22 November 2026

Opini

MoneyTalk,Jakarta – Jumlah penduduk miskin Indonesia, dengan pendapatan di bawah Rp550.458 per orang per bulan, termasuk sangat tinggi, mencapai 25,22 juta orang per Maret 2024. Jumlah penduduk miskin ini lebih besar dari tahun 2019 yang mencapai 24,79 juta orang.

Tingkat kemiskinan Indonesia juga tertinggi di antara ASEAN-7 (Brunei, Malaysia, Indonesia, Philipina, Singapore, Thailand, Vietnam). Jumlah rakyat miskin Indonesia menurut garis kemiskinan internasional, dengan pendapatan di bawah 6,85 dolar AS (kurs PPP 2017) per orang per hari, atau sekitar Rp1,1 juta per orang per bulan, mencapai 168,8 juta orang pada 2022, atau 60,5 persen dari populasi. Tingkat kemiskinan ini jauh lebih tinggi dari Vietnam, dengan rasio hanya 18,7 persen dari jumlah penduduknya pada 2020.

Sejalan dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, angka prevalensi stunting, atau kekurangan gizi, juga sangat tinggi, mencapai 21,5 persen pada 2023. Angka ini menunjukkan tidak ada perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, sebesar 21,6 persen.

Kondisi sosial yang menyedihkan ini menjadi perhatian dan tema utama kampanye Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2024. Dalam kampanyenya, Prabowo berjanji memberi makan bergizi gratis kepada anak sekolah, balita, ibu hamil, serta ibu menyusui. Program ini membutuhkan anggaran sekitar Rp450 triliun.

Mengingat kondisi keuangan negara (APBN) yang sangat terbatas, pelaksanaan program ini menghadapi tantangan berat. APBN tidak mampu menanggung anggaran belanja makan bergizi gratis yang sangat besar tersebut.

Semakin mendekati tahun anggaran 2025, pemerintahan Prabowo banyak melakukan berbagai penyesuaian terhadap program makan bergizi gratis ini.

Antara lain, dari dua kali menjadi satu kali sehari, jumlah penerima manfaat dikurangi menjadi hanya 40 persen dari rencana 82 juta orang. Dan terakhir, anggaran per porsi turun dari Rp15.000 menjadi Rp10.000 per orang.

Dengan berbagai penyesuaian tersebut, anggaran makan bergizi gratis dapat ditekan dari perkiraan sekitar Rp450 triliun menjadi Rp71 triliun pada 2025. Atau sekitar 2 persen dari anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar Rp3.600 triliun. Atau sekitar 0,3 persen dari PDB. Cukup realistis.

Karena itu, berbagai penyesuaian program makan bergizi gratis tersebut patut diapresiasi. Karena menunjukkan niat serius Prabowo untuk mewujudkan janji kampanyenya.

Hal ini setidak-tidaknya bertolak belakang dengan Jokowi, yang secara sadar memilih untuk tidak memenuhi janji kampanyenya. Bahkan, banyak kebijakan Jokowi bertolak belakang dengan janjinya.

Misalnya, janji untuk memberantas korupsi, tetapi faktanya KPK malah dilemahkan, dengan melanggar independensi KPK yang diatur di TAP MPR. Jokowi juga secara brutal menggunakan institusi hukum sebagai alat kriminalisasi lawan politik di satu sisi, atau untuk melindungi para koruptor di lain sisi.

Janji kampanye Jokowi juga secara terang-terangan membohongi rakyat, seperti mobil esemka: tiga kali kampanye, tiga kali membohongi rakyat Indonesia.

Dan masih banyak undang-undang lainnya yang cacat hukum dan cacat konstitusi, demi membela kepentingan oligarki, dengan menindas rakyat.

Dengan demikian, upaya mewujudkan makan bergizi gratis, meskipun dengan berbagai penyesuaian di tengah keterbatasan anggaran, bisa dilihat sebagai sikap pemimpin yang cukup mumpuni, cakap, dan bisa diandalkan.

Sebelumnya, Prabowo juga membuat kejutan, memfasilitasi kenaikan upah buruh sebesar 6,5 persen. Meskipun masih di bawah ekspektasi, kebijakan ini membawa angin cukup segar kepada kelompok buruh yang sudah lama tertindas di bawah rezim Jokowi.

Kemudian, pernyataan beberapa menteri Prabowo terkait kontroversi PSN PIK2, mencerminkan tekad serius Prabowo untuk mengevaluasi semua status PSN swasta, khususnya PIK2, yang telah melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan dan konstitusi, dan menjadi arena pengusiran dan penindasan kepada penduduk setempat secara masif, secara besar-besaran dan sangat luas, yang belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia.

Inilah ujian sebenarnya dalam membela kepentingan rakyat dan negara, menghapus semua status PSN swasta yang bermasalah hukum, yang sekaligus telah menjadi penjajah baru di Indonesia.

Penulis : Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

MoneyTalk, Jakarta – Ingat kedatangan Habiburrahman dan Dasco orang dekat Prabowo ke Petamburan? tentu “kedua orang besar partai pemenang”, karena fakta de yure ketumnya menjadi Presiden RI ke- 8, maka pastinya ada misi dan seizin (saat itu bakal) Presiden RI. Utamanya ada fenomena manufer Jokowi-sme, melalui PASBATA dan gerakan bela Jokowi dan keluarga sampai mati, pra 20 Oktober 2024 atau, pra pelantikan presiden-wapres, disertai adanya kondisi gejala-gejala kehidupan (geo politik) tanah air yang banyak para tokoh maupun umumnya publik lantang speak up “adili Jokowi dan keluarga” juga disertai tekanan dan teriakan diberbagai medsos yang soundingnya “singkirkan Gibran”, akibat penghinaan yang dilakukan akun Fufu Fafa terhadap pribadi Prabowo dan keluarga dengan kata-kata kotor, dan sialnya pemilik akun Fufu Fafa menurut Para netizen dan hasil analisis seorang pakar IT. 99 % lebih atau 99,9 % pemiliknya adalah sosok Gibran Bin Jokowi si bakal wapres.

Maka, kesemua peristiwa gejala-gejala perkembangan politik inilah salah satunya, alasan primer Prabowo mengutus dua orang kepercayaannya menemui HRS dan strategy cooling system (Proses pendinginan suhu politik) dan termasuk politik antisipasi, diantaranya dengan umrohnya HRS selama hampir 60 hari menjelang pelantikan dan pasca pelantikan.

Terlebih seorang politisi senior kelas tinggi dan bekal ilmu intelijen yang Jendral Prabowo miliki, yakin sadari kekuatan aksi muslim terbesar di tanah air yang bakal bisa merepotkan sepanjang kepemimpinannya khusunya di Ibu Kota Jakarta dan menimbang, mengingat dan menyadari HRS dan umat serta simpatisan HRS yang pernah mendukungnya, lalu Ia sakiti.

Jangankan tipikal Prabowo pengincar asli kursi jabatan nomor satu RI dan beda basic , serta “terpaksa” berbuat khianat terlebih dikelilingi politisi hitam dan abu-abu dengan kostum politik pragmatis, karena kenyataannya di sekeliling beliau pun ada juga makhluk kaplingan sempit nalar, hobi nyunat atau makar komando beliau, ini riil.

Pokoknya banyak manusia nano-nano sesuai fenomena dan dinamika kehidupan di dunia fana, yang takdirnya memang rupa-rupa.

Maka tiada lain, ini strategi politik HRS diawali pemberikan dukungan kepada RK-Sus walau Beliau tahu sebagai orang cerdas bahwa metode politik yang Beliau gunakan tidak populer serta bakal high risk mengundang cemoohan, baik dari internal yang gercos atau simpatisan HRS dengan pola gerakan tidak hadir di TPS. maupun resiko mendapatkan cemoohan liar yang datang justru bukan dari orang yang capek berjuang di pemilu pilpres 2019 (dibaca orang yang bukan mendukung kepada Prabowo kala pilpres 2019), namun sekedar provokator karena tidak kebagian remah-remah pembangunan-isme atau politik kue-isme.

Yang jadi masalah publik simpatisan beliau diluar Organisasi FPI, Persada 212 dan diluar GNP Ulama cikal bakal GNPFU kelompok keras pelawan Ahok penista agama, yang akhirnya menjadi alumni 212 dari sabang hingga merauke walau bukan berarti mutatis mutandis alumnus 212 bisa di klaim menjadi anggota Persada 212 maka yang paling aman dan halal sebut saja kelompok simpatisan Dr. Habib Riziek Shihab/ HRS.

Kenapa aman? alumni dan simpatisan tidak perlu ada kartu anggota, tidak ada simpatisan kadaluwarsa, torak ada simpatisan dan alumni dapat dipecat dan digugurkan sekalipun melalui pengadilan negeri maupun mahkamah akhirat.

Kembali dihubungkan dengan judul artikel, menjadi jelas HRS pragmatis dalam substantif kecerdasan DEMI KEADILAN, SIAP DIFITNAH, DIRUJAK OLEH PARA GERCOS atau OLEH PARA SIMPATISAN YANG BELUM ATAU GAK KENAL ATAU KENAL LAMA NAMUN “NALAR OLENG”.

Penulis, sebagai seorang alumni 212 dan sepanjang pra aksi Ahok dan yang turut serta melaporkan Ahok yang keturunan bangsa China antrian ke 2, karena pola kepemimpinannya kadang menyakitkan, dan dalam membuat analogi tidak bijaksana sehingga pernah diberi gelar oleh para netizen “si mulut jamban”, laporan untuk kali kedua terjadi setelah Ahok sempat diperiksa namun kembali berulah mengulang narasi, “akan membuat pasword wifi dikantor gubernur dengan nama Al Maidah 51, saat duduk bersama Djarot wakil Gubernur DKI.

Laporan kedua sekaligus sebagai kwalitas daya dorong agar “Ahok eks putra idealis Jokowi” dapat dijadikan TSK serta diadili, bahkan Ahok di ruang sidang sempat merampang kepada penulis lalu dilerai hakim ketua majelis.

Dan perspektif atau misi pendekatan politik sesungguhnya HRS memberi dukungan kepada Prabowo selain memang keharusan menghormati Prabowo (islamilogi) sebagai umaro atau amir dari ulilamr, dan HRS hanya prioritas kepentingan ummat, hanya demi keadilan semata-mata. Diantaranya salah satunya adalah keadilan yang bakal dituntut oleh HRS adalah membuka ulang tabir pembunuhan sadis (unlawful killing ) KM. 50 yang walau para pelakunya pernah diadili namun tranparansi dari sisi kacamata hukum sekedar “peradilan dagelan” yang tidak menyentuh kebenaran materil (materiele waarheid). Siapa otak pelaku, siapa penyerta lainnya diluar terdakwa yang diputus noodweer vide pasal 49 KUHP. (bebas oleh sebab anggota polri terpaksa karena berat lawan, lawan para pejuang yang ditembak mati) entah berat lawan, oleh sebab karena persenjataan para korban terbunuh lebih banyak dan bersenjata canggih, atau tepaksa surveilance dengan surat penjejakan resmi di tengah malam? Yang mestinya penyidik tunggal tunggu terperiksa (HRS) esok pagi diruangan ber AC? Ini penyidik pakai asas asas atau teori hukum pidana apa atau asas legalitas pasal kitab hukum apa?

Dan pengungkapan dugaan publik atas pembunuhan terhadap 894 para korban pejuang Pemilu 2019 yang meninggal karena kecapekan secara rame-rame!

Namun penulis yang eks pengacara Beliau, namun pastinya bukan mantan simpatisan, yang begitu dekat era 2015-2020 dan sering, capa kali sampai menjelang adzan subuh bercakap via chat WhatsAp,(2017-2020) dan kala HRS diperiksa oleh penyidik dalam tuduhan yang menyangkut “kebebasan menyampaikan pendapat, atau dalam konstruksi hukum “peran serta masyarakat”, alhamdulillah semua kasus stagnan dan sebagian SP.3. Bahkan sejarahnya penulis dan rekan kelompok pecinta beliau akan balas lapor ke yang berwenang atau hinakan orang-orang yang hinakan beliau, walau sekalipun mereka “penduduk istana maupun artis top berakhlak jorok derajat sales dendeng basah”, gak ada urusan, bahkan penulis untuk beberapa kali menjadi Korlap aksi damai.

Penulis yang ikut mendampingi Beliau, andai penyidik hanya mengizinkan 5 orang bahkan hanya boleh dua orang, maka diantara 5 dan 2 seorangnya adalah penulis.

Lalu pertanyaan simpatisan HRS apakah ada hitam diatas putih terhadap PRABOWO IS FINISH apakah gak bakal masuk ke lubang yang sama dua kali ?

HRS Penulis tahu (amat tahu) bukan jarang, namun sering dikhianati oleh kawan politisi yang didukungnya, bahkan pengikut internalnya (kepercayaannya). Beliau biasa hanya cukup pegang janji ucapan, umumnya kebiasaan para ulama shalih, bukan ulama su’u. DAN PRABOWO TIDAK ADA DATA EMPIRIK PERNAH KHIANATI HRS SAAT MENJADI PRESIDEN, KARENA PRABOWO BARU INI KALI MENJADI PRESIDEN RI.

Lalu apa jadinya jika HRS dan pengikutnya dikhianati seperti saat pasca 2019? Mesti dipahami, itu akibat strategi politik Jokowi yang ingin menghancurkan pendukung Prabowo, diantaranya HRS dan para pengikutnya? Dan nyata Prabowo pun memperalat Jokowi untuk menjadi RI.1.

Terlepas dari Itu semua, pertanyaannya adalah, bagaimana andai Prabowo khianat lagi HRS dan para pengikut dan simpatisan HRS. Mak andai benar terjadi, ini lah wujud daripada sejarah kepemimpinan bangsa, ini urusan sejarah dan ilmu sosiologi-politik dan hukum, serta ranah kompetensi absolut mahkamah akhirat. Karena tanpa ada khianat tidak ada kata juang? Maka terimalah konsekuensi jadilah pengikut sang imam yang konsisten, apapun yang tejadi, karena mengkhianati beliau adalah mengkhianati para sahabat dan umat simpatisan, dan hakekatnya khianati semua manusia saat dan efek setelahnya didalam kehidupan. Lalu semua yang dikhianati bakal bersisa bekal ibadah dan pahala, upah juang dan penghapus sebagian dosa, akibat patuh melaksanakan petuah orang shalih, namaun dikhianati si politisi,.terserah pilih mana?

Lalu konklusi penting, umat pecinta Beliau jangan khawatir, Beliau akan tancapkan bendera perlawanan kepada Prabowo Subianto, andai dalam waktu yang “diperjanjikan” ternyata tidak ditepati oleh sang kawan baru namun nan kenal lama.

Penulis simpatisan HRS dan HRS satu-satunya yang sanggup memerintahkan penulis yang bodoh (al fakir ilmu) menjadi pengamat hukum dan politik mujahid 212.

Penulis : Damai Hari Lubis,Pengamat Hukum & Politik MUjahid 212

MoneyTalk,Jakarta – Pertumbuhan ekonomi yang besar harus ada pengungkit yang kuat, tanpa itu pertumbuhan ekonomi biasa biasa saja. Tidak akan ada lompatan. Karena tidak ada daya, tidak ada tenaga, selanjutnya tidak ada yang menjadi pengungkit ekonomi maka, ekonomi akan berjalan seperti sebelum sebelumnya. Berada di angka 5 persen saja.

Bank dunia sendiri dalam laporannya menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia sampai dengan tahun 2029 hanya akan berada di kisaran 5 persen. Mereka melihat bahwa tidak ada hal yang significant dalam perencanaan secara umum maupun rencana belanja di APBN yang menjadi stimulus utama ekonomi. Analisis itu juga berarti menyatakan bahwa kalau tidak ada perubahan rencana yang significant maka tidak ada pertumbuhan ekonomi yang melompat ke double digit.

Apa pelajaran yang diambil dari analisis tersebut? Rencana rencana melompat sebagaimana dalam visi misi dan program presiden terpilih Prabowo Gibran belum masuk ke dalam rencana rencana utama ekonomi Indonesia, terutama sekali belum masuk ke dalam APBN 2025. Walaupun dalam hitungan di atas kertas berbagai program utama pemerintahan Prabowo Gibran dapat diandalkan untuk mengungkit pertumbuhan yang besar, seperti makan bergizi gratis untuk lebih dari 80 juta anak, pembangunan lebih dari 3 juta rumah, dan berbagai mega proyek lainnya yang merupakan kelanjutan dari program yang sebelumnya.

Program 3 juta rumah sebetulnya program yang secara langsung akan menjadi daya ungkit yang besar. Bayangkan saja jika program yang bernilai setidaknya 600 triliun rupiah dengan asumsi pengeluaran rata rata per rumah untuk project ini bernilai 200 juta rupiah akan menjadi kekuatan uang beredar di masyarakat, menciptakan lapangan kerja, pendapatan, konsumsi dan seterusnya hingga mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Program yang akan dikerjakan dengan dukungan anggaran pemerintah, keterlibatan sektor swasta dan juga investor akan menjadi project yang inclusive, yang akan melibatkan partisipasi semua sektor dalam ekonomi Indonesia, sektor keuangan, perbankkan, jasa jasa, industri, besi baja, batu bata, pasir, dan lain sebagainya, yang kesemuanya dapat diandalkan untuk menciptakan kesempatan kerja yang luas dan pendapatan bagi masyarakat.

Mungkin ada yang bertanya mengapa harus dimulai dari perumahan untuk pertumbuhan double digit? Karena semua mega project yang lain telah dikerjakan dan Indonesia telah menghasilkan pertumbuhan rata rata 5 persen dalam satu dekade terakhir, diluar masa covid 19. Pembangunan perumahan adalah kelanjutan strategi optimalisasi utilisasi berbagai project infrastruktur yang ada.

Meskipun mega project kilang minyak yang dikerjakan pertamina melalui RDMP ratusan triliun tinggal dilanjutkan sisanya, demikian juga mega proyek 35 ribu MW yang dikerjakan oleh PLN dan swasta telah menghasilkan kapasitas lebih listrik nasional hingga 75 persen dapat dioptimalisasi pemanfaatannya. Mega proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh banyak BUMN dan swasta telah memenuhi kebutuhan infrastrktur nasional jalan, jembatan, bendungan, telekomunikasi, transformasi, dengan kapasitas yang lumayan saat ini, tinggal digunakan untuk mendukung keberadaan perumahan rakyat.

Sehingga melanjutkan dengan pembangunan perumahan besar besaran adalah rencana strategis. Tentu saja dengan mengatasi kendala kendala yang selama ini yakni suku bunga pinjaman yang sangat tinggi, melemahnya pembelian dan permintaan sewa rumah, serta masalah masalah teknis lainnya seperti tata ruang, lahan atau tanah, serta berbagai kebijakan perijinan yang menjadi penyumbatan.

Kebutuhan perumahan Indonesia masih sangat besar. Pertumbuhan penduduk, pertumbuhan kelas menengah, dan banyaknya masyarakat lapisan bawah yang belum memiliki tempat tinggal yang pengadaan rumah bagi mereka akan dilakukan lamgsung oleh pemerintah sehingga akan menjadi sumber penyerapan anggaran APBN dan APBD. Strategi ini dapat dikomunikasikan dengan pengadaan rumah bagi kelompok menengah ke atas sebagai tujuan investasi dan keuangan.

Tentu saja perencanaan perumahan Indonesia akan mengambil pelajaran berharga dari krisis property Amerika Serikat 2008, Eropa 2010, krisis china 2014, dan krisis perumahan 2024. Pembangunan perumahan di Indonesia tidak dapat dikerjakan sebagai tujuan pasar keuangan, akan tetapi amanat UUD 1945 yang memang diorientasikan untuk tujuan kemanusiaan. Sehingga program inj harus melibatkan partisipasi masyarajat secara luas, bersama dan bergotong royong.

Penulis : Salamuddin Daeng

MoneyTalk,Jakarta – Teringat penulis beberapa minggu yang lalu, saat acara mimbar bebas di Pejaten Timur (indoor) yang topik-nya “Ada Apa Dengan Prabowo”.

Pada acara kebangsaan ini diisi dengan berbagai orasi dari para tokoh, diantaranya ada Said Didu, Roy Suryo, Rizal Fadillah, Edi Mulyadi, Beathor Suryadi dan Anton Permana serta penulis sendiri kebetulan juga menyumbangkan orasi, dan kesemua aktivis rata-rata memberikan dukungan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, namun ada big question sebagai kritik dan terhubung dengan tema atau topik pertemuan para aktivis “ada apa dengan Prabowo”, karena para aktivis merasa, “kenapa Prabowo nampak masih dalam pengaruh cawe-cawe Jokowi”, dengan kata lain publik mempertanyakan kemandirian kabinet pemerintahan Prabowo apakah tetap dibawah kendali Jokowi?

Seluruh aktivis oposan yang mayoritas hadir berharap, ada catatan penting *_sebagai persyaratan atau kompensasi dukungan terhadap Prabowo,_* yaitu bahwa “Jokowi dan Gibran Fufu Fafa dan seluruh keluarganya mesti DIPENJARAKAN” melalui proses hukum yang berlaku, lalu Prabowo dengan hak prerogatifnya, segera mencopot para menteri eks era Jokowi yang memiliki sejarah (hukum) yang buruk karena terindikasi “terpapar” korupsi, termasuk law enforcement terhadap kejahatan HAM (Tragedi KM. 50 dan kematian 894 korban KPPS) dan lain-lain.

Dan para aktivis beragam terkait batasan waktu pemberian *_dukungan terhadap Prabowo terkait persyaratan kompensasi dukungan kepada Prabowo dimaksud,_* dan tentunya proses impeachment Gibran “Fufu Fafa” dari kursi RI. 2

Sejumlah aktivis ada yang memberikan batasan waktu 100 hari kerja, ada yang 200 hari, bahkan ada yang 1 tahun, namun kesemuanya sepakat, andai saja Prabowo bakal melakukan saran sesuai materi pada narasi orasi mereka yang nyata berkesesuaian dengan fakta dan data hukum (black notes), bukan sekedar apriori, maka oposan yang hadir sepakat akan memberikan dukungan bulat berkelanjutan kepada Kabinet Merah Putih/ KMP, asalkan selanjutnya Prabowo berlaku adil, hukum ditegakkan dengan semestinya, dan ekonomi membaik serta tidak tunduk atau menolak politik oligarki.

Namun, baru saja kekinian ternyata nampak walau pemerintahan di bawah kendali Prabowo belum 100 hari, Prabowo sudah menarik simpati publik, sehingga para oposan, bakal terus mendukung pasca 100 hari Prabowo berkuasa

Lalu apa saja catatan kebijakan Prabowo yang melahirkan rasa simpati publik? Banyak topik berita yang ramai dalam beberapa hari ini dengan judul yang isi narasinya:

1. Upah minimum 2025 naik 6,5 Persen, aturan akan diterbitkan pekan depan ini.

2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, “tengah mengkaji ulang soal dikeluarkannya rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) atas proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Jakarta Utara.” Karena ada temuan ketidaksesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi maupun RT-RW Kota/Kabupaten kawasan tersebut tak memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

3. Anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN naik jadi Rp 81,6 triliun, naik Rp 16,7 triliun untuk kesejahteraan guru. Sehingga tunjangan Guru ASN Sebesar Gaji Pokok, dan tunjangan untuk yang Non-ASN Rp 2 Juta rupiah.

Maka semoga, dukungan terhadap Presiden RI Prabowo pasca 100 hari (menuju 6 bulan/ 200 hari berkuasa) akan terus berlanjut serta pemerintahan Prabowo bakal bertambah kuat, asalkan pasca berkuasa 100 hari sudah ada tanda-tanda dimulainya proses hukum terhadap Jokowi, Gibran, Kaesang, Bobby Nst, Anwar Usman dan Kahiyang, termasuk sudah mencopot dan mengganti para menteri yang cacat moralitas kepada individu-individu yang profesional dan proporsional, para pakar atau ahli yang jujur (berintegritas).

Penulis : Damai Hari Lubis, pengamat Hukum & Poltik Mujahid 212

MoneyTalk,Jakarta – Setelah presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Jumhur Hidayat dan 2 pimpinan buruh lainnya, selama dua jam, Prabowo mengumumkan kenaikan upah buruh sebesar 6,5%. Hari Jum’at lalu, 29/11. Jum’at berkah bagi kaum buruh dan bangsa kita.

Tentu saja kaum kapitalis marah dengan Prabowo. Sebab, selama ini kenaikan upah buruh cukup rendah. Pada tahun 2021 kenaikan upah tidak diberlakukan, dengan alasan pandemi Covid, dan tahun 2022 sebesar 1,09%. Baru tahun 2023, dekat pemilu, upah dinaikkan signifikan. Tahun ini, dengan kenaikan 6,5%, tentu angka tersebut merupakan kebahagiaan bagi kaum buruh, yang disambut mereka di mana-mana. Namun, terjadi kemarahan dikalangan pengusaha.

Pada saat pengumuman kenaikan upah tersebut, dalam video yang tersebar, terlihat wajah Airlangga Hartarto muram. Airlangga Hartarto selama ini memang dikenal sebagai menteri pro pengusaha. Sebagai eks ketua Asosiasi Emiten, dia juga merupakan tokoh dibalik berlakunya UU Omnibuslaw Ketenagakerjaan, yang disikat Prabowo saat ini.

Jumhur Hidayat, yang baru saja menjelaskan kepada saya tentang pertemuan dia dengan presiden, memperlihatkan kehebatan nasionalisme, patriotisme dan wawasan ekonom politik sang presiden. Prabowo menurutnya, menerangkan bahwa kenaikan upah minimum tersebut merupakan koreksi atas pembangunan yang selama ini pro pengusaha. Pengusaha selama ini telah menikmati banyak keuntungan dari kemudahan akses kredit perbankan; impor yang terlalu leluasa, dibanding negara-negara kawasan; dan politik upah murah.

Pertemuan presiden dan Jumhur serta dua tokoh buruh lainnya, juga membahas landscape perekonomian yang tidak adil. Kepemilikan alat-alat produksi, seperti lahan, secara illegal menjadi bahasan presiden. Jika kepemilikan ini diatur dengan baik, maka pemerataan ekonomi akan terjadi. Pemerataan ekonomi nantinya akan membuat supply-demand of labor bisa seimbang, karena over supply of labor dapat ditekan.

Sebagai anak dari anak pendiri Partai Sosialis Indonesia, Prof Soemitro Djojohadikusumo, tentu Prabowo melihat pembangunan dari perspektif sosialistik. Dalam teori pertumbuhan, kelompok neoliberalisme menekankan pentingnya pertumbuhan, kemudian baru ada pemerataan. Prinsip ini dikembangkan Adam Smith dan pengikutnya seperti Fredrick Hayek dan Milton Friedman, bahwa “trickle down” effect akan terjadi setelah adanya pertumbuhan ekonomi. Jadi biarkan segelintir orang orang menjadi kaya, nanti mereka akan buat kekayaan itu menyebar secara natural.

Sebaliknya, kaum sosialis, seperti partai buruh di Inggris, Australia dan partai Demokrat di US, melihat pertumbuhan dan pemerataan itu harus dilakukan secara paralel. Bahkan, lebih ekstrim lagi teori “Growth through equity”, mendorong adanya pertumbuhan setelah dilakukan pemerataan. Keynesian teori misalnya di era depresi ekonomi menyarankan pemerataan dilakukan secara total sehingga daya beli masyarakat menguat. Setelahnya akan ada pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi.

Sebagai anak dari pendiri Partai Sosialis Indonesia, Prof Soemitro Djojohadikusumo, tentu Prabowo melihat pembangunan dari perspektif sosialistik. Dalam teori pertumbuhan, kelompok neoliberalisme menekankan pentingnya pertumbuhan, kemudian baru ada pemerataan. Prinsip ini dikembangkan Adam Smith dan pengikutnya seperti Fredrick Hayek dan Milton Friedman, bahwa “trickle down” effect akan terjadi setelah adanya pertumbuhan ekonomi. Jadi biarkan segelintir orang orang menjadi kaya, nanti mereka akan buat kekayaan itu menyebar secara natural.

Sebaliknya, kaum sosialis, seperti partai buruh di Inggris, Australia dan partai Demokrat di US, melihat pertumbuhan dan pemerataan itu harus dilakukan secara paralel. Bahkan, lebih ekstrim lagi teori “Growth through equity”, mendorong adanya pertumbuhan setelah dilakukan pemerataan. Keynesian teori misalnya di era depresi ekonomi menyarankan pemerataan dilakukan secara total sehingga daya beli masyarakat menguat. Setelahnya akan ada pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi.

Keynes mengkritik, jika mengikuti kelompok pemikir Neoliberalisme, *”in the long run, we are all dead”*. Jika menunggu keadilan terlalu lama, segelintir orang menjadi kaya, sisanya mati.

Di era Obama, Professor Krueger, penasehat ekonomi Obama, menyarankan hal yang mirip. Krueger percaya bahwa insentif kepada buruh harus dilakukan lebih awal agar pertumbuhan dan produktivitas buruh meningkat. Sekali lagi, pemikiran sosialis bukan anti pasar, melainkan bagaimana membuat adanya “social market economy”, yakni pasar yang berpihak pada kepentingan bersama.

Perubahan orientasi pembangunan ditangan Prabowo harusnya disambut positif oleh pengusaha. Dengan menghormati buruh sebagai Stake Holder pembangunan, saatnya orientasi bisnis yang selama ini lebih banyak sebagai “rent seeker”, dirubah menjadi pengusaha industrialis sejati.

Pemerintah ditangan Prabowo tentunya dapat mendorong pembangunan dunia usaha yang efisien, bebas korupsi dan meletakkan kebijakan fiskal, pajak dan “welfare”, sinergis dengan dunia usaha. Di Prancis misalnya, insentif pemerintah kepada kaum industri berupa bantuan tunai, sudah lama dikenal sebagai kompensasi mempertahankan industri yang pro buruh.

Dalam diskusi Prabowo dan pemimpin buruh kemarin, menurut Jumhur, hal itu juga dibahas. Sehingga ke depan, ketakutan perusahaan tidak dapat menyelamatkan pabrik, dapat diatasi melalui peran pemerintah. Sebab, pabrik-pabrik yang sehat, akan terus tumbuh sebagai kekuatan industri kita ke depan. “Human capital” yang selama 20 tahun terakhir tidak menjadi kontributor bagi kemajuan pembangunan, tentu akan menjadi faktor penting lagi, jika pembangunan industri maju pesat.

Persoalannya ke depan adalah kesiapan pengusaha masuk dalam era baru, di mana pemerintahan Prabowo ingin menjadikan Indonesia negara industri maju, apakah mereka siap? Atau sebenarnya pengusaha pengusaha kita hanya jago kandang saja?

Jika ini terjadi, yakni mereka cuma jago kandang saja, tentu Prabowo (negara) dapat mengambil alih semua perusahaan perusahaan yang tidak bisa bekerjasama dalam pembangunan. Kita dapat mengundang negara-negara maju untuk mengirimkan orang orang terbaik dan perusahaan mereka ikut mengelola perusahaan yang di “take over” itu.

Persoalan lainnya adalah kesiapan kaum buruh. Kaum buruh harus siap dengan patriotisme bahwa mereka adalah para patriotik bangsa. Merujuk pada keberhasilan Korea dan Jepang, semangat patriotik buruh di sana, pada era lalu, berhasil menjadikan mereka seperti “militer” yang tidak kenal lelah. Jika buruh Indonesia bisa seperti itu, maka era Prabowo akan menjadi era gemilang membangun kemandirian industri nantinya.

Penutup

Upah buruh naik signifikan, yakni 6,5% merupakan sikap patriotisme dan nasionalisme Prabowo Subianto. Meski langkah ini tidak populer, tentu Prabowo meyakini bahwa negara dan bangsa kita siap dengan model pembangunan yang berbasis keadilan.

Prabowo meyakini bahwa kekayaan alam kita yang dikuras habis selama ini seharusnya tidak membuat struktur ketimpangan sosial begitu besar. Kita setiap hari membaca berita tabungan orang-orang kaya di bank, berkembang pesat. Sumberdaya alam terus dikeruk. Rakyat tetap mayoritas miskin. Saatnya berubah. Semua kekayaan alam kita harus dikelola untuk kemakmuran bersama.

Untuk kenaikan upah buruh, sebagai instrumen keadilan, Prabowo jelas berpihak pada buruh. Saatnya pengusaha dan buruh beradaptasi. Pengusaha kerja keras. Buruh kerja produktif. Penyelenggara negara harus juga beradaptasi. Urusan buruh dalam indikator “business like” sebenarnya urutan ke 12, dalam hirarki problem. Jadi mari kita selesaikan persoalan lainnya demi munculnya dunia usaha yang benar-benar sehat.Ditangan Prabowo Subianto kita tunggu nasib kaum buruh sejahtera. Secepatnya.

Penulis : Dr. Syahganda Nainggolan, Ketua Dewan Syariah Serikat Buruh PPMI98

MoneyTalk,Jakarta – Investasi langsung dari negara asing ke sebuah negara (Foreign Direct Investment – FDI) merupakan salah satu cara untuk menaikan pertumbuhan ekonomi. Negara berkembang biasanya sangat bergantung terhadap FDI agar potensi ekonomi didalam negeri yang mereka miliki dapat diolah dengan baik, sehingga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Potensi ekonomi ini tidak hanya berupa kekayaan alam, tetapi juga bisa berupa tersedianya sumber daya manusia yang terampil dan terdidik.

Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi kita untuk memahami cara berpikir investor asing. Dengan pemahaman tersebut kebijakan dan strategi yang dibuat untuk menggaet para investor dapat membuahkan hasil yang optimal. Sayangnya, dalam beberapa kejadian kita justru beranggapan bahwa investor itu harus dibujuk untuk datang. Bahkan yang sering dilakukan adalah menjajikan banyak hal yang kadang sulit untuk dipenuhi.

Memang tidak ada yang salah melakukan promosi potensi ekonomi keluar negeri. Dalam beberapa kesempatan strategi ini cukup ampuh untuk menggaet investor asing apalagi dibarengi dengan kunjungan kenegaraan kepala negara. Tapi untuk sektor energi perlu strategi yang berbeda mengingat nilai investasi yang besar dan memerlukan proses evaluasi data tidak saja teknikal tapi juga komersial. Dan perlu dipahami juga bahwa sektor energi berbeda dengan sektor-sektor kebanyakan seperti manufaktur atau infrastruktur.

Kadang kita beranggapan bahwa investor di sektor energi adalah pihak yang kurang informasi terhadap data- data potensi sumber daya alam di sebuah negara. Kalau kita mau jujur, investor punya bisnis intelijen yang mampu mengendus apakah sumber daya alam berupa minyak, gas, listrik dan tambang di sebuah negara bisa mendatangkan keuntungan atau tidak. Tanpa diundang kalau kriteria-kriteria dasar yang mereka inginkan terpenuhi mereka akan datang sendiri. Ingatkah kita bahwa kolonialisme berakar dari penguasaan sumber-sumber daya alam di suatu negara? Dan itu terjadi tanpa harus diundang.

Tiga Kriteria Investasi
Kalau begitu di zaman modern ini, apa saja kriteria yang investor inginkan agar mau berinvestasi di sektor energi di sebuah negara? Pertama adalah berkaitan dengan daya tarik fiskal (fiscal attractiveness). Termasuk dalam kategori ini seperti perlakuan pajak, besaran royalti dan perlakuan terhadap bagi hasil antara kontraktor dan pemerintah.

Lebih jauh lagi investor juga akan menganalisa bagaimana pemerintah memberi insentif kalau harga komoditi lagi turun atau sebaliknya sewaktu harga lagi naik. Hal seperti ini pernah terjadi di tahun 2022 dimana harga komoditi dan migas tinggi sekali, sehingga banyak investor yang mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda (windfall profit). Perlakuan pemerintah suatu negara terhadap windfall profit ini bermacam-macam. Yang jelas, investor pasti akan memilih berinvestasi di negara yang aturan windfall profitnya lebih menguntungkan. Ini salah satu contoh dari fiscal attractiveness.

Kriteria kedua yang membuat investor mau berinvestasi di suatu negara adalah berkaitan dengan kestabilan aturan fiskal (fiscal stability). Kalau regulasi dan undang-undang sering berubah-ubah maka dapat dipastikan investor akan merasa takut untuk berinvestasi. Bagaimana tidak, kalau royalti berubah karena mengikuti aturan yang lebih baru, maka kepastian dalam menghitung tingkat pengembalian investasi menjadi kacau.

Untuk itu perlakuan pemerintah terhadap kepastian kontrak yang sudah ditanda-tangani menjadi kriteria penting bagi investor. Kalau ada negara yang punya track record tidak menghormati kontrak, dengan promosi seperti apapun dapat dipastikan investor akan berpikir ulang untuk berinvestasi. Untuk kasus ini bukan investor yang salah, tapi pemerintahnya yang tidak kredibel.

Kriteria ketiga yang membuat investor mau berinvestasi di suatu negara adalah seberapa menarik prospek sumber daya alam yang tersedia (prospectivity). Untuk minyak dan gas misalnya, apakah sudah ada yang menambang di wilayah itu. Kemudian secara geologi apakah masih banyak potensi migas (basin) yang bisa dieksplorasi.

Begitu juga dengan tambang, kalau data-data eksplorasi mengindikasikan adanya potensi mineral yang secara ekonomis bisa menguntungkan, maka investor itu akan datang dengan sendirinya tanpa diundang. Keterbukaan dan ketersediaan data menjadi kunci bagi investor untuk masuk ke sebuah negara. Mereka tentu tidak mau membeli kucing dalam karung karena investasi di sumber daya alam berdampak sangat panjang terhadap keberlangsungan perusahaan mereka.

Itulah kira-kira tiga kriteria yang menjadi pertimbangan investor untuk masuk ke sebuah negara. Dengan memperbaiki tiga kriteria ini semoga investor mau berinvestasi untuk menggerakan roda perekonomian. Semoga bermanfaat.

Penulis : Arcandra Tahar

MoneyTalk, Jakarta – Partai PKS bisa menjadi Orpol Kumpulan Sampah atau “partai residu”, dan kelak menjelang 2029 bisa saja terbukti.

Adapun salah satu penyebabnya adalah sinyal politik PKS yang keliru, karena mendukung Ridwan Kamil yang diendors Jokowi sehingga tega dan telak meninggalkan Anies Baswedan kala jelang pilkada 2024. Akibatnya suara Pramono-Rano kalahkan idola PKS Ridwan Kamil.

Namun, ada solusi untuk PKS kembali mendapatkan dukungan dari para simpatisannya yang terbukti “balas tega menghukum PKS” dengan pola ikuti jejak Anies menangkan Pramono-Rano Karno di pilgub DKI Jakarta.

Dan demi kembali kepada soliditas partai dan dipercaya ummat, ideal para pengurus PKS adakan manufer menuju Munas Partai sesuai AD/ART terkait langkah kebijakan internal dan politik eksternal:

1. Mengganti seluruh Dewan Syura dan pengurusnya di DPP.;

2. Mendukung secara riil gerakan masyarakat nalar sehat untuk Adli Jokowi dan copot Gibran dari kursi Wapres by data empirik;

3. Mendorong intensif dan vokal agar Presiden Prabowo copot para menteri yang terpapar korup;

4. Rekomendasi atau atribusi-kan sisa-sisa simpatisan menyuarakan dengan pola riil ikut turun ke jalan gunakan atribut partai, desak agar aparatur hukum kembali gelar perkara peristiwa unlawful killing KM. 50 termasuk menginvestigasi dan observasi kematian misterius 894 orang anggota KPPS.

Sepertinya metode “populisme” dari ke-4 poin tersebut dapat mengembalikan citra baik dan mengambil hati kembali suara dukungan mayoritas sebelumnya, jika tidak maka para simpatisannya bakal melupakan partai eks idola, karena PKS dianggap serius sebagai sahabat sejati Jokowi-Gibran (juga LBP) dan dampaknya mungkin partai PKS akan setara bahkan berada dibawah bayang-bayang Partai Gelora, andai petinggi Gelora ambi peluang politik emas kondisi “psikologis massa Partai PKS yang sedang runyam” dengan pola mengambil alih ke-empat strong point solusi kebangkitan untuk partai PKS.

Atau kah justru peluang emas “empat pola” bakal diborong oleh partai PDIP? Wallahu’alam.

Penulis :

Damai Hari Lubis,Pengamat Hukum Mujahid 212

MoneyTalk, Jakarta – Doktor Said Didu menyebarkan WA ucapan terimakasih kepada Prabowo Subianto. Cukup kaget saya hari ini. Jumhur menelpon saya, siang ini diundang Prabowo Subianto ke istana, diskusi upah buruh.

Berkali-kali saya mengatakan pada para aktifis yang selama ini menjadi oposisi dan bingung dengan Prabowo, seolah-olah dia antek Mulyono alias Jokowi, bahwa saya yakin Prabowo adalah kebalikan Jokowi. Tesis saya jelas bahwa manusia itu terbentuk oleh sejarahnya dan karakter individual (inherited), di mana Prabowo sejarahnya adalah patriotik, sebaliknya Jokowi “bajingan tolol” saja.

Hari ini Dr. Said Didu secara mengagetkan saya menyebarkan WA ucapan terimakasih dia kepada Prabowo. Ucapannya ini, dikaitkan nya dengan beberapa menteri Prabowo yang menunjukan projek Aguan atas PSN PIK2 tidak disetujui Prabowo.

Pernyataan menteri itu antara lain oleh Menpera tentang tidak boleh ada perumahan eksklusif, pernyataan Mendes terkait tidak boleh ada kepala-kepala desa ikutan projek pembebasan lahan dan terakhir Menteri ATR/BPN yang menyatakan PSN PIK2 tidak sesuai Rencana Tata Ruang (28/11/24). Bahkan, Menteri Nusron Wahid dalam pernyataan terbaru, menyatakan PSN PIK2 akan ditinjau ulang oleh Prabowo untuk dilihat apakah sesuai dengan 4 landasan pembangunan Prabowo, yakni kedaulatan pangan, ketahanan energi, hilirisasi dan Giant Sea Wall untuk di pantai Utara Jawa.

Said Didu selama ini termasuk yang curiga Prabowo masih dalam bayang-bayang Jokowi. Banyak WA-WA dia yang mempertanyakan integritas Prabowo. Sementara saya karena hidup dalam ilmu sosiologi dan pendamping seorang psikolog, meyakini sebaliknya, cepat atau lambat Prabowo mengontrol permainan.

Tentu saja tidak gampang untuk melihat perbedaan Prabowo Subianto dalam waktu singkat kepada bekas presiden sebelumnya, setidaknya dalam implementasi kebijakan. Dari segi retorika, kita memang melihat berbagai pidato Prabowo sangat berbeda. Prabowo berkali-kali menekankan patriotisme dan national interest.

Dalam pidatonya di Peru, dihadapan berbagai kepala negara, Prabowo mengatakan “We have challenges, we still have. I would say we still have poverty at the large scale, large level, which I’m determined to bring down, and we do have a significant percentage of our children malnourished. I’m also determined to address this problem head on.” (Alenia 12 pidato Presiden Prabowo di Peru, 14/11). Konsistensi pidato seperti ini, oleh seorang Kepala Negara menunjukkan dia seorang patriot dan mementingkan “national interest”. Jokowi tentu tidak pernah pidato demikian, karena Jokowi boneka konglomerat oligarki. Bahkan dalam level implementasi Jokowi membackup oligarki atas nama PSN diberbagai wilayah merampas tanah-tanah rakyat. Bahkan, di pantai Utara Banten, seperti kasus PIK2, PSN ini telah merampok tanah-tanah rakyat dan saat ini telah menjadi sumber instabilitas nasional.

Membelok kekuasaan oligarki selama era Jokowi menjadi kekuasaan negara untuk rakyat, sesuai cita-cita proklamasi kemerdekaan, tentu memakan waktu. Ucapan terimakasih Said Didu, terkait PSN PIK2 tentu sebuah tanda-tanda negara kembali berwibawa. Soal PSN ini sebenarnya pernah saya ungkap pada waktu Professor Dasco menyatakan pada saya dan Jumhur, beberapa bulan lalu, bahwa Prabowo akan meninjau ulang PSN PIK2. Sebab, menurut prof Dasco, Prabowo akan melihat peran negara dalam mengatur peruntukan lahan-lahan strategis, seperti di pantai, dalam kerangka nasionalisme. Jokowi yang tidak mengerti istilah nasionalisme tentu tidak faham. Namun, Prabowo pasti akan merubahnya. Negara harus hadir.

Selain urusan perampokan tanah-tanah negara dan rakyat yang diatensi Prabowo, 5 hal penting Sumitro ini juga bisa membuat kita meyakini Prabowo adalah presiden patriotik. Pertama, Upah. Dalam teori, upah adalah instrumen keadilan sosial. Mobilitas vertikal manusia bisa dilakukan melalui kestabilan upah dan kenaikan upah. Itu juga terkait dengan rencana industrialisasi dan hilirisasi.

Jumhur Hidayat, ketua Serikat Buruh terbesar KSPSI, yang siang ini *diterima Presiden Prabowo Subianto* di istana, akan mendiskusikan soal upah. Di Indonesia selama ini, dalam rezim brengsek dan rezim2 pro orang kaya, melihat buruh hanya sebagai alat produksi. Dengan Presiden mengundang pemimpin buruh berdialog, maka bisa dipastikan prinsip International Labour Organization (ILO) terkait Social Dialogue, akan terjadi. Artinya kaum buruh bukan lagi sebagai alat produksi, bahkan dijadikan sebagai “Stake Holder” pembangunan.

Prinsip kaum buruh sebagai mitra dan pemilik pembangunan akan melenyapkan kesombongan orang orang kaya yang sok jagoan. Saya sebagai doktor bidang perburuhan memberi perspektif kepada Jumhur bahwa konglomerat Indonesia ini tidak pantas sombong, karena mereka lahir sebagai “ersatz capitalism” alias orang kaya yang tidak berkeringat. Mereka kaya raya karena kekuasaan. Awalnya memanfaatkan jaringan pada kekuasaan. Lalu sekarang membuat penguasa di bawah ketiak mereka.

Teori Ersatz Kapitalisme ini dikembangkan Yushihara Kunio, akademis Jepang, yang melihat berkembangnya konglomerat bandit-bandit di Indonesia dan Asean lainnya. Mereka bukan ksatria dan patriotik. Mereka hanyalah gerombolan pemeras negara dan bangsa kita. Selain pemburu rente, pencipta korupsi, tidak berorientasi industri, banyak lainnya kebusukan mereka yang dipotret Yushihara.

Sebagai “penjahat”, yang membawa kabur 14.000 Triliun”kekayaan kita” ke Singapore dan “melarikan diri” selama dua tahun di Singapura, ketika era COVID 19 (antara lain buat club sepeda yang diketuai penduduk perumahan didekat hotel Mulia), Prabowo tidak pantas menerima kritikan mereka atas rencana Prabowo menaikkan upah. Di Malaysia, sebagai pembanding, ketika konglomerat di sana lebih patriotik, upah buruh naik 13% pada Januari 2025 nanti.

Selain soal upah, Prabowo juga membantai habis judi online yang berkembang pesat di era Jokowi. Di era Prabowo, tanpa jargon jargon judi haram, kita melihat pemberantasan judi terjadi massif. Bahkan, sasaran pemenjaraan ke arah eselon satu atau bahkan menteri terkait ijin ijin judi online itu.

Banyak hal lain yang Prabowo perlu diapresiasi. Jadi, pernyataan terimakasih Said Didu hari ini membuat kita, kaum oposisi, harus mulai menjalin kebersamaan dengan Prabowo, sepenuhnya.

Penutup

WA Doktor Said Didu yang disebarkan kemana-mana berupa ucapan terimakasih kepada Prabowo Subianto atas tindakan 3 menteri-menterinya, yakni Mendes, Menpera dan Menteri ATR/BPN, yang tidak sejalan dengan PSN PIK2, apalagi Menteri ATR mengatakan PSN PIK2 tidak sesuai Tata Ruang dan akan ditinjau kembali Prabowo merupakan bukti baru bahwa Prabowo meletakkan negara untuk kepentingan nasional (national interest). Ini semakin meyakinkan kita bahwa Prabowo bukan seperti Jokowi, apalagi antek Jokowi. Prabowo adalah patriotik dan akan bekerja untuk rakyat.

Prabowo Subianto yang siang ini mengundang Mohammad Jumhur Hidayat dan tokoh buruh lainnya untuk mendialogkan soal upah, adalah bukti lain bahwa negara berpikir untuk kesejahteraan rakyat. Buruh dalam dunia ilmu bukanlah alat produksi, melainkan mitra negara dan instrumen keadilan.

Saatnya kita mengikuti Said Didu, mulai melihat Prabowo sebagai sosok patriotik dan bekerja untuk kepentingan negara (national interest).

Penulis : Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle

MoneyTalk,Jakarta – Alhamdulilah, pada Kamis, kemarin (28/11) penulis bersama sejumlah tokoh bisa menghadiri undangan dari Ormas Gerakan Rakyat Tangerang Kompak (GERTAK). Acara diadakan, rangka menyampaikan pandangan dan deklarasi bersama, dengan tema : “Tolak PIK 2 Dan Cabut Status PSN”.

Acara diadakan Ba’da ashar s/d Selesai. Bertempat di RM Bale Kita Desa Sukasari Kecamatan Rajeg, Tangerang. Acara dihadiri kolaborasi tokoh nasional bersama tokoh dan warga setempat.

Dalam agenda hadir Bang Jumhur Hidayat, Daeng Wahidin, Bang Edy Mulyadi, Bang Said Didu, Mbak Nartik, Mayjen TNI (purn) Soenarko, H. Makmun Muzaki, dll. Setelah acara selesai makan, Pak H. Makmun Muzaki meminta penulis membuat artikel dengan judul “TERIMA KASIH AGUAN, TELAH MENYATUKAN PERJUANGAN RAKYAT”.

Ungkapan ‘Terima Kasih Aguan’, maksudnya bermakna Majazi. Karena kezaliman Aguan atau Sugiyanto Kusuma di Proyek PIK2, telah mendorong para tokoh dan rakyat bersatu, menyadari kezaliman dan berjuang untuk melawan. Jadi, disitu makna ungkapan ‘Terima Kasih Aguan’, yang dimaksud. Mbak Nartik juga menyampaikan hal serupa, bahwa kita semestinya berterima kasih kepada Aguan.

Namun, sebagai judul artikel ulasan, penulis lebih memilih statemen Bang Jumhur Hidayat dalam sambutannya. Ya, ungkapan ‘BANTEN UNTUK INDONESIA’, yang maksudnya perjuangan dan perlawanan PSN di Banten akan memantik perlawanan PSN lainnya di seluruh Indonesia yang bermasalah.

Penulis sendiri, berulangkali menyampaikan bahwa PSN adalah proyek perempasan tanah rakyat dengan memanfaatkan kekuasaan, untuk menyediakan lapak bisnis para oligarki. Silahkan cek saja, daftar PSN se Indonesia, dan korporasi siapa yang paling diuntungkan.

Untuk PSN PIK-2, saat penyampaian pandangan Pak H. Makmun Muzaki menjelaskan secara gamblang, bagaimana proses pemiskinan rakyat, melalui pengusiran rakyat dari kampung halamannya. Tanan dibebaskan hanya 30 ribu sampai 50 ribu, lalu perumahan disekitar sudah seharga 300 juta sampai 4000 juta. Bagaimana tidak terusir?

Apalagi untuk proyek PIK2, harga tanah kapling dari pembebasan yang modal hanya 30 sampai 50 ribu perak dari pemilik tanah, akan dijual menjadi 30 sampai 35 juta. Sampai unta masuk ke lobang harum, dipastikan seluruh rakyat yang tanahnya tergusur, tidak akan mampu membeli tanah, apalagi rumah, di kawasan PIK2.

Dalam berbagai diskusi, didapat informasi bahkan ada tanah yang langsung ditimbun tidak dibayar. Sungai ditimbun, merusak irigasi dan sanitasi air tambak. Dan banyak berbagai kezaliman lainnya yang ditimbulkan proyek PIK2 milik Aguan.

Bang Said Didu kembali menegaskan sejumlah kritik, yang selama ini hanya dibantah oleh buzer. Bantahan pun, tidak ke substansi kritik, seperti soal perampasan tanah rakyat. Penjelasan Pak H. Makmun Muzaki, mengkonfirmasi seluruh video kritik yang dibuat Bang Said Didu faktual, ada faktanya, ada datanya, bukan opini apalagi hanya asumsi atau persepsi.

Bang Edy Mulyadi, seperti biasa. Juga menyampaikan kritiknya pada proyek PSN PIK-2 ini, dengan mengutip luas PSN hanya 1.755 Ha. Tapi faktanya pembebasan berdalih PSN, dilakukan oleh korporasinya Aguan sampai ke 10 Kecamatan. Bahkan, 1 kecamatan masuk di Kabupaten Serang (Tanara).

Mayjen TNI (purn) Soenarko, membakar semangat warga. Agar jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berjuang membela hak. Mantan Danjen Kopasus ini, seolah ingin menegaskan dirinya ‘siap pasang badan’ untuk membela rakyat.

Diakhir acara, pembacaan deklarasi oleh Nurdin Baceng. Pembacaan didampingi sejumlah warga, dan penulis juga ikut mendampingi.

Saat diberi kesempatan menyampaikan pandangan, penulis sampaikan bahwa saat ini penulis bersama “TIM ADVOKASI MELAWAN OLIGARKI RAKUS

PERAMPAS TANAH RAKYAT DI PIK 2 (TA-MORPTR-PIK2), sedang mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk menggugat proyek PIK2.

Sejumlah pihak kami gugat, dari Aguan, Anthoni Salim, PANI, PT Kukuh, Jokowi, Airlangga, Maskota hingga Surta Wijaya. Gugatan sudah didaftarkan, tinggal menunggu nomor perkara dari pengadilan.

Lelah rasanya, namun karena lillah, menjadi bahagia rasanya batin penulis. Sebelum ke acara, penulis juga sempat ke White House, untuk menghadiri undangan Bang Marwan Batubara dan Bang Syafril Sofyan dari Petisi 100. Sejumlah tokoh juga banyak yang hadir. Ada Refly Harun, Musli Umar, Memet Hakim, dll.

Saat penulis sampai dirumah sekitar pukul 21.30, penulis masih terngiang nasehat H Zaki, yang dikutip dari ayat Al Qur’an. Ya, Khairun nas, anfa’uhum linnas. Sebaik manusia, adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.

Semoga ikhtiar penulis, juga rekan sejawat Advokat yang turut mengadvokasi kasus ini dapat memberikan manfaat bagi umat, khususnya bagi korban kezaliman perampasan tanah rakyat di Banten. Hanya kepada Allah SWT kita memohon pertolongan dan kemenangan. Sebab, asas kenangan adalah pertolongan Allah SWT, bukan karena jumlah, kekuatan, atau kehebatan.

Karena itu, penting untuk selalu meluruskan niat. Aktivitas advokasi publik ini, yang dalam bahasa agama disebut ‘tabanni Mashalih Ummat’, benar-benar ditujukan hanya untuk meraih ridlo Allah SWT semata. [].

Penulis : Ahmad Khozinudin, S.H.

MoneyTalk, Jakarta – (Ikhtisar, apa saja langkah hukum untuk menghadapi problematika PSN dalam hubungan hukum dengan projek PIK 2)

Artikel ini hendak menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan kesepakatan antara seluruh anak bangsa yang tertuang dalam konstitusi dasar UUD 1945 dan hubungannya dengan PSN & PIK 2 bisnis propert di bawah kendali WNI keturunan bangsa china.

Makna dan pentingnya pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik negara dan dikelola untuk kemakmuran rakyat. Pasal ini memiliki makna kesepakatan seluruh anak bangsa sebagai wujud semangat nasionalisme terhadap tanah warisan leluhur, saat dan setelah memperoleh Kemerdekaan RI.

Sedangkan terkait negara ini adalah tidak terlepas daripada nomenklatur negara dengan teori pemahaman tentang negara, yakni ada bangsa (rakyat), memiliki tanah (wilayah) dan organisasi pemerintahan yang mengaturnya (norma-norma,) yakni kelompok kecil masyarakat yang disepakati untuk diberikan tugas sebagai penguasa untuk penyelenggaraan negara, dalam teori adminstrasi hukum ketatanegaraan NRI adalah termasuk eksistensi dari organisasi eksekutif, yudikatif dan legislatif.

Poin choir-nya (suara kesepakatan) “bahwa negara memiliki kekuasaan atas sumber daya alam, tetapi bukan sebagai pemilik, melainkan sebagai pengelola. Negara bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sumber daya alam tersebut untuk kemakmuran rakyat”.

Atau kata kuncinya pasal ini adalah, “sepakat dikelola oleh negara namun demi untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk mencekik atau menjarah rakyat”.

Lalu, bagaimana dalam hubungannya antara koor/choir “demi kemakmuran rakyat” dengan keberadaan PSN/ Projek Strategis Nasional PIK 2?

Bahwa PSN merupakan bagian dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional yang sebelumnya pengaturannya ada pada Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 yang berturut-turut diubah dengan Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017, Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018, dan Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020.

Maka jawaban pertanyaan daripada hubungannya antara koor/choir “demi kemakmuran rakyat” dengan keberadaan PSN/ Projek Strategis Nasional PIK 2 adalah PSN sah memiliki landasan regulasi PP Nomor 42 Tahun 2021 sebagai asas legalitas, noktah.

Kupasannya yang terpenting terkait asas (teori) Kemakmuran Rakyat versus PIK 2 adalah:

1. Apakah substantif daripada, demi kemakmuran rakyat sudah terpenuhi dan sesuai dengan norma dan logika ekonomi? Andai sudah terpenuhi maka fungsi negara dan fungsi hukum yang negara miliki yang bersifat memaksa harus dijalankan demi kepastian hukum (legalitas) dan manfaat (utilitas) hukum.

2. Namun ternyata riil ada jeritan dan perlawanan dari penduduk rakyat terhadap tanah milik mereka berdasarkan alas hak dasar yang mereka miliki. Kenapa dan ada apa? Apakah dalam praktik fungsi pejabat publik dalam hal penyelenggaraan negara tidak berkeadilan, dimana fungsi hukum yang tertinggi justru adalah KEADILAN BAGI RAKYAT, sesuai makna adagium hukum dan keadilan, “salus populi supreme lex esto”.

Lalu, siapakah pelaksana keadilan tersebut sejatinya? Jawabnya adalah negara, dalam makna hukum tata negara adalah kelompok kecil manusia WNI dari Bangsa Indonesia selaku yang punya Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) selaku penyelenggara negara, dalam hal ini adalah pejabat publik eksekutif dan pejabat publik legislatif, atau dengan kata lain, aparatur pejabat umum (publik) negara yang berhubungan dengan penguasa dengan pengusaha property.

Maka fungsi selaku penyelenggara negara atau representatif negara dalam pemahaman BERKEWAJIBAN BEKERJA adalah mereka para ekskutif dan legislatif sesuai domain dan atau rujukan kompetensi wilayah. Maka kedua fungsi penyelenggara negara (eksekutif dan legislatif), berkewajiban turut, turun aktif, segera turba implementasikan Tupoksi (mencakup tugas kontrol)

Tentang:

1. Apakah PIK 2 sudah berkesesuaian dengan PP dan regulasi yang ada?

2. Apakah ada sesuatu yang melanggar asas tertinggi dan prinsip tertinggi pada konstitusi atau PRAKTEK PELAKSANANNYA TIDAK atau BUKAN DEMI KEMAKMURAN RAKYAT dalam realitas terkait unsur pemakaian tanah dengan pola ganti rugi yang layak?

3. Jika sudah memenuhi kenapa timbul kegaduhan akibat penolakan, pertentangan dan adanya “perlawanan rakyat?

Maka, metode observasi TURBA para eksekutif dan legislatif mesti menemukan dan mendapatkan analisa dan kesimpulan analisis, tentang hal-hal kendala apa saja yang terjadi berikut solusi berikut pola untuk mengatasinya dan selesai secara nyaman dan berkeadilan.

Andai penyelenggara negara pemilik tupoksi bergeming, atau nyata turun ke bawah namun tidak menghentikan jeritan rakyat oleh sebab belum memenuhi rasa keadilan sesuai prinsip sejatinya makna konstitusi dasar, “demi kemakmuran rakyat”, maka masyarakat publik bangsa ini dapat menilai bahwa penyelenggara tidak cakap bahkan tidak mampu, dan justru menimbulkan kecurigaan publik, karena hasil tupoksi mereka dianggap tidak kredibel dan tidak akuntabel. Sehingga tidak menyelesaikan inti permasalahan serta tidak mustahil akan melahirkan judgemental dari publik sehingga akan melahirkan berbagai rumor bahkan prediksi logis berdasarkan analisis para pakar politik ekonom yang serius konsiten berdiri dibelakang publik dengan berbagai temuan yang telanjang mata teraniaya.

Oleh hal-hal ini semua, maka bijak, andai sulit menemukan solusi penyelesaian akibat regulasi yang ada sudah terpenuhi oleh gejala-gejala main mata antara user/ para konglomerat dan pebisnis (perantara) yang notabene dianataranya aparatur kelurahan atau Kepala (aparat) Desa dan para begundal, namun kenyataannya dalam praktik realitas, pola mendapatkan tanah, berbuah banyak penolakan secara umum baik oleh si pemilik maupun oleh saudara sebangsa lainnya yang turut prihatin dan peran serta masyarakat tehadap perilaku penguasa (apartur negara) yang dirasa tidak berkeadilan, maka langkah yang mesti diambil adalah pembatalan sementara dan peninjauan ulang terhadap izin pelaksanan projek PSN khususnya kepada konglomerat, bahkan jika memang banyak teman bukti pelanggaran atau rekayasa terhadap izin, sudah keharusan bagi DPR RI untuk menggunakan hak mereka untuk (rekomendasikan) pembatalan secara permanen Projek PIK 2.

Ataukah yang sebenarnya para pemangku jabatan terkait proyek PIK 2 memang sudah tertutup rupiah atau semua anggota DPR RI koor keselek biji salak dari biji emas?

Apa langkah bijaksana sesuai koridor hukum atau upaya hukum apa yang masyarakat dapat lakukan imbas kerugian materil dan imateril yang mereka dapatkan, dengan berbagai bukti pelanggaran yang sulit diperbaiki atau tidak dapat atau gagal diluruskan serta gagal dimusyawarahkan melalui metode/ teori sila ke 4 Panca Sila Jom sistim hukum bersama pihak-pihak Penyelenggara Negara sehingga keseluruhannya implementasinya menerbitkan ketentuan-ketentuan dan pelaksanaan yang TIDAK BERKEPASTIAN HUKUM DAN JAUH DARI RASA KEADILAN ? Maka tindakan hukum yang dapat diambil diantara lain upaya litigasi dan non litigasi berupa:

1. Mengajukan upaya proses litigasi melalui JR. Tentang pembatalan PP, revisi, penghapusan frase atau penambahan kalimat pada -frase pada PP a quo in casu kepada lembaga mahkamah agung;

2. Mengajukan gugatan PMH perbuatan melawan hukum Jo. 1365 BW. melalui Pengadilan Negeri;

3. Aksi Turun Rame-Rame tanpa batasan jumlah sebagai pelaksanaan HAM (vide UU. Nomor 39 Tahun 1999) dan demi untuk memperjuangkan hak hak atas harta benda dan menuntut keadilan dan dalam rangka kepatuhan turut berpartisipasi, ikut dan patuh tehadap perintah sistim hukum dalam kebebasan menyampaikan pendapat (vide UU. No. 9 Tahun 1998) serta kebebasan bangsa ini untuk turut serta dalam peran masyarakat (Jo. Vide terdapat pada semua sistim hukum dan perundang-undangan) terkait tuntutan keadilan terhadap hak -hak saudara sebangsa yang hak-haknya dilanggar oleh dan berdasarkan faktor kepentingan oligarki, atau kezaliman yang dilakukan oleh segelintir penguasa bersama kelompok kecil pengusaha besar (konspirasi politik).

Penulis adalah pakar dalam ilmu Kebebasan Menyampaikan Pendapat dan Peran Serta Masyarakat, Damai Hati Lubis, Ketua Aliansi Anak Bangsa