unsur-unsur delik korupsi yang dijuluki kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime).

Pengertian (delik) korupsi adalah terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UU. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor.

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah”.

Sehingga unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk dapat menjerat seorang yang dituduh sebagai pelaku korupsi/ koruptor, adalah:

1. Setiap orang atau korporasi;

2. Faktor sengaja melawan hukum;

3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Oleh karenanya ketika tidak memenuhi 1 (satu) unsur saja daripada ke 4 (empat) unsur, maka terhadap orang atau sosok pengurus korporasi yang bukan disebabkan OTT/ Operasi Tangkap Tangan tentunya penyidik Polri/ Penyidik JPU. harus segera mengeluarkan SP.3 terhadap seseorang yang ber-status TSK/ TDW.

Sehingga idealnya aparat penyidik tidak boleh prematur atau tergesa-gesa untuk mempublish seseorang sebagai (TSK) korupsi, terlebih langsung dilakukan penahanan (dipenjara) sebelum vonis inkracht. Hal tuduhan disertai penahanan yang prematur ini beresiko psikologis yakni membunuh atau merusak moralitas (CARRACTER ASSASINATION) bukan saja mencederai terhadap mental si tertuduh/ TSK atau terdakwa, namun mencederai mentalitas pihak keluarganya, terlebih andai hasil badan peradilan ternyata putusannya terdakwa tidak bersalah. Maka implikasi hukumnya, terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim penguasa. Dan hal bebasnya terdakwa bukan hal yang mustahil, mengingat bahwa sistim atau sifat hukum di NRI menganut prinsip presumption of innocent/ praduga tak bersalah.

Dan tuduhan adanya pelaku korupsi harus melibatkan aparatur negara/PNS/ASN atau pejabat publik dan faktor keuangannya adalah milik negara yang berasal dari APBN/APBD atau penghasilan pemerintah dari sektor BUMN atau BUMD.

Bahwasanya perbuatan korupsi merupakan jenis delik biasa bukan delik aduan, dan klasifikasinya sebagai delik materil atau bukan delik formil.

Sehingga secara yuridis formal (asas-asas hukum) penjabaran daripada eksistensi tuduhan atau temuan terhadap delik biasa dengan kategori delik materil, adalah:

1. Delik biasa, andai para aparatur yang diberi bekal kewenangan dengan kekhususan tupoksi pada sektor pemberantasan tipikor, menemukan adanya tanda-tanda perilaku korupsi, dapat langsung memproses sesuai ketentuan hukum (due process of law) Jo. UU. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU.No. 31 Tahun 1999 Jo. UU. No. 20 Tahun 2001atau Jo. KUHAP UU. No. 8 Tahun 1981;

2. Delik materil, tuduhan terhadap perilaku korupsi, dalam tahapan investigasi harus ada berhubungan dengan keuangan milik negara dan akibatkan kerugian.

Nah, dalam hal ini adakah Tomas Trikasih Lembong, sengaja melakukan perbuatan melawan hukum? Dan apakah ini merupakan kebijakan dengan melalui analisa para ahli dan sikon yang semestinya dan atau hasil koordinasi daripada pihak kementrian lainnya (menko). Bahkan ada hubungannya dengan faktor utilitas (manfaat), dan apakah hal kerugian muncul bukan akibat kebijakan (faktor X atau hal-hal lain pada saat atau diakhir pelaksanaan), lalu apakah kebijakan sudah melalui persetujuan dari pimpinan (Presiden RI).

Lalu tidak kalah pentingnya, terkecuali OTT/ operasi tangkap. tangan, maka demi patuhi dan hormati asas legalitas terkait asas presumption of innocent semestinya Tom Limbong tidak harus ditahan, terlebih dari sisi kacamata perbandingan daripada law enforcement terhadap diri LBP yang katanya “saat berbisnis alat tes PCR Covid 19 tapi rugi,” namun adakah pihak lain yang diuntungkan ? Airlangga, Muhaimin dan Zulhas bahkan Firly Bahuri atau mereka para pejabat penyelenggara negara lainnya yang publik ketahui pernah menjadi TSK. Namun tidak ditahan, lama-lama sirna beritanya, lalu kasusnya melayang entah kemana fly on the air? Sehingga bukan penegakan hukum/rules (law enforcement) yang harus extraordinary consistency/ teguh taat asas. Namun perilaku (behavior) yang justru incredibly strange (luar biasa aneh).

Dan untuk menghindari penegakan hukum yang dualistik tidak berkepastian dan tidak berkeadilan hanya faktor machstaat, patut Lembong atau kuasa hukumnya atau publik melalui amicus curiae pertanyakan , apakah terhadap Tom Lembong, sudah diupayakan model kasus e ktp, Ganjar Pranowo dan model gratifikasi “nebeng pesawat” Ketum PSI, Kaesang Pangarep Bin Joko Widodo ? Dan korup/ gratifikasi Projek BTS 27 milyar yang katanya, sudah dikembalikan Ario Bimo Nandito Ariotedjo, sebagai bagian dari praktek restoratif justice kepada negara? Tentu dibutuhkan prudential prinsipe dari para aparatur negara, jangan sampai lalai bahwa Tom Lembong juga punya hak yang sama terkait upaya hukum restoratif of justice.

Sehingga terhadap komparasi penegakan hukum a quo yang ada relatif dan (bakal) terus berkembang, karena fakta nya bukan baru saja terjadi namun sudah banyak data empirik dan bukan sekedar stagnan terhadap diri Tom Lembong, sepertinya bakal terus berlanjut.

Maka, sebuah kewajaran jika ada pihak atau publik yang menyatakan kasus Lembong bukan semata atau pure pelanggaran hukum namun sebuah politisasi atau peristiwa politik yang dilegimitasi (atasnamakan) hukum, karena fenomena dan dinamikanya sarat dengan gejala-gejala overlapping kebijakan penguasa dalam sektor penegakan hukum yang nyata banyak suka-suka dan ke-kronian atau primordial jabatan dalam tampuk kekuasaan sungguh transparan menghasilkan tidak kepastian dan jauh dari rasa keadilan.

Muncul dibenak publik, “ternyata pesta belum juga usai, pesta terus berlanjut”. Tomas Trikasih Lembong mesti bersabar, karena rakyat yang sudah jauh lebih dalam dan lama telah merasakan serta mengalami beban berat baik moral dan himpitan materiil dan ternyata cukup (lama) bersabar. Lalu kapan sejatinya amandemen NRI berdasarkan machstaat bukan rechstaat?

Penulis: Damai Hari Lubis, Sekretaris Dewan Kehormatan DPP Kongres Advokat Indonesia

MoneyTalk, Jakarta – Mewujudkan Indonesia emas 2045 merupakan usaha bersama dalam kebersamaan bangsa Indonesia untuk mencapai suatu tingkat terbaik sebagaimana cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Cita-cita itu secara jelas tertulis di dalam Pembukaan UUD 1945. Usaha mewujudkannya jelas melalui gerakan seluruh kekuatan bangsa. Sifat, bentuk dan susunan gerakannya adalah gerakan sosial nasiona seluruh bangsa Indonesia yang bertujuan kebangsaan dan berorientasi internasional.

(lebih…)

MoneyTalk, Jakarta – Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, ancaman siber semakin intensif, menjangkau individu dan perusahaan di berbagai sektor. Tahun 2024 menandai peningkatan drastis dalam serangan identitas palsu dan ransomware, yang berkembang dalam kompleksitas serta metode. Kondisi ini memaksa kita untuk terus memperbarui kesadaran dan teknologi keamanan siber. Berbagai serangan—seperti “man in the middle” (MITM)—kian terampil dalam menipu korban, mengarahkan mereka ke situs palsu yang tampak identik dengan yang asli, hanya berbeda pada satu atau dua karakter dalam URL. Ketika korban tidak menyadari hal ini dan memasukkan data mereka, peretas pun langsung mengakses akun yang bersangkutan.

Olek karena itu, perlu beberapa strategi penting dalam menghadapi ancaman terkini, termasuk ransomware dan serangan berbasis identitas, serta langkah-langkah melindungi diri dari dampaknya.

Ransomware, Ancaman Berulang dengan Dampak yang Masih Signifikan

Ransomware tetap menjadi salah satu ancaman paling berbahaya di tahun 2024. Metodenya adalah mengenkripsi data dan menuntut tebusan untuk pemulihannya. Ironisnya, berbagai kode ransomware yang bocor di internet memberikan peluang bagi peretas tanpa keterampilan tinggi untuk menggunakannya, meningkatkan risiko dan dampaknya. Pakar keamanan memperkirakan ancaman ini akan terus menjadi masalah besar.

Langkah-langkah untuk menghindari dampak ransomware

Backup Data Rutin: Lakukan backup secara aman dan teratur sehingga data dapat dipulihkan tanpa perlu membayar tebusan.

Pembaruan Sistem Berkala: Perbarui perangkat lunak secara konsisten untuk meminimalisir celah keamanan.

Gunakan Perangkat Lunak Keamanan: Pilih perangkat lunak yang mampu mendeteksi ransomware sejak awal dan menghentikan penyebarannya.

Serangan Berbasis Identitas, Mengambil Alih Akun Anda

Serangan berbasis identitas, seperti pencurian kredensial dan pemalsuan identitas, menjadi semakin lazim. Dengan mengakses akun pengguna melalui kredensial yang dicuri dari data bocor atau pasar gelap di dark web, peretas dapat menyusup tanpa dicurigai. Teknik seperti Business Email Compromise (BEC) sering dilakukan dalam upaya untuk mengelabui korban agar mentransfer uang atau data sensitif.

Menghindari Jebakan “Man in the Middle” dan Serangan Vishing

Serangan MITM dan vishing juga menjadi perhatian utama. Dalam MITM, peretas mengubah URL sedikit saja, seperti “example.com” menjadi “examp1e.com”, dan menipu pengguna yang kurang waspada. Sedangkan dalam vishing, serangan dilakukan melalui telepon, di mana peretas mengaku sebagai perwakilan perusahaan untuk memperoleh kredensial penting. Serangan ini bahkan kini melibatkan kecerdasan buatan untuk meniru suara asli, membuatnya semakin sulit dibedakan.

Peran Teknologi Keamanan Canggih, Mengenali dan Mencegah Serangan

Perusahaan keamanan seperti Cisco Talos dan Splunk memainkan peran sentral dengan analisis intelijen yang mengidentifikasi pola baru dalam serangan serta meningkatkan keamanan bagi pelanggan mereka. Di tingkat organisasi, keamanan siber harus didukung oleh edukasi di antara karyawan dan eksekutif, di mana penggunaan autentikasi multi-faktor (MFA) adalah langkah sederhana namun efektif dalam mencegah akses oleh peretas.

Langkah-langkah Penting dalam Meningkatkan Keamanan Siber Pribadi dan Perusahaan

Autentikasi Multi-Faktor (MFA): Menambahkan lapisan keamanan untuk memastikan identitas pengguna.

Verifikasi URL dan Link: Teliti sebelum memasukkan data, pastikan URL benar dan berasal dari sumber terpercaya.

Pelatihan Keamanan Siber: Penting untuk mengenalkan taktik serangan seperti BEC dan vishing kepada karyawan.

Kata Sandi yang Kuat dan Unik: Gunakan pengelola kata sandi untuk menciptakan kata sandi yang sulit ditebak.

Tantangan keamanan siber terus berkembang, menuntut kita untuk selalu waspada. Dengan memahami jenis ancaman seperti ransomware, serangan berbasis identitas, MITM, dan vishing, kita bisa mengambil langkah-langkah preventif. Keamanan digital hanya bisa terjaga melalui kombinasi antara teknologi yang canggih dan kesadaran proaktif dari pengguna itu sendiri.(c@kra)

Penulis: Gatot S Senjaya, Pengamat dan Pengembang Blockchain

MoneyTalk, Jakarta – Hari Rabu, 30 Oktober 2024 adalah tepat 50 (lima puluh) hari semenjak 10 September 2024 lalu, janji Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi (BAS) saat itu di depan wakil rakyat di DPR-RI soal akun “Fufufafa” di KasKus. Di mana BAS janjinya akan “segera” menjelaskan Siapa Pemilik Akun yang dikenal sangat tidak sopan dalam bertutur, bahkan sudah bisa digolongkan sebagai “hate speech”, vulgar, rasis, bahkan kampungan (karena mostly hanya berisi makian dan cacian serta topik seputar -maaf- alat kelamin saja).

Kata-kata dan kalimat yang sangat tidak proper bahkan tidak senonoh tersebut banyak ditujukan kepada sosok Bp Prabowo Subianto dan keluarganya (yang saat itu berkontestasi melawan Joko Widodo), tokoh-tokoh lainnya seperti Pak SBY, Habiburohman, Mas Anies, Kelompok 212, hingga artis-artis nasional seperti Syahrini, Cinta Laura, Nadia Mulia, Bella Sofie, Pevita Pierce, Duo Serigala, Haruka JKT48, Nurul Arifin, Wanda Hamidah, Titiek Soeharto, Kartika Poetri, Rachel Maryam, dsb.

Selain itu -sebagaimana kemarin saya presentasikan juga di depan Wakil Ketua DPD (Dewan Perwakilan Daerah), Ketua Komite 1 dan Ketua BAP (Badan Akuntabilitas Publik) di Ruang Sriwijaya Gedung B bersama Kelompok “Bara Kemang”, Akun Fufufafa di KasKus ini juga terciduk sering terhubung ke : Chaturbate, Xhamster, Roblox, Lnkbio, Scrath, Spankbank, Redtube, Xvideos, male, Phonphisekchat, Cherkassy, Vk, Picsart, Rumble, Reddit, Xhame, Minecraft, Stackoverflow, Gifthub, Tenor, Revolut, hingga OnlyFans dan Semprot.com.

Publik Indonesia yang waras dan tidak amnesia tentu masih sangat ingat kata-kata BAS saat itu yang lantang mengatakan bahwa pemilik Akun Fufufafa di KasKus tersebut adalah “bukan Gibran” (?) tanpa dia bisa menjelaskan secara ilmiah atas dasar apa statemennya yang hanya OmDo (Omon Doank) alias bisa disebut sebagai Kebohongan Publik tersebut. Mengapa BAS bisa dikatakan telah berbohong, karena jika melihat tayangan YouTube “Bocor Alus” Tempo yang bisa diklik lengkapnya melalui link youtu.be/AWjLiJSZgis? jelas bahwa BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) hingga Kaesang Pangarep (KP)-pun sudah mengkonfirmasi bahwa Akun “Fufufafa” di KasKus tersebut adalah milik Gibran Rakabuming Raka (GRR).

Kalaupun saat ini BAS sudah bukan lagi menjadi Menkominfo (dan digantikan oleh MenkomDigi Meutya Hafidz, yang entah kebetulan atau tidak, kemarin dipanggil khusus oleh GRR dan tidak bersedia komen apapun soal pemanggilannya) dan kini BAS sudah menjadi Menteri Koperasi (Menkop), bukan berarti bahwa dia bisa seenaknya lepas dari tanggung jawab dari statemen (bohong) yang diucapkannya 50 hari lalu tersebut. Karena justru saat ini bisa ditegaskan fakta lain lagi soal kepemilikan akun Fufufafa di KasKus yang semakin menegaskan temuan sebagaimana sudah ditelaah secara ilmiah dan bertanggung jawab soal akun Fufufafa di KasKus tersebut sebelumnya.

Kembali kepada pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh BAS, maka publik bisa menguji apakah manajemen dan adminitrasi di Kementerian Koperasi tertata rapi atau ngaco alias saling sengkarut sebagaimana Kemkominfo tempat BAS berada sebelumnya. Jelasnya, publik bisa sekali lagi menguji kejujuran BAS terhadap apa yang dilakukan oleh Kementeriannya tersebut 11 tahun silam, tepatnya pada hari Senin tanggal 11 November 2013 di kota Solo, Jawa Tengah. BAS tinggal menanyakan saja ke stafnya, sekali lagi kalau dia punya leadership yang baik dan kantornya tertib dalam administrasi, alias tidak acak adut sehingga BAS (lagi-lagi) tidak bisa menjawab sebagaimana soal akun Fufufafa di Kemkominfo dahulu.

Dalam postingannya, akun Fufufafa di KasKus saat tersebut menulis “saya berterima kasih dan bersyukur 🙂 soalnya acara kemaren pesen katering ane 🙂 moga2 pak menteri suka masakan saya”. Analisis dan penjelasan tulisan (terlampir) di atas besok akan disampaikan setelah melihat apa jawaban dan sikap dari BAS dalam menjawab Surat Terbuka & Tantangan ini. Namun, tidak seperti yang pernah ditulis soal “Menunggu Godot” beberapa waktu lalu, maka jika saat itu dianalogikan dengan menonton kisah drama klasik yang aslinya berbahasa Prancis dan berjudul “En attendant Godot”, sebuah ungkapan umum menunggu Godot yang kemudian diartikan sebagai menunggu sesuatu yang tak kunjung datang.

Detailnya, menunggu Godot adalah sebuah lakon drama karya Samuel Beckett. Menceritakan tentang dua karakter, Vladimir (Didi) dan Estragon (Gogo), terlibat dalam berbagai diskusi dan pertemuan sambil menunggu tituler Godot, yang tidak pernah datang. Teks Prancis aslinya disusun antara tanggal 9 Oktober 1948 sd 29 Januari 1949. Sedangkan pementasannya disutradarai oleh Roger Blin, pada tanggal 5 Januari 1953 di Théâtre de Babylone Paris, disusul versi bahasa Inggris yang ditayangkan perdana di London pada tahun 1955. Di Indonesia kisah ini pun sering dipentaskan di berbagai tempat dan pemeran berbeda, sebagai apresiasi atas naskah yang kini sudah banyak terjemahannya tersebut.

Maka saat ini kita beri waktu 1x 24 jam (baca: satu kali dua puluh empat jam) saja kepada BAS untuk bisa menjawab pertanyaan sederhana (soal kegiatan Kemenkop tanggal 11/11/2013) tersebut agar bisa dicocokkan dengan Postingan akun Fufufafa di KasKus sehari sesudahnya, Selasa pagi 12 November 2013 pukul 08.46. Dari jawaban BAS nantinya (kalau dia masih punya etika dan nyali untuk menjawab, tidak sekedar ngeles apalagi berbohong lagi), publik Indonesia lagi-lagi akan bisa melihat Fakta bahwa akun Fufufafa di KasKus terbukti secara dah dan meyakinkan 99,9% adalah GRR. Tengat waktu singkat ini sekalilagi agar kita tidak lagi-lagi “menunggu Godot”.

Kesimpulannya, Dengan Surat Terbuka & Tantangan ini, Rakyat Indonesia -khususnya Presiden Prabowo Subianto- akan menjadi Saksi kejujuran salahsatu Anggota Kabinet Merah Putihnya bernama BAS yang dahulunya dikenal sebagai Menkominfo paling gagal total dalam sejarah Republik ini (dengan kebocoran data masyarakat di PDNs / Pusat Data Nasional sementara). Akankah BAS kembali gagal dalam tugas sederhananya selaku Menkop saat ini, dimana dia tinggal mengecheck ketertiban administrasi di kantornya yang berhubungan langsung dengan Akun Fufufafa di KasKus 11 tahun silam tersebut … Ambyar.

Surat Terbuka & Tantangan untuk BAS ini ditulis oleh Dr. KRMT Roy Suryo, M.Kes – Pemerhati Telematika, Multimedia, AI dan OCB Independen pada hari ke-50 Statemen BAS soal akun Fufufafa, 30 Oktober 2024