22 November 2026

Opini

MoneyTalk,Jakarta – Istilah Pemburu Jahudi (Jew Hunt) telah menjadi berita dunia dan ditanggapi presiden Amerika, berbagai presiden Eropa, orang-orang terbesar di dunia baik dari kalangan bisnis, maupun akademis, setelah ribuan pemuda Jahudi di Amsterdam Belanda mengalami kekerasan sadis seminggu lalu. Pemuda Jahudi ini adalah suporter bola klub mereka, Maccabi, yang datang dari Israel, ketika bertanding melawan Ajax, klub Amsterdam, pada Kamis 7/11, Liga Champions.

Sehabis pertandingan bola, para supporter Israel diserang dengan gerakan “hit and run” menggunakan tongkat, batu dan pisau oleh pemuda Belanda yang menggunakan scooter, sepeda dan berlari.

Seorang pemuda Yahudi direndam di sungai dingin sekian lama dan dilepas dengan syarat mereka meneriakkan “Free Palestine”. Berbagai kekerasan lainnya, seperti memecahkan kepala, dilakukan dengan berbagai bentuk dan di sebarkan melalui media sosial secara masif. Ratusan pemuda Jahudi itu kocar-kacir ketakutan, berusaha melepaskan diri lari menuju hotel mereka.

Lalu sekarang muncullah istilah Jew Hunt (Pemburu Jahudi) yang menghiasi berbagai berita dunia. Istilah Jew Hunt muncul antara lain di “Police foil ‘Jew Hunt’ in Belgium Amid Fears of Copycat Attack” (the Times), “Several People Arrested in Antwerp following calls for “Jew Hunt” (The Brussels Time), “‘Jew Hunt’ Organized Ahead on Antisemitic Amsterdam Attack” (New York Post), “Call for ‘Jew Hunt’ Preceded Attack in Amsterdam (Wallstreet Journal).

Istilah ini muncul ketika PM Israel, Netanyahu, marah atas kekerasan yang dialami pemuda Jahudi di Amsterdam itu secara sadis. Netanyahu membanding penganiayaan ini dengan “Kristallnacht”, suatu aksi “pogrom” atau memburu orang-orang Jahudi pada tanggal yang hampir sama tahun 1938, di Jerman. “Holocaust” atau pembantaian jutaan orang Jahudi era lalu, menjadi trauma Bangsa Jahudi seumur hidupnya. Holocaust merupakan kelanjutan dari Kristallnach itu, di mana 6 juta orang Jahudi meninggal dibunuh rezim Hitler, baik mati karena dimasukkan ke ruang gas, maupun kekejaman lainnya. Menurut Netanyahu kejadian Amsterdam lalu adalah hal yang sama, pemburuan orang Jahudi.

Namun, istilah pembantaian sebenarnya propaganda bombardir dari Netanyahu dan pemimpin dunia pro Israel. Pemimpin Belanda, keturunan Jahudi Sukabumi Jawa Barat, Geert Wilders, misalnya, marah. Dia pro Israel. Sebagai pemimpin pemenang pemilu di Belanda, dia meminta Walikota Amsterdam mundur. Dia kecewa tidak seorangpun yang di penjara atas kekerasan yang terjadi. Dalam X nya dituliskan, “I am speechless. Amsterdam Police just confirmed that NO ONE has been arrested during the Islamic Jewhunt in Amsterdam on Thursday night. All arrests have been made before and during the soccer match and NOT during the pogrom.” Namun, fakta kemudian semakin terkuak, bahwa tidak ada pembantaian itu.

Bagaimana sebenarnya kejadian di Amsterdam tersebut? Walikota Femke Helsema mengatakan, dalam New York Time, 12/11/24, “What happened over the past few days is a toxic cocktail of antisemitism, hooligan behavior, and anger over the war in Palestine and Israel, and other countries in the Middle East,”. Istilah “Koktail” tentunya merujuk banyak faktor. Helsema adalah seorang sosialis. Keterangan dia lebih komplit dari sebelumnya, yang terkesan hanya menyalahkan orang-orang Amsterdam, penduduknya.

Dia sebenarnya membiarkan demo-demo Pro Palestina sebanyak 247 kali selama tahun ini di sana. Selain itu, sebelumnya , Veldhuyzen, anggota Dewan Kota Amsterdam, sejak awal menjadi narasumber The Times, yang memberikan informasi berimbang. Selanjutnya banyak media dunia merujuk The Times. Menurut Veldhuyzen, pemicu kerusuhan di Amsterdam adalah kelakuan supporter Israel yang datang dengan arogan. Mereka menurunkan Bendera Palestina di Dam Square, dan rumah-rumah penduduk yang merupakan hak bebas mereka menunjukkan aspirasinya. Selain itu suporter itu juga memukul supir taxi. Ditambah meneriakkan anti Arab dan Palestina.

USA Today, 13/11/24 menuliskan,

“What sparked the riots?

Police said the clashes began on Wednesday, the evening before the game, when Maccabi supporters tore down and burned a Palestinian flag and vandalized a taxi.” Artinya, suporter Israellah biang masalah. NBC news dalam “How Violence Surrounding A Soccer Match Between Israel and Dutch Teams Unfolded”, 13/11/24 menjelaskan lebih rinci lagi, di mana sebenarnya para pemuda Jahudi itu juga membawa alat-alat kekerasan dan melukai beberapa orang Amsterdam. Dan mereka yang memulai.

Berita arogansi supporter di negara orang lain tentunya mengandung resiko. Apalagi hampir seluruh negara barat, termasuk Amerika, kampus kampus utamanya diduduki gerakan mahasiswa anti Israel sepanjang tahun ini. Termasuk di Belanda. Jadi dari sisi hukum sebab akibat, kekerasan yang dialami supporter Israel adalah akibat ulah mereka sendiri. Sebuah konsekuensi logis.

Membuat keributan dan arogansi politik di Amsterdam oleh pemuda Jahudi Israel tentunya adalah seperti “katak dalam tempurung”. Mereka berpikir bahwa mereka adalah para pemuda sakti dan terhebat di dunia. Mereka pastinya juga berpikir bahwa kekuasaan politik di Belanda dalam jejaring negara mereka. Sebab, memang selama ini Amsterdam dipersepsikan “didominasi” elit Jahudi.

Namun, sebaliknya , sebuah alternatif analisa, dari teori konspirasi, seperti yang diulas berbagai pihak, bahwa kerusuhan Amsterdam tersebut boleh jadi merupakan operasi intelijen Israel, Mossad (lihat: https://www.unz.com/mwhitney/was-amsterdam-a-mossad-operation/). Kepentingan Israel ke depan, khususnya mungkin bersamaan dengan kemenangan sekutunya utamanya Donald Trump, adalah menjaga keselamatan kaum Jahudi diseluruh dunia. Amsterdam bisa jadi projek mereka untuk mengontrol jaringan elit antar negara untuk menghentikan gerakan2 anti Israel di barat selama ini.

Memang benar mayoritas elit Belanda pro Israel. Dan Israel dapat mengontrol elit-elit. Namun, rakyat Belanda, khususnya mahasiswa, faktanya tidak peduli. Berbagai mahasiswa universitas elit di Belanda terus saja aksi pro Palestina, seperti paska kerusuhan Amsterdam lalu. Mereka membentang poster bahwa mereka bukan Antisemitic melainkan anti genosida yang terjadi di Israel. Salah satu tokoh rujukan gerakan mahasiswa bagi kelompok pro Palestina selama ini di barat, umpamanya, adalah tokoh Jahudi Professor Noami Klein dari Universitas British Columbia. Pada pidatonya dihadapan demonstran di New York, April lalu dia berkata :

“Zionism is a false idol that has taken the idea of the promised land and turned it into a deed of sale for a militaristic ethnostate”. Zionisme Israel adalah kejahatan, katanya.

Yel yel pemuda Yahudi kasus Amsterdam lalu, seperti “Kenapa Tidak Ada Sekolah Di Gaza?”, katanya, “Karena Seluruh Anak-anak Gaza Sudah Mati”. Yel yel itu jelaslah cerminan kekejaman Israel yang disuarakan mereka. Tanpa kasihan. Ini disaksikan seluruh dunia dalam video yang beredar.

Propaganda “Jew Hunt” yang dikembangkan Israel dan sekutunya itu, paska keributan Amsterdam, juga bisa membuat “fireback” kepada mereka sendiri. Sebab, istilah itu bisa menjadi inspirasi gerakan mahasiswa di Amerika, Eropa dan berbagai daerah lainnya untuk menuju gerakan kekerasan kepada orang-orang Jahudi di berbagai penjuru dunia.

Israel sendiri harus jujur ke depan. Arogansi mereka yang tidak memperdulikan suara dunia untuk menyelamatkan kemanusiaan di Palestina, begitu memuakkan. Kekerasan yang dialami para supporter Israel di Amsterdam ini harus merubah mereka, kesempatan buat refleksi diri. Refleksi karena kebencian rakyat dunia internasional begitu besar terhadap bangsa Israel saat ini. Meskipun seandainya kejadian Amsterdam adalah sesuai konspirasi teori, di mana Mossad bermain, tetap saja faktanya masyarakat tahu bahwa pemuda Jahudi yang perlu dikutuk. Sepantasnya pemerintah Israel segera masuk pada agenda perdamaian sejati di Palestina, agar mereka menjadi bagian masyarakat internasional yang tidak terasing.

Bagaimana di Indonesia kita menyikapinya? Di Indonesia, semua pemberitaan memihak pro Palestina. CNN Indonesia misalnya menurunkan berita “Kronologi Supporter Maccabi Bikin Rusuh dan Bentrok di Amsterdam, 9/11. Selanjutnya, Sindonews dengan berita “3 Fakta Massa Israel Lakukan Rasisme ke Orang Arab Usai Laga Ajax vs. Maccabi Tel Aviv”, 11/11,24 dan juga Detiksport dalam berita “Awal Mula Suporter Maccabi Tel Aviv Diserang: Ejek Gaza Sejahat Ini”, 9/11. Ini menunjukkan pikiran bangsa kita yang memihak Palestina.

Presiden Prabowo yang secara konsisten menunjukkan keberpihakan kepada Palestina tentu menjadi kunci utama bagi cara pandang bangsa kita melihat situasi di Palestina dan politik luar negeri kita terhadap Palestina. Kejadian Amsterdam ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong agar agenda internasional tentang pembebasan Palestina semakin besar. Kalau orang-orang Jahudi tidak ingin kelak diburu (Jew Hunt) di luar negeri, merujuk ketakutan kasus Amsterdam minggu lalu, maka menjadilah bangsa pro perdamaian.

Penulis : Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle

MoneyTalk, Jakarta – Perkembangan teknologi kuantum bukanlah fiksi ilmiah belaka. Ini adalah kenyataan yang semakin mendekati kita. Ada potensi untuk mengubah banyak aspek kehidupan modern, termasuk keamanan kriptografi yang menjadi fondasi cryptocurrency seperti Bitcoin.

Artikel ini bukan untuk menimbulkan rasa takut, ketidakpastian, atau keraguan (FUD) mengenai masa depan Bitcoin atau cryptocurrency lainnya. Sebaliknya, tujuan kami adalah untuk memberikan edukasi dan wawasan tentang teknologi kuantum yang sedang berkembang serta dampaknya terhadap keamanan kriptografi modern. Kami ingin Anda lebih memahami potensi tantangan di masa depan, sehingga Anda dapat mengambil keputusan yang lebih terinformasi dalam dunia aset digital.

Bayangkan dunia di mana komputer kuantum mampu memecahkan sistem enkripsi yang selama ini dianggap aman oleh cryptocurrency seperti Bitcoin. Komputer kuantum bukan sekadar inovasi; teknologi ini dapat menghitung miliaran kemungkinan dalam sekejap—sesuatu yang bahkan superkomputer konvensional tidak bisa capai. Tapi, apa artinya ini bagi keamanan Bitcoin dan aset digital lainnya?

Cryptocurrency adalah aset digital yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi dan mengendalikan penciptaan unit baru. Bitcoin, yang diperkenalkan pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto, adalah mata uang kripto pertama yang berbasis pada teknologi blockchain. Blockchain adalah buku besar digital yang terdesentralisasi, di mana setiap transaksi tercatat secara permanen dan transparan.

Seiring berjalannya waktu, cryptocurrency telah berkembang dari sekadar konsep menjadi bagian integral dari ekonomi digital. Bitcoin, Ethereum, dan ribuan altcoin lainnya kini digunakan tidak hanya sebagai alat investasi, tetapi juga untuk transaksi harian, kontrak pintar, dan bahkan tokenisasi aset fisik. Keamanan dan desentralisasi adalah dua fitur utama yang membuat teknologi ini sangat diminati.

Setiap transaksi Bitcoin diverifikasi melalui proses yang disebut “mining,” di mana komputer-komputer di seluruh dunia memecahkan teka-teki matematika yang rumit. Keamanan Bitcoin bergantung pada algoritma kriptografi, terutama SHA-256 untuk hashing dan Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) untuk tanda tangan digital. Dengan tambahan teknologi seperti Schnorr Signature dan Taproot, Bitcoin telah meningkatkan privasi dan efisiensi transaksi.

Namun, semua ini mungkin akan terancam dengan kehadiran komputer kuantum. Pertanyaannya adalah, sejauh mana ancaman ini nyata?

Komputer kuantum menggunakan prinsip mekanika kuantum untuk melakukan perhitungan pada tingkat yang jauh melampaui komputer konvensional. Dua algoritma kuantum utama yang menjadi ancaman bagi kriptografi modern adalah:

Algoritma Shor, Algoritma ini mampu memecahkan masalah faktorisasi integer yang menjadi dasar keamanan banyak sistem enkripsi, termasuk ECDSA yang digunakan oleh Bitcoin. Dengan menggunakan Algoritma Shor, komputer kuantum dapat memecahkan kunci privat Bitcoin dalam hitungan menit atau bahkan detik, sesuatu yang akan memerlukan miliaran tahun pada komputer klasik.

Algoritma Grover, Algoritma ini dapat mempercepat proses pencarian pada ruang data yang besar, yang dapat mengurangi keamanan hash functions seperti SHA-256. Meskipun Algoritma Grover tidak seefektif Shor dalam menyerang kunci privat, namun ini tetap menurunkan tingkat keamanan yang selama ini dianggap tidak mungkin ditembus.

Jika komputer kuantum dapat membobol enkripsi yang digunakan oleh Bitcoin, ini berarti aset digital tersebut tidak lagi aman. Siapa pun dengan akses ke komputer kuantum yang cukup kuat dapat mencuri Bitcoin dari dompet digital, mengubah transaksi, dan pada dasarnya menghancurkan kepercayaan pada jaringan blockchain. Ini bukan hanya ancaman bagi Bitcoin, tetapi juga untuk banyak aplikasi lain yang bergantung pada kriptografi modern, termasuk sistem perbankan, e-commerce, dan komunikasi.

Tentu saja, komunitas kripto tidak tinggal diam. Para peneliti dan pengembang sedang bekerja pada berbagai solusi untuk menghadapi ancaman kuantum, yang dikenal sebagai post-quantum cryptography. Beberapa metode kriptografi pasca-kuantum meliputi:

Lattice-Based Cryptography. Teknik ini menggunakan struktur matematika kompleks yang sulit dipecahkan bahkan oleh komputer kuantum.

Hash-Based Cryptography, Solusi ini memperkuat penggunaan fungsi hash yang lebih aman dari serangan algoritma Grover.

Multivariate Polynomial Cryptography, Menggunakan persamaan polinomial untuk mengenkripsi data, teknik ini dianggap tahan terhadap serangan kuantum.

Hybrid Encryption Approaches, Menggabungkan teknologi kriptografi konvensional dan pasca-kuantum untuk memperkuat lapisan keamanan hingga teknologi kuantum benar-benar matang.

Meskipun ancaman dari komputer kuantum tampak mengkhawatirkan, ada harapan bahwa teknologi kriptografi akan berkembang seiring waktu untuk mengatasi tantangan ini. Para ahli percaya bahwa butuh beberapa dekade sebelum komputer kuantum mencapai skala yang cukup besar untuk benar-benar membahayakan Bitcoin. Dengan waktu yang cukup, para pengembang blockchain dapat mengimplementasikan pembaruan yang memanfaatkan kriptografi tahan kuantum, sehingga menjaga integritas dan keamanan aset digital.

Sebagai investor atau pengguna cryptocurrency, penting untuk tetap waspada terhadap perkembangan teknologi, termasuk komputer kuantum. Meskipun saat ini ancaman tersebut masih jauh dari kenyataan, persiapan sejak dini akan membantu kita mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi.

Ingatlah, ini bukan untuk menimbulkan rasa takut, tetapi untuk memberikan wawasan tentang masa depan teknologi dan bagaimana kita bisa tetap terlindungi. Dunia kripto telah melalui berbagai tantangan, dan dengan inovasi serta adaptasi yang tepat, masa depan aset digital tetap cerah.

Diversifikasi Investasi, Jangan letakkan semua telur di satu keranjang. Pertimbangkan untuk berinvestasi pada proyek yang berfokus pada kriptografi pasca-kuantum.

Dukungan terhadap Pembaruan, Jika Anda terlibat dalam komunitas kripto, dukung pembaruan protokol yang menambah ketahanan terhadap serangan kuantum.

Masa depan cryptocurrency berada di tangan kita. Dengan pengetahuan dan persiapan yang tepat, kita dapat menghadapi era kuantum tanpa harus mengorbankan keamanan aset digital kita.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, dalam beberapa pekan terakhir menjadi sorotan publik setelah kasus hukum yang melibatkan dirinya diungkap ke publik. Kasus dugaan judol yang dituduhkan terhadap Budi Arie menambah daftar panjang kontroversi yang mengguncang kabinet pemerintahan. Dengan segala dinamika politik dan hukum yang ada, sudah saatnya kita mempertanyakan kelayakan Budi Arie untuk tetap menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM.

Sebagai seorang pemimpin, baik dalam kapasitas apapun, seorang pejabat publik seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Integritas, kejujuran, dan kredibilitas adalah modal utama dalam memimpin dan menjalankan amanah. Namun, kasus yang kini mencuat ini menunjukkan bahwa Budi Arie gagal memenuhi standar moral yang diharapkan dari seorang menteri, terlebih di posisi yang sangat strategis seperti Menteri Koperasi.

Kasus judol yang menimpa Budi Arie bukan hanya menyangkut masalah hukum semata. Ini lebih dari sekedar urusan pidana. Sebagai seorang pejabat publik yang mengemban tanggung jawab besar di sektor ekonomi, khususnya dalam mengembangkan koperasi dan UMKM di Indonesia, Budi Arie seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat dalam menjalankan usaha yang jujur dan beretika.

Namun, ketika seorang pemimpin terlibat dalam kasus yang merusak citra, seperti dugaan judol, maka kredibilitasnya akan dipertanyakan. Dalam konteks ini, bukan hanya urusan hukum yang harus diperhatikan, tetapi juga dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan oleh kasus tersebut terhadap masyarakat. Apakah kita ingin memiliki seorang pemimpin yang terlibat dalam praktik yang mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan yang merugikan pihak lain?

Menteri Koperasi dan UKM adalah posisi yang sangat vital dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam mendukung sektor ekonomi mikro yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian banyak keluarga di Indonesia. Sebagai seorang menteri, Budi Arie bukan hanya harus memiliki visi dan kemampuan untuk memajukan koperasi dan UMKM, tetapi juga harus memiliki karakter yang teruji dalam menjalankan tanggung jawab publik.

Dalam konteks ini, sangat wajar jika publik merasa kecewa dan mempertanyakan kelayakan Budi Arie untuk tetap menjabat. Kepemimpinan yang baik harus mengedepankan etika dan moralitas. Tanpa itu, sulit bagi seseorang untuk diterima dan dihormati oleh masyarakat luas, apalagi dalam sektor yang berkaitan dengan ekonomi rakyat kecil.

Ketika Budi Arie terjerat dalam kasus yang merusak citranya, kita seharusnya tidak hanya berbicara tentang hukum dan prosedur, tetapi juga tentang nilai-nilai integritas dalam pemerintahan. Pemerintah yang efektif dan dihormati adalah pemerintah yang dipimpin oleh individu yang memiliki integritas tinggi dan mampu memberi contoh yang baik kepada masyarakat.

Tidak ada yang lebih penting dalam memimpin bangsa ini selain menjaga kepercayaan publik. Ketika kasus-kasus seperti ini muncul, seharusnya para pemimpin kita memiliki rasa tanggung jawab untuk mundur, bukan malah bertahan dalam jabatan yang justru semakin merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Sebagai wujud tanggung jawab moral, Budi Arie sebaiknya mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi dan UKM. Langkah ini tidak hanya akan memberi ruang bagi evaluasi yang lebih objektif, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip kepemimpinan yang jujur dan berintegritas. Jika seorang pemimpin sudah kehilangan kepercayaan publik karena masalah pribadi yang besar, maka mundur adalah keputusan yang paling bijak dan terhormat.

Keputusan mundur ini bukanlah kegagalan, tetapi justru sebuah penghargaan terhadap amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Seorang pemimpin yang mengutamakan integritas dan kepercayaan publik lebih layak dihormati. Keputusan mundur juga membuka jalan bagi calon pemimpin lain yang lebih mampu menjaga moralitas dan menciptakan perubahan positif bagi sektor koperasi dan UMKM yang sangat membutuhkan perhatian serius.

Pemerintah dan masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pemimpin yang tidak hanya cakap dalam bidangnya, tetapi juga mampu menjaga etika dan moralitas yang tinggi. Kasus Budi Arie memberikan pelajaran penting bahwa integritas harus selalu diutamakan. Tidak ada alasan untuk mempertahankan seseorang di posisi strategis apabila sudah kehilangan kepercayaan publik karena masalah moral. Oleh karena itu, langkah terbaik yang dapat diambil adalah dengan meminta Budi Arie untuk mundur, agar pemerintah dapat bergerak maju dengan pemimpin yang lebih layak dan lebih mengedepankan integritas.

Penulis: Mus Gaber, Ketua Padepokan Hukum Indonesia

MoneyTalk, Jakarta – Salah satu agenda penting Presiden Prabowo yang disampaikan dalam pidato perdana setelah dilantik 20 Oktober 2024 adalah tekad memberantas korupsi. Sebagai tekad atau janji di hadapan lembaga politik, MPR RI dan rakyat, agenda tersebut patut diapresiasi, namun sekaligus mengundang keraguan: apakah hal ini serius atau hanya omon-omon.

Kata Prabowo: “Kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran penyelewengan korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita”. Prabowo menyatakan akan berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, serta penegakan hukum yang tegas dan digitalisasi. “Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan,” kata Prabowo.

“Marilah kita berani mawas diri, marilah kita berani menatap wajah kita sendiri dan mari kita berani memperbaiki diri kita sendiri, marilah kita berani mengoreksi kita sendiri. Kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita,” kata Prabowo (20/10/2024). Semoga prajurit Sapta Marga ini benar-benar berani mewujudkan tekadnya.

Sebelum dilantik, Prabowo sebagai presiden terpilih pernah mengatakan akan menyiapkan anggaran khusus pemberantasan korupsi. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penutupan Rapimnas Partai Gerindra Sabtu, 31 Agustus 2024. “Mungkin saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor-koruptor itu,” kata Prabowo. “Kalaupun dia (koruptor) lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika,” kata dia lagi.

Belakangan, Prabowo menekankan empat isu penting dalam sidang kabinet paripurna (6/11/2024). Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan: “Presiden menekankan, ada empat persoalan penting yang kita tidak boleh main-main untuk diatasi. Yang pertama adalah persoalan judi online, yang kedua adalah persoalan narkoba, yang ketiga persoalan penyelundupan, dan yang keempat soal korupsi”. Hasan mengatakan Prabowo meminta aparat penegak hukum tidak ragu memberantas masalah-masalah tersebut.

Terlepas bahwa sehari setelah pelantikan, Prabowo justru mengumumkan anggota-anggota kabinet yang sebagian diduga terlibat berbagai kasus korupsi, rakyat sangat berharap bahwa tekad tersebut benar-benar dilaksanakan. Tidak sekedar omon-omon. Prabowo belum perlu mengirim pasukan khusus ke Antartika, tetapi cukup di Jakarta, atau hanya di seputar Istana Merdeka. Ada beberapa terduga koruptor dalam Kabinet Merah Putih (KMP) yang sudah menjadi pembicaan publik selama ini yakni: Airlangga Hartarto, Bahlil, Erick Thohir, Zulkifli Hasan, LBP, dll. Karena keterbatasan “space”, kita bahas tiga menteri dulu.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto antara lain terduga kasus korupsi program kartu prakerja dan izin ekspor PCO/minyak sawit. Puluhan triliun Rp dana prakerja diduga dikorupsi melalui program-program pelatihan yang nilainya dimark-up. Dalam kasus CPO, Airlangga membuat kebijakan ekspor yang justru menguntungkan oligarki seperti Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group. Hal ini (akhir 2021 sampai awal 2022) justru membuat kelangkaan pasokan, antrian rakyat yang panjang dan harga minyak goreng domestik naik.

Sejumlah petinggi Golkar mengungkap sebelum mundur sebagai Ketua Galkar, Airlangga menerima surat pemanggilan dari Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi kasus CPO dan migor. Seorang pengurus Golkar menjelaskan pemanggilan Airlangga sebagai saksi bertujuan mengklarifikasi keterlibatan. Namun, situasi jadi rumit saat muncul ancaman penggeledahan dan jemput paksa jika Airlangga tidak segera mundur. Guna menghindari tindakan tegas Kejagung, Airlangga diperintahkan membuat video pengunduran diri (10/8/2024).

Saat itu, kita paham memang ada video pengunduran diri Airlangga, tapi tidak paham latar belakang dan motifnya. Dalam hal ini rezim oligarki nepotis berhasil menggunakan politik sandera untuk mencapai target-target politik, namun sekaligus meloloskan koruptor yang seharusnya dihukum berat karena membuat kebijakan yang ber-KKN ria dengan konglomerat hitam dan sekaligus menyengsarakan rakyat, bahkan ada yang mati saat antri minyak goreng! Prabowo harus berani lanjutkan sprindik Airlangga ini dan rakyat pasti mendukung.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diduga menyalahgunakan wewenang dengan mencabut dan mengaktifkan kembali sejumlah izin usaha pertambangan (IUP) dan hak guna usaha (HGU) dengan permintaan imbalan miliaran rupiah. Pada Selasa (19/03/2024), Jaringan Tambang (Jatam) menduga pencabutan izin tambang oleh Bahlil diduga koruptif, nepotis, menguntungkan diri, kelompok dan orang lain, serta merugikan negara. Delik aduan atas dugaan KKN Bahlil antara lain gratifikasi, suap-menyuap, dan pemerasan. Tipologi delik suap dan pemerasan akan terjadi, jika terjadi transaksi atau deal antara kedua belah pihak.

Bahlil telah mencabut sekitar dua ribuan izin tambang. Maka dugaan nilai korupsinya bisa triliunan Rp, puluhan triliun Rp atau lebih. Pencabutan dilakukan pasca Bahlil mendapat kuasa dari Presiden Jokowi sejak 2021. Presiden Jokowi menerbitkan Keppres No.11/2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi. Bahlil ditunjuk sebagai Ketua Satgas dengan tugas memastikan realisasi investasi dan menyelesaikan masalah perizinan, serta menelusuri izin pertambangan dan perkebunan yang tak produktif.

Pada 2022, Jokowi meneken Kepres No.1/2022 tentang Satgas Penataan Lahan dan Investasi. Bahlil diberi kuasa mencabut izin tambang, HGU, dan konsesi kawasan hutan, serta kemudahan kepada organisasi kemasyarakatan, koperasi, dll. mendapat konsesi. Pada Oktober 2023, Jokowi kembali mengeluarkan Perpres No.70/2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi. Dengan perpres ini Bahlil diberi wewenang mencabut izin tambang, perkebunan, dan konsesi kawasan hutan, serta bisa memberikan izin pemanfaatan lahan untuk ormas, koperasi, dll. Jokowi dan Bahlil menganggap SDA milik negara dan rakyat tersebut milik mereka. Dalam hal ini, Jokowi pun wajib pula digugat untuk diproses hukum.

Menteri BUMN Erick Thohir dan kakaknya, Garibaldi Thohir alias Boy Thohir, dilaporkan ke KPK ((20/2/23) terkait dugaan skandal investasi Telkomsel ke perusahaan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Pihak yang melaporkan adalah LQ Indonesia Lawfirm yang menerima surat kuasa khusus dari LSM Konsumen Cerdas Hukum (KCH). Surat kuasa, berikut lampiran bukti awal dugaan tipikor berupa dugaan kerugian negara dalam pembelian saham GOTO yang dilakukan PT Telkom yang diduga merupakan perbuatan melanggar UU Tipikor.

Total Telkomsel membeli GOTO sebanyak 89.125 lembar saham senilai Rp 6,3 triliun (harga US$ 5.049 (Rp 70 juta)/lembar). PT AKAB (GOTO) melakukan perubahan akta No.128, antara lain berisi perubahan status Garibaldi Thohir yang menjadi Komut sekaligus pemegang saham Seri D GOTO sebanyak 1.054.287.487 lembar (setara Rp1.054.287.487 pada harga nominal Rp1/lembar). Pada 16 Maret 2022, GOTO IPO dengan harga penawaran Rp316-Rp346/lembar. Saat pelaporan, harga GOTO per lembar Rp125 per tanggal 17 Februari 2023.

Ditemukan jelas ada kerugian negara, yakni transaksi obligasi selama 3 tahun tanpa bunga yang diberikan Telkomsel senilai Rp 2,1 triliun. Lalu, transaksi pembelian saham GOTO senilai Rp 6,3 triliun, ketika IPO berkisar Rp 316-346 per lembar. Saat pelaporan, harga hanya Rp 125. Maka terjadi capital loss, atau kerugian harga pasar sekitar 60% dari modal Rp 6,2 triliun yaitu senilai Rp 3,2 triliun.

Saat negara dirugikan ini, malah Garibaldi Thohir dijadikan Komut dan mendapatkan 1 miliaran lembar saham GOTO. Jelas ini terjadi karena Garibaldi Thohir adalah saudara kandung Erick Thohir, sang Menteri BUMN. Maka wajar jika terduga kasus tipikor ini diusut tuntas, terutama salah satu pelaku utamanya, yakni Erick Thohir. Kasus-kasus dugaan tipikor Erick yang lain akan dibahas pada tulisan berikut.

Tiga menteri di atas, Airlangga, Bahlil dan Erick, bukan saja tidak layak diangkat menjadi menteri KMP, tapi justru harus diproses hukum karena sejumlah dugaan pidana korupsi yang disandang. Memang dipahami bahwa mereka “bisa” masuk KMP karena dipaksakan oleh mantan Presiden Jokowi. Pemaksaan atau dapat juga disebut ancaman tersebut ditengarai terjadi saat “Menhan” Prabowo dipanggil oleh “Presiden” Jokowi datang ke Solo pada 13 Oktober 2024.

Menurut analisis sahabat kami “Manusia Merdeka”, M.Said Didu, konon lebih dari 50% Menteri dan Wakil Menteri KMP adalah pejabat-pejabat yang jadi bagian dari pemerintahan oligarki pimpinan Jokowi. Dari 50% anggota KMP tersebut, selain ketiga menteri, sebenarnya masih ada menteri-menteri lain yang merupakan “All The President Men”, atau “Jokowi’s Men” yang juga diduga terlibat KKN. Hal ini akan dibahas pada tulisan berikut.

Presiden Prabowo telah memulai tugas sebagai pemimpin dengan mencanangkan kebijakan dan rencana pemberantasan korupsi. Niat baik tersebut telah disusul dengan berulang kali menyatakan komitmen pemberantasan korupsi pada berbagai kesempatan. Pasang niat, bertekad, committed mencapai dan diulang-ulang: merupakan hal yang patut dihargai dan didukung penuh. Jika Prabowo mengatakan korupsi akan membahayakan masa depan kita, anak-anak kita dan cucu-cucu kita, maka yang sebenarnya terjadi adalah: mayoritas rakyat Indonesia saat ini, telah merasakan bahaya teesebut. Mereka telah menjadi korban kejahatan KKN rezim oligarki nepotis Jokowi!

Karena itu, Prabowo perlu segera mengiringi tekad dan ucapan dengan langkah-langkah strategis, konkrit dan berkelanjutan. Rakyat akan mendukung, jika Prabowo segera berbuat sesuatu agar lepas dari cengkeraman Jokowi dan para konglonerat hitam pendukungnya. Setelah itu, Prabowo perlu optimal mengganti menteri-menteri “titipan” Jokowi dan para konglomerat. Buktikan bahwa tekad tersebut bukan sekedar omon-omon! Sebagai prajurit yang memegang teguh sumpah Sapta Marga dan akan mendapat pula dukungan penuh rakyat, tidak layak jika Prabowo masih takut, terutama kepada rezim oljgarki nepotis Jokowi yang telah menyengsarakan sebagian rakyat![]

Penulis: Marwan Batubara, Petisi 100

MoneyTalk,Jakarta – Program dari Istana, yang berupa layanan Pengaduan “Lapor Mas Wapres”, sepertinya agak janggal dan nampak “Gibran memang memiliki imunitas terhadap rasa malu alias kebal malu”. Karena dirinya sendiri merupakan subjek hukum yang masih menjadi tanda tanya terkait beberapa permasalahan hukum

Bahwasanya wujud layanan pengaduan yang dapat ditujukan kepada Gibran ini diberitakan oleh media warta, sudah dimulai sejak Senin (11/12/2024). Dan pada hari pertama, Istana Wapres menerima 55 aduan dari masyarakat dari berbagai wilayah, tidak hanya dari Jabodetabek.

Namun, atas kejanggalan dan menjawab tanda tanya publik, maka patut untuk serius dipertanyakan, “apakah Gibran siap menerima laporan menyangkut perilaku dirinya sendiri, serta pihak keluarganya contoh nepotisme dan gratifikasi yang dituduh publik telah dilakukan olehnya, termasuk beberapa laporan terhadap adiknya Kaesang dan Iparnya Bobby, serta Bapaknya (Jokowi) terkait tuduhan publik dalam kasus menggunakan ijasah palsu dan terkait kesemua tuduhan jelas-jelas telah menjadi objek perkara serta telah masuk dalam daftar laporan selain di KPK juga di Polda Metro Jaya dan gugatan di ranah peradilan umum.

Atau bisakah mengadukan perilaku para menterinya terhadap adanya temuan hukum terkait korupsi?

Selebihnya apakah “Lapor Mas Gibran” sekedar perpanjangan tanganan Kapolri atau pihak Kejaksaan atau KPK. lalu apakah Masyarakat jika melaporkan melalui program Lapor Mas Wapres, maka kasus yang dilaporkan prioritas atau pasti bakal berjalan dengan benar dan adil ? Sesuai teori Eggi Sudjana OTSJUBEDIL (Objektif, Terstruktur, Sistematis, Jujur, benar dan Adil).

Dan pertanyaan penting lainya, “apakah bisa diterima andai publik melaporkan kasus akun fufu fafa” kepada loket Lapor Mas Wapres, sebuah kasus sejarah perilaku amoral, yang merugikan nama baik segenap bangsa ini serta membuat malu Presiden Prabowo Subianto, selaku Kepala Negara RI. dimata dunia internasional?

Penulis : Damai Hari Lubis, Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212

MoneyTalk, Jakarta – Waspadalah terhadap State Corporate Crime, persekongkolan antara pengusaha super jahat dengan Pejabat Publik( Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif) !!!!

[Soeripto, GWA Sekapur Sirih, 11/11]

Dalam komunitas GWA Sekapur Sirih, Tokoh Intelejen Soeripto menyebut bahaya State Corporate Crime (SCC) yang saat ini mengendalikan kekuasaan di Negeri ini. Suripto ikut mengomentari dinamika diskusi tentang kezaliman proyek PIK 2, dan mewanti-wanti agar segenap rakyat menyatakan ‘Perang Terhadap SCC’.

Memang benar, belum ada definisi baku mengenai apa yang dimaksud dengan State Corporate Crime (SCC). Tapi, SCC secara umum dapat didefinisikan sebagai kejahatan korporasi yang meminjam kekuasaan negara untuk mencapai tujuan mereka. Tujuan korporasi dalam berbisnis adalah mencari laba, dengan prinsip biaya sekecil-kecilnya dan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Korporasi menjadikan Negara, sebagai alat pelayan kepentingan perusahaan untuk dua tujuan sekaligus:

Pertama, menyediakan lapak bisnis bagi korporasi sekaligus menyediakan berbagai fasilitas dan layanan negara untuk korporasi, agar biaya produksi perusahaan dapat ditekan sekecil-kecilnya.

Kedua,menjadi sales bagi perusahaan untuk memasarkan produknya kepada rakyat, melalui kebijakan yang diambil oleh Negara. Sehingga, produk yang dihasilkan perusahaan laris manis di pasar.

Nah, fenomena SCC ini terjadi pada kasus penetapan PSN pada Proyek PIK 2. Negara, di era Jokowi telah dijadikan alat oleh korporasi untuk menyediakan lapak bisnis property bagi korporasi melalui status PSN yang merampas kedaulatan tanah rakyat, sekaligus menyediakan berbagai fasilitas dan layanan negara untuk korporasi (jalan dan fasilitas umum lainnya), agar biaya produksi perusahaan untuk membangun kawasan perumahan/property menjadi lebih kecil.

Status PSN, menjadikan korporasi pengembang PIK 2 dapat menekan biaya produksi, terutama biaya pengadaan lahan. Dengan status PSN, korporasi dapat meminjam UU No. 2/2012 untuk pengadaan lahan, sehingga biaya belanja tanah yang semestinya per meter Rp.500.000,- dapat ditekan hingga hanya Rp.50.000 per meter.

Negara juga berfungsi menjadi sales bagi perusahaan property untuk memasarkan produknya kepada rakyat, melalui kebijakan yang diambil oleh Negara. Dengan hadirnya sejumlah pejabat negara dalam promosi kawasan, hingga pemberian status PSN, maka proyek PIK 2 adalah wujud nyata Statemen Corporate Crime yang disebut oleh Soeripto.

Karena itu, seluruh rakyat wajib bersatu untuk menggaungkan narasi ‘War On State Corporate Crime’ untuk melawan kezaliman proyek PIK 2. Segenap rakyat, harus bersatu menolong masyarakat Muslim Banten yang terdampak, sekaligus menyelamatkan negara dari entitas ‘Negara dalam Negara’ yang mengkooptasi NKRI.

Proyek PIK 2 hanya akan menguntungkan Aguan dan Anthony Salim, selaku pemegang saham mayoritas PANI. Mereka berdua inilah, yang mendapatkan keuntungan dari proyek property yang menjarah tanah dan merugikan rakyat. Apakah Prabowo akan diam?

Penulis : Ahmad Khozinudin, Sastrawan Politik

MoneyTalk,Jakarta – Jokowi harus diproses hukum dan dipenjarakan setelah vonisnya terbukti bersalah, karena Jokowi telah melakukan banyak kejahatan dalam bentuk nepotisme, disobidience dan obstruction of justice yang Jokowi lakukan pada era kepemimpinannya. Proses hukum ini amat perlu agar tidak merusak sejarah penegakan hukum di tanah air serta pengabaian terhadap sejatinya fungsi hukum, yakni kepastian, manfaat dan tegaknya keadilan.

Oleh sebab banyaknya dosa kebijakan eks Presiden Jokowi, maka berimplikasi kepada bangsa ini setelah dirinya lengser, sehingga Jokowi mewariskan kerugian kepada bangsa dan negara ini diberbagai sektor, diantaranya merusak mengotori sejarah bangsa dibidang politik ekonomi dan hukum serta menimbulkan kerusakan adab dan budaya malu (kerusakan mentalitas bangsa):

1. Dampak politik, menyisakan pembenahan dan pelurusan pada sistim konstitusi di bidang hukum ketatanegaraan yang overlapping sehingga harus ditata kembali. Contoh Kepres serta inpres yang menyimpang dari hirarkis tatanan hukum diatasnya, termasuk menyimpang atau mengkerdilkan fungsi TAP MPR RI.

2. Dampak ekonomi yang defisit, mewariskan utang berikut bunga utang, yang seharusnya hasil kekayaan alam negara ini dapat difungsikan untuk kebutuhan membangun fisik negara ini, malah digunakan untuk membayar ratusan triliun utang plus bunga;

3. Dampak Hukum, Pelanggaran atau kejahatan HAM. Contoh, kematian 894 orang petugas Kpps dan Korban KM 50 dan korban 6 orang sipil saat unjuk rasa pemilu curang di Bawaslu pada tahun 2019 yang terbunuh oleh aparatur negara. Semua kelak harus ditanggung oleh negara untuk membayar kerugian atas perilaku kejahatan hukum di era periode kepemimpinannya;

4. Merusak sejarah adab dan budaya malu, karena Jokowi hobi berdusta dengan jejak puluhan kali bahkan seratus kali lebih melakukan kebohongan publik dan janji palsu termasuk dugaan membuat keterangan dan atau biografi palsu serta temuan adanya dugaan korupsi bansos, dan pembiaran judi dan judi online sehingga mencemari bahkan mewariskan kerusakan moralitas bangsa.

Oleh karenanya demi mencegah sejarah buruk penegakan hukum atau law enforcement penguasa negara pada era kepemimpinan bangsa saat oleh hanya seorang Jokowi sosok tertuduh publik berijazah S.1 PALSU yang low character, seorang individu yang rendah moralitas dan bad leadership, baik dimata domestik dan dimata internasional, dan termasuk demi kepastian perlindungan para korban individu dan atau keluarganya dan kelompok yang teraniaya dan nyata-nyata dikhianati serta dipermainkan dan dipermalukan oleh Jokowi baik secara moral dan materil serta politis, maka segenap para tokoh bangsa saat ini ideal tak henti gaungkan keberbagai kelompok atau elemen masyarakat bangsa ini secara rutinitas dan transparansi melakukan aksi-aksi unjuk rasa demi mendesak agar penguasa dibawah Prabowo Subianto TEGAKAN HUKUM SECARA EQUAL (LEGAL PROCESS), HARGA MATI ADILI JOKOWI DAN PENYERTA (PIHAK KELUARGANYA). Setidaknya dalam waktu 6 bulan kepemimpinan Prabowo proses hukum terhadap Jokowi sudah mulai berjalan dan efektif

Penulis : Damai Hari Lubis,Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212

MoneyTalk,Jakarta – Dalam kunjungannya ke Bali, 3 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dukungannya kepada Made Muliawan Arya calon gubernur Bali. Made Muliawan adalah ketua partai Gerindra Provinsi Bali yang dipimpin oleh Presiden. Sorenya, pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi kediaman mantan presiden Joko Widodo di Solo. Mereka makan siang di sebuah angkringan di sebuah restoran. Di saat yang sama, di restoran yang sama, hadir pula pasangan calon gubernur Jawa Tengah Achmad Luthfi dan Taj Yasin. Beberapa hari kemudian muncul foto mereka berdua bersama dengan Presiden Prabowo. Ada pesan pada foto itu, isinya ditafsirkan sebagai dukungan Prabowo kepada Achmad Luthfi dan Taj Yasin untuk memenangkan Pilkada Jawa Tengah.

(lebih…)

Yang Akan Terperangkap Kuda Troya – Jokowi Atau Prabowo

 

Situasi kekuasaan saat ini serba abu-abu, licik, pengelabuan, ambivalen, keruwetan, kesesatan, disharmoni, maling teriak maling, dan Sandera menyandera atas nama politik balas budi.

Keadaan terasa sangat menjijikan, hilangnya rasa kemanusiaan, keadaban, kesantunan, etika dan profesionalisme kenegaraan seorang Presiden.

Terjadinya permainan strategi Kuda Troya. Apakah Prabowo yang sedang memainkan Kuda Troya, atau justru akan terperosok dan terperangkap strategi Kuda Troya Jokowi.

Cerita Kuda Troya sekedar ilustrasi adalah permainan Oddyseus, Raja Itacha, yang membuat kuda raksasa dari kayu dan papan, sebuah jebakan berisi beberapa prajurit dan ditempatkan di depan gerbang Troya.

Mereka bisa membuka gerbang dari dalam setelah menarik masuk Kuda Troya di tarik kedalam, di dalamnya berisi para prajurit Agamemnon. Para prajurit Yunani pura-pura mundur, saat itu bisa masuk gerbang untuk menaklukkan Troya.

Inilah yang sedang terjadi perang antara Prabowo dan Jokowi. Keberadaan Gibran di pucuk kekuasaan tetap mencemaskan Jokowi. Gibran di istana tanpa perisai partai politik. Gibran dan beberapa orang dekat Jokowi sebagai menteri dalam kekuasaan tanpa perlindungan.

Gerak-gerik orang titipan Jokowi akan diawasi, sebagai menteri tentu tidak leluasa. Prabowo membuka gerbang kabinetnya untuk Jokowi hanya enam bulan akan di evaluasi.

Geliat Jokowi pasca lengser sebagai Presiden, memiliki strategi Kuda Troya karena merasa tugas senagai boneka dari para Taipan belum selesai. Tujuannya agar masih bisa cawe cawe dalam kekuasaan Prabowo.

Kuda Troya yang disiapkan Jokowi juga dalam posisi tidak aman karena alasan titipan nama dari Jokowi para koruptor dan dengan alasan itu Prabowo bisa menghabisi mereka semua.

Sementara Prabowo terpaksa menerima orang orang Jokowi di kabinet bahkan menyusun kabinet gemuk yang aneh dan tidak wajar. Karena Jokowi telah merekayasa

Prabowo di pilpres, dan seolah olah untuk memenuhi gentleman’s agreement antara keduanya.

Apakah saling pasang Kuda Troya dan Jokowi masih cawe-cawe, itu sekadar permainan Prabowo dan Jokowi. Jawabnya jelas tidak. Ada kekuatan lain di belakang kedua presiden yaitu para Taipan Oligarki dan kekuatan asing khususnya RRC.

Apakah kesepakatan antara keduanya telah terjamin mutlak. Jawabnya tidak. Jokowi tidak bisa memastikan kesepakatan itu berada dalam garansi yang aman dan utuh*.

Publik atau rakyat nantinya akan mengetahui dan bisa membaca dalam perjanjian itu satunya gentle, satunya tidak makanya menyisakan kecemasan. Kecemasan Jokowi karena merasa belum aman dan tidak ada jaminan Kuda Troy yang saat ini berdiri di hadapan gerbang kekuasaan yang baru.

Siapa yang akan terperangkap Kuda Troya ini, Jokowi yang akan memangsa Prabowo atau Prabowo yang akan memangsa Jokowi, waktu yang akan membuktikan.

Penulis : Sutoyo Abadi

MoneyTalk, Jakarta – Persoalan mendasar dalam negara modern, terutama yang berlabel demokrasi seperti Indonesia, bukan hanya sekadar tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi menyentuh inti kesejahteraan rakyat, yang semakin tampak mustahil tercapai. Di tengah berbagai janji dan gagasan besar yang selalu digaungkan dalam tiap pergantian rezim, kemiskinan tetap menjadi momok yang tak kunjung terselesaikan. Janji negara untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera seolah hanyalah ilusi yang diulang-ulang setiap kali pesta demokrasi digelar. Alih-alih merasakan peningkatan taraf hidup yang nyata, rakyat justru masih bergelut dengan kesulitan ekonomi dari tahun ke tahun.

Ironisnya, setiap kebijakan negara yang diklaim bertujuan untuk memperbaiki kehidupan rakyat selalu dibuat oleh para pakar yang dianggap memiliki kapasitas terbaik. Namun, hasilnya sering kali jauh dari harapan, bahkan dalam beberapa kasus justru memperparah masalah. Kebijakan-kebijakan yang berbasis pada teori dan analisis ekonomi modern kerap kali gagal memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat secara umum. Di balik angka pertumbuhan ekonomi yang diceritakan meningkat, kenyataan di lapangan justru menunjukkan kesenjangan yang makin melebar antara si kaya dan si miskin. Tampak bahwa ilmu pengetahuan yang seharusnya menjadi alat untuk memperbaiki kehidupan, di tangan penguasa justru menjadi tameng untuk melanggengkan ketimpangan.

Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa seluruh kekayaan alam Indonesia sejatinya harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, realitas berkata lain. Alih-alih dikelola dengan transparan dan adil, sumber daya alam kita justru menjadi ladang emas bagi segelintir elit dan investor asing. Dalam banyak kasus, rakyat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama malah berada di baris belakang, hanya kebagian dampak lingkungan yang rusak dan kehilangan ruang hidup. Penjagaan atas kedaulatan sumber daya yang seharusnya menjadi kunci kemakmuran justru dilupakan dalam kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah bersama korporasi besar.

Di sisi lain, partai politik yang awalnya dimaksudkan sebagai jembatan aspirasi rakyat kini tampak lebih seperti alat bagi para pemodal dan kaum elite untuk mengukuhkan kekuasaannya. Partai-partai ini sering kali tidak bertindak sebagai wakil rakyat yang sesungguhnya. Di dalamnya, hanya segelintir kelompok yang memiliki pengaruh besar dan mendominasi keputusan-keputusan penting, sementara rakyat kebanyakan hanya menjadi massa yang dikendalikan dengan janji-janji saat pemilu. Dengan demikian, alih-alih membawa kemakmuran bagi rakyat, partai politik kini terlihat lebih sebagai kendaraan bagi para ‘hulubalang’ untuk menguasai orang banyak.

Pergantian pemimpin dengan segala janji perubahan yang dilontarkan dari waktu ke waktu juga tak membawa perubahan nyata bagi kehidupan rakyat. Walaupun wajah pemimpin berganti, wajah kebijakan dan sistem yang diterapkan tampak sama saja. Setiap pemilu hanya menjadi momentum rotasi kekuasaan di kalangan elite, sementara bagi rakyat, perbedaan pemimpin tidak serta-merta berarti perbedaan dalam kesejahteraan. Kepercayaan publik pun kian terkikis karena janji-janji manis yang berakhir sebatas slogan. Pada akhirnya, rakyat semakin sadar bahwa kesejahteraan mereka tidak dapat diharapkan dari perubahan di permukaan. Yang dibutuhkan adalah perubahan sistemik yang mendalam, di mana seluruh kebijakan benar-benar berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat, bukan hanya pada keuntungan kelompok tertentu.

Di tengah realitas ini, rakyat perlu merumuskan ulang makna demokrasi yang sebenarnya. Demokrasi bukan sekadar memilih pemimpin setiap lima tahun, tetapi sebuah komitmen untuk menegakkan keadilan sosial dan membangun sistem yang benar-benar pro-rakyat. Sejarah dan pengalaman yang sudah dilewati kiranya menjadi pelajaran berharga, bahwa kesejahteraan rakyat tidak akan bisa dicapai hanya dengan mengganti pemimpin, tetapi membutuhkan transformasi menyeluruh dalam struktur dan orientasi kebijakan negara.

Penulis: Kundrat Kanda Permana (Pengamat Sosial Kemasyarakatan)