22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Tulisan ini adalah kali kedua saya membahas Pilkada Jakarta dengan posisi tetap netral alias tidak berpihak kepada calon mana pun. Dalam artikel ini, saya akan mengulas peluang Pilkada Jakarta 2024 berlangsung dalam satu putaran atau dua putaran.

Kompetisi pemilihan kepala daerah atau Pilkada tinggal 7 hari lagi, tepatnya pada 27 November 2024. Berdasarkan analisis saya, kecil kemungkinan salah satu pasangan calon mampu meraih kemenangan satu putaran atau mendapatkan 50 persen plus 1 atau 51 persen suara.

Saat ini, persaingan dalam Pilkada Jakarta semakin ketat. Pasangan nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, semakin populer setelah mendapat dukungan dari mantan Gubernur Jakarta sekaligus calon presiden, Anies Rasyid Baswedan.

Sementara itu, pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil atau RK dan Suswono (RIDO), juga terus bergerak agresif dengan dukungan dari 13 partai Koalisi KIM PLUS, termasuk mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Koalisi ini dimotori oleh Partai Gerindra, di mana Ketua Umumnya, Prabowo Subianto, saat ini menjabat sebagai Presiden RI.

Pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, yang maju melalui jalur independen, terlihat sulit untuk bersaing dengan dua pasangan calon dari partai politik besar.

Pengaruh Pilpres 2024 terhadap Pilkada Jakarta

Hasil Pilkada Jakarta tak lepas dari bayang-bayang Pilpres Februari 2024. Berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Provinsi DKI Jakarta, mencata hasil suara di Jakarta.

Hasil Pilpres tersebut menunjukkan bahwa pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (nomor urut 1) memperoleh 41% atau 2.653.762 suara. Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (nomor urut 2) unggul tipis dengan 41,67% atau 2.692.011 suara. Sementara itu, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (nomor urut 3) meraih 17,26% atau 1.115.138 suara.

Merujuk pada hasil tersebut, pasangan Pramono Anung-Rano Karno memiliki peluang untuk memenangkan Pilkada Jakarta dalam satu putaran, terutama dengan potensi dukungan dari pendukung Anies Baswedan. Namun, situasi politik tidaklah sesederhana itu. Pasangan RIDO (Ridwan Kamil-Suswono) mendapat dukungan penuh dari Koalisi KIM PLUS, yang terdiri dari partai-partai besar seperti PKS, PKB, dan Nasdem—yang sebelumnya merupakan pendukung Anies Baswedan pada Pilpres.

Konstelasi tersebut menunjukkan bahwa dukungan politik dalam Pilkada dapat bergeser dengan cepat, sehingga hasil Pilpres tidak selalu menjadi patokan mutlak. Pertarungan antar-koalisi, kepentingan partai, dan daya tarik masing-masing pasangan calon akan menjadi faktor penentu dalam hasil akhir Pilkada.

Hasil Survei Elektabilitas Pasangan Calon: Pilkada Jakarta Berpotensi Dua Putaran

Lima lembaga survei nasional baru-baru ini merilis hasil elektabilitas pasangan calon yang bertarung dalam Pilkada Jakarta 2024. Berdasarkan data dari kelima survei tersebut, persaingan antar pasangan calon menunjukkan peluang besar terjadinya dua putaran. Berikut hasil survei dari masing-masing lembaga tersebut.

Pertama, berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan pada 31 Oktober–9 November 2024 dengan melibatkan 1.210 responden, pasangan Pramono Anung-Rano Karno mendapatkan dukungan sebesar 46%, diikuti oleh pasangan Ridwan Kamil-Suswono dengan 39,1%, dan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana dengan 5,1%.

Kedua, hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 20–25 Oktober 2024 dengan melibatkan 1.200 responden menunjukkan bahwa pasangan Pramono Anung-Rano Karno memperoleh dukungan sebesar 38,3%, diikuti oleh pasangan Ridwan Kamil-Suswono dengan 34,6%, dan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebesar 3,3%.

Ketiga, berdasarkan hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang melibatkan 1.200 responden, pasangan Pramono Anung-Rano Karno meraih dukungan sebesar 41,6%, diikuti oleh pasangan Ridwan Kamil-Suswono dengan 37,4%, dan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebesar 6,6%.

Keempat, hasil survei Poltracking yang dilakukan pada 10–16 Oktober 2024 dengan melibatkan 2.000 responden menunjukkan bahwa pasangan Ridwan Kamil-Suswono memperoleh dukungan sebesar 54,8%, diikuti oleh pasangan Pramono Anung-Rano Karno dengan 32,9%, dan pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebesar 4,1%.

Yang kelima, hasil survei Parameter Politik Indonesia (PPI) yang dilakukan pada 21–25 Oktober 2024 dengan melibatkan 1.200 responden menunjukkan bahwa pasangan Ridwan Kamil-Suswono memperoleh dukungan sebesar 47,8%, diikuti oleh pasangan Pramono Anung-Rano Karno dengan 38%, sementara pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardanahanya meraih 4,3%.

Dari hasil survei tersebut, mayoritas menunjukkan bahwa tidak ada pasangan calon yang mampu menembus angka 51% secara konsisten, kecuali hasil Poltracking yang menunjukkan elektabilitas Ridwan Kamil di angka 54,8%. Namun, hasil mayoritas survei mengindikasikan bahwa Pilkada Jakarta akan berlangsung dalam dua putaran.

Berdasarkan uraian di atas, saya memprediksi bahwa Pilkada Jakarta 2024 kemungkinan besar akan berlangsung dalam dua putaran. Putaran kedua akan menjadi ajang pertarungan hidup atau mati antara pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono, dan pasangan nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno.

Meski demikian, peluang Pilkada Jakarta selesai dalam satu putaran tetap ada, namun kecenderungannya lebih kuat bahwa Pilkada Jakarta akan berlangsung dua putaran. Selanjutnya, siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Saya tidak ingin berspekulasi tanpa kajian mendalam. Dengan demikian, pemenang Pilkada Jakarta bisa Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) atau Pramono Anung-Rano Karno.

Wallahu a‘lam bish-shawab. Jakarta, Rabu, 20 November 2024 Wassalam

Penulis: Sugiyanto (SGY)-Emik

MoneyTalk, Jakarta – Tragedi kerusakannya tata kelola pemerintahan paska perubahan UUD 45 menjadi UUD 2002 sudah menyentuh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, NKRI dipertaruhkan eksistensi dan keselamatannya.

Jenderal Tyasno Sudarto sebagai Perwira Tinggi (Pati) di Jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejak awal amandemen 1999 sampai berahir tahun 2002 telah mengingatkan bahwa amandemen UUD 45 menjadi UUD 2002, membahayakan, mengancam keutuhan, kedaulatan dan keselamatan NKRI.

Berpendirian kokoh bahwa amandemen UUD 45 prosesnya tidak atas persetujuan rakyat dan landasannya adalah “paham Liberalisme, Kapitalisme dan Individualisme”.

Amandemen UUD 45 sampai 97% merubah pasal pasalnya, otomatis telah menghapus negara Proklamasi 17 Agustus 1945, di lakukan secara “Ilegal” , prosesnya “Ilegal” maka produk UUD 2002 menjadi “Ilegal”

Pada tahun 2004, setelah Jenderal Tyasno Sudarto pensiun ( purnawirawan ) sempat ditemui Prabowo Subianto yang akan merintis berdirinya Partai Gerindra, intinya bahwa dua Jenderal TNI tersebut sepakat bahwa Indonesia harus kembali ke UUD 45.

Dalam perjalanan sejarahnya Prabowo Subianto (PS) pada tanggal 20 Oktober 2024 resmi menjadi Presiden RI, tidak ada alasan dan dalih apapun mewujudkan kesepakatan bersama dengan Jenderal Tyasno Sudarto (satu berjuang di dalam dan satu diluar), PS dengan kekuatan dan kekuasaannya harus memenuhi keinginannya NKRI kembali ke Pancasila dan UUD 45…

Tutup dan lupakan sejarah sadis Amerika mengubah UUD 45 dan tutup kenangan pahit Operasi intelijen CIA membuat rekayasa Walikota Solo Jokowi sebagai presiden bonekanya, karena jasa dan ketaatannya membantu operasi CIA dalam rangka rencana nyusun jebakan penangkapan Abu Bakar Baasyir yang juga di duga di rekayasa sebagai teroris.

Rekayasa Jokowi di permak menjadi kandidat Presiden pada tahun 2014 ada kaitan dengan CIA akan mencetak boneka Presiden Kapitalis, Liberalis di Indonesia.

Rekayasa lanjutan datanglah Jokowi ke Singapura bertemulah dengan Datuk Abdullah – dipromosikan bahwa Jokowi adalah Walikota paling hebat di Indonesia. Datuk Abdullah tidak percaya, dalam kapasitas, pemikiran, penampilannya sangat rentan dari kemampuan diri sebagai pemimpin apalagi sebagai presiden.

Didukung dengan beberapa media berbayar yang sudah disiapkan, Jokowi saat itu jujur dengan dirinya sendiri hanya dijalankan oleh kekuatan dari luar dirinya dengan mengatakan: Aku ora mikir – aku ora ngerti (saya tidak berpikir dan saya tidak tahu).

Manuver CIA disertai dengan senjata menyebar uang (hampir sama AS merubah UUD 45) ahirnya berhasil mengorbitkan Jokowi menjadi Gubernur DKI dan Presiden RI.

Beda haluan di tengah jalan, Jokowi dalam keterbatasannya, Megawati dalam kondisi tersingkir, membajak Jokowi agar lebih loyal, taat dan patuh ke China (RRC), untuk target keberhasilan kerjasama dengan OBOR. Indonesia di mangsa RRC dan menjadi jarahan para Taipan Oligarki.

Indonesia luluh lantak, Presiden Prabowo Subianto pasti mengerti, memahami, menyadari bahwa tidak ada jalan untuk mengembalikan dan menyelamatkan Indonesia selain negara harus Kembali ke Pancasila dan UUD 45.

Jenderal Prabowo Subianto ingatlah kesepakatan dengan Jenderal Tyasno Sudarto di tahun 2004 sama sama sebagai patriot TNI sejati demi keselamatan bangsa dan negara, NKRI Kembali ke Pancasila dan UUD 45 asli. (*)

Penulis: Sutoyo Abadi 12.10.2024

MoneyTalk, Jakarta – Saat Kolonel (Purn) Sugeng Waras jelang Ashar menyampaikan informasi bahwa Bang Said Didu tidak akan ditahan dan bisa pulang (Selasa, 19/11), kami semua merasa lega. Info itu juga sejalan dengan info yang disampaikan oleh Bang Abraham Samad.

Pada saat pelaksanaan sholat Magrib di lingkungan Polres Tangerang, Ust Syamsudin juga sempat menanyakan hal itu kepada Bapak Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono, S.IK., M.M. yang turut sholat berjamaah bersama kami, ba’da Sholat Magrib. Kapolres juga menyampaikan hal serupa. Informasi ini sangat melegakan kami, yang turut mengawal dan mendampingi pemeriksaan Bang Said Didu.

Bukan tanpa alasan kami merasa lega, karena sebelumnya kami memang mengumpulkan sejumlah tanda tangan penjamin agar Bang Said Didu dapat ditangguhkan. Dokumen ini sifatnya hanya antisipasi, jika nantinya Bang Said Didu ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan. Sejumlah tokoh yang sudah teken, diantaranya ada Bang Abraham Samad, Mas Eros Djarot, Mayjen TNI (Purn) Soenarko, Mas Bambang Harimurti, Bang Refly Harun, Bang Peter Salestinus, Bang Marwan Batubara, Bang Edy Mulyadi, Bang Munarman, Bang Aziz Yanuar, Ust Eka Jaya, Buya Fikri Bareno, Bang Meidy Juniarto, Bang Juju Purwanto, dan masih banyak lagi. Adapun para aktivis dan emak-emak, juga mahasiswa yang hadir, juga turut menjadi penjamin. Ada 145 dokumen penjamin yang sudah diteken.

Saat ditanya untuk apa jaminan tersebut, penulis sampaikan untuk kepentingan penangguhan penahanan. Namun, penulis menegaskan semoga dokumen ini tidak digunakan. Artinya, tidak ada penahanan terhadap Bang Said Didu.

Memang benar, panggilan terhadap Bang Said Didu hanya sebagai saksi. Dan saksi, tidak bisa ditahan. Namun, siapa yang menjamin setelah pemeriksaan tidak naik status menjadi tersangka dan ditahan?

Bang Edy Mulyadi dalam kasus ‘Jin Buang Anak’, dipanggil sebagai saksi. Setelah BAP, langsung naik status tersangka dan ditahan penyidik Polri. Gus Nur juga sama, dipanggil dan diperiksa sebagai Saksi dalam kasus Ijazah Palsu Jokowi, dijanjikan bisa pulang, tapi kenyataannya ditingkatkan menjadi tersangka dan ditahan.

Pada saat ada aktivis dan emak-emak, menanyakan apakah Bang Said Didu benar tidak akan ditahan? Penulis menjawab, untuk kepastiannya tunggu beliau benar-benar pulang bersama kita, sehingga kita tunggu sampai pemeriksaan selesai dan pulang. Akan tetapi, jika ada udzur, dan ingin pulang, penulis persilahkan kepada yang ingin pulang dan penulis ucapkan terima kasih telah berkenan ikut mengawal.

Dari sekitar 500 an elemen aktivis, emak-emak, mahasiswa, memang sebagian ada yang pulang. Namun, ada sekitar 50 an aktivis yang tetap bertahan hingga Bang Said Didu benar-benar kembali menjadi ‘Manusia Merdeka’.

Setelah sholat isya’ berjama’ah, penulis merasa perlu mengecek Bang Said Didu diruang pemeriksaan. Karena penulis mendapat tugas mengkonsolidasi jaminan para tokoh & aktivis diluar, tidak ikut mendampingi pemeriksaan/BAP.

Diruang pemeriksaan, yang mendampingi ada Bang Syamsir Djalil, Rekan Gufroni, Rekan Muhammad Fadhil Alfathan, Rekan Ibnu Syamsu Hidayat, Rekan Imanuel Gulo, Bu Kurnia Tri Royani, dan sejumlah Lawyer dari LBHAP PP Muhammadiyah, LBH Jakarta, Themis Indonesia Law Firm, AMAR Law Firm, YLBHI, Kontras & PBHI.

Saat penulis sampai di ruang pemeriksaan, alhamdulilah pemeriksaan sudah selesai dan Bang Said Didu bisa pulang. Penulis melihat Bang Said Didu sudah melepas baju batiknya, dan ‘Show Offorce’ dengan mengenakan kaus khas bertuliskan ‘Manusia Merdeka’.

Setelah berfoto bersama di lantai 2 kantor Polres Tangerang, kami turun dan menemui para pengawal & pengantar yang sudah menunggu di depan Masjid Polres. Lalu, melayani wawancara media.

Subhanallah, lega dan bahagia sekali rasanya melihat Bang Said Didu bisa pulang. Hal itu pula, yang dirasakan seluruh pengantar dan pengawal lainnya.

Semua ini jelas karena izin dan ridlo Allah SWT. Semua karena pertolongan Allah SWT.

Namun, terlepas itu semua, peran tim Lawyer yang solid, dukungan tokoh yang membersamai, kesetiaan para ulama, aktivis, emak-emak, dan mahasiswa yang sejak pukul 10.30 WIB hingga Pukul 20.00 WIB terus mengawal pemeriksaan, termasuk doa dan dukungan seluruh rakyat Indonesia yang tidak ridlo pada kezaliman proyek PIK 2, jelas punya peran atas kembalinya status ‘Manusia Merdeka’ Bang Said Didu.

Sampai jumpa pada episode perjuangan selanjutnya. Semoga, segala amal Sholeh diberi balasan oleh Allah SWT, dengan balasan yang lebih baik. Lanjutkan, perjuangan melawan kejahatan Oligarki property, melawan kezaliman perampasan tanah rakyat, melawan keserakahan Sugianto Kusuma alias Aguan. Takbir! [].

Penulis: Ahmad Khozinudin, S.H., Advokat [Catatan Reportase Pendampingan Pemeriksaan Said Didu].

MoneyTalk, Jakarta – Kegaduhan yang terjadi pada bangsa ini tidak akan pernah berhenti, selama Jokowi masih terus menerus secara brutal menginjak-injak etika dan moral hukum, yang berlaku dan dijunjung tinggi oleh bangsa ini. Karenanya ungkapan, “Negoro arep diuntal dewe” (negara mau ditelan sendiri) itu semakin populer di kalangan masyarakat Jawa yang intens mencermati prilaku politik Jokowi.

Bagaimana tidak demikian, Jokowi semenjak menjadi Presiden sampai sesudah tidak lagi menjadi presiden, masih saja selalu turut campur dalam persoalan politik di Tanah air, bahkan dalam level PILKADA sekalipun.

Tindakan Jokowi yang seperti ini memang tidak melanggar Undang-Undang, akan tetapi jelas melanggar etika dan moral hukum, serta menginjak-injak tatanan negara dan demokrasi. Kenapa bisa demikian? Ini karena putra Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden.

Keterkaitan hubungan darah antara Jokowi dan Wapres Gibran ini, serta tindakannya ikut campur dalam kontestasi PILKADA, sangat berpotensi terjadinya abuse of power. Orang-orang mungkin masih belum sadar akan hal itu, namun filosofi Jawa:”Becik ketitik olo ketoro” (perbuatan baik akan terlihat, perbuatan buruk akan ketahuan) pastilah suatu ketika akan disadarinya.

Sebagai politisi yang lahir dari Jawa, Jokowipun harusnya mengerti dan mengingat filosofi Jawa; “Ngunduh wohing pakarti” (setiap orang akan mendapat akibat dari perbuatannya sendiri), atau “Melik nggendong lali” (mengambil sesuatu yang bukan miliknya karena kelekatan dengan sesuatu yang disenanginya). Atau juga “Eling lan waspada” (sadar dan waspada itu kunci kebijaksanaan) dll.

Namun Jokowi tetaplah Jokowi, manusia tamak, serakah yang tidak pernah merasa kenyang mendapatkan harta dan kekuasaan. Maka yang terjadi, sekarang di daerah Jawa, dengan ambisi kekuasaan Jokowi yang begitu besar, muncul ungkapan baru, “Jokowi ora Njawani”.

Jadi Jokowi ini “lali karo sangan paraning dumadi”, alias lupa pada asal usul keberadaaanya, dan dari mana dia berasal, “seperti kacang lupa pada kulitnya”, tindakan lupa dengan ucapan dari mulutnya yang pagi Kacang Ijo sore Es Campur. Subuh makan singkong, Maghrib makan timah, emas, perak, nikel dll.

Jadi baru pada konteks kebijaksanaan leluhur saja begitu banyak yang dilanggar oleh Jokowi, apalagi kalau menggunakan ajaran agama dan tuntunan budi pekerti, pokok’e jeblok kabeh!

Sekarang ini masalahnya sudah jauh lebih besar dari pada sekedar PILKADA! Ini gelombang kerusakan demokrasi bangsa dan kerusakan negara hukum, yang pada akhirnya ini semua adalah kerusakan tatanan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara!

Satu-satunya alasan mengapa Jokowi begitu percaya diri dengan endorsement terhadap calon-calon dalam PILKADA karena tiga hal;

Pertama, ambisi kekuasaannya. Gibran Wapres ternyata belum cukup. Kedua, memegang hukum. Polisi yang semula untuk Merah Putih, telah didowngrade hanya menjadi alat politik Jokowi.

Ini implikasinya akan sangat luas. Sebab sejarah peradaban manusia mengajarkan, bahwa hakekat manusia itu akan menolak penjajahan dan penindasan.

“Jangankan sebuah bangsa, cacing yang diinjak-injakpun, akan kluget-kluget melakukan perlawanan!” ujar Bung Karno.

Ketiga, dengan memegang hukum, Jokowi mengendalikan logistik. Maka tak heran Dr. Sukidi menggambarkan karakter “Hitler Jawa” dan “Pinokio Jawa”.

Dengan memperhatikan perangai politik Jokowi yang semakin brutal dan bar-bar mengacak-acak tatanan hukum dan etika demokrasi seperti itu, saya pikir sebagai rakyat kita harus memiliki ketegasan moral untuk menghentikannya!

Dengan cara apa? Ya dengan cara tidak mendukung apalagi memilih orang-orang yang didukungnya dalam Kontestasi PILKADA 2024! Pilih Pramono Anung-Rano Karno untuk Jakarta, pilih Andika Perkasa-Hendi untuk Jawa Tengah dan pilih Bu Risma-Gus Hans untuk Jawa Timur! Dan pilih Edy Rahmayadi-Hasan untuk Sumatera Utara!

Rontokkan semua calon Gubernur, Walikota atau Bupati yang didukung Jokowi dimanapun berada !. Ini bukan sekedar soal PILKADA, melainkan soal perebutan kembali kedaulatan rakyat yang telah dirampas oleh Jokowi! Merdeka! (SHE)

Penulis: Saiful Huda Ems (SHE), Lawyer dan Petarung Politik, 19 November 2024.

MoneyTalk, Jakarta – Lepas dari metode dukungan moral para kelompok oposan kepada Prabowo, sebagai wujud presentasi moralitas atau itikad baik atau niat luhur kebangsaan, sebagai bagian anak bangsa kepada negaranya dengan metode memberiksn kesempatan tuk masa transisi kepemimpinan, tuk berbenah merancang pekerjaan dari Istana, namun berbatas waktu.

Ada kelompok yang mentargetkan batas waktu dalam 100 hari kerja, ada yang 6 bulan serta ada yang 1 tahun.

Hal atau cara berpolitik ini sudah tepat dan amat bijak, walau pada kenyataannya Prabowo beberapa kali bolak-balik ke Solo. Entah apa misinya, atau kah Jokowi yang memanggil karena kangen, atau kebutuhan Prabowo minta pengarahan atau mohon petunjuk, atau sekalian sekedar mampir, ada sesuatu hal yang penting, dan kenyataannya lain. Ada 5 orang residu, atau terpapar kotoran hukum, malah sudah resmi masuk istana, lalu muncul politik hukum yang kontras terhadap seorang T. Lembong yang tiba-tiba dipanggil, ditahan langsung dipenjara.

Lalu, tidak mimpi di hari siang atau omon omon, bahwa Gibran Putra Jokowi, bekerja bersebelahan satu sisi bersama Presiden Prabowo.

Dan oleh karenanya, jika ada kelompok besar oposan,tiba tiba memberi dukungan kepada figur pilihan Jokowi dan Kaedang pada pilkada DKI Jakarta, maka dari sisi pandang politik sebagai sebagai kelompok manusia cerdas, walau tak pandai berpolitik, namun jangan gugurkan fakta nyata dengan halusinasi atau omon-omon, atau peristiwa nyata dan fakta yang jelas keliru, justru ditampik tanpa mau melihat sambil tangan menutup daun telinga.

Jika pola berpikir seperti ini, boleh dipertanyakan apakah alat berfikir sudah tekena imbas revolusi mental Jokowi, lalu sudah mengidap dan menginap di dalam tubuh?

Solusi, yang mungkin nice, lebih baik diam aktif tonton drama politik pragmatis yang berjalan seiring waktu, kasih kesempatan untuk batas waktu berapa lama diinginkan 100 hari, 200 hari atau 300 hari untuk target pencapaian kabinet Indonesia Merah Putih, disektor politik ekonomi dan tidak kalah penting, justru kunci perubahan, apakah sektor penegakan hukum sudah tidak pilah pilih suka-suka? yang saat ini telah mengalami degradasi moral dan hukum.

Ideal bentuk peran masyarakat bangsa, yang bukan pendukung penguasa saat ini, cukup berperan diam dan mengupayakan beri masukan, cukup. Walau sesungguhnya Prabowo selaku Penguasa Top dan Para Menteri, gak perlu lagi rakyat beri tahu apa yang harus mereka kerjakan, atau tupoksi mereka.

Sehingga menurut sinar terang terang sejarah, Prabowo memegang janji akan mengikuti pole kepemimpinan Jokowi selaku gurunya, dan bakalan banyak bertanya.kepada Jokowi yang lebih cerdas 1 level diatas dirinya.

Lalu apakah pantas atau masuk akal, jika kita membantu Jokowi agar dirinya sukses mendukung aktor Fufu Fafa sehingga dia tetap berkuasa dibelakang layar (identik memimpin 3 periode) bahkan bakal terus berlanjut?

Jika diskursus politik oposan model demikian, “malah mendukung musuh utama dibanding bersatu dengan kelompok orang yang dianggap lawan dari musuhnya juga (common enemy), dan alasan hanya subjektivitas menunjuk dan menghujat figur seseorang, walau figur-figur lain yang ada yang sejenis figur yang dihujat, banyak bertebaran disekitar Jokowi dan Prabowo?

Mendukung Ridwan Kamil, wujud serius kemunduran mentalitas dalam pola berpikir, atau kah pola dusta-dusta Jokowi, sudah mengkontaminasi pada kelompok atau golongan, hingga tega memperalat masyarakat dan pars para tokoh yang ada nyata dan berani, jujur namun sudah sering menderita. Lalu terus akan ditunggangi, melalui tipu-tipu pengikut pembangkang.

Apa bedanya dengan tujuan sama dengan kapal yang ditumpangi Jokowi dan Gibran, namun sekedar beda perahu? Atau Jokowi dan Gibran dan Kaesang yang naik perahu, kelompok lawannya membantu mengayuh perahu hingga sampai tujuan.

Penulis: Damai Hari Lubis, Ketua Aliansi Anak Bangsa

MoneyTalk, Jakarta – Sejarah selalu berulang dan akan terus berulang. Tahun 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan Kesultanan Utsmaniyah di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad II.

Jatuhnya Konstantinopel ini menyulitkan perdagangan Eropa, karena akses ke Kota Pelabuhan Istanbul dibatasi oleh kebijakan Kesultanan Utsmaniyah. Akibatnya, pedagang Eropa kesulitan mendapatkan barang dagangan penting dari pedagang Asia yang berdagang di Istanbul, seperti rempah-rempah dari Indonesia.

Sementara itu wilayah barat Eropah masih dikuasai oleh kekhilafaan Islam dinasti Umayyah.

Sehingga bangsa Eropah terkepung oleh kekhilafaan Islam dan mereka menjuluki diri mereka sendiri pada periode ini, hidup dalam abad kegelapan, karena terbatasnya akses terhadap ilmu pengetahuan dan sumber ekonomi maupun wilayah kekuasaan.

Namun, roda sejarah terus berputar sesuai dengan sunatullah, yaitu ketika para penguasa Islam dari berbagai dinasti, baik Umayyah, Abasiyyah maupun Ustmaniyyah bergelimang kemewahan dan hedonisme, kemorosotan ahlak dan moral dengan berbagai maksiat, korupsi di tubuh penyelenggara negara, sementara rakyatnya hidup dalam kesusahan, maka melemah dan bahkan jatuhlah para penguasa tersebut.

Bangkitnya bangsa Eropah ketika mereka mulai merebut kembali wilayah Barat Eropah dari tangan keturunan dinasti Umayyah di Andalusia, yang sudah terpecah belah menjadi beberapa kerajaan kecil.

Persatuan dua kerajaan di Spanyol yang dipimpin oleh Raja Ferdinan dan Ratu Isabela, akhirnya berhasil merebut satu persatu kerajaan kerajaan kecil sisa sisa kekhilafaan Umayyah di Andalusia.

1238 Masehi mereka berhasil merebut Cordoba, diikuti Sevilla pada 1248 Masehi.

Tinggal Granada yang masih bertahan saat itu.

Setelah berkali-kali berperang, akhirnya pada 2 Januari 1492 Kesultanan Granada menyerah dan meninggalkan tanah Eropah, hingga saat ini.

Beberapa bulan setelah kesultanan Granada, sebagai kesultanan terakhir dari kekhilafaan Umayyah di Andalusia jatuh, mulailah bangsa Eropah, yakni dimulai dari bangsa Spanyol, membuka blokade selat Giblartar, dan memulai misi dagang pencarian bahan baku untuk kehidupan yang sekaligus ditumpangi misi pencarian tanah yang dijanjikan untuk kaum Yahudi yang berdiaspora di Eropah. Kaum Yahudi di Spanyol khususnya, setelah jatuhnya Dinasti Umayyah di Andalusia ini, ikut terkena dampak dari tindakan presekusi kerajaan kristen raja Ferdinan dan Ratu Isabela. Sehingga mereka yg tidak mau meninggalkan agama Yahudi, yang sebelumnya hidup damai dalam lindungan kekhilafaan Islam dinasti Umayyah, harus ikut meninggalkan Andalusia dan mengungsi ke berbagai wilayah kesultanan Islam di afrika utara, termasuk di wilayah kekuasaan kekhilafaan Islam dinasti Ustmaniyyah di Syam.

Dari catatan yang ditulis oleh Henry Ford, pendiri pabrik mobil merk Ford, yang di publikasi kisaran tahun 1920, dalam koran mingguan The Dearborn Independent, miliknya, dan di pimpin oleh William J Cameron, setidaknya ada 5 orang yahudi yang “menyusup” dalam kapal dagang Christopher Columbus, yaitu ; Luis de Torres sebagai penerjemah, Marco sebagai ahli bedah, Bernal sebagai dokter, Alonzo de la Caile dan Gabriel Sanchez.

Kelima orang yahudi ini sesungguhnya membawa misi lain, dari misi Columbus, yaitu misi mencari tanah yang dijanjikan untuk bangsa yahudi. Untuk selanjutnya akan dibuat tulisan terpisah terkait hal ini.

Kembali ke misi dagang Columbus, Antara tahun 1492 sampai 1504, Christopher Columbus, memimpin empat kali pelayaran jelajah Spanyol mengarungi Samudra Antlantik ke Benua Amerika.

Pelayaran pertama 3 Agustus 1492, lalu berlanjut 1493, 1498, dan 1502. Christopher Columbus adalah navigator kelahiran Republik Genova yang melakukan pelayaran jelajah bagi kepentingan Daulat Mahkota Kastila (cikal bakal Kerajaan Spanyol modern) dalam rangka mencari jalur barat menuju Hindia, negeri di Asia Timur yang dibayangkan sebagai sumber rempah-rempah dan berbagai macam barang berharga buatan Dunia Timur yang kala itu hanya mungkin didapatkan dengan susah payah lewat jalur-jalur darat.

Namun Columbus ternyata tersesat ke benua Amerika yang dikira sebagai India, sehingga bangsa Indian yang bermukim di benua Amerika, hingga hari ini disebut dengan label bangsa Indian, yang bermula dari kesalahpahaman tim Columbus.

EKSPEDISI TIMUR

Setelah blessing in disguise pelayaran Columbus ke arah belahan barat dunia yang saat ini menghasilkan negara Amerika Serikat dan pusat Dagang di New York, misi pencarian rempah dan hasil bumi, terus berlanjut ke arah belahan timur bumi.

Sebagaimana dikutip dari detikedu, merujuk pada beberapa sumber, Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang masuk ke Indonesia. Pada tahun 1509, Bangsa Portugis mendirikan kantor dagangnya di Gowa.

Kemudian, pada tahun 1511, di bawah pimpinan d’Albuquerque, Portugis berhasil menguasai Malaka.

Di bawah pimpinan d’Abreu tiba di Maluku pada tahun 1512, Portugis diterima baik oleh Sultan Ternate yang sedang bermusuhan dengan Tidore. Bangsa portugis mendirikan benteng dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di sana.

Selain itu, tokoh Franciscus Xaverius dari Portugis juga aktif menyebarkan ajaran nasrani.

Portugis tidak hanya fokus di Maluku tetapi juga beraktivitas di Pajajaran, di Indonesia bagian barat pada tahun 1522, dengan harapan mendapatkan dukungan melawan ekspansi Demak.

Kehadiran misi dagang bangsa Eropah di wilayah Nusantara, tidak berhenti hanya orang orang portugis semata, namun berlanjut oleh misi dagang Belanda.

Pada 1595, Belanda berlayar ke Nusantara dengan empat kapal pimpinan Cornelis de Houtman, melewati rute Afrika Barat – Tanjung Harapan – Samudra Hindia – Selat Sunda – Banten.

Kemudian, rombongan kedua di bawah Jacob van Neck tiba di Banten pada 1598, diterima baik karena Banten sedang bertengkar dengan Portugis. Belanda pandai berhubungan dengan Banten dan berhasil mengirim rempah-rempah ke Belanda. Ini membuat pedagang Belanda tertarik ke Indonesia dan menyebabkan persaingan.

Melihat situasi ini, Olden Barneveld mengusulkan pembentukan Vereenigde Oost Indiesche Compagnie (VOC) pada 1602 untuk mengelola perdagangan di Hindia Timur.

Inggris pun tak mau ketinggalan dalam perburuan hasil bumi ini. Pada awalnya, Inggris mencari rempah-rempah di India dan membentuk East India Company (EIC). Kemudian, Inggris berlayar ke Indonesia untuk berdagang rempah-rempah.

Meskipun Belanda berkuasa di Indonesia, Inggris mencoba mengganggu monopoli perdagangan Belanda dengan VOC.

Pada tahun 1602, Inggris mendirikan kantor dagang di Banten dan Jayakarta. Hingga pada abad ke-16, Inggris membuka banyak kantor dagang di Indonesia, termasuk Gowa, Makassar, dan Aceh.

Awalnya kolonialisme bangsa Eropa berfokus utama dalam mengendalikan ekonomi suatu wilayah.

Kemudian, pihak kolonial akan mencoba mengambil alih kendali politiknya, karena bangsa Eropa ingin menjaga stabilitas ekonomi tanpa campur tangan penguasa atau politisi setempat.

Untuk itu, mereka terlibat dalam urusan politik daerah tersebut dengan berbagai cara, seperti memengaruhi pemilihan penguasa, mendukung kerajaan tertentu untuk menguasai wilayah lain, atau membuat perjanjian dengan penguasa setempat.

Sejarah korporasi dagang yang kemudian ikut mengendalikan politik pada masa lalu, rupanya terus berulang sebagaimana judul tulisan ini.

STATE CORPORATE CRIME

Pada masa kini, korporasi dagang model VOC, telah bermetamorfose sedemikan rupa.

Sebenarnya modusnya tidak canggih canggih amat, sama seperti modus saat kolonial Belanda bercokol di Nusantara.

Bermula dari membuat kantor dagang, lalu berkembang menjadi koloni tempat tinggal misi dagang, lalu akhirnya mempengaruhi kebijakan, lalu meningkat mempengaruhi pemilihan penguasa, membeli penguasa, lalu meningkat lagi menugaskan dan menempatkan pegawai korporasinya menjadi penguasa.

Pada era kekinian, yaitu era bernama Republik Indonesia, kita bisa menyaksikan sendiri, bagaimana berbagai korporasi asing dan aseng, mempermainkan sistem politik dan para aktor politik.

Secara sistem, state corporate crime ini (baik aseng maupun aseng keturunan dan asing) telah berhasil mengganti tujuan dan sistem dasar bernegara. Dari semula bernegara dengan dengan tujuan melindungi segenap tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjaga perdamaian abadi, telah berubah menjadi menjual tanah air dalam arti harafiah dan hakekat, mensejahterahkan segelintir keturunan aseng, membodohi kehidupan bangsa, dan memberi upeti kepada preman preman dunia.

Sistem politik yang dibangunpun dari sistem perwakilan menjadi sistem individualistik liberal.

Sehingga Republik Indonesia saat ini berada dalam cengkraman State Corporate Crime, melalui assymetric warfare.

ANCAMAN HAMBATAN TANTANGAN DAN GANGGUAN KE DEPAN

Bila kita perhatikan modus kolonialisme masa lalu, yang bermula dari mendirikan koloni koloni sebagai pemukiman ekslusif di tanah yang menjadi target untuk dijajah, maka saat ini berbagai koloni tersebut telah ada di dalam wilayah Republik Indonesia.

Jadi selain ancaman dari state actor seperti Amerika Serikat dan Republik Rakyat China dalam bentuk skema economic warfare maupun military warfare, AHTG terhadap Republik Indonesia saat ini yang juga nyata adalah berasal dari non state actor, yaitu Corporate Crime.

Corporate Crime ini telah menyusup kedalam tubuh penyelenggara negara, baik dengan “membeli maupun dengan mengijon”, mendikte pembuat kebijakan dan mengontrol aparat penegak hukum.

Salah satu contoh nyata adalah dalam hal penentuan Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam penentuan PSN ini, ada banyak terdapat kepentingan dan murni urusan korporasi, namun Corporate Crime, berhasil mendikte dan mengendalikan pembuat kebijakan, sehingga proyek yang hakekatnya adalah semata mata kepentingan bisnis korporasi, oleh pembuat kebijakan yang berhasil dibeli, dijadikan sebagai PSN melalui instrumen kebijakan negara.

Contoh PIK dan BSD, dua proyek ini, sesungguhnya TIDAK ADA kaitan dengan Kepentingan Nasional Republik Indonesia.

PIK dan BSD yang diselundupkan menjadi PSN melalui Permenko No.6 Tahun 2024 ini, patut diduga keras sebagai imbal balik dari jasa korporasi yang telah “banyak membantu” dalam kontestasi pemilu yang lalu. Kita bisa lihat bahwa Permenko No. 6/2024 ini, tepat di tandatangani dan diberlakukan pada 15 Mei 2024, yaitu paska dibacakannya putusan MK tentang sengketa hasil Pilpres 22 April 2024. Lebih kurang 3 minggu setelah putusan MK tersebut, maka pihak yang membantu dalam perhelatan pilpres mendapat hadiah dari rezim Jokowi dengan memasukkan proyek korporasinya menjadi PSN. Dan tentu ini akan makin memudahkan korporasi dalam mengakumulasi modal dengan berbagai kemudahan yang didapat melalui status sebagai PSN.

Dengan PSN ini, korporasi membangun berbagai koloni dengan nama PIK dan BSD, yang sudah dimulai sebelumnya dengan koloni eksklusif kalangan tertentu.

Dalam konteks geostrategi dan geopolitik, koloni yang dibangun secara ekslusif tersebut, apalagi langsung terhubung dengan akses ke Laut Natuna Utara (LNU), dimana LNU saat ini tengah dalam proses aneksasi oleh Republik Rakyat China, maka koloni di pantai utara jawa, khususnya dalam kawan PIK yg di-PSN-kan, akan memberikan akses dan kemudahan dalam proses kolonialisasi wilayah Republik Indonesia tanpa letupan peluru.

Kenapa tanpa letupan peluru, karena kawasan tersebut sudah diamankan untuk kemudahan kolonisasi justru oleh institusi yang seharusnya melakukan kontra skema terhadap ATHG state actor dan non state actor.

Dan lihatlah fasilitas di dalam kawasan PIK, sudah merupakan negara dalam negara. Bahkan dengan fasilitas lengkap kondisi darurat perang dan sebagai safe house serta dipersiapkan sebagai kawasan pengungsian bagi kelompok tertentu.

Koloni yang semula terlihat nampak hanya sekedar tempat tinggal ekslusif, ternyata kemudian, sejarah mencatat sebagai kolonialisasi dan kolonialisme yang mencengkram bangsa ini ratusan tahun.

SAID DIDU DAN KRIMINALISASI

Dulu si Pitung, dan semua pahlawan nasional, dicap dan difitnah oleh pemerintah kolonial belanda, sebagai pengacau keamanan, perampok, pemecah belah negara, ekstrimis dan label negatif lainnya.

Begitulah cara kerja kekuasaan dalam mereproduksi kekuasaannya agar tetap bertahan.

Pemerintah kolonial hindia belanda saat itu membentuk opas dan marsose, yang isinya sebagian besar adalah inlaander ireng yang mengabdi kepada state corporate crime pemerintah kolonial hindia belanda.

Londo londo ireng yang rusak mental dan spiritual ini, dijadikan oleh kolonial hindia belanda sebagai anjing penjaga keberlangsungan korporasi bisnis berbagai perusahaan belanda yang beroperasi di wilayah koloni.

Bila kita lihat, sejarah diatas, maka dalam kasus Said Didu, pelapor yang melaporkan dan petugas yang memproses Said Didu warna kulit, agama, adalah berasal dari rumpun yang sama yaitu kaum bumiputra, yang dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka.

Cobalah renungkan, adakah dari korporasi yang membuat koloni di pantai utara jawa banten itu adalah pihak yang ikut serta dalam proklamasi ?

Bumiputra yang menyatakan proklamasi itu adalah kaum yang sebelumnya dijajah, dijadikan jongos, dipersamakan dengan anjing (Verboden Voor Honden en Inlander), warga negara kelas tiga, [dibawah kelas satu (ras eropah) dan kelas dua (ras timur asing)].

Kaum kelas tiga yang sebelumnya dijadikan jongos inilah yang menyatakan kemerdekaan, bukan kaum kelas satu dan dua, yang saat ini membangun kembali koloni.

Artinya, tidak boleh ada lagi, kaum bumiputra yang sebelumnya dijajah, kembali dijadikan jongos oleh pemilik koloni dan pemilik proyek privat.

Jadi pihak pihak yang melaporkan dan memproses seorang Said Didu, yang dalam hal ini, berusahan membela saudaranya sebangsa setanah air, tidak bisa dikriminalisasi semau maunya oleh suruhan korporasi koloni, sebagaimana dulu si Pitung dan para pahlawan nasional yang melawan penjajah kolonial hindia belanda.

Haruslah dihentikan cara-cara penjajah kolonial belanda yang memperalat pribumi lainnya untuk menindas saudara pribumi lainnya.

Maka hentikan kriminalisasi terhadap Said Didu.

Hentikan kolonisasi di PSN PIK.

Hentikan kolonialisme politik.

Cegah Nekolim oleh RRC dan negara lainnya.

Bangkitlah rakyat pribumi merebut kembali tanah tanah yang dirampas state corporate crime.

Hasbunallah wa nikmal wakiil…

Dirangkum oleh : Munarman

Jakarta, 17 Nov 2024

MoneyTalk, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto sedang melawat ke beberapa negara dalam rangka tugas negara.

Sejuk meniupkan udara, bahwa selama lawatan ke beberapa negara tidak sejengkal pun meninggalkan komunikasi dan harapan rakyat.

Melalui tangan-tangan kepanjangannya ia mengatakan, zaman sudah maju, peralatan sudah canggih, tidak ada alasan lagi untuk terputus komunikasi, terkait komando kendali mengemban amanah rakyat.

Maka secara tersurat dan tersirat GIBRAN sang Wakil Presiden tidak lagi sepenuhnya menerima tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan negara selama PS berada di luar negeri.

Simak dan cermati tulisannya dalam buku PARADOK INDONESIA, di sana jelas bagaimana pandangan dan sikap PS terhadap proses, mekanisme dan produk pemerintahan Jokowi.

Perihal faktanya, seolah banyak MBEBEK terhadap Jokowi, ia beralasan itu adalah STRATEGI PEMENANGAN.

Kita boleh percaya atau tidak, faktanya PS telah memperoleh kemenangan itu.

Selanjutnya bagaimana setelah jadi Presiden?

Logis banyak yang menilai, masih setengah-setengah, baik susunan kabinet yang campur aduk antara orang-orang PS, orang-orang Jokowi dan orang-orang pihak lain maupun kebijakan saat ini mirip-mirip melanjutkan kebijakan Jokowi.

Bahkan beberapa hari setelah dilantik, sebelum menetapkan kabinet MERAH PUTIH, sebelum berangkat melawat keluar negeri, PS masih merunduk-runduk ke rumah Jokowi di Solo.

Ibarat pasangan suami isteri orang lain melihat suaminya ganteng, isterinya runyem, atau sebaliknya isterinya cantik suaminya jeblok, sangat berbeda dengan yang menjalani, seolah tidak ada masalah, dunia hanya milik mereka berdua.

Inilah karakter PS yang punya prinsip. Walaupun seolah PARADOK bagi orang lain, namun ia tetap punya keyakinan yang teguh dalam tujuan dan cita-citanya.

Kiranya, kini kita boleh mengikuti sepak terjangnya, semoga Langkah-langkah yang diambil dapat memenuhi harapan rakyat, meskipun tidak semudah membalik tangan.

Kadang sebagian rakyat berpikir secara lokal, namun bisa jadi PS berpikir secara utuh, lokal/ Nasional dan Global / Internasional.

Singkatnya, PS harus bisa menunjukkan dan membuktikan dirinya kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak tebang pilih, tidak pandang bulu, tidak sama rata sama rasa, kecuali hanya berpikiran yang menang harus menang, yang kalah harus kalah, yang benar harus benar, yang salah harus salah, yang baik harus dilayani dengan baik. yang buruk harus disikapi secara setimpal.

Pendek kata, sebagai presiden, bukan hanya omon-omon dan janji-janji melulu, melainkan ibarat Sabda Pendeta Ratu.

Secara bertahap, singkirkan orang-orang Jokowi, tidak perlu ragu, zaman sudah canggih. rakyat pasti berada di belakangmu.

Kurangi memuja-muji prestasi Jokowi, lenyapkan ide dan gagasan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD ’45, kembali arahkan kebijakan yang pro rakyat, pro kedaulatan rakyat dan pro kedaulatan negara.

Kita tidak akan ada hidup selamanya, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. tinggalkan kesan heroik, tempa bangsa Indonesia yang berkarakter dan berprinsip kuat, bukan seperti pasir yang mudah hanyut dan terombang ambing oleh derasnya arus air.

Ingat, kita lahir dari rakyat, berjuang untuk rakyat, harus mau timbul tenggelam bersama rakyat, yang mencintai tanah air Indonesia.

Sebagai koreksi, tinjau kembali, Deklarasi GSN (Gabungan Solidaritas Nasional) yang terdiri dari Tim Pemenangan Prabowo dan Tim Pemenangan Gibran, beberapa waktu yang lalu, jika perlu bubarkan.

Karena PS adalah Presiden, Kepala Negara, yang harus menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia, menjadi bapak Rakyat Indonesia,tidak boleh berpikir hanya untuk kelompok tertentu, yang bisa ditafsirkan, PS masih berpikir yang lain sebagai musuh dan lawan bersaing.

Saat ini PS sebagai Presiden bukan hanya ketua Partai atau Fan kelompok Pemenangan Pemilu, biarlah itu sebagai yang tersirat tapi bukan sebagai tersurat.

Allohu Akbar! Merdeka!

Penulis: Sugeng Waras, Bandung, 18 November 2024.

MoneyTalk,Jakarta – Tembok besar China atau Great Wall of China dibangun di masa dinasti Ming berfungsi sebagai benteng pertahanan dari serangan Mongol. Berfungsi pula sebagai kontrol perbatasan dan imigrasi. Dikenal sebagai tembok panjang atau Changcheng. Panjang keseluruhan 13.171 Mil. Salah satu keajaiban dunia ini kini menjadi destinasi wisata yang sangat menarik.

Di Indonesia kini mulai ada kehebohan soal tembok yang membatasi sebuah kompleks perumahan dan kawasan wisata di pantai utara Tangerang, namanya Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2. Pemiliknya A guan atau Sugianto Kusuma atau Guo Zaiyuan, salah seorang “naga” konglomerat penentu ekonomi Indonesia. Pemberian status Proyek Strategis Nasional ( PSN) sangat menyakiti rakyat.

Tembok PIK 2 mengingatkan tembok China. Ada kedigjayaan, pertahanan, bahkan keangkeran di sana. Berasumsi bangsa di luar tembok adalah barbar. PIK 2 dibuat seperti negara dalam negara, negara China yang ada di Indonesia. Simbol Naga besar berdiri di gerbang seakan abai pada lambang negara Garuda. Naga telah menggusur bahkan  menggigit Garuda.

Kasus pelaporan ke Kepolisian Said Didu atas sikap kritisnya oleh seorang Kades di Tangerang ternyata membuka borok proyek dan meningkatkan perlawanan rakyat. Isu suap Aguan 50 milyar kepada anggota DPR dalam program reklamasi terangkat kembali. KPK harus bergerak serius.  Said Didu potensial menjadi martir gerakan perlawanan masif. Bukan sebatas bermuara pada Jokowi tetapi bakal membuat belepotan Prabowo. Presiden pewaris dosa.

Tembok China berhasil ditembus Genghis Khan dan merontokkan Dinasti Song yang dilanda perpecahan. Kendali atas tembok besar hilang, bahkan problema internal cukup menggelisahkan ada suap menyuap yang merupakan skandal dan melemahkan kekuatan. Akhirnya Mongol mampu menjebol tembok dan menguasai China.

Tembok China PIK 2 adalah simbol eksklusivitas, pamer kemewahan, pengukuh kesenjangan, membangun “forbidden city” atau kota terlarang, serta sumber pendapatan pejabat dan penistaan pribumi. Penjajahan berbasis etnis. Rakyat dilarang bersikap diskriminatif atas dasar etnis, tetapi etnis China bersikap diskriminatif kepada kaum pribumi. Ada tembok panjang Changcheng di bangun yang  membatasi Kerajaan China PIK 2.

Saatnya evaluasi kebijakan diskriminatif pemerintah yang menggusur dan “merampas” tanah rakyat Indonesia untuk kepentingan orang-orang kaya etnis China. Jangan berteriak-teriak diskriminasi padahal kebijakan sendiri diskriminatif. PIK 2 adalah diskriminasi yang nyata. Ada tembok pemisah yang memilukan. Pembauran warga hanya cerita tragedi yang terjadi adalah negara dalam negara.

Tembok diskriminasi harus dijebol. Pengusaha China jangan berperilaku seperti Zionis yang menggusur dan menindas warga Palestina.  PIK 2 tidak berguna bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Hanya tontonan dari kemewahan sang penjajah.
Percuma mengkriminalisasi Said Didu, Banten bisa membara.

Penulis : M Rizal Fadillah

MoneyTalk, Jakarta – Said Didu adalah salah seorang yang cukup langka di negeri ini. Sosok dari kelas menengah mapan ini terus mengambil bagian untuk bangsa ini dengan caranya yang kritis, bernyali, dan sangat berani.

Said Didu, juga kita semua para aktvis dan akademisi sungguh sadar betapa negara ini dharurat oligarki. Sisi mana yang tersisa dari negeri ini yang tidak dikuasai dan dikendalikan oleh oligarki?

Siapa oligarki itu? Para pemodal yang mampu kendalikan produk undang-undang dan kebijakan politik untuk mendukung bisnis mereka. Pun juga mereka yang “karena ketamakannya” melanggengkan bisnis haram, mulai dari mafia impor, penambang ilegal, hingga narkoba dan judi online.

Hampir semua proyek pemerintah, baik pusat maupun daerah terkait dengan anggaran yang besar, di situ oligarki berkuasa dan menjadi kendalinya. Kenapa? Pertama, mereka telah berinvestasi dengan modal besar di setiap pemilu. Kedua, mereka berpengalaman bagaimana merampok uang negara dengan rapi. Jagonya memanipulasi administrasi. Ketiga, mereka sangat rapi dalam berbagi hasil rampokan.

Bagaimana dengan PSN (Proyek Strategis Nasional) PIK 2? Banyak pihak yang mempertanyakan proyek ini. Apa urgensinya proyek ini untuk rakyat? Apa keuntungan yang didapat oleh negara dari proyek ini? Apakah atas nama PSN, lalu tanah rakyat jadi sangat murah harganya? Itulah keganjilan yang terus menerus mengganggu pikiran sadar para aktifis, termasuk Said Didu.

Di tengah sunyinya proyek ini, tampil seorang Mohammad Said Didu. Mosad, panggilan manusia merdeka ini, langsung turun ke lapangan. Cek fakta, bicara dengan warga yang tanahnya dibeli dengan harga murah. Dari hasil investigasi ini, Said Didu menemukan keganjilan. Terutama, mengapa tanah rakyat dibeli dengan harga murah? Said Didu teriak. Teriak sekeras-kerasnya. Atas nama rakyat yang lemah, Said Didu protes. Said Didu ajak semua aktifis, akademisi dan para tokoh yang masih memiliki kepekaan untuk ikut memperjuangkan hak rakyat. Hak untuk dibeli tanahnya dengan harga layak. Itu saja, kata Said Didu.

Video teriakan Said Didu nyaring. Masuk ke telinga rakyat, juga ke telinga pemilik proyek. Mungkin juga sudah sampai ke telinga istana. Istana Jakarta, maupun istana Solo.

Said Didu dinego. Diajak kompromi. Seperti Karang, Said Didu tegas menolak. Said Didu hanya ingin tanah rakyat diberi dengan harga normal. Harga wajar sesuai pasaran. Itu saja. Said Didu kekeuh, gak goyah dan terus berteriak.

Tak lama kemudian, ada pihak-pihak laporkan Said Didu ke polisi. Tuduhannya? Pencemaran nama baik. Said Didu dituduh melanggar UU ITE.

Siapa pihak-pihak itu? Adakah otak di belakang pihak pelapor itu? Rakyat punya penilainnya sendiri. Gak perlu diajarin bagaimana menganalisis hal sederhana ini.

Apakah Said Didu gemetar, takut dan mendur? Ternyata tidak ! Dalam tulisannya yang viral, Said Didu menyatakan akan menghadapi semua risiko ini. Demi rakyat dan demi bangsa. Rasa cintanya kepada rakyat dan bangsa membuatnya tegar dan siap hadapi semua konsekuensinya.

Surat panggilan dari kepolisian sudah dikirim. Said Didu akan dimintai keterangan atas laporan itu tgl 19 nopember nanti. Said Didu menyatakan akan datang. Betul-betul manusia berkepala tegak. Punya prinsip dan tegar dengan prinsipnya.

Sejumlah aktifis dan tokoh memberi dukungan kepada Said Didu. Di antara tokoh itu adalah Prof. Dr. Mahfuz MD, mantan Menkopolhukam, Dr. Refly Harun, pakar hukum tatanegara, Dr. Syahganda Naenggolan, dan Dr. Abraham Samad, mantan ketua KPK. Juga banyak tokoh dan aktifis lain yang ikut menguatkan Said Didu untuk melanjutkan perjuangan ini.

Bagaimana kisah perjuangan Said Didu selanjutnya? Apakah ia akan dipenjara? Atau terbebas dari tuduhan, dan akan terus melanjutkan perjuangannya?

Said Didu tetap Said Didu. Seorang aktivis tulen yang tidak pernah berhenti berjuang untuk melawan setiap kedzaliman kepada rakyat dan bangsa. Terutama kezaliman yang dilakukan oleh oligarki.

Penulis: Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa, Kutai Kertanegara, 17 Oktober 2024.

MoneyTalk, Jakarta – Bahwa semula Proyek PIK2 melibatkan reklamasi pantai, memerlukan izin khusus dari pemerintah pusat dan daerah. Reklamasi di kawasan Pantai Utara Jakarta diatur dalam sejumlah peraturan, termasuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Bahwa proyek reklamasi pantai termasuk PIK2 sempat menjadi isu besar karena beberapa proyek reklamasi di Teluk Jakarta dihentikan sementara pada masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta tahun 2014 sampai 2019, karena masalah perizinan dan dampak lingkungan. Namun, 10 tahun kemudian pada tahun 2024 proyek PIK2 dilanjutkan dan dipercepat setelah pemerintah pusat menjadikan proyek swasta tersebut menjadi Proyek Strategis Nasional, serta diperluas mencakup ke daerah Tangerang – Banten.

Bahwa selama lebih sepuluh tahun sejak 2014 tidak dapat dilaksanakan karena belum memenuhi berbagai persyaratan. Namun, mendekat akhir masa jabatan Jabatan Presiden Jokowi, tepatnya pada bulan Maret 2024, disinyalir ada “permainan kong kalikong” antara pengusaha dengan penguasa, sehingga secara mudah rezim Jokowi menetapkan proyek swasta PIK2 tersebut menjadi Proyek Srategis Nasional (PSN).

Bahwa dengan PIK2 ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), perizinan proyek ini dipermudah dan dipercepat oleh pemerintah pusat. Hal ini memberikan keistimewaan bagi pengembang untuk mengakses sejumlah perizinan yang lebih cepat, termasuk perizinan tata ruang, pembebasan lahan, dan pembangunan infrastruktur. Sebagai PSN, PIK2 mendapat pengawasan langsung dari pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Bahwa Kerja Sama Agung Sedayu Group dengan Salim Group berkolaborasi dalam proyek PIK2 memungkinkan proyek PIK2 dengan dukungan finansial dan jaringan bisnis yang luas, dengan dana yang besar mengatur kerja sama dengan berbagai pihak. Mereka berperan menggerakan semua perangkat dari desa, kecamatan, kabupaten, serta aparat keamanan termasuk preman.

Bahwa Pembangunan PIK2 sebagai kawasan elite tidak akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat miskin di sekitarnya. Termasuk privatisasi lahan pantai dan pesisir yang sebelumnya merupakan ruang publik, diubah menjadi kawasan eksklusif yang hanya bisa diakses oleh kelompok masyarakat kaya. Kuat dugaan adanya permainan asing (khususnya negara Tiongkok), sehingga membentuk koloni eksklusif yang mengarah kepada tindakan kolonialis, Negara dalam Negara.

Bahwa kolaborasi kedua konglomerasi menunjukkan keserakahan dan ketamakan mereka terhadap penguasaan modal dan keuntungan luar biasa besar diduga mereka meraup keuntungan 20.000 ribu Triliun. Tanpa peduli terhadap penderitaan masyarakat/ penduduk asli termasuk nelayan yang terdampak. Pemilik dua group perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai menjalankan praktek Kapitalisme murni bukan sebagai seorang Pancasilais.

Melalui kajian tersebut, Dewan Pimpinan Nasional Aliansi Pejuang & Purnawirawan TNI (DPN – APP TNI) menyatakan:

1. Agar pemerintah Prabowo Subianto sesuai janji pada pelantikannya tanggal 20 Oktober 2024 akan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat, untuk hal tersebut segera mencabut status PSN pada proyek swasta PIK2 yang hanya untuk kepentingan sekelompok orang /oligarki, serta mengganti/ mengembalikan hak-hak rakyat terdampak proyek PIK2

2. Agar aparat pemerintahan dan aparat kepolisian menghentikan semua bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap rakyat terdampak PIK2 dan para aktivis pembela rakyat PIK2 termasuk kepada M. Sahid Didu.

3. Mengingatkan kepada saudara Aguan dan Anthony Salim bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 45, bukan Negara Kapatalisme yang abai terhadap rakyatnya.

4. Menugaskan kepada DPW APP-TNI BANTEN dan DPD Kabupaten/ Kota di Banten untuk melakukan konsolidasi serta melakukan pendampingan terhadap masyarakat terdampak termasuk aktivis pembela hak rakyat terdampak PIK2.

Dmeikian disampaikan oleh Dewan Pengurus Nasional – Aliansi Pejuang & Purnawirawan TNI, Mayjen TNI Purn. Deddy S Budiman, Ketua Umum Ir. Syafril Sjofyan, Bk. Teks., MM., Sekretaris Jenderal, Bandung, 17 Nopember 2024.