22 November 2026

Opini

MoneyTalk, Jakarta – Geopolitik dunia sedang mengalami transformasi yang signifikan. Pergeseran kekuatan dari dominasi unipolar ke multipolar ditandai dengan meningkatnya peran negara-negara berkembang, termasuk Tiongkok, India, dan negara-negara Asia Tenggara. Di tengah dinamika ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk memainkan peran kunci dalam menciptakan stabilitas dan kemakmuran di kawasan, terutama dengan menerapkan pendekatan realisme ofensif seperti yang dikemukakan oleh John Mearsheimer. Pendekatan ini, yang berakar pada pemahaman akan kecenderungan negara untuk terus memperkuat posisinya di dunia yang anarkis, dapat membantu Indonesia untuk mengoptimalkan posisinya di kawasan, khususnya dalam konteks Laut Cina Selatan.

Geopolitik Dunia: Tren dan Tantangan

Sejak akhir Perang Dingin, tatanan geopolitik dunia berangsur-angsur berubah dari unipolar, yang didominasi oleh Amerika Serikat, menuju multipolar. Kekuatan ekonomi dan militer Tiongkok, sebagai pemain utama dalam sistem internasional, terus tumbuh dengan pesat, menjadikannya kekuatan besar yang sulit diabaikan. Di sisi lain, muncul kekuatan lain seperti India, Brasil, dan negara-negara Uni Eropa yang berusaha mempertahankan atau memperluas pengaruhnya. Tren multipolar ini memperlihatkan bahwa kekuatan ekonomi dan politik dunia tidak lagi terkonsentrasi pada satu kekuatan besar, tetapi terbagi dalam berbagai pusat kekuatan.

Di tengah ketidakpastian ini, negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa kawasan ini tidak hanya menjadi medan kompetisi antara kekuatan-kekuatan besar, tetapi juga bisa mencapai stabilitas dan kemakmuran. Stabilitas kawasan, yang dicapai melalui kerja sama dan diplomasi yang cermat, merupakan prasyarat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Indonesia, sebagai negara terbesar di ASEAN, memiliki posisi strategis untuk memimpin upaya kolektif di kawasan ini, terutama dalam hal menjaga stabilitas di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar. Namun, untuk mencapai kemakmuran tersebut, Indonesia harus memprioritaskan stabilitas kawasan dan menghindari keterlibatan langsung dalam konflik militer, sambil tetap mempertahankan kekuatan diplomasi dan militer yang cukup untuk mempertahankan kepentingan nasional.

Menciptakan Kemakmuran Melalui Stabilitas Kawasan

Kunci kemakmuran kawasan adalah stabilitas. Stabilitas hanya bisa dicapai melalui kebijakan luar negeri yang konsisten, diplomasi yang kuat, dan, jika diperlukan, sikap defensif yang jelas. Pendekatan realisme ofensif, yang dikemukakan oleh Mearsheimer, memberikan pandangan yang relevan tentang bagaimana negara-negara di kawasan dapat menegosiasikan posisi mereka untuk mencapai keseimbangan kekuatan yang menguntungkan, sambil tetap menghindari konflik bersenjata.

Mearsheimer berargumen bahwa negara selalu mencari kekuatan untuk menjamin kelangsungan hidup mereka di lingkungan internasional yang anarkis. Menurut realisme ofensif, negara tidak hanya perlu mempertahankan diri, tetapi juga harus aktif berusaha memperluas pengaruh mereka untuk meminimalkan ancaman dari negara lain. Dalam konteks Asia Tenggara, ini berarti bahwa Indonesia perlu mengadopsi sikap yang lebih aktif dalam membangun aliansi dan memperkuat kapasitas pertahanannya guna menjamin stabilitas kawasan. Hal ini bukan untuk tujuan ekspansionis, tetapi untuk memastikan bahwa Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya tidak mudah didikte oleh kekuatan eksternal.

Stabilitas kawasan tidak hanya bergantung pada kemampuan diplomasi, tetapi juga pada penciptaan mekanisme kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan. Misalnya, inisiatif seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan berbagai mekanisme kerja sama ekonomi ASEAN dapat menjadi platform untuk memastikan bahwa negara-negara di kawasan ini memiliki kepentingan bersama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas. Dengan menciptakan interdependensi ekonomi yang lebih dalam, negara-negara di kawasan dapat membatasi kemungkinan konflik militer karena setiap bentuk ketidakstabilan akan merugikan ekonomi semua pihak yang terlibat.

Realisme Konflik di Laut Cina Selatan

Laut Cina Selatan adalah salah satu contoh nyata di mana pendekatan realisme ofensif dapat diaplikasikan. Kawasan ini menjadi titik panas geopolitik karena klaim teritorial yang tumpang tindih antara Tiongkok dan beberapa negara ASEAN, termasuk Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Bagi Indonesia, meskipun secara langsung tidak terlibat dalam klaim teritorial di Laut Cina Selatan, keamanan di kawasan ini sangat penting karena berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan politik di Indonesia.

Mearsheimer, dengan pendekatan realisme ofensifnya, mungkin akan menyarankan Indonesia untuk mempertahankan postur pertahanan yang kuat dan meningkatkan kapabilitas militernya, terutama dalam menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan. Namun, alih-alih meningkatkan potensi konflik dengan memamerkan kekuatan militer, pendekatan yang lebih strategis adalah dengan menggunakan kekuatan tersebut sebagai alat untuk memperkuat posisi diplomasi Indonesia di meja perundingan.

Realisme ofensif mengakui bahwa setiap negara akan berusaha untuk meningkatkan kekuatannya, dan Indonesia dapat menggunakan realitas ini untuk mendorong negara-negara lain di kawasan untuk bekerja sama daripada berkonflik. Caranya adalah dengan memperkenalkan inisiatif-inisiatif kerja sama ekonomi yang menciptakan kepentingan bersama. Dengan demikian, Laut Cina Selatan dapat diubah dari kawasan yang penuh dengan ketegangan menjadi pusat kerja sama ekonomi, di mana negara-negara di kawasan memiliki insentif untuk menjaga perdamaian dan stabilitas.

Transformasi ini membutuhkan pendekatan yang realistis: Indonesia harus memainkan peran sebagai penengah yang tegas namun konstruktif, dengan mengadvokasi inisiatif-inisiatif ekonomi seperti pengembangan bersama sumber daya alam di kawasan yang diperebutkan. Misalnya, melalui pembentukan zona ekonomi bersama di Laut Cina Selatan, yang memungkinkan negara-negara yang bersengketa untuk bersama-sama mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di kawasan tersebut, sehingga mengurangi motivasi untuk berkonflik.

Transformasi Laut Cina Selatan: Pusat Kerja Sama Ekonomi

Untuk mengubah Laut Cina Selatan menjadi pusat kerja sama ekonomi, diperlukan upaya yang konsisten dalam memperkuat institusi kawasan seperti ASEAN dan memperluas kemitraan ekonomi dengan negara-negara besar, termasuk Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat. Stabilitas Laut Cina Selatan tidak hanya relevan bagi keamanan regional tetapi juga bagi arus perdagangan global, mengingat sekitar sepertiga dari total perdagangan dunia melewati kawasan ini.

Mearsheimer menekankan pentingnya kekuatan untuk meminimalisasi risiko agresi dari negara lain. Dalam konteks ini, Indonesia dapat mendorong ASEAN untuk membangun kekuatan kolektif yang mampu mengimbangi Tiongkok tanpa harus terlibat dalam konflik terbuka. ASEAN dapat menjadi platform untuk memperkuat diplomasi kolektif dan memastikan bahwa tidak ada negara yang mendominasi kawasan secara sepihak. Upaya seperti Code of Conduct (CoC) di Laut Cina Selatan yang sedang dinegosiasikan antara ASEAN dan Tiongkok perlu diperkuat agar dapat menjadi kerangka kerja yang efektif untuk mengelola konflik di kawasan tersebut.

Namun, pendekatan realisme ofensif ini harus diimbangi dengan langkah-langkah ekonomi yang dapat mendorong integrasi kawasan. Misalnya, dengan mendorong investasi bersama di bidang perikanan, energi, dan pariwisata di Laut Cina Selatan. Ketika negara-negara di kawasan memiliki ketergantungan ekonomi yang lebih besar satu sama lain, motivasi untuk memulai konflik akan menurun, karena biaya yang harus ditanggung akan jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang didapat.

Dalam hal ini, Indonesia dapat memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin informal ASEAN untuk mengadvokasi solusi ekonomi yang kreatif dan inovatif, seperti pembangunan infrastruktur maritim yang didanai secara kolektif oleh negara-negara ASEAN dan mitra strategis lainnya. Dengan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari Laut Cina Selatan dapat dinikmati oleh semua negara yang terlibat, Indonesia dapat membantu mengurangi ketegangan dan menciptakan kawasan yang lebih stabil dan sejahtera.

Realisme Ofensif dan Diplomasi Indonesia

Pendekatan realisme ofensif mendorong Indonesia untuk selalu siap mempertahankan kepentingannya di kawasan yang anarkis. Namun, dalam konteks dunia yang semakin terintegrasi, penggunaan kekuatan tidak harus selalu berarti kekuatan militer. Indonesia dapat menggunakan diplomasi ekonomi dan diplomasi publik sebagai instrumen untuk memperkuat posisinya di kawasan. Dengan demikian, Indonesia dapat memainkan peran yang lebih besar dalam menciptakan norma-norma regional yang mendukung stabilitas dan kerja sama.

Diplomasi ekonomi, seperti yang tercermin dalam inisiatif Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok, dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia. Meski BRI sering kali dianggap sebagai alat geopolitik Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya, pendekatan serupa dapat diadopsi oleh Indonesia untuk menciptakan mekanisme kerja sama yang dapat memperkuat posisi ASEAN secara keseluruhan. Investasi infrastruktur yang dilakukan secara kolektif, dengan tujuan untuk meningkatkan konektivitas dan kemakmuran bersama, dapat menjadi cara efektif untuk menciptakan ketergantungan ekonomi yang mendorong stabilitas kawasan.

Menuju Stabilitas dan Kemakmuran di Asia Tenggara

Geopolitik dunia yang sedang bertransisi menuju multipolaritas menawarkan tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia. Melalui pendekatan realisme ofensif, Indonesia dapat memainkan peran aktif dalam menciptakan stabilitas kawasan yang pada akhirnya akan membawa pada kemakmuran ekonomi. Laut Cina Selatan, yang selama ini menjadi titik panas konflik geopolitik, dapat ditransformasi menjadi pusat kerja sama ekonomi dengan pendekatan yang menggabungkan kekuatan diplomasi, ekonomi, dan pertahanan.

Dalam rangka mencapai tujuan ini, Indonesia perlu berperan sebagai pemimpin di ASEAN untuk mempromosikan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan dan menciptakan mekanisme diplomasi yang mencegah konflik militer. Upaya ini tidak hanya membutuhkan komitmen politik yang kuat, tetapi juga strategi yang realistis dalam menghadapi berbagai dinamika kekuatan di kawasan. Dengan demikian, stabilitas dan kemakmuran di Asia Tenggara dapat dicapai, memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat di kawasan ini.

“In international politics, it is better to be Godzilla than Bambi.” – John Mearsheimer.

Kutipan ini menggambarkan bahwa dalam dunia internasional yang anarkis, hanya negara yang kuat yang mampu bertahan dan mengamankan kepentingannya. Indonesia perlu mengambil pelajaran dari ini, bahwa untuk memastikan stabilitas dan kemakmuran kawasan, posisi yang kuat di bidang diplomasi, ekonomi, dan pertahanan harus senantiasa diperjuangkan.

Relevansi pendekatan realisme ofensif dalam konteks geopolitik Asia Tenggara menegaskan bahwa kekuatan dan kerja sama adalah dua sisi mata uang yang sama. Hanya dengan memiliki kekuatan yang cukup untuk mempertahankan diri dan memanfaatkan diplomasi untuk memperkuat kerja sama regional, Indonesia dapat mencapai visi kemakmuran yang berkelanjutan dan stabilitas kawasan yang kokoh.

Penulis: Radhar Tribaskoro, Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)

MoneyTalk, Jakarta – Mendengarkan pernyataan Sekjen PDIP Mas Dr. Hasto Kristiyanto dan Teteh Prof. Connie Rahakundini Bakrie di Podcast Akbar Faizal Uncensored, di mana Mas Hasto bersaksi bahwa Jokowi ketika masih menjadi presiden, pernah menginstruksikan pada KPK untuk segera menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka Kasus Formula E.

Saya kok tiba-tiba jadi teringat pada kesaksian Mantan Ketua KPK, Pak Agus Rahardjo, yang dibentak oleh Jokowi atas penetapan Setyo Novanto sebagai tersangka oleh KPK. Saya juga teringat dengan hebohnya kasus Papa Minta Saham.

Jangan-jangan semuanya itu benar, bahwa Jokowi memang meminta saham Freeport dan juga saham atas hilirisasi Nikel sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Ekonom, alm. Faisal Basri di mana dana Nikel mengalir sampai ke Bobby Nasution menantu Jokowi sendiri.

Yang lebih mengejutkan lagi, saya kok jadi tiba-tiba teringat pula, bahwa Jokowi ketika masih menjadi Presiden juga pernah menginstruksikan pada Kepala Staf Presiden RI, yakni Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Moeldoko untuk sesegera mungkin mengambil alih Partai Demokrat dari tangan AHY dan SBY.

Kisah ini bermula dari keinginan kuat kader Partai Demokrat, yakni Bang H. Darmizal yang menginginkan adanya perubahan besar di Partai Demokrat. Bang H. Darmizal kemudian menggagas diselenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.

Keinginan luhur dan mulia Bang H. Darmizal ini kemudian direspon baik oleh beberapa pendiri-pendiri dan tokoh-tokoh kader Partai Demokrat, yang di antaranya adalah Bang Jhoni Allen Marbun,Bang H. Marzuki Alie, Bang Hengky Lutungan, alm. Bang Marx Sopacua dll.

Datanglah kemudian Bang H. Darmizal ke Kantor Staf Presiden untuk menemui Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko. Awalnya hanya ngopi-ngopi bersama, ngobrol yang ringan-ringan, namun kemudian pembahasan mulai berlanjut secara serius, yakni meminta Pak Moeldoko untuk menjadi Ketum Partai Demokrat menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Bagi seorang mantan tentara yang terbiasa hidup disiplin dan berpikir konstruktif konstitusional seperti Pak Moeldoko ini, tindakan untuk mengambil alih kepemimpinan partai politik tanpa dilandasi oleh hukum, merupakan suatu pantangan. Namun jika dipikir harus ada perubahan besar di Partai Demokrat, ya harus diperbaiki dengan cara-cara yang benar sesuai dengan prosedur yang ada di Undang-Undang Partai Politik.

Pak Moeldoko kemudian meminta waktu untuk mempertimbangkan hal itu, tetapi pertemuan KSP Moeldoko dengan tokoh-tokoh Partai Demokrat itu telah membuat geger panggung politik Nusantara. Presiden Jokowi mendengar itu semua, kemudian memanfaatkan situasi itu untuk “menghabisi” lawan politiknya, yakni SBY.

Bagaimana saya bisa tau hal itu? Begini ceritanya. Setelah melakukan pertimbangan matang, Pak Moeldokopun menyetujui diselenggarakannya KLB di The Hill Hotel and Resort, Sibolangit Deli Serdang Sumatera Utara 5 Maret 2021. KLB pun kemudian benar-benar dilaksanakan tepat waktu, dan menghasilkan keputusan di antaranya:

Pertama, memutuskan dan menetapkan Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Kedua, Ketua Umum Partai Demokrat AHY dan Kepengurusan DPP yang diketuai oleh AHY telah dinyatakan demisioner.

Para pengurus Partai Demokrat pimpinan AHY marah besar melihat peristiwa KLB Deli Serdang ini, Pak Moeldoko yang sejatinya hanya ingin membantu memperbaiki Partai Demokrat dituduh sebagai Pembegal Partai dll. Padahal sesungguhnya, Pak Moeldoko waktu itu mau menerima “lamaran” dari para kader, tokoh dan pendiri-pendiri Partai Demokrat itu atas instruksi Presiden Jokowi.

Saya dan sahabat-sahabat di kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Partai Demokrat ketika itu juga sangat percaya, bahwa mustahil sekali KSP Moeldoko bersedia menerima “lamaran” kami untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat dari tangan AHY dan SBY jika Pak Moeldoko tidak mendapatkan instruksi dari Presiden Jokowi. Atau minimal setidaknya mendapatkan restu.

Tetapi apa yang terjadi kemudian? Menteri Hukum dan HAM, Pak Yasonna H. Laoly Pada 31 Maret 2021 menolak pengesahan Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang yang kami ajukan. Ini menjadi petunjuk besar bahwa Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri menolak cara-cara jahat yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Kita semua tahu, Menkumham Pak Yasonna H. Laoly merupakan kader PDIP dan sangat dekat dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini berarti pula ada ketegasan moral dan hukum dari Pak Yasonna H. Laoly dan Ibu Megawati untuk menolak “instruksi tersembunyi” Presiden Jokowi kala itu. Maka jangan heran, di akhir masa kekuasaan Imperium Jokowi, Pak Yasonna H. Laoly yang direshuffle. Karena Pak Yasonna itu orangnya lurus seperti penggaris, beliau pasti tidak akan bisa diajak main “perkeliruan” oleh Jokowi.

Kami semua ketika itu tidak putus harapan, didasari keingin tahuan apa yang sebenarnya terjadi di lingkaran istana, kamipun melanjutkan perjuangan kami dengan menempuh upaya hukum hingga sampai ke tingkat Kasasi Mahkamah Agung.

Sebelum kami mengajukan Kasasi terhadap gugatan Keputusan Menkumham tersebut ke Mahkamah Agung, kami melakukan rapat terbatas, hanya berlima dengan Ketum kami, yakni Pak Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Moeldoko, Bang H. Darmizal, Bang Jhoni Allen Marbun dan Bang H. Marzuki Alie dan saya sendiri.

Dan ternyata ada hal yang sangat mengejutkan bagi kami berempat ketika itu (saya, Bang H. Darmizal, Bang Jhoni Allen Marbun dan Bang H. Marzuki Alie). Rasa penasaran yang dalam, apakah Presiden Jokowi telah terlibat dalam hal ini, telah terjawab dari ucapan Pak Moeldoko tanpa disengaja, alias beliau keceplos.

“Bagaimana ini, apakah akan terus dilanjutkan ke tingkat Kasasi? Bagaimana pendapat Bang Jhoni Allen Marbun? Bagaimana pendapat Bang Marzuki Alie? Bagaimana pendapat Bang Darmizal? Bagaimana pendapat Adinda Saiful Huda?” tanya Pak Moeldoko pada kami berempat.

Satu per satu dari kami berempat memberikan tanggapannya masing-masing, sesuai dengan analisa politik yang kami berempat yakini. Setelah saya yang lebih memilih untuk mengemukakan pandangan politik yang terakhir, saya pun kemudian balik bertanya pada Ketum kami; “Pak Ketum, adakah hal yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada Pak Ketum?” tanya saya.

“Hemmm…beliau (Presiden Jokowi) bertanya (maksudnya bertanya pada KSP Pak Moeldoko), sudah sampai mana upaya hukumnya? Jangan sampai kita cari cara lain yang sangat terlihat. Harus dipikirkan betul-betul ini. Meng KPK kannya (maksudnya mencari-cari kesalahan AHY dan SBY dengan cara mentersangkakannya melalui KPK), akan terlalu terlihat mencolok,” jelas Pak Moeldoko yang menceritakan pada kami soal ucapan Presiden Jokowi.

Saya pura-pura masih penasaran apa yang dimaksud oleh ucapan Presiden Jokowi pada Pak Moeldoko itu, lalu saya bertanya lagi pada Pak Moeldoko, “Jadi bagaimana Pak, apakah tidak sebaiknya kita lanjutkan saja melalui Pengajuan Kasasi?”

Pak Moeldoko pun menjawab: “Ya kalau tidak ada cara lain ya lakukan itu saja. Presiden (maksudnya Jokowi) juga sedang bingung bagaimana cara menghadapi Anies (maksudnya Anies Baswedan)”.

Situasi politik nasional kemudian berubah cepat, AHY dan SBY nampak mulai merapat ke Presiden Jokowi, hingga pengambilalihan Partai Demokrat nampak tidak diperlukan lagi oleh Presiden Jokowi. Jokowi selamat, asyik menikmati kekuasaannya, namun Pak Moeldoko masih dihujat orang dimana-mana sebagai Pembegal Partai.

Dahsyat sekali Jokowi mempermainkan sahabat-sahabat setianya. Pak Moeldoko kemudian memilih jalan diam, tidak bereaksi atau membalas apapun pada Jokowi meskipun karena bela-belain menuruti instruksi Jokowi, Pak Moeldoko dihujat di mana-mana. Pun demikian dengan Bang H. Darmizal, Bang Jhoni Allen Marbun dan Bang H. Marzuki Alie, diam pasrah saja tak mau membalas Jokowi.

Namun untuk saya tidak. Tak lama setelah kami tidak aktif lagi di Partai Demokrat pimpinan Pak Moeldoko, saya langsung mendeklarasikan Pembubaran Ormas HARIMAU JOKOWI, karena bagi saya Jokowi memang berkarakter penghianat dan harus dilawan! (SHE).

Penulis: Saiful Huda Ems (SHE). Mantan Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat Hasil KLB Pimpinan Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko.

MoneyTalk, Jakarta – Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bapak, Ibu, Kakak, Abang, Adik juga para relawan, timses dan simpatisan Heri-Sholihin, serta seluruh warga Kota Bekasi yang kami hormati dan sayangi.

Dengan berakhirnya masa kampanye pada hari Sabtu, 23 Nov 2024, maka kami menghaturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, doa, donasi, waktu, tenaga, pikiran dan cinta yang dicurahkan, sehingga alhamdulilah menjadi energi besar buat kami untuk menunaikan tugas kami sebagai calon walikota, calon wakil walikota maupun juru kampanye.

Dan tentunya permohonan maaf yang sebesar-besarnya pula kami mohonkan, atas segala sikap, perkataan, perbuatan, khilaf, janji dan hutang yang belum tertunaikan, serta gangguan yang baik secara sengaja maupun tidak sengaja kami perbuat. Untuk itu kami mohon ampunan kepada Allah Swt. Astaghfirullahal azhiim.

Semoga pesta demokrasi tahun ini menjadi momentum Kota Bekasi untuk Maju dan Bermartabat. Maju Bareng, Seneng Bareng.

Wassalam, Kota Bekasi, 24 Nov 2024. Hormat Kami, Bang Heri, Bang Sholihin, Kak Nun dan Kak Mutmainnah

MoneyTalk, Jakarta – “Pintu kemerdekaan telah terbuka, dan kami harap apabila Anda kembali ke tempat masing-masing, saudara-saudara akan membisikkan hal ini kepada saudara-saudara seagama dan sebangsa. Tujuan kita semua satu; membuka jalan untuk meraih hak kita, yaitu Indonesia Merdeka yang bebas dari kekuasaan bangsa asing.” (Rangkayo Rasuna Said)

Kalau pembaca cukup familiar dengan kawasan Kuningan, di bilangan Jakarta Selatan, pasti tak asing dengan jalan utama kawasan itu, jalan Rasuna Said. Namun untuk sebagian besar warga Jakarta, jangankan tahu dan mengenal sosok ini. Bahkan apakah tokoh nasional kita ini pria atau perempuan pun, ternyata banyak yang masih belum tahu.

Hajjah Rangkayo Rasuna Said, begitulah nama lengkap beliau. Putri kelahiran Maninjau, Sumatera Barat ini, selain tokoh pendidikan dan pejuang wanita Indonesia terkemuka dari Sumatera Barat, juga merupakan salah seorang Pahlawan Nasional. Lahir pada 14 September 1910 dan wafat di Jakarta pada 2 November 1965.

Sebagai putri minang yang dibesarkan dalam tradisi keluarga yang taat dan mendalami agama, Rasuna Said berguru pada Haji Abdul Karim Amrullah, ayah Buya Hamka. Alhasil, dengan berguru pada Haji Abdul Karim Amrullah, selain mendapat kedalaman ilmu agama, Rasuna Said juga memperoleh pengetahuan dan wawasan mengenai Pergerakan Islam modern.

Apalagi di tempat sekolah Rasina Said belajar dan kemudian mengajar di kelas bawahnya, kegiatan politik di kalangan guru-giuru Islam di Minangkabau, sangat intensif, sehingga Rasuna Said terkondisi untuk berani mengemukakan pendapat mengenai pentingnya politik dan perlunya partisipasi pelajar di dalamnya. Untuk siswi semuda itu, kesadaran politik Rasuna Said cukup mengejutkan.

Betapa tidak. Adalah Rasuna Said pula yang menganjurkan agar pelajar diperlengkapi dengan berbagai macam ketrampilan yang harus dimiliki seorang yang akan bergulat dalam pergerakan.

Bahkan jika perlu, lanjut Rasuna, pelajaran agama dan kegiatan-kegiatan agama hendaknya memberikan kesempatan yang lebih banyak bagi latihan berpolitik. Yang berarti pula, politik sebagai arena untuk menggembleng lahirnya para pemimpin dari lapisan generasi muda.

Passion(gairah sejati) Rasuna Said di ranah politik semakin terasah ketika pada 1926 melanjutkan sekolah ke Sumatra Thawalib, yang memang dikenal melahirkan banyak tokoh pergerakan nasional kemerdekaan Indonesia.

Maka setelah lulus dari Sumatra Thawalib, Rasuna dipercaya sebagai sekretaris pada perkumpulan Sarekat Rakyat, suatu organisasi yang menghimpun kekuatan untuk menentang penjajahan Belanda. Inilah tonggak-tonggak awal keterlibatan Rasuna Said sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia.

Belakangan, Sarekat Rakyat berubah nama jadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) yang di tingkat nasional dipimpin oleh HOS Cokroaminoto, Abdul Muis dan Haji Agus Salim.

Ketika semakin terlihat bakat khususnya sebagai organisator, Rasuna Said pada 1932 diangkat sebagai salah seorang pengurus Partai Persatuan Muslimin Indonesia (PERMI). Sebelumnya PERMI merupakan sebuah ormas dengan nama Persatuan Muslimin Indonesia (PMI) yang didirikan pada 1930.

Melalui Permi inilah, reputasi Rasuna Said sebagai politisi pejuang semakin berkibar dan dikenal luas di seantero Sumatra Barat.

Pidato-pidatonya secara gencar mengecam penjajahan Belanda di bumi nusantara. Rasuna tanpa tedeng aling-aling menuding Belanda telah mengeruk kekayaan alam Indonesia dan memeras keringat rakyat Indonesia dengan mengeksploitasinya sebagai buruh dengan upah sangat murah dan tidak manusiawi.

Dalam salah satu pidatonya yang cukup menggemparkan dalam sebuah rapat umum untuk menentang Ordonansi Sekolah Liar (Wilde Scholen Ordonantie) yang diselenggarakan PERMI, Rasuna secara terbuka menuntut kemerdekaan Indonesia:

“Pintu kemerdekaan telah terbuka, dan kami harap apabila anda kembali ke tempat masing-masing saudara-saudara akan membisikkan hal ini kepada saudara-saudara seagama dan sebangsa. Tujuan kita semua satu; membuka jalan untuk meraih hak kita, yaitu Indonesia Merdeka yang bebas dari kekuasaan bangsa asing.”

Tak heran jika popularitas sosok Rasuna Said maupun PERMI semakin meluas dan berkibar di masyarakat, sehingga pemerintah kolonial Belanda pada 1932 itu pula merasa perlu untuk menghentikan perjuangan Rasuna Said.

Dengan dalih telah mengganggu ketentraman umum, Rasuna dijatuhi hukuman pembuangan ke Jawa dan dimasukkan ke penjara wanita Bulu di Semarang selama 13 bulan.

Ketika pada 1934 Rasuna Said kembali menghirup udara bebas, ternyata PERMI sudah dibubarkan Belanda, tokoh-tokoh puncak yang dikenal sebagai “Trio Macan” yaitu Mochtar Luthfi, Ilyas Yakob, dan Jalaluddin Thaib, telah ditangkap dan dibuang ke Boven Digul, Papua. Di tempat mana dua tokoh nasional kemerdekaan Indonesia Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir, juga diasingkan.

Menyadari kenyataan bahwa berjuang di ranah politik menemui kebuntuan dan membentur tembok, Rasuna Said mengubah strategi. Kali ini, Rasuna menempuh jalur pendidikan dan persuratkabaran atau jurnalistik.

Pertama, Rasuna bergabung dengan Islamic College, salah satu lembaga perguruan Islam yang didirikan reformasi Islam Padang. Di perguruan ini, Rasuna dipercaya untuk memimpin majalah sekolah yang bernama Raya.

Setelah berkiprah sekian lama di Padang, Rasuna memutuskan pindak ke Medan, Sumatra Utara. Di Medan, Rasuna memimpin dan mengelola sebuah mingguan bernama Menara Poetri yang dikenal dengan semboyan “Ini dadaku, mana dadamu.”

Suatu slogan yang cukup menohok sanubari masyarakat dalam menumbuhkan semangat juang. Meskipun aktif berkecimpung di dunia persuratkabaran dan jurnalistik, Rasuna tetap konsisten berkiprah di bidang pendidikan. Dengan membina perguruan putri di Medan.

Ketika tentara Jepang pada 1942 menduduki Indonesia, dan mengambil-alih kekuasaan kolonial Belanda, perjuangan Rasuna dan kawan-kawan tidak surut, hanya sekadar mengubah siasat, dengan tetap pada satu tujuan:

Mencapai Indoensia merdeka. Begitu kembali lagi ke Padang, Rasuna besama rekan-rekan seperjuangannya seperti Chatib Sulaeman, mendirikan organisasi pemuda Sumatra Barat dengan nama Pemuda Nippon Raya, yang bertujuan membina bibit-bibit pejuang kemerdekaan.

Gara-gara hal ini, pemerintah Jepang memandang hal ini tidak sesuai agenda strategis Jepang yang sejatinya memang berniat menjajah Indonesia dan bukannya memerdekakan Indonesia.

Alhasil, Rasuna dan Chatib Sulaeman ditangkap. Namun kemudian dibebaskan lagi. Besar kemungkinan, hal ini bisa terjadi berkat campur-tangan Bung Karno dan Bung Hatta, yang sangat berpengaruh di mata Jepang di Jakarta.

Apalagi ketika bebas, Rasuna Said dan Chatib Sulaeman kemudian aktif memperjuangkan dibentuknya Barisan Pembela Tanah Air (PETA). Desakan Rasuna dan Chatib agaknya berhasil, ketika Jepang akhirnya membentuk Gyu Gun, tentara sukarela di Sumatra Barat. Laskar rakyat inilah yang kelak menjadi cikal-bakal berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dharma bakti Rasuna Said di bidang politik setelah Indonesia merdeka, juga amat penting untuk jadi catatan sejarah kita.

Segera setelah proklamasi, Rasuna terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Sumatra mewakili Sumatra Barat.

Kemudian aktif juga bergabung di Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Indonesia Serikat setelah penyerahan kedaulatan dari tangan Belanda pada 1949. Rasuna juga pernah menjadi anggota DPRS.

Pada 1959, Bung Karno selaku presiden RI mengangkat Rasuna Said sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung.

Sayang sekali, perhatian dan energinya yang dicurahkan begitu total untuk pergerakan, tidak diimbangi dengan perhatian untuk menjaga kesehatan fisiknya.

Belakangan diketahui kalau Rasuna Said mengidap penyakit kanker darah, sehingga akhirnya tidak tertolong lagi. Pada 2 November 1965 Rasuna Said wafat dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Pada 1974, dengan Keputusan Presiden Nomor 084/TK/1974, Rasuna Said ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Namanya diabadikan menjadi nama salah satu ruas jalan utama di Jakarta dan juga di kota-kota besar lainnya di Indonesia, termasuk tentunya di Kota Padang.

Ditulis Oleh: Hendrajit, Wartawan Senior

MoneyTalk, Jakarta – Publik menunggu keberanian Anies Baswedan untuk melaporkan Jokowi melalui kesaksian terbuka Hasto, Jokowi terlibat kriminalisasi terhadap seorang tokoh publik Anies Baswedan sebagai terlapor di KPK.

Lalu, Anies jangan sampai mengulang kembali untuk “tidak lulus test keberanian” publik, saat melakukan perlawanan terhadap dugaan kecurangan pra dan saat pemilu pilpres 2024 berlangsung, yang dilakukan oleh Gibran yang nepotisme, selain Gibran dituduh hanya memiliki ijazah setara SMP, sehingga tidak memiliki kwalitas kontestasi bakal Cawapres 2024 karena persyaratan PKPU/ Peraturan Komisi Pemilihan Umum, “kontestan harus memiliki ijazah tamat SMA atau setara”.

Dan peristiwa ketidakabsahan Anwar Usman sebagai hakim selaku Ketua Majelis dalam perkara yang materinya menyangkut Gibran yang usianya belum mencapai 40 Tahun dan Gibran notabene merupakan seorang Kepala Daerah Surakarta, sehingga inline dengan objek dan tujuan uji materi/ JR. (Judicial review) di MK/ Mahkamah Konstitusi, lalu peristiwa pelanggaran etika hakim MK ini telah dilaporkan oleh para aktivis dan hasilnya Anwar Usman terbukti dipecat olek MKMK/ Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian dengan bukti putusan MKMK yang memecat Anwar Usman, terdapat kejelasan adanya temuan peristiwa nepotisme sebagai bentuk pelanggaran etika hakim MK Jo. UU. No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berkonspirasi dengan Jokowi yang memang mengaku terus terang akan cawe-cawe untuk kemenangan pasangan yang Ia dukung, oleh karenanya Jokowi, Gibran dan Anwar Usman yang berstatus adik Ipar Jokowi atau Paman dari Gibran, melahirkan kelengkapan sejarah hukum tentang keburukan perilaku anak beranak dan Ipar, oleh sebab peristiwa nepotisme ini dilaporkan secara pidana oleh beberapa kelompok aktivis diantaranya TPUA/ Tim Pembela Ulama & Aktivis di Polda Metro Jaya.

Namun terhadap peristiwa-peristiwa hukum ini Anies bergeming, Anies yang sebenarnya justru sebagai sosok utama subjek hukum peserta kontestan pilpres yang dirugikan, akibat ikut sertanya Gibran yang tidak memenuhi persyaratan hukum, namun nyata Anies berprinsip cukup bakal melakukan perlawanan normatif, menuntut melalui MK pasca penghitungan hasil suara pilpres oleh KPU. Pusat walau ada temuan kecurangan oleh KPU dan kinerja Bawaslu yang tidak objektif terhadap Pemilu di Taipei yang sudah lebih dulu berlangsung pada tahun 2023 serta temuan sekitar jutaan surat suara bodong dan terkait eksistensi penghitungan suara SIREKAP dari server ali baba di Singapura (kejahatan UU. Perlindungan Data Pribadi) perilaku KPU yang beresiko tuduhan spionase atau komprador.

Jokowi yang dikenal sebagai “mahluk berjenis anti malu” dengan segala bad attitude, karena disertai data puluhan kali yang Ia tampilkan, bahkan seratus kali lebih (data empirik), selain cawe-cawe yang melanggar asas ketidakberpihakan Jo. asas-asas good governance dan nepotisme dan atau setidak-tidaknya Jokowi telah melakukan pembiaran terjadinya delik pidana bahkan menghalangi langsung atau secara tidak langsung terhadap proses pidana yang sedang berjalan, Jokowi sebagai Presiden RI saat itu, juga terlibat (delneming) atau medelpleger atau setidak-tidaknya turut serta dengan pola pembiaran adanya kriminalisasi ulama dan aktivis, surveillance anggota polri dibekali resmi surat tugas, yang berakibat tewasnya 6 orang pemuda di jalan tol km 50 (unlawful killing) dan ajaib selain para korban sempat dijadikan TSK, dan para tersangkanya tidak pernah ditahan sehari pun, juga terhadap tragedi kematian 894 orang (bukan hewan) anggota KPPS dan kematian tragis sebagian dari penonton sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang.

Sehingga akumulasi dari segala banyak peristiwa pelanggaran walaupun baru sekedar tuduhan, secara politis Jokowi sudah sepantasnya menjalankan proses pemberhentian oleh DPR RI Jo. MK.RI dan MPR. RI (vide UU. MD. 3) karena telah melanggar Tentang Etika Kehidupan Berbangsa sesuai ketentuan yang diatur oleh TAP MPR RI No. 6 Tahun 2001.

Serius, Jokowi selain anti malu pada level domestik atas segala perilakunya yang “terkesan” abnormal, juga kebal, imunitas malu terhadap masyarakat manca negara (internasional), karena kepada dirinya terdapat berbagai tuduhan publik, diantaranya selain kuat hasrat ingin menjadi presiden 3 periode tanpa pemilu, melalui sounding beberapa menterinya dan sebagian tokoh partai politik (MUHAIMIN Cs.), sebuah langkah inkonstitusional mirip sebuah kejahatan/makar terhadap konstitusi, juga tuduhan publik Jokowi sebagai pengguna ijasah S.1 palsu dari fakultas pertanian Universitas Gajah Mada/UGM dan nyata Jokowi sampai saat ini tetap emoh memberikan bantahan resminya dengan memperlihatkan ijasah misteriusnya dari tingkat SD, SMP, SMA sampai ijasah S.1 nya sesuai dan pola yang dipersyaratkan oleh UU. Keterbukaan Informasi Publik sehingga terhadap keaslian ijasah S.1 nya semakin mengkristal tuduhan bahwa Jokowi menggunakan ijazah palsu S.1 alumni UGM.

Selanjutnya, dikarenakan dari sekian banyak jumlah pelanggaran dan atau kejahatan yang telah dilakukan oleh Jokowi, berdasarkan teori dan asas asas hukum pidana, pelanggaran yang dilakukan merupakan kategori delik umum, serta kesemua tindak pidana umum tersebut merupakan delik biasa, maka terhadap perilaku “abnormal” Jokowi selaku penyelenggara negara (eksekutif tertinggi) yang telah dilaporkan oleh anggota masyarakat, sebuah tindakan yang benar, karena yang melaporkannya merupakan representatif seluruh bangsa ini yang menolak segala bentuk pelanggaran atau delik yang diduga dilakukan oleh Jokowi, Gibran dan Anwar Usman.

Namun kini publik pemerhati, simpatisan dan pendukung Anies kala Gubernur 2017-2022 maupun selaku konstituennya pada pilpres 2024 ingin melihat atau menantang jiwa keberaniannya (etos) Anies, pasca pelantikan pilpres 2024.

Bentuk tantangan publik berupa informasi dari Seorang Hasto Kristiyanto, salah seorang senioren politikus di tanah air, dan motor organisasi parpol yang mendapatkan elektoral dan kursi terbesar pada beberapa kali pemilu pilpres, pilkada dan pileg, bahkan partai pengusung dan memenangkan Jokowi untuk menjabat presiden 2 (dua) kali, yang akhirnya menjadi sosok lupa kacang pada kulit atau sekedar musang singgah makan biji kopi lalu menyerahkan kotorannya kepada pemilik kebun.

Sedangkan informasi Hasto dari perspektif asas-asas hukum pidana merupakan delik aduan, sehingga hanya Anies Baswedan yang dapat melaporkan tentang delik yang dilakukan oleh Jokowi sesuai hal info yang disampaikan oleh Hasto.

Info Hasto dimaksud telah beredar luas melalui berbagai warta media online dan video yutub serta booming diberbagai media sosial yang isinya kira-kira dengan deskripsi penulis adalah:

“Jokowi adalah orang yang menjadikan Anies diperiksa oleh KPK terkait pengadaan projek formula e (ajang agenda balap mobil elektrik) saya bersaksi Anies nyata telah kriminalisasi”.

Dan saksinya adalah dia Hasto sendiri atau Jokowi mengkriminalisasi Anies dengan memperalat KPK. Karena Jokowi tidak mau Anies Anies lolos menjadi Capres pada pemilu pilpres tahun 2024. Hal ini bisa jadi, apakah karena ketakutan ijasah palsunya yang seolah olah lulusan UGM dibongkar dengan segala akibat hukumnya, andai Anies terpilih jadi Presiden? Sehingga dirinya bermuara penjara.

Apa dalil hukum selebihnya untuk memperkuat bahwa harus Anies yang punya hak melaporkan Jokowi?

1. Sesuai kriteria atau rumusan asas dan teori hukum pidana terkait pasal fitnah dan atau kebohongan (310 KUHP Jo. 311 KUHP) yang sekurang-kurangnya berakibat pencemaran nama baik terhadap individu yang dituju. Bahkan terhadap diri seseorang yang mendapat fitnah, bisa berakibat vonis penjara, maka individu pribadi tersebutlah selaku pemilik hak sebagai orang yang nama baiknya atau tercemarnya moralitas, sehingga terhadap pelaku fitnah atau bohong maka sosok diri yang dapat atau telah mengalami kerugian yang ber-keharusan melaporkan, bukan orang lain yang tidak difitnah.

2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Hasto dalam kriteria asas-asas dan dalam konteks teori hukum pidana merupakan seorang saksi testimonium de aiditu bagi Anies (subjek hukum korban), namun keberlakuannya testimonium de ai ditu saat ini, sudah termasuk menjadi bagian daripada pemahaman saksi yang mengetahui telah terjadinya peristiwa delik, sehingga kesaksian Hasto dalam pemahaman hukum acara pidana (Hukum pidana formil/ KUHAP) seorang saksi yang harus disumpah. Hal kesaksian pihak ketiga terkait tipikor (delik korupsi) selain terlapor Anies, maka Hasto masuk kategori menjadi saksi utama walau sebenarnya hanya selaku saksi testimonium de aiditu (saksi yang bukan pelapor dan tidak mengetahui saat korupsi dilakukan TSK/ TDW) maka Hasto oleh sebab hukum dianggap saksi yang mengetahui tentang yang sebenarnya terjadi, dengan kriteria saksi a de charge (saksi yang meringankan Anies), hal ini berdasarkan putusan MK. Putusan Nomor 65/. PUU-VIII/2010 sehingga final and binding atau berbagai undang-undang yang berlaku mengikat, sesuai isi atau sebagai bagian dari KUHAP.

Pertanyaan publik terhadap Anies, “apakah Anies akan berdiam diri lagi atas kezaliman yang terjadi kepada diri pribadinya dan substantif terjadi kepada seluruh anak bangsa”, yang diduga dilakukan oleh seorang presiden yang seharusnya lebih dulu role model (good leadership) atau panutan bukan pelaku kriminal, dengan menuduh seseorang (dirinya) telah melakukan delik korupsi, sebuah analogi kejahatan yang amat luar biasa (extra ordinary crime), sementara peristiwa tuduhan dan proses hukum tehadap tuduhan delik korupsi benar telah terjadi dan dialami serta dirasakan oleh dirinya sendiri (proses hukum faktor keuangan terkait agenda formula e)

Selain mengingat, bahwa para simpatisan terhadap dirinya (Anies) tidak sedikit namun puluhan juta massa termasuk kesiapan diri Hasto untuk menyampaikan berita luar biasa, tentang kejahatan fitnah yang dilakukan oleh seorang presiden kepada seorang anak bangsa yang jujur dan terbukti tidak dalam black notes dari lembaga auditor negara yang berwenang yang tertera di dalam UUD. 45 , sebaliknya Anies saat menjabat Gubernur DKI.Jakarta, hal terkait administrasi pertanggung jawaban pada sektor keuangannya (tentu tak terlepas dari pemeriksaan seluruh keuangan dan diantaranya menyangkut agenda formula e) namun sebelumnya sudah diperiksa dan terjamin akuntabilitas dengan fakta hukumnya terhadap Anies selaku Gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun berturut-turut (2017 sd 2022) Unqualified Opinion, atau Laporan Keuangan (LK) telah disajikan secara wajar atau TIDAK ADA KEUANGAN NEGARA YANG DIKORUPSI ANIES.

Lalu kenapa Anies diperiksa beberapa kali di KPK. Oleh sebab temuan adanya tipikor, ternyata asumtif, benang merahnya adalah info dari Hasto , bahwa Anies pernah sengaja direncanakan agar ditersangkakan lalu ditahan, dipenjara sebagai tahanan KPK agar tidak turut menjadi peserta pilpres di 2024? ALANGKAH JAHATNYA JOKOWI kelak andai terbukti.

Sesuai prinsip negara hukum untuk membuktikan Jokowi jahat, maka saham utama hukumnya berada dalam genggaman Anies. Apakah Anies etosnya sudah mengkristal sedemikian rupa? Selama.ini, secara sarkas, “Sosok Anies berprinsip hanya ingin melawan penjahat yang bengis yang memiliki dan menggenggam parang di tangan, hanya cukup menggunakan segayung air bersih, lalu menyiramkannya kepada sang tokoh kontroversial, kemudian yakin “si tokoh abnormal dalam banyak kebijakan” ikhlas menyerah kalah dan mengakui kejahatannya?”

Berdasarkan analisis penulis, Hasto sang motor organisasi PDIP. selaku tangan kanan dari Ibu megawati, tentu sudah memiliki senjata dan amunisi yang cukup, sebagai kelengkapan alat bukti (saksi dan barang bukti) terkait “Jokowi mengkriminalisasi Anies melalui KPK” penulis pun yakini, Hasto pun sudah mempersiapkan kelengkapan gerak juang politik hukumnya, dengan mendapat restu politik dari Sang Ketum Partai terhadap faktor dengan sengaja resmi mempublikasi info politik hukum, lalu booming terkait “Jokowi versus Anies dan balap mobil formula E” serta Hasto juga telah mendapatkan dukungan mayoritas para kader, baik senioren partai maupun dari para kader grass root, elemen terendah namun loyalitas tertinggi kepada dirinya dan setia kepada partai yang berlogo kepala banteng.

Nah, kembali lagi kepada sikap Anies melawan dengan keberpihakan kepada Hasto selaku a de charge yang Ia dukung politis melalui pilkada Pramono-Rano, atau kah Anies mirip para pendukung RK-Sus, tetap mendukung RK-Sus namun ambiguitas tak sudi sepanggung dan berdampingan dengan Jokowi dan Gibran saat kampanya bersama untuk memenangkan RK.Sus?

Tentu dibalik keragu-raguan seorang karakter Anies yang dikenal jujur, inovatif, cerdas ada hari baik untuk publik, Anies akan berani vokal mengaum bak macan asia sesungguhnya, semata demi menolak kejahatan terhadap seluruh anak bangsa dari “satu orang tak lazim nalar” berikut segelintir kroninya (oligarki)

Wait and see. Menurut pendapat penulis, publik rame-rame akan menyambut dahsyat serta koor, “We will stand beside Anies and Megawati against evil”.

Damai Hari Lubis, Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212

Penulis adalah pakar dalam ilmu kebebasan menyampaikan pendapat dan peran serta Masyarakat

MoneyTalk, Jakarta – Tulisan ini adalah kali kelima saya membahas Pilkada Jakarta dengan posisi tetap netral, tanpa keberpihakan kepada calon mana pun. Dalam artikel ini, saya akan mengulas topik “Bahaya Overconfidence di Pilkada Jakarta: Menang di Putaran Pertama atau Tumbang di Putaran Kedua.” Tujuan pembahasan ini adalah untuk memberikan antisipasi dan mendorong persiapan maksimal bagi masing-masing calon, mengingat waktu yang tersisa hanya 3 hari lagi menuju hari pencoblosan pada 27 November 2024, yang akan menentukan apakah Pilkada berlangsung dalam satu putaran atau berlanjut ke putaran kedua.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Jakarta dimulai pada tahun 2007. Ada beberapa hal menarik dari Pilkada Jakarta, salah satunya adalah fenomena overconfidence atau rasa percaya diri berlebihan yang justru kerap berujung pada kekalahan. Selain itu, isu tentang Pilkada satu putaran juga menjadi perbincangan yang menarik, mengingat hingga kini Pilkada Jakarta belum pernah berlangsung dalam satu putaran.

Tentang fenomena overconfidence ini pernah terjadi pada Pilkada 2012, ketika Gubernur petahana Fauzi Bowo (Foke) maju kembali!

Di awal pencalonan, Foke diyakini akan dengan mudah meraih kemenangan. Berbagai hasil survei dari sejumlah lembaga menunjukkan elektabilitas, tingkat kepercayaan, dan kesukaan publik terhadap Foke sangat tinggi. Kondisi ini melahirkan rasa percaya diri berlebihan, baik di kalangan Tim Kampanye Foke maupun para pendukungnya, yang berkesimpulan bahwa kemenangan Foke sudah di tangan.

Sebagai tokoh Betawi, Foke kemudian dipasangkan dengan Nahrowi Ramli, sesama tokoh Betawi dan kader Partai Demokrat. Strategi ini awalnya dianggap memperkuat peluang kemenangan. Namun, hasil Pilkada justru di luar ekspektasi. Pasangan Foke-Nahrowi kalah dari pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pilkada Jakarta 2012 pun menjadi momen bersejarah, di mana Jokowi-Ahok berhasil merebut kursi Gubernur dan Wakil Gubernur untuk periode 2012–2017, menyingkirkan Foke yang semula dipandang tak terkalahkan.

Fenomena overconfidence atau kepercayaan diri berlebihan kembali terjadi pada Pilkada Jakarta 2017. Saat itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang menggantikan Jokowi setelah terpilih sebagai Presiden RI pada Pilpres 2014, maju kembali untuk Pilkada Jakarta.

Tim Kampanye Ahok sangat percaya diri bahwa Ahok akan memenangkan Pilkada, terlebih dengan keyakinan bahwa Jokowi, yang saat itu menjabat sebagai Presiden RI, turut mendukungnya. Rasa percaya diri ini tampak begitu kuat sehingga mengabaikan potensi risiko dan dinamika di lapangan.

Namun, seperti kata pepatah, “Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak,” hasil dari overconfidence itu datang terlalu cepat. Ahok menghadapi sejumlah blunder fatal, termasuk kontroversi yang memicu kasus penistaan agama. Kasus ini tidak hanya mencoreng citranya, tetapi juga memicu gelombang protes besar yang pada akhirnya menggoyahkan peluangnya. Pilkada Jakarta 2017 pun berakhir dengan kekalahan Ahok, menandai titik balik yang tidak terduga bagi perjalanan politiknya.

Nampaknya fenomena overconfiden atau kepercayaan diri berlebih kali ini kemungkinan besar juga terjadi pada Pilkada Jakarta 2024. Jika kita melihat dukungan partai politik pengusung dari pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil (RK) dan Suswono (RIDO), sepertinya dapat dianggap Pilkada Jakarta 2024 sudah selesai.

Dengan dukungan partai-partai besar, dengan koalisi 13 partai termasuk partai pemenang Pilpres 2024, Gerindra dengan Ketua Umumnya Prabowo Subianto. Selain itu, mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), juga mendukung RIDO, sehingga di atas kertas pasangan ini diyakini akan menang.

Terbukti hasil survei elektabilitas awal, pasangan RIDO hasilnya melampaui angka psikologis di atas 51 persen. Namun saat ini kondisinya sepertinya berbalik, pasangan yang hanya didukung dan diusung oleh PDIP dan Hanura, yakni nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno, berbalik, elektabilitasnya menyalip pasangan RIDO. Berdasarkan hasil survei dari salah satu lembaga, elektabilitas Pramono-Rano telah nyaris melewati 51 persen.

Dukungan mantan Gubernur Anies Baswedan dan Foke diyakini berhasil mendongkrak elektabilitas Pramono-Rano. Beberapa catatan hasil survei elektabilitas sudah pernah saya sajikan.

Bahkan terbaru, ada hasil Survei Alvara Research Center yang menunjukkan bahwa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, telah mencapai angka 49 persen. Untuk elektabilitas pasangan calon Ridwan Kamil (RK)-Suswono 44,5 persen dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana 1,9 persen. Sedangkan responden yang belum memutuskan pilihannya 4,6 persen. Survei ini dilakukan pada pemilih DKI Jakarta yang dilakukan Alvara pada 17-21 November 2024.

Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian serius bagi Tim Kampanye RIDO untuk cepat mengoreksi dan mengantisipasi hal buruk kekalahan yang mungkin bisa terjadi.

Dengan melihat kondisi tersebut di atas, saya berpendapat, bahwasanya bagi pasangan calon Gubernur Pramono Anung dan Rano Karno serta Tim Kampanye dari PDIP dan Hanura serta relawan, pilihannya adalah harus satu putaran. Artinya, Pilkada Jakarta harus menang dalam satu putaran atau kemungkinan besar akan tumbang di putaran kedua.

Sedangkan bagi pasangan Ridwan Kamil (RK) dan Suswono (RIDO), harus cepat mengantisipasi kemungkinan buruk, yakni Gerakan 13 mesin partai dan jaringan relawan secara maksimal untuk meningkatkan elektabilitas agar bisa tetap unggul, setidaknya bisa menang dan terjadi Pilkada Jakarta dua putaran. Jika memungkinkan, tuntas dalam satu putaran.

Jakarta, Minggu, 24 November 2024, Wassalam, Sugiyanto (SGY) Emik

MoneyTalk, Jakarta – Tulisan ini adalah kali ketiga saya membahas Pilkada Jakarta dengan posisi tetap netral alias tidak berpihak kepada calon mana pun. Dalam artikel ini, saya akan mengulas peluang pertarungan dukungan antara Foke dan Anies vs Jokowi di Pilkada Jakarta 2024.

Kompetisi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024 semakin memanas menjelang hari pencoblosan yang tinggal empat hari lagi, tepatnya pada 27 November 2024. Persaingan untuk menduduki kursi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta atau DKJ tidak hanya menjadi pertarungan antar pasangan calon, tetapi juga perang pengaruh antara tokoh-tokoh besar yang memberikan dukungan.

Dua nama besar yang mencuat dalam kontestasi ini adalah Fauzi Bowo (Foke) dan Anies Rasyid Baswedan, mantan Gubernur Jakarta yang mendukung pasangan nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno. Di sisi lain, Joko Widodo (Jokowi), mantan Gubernur Jakarta yang juga mantan Presiden RI, memberikan dukungan penuh kepada pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) dan Suswono (RIDO), yang didukung Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus).

Sementara itu, pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, yang maju melalui jalur independen, terlihat kesulitan menghadapi dua pasangan yang mendapat dukungan besar dari tokoh nasional dan partai politik besar.

Foke dan Anies adalah dua nama yang memiliki sejarah kuat di Jakarta. Foke menjabat sebagai Gubernur Jakarta periode 2007–2012 dan dikenal dekat dengan kelompok masyarakat Betawi. Dukungan Foke terhadap pasangan Pramono Anung dan Rano Karno memberikan kepercayaan tambahan dari kalangan pemilih tradisional Jakarta.

Anies, yang menjabat sebagai Gubernur Jakarta periode 2017–2022, membawa kekuatan politik yang lebih luas. Popularitasnya di kalangan kelompok muda, relawan, dan masyarakat kelas menengah menjadi modal besar. Dukungan Anies tidak hanya memperkuat citra pasangan Pramono-Rano sebagai pembawa perubahan, tetapi juga menyasar segmen pemilih yang menginginkan kesinambungan program-program sosial dan infrastruktur yang pernah ia gagas.

Namun, koalisi Foke dan Anies menghadapi tantangan besar. Meskipun keduanya memiliki basis loyal, keduanya tidak lagi memegang jabatan formal, sehingga pengaruh mereka saat ini bergantung pada daya tarik emosional dan nostalgia para pemilih.

Di sisi lain, pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) dan Suswono (RIDO), mendapatkan keuntungan dari mesin politik Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus), yang terdiri dari 13 partai besar, termasuk Partai Gerindra, Golkar, PKS, Nasdem dan PKB serta lainnya. Dukungan Jokowi, mantan Gubernur Jakarta sekaligus mantan Presiden RI, memberikan legitimasi tambahan kepada pasangan ini.

Jokowi adalah figur yang sangat berpengaruh di Jakarta dan nasional. Selama menjabat sebagai Gubernur Jakarta, ia dikenal dengan program-program populernya, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan revitalisasi transportasi publik. Legasi ini memberikan efek elektoral yang signifikan kepada pasangan RK-Suswono, terutama di kalangan pemilih menengah ke bawah.

Selain itu, kehadiran Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Gerindra dan Presiden RI menambah kekuatan pasangan ini. Mesin politik KIM Plus bergerak agresif, menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat Jakarta. Ridwan Kamil yang memiliki citra teknokrat dan pemimpin inovatif menjadi kombinasi yang solid dengan Suswono, seorang tokoh senior yang memiliki pengalaman panjang di bidang politik dan birokrasi.

Siapa yang Lebih Berpengaruh Mantan Gubernur DKI Jakarta, Foke dan Anies atau Jokowi?

Jika diukur dari kekuatan jaringan, mesin politik, dan popularitas, dukungan Jokowi dan KIM Plus memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan dengan dukungan Foke dan Anies. Jokowi masih memiliki pengaruh elektoral yang kuat di Jakarta, terutama di kalangan pemilih loyalisnya yang menyebar di seluruh wilayah. Ditambah dengan dukungan KIM Plus, pasangan RK-Suswono menjadi favorit untuk memimpin putaran pertama.

Namun, dukungan Foke dan Anies tidak bisa diremehkan. Kombinasi pengalaman Foke dan magnet politik Anies dapat mempersempit jarak elektabilitas dengan pasangan RK-Suswono. Apalagi jika strategi mereka berhasil menggerakkan kelompok masyarakat tertentu, seperti komunitas Betawi dan segmen pemilih muda.

Pertarungan Pilgub Jakarta 2024 menjadi ajang kompetisi dua kubu besar: Foke-Anies vs Jokowi-KIM Plus. Meskipun pasangan RK-Suswono terlihat lebih unggul berkat mesin politik yang besar, pasangan Pramono-Rano memiliki peluang jika berhasil memanfaatkan momentum dukungan emosional dari Foke dan Anies.

Pada akhirnya, masyarakat Jakarta harus tetap menentukan pilihan. Namun, kuatnya pengaruh mantan gubernur Foke, Anies Baswedan, dan Jokowi, ditambah dukungan partai politik besar, akan melahirkan pertarungan Pilkada Jakarta yang ketat dan pertempuran yang sengit.

Dengan adanya tiga pasangan calon yang maju di Pilkada Jakarta 2024, kemungkinan besar pemilihan ini akan berlangsung dalam dua putaran. Hal ini disebabkan oleh ketatnya persaingan, yang membuat sulit bagi salah satu pasangan calon untuk meraih lebih dari 50 persen suara dalam satu putaran.

Sebagai catatan penting, perlu ditegaskan bahwa pertarungan Pilkada Jakarta kali ini tidak hanya menjadi ajang untuk memilih pemimpin Jakarta. Lebih dari itu, Pilkada Jakarta 2024 juga akan menjadi penentu siapa yang memiliki pengaruh politik yang lebih besar: apakah mantan Gubernur Fauzi Bowo (Foke) dan Anies Baswedan, atau Joko Widodo (Jokowi), mantan Gubernur Jakarta sekaligus mantan Presiden RI, bersama Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus).

Siapa yang akan unggul dalam pertarungan pengaruh ini? Saya tidak akan menjawabnya sekarang, karena hal tersebut memerlukan analisis dan kajian mendalam. Namun, hasilnya bisa saja berpihak kepada Foke dan Anies, atau Jokowi dan KIM Plus.

Wallahu a’lam bishawab.

Penulis: Sugiyanto (SGY)-Emik

MoneyTalk, Jakarta – Abstrak, Teori Kebenaran dianut kaum oligarki (konglomerat), harus segera dipangkas.

Pada hakekatnya rakyat bangsa Indonesia, tidak pernah berada pada posisi di persimpangan jalan, pada saat kondisi apapun akibat dari pengaruh praktik politik globalisasi (interaksi kehidupan bangsa-bangsa internasional), andai saja bangsa ini selalu berpegang teguh serta menerapkan teori hakekat kebenaran dengan versi Teori Pancasila untuk menolak konsep Teori Kebenaran versi western-isme.

“Teori Kebenaran” sesuai filosofi, hasil buah pikir dari William James Sidis (WJ. Sidis) filsuf yang hidup pada abad ke 18-19 pra awal kehidupan modern atau awal pemikiran demokratisasi di Amerika Serikat, merupakan teori pragmatisme yang menekankan bahwa, “kebenaran suatu ide atau konsep harus dinilai berdasarkan efek praktisnya”. Juga menurutnya, “kebenaran tidak bersifat mutlak dan tetap, melainkan tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Karena, kebenaran adalah sesuatu yang dinamis, tidak statis, dan berubah seiring dengan perkembangan pengalaman fungsionalitas atau kebutuhan dan kepentingan, kebenaran tidak dapat lepas dari pengenalan yang dilakukan semata disebabkan oleh akal dan daya guna (utilitas)”.

Maka jika dianalisa, “Teori Kebenaran” menurut WJ. Sidis, segala peristiwa harus selalu dilandasi akal yang mengarah ke faktor kepentingan atau pragmatisme, sebuah sisi pandang sempit dengan manfaat sesaat atau kebenaran suatu gagasan tidaklah dikatakan sebagai “benar”, melainkan “menjadi benar” andai tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan.

Serius, inilah mungkin pola pikir WJ. Sidis cermin yang lebih meninggikan status fungsi hukum asas manfaat (utilitas) dibanding fungsi keadilan, sehingga paham kebenaran menurut WJ. Sudis narasinya menolak adagium “Salus Populi Supreme Lex Esto” atau menolak substantif daripada hukum yang mengatur orang banyak (bangsa) yang tertinggi semata-mata hanya demi tegaknya keadilan bagi bangsa tersebut, sesuai teori yang dinyatakan Marcus Tullius Cicero, adagium yang dikemukakan didalam bukunya “De Legibus (Tentang Hukum)”. Seorang negarawan romawi kuno, pengacara, filsuf, penulis dan orator (106 SM – 43 SM).

Namun setelah Cicero, ternyata muncul tipikal filsuf oriented pragmatis, yang faham nya justru datang dari “orang pandai”. karena terbukti biografi WJ. Sidis saat umur 3 tahun sudah pandai membaca, saat 4 tahun sidah pandai mengetik, usia enam tahun, sudah lancar berbahasa Inggris, Rusia, Prancis, Jerman, dan Ibrani, dan pada saat yang sama ia juga menguasai bahasa Latin dan Yunani. Dan pada usia muda sudah berbagai gelar disiplin ilmu WJ Sidis dapatkan, namun konsep berpikirnya berorientasi kepada asas fungsionalisme, hal yang politis dan pragmatis.

Dalam konsep WJ. Sidis kebenaran suatu gagasan ditakar dari efek-efek praktis dan tindakan yang mengikuti gagasan tersebut. Kata WJ. Sidis “Ide-ide yang benar adalah ide-ide yang dapat serasikan, kita umumkan berlakunya, kita kuatkan dan kita periksa. Sebaliknya jika tidak serasi manfaatnya karena akibatkan kerusakan adalah ide yang salah.”

Tentu “Teori Kebenaran” WJ. Sidis beda jauh dari fungsi hakekat kehidupan menurut aliran teologis dengan konsep berpikir dari Lucius Calpurnius Piso Caesoninus pada tahun 43 SM dengan diktumnya “fiat justicia ruat caelum”. Sidis juga mengenyampingkan karakter yang menjadi prinsip teori yang ada di abad ke 3 SM dari sang filsuf Aristoteles mengenai hakekat “Kebenaran”, yaitu “sesuatu yang ada berarti ada, atau sesuatu yang tidak ada berarti tidak ada, adalah benar”. Artinya Aristoteles mendambakan hidup dan kehidupan yang harus ideal atau perilaku melulu dalam kebenaran atau masyarakat bangsa yang berfikir dan berperilaku harus selalu jujur atau tidak pragmatic dan ketika menyatakan sesuatu tanpa fakta artinya adalah omong kosong.

Walau aristotelianisme memandang bahwa Tuhan ada namun hanya menciptakan pergerakan di alam semesta, lalu tidak mengurus lagi alam semesta dan ciptaan-Nya.

Sedang teori Kebenaran Korespondensi, atau Correspondence Theoryof Truth atau accordance theory of truth, sebuah teori yang berpandangan bahwa pernyataan- pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut.

Maka andai hasilnya tidak konstruktif dari sisi pandang munculkan dampak kerusakan, adalah tidak berguna (Teori Kebenaran).

Sementara “majas” atau analogi sebuah upaya menjunjung tinggi kebenaran yang telah timbulkan kerusakan namun demi untuk perbaikan moralitas daripada bakal terperosok jauh kelak dalam kehancuran adalah sebuah resiko perilaku amar makruf nahi munkar sekalipun bumi rana isinya menjadi rusak karena langit runtuh.

Dan realitas pada kehidupan golongan muslim sejak abad 6-7 M. Masih senyawa dengan para filsuf Yunani dan atau Romawi kuno Marcus Tullius Cicero, Lucius Calpurnius Piso Caesoninus dan masih bisa beradaptasi variabel dengan arietoteliaisme, yaitu konsep yang (“masih”) sejajar dengan prinsip “amar makruf nahi munkar atau konsep teologis.

Sedangkan konsep Teori Kebenaran adalah pragmatis, karena menganggap perjuangan menjunjung tinggi hakekat kebenaran disertai pelaksanaan yang radikal atau konsisten atau kaffah adalah pola pikir yang keliru, inilah salah satu konsep yang bertentangan dengan konsep NKRI Teori Panca Sila, namun nyata Teori Kebenaran (kebenaran subjektivitas) malah transparansi diberlakukan, dengan pola menjadi ketentuan daripada sistim oligarkis, politik kekuasaan yang terbentuk atau sengaja sepakat dibentuk melalui konspirasi politik antara sekelompok kecil penguasa dan kelompok kecil pengusaha besar (konglomerasi) namun menguasai semua sektoral atau seluruh bidang kehidupan di tanah air (ekpolhukbud).

Maka jika dikomparasi dengan pola kehidupan di tanah air saat ini, teori kebenaran korespondensi versi WJ. Sidis, dari hasil analisa penulis melahirkan interpretasi atau perspektif dari sisi pandang antropologi wujud Teori Kebenaran adalah aliran fungsionalisme atau teori yang berfokus pada saling ketergantungan dalam suatu lembaga. Teori ini menjelaskan pola perilaku untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan sistem sosial harus dapat menghindarkan konflik yang bakal berakibat kerusakan atau korban (manusia dan lingkungan hidup), namun absurd dan hasil kenyataan dari Teori Kebenaran William James Sidis. Karena sejarah pada bangsa-bangsa, dan pada Negara RI terbukti hasilnya justru tranparansi absolut merusak sisi kehidupan sosial dan termasuk merusak lingkungan hidup adat, adab dan budaya yang semestinya dijaga serta dilestarikan (genuine dan HAM).

Maka tiada jalan di persimpangan untuk bangsa ini, dan agar tidak terbawa arus dari berbagai budaya asing dan imbas modernisasi hasil interaksi sosial, termasuk kehadiran IT yang menggunakan sistem komputerisasi tentunya, penguasa pemerintahan dalam penyelenggaraan negara, harus tetap berpedoman kepada “Teori Kesepakatan Bangsa NRI; yakni teori Panca Sila, teori pijakan atas dasar historis politik hukum berdirinya NKRI yang sungguh tak terlepas daripada konteks berpikir yang beralaskan konsep teologis.

Sehingga kebutuhan untuk menghentikan proses degradasi moralitas membutuhkan tarap radikalisme edukasi dalam mengimplementasikan law enforcement atau penegakan hukum pada semua sektor bidang (ekpolhukbud) melalui pola kembali mengadopsi teori teologis yang terdapat pada sila-sila yang ada pada Teori Panca Sila, teori tentang akhlak sebagai faktor penting dari etika dan moralitas atau tata cara berperilaku dengan mentalitas berpikir yang melulu merujuk teori asas-asas panca sila, sesuai gagasan yang sudah dicetus suarakan melalui konsep REVOLUSI AKHLAK OLEH SOSOK ULAMA BESAR INDONESIA, DR. HABIEB RIZIEK SHIHAB/ HRS DENGAN SALAH SATUNYA MENGGUNAKAN TEORI OBTSJUBEDIL DR. EGGI SUDJANA/ BES, yang merupakan kumulasi metode hukum atau perilaku bangsa yang mesti berpikir serta berperilaku dan atau bersikap dengan didasari Objektifitas, Terstruktur, Sistematik, Jujur, Benar dan Adil.

Dan idealnya prinsip OBTSJUBEDIL disuritauladankan utamanya dan prioritas diterapkan oleh pemimpin tertinggi dan tinggi dari para penguasa pejabat publik pemerintahan atau lembaga eksekutif juga oleh seluruh penyelenggara negara di badan legislatif dan yudikatif, sehingga asas atau prinsip berperilaku (behavioral principles) pastinya bakal menjadi role model terhadap pola kehidupan generasi saat ini dan setelahnya (generalis dan Lintas SARA) dari sabang hingga merauke, yang implikasi positifnya, dapat menghapus degradasi moral (dampak moral hazard kekinian sejak rezim Jokowi dan rezim masa lalu) pada semua faktor kehidupan bangsa dan negara, baik pada sektor politik termasuk adab/ etika dan budaya bangsa, serta memperbaiki dan memangkas sistim berbisnis dalam bidang ekonomi dan mengevaluasi serta merevisi atau membatalkan sebagian sistim hukum dan mengamandemen konstitusi dasar.

Sehingga fungsi hukum yang harus menghasilkan kepastian hukum/ legalitas dan manfaat/ utilitas serta keadilan/ justicia, maksimal akan terwujud dan perilaku oligarkis yang telah terbukti menuai kerusakan moral yang penerapannya melalui sistem “diskresi politik ekonomi dan regulasi resmi” yang sesat namun dilegitimasi, dan tanpa sungkan dan tanpa rasa malu dari para stakeholder penguasa eksekutif yang berkolaborasi dengan kelompok legislatif (politik konspirasi) PERIHAL JUAL BELI HARGA DIRI BANGSA INI KEPADA KONGLOMERAT ASENG DAN ASING SENGAJA DIPERTONTONKAN.

Sehingga selanjutnya perilaku kerusakan moral ini dapat segera disetop, walau terpaksa dengan awalan “beresiko kerusakan” sekalipun oleh sebab keadaan keterpaksaan (force mejeur) melalui lahirnya gerakan teori Turun Rame-Rame yang harus Konstitusional Jo. Aksi Kebebasan Menyampaikan Pendapat Jo. Peran Serta Masyarakat, sebagai wujud dukungan atau support terhadap GERAKAN MORAL REVOLUSI AKHLAK dengan menggunakan teori OBTSJUBEDIL sebuah wujud dalam kerangka kewajiban setiap manusia untuk ber – amarmakruf nahiwamunkar atau fiat justicia ruat caelum serta HUKUM YANG TERTINGGI ADALAH SEMATA DEMI TEGAKNYA KEADILAN BAGI RAKYAT (salus populi supreme lex esto).

Oleh karenanya demi mencegah dan menghindari terjadinya amuk massa akibat psikologis massa pada momentum “turun rame -rame” yang bisa saja berlanjut merevolusi gerakan menjadi revolusi sosial, karena begitu lama dan dalam terpendam, sehingga berdampak sulit terkendali., maka selebihnya prinsip metode revolusi akhlak melalui teori OTSJUBEDIL dan kesemuanya pola pelaksanan dari teori yang selaras atau tidak melanggar Dasar Negara Panca Sila dan UUD. 1945 HARUS SEGERA URGENSI DIBERLAKUKAN UTAMANYA DIMULAI OLEH SELURUH PENYANDANG JABATAN SEBAGAI PENYELENGGARA NEGARA TANPA TERKECUALI PADA SEMUA ELEVASI.

Penulis: Damai Hari Lubis, Ketua Aliansi Anak Bangsa

MoneyTalk, Jakarta – Helmut Schmidt, Anda pernah kenal dia. Sang negarawan tua Jerman yang juga penerbit Die Zeit ini pernah menulis pengantar untuk buku Constructive News karya Ulrik Haagerup. Pengantar yang ditulisnya satu dekade lalu itu tampil dengan nada yang hampir menyerupai komedi gelap, namun di tengah itu dia masih optimis menitipkan harapan lebih baik kepada penulis muda seperti Ulrik.

Di kata pengantar itu, Schmidt dengan sinis menyebut media modern dan demokrasi hari ini lebih mirip pentas opera sabun ketimbang panggung pemikiran serius. Ia menyebut fenomena ini sebagai media-demokrasi, di mana media menjadi aktor utama dalam drama politik, rajin meninggalkan para politisi sebagai figuran yang hanya sibuk mencari perhatian.

Dan, ya, jika Schmidt masih hidup dan pindah ke Indonesia, mungkin ia akan kehabisan tinta untuk mencatat segala absurditas ini. Sebab di sini, media-demokrasi telah berevolusi menjadi demokrasi-clickbait, dengan politisi yang lebih mirip selebritas, kebijakan yang seperti gimik film, dan masyarakat yang lebih sering terpukau oleh berita “tukang kayu masuk gorong-gorong” ketimbang diskusi serius tentang deforestasi, bencana lingkungan, atau reformasi hukum.

Schmidt menyoroti bahwa media-demokrasi “melahirkan bukan pemimpin sejati, tetapi populis.” Indonesia tentu menjadi laboratorium sempurna untuk eksperimen ini. Bayangkan seorang tokoh politik bangun tidur, menggulung selimutnya, lalu mencuitkan “Saya Indonesia, NKRI harga mati!” ke Twitter (atau sekarang, X). Lima menit kemudian, berita utama memujinya sebagai suara tokoh nasionalis.

Retorika sensasional ini begitu digemari media. Dari “Jokodok blusukan ke pasar” hingga “berdiri di genangan banjir,” semua diliput dengan bumbu narasi pahlawan rakyat. Tapi kebijakan nyata dan implementasi janji kampanye? Tertunda dulu. Sebaliknya, mari kita nikmati drama foto-foto viral. Retorika dan gimik inilah opera sabun yang Schmidt maksudkan —dan di Indonesia, acara ini tampaknya berjalan setiap hari dengan rating tinggi. Bahkan mungkin setiap detik.

Schmidt mencibir betapa politik modern telah terjebak dalam keterbatasan media sosial. Di Indonesia, ini mungkin lebih buruk lagi. Alih-alih membangun wacana yang dalam, politisi hingga aparatur negara kita kini berlomba-lomba menjadi “influencer” dadakan, dan pemerintah pun secara resmi membentuk tim buzzer yang dibiayai dengan pajak rakyat. Untuk kepentingan siapa?

Lihatlah unggahan mereka: ada yang memancing sambil selfie, bersepeda tanpa protokol, membagikan santapan nasi bungkus di pinggir jalan, atau melempar kaos dari atas mobil sambil nyengir dan dengan tatapan mata menista. Hasilnya? Puluhan ribu like dan trending tagar, tapi dampaknya pada kebijakan publik nol besar; bahkan hanya merawat kemiskinan dan kelaparan selama dua periode.

Di era ini, media sosial telah menjadi arena pertempuran opini instan. Dalam 280 karakter, seorang tokoh dapat melontarkan janji yang bahkan lebih pendek dari kontrak cicilan rumah. Sementara itu, kebijakan jangka panjang yang rumit kalah bersaing dengan tagar yang catchy. Schmidt pasti akan mengangguk penuh ironi: ini bukan demokrasi; ini lelang popularitas.

Populisme juga tercermin dalam kebijakan yang dirancang bukan untuk memecahkan masalah, tetapi memenangkan hati publik dalam jangka pendek. Subsidi bansos besar-besaran, penghapusan pajak, atau kebijakan viral lainnya sering kali menjadi headline tanpa mempertimbangkan keberlanjutan. Media tidak mempertanyakan dampaknya —sebaliknya, mereka sibuk menghitung jumlah klik dan membangun narasi heroik.

Bayangkan, alih-alih fokus pada solusi deforestasi, kita lebih sibuk membahas jam tangan pejabat atau selebritas yang “diisukan dekat dengan politisi.” Di sini, media tidak lagi berperan sebagai pilar keempat demokrasi; mereka lebih cocok disebut stand-up comedian politik. Maka, yang lahir dari rahim ini hanya para pelawak, bukan pemimpin sejati.

Namun, Schmidt tidak sepenuhnya pesimis. Ia percaya pada constructive journalism seperti yang ditulis Ulrik di bukunya —jurnalisme yang tak hanya melaporkan masalah, tapi juga memberikan solusi. Di Indonesia, ide ini mulai digarap Tempo. Bayangkan jika berita kita lebih banyak membahas bagaimana komunitas lokal mengatasi banjir, alih-alih hanya meliput pejabat yang sekadar “meninjau lokasi.”

Namun, media konstruktif juga punya tantangan. Artikel yang membahas solusi jarang menghasilkan klik sebanyak berita tentang skandal selebritas. Apalagi, algoritma media sosial lebih suka mempromosikan konten sensasional daripada diskusi mendalam. Itu sebabnya, sokongan uang langganan dari pembaca bisa sangat membantu.

Jadi, dalam dunia media-demokrasi, absurditas adalah mata uang utama, dan Schmidt memahami ini dengan sangat baik sejak sepuluh tahun silam. Di Indonesia, absurditas itu bahkan mencapai level seni tinggi. Kita memiliki politisi yang lebih sibuk menjadi selebritas, media yang lebih tertarik pada drama, dan masyarakat yang lebih senang mengonsumsi meme daripada membaca analisis kebijakan.

Namun, harapan tidak sepenuhnya sirna. Jika media berani menantang narasi populisme dan menggali lebih dalam untuk mencari solusi nyata dalam format jurnalisme konstruktif, mungkin kita masih bisa menyelamatkan demokrasi kita dari jebakan clickbait. Syukur jika negara hadir, mendukung media membangun jurnalisme konstruktif.

Dan jika tidak? Minimal, kita punya bahan tertawaan untuk beberapa dekade ke depan. Karena, seperti kata Schmidt —dengan sedikit tambahan satir— “Jika demokrasi adalah panggung, maka kita semua sedang menonton drama yang salah.”

Penulis: Cak AT Ahmadie Thaha, Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 24/11/2024

MoneyTalk, Jakarta – Pada suatu kesempatan setelah keluar penjara beberapa tahun lalu, saya bertemu seseorang di lantai 9 sebuah gedung kawasan Monas. Orang ini (bapak tua) pada tahun 1998 pernah ditendang Napoleon Bonaparte, di markas militer di Timor Timur. Saat itu, ceritanya, Napoleon yang berpangkat perwira muda, seorang letnan polisi, menjadi penjaga di markas itu. Karena si bapak tua ini, mirip apek apek China pedagang, menelepon seseorang sambil selonjoran di ruang teras markas. Napoleon berpikir ini China tua pedagang kurang sopan. Lalu, Napoleon menendang kakinya, menyuruh pergi dari situ, karena mengganggu pimpinan yang sedang rapat di dalam.

Sambil lugunya sang bapak tua mohon mohon maaf ke Napoleon dan bilang sebentar selesai. Setelah selesai bapak itu masuk ke dalam ruangan, bukannya meninggalkan gedung militer itu. Sehingga membuat Napoleon marah. Napoleon kemudahan berusaha mengejar ke dalam untuk mengusir. Karena sebagai perwira penjaga dia bertanggung jawab.

Anehnya, ketika Napoleon masuk, orang-orang di dalam semua tertawa terhadap Napoleon. Ternyata bapak tua mirip apek-apek China itu perwira tinggi militer berpangkat Kolonel. Dan Napoleon tersipu keluar ruangan.

Kembali ke cerita saya menemuinya di lantai 9, silaturahmi sambil menanyakan, “Kenapa Prabowo tidak mau menemui Habib Rizieq selama di penjara?” Lalu dia menjawab, “Habib Rizieq adalah musuh utama Jokowi”. Selama Jokowi berkuasa tidak mungkin Prabowo bertemu HRS, katanya.

Cerita ini saya sengaja sampaikan ke publik untuk memberikan ingatan kepada rakyat tentang sejarah. Rakyat kita seringkali problem “short (term) memory”. Sehingga dengan gampang mendegradasi ketokohan seseorang dalam konteks politik. Khususnya, ketika Habib Rizieq memberikan dukungan politik kepada Ridwan Kamil, yang juga didukung Jokowi, muncul lecehan seolah-olah Habib Rizieq lupa Jokowi adalah musuhnya.

Saat ini terkait pilkada, ada upaya PDIP melakukan “politik siluman” bahwa mereka adalah musuh utama Jokowi. Sehingga semua kelompok pembenci Jokowi harus mendukung calon pilkada yang diusung PDIP. Beberapa tokoh memberikan statement bahwa kaum musuh Jokowi tidak boleh memilih calon yang didukung Jokowi, termasuk RK di Jakarta. Ada pula upaya dramatisasi agar terlihat Hasto PDIP sebagai pahlawan dan dikatakan Hasto, Anies Baswedan dikriminalisasi Jokowi – otaknya Jokowi.

Dalam tulisan saya kemarin, “Ridwan Kamil dan Jakarta Gemilang”, saya sudah ulas bahwa sejarah harus diluruskan. Pertama, sejarah Jokowi adalah sejarah PDIP Perjuangan. Bahkan, kalau Gibran adalah wakil capres Ganjar, sebagaimana mereka perjuangkan tempo hari, situasinya PDIP tetap benteng utama rezim Jokowi. Bayangkan selama 10 tahun lebih Jokowi bersama PDIP sekarang rakyat harus dicuci otak seolah-olah PDIP adalah musuh Jokowi?

Jadi jika babak sejarah harus dituliskan, maka kita harus membuat periode 2005 (walikota Oslo) sampai 2024 (sebelum final pasangan Prabowo Gibran di KPU) adalah periode Jokowi adalah petugas partai PDIP. Artinya mereka satu kesatuan. Selanjutnya adalah babak di mana pilkada Jokowi tidak bersama PDIP, periode ini sejak pendaftaran cakada sd 20 Oktober 2024. Sedangkan saat ini adalah periode era Prabowo Subianto berkuasa, sejak 20 Oktober sampai 27/11.

Pada saat Prabowo (sedikit lagi) berkuasa, sudah jelas rencana Jokowi adalah menempatkan anaknya Kaesang sebagai Cagub Jateng atau Cawagub di Jakarta gagal. Entah bagaimana ceritanya mahasiswa di seluruh Indonesia turun kejalan menolak keputusan MK soal umur Kaesang. Dan entah bagaimana ceritanya Sufmi Dasco Ahmad, tangan kanan Prabowo Subianto berubah haluan menghadang Kaesang untuk lolos di DPR, rencana rekayasa perubahan UU Pemilukada, saat itu. Yang jelas, calon Jokowi satu satunya yang lolos hanya menantunya yakni Bobby Nasution. Calon Jokowi hampir semuanya urusan keluarga saja.

Tentu saja Jokowi masih mempunyai pengaruh. Namun, membuat Jokowi seolah-olah monster penting di era sekarang adalah nonsense. Bahwa Jokowi ingin tetap tampil sebagai efek “power syndrome” sangat manusiawi. Akan tetapi, dalam babakan sejarah saat ini, Jokowi yang partainya, PSI, kecil, tidaklah mempunyai pengaruh penting, relatif terhadap kekuasaan Prabowo Subianto.

Berbagai manipulasi media dan survei yang mengatakan Jokowi masih dominan adalah propaganda. Dalam teori kepemimpinan, kebodohan kita adalah jika kita termakan oleh propaganda itu. Jika tidak ingin termakan propaganda, maka saat ini, dalam babak baru, yang ada dalam pilkada hanyalah pilihan Prabowo Subianto, penguasa resmi, atau pilihan lainnya. Dalam beberapa daerah pilihan lainnya tidak hanya PDIP, namun juga keberagaman yang tidak mungkin dibatasi. Misalnya, Jawa Timur dan Jawa Barat, ada calon yang didukung selain dukungan Prabowo dan PDIP.

Apakah Ridwan Kamil pilihan Jokowi?

Pertanyaan ini penting untuk menjelaskan situasi sebenarnya. Jokowi pilihannya ketika babak berkuasa adalah anaknya Cawagub di Jakarta. Dia tidak punya kepentingan terhadap siapapun Cagubnya. Sebaliknya, RK, yang elektabilitasnya 60% di Jawa Barat, tidak memilih menjadi Cagub Jakarta. Sayangnya, RK, yang karirnya di politik seperti Anies Baswedan, tidak memiliki partai, harus mengalah pada partai yang mau mengusung. Kebetulan Golkar merekrut RK dipenghujung masa jabatannya Gubernur Jabar. Dan hasil kompromi politik Golkar dengan Gerindra, maka RK ditempatkan di Jakarta.

Dalam penempatan RK di Jakarta tidak ada peran Jokowi disana. Itu urusan Prabowo dan Golkar. Golkar mengalah di Jawa Barat, memberikan kesempatan kepada kader Gerindra menjadi Cagub bersama mereka. Jadi, jika ada orang yang mengatakan RK ditempatkan di Jakarta karena Jokowi, itu tidak masuk akal sama sekali. Halusinasi.

Lalu, apakah Habib Rizieq atau ulama lainnya mendukung RK kemudian ketokohan Habib Rizieq tergerus?

Habib Rizieq Shihab sudah mengatakan bahwa urusan antara dia dan RK serta urusan dia dengan Jokowi dua hal terpisah. Dalam suratnya kepada penasehat FPI Buya Syeikh Al Kurtubi Al Bantani tentang hal ini, 21/11, yang (lihat: www.faktakini.info/2024/11/surat-ib-hrs-dari-kota-suci-madinah-utk.html?m=1#gsc.tab=0), terlihat jelas Habib Rizieq terus akan menuntut Jokowi atas kejahatan dia selama ini. Kita ketahui bahwa di pengadilan saat ini, Habib Rizieq melayangkan tuntutan ganti rugi atas kejahatan Jokowi terhadap demokrasi dan HAM, sebesar ganti rugi Rp5000 T, masih berlangsung.

Cara pandang Habib Rizieq tentu sangat dewasa dalam berpolitik. Begitu juga Professor Din Syamsuddin yang mendukung RK. Melalui WA nya terhadap saya kemarin, dia menyetujui cara berpolitik yang tidak kekanak-kanakan. Artinya, mendukung RK bukan urusan posisi politik kita terhadap Jokowi, ini suatu yang bisa dipisahkan.

Penutup

Sepanjang sejarah pemerintahan Jokowi, baik di Jakarta maupun nasional, musuh utama Jokowi adalah Habib Rizieq. Saya yang sepuluh tahun melawan Jokowi dan dipenjara di era itu (2020), dan hampir di penjara, 2016, bersama Rachmawati Soekarnoputri, tetap mengakui keutamaan dan keulamaan Habib Rizieq. Habib Rizieq adalah sinar pelita bangsa selama era Jokowi itu.

Persoalannya babak baru sekarang, di era Prabowo, akan ada oposisi-oposisi besar yang akan muncul, itu keniscayaan sejarah. Persoalannya adalah kita tidak bisa meletakkan urusan pilkada Jakarta dengan membuat kebencian terhadap Jokowi menjadi kebencian terhadap Ridwan Kamil. Karena Ridwan Kamil adalah pilihan Prabowo dan Golkar. Bahwa Jokowi mendukung Ridwan Kamil dan Habib Rizieq Shihab mendukung Ridwan Kamil itu hanya irisan saja.

Jika kelompok tertentu adalah oposisi sejati dan mau menghadang Ridwan Kamil di Jakarta jangan bersembunyi di isu Jokowi. Jangan bilang karena benci Jokowi. Kalian harus mengatakan tidak mendukung RK karena kalian oposisi Prabowo. Itulah sejatinya berdemokrasi.

Penulis: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle